PENERAPAN PSAK NO.34 DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN JASA KONSTRUKSI PADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 7 (2014)

PENERAPAN PSAK NO.34 DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN JASA KONSTRUKSI PADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk SURABAYA

Rizky Kurniawan Ashari [email protected]

Dini Widyawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT In the construction company there are specific things in determining the timing of income. The implementation of the revenue recognition has no influence to the company’s cash flow. This research is carried out to find out the suitability of the implementation of revenue recognition at PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya by using Accounting Standard Statement (PSAK) No. 34 about the Constructions Contract Accounting. Descriptive method is used as analysis method which describes a condition objectively so the solution of a problem that is encountered by the company is obtained. The results of this study show that PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya in recognizing their construction service revenue has been using completion percentage method that is suitable with Accounting Standard Statement (PSAK) No. 34 about the Construction Contract Accounting. Keywords: Revenue, Revenue Recognition, Construction Contract, Finishing Percentage, Accounting Standard Statement (PSAK) No. 34. ABSTRAK Pada perusahaan konstruksi terdapat hal yang spesifik dalam menentukan waktu dari pendapatan, yaitu saat dimana pendapatan harus diakui. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang tidak tepat dapat mempengaruhi aliran kas perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya dengan PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Metode analisis yang digunakan yaitu Metode deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV dalam mengakui pendapatan jasa konstruksinya telah menggunakan metode presentase penyelesaian sesuai dengan PSAK No. 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi. Kata kunci: Pendapatan, Pengakuan Pendapatan, Kontrak Konstruksi, Presentase Penyelesaian, PSAK No. 34.

PENDAHULUAN Dalam operasional perusahaan, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap sistem pengendalian manajemen untuk dapat memperoleh laba dalam kegiatan operasionalnya terutama pada setiap perusahaan yang berorientasi pada laba. Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan laba perusahaan dan merupakan salah satu unsur yang berhubungan dengan besar kecilnya laba yang diperoleh setiap perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik usaha tersebut bergerak dalam aktivitas pemberian jasa maupun barang diukur berdasarkan laba yang diperoleh selama periode tertentu. Pada akhir periode, setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama periode tersebut kepada


2

pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan. penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus dikelola dengan baik agar menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan akurat. Ketepatan dan keakuratan kondisi keuangan perusahaan akan memberikan gambaran dan informasi keuangan yang sesuai dengan kejadian. Maka dari itu, pendapatan merupakan masalah yang sangat penting karena dengan pendapatan manajemen perusahaan dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dari tingkat pendapatannya dan dapat menjadi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk rencana kerja pada tahun yang akan datang. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan secara umum adalah tentang pengukuran dan pengakuan pendapatan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 23 (2012: 23) pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. FASB membedakan antara laba dan pendapatan karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. FASB dalam Suwardjono (2005: 351-362) mengemukakan bahwa pembedaan tersebut sebenarnya lebih dimaksudkan untuk kepentingan penyajian pendapatan atas dasar sumbernya daripada untuk membedakan secara tegas karakteristik antara pendapatan dan untung. Dalam hal pengakuan pendapatan, proses pengakuan pendapatan tersebut harus akurat dan jangan sampai ada transaksi yang seharusnya diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan, namun diakui untuk periode yang akan datang. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas. Berbeda dengan pengakuan pada saat kontrak yang barangnya belum diserahkan, pengakuan dasar kas digunakan untuk transasksi penjualan barang atau jasanya telah diserahkan tetapi kas nya baru akan diterima dalam waktu yang cukup panjang. Untuk kontrak jangka panjang, terjadi salah-tanding (miss-match) karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai (berbasis kas) tetapi diukur dengan dasar akrual. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dalam menyelesaikan suatu proyek jangka waktu penyelesaianya ada yang kurang dari satu tahun dan ada yang lebih dari satu tahun. Dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi harus memperhatikan pengakuan dan pengukuran pendapatan pada proyek yang dilakukan. Dalam pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi terdapat dua metode yaitu Metode kontrak selesai adalah metode yang mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak diselesaikan secara keseluruhan. Sedangkan untuk Metode persentase penyelesaian adalah metode yang mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan dalam tiap periode.

FASB membedakan antara laba dan pendapatan karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. Perlakuan akuntansi untuk transaksi - transaksi pekerjaan konstruksi dan pembangunan jangka panjang ini diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuanagan (PSAK) No.34 paragraf 3 mendefinisikan kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegoisasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Penelitian ini akan membahas pengakuan pendapatan jasa konstruksi yang diterapkan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya dengan


3

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. TINJAUAN TEORETIS Pendapatan Pendapatan adalah suatu aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan atau aktivitas utama perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan adalah aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha (Baridwan, 2001). Pendapatan secara luas menitikberatkan kepada keseluruhan kegiatan perusahaan yang menghasilkan kenaikan aktiva atau berkurangnya hutang dan dapat merubah modal pemiliknya. Keseluruhan kegiatan perusahaan itu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lain di luar kegiatan utama. Pemfokusan kegiatan perusahaan terhadap kegiatan utama yang berakibat kepada kenaikan aktiva atau pengurangan hutang dan yang dapat merubah modal tersebut pendapatan dalam arti sempit. Dalam PSAK nomor 23 Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 23) menyatakan bahwa Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Sugiri dan Sumiyana (1996) mengartikan bahwa pendapatan sebagai revenue merupakan aliran masuk atau peningkatan lain suatu aktiva sebuah entitas pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau pembuatan barang pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut. Pendapatan juga mengandung makna dimana dalam pendapatan termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar pendapatan operasional. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang atau jasa yang ditukar dengan cash equivalent atau present value dari tagihan-tagihan yang diharapkan dapat diterima. Pendapatan juga merupakan produk perusahaan. Pendapatan dikatakan sebagai produk perusahaan karena pendapatan terbentuk bersamaan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu kejadian atau saat penyerahan produk kepada pelanggan. Pendapatan harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling obyektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil dari transaksi atau pertukaran antar pihak yang independen. Pendapatan juga merupakan suatu konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun, sehingga antara perusahaan dagang atau jasa bisa memiliki nama yang berbeda dalam pendefinisian pendapatan.


4

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, pendapatan dapat di bedakan yang terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut: (1) Pendapatan bersih (disposable income) adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung. (2) Pendapatan diterima di muka (unearned revenues) adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan. (3) Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan aktiva tetap. (4) Pendapatan permanen (permanent income) adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya. (5) Pendapatan uang (money income) adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter. (6) Pendapatan usaha (operating revenue) adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. (7) Pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue or income) : (a) Pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Unearned revenue dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan. (b) Pendapatan (pajak) dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi. (8) Pendapatan yang masih harus diterima (accrued revenues or accrued receivable) adalah pendapatan yang sudah dihasilkan (earned) walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih). Pengakuan Pendapatan Masalah waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan telah mendapat perhatian besar selama beberapa tahun terakhir. Apalagi terhadap perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi yang memiliki proyek pekerjaan yang biasanya relatif panjang dan memerlukan beberapa periode dalam pengerjaannya. Maka dari itu, pengakuan yang tepat dan akurat diperlukan oleh perusahaan konstruksi. Pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi pada umumnya didasarkan pada konsep objektivitas yaitu bahwa jumlah rupiah tersebut dapat diukur secara cukup pasti dan ada keterlibatan pihak independen dalam pengukurannya. Dengan kata lain harus ada bukti yang cukup objektif untuk dapat mengakui. Bila kondisi atau kejadian tertentu menjadikan kriteria tersebut dipenuhi maka kondisi atau kejadian tersebut akan memicu pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statemen keuangan. Oleh karena itu secara konseptual, pendapatan hanya diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan. Untuk menjabarkan kriteria kualitas informasi menjadi kriteria pembentukan pendapatan, terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami yaitu pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Sementara itu, konsep realisasi pendapatan menjelaskan bahwa Pendapatan terjadi atau terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Konsep realisasi pendapatan lebih berkaitan dengan masalah pengukuran pendapatan secara objektif dan lebih bersifat kriteria pengakuan daripada bersifat makna pendapatan. Untuk memenuhi kualitas keterukuran dan reliabilitas dan untuk memenuhi


5

konsep dasar upaya dan hasil, kriteria pengakuan pendapatan didasarkan atas dua konsep yang saling melengkapi yaitu untuk dapat mengakui pendapatan, pembentukan pendapatan harus dikonfirmasi dengan realitas. Terbentuknya pendapatan tidak harus selalu mendahului realisasi pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syaratsyarat yaitu keterukuran nilai aset, adanya suatu transaksi, dan proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Menurut Warren et al. (2006: 124) dasar pengakuan pendapatan (revenue) secara umum ada dua cara yaitu: (1) Dasar Kas (Cash Basis), Pada dasar kas pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Misalnya, penghasilan dicatat ketika kas ditirima dari klien, dan upah dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Laba (rugi) bersih merupakan selisih antara penerimaan kas (pendapatan) dan pengeluaran kas (beban). (2) Dasar Akrual (Accrual Basis), pada dasar akrual pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan (earned). Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini. Menurut Stice et al. (2004) Ada empat metode pengakuan dalam mengakui pendapatan yaitu : pertama, Full Accrual, berdasarkan metode ini, pendapatan dari penjualan diakui penuh tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diakui seluruhnya atau masih sebagian, asalkan sudah memberi uang muka. Kedua, Installment Method atau metode penjualan cicilan, menurut metode ini, pendapatan lebih baik diakui ketika kas diterima daripada saat penjualan. Penerapan yang paling umum untuk metode ini adalah : (a) Untuk barang dagangan, laba akan diakui sebesar persentase laba (laba dibagi penjualan) dikalikan penerimaan cicilan, (b) Untuk real estate, dengan rumusan yang sama dengan barang dagangan,maka rumus untuk mencari laba yang direalisasi juga dapat diterapkan pada perusahaan real estate, hanya terdapat beberapa perbedaan dalam jurnalnya. Hal ini dikarenakan karakteristik perusahaan real estate berbeda dengan perusahaan dagang. Ketiga, Cost Recovery Method (Metode Perolehan Kembali Harga Pokok), menurut metode ini, tidak ada laba yang diakui untuk suatu penjualan sampai harga pokok barang yang dijual diperoleh kembali melalui penerimaan kas. Setelah itu, semua penerimaan berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan. Keempat, Reduced Profit Method, Kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu perusahaan ingin menerapkan metode ini, yaitu : (a) Apabila pembayaran awal yang disyaratkan telah terpenuhi, (b) Pembayaran tiap tahun harus mencakup amortisasi bunga dan hutang pokok dari pinjaman maksimal penjual yang dapat diperoleh untuk properti tersebut. Prinsip dari pengakuan pendapatan adalah diakui pada saat : (1) Direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan direalisasi, apabila barang atau jasa dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas (Piutang), sedangkan pendapatan dapat direalisasi adalah apabila aktiva yang diterima dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klam atas kas yang diketahui. (2) Dihasilkan atau sudah diperoleh seluruh atau sebagian besar untuk merealisasikan sudah diselesaikan. Pendapatan dihasilkan, apabila sebagian besar telah menyelesaikan yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan yakni bila proses mencari laba telah selesai. Selain itu dalam kondisi tertentu, dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan diatas yaitu: (1) Pendapatan diakui pada saat selesainya produksi, hal ini berlaku bagi produk yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. (b) Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan. (c) Satuan-satuan persediaan dapat saling tukar. (2) Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Laba diakui secara periodik


6

atas dasar persentase pekerjaan yang diselesaikan. Hal ini dimungkinkan taksiran biaya untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan. (3) Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima. Apabila tidak ada kepastian yang benar mengenai piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Menurut Smith and Skousen (2008) metode pengakuan pendapatan jasa konstruksi terbagi menjadi dua yaitu (1) Metode Kontrak Selesai adalah pengakuan pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak selsesai dan (2) Metode Persentase Penyelesaian adalah pengakuan pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan tingkat kemajuan dalam penyelesain pembangunan dalam bentuk persentase. Prinsip dari pengakuan pendapatan adalah diakui pada saat : (1) Direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan direalisasi, apabila barang atau jasa dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas (Piutang), sedangkan pendapatan dapat direalisasi adalah apabila aktiva yang diterima dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klam atas kas yang diketahui. (2) Dihasilkan atau sudah diperoleh seluruh atau sebagian besar untuk merealisasikan sudah diselesaikan. Pendapatan dihasilkan, apabila sebagian besar telah menyelesaikan yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan yakni bila proses mencari laba telah selesai. Kontrak Konstruksi Pada perusahaan konstruksi sebuah kontrak konstruksi merupakan bagian terpenting dalam proses kerjasama yang akan dilakukan dengan perusahaan pemberi jasa. Kontrak merupakan dokumen yang penting dalam proyek. Segala hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Pemahaman kontrak mutlak diperlukan oleh Tim proyek dalam menjalankan proyek agar semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak untuk mengatasinya. Definisi kontrak konstruksi adalah suatu proses dimana pemilik proyek membuat suatu ikatan dengan agen dengan tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan kontrak konstruksi dan lain-lain, kegiatan proyek dengan tujuan meminimkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek (Soeharto, 1995). Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.34 paragraf 3, Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegoisasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegoisasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Dalam kontrak konstruksi ada dua jenis kontrak yaitu : (1) Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak tetap, atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada klausa-klausa kenaikan biaya. (2) Kontrak biaya – plus adalah kontrak konstruksi yang mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya - biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan. Dalam suatu kontrak konstruksi terdapat bentuk – bentuk kontrak konstruksi : pertama, Aspek perhitungan biaya, Kontrak disini didasarkan pada cara perhitungan biaya


7

pekerjaan atau borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak. Kontrak konstruksi berdasarkan aspek perhitungan biaya dibagi menjadi dua yaitu Fixed Lump Sum Price, Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (tambah atau kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. dan Unit Price, Kontrak jenis ini adalah suatu kontrak yang menitik beratkan biaya per unit volume, per unit panjang ataupun per unit berat. Kontrak ini dipakai jika kualitas dan bentuk dari pekerjaan tersebut secara mendetil dapat dispesifikasikan, tetapi jumlah volume atau panjangnya tidak dapat diketahui dengan tepat. Kedua, Aspek perhitungan jasa, Kontrak disini didasarkan pada cara pembayaran jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa terdiri dari (a) Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee), pada jenis kontrak ini kontraktor dibayar berdasarkan atas semua biaya pengeluarannya. (b) Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee), kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan, umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor. (c) Biaya Ditambah Jasa Pasti (Cost Plus Fixed Fee), Pada jenis kontrak ini imbalan atau jasa bervariasi tergantung besarnya biaya, jumlah fee sudah ditetapkan. (d) Cost Plus Kontrak Persentase Tetap, Untuk beberapa jenis konstruksi yang melibatkan teknologi baru atau sangat menekan kebutuhan, pemilik kadang-kadang terpaksa menanggung semua risiko terjadinya overruns biaya. (e) Kontrak Cost Plus Biaya Tetap, kontraktor akan menerima biaya pekerjaan aktual langsung ditambah biaya tetap, dan akan memiliki beberapa insentif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena biaya adalah tetap terlepas dari durasi proyek. (f) Biaya Variabel Plus Kontrak Persentase, kontraktor setuju untuk hukuman jika biaya aktual melebihi perkiraan biaya pekerjaan, atau hadiah jika biaya yang sebenarnya berada di bawah estimasi biaya pekerjaan. (g) Perkiraan Target Kontrak, bentuk lain dari kontrak yang menentukan hukuman atau hadiah kepada kontraktor, tergantung pada apakah biaya yang sebenarnya lebih besar dari atau kurang dari biaya yang diperkirakan langsung pekerjaan kontraktor. (h) Kontrak Maximum Cost, bila ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik, pemilik dapat memilih untuk meminta kontraktor untuk mengambil semua risiko, baik dari segi biaya proyek aktual dan waktu proyek. Ketiga, Aspek cara pembayaran, Kontrak disini didasarkan pada cara pembayaran prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa. Kontrak berdasarkan aspek cara pembayaran terdiri dari Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment), yaitu prestasi pekerjaan kontraktor dihitung setiap bulan dan dibayar setiap bulan. Cara Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment), Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/ kemajuan prestasi. Besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase dan Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Contractor’s Full Pre-financed), Penyedia jasa mendanai terlebih dahulu sampai pekerjaan selesai 100 % diterima baik oleh pengguna jasa baru dibayar oleh penyedia jasa. Keempat, Aspek pembagian tugas, Kontrak disini didasarkan pada cara pembagian tugas pada pihak yang terkontrak. Kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas terdiri dari Bentuk Swakelola (Force Account), suatu tindakan pemilik proyek yang melibatkan diri dan bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut. Bentuk Kontrak BOT/BLT, Pada jenis kontrak ini Investor membangun pada lahan pemilik (Build). Bentuk Kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC), Pada bentuk kontrak ini proses mulai dari perencanaan, pengadaan dan peralatan dan pemasangan atau pengerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (Design


8

Construction/Built, Turn-key), penyedia jasa bertugas membuat perencanaan yang lengkap dan melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Bentuk Kontrak Spesialis, Penggunan jasa menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan spesialis untuk masing-masing keahlian. Bentuk Kontrak Konvensional, Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan salah satu aspek pembangunan saja. Setiap aspek satu Penyedia Jasa dimana perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dilakukan Penyedia Jasa yang berbeda. Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Menurut PSAK No.34 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 telah mengatur tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan, pengukuran pendaptan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Disebabkan dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas pada kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berbeda. Masalah utama dalam akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Pernyataan ini menggunakan kriteria pengakuan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk menentukan kapan pendapatan dan biaya suatu kontrak konstruksi harus diakui sebagai pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34, yaitu : (1) Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok, (2) Kontrak Harga Tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarip tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuanketentuan kenaikan biaya, (3) Kontrak Biaya - Plus adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diijinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. (4) klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. (5) Retensi adalah jumlah termin (progress billings) yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki. (6) Termin (progress billings) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. (7) Uang muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34, penentuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Metode ini digunakan pada jasa konstruksi untuk kontrak jangka panjang. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya


9

kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Menurut metode persentase penyelesaian (percentage of completion), pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban. Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang efektif. Perusahaan menelaah dan bila perlu, merevisi estimasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan kontrak. Kebutuhan revisi tersebut tidak harus mengindikasikan bahwa hasil kontrak tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Selama tahap awal suatu kontrak sering terjadi hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal. Walaupun demikian, besar kemungkinan bahwa perusahaan akan memulihkan biaya kontrak yang terjadi. Oleh karena itu, pendapatan kontrak diakui hanya sepanjang biaya yang terjadi diharapkan dapat dipulihkan. Karena hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, tidak ada laba diakui. Tetapi, walaupun hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal, besar kemungkinan total biaya kontrak melebihi total pendapatan kontrak. Dalam hal ini, setiap selisih lebih total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak diakui sebagai beban. Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, memperoleh sumber pendapatan utama dari penyelesaian kontrak kontruksi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 menyebutkan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari : (1) Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan (2) Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran intensif : (a) Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan, (b) Dapat diukur secara andal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diuraiakan pengertian tentang masingmasing dari pendapatan kontrak dan biaya kontrak dalam kontrak konstruksi yang tercantum pada PSAK No.34, sebagai berikut : (1) Pendapatan kontrak, Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak seperti klaim dan penyimpangan, sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secra andal. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya : (a) Suatu kontraktor dan suatu pemberi kerja mungkin menyetujui penyimpangan atau klaim yang meningkatkan atau menurunkan pendapatan kontrak pada periode setelah periode di mana kontrak pertama kali disetujui. (b) Nilai pendapatan yang disetujui dalam kontrak dengan nilai tetap dapat meningkat karena ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. (c) Nilai pendapatan kontrak dapat menurun karena denda yang timbul akibat keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak tersebut. (d) Bila dalam kontrak harga tetap terdapat harga tetap per unit output, pendapatan kontrak meningkat bila jumlah unit meningkat. (2) Biaya kontrak, Biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu sejak tanggal kontrak itu dipero leh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak tersebut. Biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari : (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu. Dapat dikurangi dengan keuntungan insendental yang tidak termasuk pendapatan kontrak misal penjualan sisa bahan. (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut. (c) Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.


10

Proposisi Dengan diterapkannya pengakuan pendapatan jasa konstruksi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi maka perusahaan mampu melaporkan pendapatan jasa konstruksi pada laporan keuangan secara wajar berdasarkan periode saat pendapatan tersebut diterima. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis menggambarkan kondisi pengungkapan pendapatan jasa konstruksi berdasarkan telaah yang dilakukan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pernyataan secara sistematis dan akurat mengenai data-data yang diperoleh selama penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan konstruksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya. Dalam penelitian data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dalam pengumpulan datanya. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam pengumpulan datanya. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Satuan kajian Satuan Kajian dalam penelitian ini tentang kesesuaian pengakuan pendapatan jasa konstruksi pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Teknik analisis data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana penulis mengumpulkan informasi dan data yang telah diklasifikasikan, dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran dan keterangan yang lengkap tentang masalah yang dihadapi dalam penulisan ini. Analisis yang digunakan adalah melakukan telaah atas data yang diperoleh dan di tentukan apakah perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan jasa konstruksi pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya sudah tepat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV sebelum melakukan perhitungan untuk proyek konstruksi, perusahaan menerima project plan dan target yang dituangkan dalam kontrak kerja. Perencanaan proyek tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaiannya. Perhitungan pendapatan didasarkan pada presentase penyelesaian proyek yang dituangkan dalam dokumen. Dokumen ini berisi penjelasan jenis pekerjaan yang dikerjakan, alat apa saja yang dipakai, dan rincian penyelesaian pekerjaan.


11

Dan dari rincian inilah perusahaan dapat menentukan presentase penyelesaian pekerjaan yang ditandingkan dengan total pekerjaan, dengan ini perusahaan dapat melakukan penagihan atas penyelesaian pekerjaannya. Selain itu terdapat dokumen – dokumen yang terkait atas pengakuan pendapatan perusahaan yaitu (1) Surat permohonan tagihan, (2) Pengakuan pihak eksternal terhadap pekerjaan kita yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak, (3) Berita acara pembayaran, (4) Invoice, (5) Kwintansi, (6) Fotocopy kontrak, (7) Faktur pajak. Pada setiap kontrak konstruksi yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV terhadap pekerjaan yang diterima perusahaan menggunakan perhitungan berdasarkan unit price.Dalam melakukan pencatatan pendapatan, perusahaan mencatat semua pendapatan dalam kas walau uang atau pendapatan tersebut pada setiap bulannya. Pendapatan tersebut dicatat sebagai piutang prestasi / sales, pendapatan dapat diakui sebagai laba pada saat pendapatan tersebut dapat di tagihkan oleh perusahaan kepada pihak pemberi kerja. Penagihan dilakukan secara periodik bulanan atau berdasarkan pada presentase phisik pekerjaan dilapangan sesuai dengan periode pekerjaan atau sesuai kontrak yang telah disepakati. Pembayaran yang diterima oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV akan langsung masuk pada rekening tabungan perusahaan sesuai termin yang telah disepakati. Pada setiap proyek yang dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV terdapat potongan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak yang bisa ditagihkan pada saat masa pemeliharaan proyek tersebut selesai. Proses pembentukan pendapatan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV berhubungan dengan penyelesaiaan proyek yang dilakukan. Dengan kata lain pendapatan dapat diakui berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaan pada proyek – proyek yang dikerjakan. Dalam penjualan jasa jumlah pendapatan yang dicatat oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV adalah pendapatan yang ditetapkan dalam kontrak kontruksi yang telah disepakati dan pendapatan dapat diakui saat pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan presentase pekerjaan.PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV dalam mengakui pendapatannya dengan menggunakan dua metode yaitu : (1) Metode montly, Dalam metode ini pengakuan dapat diakui pada setiap periodik bulanan selama proses pengerjaan. Pada metode ini pendapatan dapat ditagihakan kepada pihak pemberi kerja setiap bulannya dan pendapatan diterima sebesar presentase penyelesaian pekerjaan di lapangan pada satu bulan tersebut. (2) Metode progress, Metode ini merupakan metode yang pengakuan pendapatannya berdasarkan perhitungan presentase penyelesaian pekerjaan di lapangan. Dalam metode ini pendapatan dapat di terima sesuai dengan presentase penyelesaian pekerjaaan. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV dalam mengakui pendapatan menggunakan metode akrual basis oleh karena itu dilakukan pencatatan rutin setiap bulan saat terdapat transaksi pendapatan. Pendapatan yang masih belum bisa ditagihkan akan dicatat sebagai sales atau piutang (piutang prestasi), pencatatan ini dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya salah taksir dalam penagihan yang akan dibayar. setelah perusahan dapat melakukan penagihan dan menerima pembayaran pendapatan akan dicatat pada laba/rugi. Hal ini juga terdapat dalam standar akuntansi keuangan yang mengatakan : untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi


12

juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Berikut ini adalah proyek yang di kerjakan dan penggunaan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV terhadap proyek yang dikerjakan tersebut dapat dilihat dari tabel 1 : Tabel 1 Pendapatan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Pada Proyek Pembangunan Dermaga Peti kemas Teluk Lamong Pada Buku Besar Tahunan 2012 (Rp)

Keterangan Harga Kontrak Pendapatan Kontrak Jangka Panjang

2013 (Rp)

2014 (Rp)

237.145.200.000

237.145.200.000

237.145.200.000

69.289.227.932

146.376.946.845

1.592.505.928

Sumber : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Dalam tabel 1 tersebut telah terdapat harga kontrak yang telah disepakati oleh perusahaan dengan pihak pemberi kerja yaitu PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Pada tahun 2012 pendapatan yang diakui oleh perusahaan yaitu Rp 69.289.227.932, pada tahun 2013 pendapatan yang diakui oleh perusahaan yaitu Rp 146.376.946.845, dan pada tahun 2014 pendapatan yang diakui oleh perusahaan yaitu Rp 1.592.505.928. Pada proyek tersebut memiliki harga kontrak yang disepakati sebesar Rp 237.145.200.000, harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Perusahaan menerima uang muka sebesar 20% dari harga kontrak sebesar Rp 47.429.040.000. Pembayaran harga kontrak kerja sebagaimana tersebut dalam perjanjia kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap prestasi phisik pelaksanaan pekerjaan mencapai 12,5% yang dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dilakukan dengan 8 (delapan) termin dengan memperhitungkan jaminan pemeliharaan 5% dari termin dan pengembalian angsuran uang muka sesuai dengan progress, sehingga pada saat serah terima pekerjaan pertama pengembalian uang muka sudah lunas. Pembayaran termin pertama sampai dengan pembayaran termin kedelapan (100%) sebagai berikut : Nilai tagihan 12,5% x Rp 237.145.200.000

=

Pengembalian uang muka (20%x12,5%) x Rp 237.145.200.000

= (Rp 5.928.630.000)

Jaminan pemeliharaan (5%x12,5%) x Rp 237.145.200.000

= (Rp 1.482.157.500)

Jumlah yang harus dibayar

Rp 29.643.150.000

Rp 22.232.362.500


13

Pada tabel 2 merupakan kartu proyek yang menghitung rincian biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama mengerjakan proyek untuk setiap tahunnya. Pada kartu proyek juga terdapat perhitungan jumlah pendapatan dan laba yang diterima perusahaan di setiap tahunnya. Sehingga jumlah yang diterima perusahaan pada setiap penagihan termin sebesar Rp 22.232.362.500 yang akan dibayar setelah pihak perusahaan melampirkan fotocopy bukti laporan dari kantor pelayanan pajak dan SPT (surat pemberitahuan) PPN atas pembayaran sebelumnya dan berita acara kemajuan pekerjaan untuk tiap-tiap termin. Pembayaran termin kedelapan akan dibayarkan setelah pihak perusahaan melampirkan bukti laporan dari kantor pelayanan pajak dan SPT (surat pemberitahuan) PPN atas pembayaran sebelumnya dan berita acara serah terima pertama atau pekerjaan selesai 100%. Jaminan pemeliharan sebesar 5% atau sebesar Rp 11.857.260.000 akan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak perusahaan setelah masa pemeliharan selesai atau berakhir dengan melampirkan berita acara serah terima kedua. Besarnya laba yang akan diakui oleh perusahaan tidak terlepas dari besarnya penjualan dan biaya yang terjadi pada periode tersebut. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV mengakui laba konstruksi dengan cara mengurangkan penjualan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama satu periode tersebut. jika selisih tersebut positif maka yang timbul adalah laba dan sebaliknya jika selisih tersebut adalah negatif maka yang timbul adalah rugi (lihat tabel 2). Tabel 2 Kartu Proyek Pembangunan Dermaga Peti kemas Teluk Lamong Saldo saat ini Realisasi saat ini Saldo lalu Tahun 1 (Rp) (Rp) (Rp) Penjualan 69.289.227.932 27.443.414.504 41.845.813.428 HPP 60.515.389.652 24.410.733.928 36.104.655.724 Laba Proyek (kotor) 8.773.838.279 24.410.733.928 5.741.157.703 PPH 2.078.676.837 3.032.680.576 1.255.374.402 Tahun 2 Penjualan HPP Laba Proyek (kotor) PPH

215.666.174.777 190.840.452.350

3.109.436.245 2.941.840.881

212.556.738.532 187.898.611.469

24.825.722.426 6.469.985.243

167.595.364 93.283.087

24.658.127.062 6.376.702.155

Tahun 3 Penjualan 217.258.680.705 HPP 191.595.810.850 Laba Proyek (kotor) 25.662.869.854 PPH 6.517.760.421 Laba Proyek (bersih) 19.145.109.433 Sumber : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV

217.258.680.705 191.595.810.850 25.662.869.854 6.517.760.421 19.145.109.433


14

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV telah melakukan pencatatan untuk pengakuan pendapatan jasa konstruksi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Perusahaan telah mengakui pendapatan sebagaimana mestinya serta harus mengungkapkan kebijakan akuntansinya yang dianut. Untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa konstruksi. Dan metode pengakuan pendapatan yang dipilih perusahaan, konsisten dalam penggunaan adalah agar dapat menyelesaikan pencatatan dalam pengakuan pedapatan perusahaan dari periode ke periode lain dan dapat disajikan secara wajar di setiap periodenya.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK No. 34 dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya, maka kondisi yang mendukung adalah sebagai berikut : (1) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya telah memiliki visi dan misi yang jelas dan mudah dipahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategi yang telah diterapkan. (2) Pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 34, yaitu mengakui pendapatan kontrak setiap akhir periode berdasarkan persentase penyelesaian yang dicapai dari proyek yang sedang berjalan. (3) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya dalam pencatatan pendapatan dilakukan secara periodik bulanan. Untuk pendapatan yang bisa ditagihan dan diterima pembayarannya dicatat sebagai laba, sedangkan pendapatan yang belum bisa ditagihan dicatat sebagai piutang prestasi. (4) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya dalam penagihan pendapatan dari pihak pemberi kerja dilakukan secara periodik sesuai dengan persentase pekerjaan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan termin yang telah disepakati pada perjanjian kontrak. (5) Besarnya laba proyek kotor yang diakui merupakan selisih dari besarnya penjualan dengan besarnya biaya yang diakui untuk satu periode dan besanya laba proyek bersih yang diakui merupakan selisih dari laba proyek kotor dengan PPH pada akhir periode penyelesaian proyek. (6) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya mengakui penjualan dan biaya kontrak sesuai dengan diman periode pekerjaan dilakukan. Hal ini diperkuat dengan melihat rincian pada kartu proyek yang diterbitkan perusahaan. Saran Saran hasil penelitian ini agar perusahaan menerapkan sanksi yang telah disetujui pada kontrak kontruksi untuk keterlambatan pembayaran oleh pemberi kerja dan ketidakmampuan membayar oleh pemberi kerja saat mengalami kebangkrutan pada proses pengerjaan proyek dapat diterapkan di perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi resiko keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja dan kerugian perusahaan sehingga proses penerimaan dan pengakuan pendapatan perusahaan tidak terganggu.


15

DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Z. 2001. Intermediate Accounting. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta. Boediono. 1992. Pengantar Ekonomi Makro. BPFE-UGM. Yogyakarta. Gustati. Anda dan Elfitri.” Pengaruh Pengakuan Pendapatan Dalam Penerapan Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34) TerhadapPenentuan Laba/Rugi Periodik (Studi Kasus Pada 3 Perusahaan Bidang Usaha Kontrak Konstruksi di Kota Padang)”. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol 3 No.2 Desember 2008 ISSN 1858-3687 hal 1-15. Harnanto. 2007. Akuntansi Keuangan Menengah. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 23. Jakarta. _______. 2012. Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 34. Jakarta. Kieso, D E. Jerry J. Weygandt, & Terry D W. Alih bahasa oleh Emil Salim. (2007). Akuntansi Intermediate jilid 1 (edisi 12) . Penerbit Erlangga. Jakarta. _______. Alih bahasa oleh Emil Salim. (2007). Akuntansi Intermediate jilid 2 (edisi 12). Penerbit Erlangga. Jakarta. Skousen. K. Fred. Albrecht W. Steece dan Stice James D. 2001. Akuntansi Keuangan Konsep Dan Aplikasi. Penerjemah Thomson Learning Asia. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta. Smith, J M dan K. Fred Skousen. 1992. Akuntansi Intermediate. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa: Nugroho Widjajanto. Erlangga. Jakarta. Soeharto. 1995. Manajemen Projek dari konseptual sampai operasional. Penerbit Erlangga. Jakarta. Sulistiyowati, L. 2010. Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan. Elex Media Komputindo. Jakarta. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi 3. BPFE Yogyakarta. Stice, E K. James D. Stice, & K. Fred Skousen. Alih bahasa oleh Safrida R. Parulian dan Ahmad Maulana. 2004. Akuntansi Intermediate buku 1. edisi 15. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Warren, C S. James M R and Phillip E. F .2006. Pengantar Akuntansi, Edisi Keduapuluh Satu. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Winardi. 1992. Ekonomi Mikro. Penerbit Bandar Maju. Bandung.

●●●

PENERAPAN PSAK NO.34 DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN JASA KONSTRUKSI PADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk SURABAYA

Recommend Documents