PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL SECARA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi: Pengadilan Negeri Klas IA Padang) 1
Teguh Firnanda, 1Syafridatati, 1Deaf Wahyuni Ramadhani 1
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACT Children are a gift of trust at the same time God Almighty, thet we should always keep in him because of inherent dignity, dignity and rights as human beings we should hold in high regard, but the sexual abuse of children is a form of child abuse in which an adult or adolescent using the older child for sexual stimulation. The issues that will be examined are 1) Are the basic consideration in imposing criminal judge for the obscene criminal sodomy against a child in the jurisdiction of the District Court 0f Class IA Champaign? 2) How does the application of criminal punishment for sodomy obscene manner towards the child in the jurisdiction of the District Court of Class IA Champaign? This type of research is a socio-juridical, source of data is the primary data and secondary data, engineering data collection were interviews and document study, the data were analyzed qualitatively. The results of this study concluded: 1) the basic consideration of the judge in imposing criminal penalties for sodomy obscene manner towards the child in the jurisdiction of the District Court of Class IA Champaign that judges should look at the facts in the trial seen from the testimony of witnesses, testimony of the defendant, revertum evidence or proof, 2) the application of the criminal against the obscene criminal sodomy against a child in the jurisdiction of the District Court of Class IA Champaign that according to Article 82 of Law No. 23 of 2002 on child Protection what a legal act if found guilty the threat criminal is not less than the minimum threat that is 4 (four) years. Keywords: Criminal, Obscene, Sodomy, Child
dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
Pendahuluan Anak
adalah
amanah
sekaligus
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam
1
Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi
hak yang melekat padanya. Hal ini menjadi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
salah
Hak Anak. Pelecehan seksual terhadap anak
mempengaruhi
adalah suatu bentuk penyiksaan anak di
sodomi terhadap anak.
mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.
Bentuk pelecehan seksual anak
termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas
dari
hasilnya),
memberikan
paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin
untuk
anak,
menampilkan
pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks
non-seksual
tertentu
seperti
pemeriksaan medis), melihat alat kelamin
satu
faktor
dominan
peningkatan
Kejahatan
sodomi
yang
kejahatan
terhadap anak
sangat membahayakan karena berdampak luas terhadap korban dan masyarakat di lingkungannya. Korban harus
dan keluarganya
menanggung
malu,
serta
menimbulkan tekanan jiwa bagi korban karena
masa
samping
itu
depannya prilaku
hancur.
Di
pelecehan seksual
(seperti sodomi terhadap anak) merupakan perbuatan tercela diukur dengan
adanya
pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya
masyarakat,
berupa
norma
keagamaan, kesusilaan dan hukum.
anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam Di Indonesia pada beberapa tahun
konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Oleh karena itu anak sebagai individu harus dilindungi hak-haknya mempunyai ketentuan-ketentuan
terakhir sering kita lihat dan dengar melalui media cetak dan elektronik, terjadinya peningkatan kejahatan kesusilaan terhadap anak.
Kejahatan
kesusilaan
ini seperti
perkosaan, sodomi atau pencabulan. Untuk 2
kasus
sodomi,
peningkatan
terus
seiring
mengalami
perkembangan
dan
angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual
yang
dilakukan
dalam bentuk
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest,
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan dan
dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan
kemajuan Iptek telah merubah cara dan
psikis. Jauh melampaui jumlah
pola
penculikan
pikir
serta
tingkah
laku
dalam
dan
kejahatan
perdagangan
anak.
masyarakat. Hal ini menjadi salah satu
Ironisnya, para pelakunya adalah guru
faktor
mempengaruhi
sekolah, guru privat termasuk guru ngaji,
peningkatan kejahatan sodomi terhadap
supir pribadi, tetangga atau keluarga korban.
dominan
yang
anak.
Fenomena tindak pidana sodomi Komisi Nasional Perlindungan Anak
(Komnas Anak) mencatat,
semakin meluas, karena terkuaknya tindak
Kekerasan
pidana sodomi yang dilakukan terhadap
terhadap anak semakin hari semakin tinggi.
anak di bawah umur belum bisa mewakili
Anak sebagai generasi penerus bangsa
seberapa parah prilaku menyimpang ini
memerlukan
terjadi.
pemerintah.
perlindungan
klaster
dari
Tabunya sodomi terhadap anak,
anak
menyebabkan tindak pidana ini berusaha
khusus,
dikesampingkan oleh masyarakat padahal
sepanjang tahun 2011, Komnas Anak telah
ini menyangkut anak sebagai generasi
mencatat jenis kejahatan sodomi terhadap
penerus bangsa.
membutuhkan
Dalam
khusus
perlindungan
anak 2.508 kasus kekerasan terhadap anak.
Pengaturan
hukum
pidana
Angka ini meningkat jika dibandingkan
mengenai
dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus.
dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-
1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah
undang Hukum Pidana (KUHP). Berarti
kejahatan
kesusilaan
dapat
3
kejahatan kesusilaan dinyatakan sebagai
dalam KUHP, ketentuan pidana mengenai
tindak
pelecehan seksual terhadap anak terdapat
pidana.
tindak
Dalam
pidana
undang-undang
dinyatakan
tindakan/ perbuatan
yang
sebagai
dilarang dan
juga
dalam
Nomor
23
Pasal
82
Tahun
Undang-undang 2002
tentang
pelakunya diancam sanksi pidana. Dalam
Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU
KUHP
Perlindungan Anak).
adanya
kejahatan kedua)
ketentuan mengenai
kesusilaan seperti
(Bab XIV,
buku
pemaksaan yang
tidak
menyenangkan,
perbuatan
cabul,
perzinahan, perkosaan dan penghinaan.
Jika dilihat pengaturan mengenai kejahatan Pasal
sodomi 82
terhadap
anak yakni
UU Perlindungan Anak,
pemidanaannya dapat memberikan efek
mengenai
jera sebab di pidana paling lama 15 (lima
kejahatan kesusilaan terhadap anak ini
belas) tahun penjara. Dalam Pasal 82 UU
diatur dalam
Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:
Ketentuan
pidana
KUHP
(mengenai
yakni
Pasal
persetubuhan
287 diluar
perkawinan terhadap anak), Pasal 290 ayat (2)
(mengenai
kesusilaan
perbuatan
terhadap
anak),
melanggar Pasal 292
(mengenai perbuatan melanggar kesusilaan terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama),
dan
Pasal 294
(mengenai
kesusilaan
yang
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Sodomi
merupakan
hubungan
perbuatan
melanggar
dilakukan
terhadap anak yang berada di
seksual melalui anal atau dubur dan bisa
bawah pengawasannya). Selain di atur
terjadi pada kaum homoseksual ataupun
4
biseksual sebagai pelampiasan nafsu atau
Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto
penyimpangan atau pencabulan seksual yang
Tangah Padang pada hari Sabtu tanggal 8
dilakukan dengan sesama jenis melalui
Januari 2011 sekitar pukul 22.00 WIB.
dubur baik atas dasar suka sama suka
Dimana pelaku “SH” umur 50 (lima puluh)
maupun paksaan. Meskipun ancamannya
tahun berusaha untuk melakukan perbuatan
tinggi, tetap tidak membuat berkurangnya
cabul dengan sodomi terhadap korban “BY”.
jumlah kejahatan sodomi terhadap anak dari
Umur 12 (dua belas) tahun Terhadap
tahun ke tahun.
perbuatannya ini “SH” dijatuhi hukuman
lebih
Kejahatan sodomi terhadap anak
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan
dari
denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh
satu
kasus.
Namun
yang
masuk ke pengadilan hanya satu kasus saja.
Juta Rupiah) subsider 1 (satu) tahun. Beberapa
Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor
yang
faktor, di antaranya jika yang melakukan
menyebabkan jumlah kejahatan ini terus
keluarga
akan
meningkat antara lain sodomi dilakukan
didiamkan saja karena di anggap aib atau
oleh pelaku akibat adanya kesempatan
korban takut melapor dan menceritakan
untuk melakukan sodomi terhadap anak,
kepada orang tuanya perihal kejadian yang
sulit dibuktikan karena dilakukan tanpa
menimpanya karena korban adalah anak
diketahui
di bawah umur.
korban
terdekat
korban
maka
orang
lain,
masih
banyak
sodomi
yang
takut
melapor
Salah satu contoh tindak pidana
kejadian yang menimpanya karena korban
cabul secara sodomi terhadap anak adalah
adalah anak di bawah umur, kasus yang
kasus
menimpa korban dianggap sebagai aib
dengan
No.
Perkara
155/Pid.B/2011.PN.PDG yang terjadi di
jika
yang
melakukan
adalah
keluarga
5
dekatnya,
sehingga
didiamkan
saja,
hukum Pengadilan Negeri Klas IA
pengaduan korban dapat dicabut sebelum dilimpahkan ke pengadilan karena sodomi merupakan
delik
aduan,
memeriksa
ragu
dan
menjatuhkan
putusan
yang
pertimbangan
menjatuhkan
pidana
2) Bagaimanakah
penerapan
terhadap pelaku tindak pidana cabul
dalam
secara sodomi terhadap anak di
maksimal
wilayah hukum Pengadilan Negeri
atau
adanya
hakim
dalam
terhadap
Klas IA Padang? Tujuan Penelitian
pelaku,
Berdasarkan atas masalah-masalah di
sehingga pidana yang dijatuhkan tidak
atas,
maksimal.
penelitian adalah sebagai berikut:
Untuk
menghindari
hal
tersebut diperlukan peran aktif orang tua dan
masyarakat
dalam
pidana
yang
bimbang
sesuai perundang-undangan beberapa
hakim
Padang?
menyikapi
kejahatan sodomi terhadap anak.
maka
tujuan
1) Untuk
penulis
melakukan
mengetahui
pertimbangan
dasar
hakim
dalam
menjatuhkan pidana bagi pelaku
Rumusan Masalah
tindak pidana cabul secara sodomi
Berdasarkan latar belakang di atas,
terhadap anak di wilayah hukum
penulis merumuskan dua masalah yang Pengadilan Negeri Klas IA Padang. dikemukakan dalam penelitian yaitu : 2) Untuk
mengetahui
penerapan
1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
pidana
terhadap
pidana
cabul
pelaku
tindak
bagi secara
sodomi
pelaku tindak pidana cabul secara terhadap anak di wilayah hukum sodomi terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
6
Teknik
Metode Penelitian Dalam penelitian skripsi ini, maka
pengumpulan
data
Wawancara
Metode wawancara yang digunakan semi
metode yang digunakan dalam penelitian
terstruktur
adalah: Jenis Penelitian yang dipakai dalam
mengajukan pertanyaan yang telah disusun
penulisan ini adalah penelitian yuridis
terlebih dahulu kemudian dikembangkan
sosiologis, masalah
artinya dengan
penelitian melihat
perundang-undangan
terhadap peraturan
yang
berlaku,
kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan atau materi penelitian sebagai berikut:
hakim
Jamaludin,
S.H
mana
penulisan akan
sesuai dengan masalah yang diteliti. Studi Dokumen adalah Studi yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan data dan laporan
resmi
yang
berkaitan
dengan
masalah yang akan diteliti atau untuk mendapatkan data sebagai bahan pedoman yang ada dalam bentuk pembahasan dan
Data primer diperoleh dari wawancara dengan
yang
dan
Siswatmono, S.H, di Pengadilan Negeri Klas
ruang lingkup dari skripsi ini. Analisis
data
ini
dilakukan
untuk
menganalisis data primer dan data sekunder
IA Padang yang pernah menyidangkan dengan menggunakan metode kualitatif dan kasus tindak pidana cabul secara sodomi. mengelompokkan data menurut aspek-aspek Data sekunder yang digunakan adalah yang diteliti yang selanjutnya diambil suatu putusan pengadilan tentang tindakan pidana kesimpulan
relevan
atau
berhubungan
cabul secara sodomi dan statistik kriminal dengan permasalahan skripsi ini. tindak pidana cabul secara sodomi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
7
terdakwa atau keterangan terdakwa dan saksi korban. Dari alat bukti dihubungkan Hasil Penelitian dan Pembahasa
dengan unsur tindak pidana atau unsur-unsur
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
pasal yang dipakai atau didakwakan, ada
Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku
unsur yang meringankan dan memberatkan.
Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi
Paling utama adalah segala sesuatu yang
Terhadap Anak
terungkap dipersidangan.
Dasar
pertimbangan
hakim
dalam
Hakim
dalam
menjatuhkan
pidana
menjatuhkan pidana bagi pelaku sodomi di
terhadap terdakwa yang melakukan tindak
Wilayah Pengadilan Negeri Kals IA Padang
pidana
secara yuridis adalah pasal yang dikenakan
pertimbangan yaitu:
dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23
harus
memperhatikan
3
1. Dilihat dari segi hukum.
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Putusan hakim harus memperhatikan
yang menyatakan bahwa ancaman paling
hukum yang sudah dilanggar oleh terdakwa.
lama 15 (lima belas) tahun dan paling
Pertimbangan ini terlihat dari pasal-pasal
singkat 3 (tiga) tahun.
yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
Hakim
Jamaluddin,
menyatakan
dasar
2. Dilihat dari segi masyarakat
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
Masyarakat hendaknya bisa merasakan
putusan terhadap kasus sodomi terhadap
manfaat dari putusan yang dijatuhkan pada
anak dibawah umur di wilayah Pengadilan
terdakwa. Pada satu sisi hal lain dapat dilihat
Negeri Klas IA Padang yaitu melihat fakta-
sebagai kesalahan terdakwa, realitas dan
fakta yang terungkap dipersidangan, saksi-
kesalahan masyarakat terhadap hal itu
saksi,
surat
petunjuk,
dan
pengakuan
dilakukannya
suatu
tindak
pidana 8
merupakan “pelanggaran” atas kesepakatan
pidana yang realtif sama dapat terjadi karena
hidup bersama. Pidana merupakan wujud
tidak
penolakan atas perbuatan dan pembuat
dalampemberian pemidanaan. Hakim dalam
pelanggaran tersebut. Dengan demikian
memutuskan pemidanaan memiliki patokan
pidana merupakan reaksi masyarakat atas
batas minimal-maksimal pemidanaan yang
tidak pidana.
diperbolehkan (dalam pasal KUHP) dan
ada
standar
profesi
hakim
kebebasan hakim dalam mempertimbangkan
3. Dilihat dari segi individual Putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa harus dapat memberikan
fakta-fakta suatu perkara. Dalam memutuskan perkara tindak
terdakwa
pidana cabul secara sodomi terhadap anak di
selanjutnya, pidana yang dijatuhkan bukan
wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Padang
semata-mata
hakim memiliki beberapa pertimbangan
perubahan
dalam
kehidupan
merupakan
balas
dendam
terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani
pidananya
tersebut
terdakwa
dapat merenungkan kembali bahwa apa yang telah dilakukan itu merupakan suatu
antara lain: 1. Hal-hal
yang
memberatkan putusan
hakim Setelah penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Negeri kals IA padang yang memutuskan perkara
tindak pidana yang dapat dijatui pidana. sodomi terhadap anak, maka dapat diketahui Dengan harapan setelah selesai menjalani hal-hal yang memberatkan putusan hakim pidananya nantik, terdakwa tidak akan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah mengulangi perbuatannya lagi. perbuatan terdakwa membawa keresahan Hakim
dalam
perbedaan
putusan masyarakat, korban dan orang tua yang
terhadap terdakwa yang melakukan tidak 9
memiliki anak lain nya dan perbuatan
dalam
terdakwa membawa dampak pisikologis
terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri
bagi saksi korban yang masih anak-anak.
Klas IA Padang adalah menurut apa yang
2. Hal-hal
diatur dalam Pasal 82 Undang-undang
yang
meringankan
putusan
kasus
tindak
kejahatan
sodomi
Nomor 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan
hakim dapat
Anak, yang mana ancama pidana yang
meringankan
dilakukan pelaku kejahatan sodomi terhadap
putusan antara lain terdakwa belum pernah
anak minimal ancamannya 3 (tiga) tahun
Berdasarkan disimpulkan
putusan hal-hal
hakim, yang
dipidana, yang merupakan salah satu hal yang dapat meringankan putusan hakim dan hal lain nya yang dapat meringankan
dan ancaman maksimal pidana nya 15 (lima belas) tahun. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tidak pidana
putusan terdakwa berlaku sopan selama di yang didakwakan padanya, maka pengadilan persidangan
terdakwa
berkali-kali menjatuhkan
pidana,
jika
pengadilan
mengutarakan penyesalan atas perbuatan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban dan tidak disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan mengulangi lagi perbuatan tersebut. yang didakwakan padanya tidak terbukti B. Penerapan Pidana
Pidana
Cabul
Bagi
Secara
Tindak Sodomi
Terhadap Anak
diputus bebas, jika pengadilan berpen dapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
Penerapan pidana bagi pelaku kejahtan sodomi, dari hasil
secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa
wawancara penulis
dengan hakim Pengadilan Negeri Klas IA
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu
tindak
pidana
maka
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
Padang yaitu Jamaluddin, penerapan pidana 10
hukum. Hal serupa juga diungkapkan oleh
sakit dan trauma di masa yang akan
Jamaluddin
datang.
mengenai
bentuk-bentuk
Sedangkan
hal
yang
putusan atau penerapan hakim dalam kasus
meringankan terdawa adalah terdakwa
tindak pidana cabul secara sodomi di
belum pernah dipidana, berlaku sopan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang :
dipersidangan
1. Terbukti berarti menghukum.
dari
segala
menyesalkan
perbuatanya.
2. Terbukti bukan tidak pidana berati dilepaskan
dan
tuntutan
hukum.
2. Bentuk penerapan pidana atau putusan bagi pelaku tindak pidana cabul secara sodomi diterapkan secara minimum.
3. Tidak terbukti berarti bebas.
Saran
Simpulan
Adapun
saran-saran
yang
dapat
Berdasarkan penelitian yang telah penulis
dikemungkakan dalam penulisan skripsi ini
lakukan berkenaan penulisan skripsi dapat
adalah :
disimpulkan bahwa:
1. Upaya pencegahan pada orang tua
1. Pertimbangan menjatuhkan
hakim putusan
bagi
dalam
dalam melihat pergaulan anak-anak
pelaku
mereka dan jadi pengontrol kegiatan
sodomi terhadap anak adalah hal yang
anak-anaknya
memberatkan
yakni
mencegah kegiatan yang tidak baik 54
perbuatan terdakwa melanggar norma
dan tidak bermanfaat yang bagi anak.
kesusilaan
terdakwa
dalam
masyarakat
dan
sehingga
dapat
2. Diharapkan pada penegak hukum
perbuatan tersebut dilakukan terhadap
untuk
anak di bawah umur sehingga secara
terhadap korban dengan diberikan
memberi
perlindungan
fisik dan pisikologis berakibat dan 11
ganti
rugi
perlindungan berdampak
dan
diberikan
identitas buruk,
trauma,
karena
Emeliana krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungnan Anak, CV, Utomo, Bandung.
luka
mendalam bagi korban dan keluarga, dalam masyarakat. Daftar Pustaka A. Buku-buku Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta; Akademika Pressindo. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah, 1993, Sistim Pidana Dan Pemindanaan Di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita. Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Abu Hurairah, 2006, Kekerasan Anak. Nuansa, Bandung. Lilik Mulyadi, 2007, , Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Maulana hasan wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, PT Grasindo, Jakarta. Moljanto, 2000. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung. Muladi, 2002. Politik Dan Sistim Peradilan Pidana, Semarang Badan Penerbit Univesitas Diponegoro Oemar Seno Adji, 1976, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta.
Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta.
Baso Zuhra Andi, 2002, Menghadang Langkah Perempuan, PSKK-UGM, Yogyakarta.
Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bismar Siregar, dkk, 1986, Hukum dan Hakhak Anak, CV Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Pidana, Universitas Indonesia (UI Pres), Jakarta.
Barda Nabawi Arif, 2011, Bungan Ramping Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, PT Citra.
12
Supanto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rochxy, Suka-Sama-suka-alasan-umumpelaku-persetubuhan-terhadap-anak, http://hukum.kompasiana.com. diakses pada tanggal 23 Februari 2014.
Sofyan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana, Armico, Bandung
Sumber sodomi dan kaum homoseksual, www.google.com. diakses tanggal 26 Februari 2014.
B. Perundang-undangan Kitab Undang-undang (KUHP).
Hukum
Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sumber hukuman untuk pelaku sodomi, www.detik.com. diakses tanggal 27 Februari 2014. Veronica adesia, definisi dan proses homoseksual, www. google.com. diakses tanggal 25 Februari 2014.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. C. Sumber Lain Andrian cahyadi, cermin sadisme ‘penjara seksual ' masyarakat kita, www. google.com. diakses tanggal 26 Februari 2014. Asteria, anakku sayang anakku malang, www. inilah.com. diakses tanggal 24 Februari 2014. Admin, homoseksual dalam pandangan Islam, www.google.com. Diakses tanggal 26 Februari 2014. Caray, penyimpangan seksual, http://makalahdanskripsi.blogspot.c om/2009/03/ diakses tanggal 12 Mai 2014. Pelecehan-seksual-terhadap-anak, www.wikipedia.com. diakses tanggal 05 April 2014. 13
