PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,TBK CABANG ROXY Yunita, Iswandi Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11530 Phone : (+6221) 53696969
[email protected]
ABSTRACT The research purpose is to give a description and to increase knowledge about the application of the prudential principle in the procedure of application, analysis and evaluation, approval, lending, monitoring and rescue and the policy working capital financing in supporting the creation of good financing practice. The method of data analysis in this research is qualitative descriptive and the object is PT.Bank Muamalat Tbk Branch of Roxy (BMI Roxy). The author conducts an analysis of the policies and procedures with the Legislation, Regulation of Bank Indonesia and Provisions Bank Muamalat. The results that have achieved are procedure and working capital financing policies which are in compliance with existing regulation. The conclusion is BMI Roxy have applied the prudential principle on a procedure and policy working capital financing comply with existing regulations that have been supported by the Sharia Supervisory Board who proclaims Bank Muamalat is no offense the aspects of sharia. Keywords : Prudential Principle, Financing, Working Capital, Legislation, Regulation of Bank Indonesia
ABSTRAK Tujuan penelitian ialah memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian/pencairan, pemantauan dan penyelamatan serta kebijakan pembiayaan modal kerja dalam mendukung terciptanya praktek-praktek pembiayaan yang sehat. Metoda analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan objeknya adalah PT.Bank Muamalat, Tbk Cabang Roxy (BMI Roxy). Penulis melakukan analisis terhadap prosedur dan kebijakan dengan memakai Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan Ketentuan Bank Muamalat. Hasil yang dicapai adalah prosedur dan kebijakan pembiayaan modal kerja sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Simpulannya adalah BMI Roxy sudah menerapkan prinsip kehati-hatian pada prosedur dan kebijakan pembiayaan modal kerja dengan memenuhi peraturan yang berlaku diperkuat dengan laporan Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan Bank Muamalat tidak ada pelanggaran aspek syariah. Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan, Modal Kerja, Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia
PENDAHULUAN Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko karena aktivitas pembiayaan sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa, “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah “pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan dan prosedur pembiayaan ditetapkan bank untuk menjadi acuan bagi petugas bank demi tercapainya tujuan-tujuan usaha. Pembiayaan dimulai dari adanya permohonan dari nasabah dilanjutkan dengan analisis kelayakan pembiayaan, persetujuan, pencairan, pemantauan dan penyelamatan pembiayaan, sedangkan kebijakan pokok pemberian pembiayaan meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian pembiayaan yang sehat. Dalam penelitian ini, Penulis memilih BMI Roxy karena sebagai salah satu bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan modal kerja. Peraturan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Kode Etik Bankir Indonesia, ketentuan Bank Muamalat dijadikan pedoman bagi penulis untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip kehatihatian dalam prosedur dan kebijakan pembiayaan modal kerja yang ada di BMI Roxy. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian tentang: - Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian/pencairan, pemantauan dan penyelamatan pembiayaan modal kerja, apakah sudah sesuai dengan UU no 10 tahun 1998 Tentang Perbankan diperkuat dengan UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, PBI no.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah pada BMI Roxy? - Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pembiayaan modal kerja apakah sudah sesuai dengan SK Dir Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, UU no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, Kode Etik Institut Bankir Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BMI Roxy? Dalam penelitian yang berjudul: ”Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Roxy”. Penetilian Terdahulu : 1. Wulandari (2012) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank”. Menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit yang diatur oleh UU Perbankan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit UKM di Commonwealth Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian Wulandari adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan Wulandari adalah sama-sama penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan menggunakan acuan UU perbankan untuk sektor UMKM, CommonwealthBank. Sedangkan untuk penelitian ini menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian/pencairan, pemantauan dan penyelamatan pembiayaan modal kerja berdasarkan acuan UU no 10 tahun 1998 diperkuat dengan UU no 21 Tahun 2008, PBI
-
no.10/16/PBI/2008, PBI no 13/13/PBI/2011 dan penerapan prinsip kehati- hatian pada kebijakan pembiayaan modal kerja berdasarkan acuan SK Dir Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 januari 2005, UU no.10 Tahun 1998, UU no 21 Tahun 2008, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011, Kode Etik Institut Bankir Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat, Tbk di BMI Roxy. Simpulan dari penelitian Wulandari adalah dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, setiap bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk self regulation serta dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, Bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer).
2. Faisal (2011) dengan Judul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi PRUDENTIAL PRINCIPLE Pada Bank Syariah di Indonesia “bisa dilihat bahwa, sebelum memberikan pembiayaan ada hal-hal yang harus dilakukan: Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. (Pasal 3 ayat (1) UU Perbankan Syariah). Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah (Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah). Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/know your customer principles. Penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat, yang dikenal dengan istilah 5c, yaitu watak (character), kemampuan nasabah (capacity), modal (capital), agunan (collateral), kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (condition of economic). Kesimpulan yang bisa diambil adalah Prudential Principle merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh bank untuk menghindari risiko pembiayaan.
METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian adalah sebagai berikut:
Analisa Prosedur
Analisa Kebijakan
-
UU no.10 Tahun 1998 UU no.21 Tahun 2008 PBI no.10/16/PBI/2008 PBI no.13/13/PBI/2011
-
SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 PBI No. 8/13/PBI/2006 UU No.10 Tahun 1998 UU No.21 Tahun 2008 PBI No. 13/13/PBI/2011 Kode Etik Institut Bankir Indonesia Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat
-
Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: a. Studi Lapangan Data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari: - Hasil kuesioner Jawaban dan keterangan yang diberikan oleh petugas BMI Roxy. - Dokumentasi
Penerapan Prinsip Kehatihatian dalam Pembiayaan Modal Kerja
Dokumentasi yang dimiliki perusahaan. Penulis mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan pembahasan. - Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan petugas pembiayaan BMI Roxy yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari Ruko Roxy Mas Blok B1 No.7 Cideng Gambir, Jakarta Pusat. b. Studi Pustaka Data dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari bukubuku, jurnal, website Bank Indonesia, website Bank Muamalat Indonesia. Jenis dan Sumber Data a. Data primer, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari hasil kuesioner dan keterangan yang dijawab oleh petugas bank, dokumentasi dan wawancara dengan petugas pembiayaan BMI Roxy yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari Ruko Roxy Mas Blok B1 No.7 Cideng Gambir, Jakarta Pusat. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perbankan yang diperoleh dari website Bank Indonesia, website Bank Muamalat Indonesia, buku-buku dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas.
HASIL DAN BAHASAN 1. Prosedur Hasil Kuesioner mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Prosedur Permohonan, Analisa dan Evaluasi, Persetujuan, Pemberian/Pencairan, Pemantauan dan Penyelamatan Pembiayaan Jumlah petugas pembiayaan di BMI Roxy adalah 8 petugas, yang terdiri dari 6 petugas bagian Relationship Manager dan 2 petugas bagian Unit Support Pembiayaan / Legal. Kuesioner diajukan ke 5 petugas pembiayaan yang mewakili 62,5% dari jumlah petugas pembiayaan yang ada. 5 petugas tersebut terdiri dari 4 petugas bagian Relationship Manager dan 1 petugas bagian Unit Support Pembiayaan/Legal. Setiap kuesioner terdiri dari 27 pertanyaan (lampiran 1). Total pertanyaan untuk 5 petugas berarti = 27 x 5 = 135 pertanyaan. Hasil kuesioner adalah 131 jawaban Ya dan 4 jawaban Tidak, yang berarti 97,04% Ya dan 2,96% Tidak. Terdapat 2 responden yang menjawab “tidak” pada pertanyaan “Apakah petugas bank melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk jenis usaha dan kegiatan tertentu yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam menilai prospek usahanya?”. 2 responden tersebut memberikan keterangan bahwa analisa AMDAL dilakukan konsultan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak instansi terkait. Hal ini berarti BMI Roxy sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan memakai jasa konsultan untuk melakukan analisis AMDAL. Terdapat 2 responden yang menjawab “tidak” pada pertanyaan “Apakah petugas bank yang melakukan analisis terhadap data yang sudah disiapkan mempunyai pengetahuan untuk melakukan analisa tersebut yang menyangkut berbagai aspeknya dan mampu bersikap objektif?” kedua responden tersebut memberikan keterangan bahwa secara teknis Relationship Manager Financing (RMF) tidak menguasai semua jenis usaha akan tetapi RMF harus mengetahui critical point setiap usaha. Hal ini berarti BMI Roxy sudah menerapkan prinsip kehati-hatian walaupun tidak menguasai semua jenis usaha, namun mengetahui critical point dari setiap usaha. Berdasarkan data responden yang telah dijawab oleh petugas pembiayaan BMI Roxy, dapat disimpulkan bahwa BMI Roxy sudah menerapkan prinsip kehati-hatian pada prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian/pencairan, pemantauan dan penyelamatan pembiayaan sesuai dengan peraturan UU no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, PBI no.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.
a. Prinsip Kehati-hatian pada Prosedur Permohonan Pembiayaan 1.
2.
Petugas pembiayaan BMI Roxy yang menangani proses permohonan pembiayaan ditangani oleh RMF (Relationship Manager Financing). RMF harus mengetahui hal-hal berikut: karakteristik produk pembiayaan, mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan modal kerja yang diperlukan oleh debitur, mengetahui prosedur dan syarat-syarat pembiayaan serta data yang dipenuhi calon debitur berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Dokumen Untuk permohonan pembiayaan baru harus berdasarkan adanya permohonan pembiayaan secara tertulis dari calon debitur dan mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan ditandatangani oleh pemohon disertai dengan dokumen-dokumen untuk kelengkapan permohonan pembiayaan. RMF mengecek dan meneliti kelengkapan dari persyaratan dokumendokumen yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. No
Tabel 1 Tabel standar dokumen legal Jenis Dokumen (Dokumen fotocopy Nasabah setelah dicek dengan aslinya harus Perorangan diberi stempel sesuai asli oleh Cabang)
Badan Usaha (Badan hukum dan Non Badan Hukum
1
Asli formulir aplikasi diisi lengkap dan benar
√
√
2
Fotocopy KTP calon nasabah dan suami/istri
√
3
Fotocopy kartu keluarga (KK)
√
4
Fotocopy surat nikah
√
5
KTP yang belum jatuh tempo dari setiap pengurus badan usaha dan pihak badan usaha yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi dengan bank
√
6
Fotocopy surat keterangan domisili
√
7
Fotocopy surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP, HO, SIUJK, dll)
√
8
Fotocopy NPWP Pribadi, SPT Pribadi
√
9
Fotocopy NPWP Perusahaan dan Pengurus
√
10
Fotocopy Akta Pendirian/Anggaran dasar dan perubahannya
√
11
Fotocopy pengesahan dari Instansi yang berwenang
√
12
Fotocopy perizinan dari instansi terkait
√
13
Fotocopy rekening tabungan/giro (R/K) 3 bulan terakhir
√
√
14
Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan L/R) dan/atau Fotocopy
√
√
√
bukti/catatan transaksi bisnis. (sumber: hasil wawancara) b.
Prinsip Kehati-hatian Pada Prosedur Analisis dan Evaluasi Pembiayaan 1. RMF dan Unit Support Pembiayaan (USP) mempunyai pengetahuan, sesuai dengan bidangnya yang digunakan dalam melakukan analisis. RMF melakukan inisiasi, solisitasi, trade checking, mencari informasi pembeli/ penjual/ bowheer/ pesaing, verifikasi data/informasi, kunjungan setempat (on the spot), sedangkan USP mensupport bagian RMF untuk melakukan trade checking, bank checking, personal checking, penilaian barang jaminan dengan bantuan Appraisal Independent (apabila diperlukan), analisa yuridis. 2. Hasil analisa akan dinilai didalam Form Pemeringkat Nasabah (FPN). Form Pemeringkatan Nasabah (FPN) berisi pemeringkatan nasabah berdasarkan score 1-5, hal yang dinilai adalah • Business condition 25%, 1. Industry risk 2. The age of business 3. Marketing : - Competition, - Customer relationship, product quality, price &image 4. Continuity of business: - Product diversification - Continuity of stock supply by and relationship with suppliers/producers • Management 30% 5. Management Experiences - Experiences on management and/or related business - Managerial skill, desicion making, clearity of organization & existence of succession program - Financial planning & control ability - Entrepeneurship, profit & growth oriented and result driven 6. Integrity and reputation 7. Quality of financial statements • Financial 45%. 8. Future performance of cash flow 9. Past Financial Performance Unit support pembiayaan (USP) dan Relationship Manager Financing (RMF) masingmasing melakukan penilaian dalam FPN. Apabila terjadi perbedaan dengan hasil penilaian, maka USP dan RMF memberikan alasan , dan menjadi pertimbangan bagi komite pembiayaan. 3. Selanjutnya Relationship Manager Financing (RMF) akan membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP). Berdasarkan hasil wawancara, MUP berisi: - Analisa Pembiayaan (Analisa Kualitatif dan Kuantitatif) Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi: a. Analisa Aspek-aspek Perusahaan b. Analisa Laporan Keuangan c. Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan d. Analisa Kesuaian Aspek Syariah e. Struktur Fasilitas Pembiayaan - Analisa jaminan - Analisa risiko - Evaluasi kebutuhan dana - Penetapan struktur fasilitas
c.
Prinsip Kehati-hatian Pada Prosedur Persetujuan Pembiayaan 1. Disetujui oleh petugas kompeten yang berwenang: • FRS (Financing Risk Staff) untuk limit cabang atau FRO (Financing Risk Officer) untuk limit area manager (apabila diperlukan);
• Financing Risk Asesor, untuk plafond pembiayaan yang kewenangan untuk memutus persetujuannya diatas kewenangan Pimpinan Cabang dan Area Manager (wajib); dan • Komite Pembiayaan (petugas yang memiliki limit wewenang plafond). 2 Apabila calon nasabah dinyatakan layak, bank akan memberikan Surat Persetujuan Pembiayaan kepada calon nasabah. 3 Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasikan kepada nasabah dan mengeluarkan Surat Penolakan Pembiayaan. Jika disetujui, maka dilanjutkan dengan tahap pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan: 1. Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan,nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan. 2. Bank akan mengecek seluruh keaslian dokumen jaminan; 3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan dengan notaris rekanan bank; 4. Setelah pengikatan dilakukan, bank menyimpan asli dokumen jaminan Setelah tahap pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan, dilanjutkan dengan tahap pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan, seperti: 1. Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang timbul di rekening nasabah; 2. Biaya yang timbul antara lain (hasil keterangan kuesioner): a. Biaya administrasi 1% dari total plafond, dikenakan secara proporsional pada saat penarikan; b. Biaya asuransi jiwa; c. Asuransi kebakaran; d. Asuransi pembiayaan (bila disyaratkan); e. Biaya notaris 1 permil dari total plafond; f. Biaya jasa penilai independent; dan g. Biaya materai d.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Prosedur Pencairan Pembiayaan Realisasi pencairan dana: 1. Nasabah debitur hanya bisa melakukan pencairan bila semua dokumentasi pembiayaan telah diisi dan ditandatangani secara lengkap dan setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank, maka bank akan mencairkan dana terlebih dahulu ke rekening nasabah sebagai bukti bahwa nasabah berhutang dan selanjutnya ditransfer/ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. 2. Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja sesuai dengan tujuan pengajuannya.
e.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Prosedur Pemantauan dan Penyelamatan Pembiayaan Pemeriksaan secara independent: 1. RMF wajib melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah dan monitoring terhadap penggunaan dana fasilitas pembiayaan nasabah minimal 2 bulan sekali (keterangan dari kuesioner). Monitoring dapat dilakukan secara : (1) On Desk : memantau ketepatan pembayaran angsuran, atau (2) On site : misalnya monitoring ke lokasi proyek untuk memantau progress pelaksanaan proyek.
2.
Kewajiban nasabah yang dimaksud diatas adalah: - Nasabah membayar sesuai dengan tanggal angsuran pembayaran kewajiban dan jadwal angsur yang telah disepakati; - Angsuran akan didebet oleh bank dari rekening nasabah. - Perubahan jadwal angsur untuk tujuan penyehatan pembiayaan bermasalah beserta persetujuannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam mengatasi pembiayaan yang menunggak masih merupakan tanggung jawab RMF yang berkoordinasi dengan petugas remedial pusat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
2.
mengatasi pembiayaan yang menunggak adalah dengan cara meningkatkan kualitas pembiayaan khususnya kolektibilitasnya dengan cara penjadwalan kembali (resheduling), penataan kembali (restructuring), persyaratan kembali (reconditioning), melakukan pencairan jaminan, atau jalan terakhir write off . Kebijakan Pembiayaan BMI Roxy BMI Roxy mempunyai kebijakan yang berpedoman pada SK Dir Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, agar pemberian pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas pembiayaan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan pembiayaan yang tertulis. Penerapan Prinsip Kehati-hatian BMI Roxy, sbb:
a. b. c. d. e. f. g. h.
Prinsip pokok kehati-hatian Pembiayaan pihak terkait dan nasabah besar Pembiayaan risiko tinggi Pembiayaan yang dihindari Penilaian kualitas pembiayaan Kriteria pejabat pembiayaan Kode etik pejabat pembiayaan Penerapan prinsip mengenal nasabah
Penerapan Prinsip Kehati-hatian BMI Roxy a.
Prinsip Pokok Kehati-hatian Berdasarkan ketentuan Bank Muamalat, Penerapan Prinsip Pokok Kehati-hatian pada BMI Roxy adalah: - Prosedur pembiayaan yang sehat dan sesuai syariah - Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus - Penyelamatan/penyehatan pembiayaan - Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Hapus Buku dan Hapus Tagih) - Penyelesaian Jaminan.
b.
Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar Untuk menganalisis pembiayaan pihak terkait dan nasabah besar,penulis memakai acuan peraturan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum pasal 4, pasal 11(1), pasal 11 (2). Penerapan: 1. BMI Roxy telah mempunyai ketetapan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan seperti pada penjelasan BMPP (batas maksimum pemberian pembiayaan. 2. BMI Roxy mempunyai BMPP sesuai dengan ketentuan yaitu Pihak terkait adalah 10% dari modal, BMPP tidak terkait 1 peminjam adalah 20% dari modal dan BMPP tidak terkait 1 kelompok peminjam adalah 25% dari modal. Bank Muamalat selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta melaksanakan prudential Banking dalam pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu wujud implementasinya adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya dengan lebih konservatif yaitu maksimum plafond pembiayaan yang diberikan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari BMPP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap bulannya, Corporate Banking Support Division (CBSD) telah menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal Bank pada bulan sebelumnya.
c.
Pembiayaan Risiko Tinggi
Untuk menganalisis Pembiayaan Risiko Tinggi, penulis menggunakan acuan UU No.10 Tahun 1998, pasal 29 ayat 2,3,4. Penerapan: 1. Jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja adalah : - Risiko pembiayaan, - Risiko operasional - Risiko legal, - Risiko pasar 2. Dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, BMI Roxy mempunyai daftar pembiayaan risiko tinggi. Daftar tersebut adalah daftar pengecualian dan daftar sektor usaha yang perlu perhatian yang diperbaharui pertahun untuk memberikan gambaran mengenai perubahan level toleransi bank. Artinya, fasilitas pembiayaan tidak akan diberikan kepada klien yang beroperasi disalah satu dari sektor industri yang termasuk dalam daftar pengecualian. 3. BMI Roxy berhati-hati serta memberikan penilaian konservatif dalam pengambilan keputusan untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada klien yang beroperasi di sektor usaha yang termasuk dalam daftar sektor usaha yang perlu perhatian. Dalam hal adanya calon klien yang beroperasi di sektor usaha yang termasuk dalam daftar sektor usaha yang perlu perhatian, Relationship Manager Financing (RMF) harus mendiskusikan dengan Head or Deputy sales dalam hal kelanjutan permintaan pembiayaan klien. 4. RMF memberikan informasi secara lisan kepada debitur mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal transaksi kegiatan usaha yang dilakukan debitur melalui bank. d.
Pembiayaan yang Dihindari Dalam menganalisis pembiayaan yang dihindari, penulis menggunakan acuan UU no. 21 pasal 2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penerapan: Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, BMI Roxy mempunyai kriteria untuk pembiayaan yang dihindari, sebagai berikut: - Pembiayaan tidak sesuai syariah - Pembiayaan untuk spekulasi - Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang tidak memadai - Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai - Pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah
e.
Penilaian Kualitas Pembiayaan Dalam penilaian kualitas aktiva, penulis mengacu pada peraturan PBI No.13/13/PBI/2011 pasal 8 ayat 1 dan 2. Penerapan: 1. Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, BMI Roxy melakukan penilaian atas: a. Prospek usaha, yang terdiri atas: - Potensi pertumbuhan usaha - Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan - Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja - Dukungan dari grup atau afiliasi - Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) b. Kinerja (performance) nasabah, terdiri atas: - Perolehan laba - Struktur permodalan - Arus kas - Sensitivitas terhadap risiko pasar c. Kemampuan membayar - Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil - Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- Kelengkapan dokumen pembiayaan - Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan - Kesesuaian penggunaan fasilitas. - Kesesuaian penggunaan fasilitas 2. Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif, dapat dilihat dari laporan keuangan BMI tahun 2012, kualitas aktiva produktif terdiri atas 5 golongan yaitu: Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), diragukan (D) dan Macet (M). f.
Kriteria Pejabat Pembiayaan BMI Roxy menerapkan kriteria pejabat pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan BMI, sebagai berikut: 1. Profesional, 2. Amanah, 3. Obyektif, 4. Cermat, 5. Taat azas terhadap peraturan Dengan adanya ketetapan kriteria pejabat pembiayaan, maka prinsip kehati-hatian dipastikan sudah diterapkan dalam diri pejabat pembiayaan untuk mendukung proses pembiayaan dari awal sampai akhir.
g.
Kode Etik Pejabat Pembiayaan Dalam menganalisa kode etik Pejabat Pembiayaan, BMI Roxy mengacu pada Kode etik Institut Bankir Indonesia (IBI). Isi dari Kode etik adalah sebagai berikut: 1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan penanaman dana yang berlaku, baik ekstern maupun intern. 2. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. 3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi 5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. 6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 8. Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan penanaman dana. 9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya
h.
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, BMI Roxy menerapkan proses inisiasi, solisitasi untuk lebih mengenal nasabah dan setelah pembiayaan diberikan secara berkesinambungan mengadakan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan.
3.
Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) - Berdasarkan GCG report 2012, sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugasnya di BMI, DPS menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank Muamalat, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 2215/BMI/DIR/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat no. 563/BMI/DIR/II/2013 tanggal 18 Februari 2013. - Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan secara sampling ke cabang-cabang Bank Muamalat dalam pelaksanaan operasional, kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana terkait pelaksanaan hukum-hukum syariah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa opini pelaksanaan hukum syariah yang selama ini diberikan telah sesuai dengan aspek-aspek syariah dan telah dijalankan dengan baik di cabang-cabang Bank Muamalat dan tidak ada pelanggaran aspek-aspek syariah tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1.
2.
3.
4.
Pada prosedur pembiayaan modal kerja telah diterapkan prinsip kehati-hatian, bisa dilihat pada: Prosedur permohonan, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada petugas yang kompeten yang menangani permohonan pembiayaan, adanya standar dokumen legal yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Prosedur analisis dan evaluasi pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada petugas yang kompeten dalam melakukan inisiasi, solisitasi, trade checking, mencari informasi pembeli/ penjual/ bowheer/ pesaing, verifikasi data/informasi, kunjungan, bank checking, personal checking, analisis Form Pemeringkatan Nasabah (aspek business condition, management, financial), penilaian barang jaminan, analisa yuridis. Prosedur persetujuan pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada petugas yang kompeten sesuai dengan wewenang limit pembiayaan dalam melakukan persetujuan, pengikatan jaminan. Prosedur pencairan pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada penandatanganan semua dokumen, pembayaran seluruh biaya yang timbul. Prosedur pemantauan dan penyelamatan pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada petugas yang kompeten, pemeriksaan secara independent. Pada kebijakan pembiayaan modal kerja telah diterapkan prinsip kehati-hatian, bisa dilihat pada: Prinsip pokok kehati-hatian, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada prosedur pembiayaan yang sehat. Pembiayaan pihak terkait dan nasabah besar, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Pembiayaan risiko tinggi, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada daftar pengecualian dan daftar sektor usaha yang perlu perhatian yang diperbaharui pertahun untuk memberikan gambaran mengenai perubahan level toleransi bank. Pembiayaan yang dihindari, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada adanya kriteria tersendiri dalam menyalurkan pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan pada prospek usaha, kinerja nasabah, kemampuan membayar. Dari aspek- aspek dinilai untuk penggolongan kolektibilitas. Kriteria pejabat pembiayaan BMI Roxy, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada kriteria pejabat pembiayaan yang profesional, amanah, obyektif, cermat, taat azas terhadap peraturan untuk mendukung proses pembiayaan dari awal sampai akhir. Kode Etik Pejabat Pembiayaan, yang mengacu pada Kode Etik Institut Bankir Indonesia (IBI) yang wajib dipatuhi petugas pembiayaan BMI Roxy. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pada inisiasi, solisitasi untuk mengenal nasabah dan setelah pembiayaan diberikan secara berkesinambungan mengadakan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan. Berdasarkan hasil kuesioner dan analisa yang dilakukan secara mendalam oleh penulis, maka BMI Roxy telah menerapakan prinsip kehati-hatian pada prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian/pencairan, pemantauan dan penyelamatan telah sesuai dengan peraturan UU no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, PBI no.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Pembiayaan telah sesuai dengan SK Dir Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, UU no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, PBI no 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, Kode Etik Institut Bankir Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat, Tbk.
5.
Laporan hasil pengawasan DPS Bank Muamalat, dinyatakan telah cukup memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran aspek-aspek syariah tersebut. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan kebijakan BMI Roxy sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi peraturan yang berlaku diperkuat dengan laporan Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan Bank Muamalat tidak ada pelanggaran aspek syariah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Keterbatasan Penelitian ini hanya menyangkut prosedur dan kebijakan pembiayaan modal kerja di BMI Roxy dan bukan Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan. Saran 1. 2. 3.
4. 5.
Penerapan prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara terus menerus pada prosedur dan kebijakan pembiayaan modal kerja untuk membantu meminimalisir pembiayaan bermasalah. Peningkatan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan supaya mencapai visi sebagai bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan sebelum mengajukan kuesioner kepada petugas pembiayaan dilakukan uji kepahaman atas pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa calon mahasiswa fresh graduate. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melihat secara langsung proses pengisian kuesioner oleh setiap petugas. Selain itu, mengenai pembahasan materi dengan memakai acuan Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia dimaksud dapat dikatakan hanya pembahasan pokok, belum dilakukan pembahasan menyeluruh mengingat keterbatasan waktu. Berkenaan dengan itu adalah suatu langkah yang tepat jika kita semua menyempatkan diri untuk membaca dan memahami semua materi peraturanperaturan Bank Indonesia lainnya khususnya yang terkait dengan pembiayaan modal kerja bank.
REFERENSI Bank Indonesia. (2012). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012 Vol. 11, No.1. BI. Jakarta. Bank Muamalat Indonesia. (2013a). Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2012.BMI. Jakarta. Bank Muamalat Indonesia. (2013b). Laporan Keuangan PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2012. BMI.Jakarta. Djamil, F. (2012). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Faisal. (2011). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3, diakses 2 Juni 2013 dari http://fh.unsoed.ac.id/ Mahendra, Y.A. 2011. Kode Etik Bankir Indonesia. http://qusuth.wordpress.com/2011/05/15/kode-etikbankir-indonesia/. Diakses tanggal 3 Mei 2013 (16:45). Mulhadi. (2005). Penerapan Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UndangUndang Perbankan Indonesia. Disertasi diterbitkan. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan atas PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 5 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70 DPNP. Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah. 25 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136 DPbS. Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 24 Maret 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40. Jakarta. Ramlan, G. (2005). Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia, diakses 15 April 2013 dari http://www.oocities.org/hukum97/kredit.pdf
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum. 31 Maret 1995. Bank Indonesia. Jakarta. Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Di Indonesia Nomor 27/7/UPPB Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum. 31 Maret 1995. Bank Indonesia.Jakarta. Supriyono, M. (2010). Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta : Andi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan. 10 Nopember 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta. Usanti,T.P. (2010). Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Laporan Penelitian diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga. Wahyudi,I., Dewi,M.K., Rosmanita,F., Prasetyo,M.B., Putri, N.I.S., Haidir,B.M. (2013). Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta : Salemba Empat. Wangsawidjaja, A. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Wardiah, M.L. (2013). Dasar-Dasar Perbankan. Bandung : Pustaka Setia. Wulandari, B.K. 2012. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank. Skripsi diterbitkan. Depok: Program Strata-1 Universitas Indonesia.
RIWAYAT PENULIS Yunita lahir di Bagansiapiapi pada 26 September 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.
