PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SKRIPSI Program Studi Akuntansi
Nama : MUHAMMAD FITRIYANTO NIM : 43206110180
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 2008
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi
Nama : MUHAMMAD FITRIYANTO NIM : 43206110180
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 2008
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
:
Muhammad Fitriyanto
NIM
:
43206110180
Program Studi
:
Akuntansi
Judul Skripsi
:
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tangerang
Disahkan Oleh :
Pembimbing
(Nurul Hidayah, SE, Ak., MSi) Tanggal :
Dekan,
Ketua Jurusan Akuntansi
(Drs. Hadri Mulya, MSi) Tanggal :
(H. Sabarudin Muslim, SE, MSi) Tanggal :
KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’alaa karena hanya atas kahendak dan ridha dari-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan akun aset tetap dan apakah perlakuan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum bagi pemerintah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 1. Ayahanda Hambali dan Ibunda Sudiyati serta Papap Kusnadi dan Mama Eti, orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat, 2. Evy Citawati, istri tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan segala yang terbaik bagi Penulis, 3. Calon bidadari kecilku yang telah setia menemani, 4. Ibu Nurul Hidayah, dosen pembimbing yang senantisa memberikan bimbingan dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini, 5. Bapak Muhtarom, Bapak Aan, Ibu Mugi beserta jajarannya yang berkarya di BKKD Kota Tangerang, terima kasih atas segala kerjasama yang baik selama proses pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini, serta 6. Rekan-rekan PKSM Angkatan IX dan X jurusan D3 Akuntansi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
i
“Tak ada gading yang tak retak”, begitu pula dengan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis meminta maaf kepada para pembaca atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI KATA PENGANTAR ...........................................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN ...............................................................................
1
A.
Latar Belakang ...........................................................................
1
B.
Perumusan Masalah ....................................................................
2
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................
2
LANDASAN TEORITIS ....................................................................
4
A.
Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap ...............................
4
1.
Pengertian Aset Tetap .......................................................
4
2.
Pengelompokan Aset Tetap ...............................................
6
B.
Pengakuan Aset Tetap ................................................................
7
C.
Pengukuran Aset Tetap ..............................................................
9
D.
Penilaian Awal Aset Tetap .........................................................
11
1.
Perolehan dengan Pembelian ............................................
11
2.
Perolehan secara Gabungan ..............................................
13
BAB II
iii
BAB III
BAB IV
3.
Perolehan dengan Pertukaran ............................................
13
4.
Aset Donasi .......................................................................
15
E.
Perlakuan Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan ..
15
F.
Penyusutan .................................................................................
17
G.
Penghentian dan Pelepasan Aset ................................................
18
H.
Pengungkapan Aset Tetap ..........................................................
19
METODOLOGI PENELITIAN ..........................................................
20
A.
Gambaran Umum .......................................................................
20
1.
Sejarah Singkat dan Gambaran Umum .............................
20
2.
Struktur Organisasi ............................................................
22
B.
Metode Penelitian .......................................................................
24
C.
Definisi Operasional Variabel ....................................................
25
D.
Metode Pengumpulan Data ........................................................
25
E.
Metode Analisa Data ..................................................................
27
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................
28
A.
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terkait dengan Akun-akun Aset Tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang ...................................................................................
31
Penerapan PSAP No. 07 oleh Pemerintah Kota Tangerang .......
43
SIMPULAN DAN SARAN ................................................................
60
A.
60
B. BAB V
Simpulan .....................................................................................
iv
B.
Saran ...........................................................................................
62
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................
63
LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
2.
Halaman
Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2006 (Audited) dan per 31 Desember 2007 (Audited).........................................................
64
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang.........
66
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Seiring dengan adanya tuntutan akan terwujudnya good governance dengan transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan implikasi baik bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait baik pihak internal dan eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, seluruh entitas pelaporan wajib mempertanggungjawabkan kinerja keuangan yang dilakukannya dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah.
1
2
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini membawa perubahan kepada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dari segi penyajiannya. Perubahan ini ternyata tidak mudah untuk diikuti oleh banyak instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut di atas sebagai materi penulisan skripsi sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan permasalahannya di lingkungan pemerintah daerah. Untuk itu, penulis memilih judul “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG”.
B. Perumusan Masalah Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang atas transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap? 2. Apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas penerapan tersebut?
3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang menerapkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap. 2. Sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penerapan PSAP No. 07 tersebut. Diharapkan penelitian ini nantinya akan memberikan beberapa manfaat, seperti: 1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta untuk dapat lebih mamahami penerapan PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Pemerintah Kota Tangerang beserta dengan permasalahanpermasalahan yang dihadapi. 2. Sebagai masukan, gambaran obyektif, dan tambahan informasi bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka mengevaluasi penerapan PSAP No. 07. 3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Pemerintah Kota Tangerang.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap 1. Pengertian Aset Tetap Dalam akuntansi terdapat beberapa pengertian mengenai aset tetap. Mengenai aset tetap, Robert J. Freeman (2003 : 341) menggunakan istilah aset tetap dengan General Capital Asset. Menurut Freeman: Capital assets include, land, improvements to land, easements, buildings, building improvements, vehicles, machinery, equipment, works of art and historical treasures, infrastructure, and all other tangible or intangible assets that are used in operations and that have useful lives extending beyond a single reporting period. Most possess physical substance and all are expected to provide service for periods that extend beyond the year of acquisition. They are not physically consumed by their use, though their economic usefulness typically declines over their lifetimes. Their proper recording and control are necessary for efficient management and for financial reporting. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2002 : par. 05) dikemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut: Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par.5). Pada 4
5
paragraf 16 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Hermanson mengatakan, “to be classified as a plant asset, an asset must (1) be tangible, that is, capable of being seen and touched; (2) have a useful service life of more than one year, and (3) be used in business operation rather than need for resale to customer” (Hermanson, dkk. 1989 : 421). Indra Bastian dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik (2002 : 69) menyebutkan tentang pengertian aset tetap bahwa Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu aset disebut sebagai aset tetap jika aset tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. berwujud (tangible), yaitu bahwa aktiva tersebut mempunyai wujud secara fisik, dapat dilihat dan diraba, b. dimiliki oleh entitas yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya tanda kepemilikan,
6
c. digunakan dalam kegiatan operasional, d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas, e. mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. 2. Pengelompokan Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki suatu entitas terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari besar kecilnya entitas, sifat operasi dan lain-lain. Government Finance Officers Association (GFOA) mengklasifikasikan aset tetap (capital asset) menjadi: “(1) land, (2) buildings, (3) infrastructure, (4) machinery and equipment, or (5) construction in progress” (Robert J. Freeman dan Craig D. Shoulders 2003 : 343). Sementara itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
No.
07
(2005
:
par.8)
mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut PSAP No. 07 tersebut, aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut: a. Tanah; Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin; Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan; Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
7
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
B. Pengakuan Aset Tetap Masalah pengakuan merupakan masalah yang penting. Suatu aset memerlukan saat yang tepat sebagai waktu pengakuan awal. Dalam Kamus Istilah Akuntansi disebutkan bahwa “Pengakuan (recognition) adalah pencatatan peristiwa bisnis dalam catatan akuntansi” (Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 1999:383). Dalam buku Intermediate Accounting, disebutkan tentang pengakuan (recognition) yang diartikan sebagai “one way to report financial information is to boil down all the estimates and judgments into one number and then use that one number to make a journal entry” (K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 23). Dalam buku Accounting Theory, disebutkan tentang kriteria pengakuan (recognition) untuk suatu aset. Suatu aset akan diakui dalam laporan keuangan jika dan hanya jika memenuhi kriteria berikut: 1. it is probable that the future economic benefits embodied in the asset will eventuate; and 2. the asset possesses a cost or other value that can be measured reliably (Geoff Frost, dkk. 2000 : 465).
8
Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa “Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 20). Suatu aset dapat diakui apabila aset tersebut bisa memberikan manfaat ekonomis di masa depan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional entitas. Dikatakan juga bahwa “... suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Kemudian dikatakan bahwa “Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan ... . Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Dengan demikian, suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatakan bahwa, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 21). Oleh karena itu, apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih ada suatu proses
9
administrasi yang diharuskan, aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. Mengenai pengakuan aktiva tetap, dikatakan juga bahwa suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila: 1. Mempunyai manfaat ekonomis di masa yang akan datang/ jasa potensialnya diperoleh entitas. 2. Aktiva tersebut pengukurannya jelas dan terbebas dari bias. Selain itu, aktiva tetap baru dapat dicatat sebagai aktiva daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002). Jadi, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, ia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Apabila aset tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu aset tetap, aset tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 1) waktu; kapan suatu aset benar-benar diakui menjadi milik entitas, 2) nilai uangnya; unsur-unsur apa saja yang dapat diukur dengan nilai uang yang akan diakui sebagai harga perolehan aset tetap, dan 3) karakteristiknya; apakah aset tetap tersebut memenuhi karakteristik tertentu untuk dapat disebut sebagai aset tetap dalam entitas.
C. Pengukuran Aset Tetap Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa “aset tetap dinilai dengan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
10
2005 : par. 22). Kemudian dikatakan bahwa “apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 22). Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola, biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Hal yang sama disebutkan oleh Governmental Accounting Standards Board (GASB) bahwa “GASB standard require that general capital assets be recorded at historical cost or fair value at time of receipt if assets are received by donation”( Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 151). Historical cost tersebut meliputi “acquisition cost plus ancillary costs necesarry to put the asset into use” (Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 151). Aktiva tetap bisa diperoleh dari pembelian,
pembangunan,
pemberian
(donation)
dari
pihak
lain,
dan
pengambilalihan. Dalam buku Akuntansi Pemerintahan, Bachtiar Arif, dkk. (2002 : 116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan: 1. At cost (nilai historis) Secara umum, untuk pembelian dan pembangunan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (at cost), yaitu nilai yang mudah ditentukan yang meliputi seluruh biaya dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. 2. Estimated costs (nilai perkiraan) Estimated costs (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit ditentukan, misalnya aset sebelumnya yang belum dicatat, konstruksi yang belum selesai, atau donasi. 3. Fair value (nilai yang wajar)
11
Fair value (nilai yang wajar) digunakan ketika suatu aset tetap diterima untuk pemberian.
D. Penilaian Awal Aset tetap “Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang merupakan cerminan nilai pasar” (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002 : 59). Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan tak dapat direstitusikan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selain itu, potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Mengenai penilaian awal aset tetap, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan, “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 24). Selanjutnya dikatakan bahwa “Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 25). 1. Perolehan dengan Pembelian “Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai akan dicatat sebesar pengeluaran kasnya” (Kusnadi, dkk. 2000 : 283). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa “Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai
12
aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 13). Pernyataan tersebut juga termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 paragraf 29. Biaya perolehan yang dimaksud di atas sebagaimana yang dijelaskan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : par. 29) adalah sebagai berikut: Biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila dalam pembelian aset tersebut terdapat potongan pembelian maka akan dikurangkan dari harga perolehan. “Potongan pembelian jika ada akan dimasukkan sebagai pengurangan harga perolehan bangunan” (Kusnadi, dkk. 2000 : 283). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 juga disebutkan bahwa “Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 38). Berdasarkan pernyataan di atas, dalam perolehan awal melalui pembelian, biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung agar aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Jadi, semua biaya yang dapat diatributkan langsung kepada aset tetap sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya harus dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Selain itu, apabila ada pengurangan harga seperti potongan pembelian dan rabat akan dikurangkan dari harga pembelian sebagai pengurang biaya perolehan.
13
2. Perolehan secara Gabungan Suatu entitas mungkin memperoleh beberapa aset dalam satu transaksi (lump sum). Apabila terjadi demikian, masing-masing aset akan dihitung biaya perolehannya dengan mengalokasikan biaya gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Mengenai hal ini, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dinyatakan bahwa “Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 42). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga dinyatakan hal yang sama yaitu “Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 19). 3. Perolehan dengan Pertukaran Selain dengan cara pembelian, suatu aset bisa diperoleh dengan cara pertukaran dengan aset lain. Seperti disebutkan dalam APB (Accounting Principles Board) Opinion No. 29, ”the new asset should be valued at its fair market value or at the fair market value of the asset given up, whichever is more clearly determinable” (K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 686). Menurut APB No. 29 tersebut, aktiva baru (aktiva yang diterima) harus dinilai pada nilai wajarnya (fair market value) atau nilai wajar dari
14
aktiva lama (aktiva yang diserahkan) mana yang lebih mudah ditentukan. Penilaian aset yang diperoleh dengan cara pertukaran menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 ialah “... diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 43). Hal yang sama dikatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 yaitu bahwa penilaian aset tersebut “... diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 20). Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian dalam transaksi ini. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan, “... Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 44). Dengan demikian, harga perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran adalah dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yang jumlahnya ekuivalen dengan aset lama yang ditukarkan ditambah dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Untuk aset yang dipertukarkan dengan aset
15
yang serupa, biaya perolehan dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) dari aset yang dilepas. Dalam transaksi ini tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian. 4. Aset Donasi Dalam situasi lain, suatu aset tetap mungkin dapat diperoleh tanpa menyediakan kas ataupun sumber daya lain. Aset yang diterima ini dapat berupa sumbangan atau donasi. Definisi sumbangan aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah “transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 47). Biaya perolehan yang dicatat untuk aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) adalah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai perolehan aset donasi, “maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 49). Dengan demikian, aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
E. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan Selama masa manfaat aset tetap, dimungkinkan terjadinya pengeluaran biaya berkaitan dengan aset tetap yang bersangkutan. Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan aset tetap akan terjadi secara berkala dalam jumlah yang bervariasi. Pengeluaran tertentu diperlukan untuk mempertahankan, memelihara dan mereparasi aset tetap. Di samping itu, pengeluaran lain juga dibebankan untuk meningkatkan
16
kapasitas, efisiensi atau memperpanjang masa manfaat aset tetap. Setiap pengeluaran memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan pada tahun berjalan. Earl Wilson mengatakan, ”In general, any outlay that definitely adds to the utility or function of a capital asset or enhances the value of an integral part of it may be capitalized as part of the asset” (Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 158). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 50) disebutkan bahwa : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kemudian ditetapkan bahwa setiap entitas harus menentukan batasan jumlah biaya tertentu (capitalization thresholds) tertentu yang digunakan untuk memisahkan pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak dapat dikapitalisasi (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua biaya dapat dikapitalisasi kepada aset tetap yang bersangkutan. Hanya biaya yang menambah kegunaan atau meningkatkan nilai aset, memberi manfaat ekonomis di masa mendatang berupa peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, yang akan dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
17
F. Penyusutan Dengan digunakannya aset tetap dalam kegiatan entitas, nilai manfaat dari aset tetap tersebut akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan alokasi biaya atas aset tetap ke tiap periode dengan cara penyusutan (depreciation). Fred Skousen mendefinisikan depreciation sebagai “systematic allocation of the cost of an asset over the different periods benefited by the use of the asset” (K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 741). Penyusutan dilakukan setiap tahun selama periode pemanfaatan nilai ekonomis suatu aset. Menurut Indra Bastian, aset yang dapat disusutkan adalah aset yang: 1. Diharapkan dapat digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi. 2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002 : 59). Seperti halnya akuntansi komersial, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan juga telah ditetapkan mengenai penyusutan untuk aset tetap yang sebelumnya tidak dilakukan. Mengenai penyusutan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 54) disebutkan, Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi pemerintahan. Metode yang dapat dipergunakan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:
18
1. Metode garis lurus (straight line method); atau 2. Metode saldo menurun ganda (double declining method); 3. Metode unit produksi (unit of production method) (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 56).
G. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap mungkin akan dihentikan penggunaannya karena tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan, ”Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 44). Hal yang sama juga ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa, ”Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 76). Dalam akuntansi pemerintahan terdapat beberapa hal yang umumnya digunakan dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut Robert J. Freeman, ”General capital assets may be disposed of in sale, retirement, or replacement transactions with other governments, nongovernment organizations, and individuals” (Robert J. Freeman dan Craig D. Shoulders 2003 : 352). Selanjutnya, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan, “Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
19
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 76). Kemudian dikatakan pula bahwa, “Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 78).
H. Pengungkapan Aset Tetap Agar fungsi pelaporan keuangan efektif, semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : par. 79) menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan; b. Pelepasan; c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d. Mutasi aset tetap lainnya. 3. Informasi penyusutan, meliputi: a. Nilai penyusutan; b. Metode penyusutan yang digunakan; c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
BAB III METODE PENELITIAN A. Gambaran Umum 1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan berdirinya Provinsi Banten, Kota Tangerang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183,78 km2 (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19,69 km2), di mana secara administratif terbagi atas 13 kecamatan dan 104 kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri dan perdagangan. Pemerintah Kota Tangerang dipimpin oleh satu kepala daerah dengan satu wakil kepala daerah periode 2003–2008 berdasarkan Kepmendagri No. 131, 36589 Tahun 2003 tanggal 14 November 2003 tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Walikota Tangerang Provinsi Banten dan Kepmendagri No. 132, 36-590 Tahun 2003 tanggal 14 November 2003 tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Wakil Walikota Tangerang Provinsi Banten. 20
21
DPRD Kota Tangerang merupakan hasil pemilihan tahun 2004 untuk periode 2004–2009. DPRD Kota Tangerang terdiri dari 45 orang yang dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kota Tangerang terbagi dalam empat komisi, dan lima Panitia Musyawarah. Dalam pengelolaan keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 01 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 9 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, Walikota Tangerang telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2004 tanggal 25 November 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota No. 10A Tahun 2007 tanggal 26 September 2007. Dengan terbitnya tiga paket undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah paling lambat untuk pelaksanaan APBD TA
2006,
maka
pada
TA
2007
Pemerintah
Kota
Tangerang
mengimplementasikan tiga paket undang-undang di bidang Keuangan Negara
22
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dhi. PP No. 105 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2005.
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang dibagi dalam tiga bidang kewenangan, yaitu tata praja, ekonomi dan pembangunan, serta administrasi yang dilaksanakan oleh satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, 13 (tiga belas) Dinas, 10 (sepuluh) Lembaga Teknis, dua BUMD, 13 (tiga belas) Kecamatan, dan 104 (seratus empat) Kelurahan dengan didukung 9.656 pegawai negeri sipil di daerah dan 742 tenaga kontrak kerja dengan perincian sebagai berikut: a. Lembaga Teknis terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Daerah 2) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah 3) Badan Kepegawaian dan Diklat 4) Badan Pengawasan Daerah 5) Kantor Arsip Daerah 6) Kantor Perpustakaan Umum 7) Kantor Pemadam Kebakaran 8) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
23
9) Kantor Pemberdayaan Masyarakat 10) Kantor Pengolahan Data Elektronik b. Dinas Daerah terdiri dari: 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3) Dinas Pertanian 4) Dinas Tata Kota 5) Dinas Pekerjaan Umum 6) Dinas Perumahan dan Permukiman 7) Dinas Perhubungan 8) Dinas Ketenagakerjaan 9) Dinas Lingkungan Hidup 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 11) Dinas Ketentraman dan Ketertiban 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13) Dinas Pertanahan c. BUMD terdiri atas: 1) PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang 2) PD Pasar
24
d. Kecamatan terdiri atas: 1) Kecamatan Tangerang 2) Kecamatan Cipondoh 3) Kecamatan Ciledug 4) Kecamatan Jatiuwung 5) Kecamatan Batuceper 6) Kecamatan Benda 7) Kecamatan Karawaci 8) Kecamatan Cibodas 9) Kecamatan Pinang 10) Kecamatan Larangan 11) Kecamatan Karang Tengah 12) Kecamatan Priuk 13) Kecamatan Neglasari
B. Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi penjelasan yang menggambarkan keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena (obyek) penelitian.
25
Deskriptif dalam hal ini berarti menggambarkan dan menjelaskan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang atas transaksitransaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap,
C. Definisi Operasional Variabel 1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan informasi tentang aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. 2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan mengumpulkan dan meneliti data-data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder melalui : a. Observasi atas objek dan peristiwa yang terjadi. b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanyajawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
26
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang proses penelitian dan pembahasan terhadap data aktual. Sedangkan dalam mengumpulkan data, cara-cara yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Primer Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Pemerintah Kota Tangerang, sedangkan teknik untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan wawancara dengan para pejabat yang berwenang dengan pembuatan laporan keuangan, guna mendapatkan keterangan dan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian. b. Mendapatkan, mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. 2.
Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi literatur atau studi kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder ini adalah dengan mendapatkan berbagai literatur dan referensi serta data hasil olahan yang
27
berhubungan dengan akuntansi, akuntansi pemerintahan, maupun literatur lainnya. Data yang telah diperoleh ini lalu diteliti serta dikaji guna memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan untuk mendukung dan menunjang penelitian yang dilakukan penulis.
E. Metode Analisa Data Teknik yang digunakan pada skripsi ini merupakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang bukan berbentuk angka dan biasanya sulit diukur. Metode kualitatif ini mencoba menjelaskan secara verbal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 pada Laporan Keuangan Sektor Publik di Pemerintah Kota Tangerang.
BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan Kota Tangerang pada Tahun Anggaran (TA) 2007 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 01 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 9 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, Walikota Tangerang telah menetapkan Surat Keputusan Walikota No. 10A Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Kebijakan Akuntansi yang baru akan diimplementasikan pada penyusunan laporan keuangan TA 2008. Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang TA 2007 dilakukan oleh Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) sebagai entitas pelaporan Pemerintah Kota Tangerang. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang TA 2007 diselenggarakan dengan menggunakan pembukuan ganda dengan dasar kas (cash basis) untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) serta dasar akrual (accrual basis) untuk Neraca.
28
29
Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang TA 2007 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang TA 2007 dilakukan dengan melakukan konversi kepada SAP berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Konversi
yang
dilakukan
mencakup
jenis
laporan,
basis
akuntansi,
pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4
30
Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, di mana dilakukan reclass untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Prosedur penyusunan Neraca Kota Tangerang per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: a. Pada akhir tahun anggaran, Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada BKKD Kota Tangerang melakukan pemisahan atas saldo awal neraca, untuk dikelompokkan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Hasil pengelompokan tersebut diklarifikasi kepada SKPD untuk sekaligus dilakukan penambahan atau mutasi selama tahun 2007 dalam rangka penyusunan Neraca SKPD per 31 Desember 2007. c. Hasil klarifikasi tersebut dikompilasi oleh Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk dilakukan pencocokan data yang telah dimiliki oleh Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Laporan Inventaris Barang Sub Bidang Administrasi Kekayaan pada BKKD. d. Untuk mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap yang tidak berasal dari belanja TA 2007, dasar hukum pencatatan berdasarkan keputusan-keputusan yang didokumentasikan di Sub Bidang Administrasi Kekayaan BKKD. e. Data tersebut direklasifikasi menurut akun-akun neraca yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. f. Akun-akun neraca tersebut kemudian dilakukan konversi ke SAP.
31
Proses tersebut di atas dapat digambarkan dalam flowchart berikut: Neraca Awal SKPD
Neraca Awal SKPD Neraca Awal Kota Tangerang
Klarifikasi
Bukti transaksi
Bukti transaksi
Penyusunan L/K
Neraca Menurut Permendagri 13/2006
Konversi
Neraca Sesuai PSAP
A. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terkait dengan Akunakun Aset Tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang Pemerintah Kota Tangerang mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Tangerang (Audited) yang penulis lampirkan pada Lampiran 1, sebagai berikut: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap meliputi antara lain: tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah sarana sosial, tanah sarana umum, tanah lahan sarana olahraga, tanah perumahan, tanah pertanian, tanah
32
perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan, dan tanah perkampungan. b. Peralatan dan Mesin Akun Peralatan dan Mesin meliputi aset tetap berupa: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan ini meliputi aset tetap berupa bangunan gedung dan bangunan monumen. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Tangerang dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam aset tetap lainnya
terdiri
dari:
buku
dan
perpustakaan,
kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tanaman.
barang
bercorak
33
f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) meliputi: KDP Peralatan dan Mesin, KDP Gedung dan Bangunan, serta KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pemerintah Kota Tangerang menetapkan bahwa untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan 5. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi. Dalam menentukan apakah suatu aset memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau tidak, sebelum mencatat aset tersebut dalam neraca, Pemerintah Kota Tangerang telah terlebih dahulu melakukan estimasi terhadap umur ekonomis atau masa manfaat aset tersebut. Estimasi terhadap umur ekonomis ini dilakukan berdasar karakteristik aset dan pengalaman masa lalu. Manfaat suatu aset dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir dapat dipastikan bila Pemerintah Kota Tangerang akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia
34
jika manfaat dan risiko telah diterima. Sebelum hal ini terjadi, Pemerintah Kota Tangerang belum mengakui perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan pembelian, pembangunan sendiri/swakelola, pertukaran, atau donasi. Aset tetap yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan pembelian telah didukung dengan bukti pembelian seperti faktur pembelian dan kuitansi pembelian. Proses pengadaan aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan sendiri/swakelola dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang telah memiliki program pembangunan dengan didahului oleh proses pelelangan umum. Setelah pemenang lelang diputuskan, dimulailah proses pembangunan dan setelah pembangunan selesai, Pemerintah Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar nilai kontrak pembayaran. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Tangerang dilakukan dengan dikeluarkannya uang dari Kas Daerah berdasar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah Kota Tangerang. Pembayaran tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dilaporkan sebagai Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian akan dilaporkan sebagai nilai aset tetap dalam neraca. Pembayaran harus dilakukan setelah aset hasil pembangunan tersebut diserahkan kepada SKPD sebagai pihak pemberi kerja oleh pihak pelaksana pekerjaan. Penyerahan aset hasil pembangunan dituangkan dalam sebuah Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan aset tetap yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk pertukaran maupun hibah/donasi juga dituangkan dalam BAST pertukaran aset maupun BAST hibah/donasi. Berdasarkan proses perolehan
35
aset tetap di atas, Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki bukti-bukti perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Aset yang digolongkan sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang merupakan aset yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu: 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan belum terintegrasinya sistem akuntansi antar SKPD, dan belum berjalannya akuntansi dan pelaporan akuntansi di SKPD, maka Pemerintah Kota Tangerang belum dapat menyusun neraca sewaktu-waktu. Seperti yang telah dijelaskan di awal bab ini, untuk penyusunan neraca harus terlebih dahulu dilakukan konfirmasi atas aset-aset yang telah diperoleh pada tahun yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan Laporan Inventaris Barang yang dimiliki Sub Bidang Administrasi Kekayaan BKKD. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh di setiap SKPD baru dapat diakui oleh Pemerintah Kota Tangerang pada
36
akhir tahun anggaran, yaitu pada saat penyusunan Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang pada setiap tahun anggaran menganggarkan pembelian barang-barang modal yang akan dicatat sebagai aset tetap dalam neraca. Pembelian sebuah aset tetap oleh Kota Tangerang hanya dapat dilakukan jika terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Di dalam APBD, perolehan suatu aset tetap dapat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, aset tetap hanya terbentuk dari nilai realisasi Belanja Modal. Jadi, nilai Belanja Modal selanjutnya akan menjadi nilai mutasi tambah aset tetap. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan konversi terhadap realisasi Belanja Modal. Konversi dilakukan terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang terkait dengan pengadaan aset. Pemerintah Kota Tangerang meneliti terlebih dahulu apakah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dapat diatribusikan secara langsung dengan aset yang diperoleh. Jika kedua jenis belanja tersebut dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset yang diperoleh, Pemerintah Kota Tangerang akan mengkonversinya menjadi Belanja Modal, sehingga nilai realisasi Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran telah merupakan hasil konversi. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah:
37
1. biaya persiapan tempat; 2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); 3. biaya pemasangan (instalation cost); 4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 5. biaya konstruksi. Setelah suatu pengeluaran untuk memperoleh suatu aset tetap dikeluarkan, Pemerintah Kota Tangerang akan mengakui pengeluaran tersebut sebagai Belanja Modal sebesar nilai kontrak atau nilai pelelangan pada saat pengeluaran terjadi dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut: Belanja Modal Kas Daerah
xxx xxx
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, BKKD Kota Tangerang (dhi. Bagian Akuntansi) akan melakukan penelusuran ulang (trace back) atas transaksi-transaksi perolehan aset tetap. Proses penelusuran ulang ini untuk mengidentifikasi apakah dalam transaksi perolehan aset tetap terdapat pengeluaran yang termasuk dalam jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tetap yang diperoleh. Jika dalam perolehan tersebut terdapat Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tetap yang diperoleh, Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan konversi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang tersebut menjadi Belanja Modal dengan melakukan jurnal:
38
Belanja Modal
xxx
Belanja Pegawai
xxx
Belanja Barang
xxx
Nilai Belanja Modal yang telah dikonversi ini selanjutnya akan menjadi nilai penambah saldo aset tetap dengan melakukan jurnal: Aset Tetap
xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan
xxx
dalam Aset Tetap Berikut adalah biaya perolehan dari masing-masing akun yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang: 1. Biaya perolehan atas tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. 2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
39
3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 4. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. 5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, biaya perolehan aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang
40
bersangkutan. Nilai perolehan gabungan akan diakui sebagai nilai Belanja Modal pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah dengan melakukan penjurnalan: Belanja Modal
xxx
Kas Daerah
xxx
Pada akhir periode, Pemerintah Kota Tangerang akan mengalokasikan Belanja Modal ini ke masing-masing aset tetap yang diperoleh berdasarkan nilai wajarnya dengan melakukan penjurnalan: Aset Tetap A
xxx
Aset Tetap B
xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan
xxx
dalam Aset Tetap Namun, perolehan aset tetap secara gabungan sangat jarang terjadi di Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang dimungkinkan untuk memperoleh aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, atau sumbangan. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Tangerang oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Tangerang untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan.
41
Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota Tangerang. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kota Tangerang dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Aset tetap yang diperoleh berupa sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima oleh SKPD maupun oleh BKKD, dhi. Sub Bagian Administrasi Kekayaan. Aset tetap yang diterima tersebut akan digunakan oleh masing-masing SKPD yang menerimanya. Aset tetap tersebut akan dicatat oleh masing-masing SKPD yang menerima dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti. Aset tetap yang diperoleh dari donasi tidak didahului dengan anggaran sehingga aset tetap tersebut tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian, aset tetap tersebut belum tercatat di Neraca Pemerintah Kota Tangerang, sebelum aset tersebut dilaporkan oleh SKPD kepada Sub Bagian Administrasi Kekayaan BKKD. Dengan demikian, pengendalian atas aset donasi yang diserahkan langsung kepada SKPD sangat lemah. Sedangkan aset donasi yang diserahkan langsung kepada Sub Bagian Administrasi Kekayaan langsung dapat diakui dan dicatat pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang. Dalam memperlakukan aset tetap yang diperoleh dari donasi, Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini masing-masing SKPD yang
42
menerima akan mengakui aset tetap tersebut pada periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dengan melakukan jurnal: Aset Tetap
xxx
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan
xxx
dalam Aset Tetap Pada TA 2007 Pemerintah Kota Tangerang memperlakukan setiap pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap sebagai biaya pemeliharaan. Pengeluaran tersebut tidak ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Jadi, semua pengeluaran untuk pemeliharaan ataupun perbaikan akan dicatat sebagai biaya. Biaya pemeliharaan tersebut pada akhir periode akan dicatat sebagai Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran. Belum diterapkannya batas minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) juga sebagai sebab dari belum dikapitalisasinya pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) yang menambah umur ekonomis ataupun menambah manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Dengan demikian, seluruh pengeluaran setelah perolehan yang terjadi selama TA 2007 diakui sebagai Belanja Pemeliharaan (beban), meskipun dengan jumlah yang cukup material. Selama ini Pemerintah Kota Tangerang belum melaksanakan penyusutan atas aset tetapnya karena belum adanya pedoman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai penerapan basis akuntansi akrual. Namun, nantinya Pemerintah Kota Tangerang akan melaksanakan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya. Oleh
43
karena Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya, maka nilai yang dihapus adalah sebesar nilai perolehannya/nilai historis. Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan penghapusan nilai aset tetap dari neraca pada saat transaksi karena seluruh penghapusan aset tetap dilakukan oleh BKKD, khususnya Sub Bidang Administrasi Kekayaan yang langsung dilaporkan kepada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagai pihak yang menyusun Neraca Pemerintah Kota Tangerang. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dikeluarkan dari akun aset tetap dan di-reclass ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya pada neraca. Pengungkapan (disclosure) aset tetap oleh Pemerintah Kota Tangerang dapat dilihat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan aset tetap yang dilakukan antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, termasuk belum dilakukannya penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.
B. Penerapan PSAP No. 07 oleh Pemerintah Kota Tangerang Berdasarkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi berkaitan dengan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, pada bagian ini penulis akan menganalisis apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap dan apakah terdapat permasalahan yang dihadapi dalam
44
penerapan tersebut, serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Kota Tangerang telah mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan definisi ini, penulis dapat memberikan batasan karakteristik aset tetap dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Aset tetap adalah aset yang berwujud, berarti bahwa aset yang bersangkutan mempunyai wujud secara fisik yaitu dapat dilihat dan diraba. b. Aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Entitas yang bersangkutan dapat melakukan estimasi terhadap masa manfaat dari aset yang dimilikinya dengan didasarkan pada pengalaman masa lalu atas aset tetap yang sejenis dan ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap masa manfaat aset yang bersangkutan. Dalam menentukan apakah suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis di masa mendatang yang dapat diberikan oleh aset tersebut bagi kegiatan operasional pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
45
Batasan tentang masa manfaat ini membedakan antara pengeluaran yang dilakukan oleh entitas sebagai beban atau sebagai pengeluaran modal untuk mendapatkan aset tetap yang dimaksud. Suatu pengeluaran untuk memperoleh suatu aset mungkin dapat diakui sebagai beban ataupun diakui sebagai pengeluaran modal. Suatu aset yang memenuhi kriteria-kriteria di atas tetapi tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan maka pengeluarannya harus diperlakukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh aset yang manfaatnya hanya dapat diterima untuk periode tersebut akan dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran tersebut. Dan sebaliknya, apabila pengeluaran tersebut digunakan untuk memperoleh aset yang manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka akan dimasukkan sebagai aset tetap. Ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa masa manfaat suatu aset tetap adalah satu periode akuntansi. Hal ini tidak bertentangan dengan pengertian masa manfaat yang terdapat dalam PSAP No. 07 maupun pengertian yang ada di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang yang menyebutkan bahwa masa manfaat aset tetap adalah 12 (dua belas) bulan karena periode akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah 12 (dua belas) bulan, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. c. Aset tetap digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
46
Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal entitas tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa aset tetap yang telah diperoleh baik melalui pembelian, pertukaran dengan aset lainnya, donasi, atau dengan cara membangun sendiri tersebut adalah sarana yang digunakan Pemerintah Kota Tangerang untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, keberadaan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, akan tetapi sebagai alat yang digunakan untuk kelancaran operasi yang dijalankan. Selain dari syarat bahwa aset tetap harus digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, suatu aset dikelompokkan ke dalam aset tetap apabila aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yaitu apabila aset tersebut digunakan untuk pelayanan publik. Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetapnya menjadi 6 (enam) kelompok aset tetap, yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dengan pengelompokkan aset tetap ini, perlakuan aset yang berhubungan dengan masing-masing jenis aset tetap akan mudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang,
khususnya
yang
berhubungan
dengan
pencatatan,
penyusutan,
pengawasan, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Penyusutan terhadap aset tetap yang
dikelompokkan
dengan
tepat
akan
dapat
dilakukan
dengan
baik.
47
Pengelompokan yang tepat tersebut akan mempermudah dalam menentukan metode penyusutan dan penghitungan biaya penyusutannya. Demikian pula dalam hal pengawasan, baik secara fisik maupun administratif, akan dapat diterapkan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan yang berhubungan dengan aset tetap tersebut. Pemerintah Kota Tangerang mengelompokkan aset tetap menurut jenisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelompokan aset tetap tersebut relevan dengan kebutuhan manajemen untuk memperoleh informasi akuntansi yang akurat. Pengelompokan atas dasar jenis tersebut dapat mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud di sini dapat berhubungan dengan pemilihan metode penyusutan yang dianggap tepat dan estimasi masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Apabila dilihat dari pengelompokan aset tetapnya, Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengelompokan aset tetapnya cenderung berdasarkan atas jenis dan fungsinya yang dibagi dalam 6 (enam) akun yang menggambarkan kelompok aset tetap yang mempunyai jenis dan fungsi berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengelompokan aset tetapnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jenis dan fungsinya, kriteria yang lain juga sudah tercakup di dalamnya. Dalam klasifikasinya, Pemerintah Kota Tangerang tidak melakukan pemisahan antara Konstruksi dalam Pengerjaan yang mungkin sudah dapat digunakan dalam kegiatan operasional dan yang belum dapat digunakan. Dengan demikian, perkiraan
48
Konstruksi dalam Pengerjaan yang ditampilkan di neraca adalah semua Konstruksi dalam Pengerjaan baik yang sudah dapat digunakan dalam kegiatan operasional maupun yang belum dapat digunakan. Umumnya, Konstruksi dalam Pengerjaan adalah semua aset yang belum dapat digunakan dalam kegiatan operasional. PSAP No. 07 tidak membedakan antara Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah dapat digunakan dalam kegiatan operasional dan yang belum dapat digunakan. Di dalam PSAP No. 07 disebutkan bahwa suatu aset yang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan akan dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap. Jadi meskipun Konstruksi dalam Pengerjaan masih belum dapat digunakan dalam kegiatan operasional, aset tersebut tetap dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap apabila memenuhi kriteria lain sebagai aset tetap. Menurut kriteria yang disebutkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP No. 07, salah satu kriteria bahwa suatu aset dimasukkan ke dalam aset tetap apabila aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi meskipun Konstruksi dalam Pengerjaan belum dapat digunakan, namun aset tersebut dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut, Konstruksi dalam Pengerjaan yang belum dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga harus dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap. Pemerintah Kota Tangerang telah mengelompokkan aset tetap dengan mempertimbangkan masa manfaatnya, jenis, dan fungsi dari setiap aset tetap tersebut. Dengan demikian, pengelompokkan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
49
Tangerang telah mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan aset tetap. Pengelompokkan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah tepat sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen (lembaga eksekutif). Dalam menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap, Pemerintah Kota Tangerang telah menilai tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis di masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Dengan demikian, kriteria kepastian aliran manfaat ekonomis yang akan diterima Pemerintah Kota Tangerang terpenuhi pada saat aset tetap diterima dan siap digunakan karena entitas yang bersangkutan telah memegang kendali atas manfaat aset tetap yang diharapkan. Akan tetapi, suatu aset juga diakui bila aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, aset tetap yang telah dibeli tentu telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang dan hak kepemilikannya telah berpindah. Dengan demikian, aset tersebut seharusnya sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Kota Tangerang. Pengakuan waktu suatu aset diakui sebagai aset tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang tidak sesuai dengan PSAP yang menyatakan bahwa aset tetap akan diakui dan dicatat apabila telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.
50
Pemerintah Kota Tangerang dalam proses pengakuan aset tetap selalu memperhatikan keberadaan dokumen dan bukti-bukti formal lain yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan perolehan aset tetap agar dapat diukur secara andal. Hal ini dapat dilihat pada setiap penerimaan aset tetap baru, baik yang berasal dari pembelian, pembangunan sendiri/swakelola, ataupun yang berasal dari hibah dan donasi selalu didukung dengan bukti-bukti perolehan yang sah. Pengakuan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang diawali dengan melakukan penjurnalan atas transaksi perolehan aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dengan cara pembelian dan swakelola dicatat dalam laporan keuangan dengan mengakui adanya Belanja Modal dan adanya pengurangan Kas Daerah pada saat terjadinya pengeluaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang menggunakan cash basis dalam pengakuan Belanja. Untuk menyajikan nilai aset tetap yang wajar, Pemerintah Kota Tangerang pada akhir periode telah melakukan konversi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan aset tetap. Dengan adanya pembedaan perlakuan kapitalisasi antara jenis belanja selain Belanja Modal, Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan bahwa proses konversi yang dilakukan telah memperhatikan nilai perolehan aset tetap yang wajar. Setelah Pemerintah Kota Tangerang mengakui pengeluaran perolehan aset tetap, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang dapat segera mengakui adanya penambahan nilai aset tetap. Namun, karena sistem akuntansi Pemerintah Kota
51
Tangerang belum terintegrasi antar SKPD, pengakuan penambahan aset tetap baru dapat dilakukan pada akhir periode, yaitu pada saat penyusunan neraca. Pengakuan perolehan aset tetap yang diterima dari donasi dilakukan hanya dengan mengakui adanya penambahan nilai aset dalam neraca dan tidak mengakui adanya belanja ataupun pendapatan atas perolehan tersebut. Hal ini sudah tepat karena dalam proses perolehan aset tetap yang berasal dari donasi tidak terdapat aliran kas yang masuk ataupun yang keluar. Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) yang baru diaplikasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2008, sedangkan pada TA 2007, Pemerintah Kota Tangerang masih mengakui aset-aset yang bernilai rendah sebagai aset tetap seperti yang banyak terjadi pada akun Peralatan dan Mesin. Dengan adanya batas minimum kapitalisasi, permasalahan terkait dengan materialitas menjadi semakin jelas bahwa tidak semua perolehan suatu aset yang memiliki karakteristik sebagai aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap dalam neraca. Dengan telah ditetapkannya batas minimum kapitalisasi, Pemerintah Kota Tangerang dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akibat masih terbatasnya kriteria-kriteria pengakuan aset tetap yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kriteria-kriteria tersebut masih memungkinkan setiap aset yang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap dengan jumlah yang banyak dan bernilai rendah. Dengan adanya batasan materialitas, pengelompokan suatu aset ke dalam aset tetap menjadi lebih terukur dan
52
pengelolaannya lebih efisien. Dalam PSAP sendiri tidak disebutkan secara rinci mengenai batasan materialitas untuk aset tetap. Batasan materialitas ini sebenarnya diperlukan untuk menentukan apakah suatu pengeluaran untuk memperoleh aset akan diakui sebagai beban pada saat terjadi pengeluaran ataukah akan dimasukkan sebagai aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Apabila suatu pengeluaran untuk memperoleh aset yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap tetapi nilainya tidak memenuhi batasan materialitas yang ditetapkan akan dimasukkan sebagai beban pada saat terjadi pengeluaran dan tidak dimasukkan sebagai aset tetap dalam laporan keuangannya. Apabila suatu pengeluaran tidak memenuhi batasan materialitas sebagai aset tetap, pengeluaran tersebut akan diakui sebagai beban. Namun apabila di sisi lain pengeluaran tersebut memberikan manfaat lebih dari satu tahun, laporan yang dihasilkan akan disajikan tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila batasan materialitas ini ditiadakan dalam kriteria untuk menentukan suatu aset tetap, maka setiap aset yang nilainya rendah tetapi memenuhi kriteria untuk dapat dimasukkan sebagai aset tetap menurut PSAP No. 07 ini, akan dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini akan menyebabkan banyaknya aset tetap yang mempunyai nilai relatif rendah sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien. Meskipun dalam PSAP No. 07 tidak dinyatakan secara tegas mengenai batas materialitas untuk menentukan suatu aset tetap, akan tetapi berdasarkan pertimbangan mengenai adanya pengelolaan aset tetap yang terukur dan efisien maka penerapan batasan materialitas dapat dibenarkan.
53
Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu pengakuan aset tetap yang baru dapat dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jadi, meskipun pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa aset diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung bukti-bukti secara hukum. Namun, hal ini telah diantisipasi oleh Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan BKKD dengan menggunakan nilai realisasi Belanja Modal dari SPPD yang telah diterbitkan oleh Sub Bagian perbendaharaan BKKD. Akan tetapi, nilai aset tetap yang dapat disajikan dengan menggunakan nilai realisasi Belanja Modal ini tidak dapat menggambarkan nilai aset tetap yang sewajarnya karena belum mempertimbangkan nilai Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tetap yang diperoleh. Sehingga, Pemerintah Kota Tangerang akan selalu melakukan konversi atas laporan keuangan. Dalam akuntansi pemerintahan, atribut yang umumnya digunakan adalah at cost (nilai historis), fair value (nilai yang wajar), dan estimated costs (nilai perkiraan). Berhubungan dengan pengukuran aset tetap, atribut yang paling lazim digunakan adalah historical cost, yaitu aset yang diperoleh diukur berdasarkan biaya historis. Hal ini dikarenakan, biaya yang timbul pada harga pertukaran terjadi antara pihakpihak yang independen sehingga nilainya lebih objektif. Di samping itu, biaya historis juga dianggap sebagai harga pertukaran barang dan jasa pada saat perolehannya didasarkan atas transaksi pada pasar yang nyata. Jadi atribut
54
pengukuran menggunakan biaya historis lebih memberi informasi yang lebih tepat dan dapat diandalkan dalam pengukuran. Atribut pengukuran aset tetap berdasarkan biaya historis dipandang sebagai harga aset tetap pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran dengan biaya historis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memberi penjelasan bahwa suatu benda berwujud yang memenuhi kriteria sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau sejumlah nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan ataupun suatu konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk digunakan. Dengan demikian, biaya perolehan aset tetap telah dinilai secara wajar yaitu sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut sampai aset tetap tersebut siap untuk dipergunakan serta sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa nilai aset tetap yang dicatat dalam neraca adalah sebesar nilai realisasi Belanja Modal. Perolehan aset tetap dengan cara pembelian pada awalnya diukur oleh Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya
55
yang dimaksud di sini adalah meliputi harga pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut bisa digunakan. Dengan demikian, suatu aset yang diperoleh dengan cara pembelian akan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan (biaya perolehan) untuk memperoleh aset tetap tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam PSAP No. 07 bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dikatakan pula bahwa apabila ada potongan dagang dan rabat, maka potongan tersebut akan dikurangkan dari harga pembelian. Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Pemerintah Kota Tangerang juga telah menegaskan mengenai perlakuan terhadap potongan dagang dan rabat. Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP. Akan tetapi, dalam hal waktu pengakuan, aset yang diperoleh dengan cara pembelian akan diakui pada akhir periode. Menurut PSAP, aset yang diperoleh harus diakui pada saat aset tersebut diterima dan siap untuk digunakan sehingga terdapat kepastian akan adanya manfaat ekonomis yang akan diterima Pemerintah Kota Tangerang di masa yang akan datang.
56
Untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, Pemerintah Kota Tangerang akan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Pemerintah Kota Tangerang dimungkinkan untuk memperoleh aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, atau sumbangan. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa aset donasi yang diserahkan kepada SKPD oleh pihak ketiga tidak dapat langsung tercatat di Neraca Pemerintah Kota Tangerang namun masih tercatat pada masing-masing SKPD yang menerima. Meskipun aset yang berasal dari donasi tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran, namun secara fisik aset tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sehingga perlu dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, aset yang berasal dari donasi juga harus dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah membedakan antara pengeluaran modal yang dapat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan dan pengeluaran pendapatan yang diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga telah menetapkan batasan materialitas untuk menentukan apakah suatu pengeluaran akan dikapitalisasi atau tidak. Akan tetapi, pengeluaran yang telah memenuhi batasan materialitas tersebut juga perlu diperhatikan apakah pengeluaran tersebut dapat memberi manfaat ekonomis di masa mendatang. Apabila pengeluaran tersebut telah memenuhi batasan materialitas yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang maka akan diakui sebagai
57
pengeluaran modal dan dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangakutan. Namun, pelaksanaan kebijakan akuntansi tersebut baru mulai dilaksanakan pada TA 2008. Pemerintah Kota Tangerang memang belum melakukan penyusutan atas aset tetap, tetapi kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap telah disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang dan siap untuk dilaksanakan setelah adanya petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan penerapan basis akuntansi akrual. Dalam kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang terkandung pengertian bahwa penyusutan aset tetap didasari atas pertimbangan bahwa manfaat yang diberikan oleh aset tetap tersebut dirasakan oleh entitas yang bersangkutan dalam kegiatan operasional selama masa manfaatnya. Biaya penyusutan dihitung untuk setiap periode dengan cara membagi nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat dengan estimasi masa manfaatnya. Nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaatnya bagi kegiatan operasional ditentukan berdasarkan harga perolehannya pada saat pengakuan awal dikurangi dengan nilai sisa, yaitu nilai yang diperkirakan dapat direalisasi pada saat aset tersebut ditarik dari pemakaiannya. Penyusutan merupakan pengalokasian biaya secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sebelumnya, dalam akuntansi pemerintahan tidak dilakukan penyusutan
58
atas aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun ganda (double declining balance method), atau menggunakan metode unit produksi (unit of production method). Penghapusan nilai suatu aset tetap dari neraca Pemerintah Kota Tangerang dapat dilakukan apabila diperkirakan tidak dapat lagi memberikan manfaat ekonomis untuk kepentingan entitas di masa yang akan datang. Aset tetap yang dihapuskan dari neraca dapat berupa pemberhentian atau pelepasan aset tetap yang biasanya disebabkan rusak berat, tidak berfungsi lagi, hilang, atau masa manfaatnya telah habis dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan, pemberian hibah, atau pertukaran. Nilai aset tetap yang dihapuskan dari neraca Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar nilai buku. Pengungkapan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang telah dianggap wajar dengan telah disajikannya pengungkapan secara menyeluruh (full disclosures). Dengan demikian, informasi yang berhubungan dengan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang dapat digambarkan secara lengkap. Pengungkapan informasi secara lengkap ini akan membantu pemakai Laporan
59
Keuangan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengambil penafsiran atas informasi yang disajikan yang akan berguna dalam pengambilan keputusan. Daftar check list atas penerapan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tangerang mulai dari pengertian sampai dengan pengungkapan dapat dilihat pada Lampiran 2.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, penulis dapat mengambil simpulan bahwa: 1. Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki kebijakan akuntansi dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang No. 15 Tahun 2007 yang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap. Namun, kebijakan akuntansi tersebut baru akan diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan TA 2008. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan TA 2007, Pemerintah Kota Tangerang belum menerapkan PSAP No. 07 secara penuh. 2. Pemerintah Kota Tangerang telah dapat melakukan konversi atas laporan keuangan, khususnya atas neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, konversi ini akan terus dilakukan selama Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 belum direvisi untuk disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah. 3. Pemerintah Kota Tangerang belum memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi sehingga menimbulkan beberapa kelemahan sebagai berikut: a. Pemerintah Kota Tangerang belum dapat menyajikan neraca sewaktu-waktu karena harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara Sub Bagian
60
61
Pembukuan dan Pelaporan BKKD, Sub Bagian Administrasi Kekayaan BKKD, serta setiap SKPD. b. Pengendalian atas aset tetap yang diperoleh oleh SKPD, baik melalui pembelian, pembangunan sendiri, ataupun aset tetap yang diperoleh dari donasi, kurang memadai karena tidak dapat langsung tercatat pada daftar inventaris aset. SKPD diwajibkan untuk melaporkan hasil pengadaan asetnya ke Sub Bagian Administrasi Kekayaan BKKD untuk selanjutnya dicatat dalam neraca. Kelemahan ini diantisipasi oleh Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan dengan melakukan rekonsiliasi seperti tersebut di atas. c. Pemerintah Kota Tangerang belum dapat melakukan pengakuan aset tetap pada saat kepemilikan/penguasaan atas aset tetap tersebut diperoleh (pada saat terjadinya transaksi). 4. SKPD yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang belum dapat menyusun laporan keuangan SKPD. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh SKPD dalam bidang akuntansi. Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang tidak dihasilkan dari proses konsolidasi laporan keuangan setiap SKPD. 5. Pemerintah Kota Tangerang belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya karena belum adanya petunjuk dari Pemerintah Pusat tentang akuntansi akrual.
62
B. Saran Berdasarkan simpulan-simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saransaran agar: 1. Pemerintah Kota Tangerang segera mensosialisasikan Peraturan Walikota Tangerang No. 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi kepada setiap SKPD. 2. Pemerintah Kota Tangerang segera menyusun sistem akuntansi yang terintegrasi di antara setiap SKPD sehingga: a. Neraca Pemerintah Kota Tangerang dapat disajikan sewaktu-waktu tanpa harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. b. Pengendalian atas perolehan aset tetap di setiap SKPD cukup memadai dan resiko atas tidak tercatat dan tidak diakuinya aset tetap dalam neraca menjadi kecil. c. Aset tetap dapat segera diakui pada saat aset tetap tersebut dikuasai/dimiliki (pada saat transaksi) bukan pada akhir tahun. 3. Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki di setiap SKPD dalam bidang akuntansi, baik dengan pengembangan internal maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar (out sourcing). 4. Pemerintah Kota Tangerang mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan petunjuk tentang akuntansi akrual sehingga penyusutan aset tetap dapat segera diaplikasikan.
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Bastian, Indra. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Modul untuk Pelatihan Laporan Keuangan. Buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice. Edisi ke-7. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2003. Frost, Geoff, Bryan Howilson, dan Ann Tarca. Accounting Theory. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000. Hermanson, Roger H., James D. Edwards, and R. F. Salmonson. Accounting Principle. Edisi ke-4. Boston: Richard D. Irwin, 1989. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain.” Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, “Akuntansi Aset Tetap.” Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Kusnadi, H., Siti Maria, dan Ririn Irmadariyani. Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate): Prinsip, Prosedur, dan Metode. Malang: Universitas Brawijaya, 2000. Siegel, Joel G. dan Jae K. Shim. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999. Skousen, K. Fred., Earl K. Stice, dan James D. Stice. Intermediate Accounting. Ohio: South-Western College Publishing, 2000. Wilson, Earl R. dan Susan C. Kattelus. Accounting for Governmental and Non Profit Entities. Edisi ke-13. New York: Mc Graw Hill Book Co., 2004.
63
Lampiran I PEMERINTAH KOTA TANGERANG NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (dalam Rupiah) URAIAN
2007 (Audited)
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
64
2006 (Audited)
140.971.891.787,00 2.669.033.351,39 6.671.742.118,00 16.990.300,00 148.742.669,00 71.000.020,00 13.682.939.306,00 7.662.935.651,97 171.895.275.203,36
45.007.108.566,00 1.319.749.052,98 9.217.350.910,00 415.564.275,00 17.849.290.168,20 5.441.617.985,82 79.250.680.958,00
54.644.952.352,00 54.644.952.352,00 54.644.952.352,00
59.207.176.391,00 59.207.176.391,00 59.207.176.391,00
920.485.785.628,25 241.452.744.949,18 692.479.326.100,32 1.232.620.548.432,22 11.959.174.608,55 2.451.971.103,86 3.101.449.550.822,38
889.042.269.555,20 221.858.132.580,37 640.751.374.108,49 1.096.202.379.176,66 7.695.973.488,09 6.579.111.357,52 2.862.129.240.266,33
50.230.892.884,00 50.230.892.884,00
39.924.511.622,00 39.924.511.622,00
11.600.000,00 60.264.988,00 15.470.320.224,00 3.365.583.924,15 345.353.661,00 19.253.122.797,15 3.397.473.794.058,89
92.252.000,00 15.470.320.224,00 977.290.477,83 510.385.763,00 17.050.248.464,83 3.057.561.857.702,16
65
PEMERINTAH KOTA TANGERANG NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (dalam Rupiah) URAIAN
2007 (Audited)
2006 (Audited)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
170.082.486,00 705.686.215,84 1.255.576.335,00 350.814.000,00 2.482.159.036,84
472.008,00 773.183.908,80 1.255.577.490,62 611.079.019,00 2.640.312.426,42
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN
11.927.975.180,50 11.927.975.180,50 14.410.134.217,34
13.183.551.515,50 13.183.551.515,50 15.823.863.941,92
143.470.842.652,39 20.591.414.413,00 7.662.935.651,97 (2.312.076.550,84)
46.326.857.618,98 27.482.205.353,20 5.441.617.985,82 (2.640.312.426,42)
169.413.116.166,51
76.610.368.531,58
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi
54.644.952.352,00 3.101.449.550.822,38 19.253.122.797,15 (11.927.975.180,50)
59.207.176.391,00 2.862.129.240.266,33 17.050.248.464,83 (13.183.551.515,50)
3.163.419.650.791,03
2.925.203.113.606,66
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
50.230.892.884,00 50.230.892.884,00 3.383.063.659.841,54 3.397.473.794.058,89
39.924.511.622,00 39.924.511.622,00 3.041.737.993.760,24 3.057.561.857.702,16
Lampiran 2 Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek 1. Pengertian
Kondisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
PSAP No. 07 Keterangan Aset tetap adalah aset berwujud (Telah sesuai dengan yang mempunyai masa manfaat PSAP No. 07) lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Pengelompokan Pengelompokan aset tetap yang Aset tetap diklasifikasikan sebagai digunakan adalah: berikut: a. Tanah; a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; dan e. Aset Tetap Lainnya; dan f. Konstruksi dalam Pengerjaan. f. Konstruksi dalam Pengerjaan. 3. Pengukuran
Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan yaitu sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap akan didasarkan pada nilai wajarnya.
(Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
Aset tetap dinilai dengan biaya (Telah sesuai dengan perolehan. Apabila penilaian aset PSAP No. 07) tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek 4. Pengakuan
5. Penilaian Awal a. Perolehan dengan Pembelian
Kondisi Suatu aset akan diklasifikasikan sebagai aset tetap apabila berwujud dan: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan e. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
PSAP No. 07 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah
Keterangan Pemerintah Kota Tangerang menambahkan 1 (satu) persyaratan, yaitu perolehan aset tetap harus memenuhi nilai satuan minimum sebagai pembeda antara pengeluaran biaya dan pengeluaran modal (Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
Aset tetap dinilai berdasarkan seluruh Barang berwujud yang memenuhi Harga perolehan biaya yang dikeluarkan untuk kualifikasi untuk diakui sebagai merupakan semua memperoleh aset tersebut sampai suatu aset dan dikelompokkan biaya yang dapat
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek
Kondisi PSAP No. 07 dengan aset tersebut siap untuk sebagai aset tetap, pada awalnya digunakan. harus diukur berdasarkan biaya Aset ini akan diakui pada akhir perolehan. periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah dikonversi.
Keterangan diatributkan langsung kepada aset tetap sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. (Telah sesuai dengan PSAP No. 07)
b.Perolehan secara Gabungan
Biaya perolehan aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset.
Biaya perolehan dari masing- (Telah sesuai dengan masing aset tetap yang diperoleh PSAP No. 07) secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.
c. Perolehan dengan Pertukaran
Aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Penilaian aset yang diperoleh (Telah sesuai dengan dengan cara pertukaran diukur PSAP No. 07) berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek d. Aset Donasi
6. Pengeluaran setelah Perolehan
Kondisi PSAP No. 07 Keterangan Aset yang diterima tersebut akan Aset yang diperoleh dari (Telah sesuai dengan dinilai berdasarkan nilai wajar dari sumbangan atau donasi dicatat PSAP No. 07) harga pasar atau nilai pengganti. sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Setiap pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap akan langsung dicatat sebagai biaya pemeliharaan.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
Pemerintah Kota Tangerang pada TA 2007 belum membedakan antara pengeluaran modal yang dapat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan dan pengeluaran pendapatan yang diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Namun, dalam kebijakan akuntansi yang baru akan diaplikasikan pada TA 2008 telah ditetapkan adanya nilai satuan minimum kapitalisasi.
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek
7. Penyusutan
8. Penghentian dan Pelepasan
Kondisi
Keterangan (Belum sesuai dengan PSAP No. 07) Pemerintah Kota Tangerang belum Aset tetap disajikan berdasarkan Pemerintah Kota melaksanakan penyusutan atas aset biaya perolehan aset tetap tersebut Tangerang belum tetapnya. dikurangi akumulasi penyusutan. melakukan penyusutan karena belum adanya pedoman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai penerapan basis akuntansi akrual. Namun, dalam kebijakan akuntansi yang baru akan diaplikasikan pada TA 2008 telah ditetapkan tentang metode penyusutan yang akan digunakan.. (Belum sesuai dengan PSAP No. 07) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang, dan sebagainya. Penghapusan aset tetap dilakukan dengan pengeliminasian aset tetap
PSAP No. 07
Suatu aset tetap dieliminasi dari (Telah sesuai dengan neraca ketika dilepaskan atau bila PSAP No. 07) aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan
Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang Aspek
Kondisi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dikeluarkan dari akun aset tetap dan di-reclass ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya pada neraca.
9. Pengungkapan
Pelaporan aset tetap di Pemerintah Kota Tangerang antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, termasuk belum dilakukannya penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.
PSAP No. 07 Keterangan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan harus (Telah sesuai dengan mengungkapkan untuk masing- PSAP No. 07) masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. 3. Informasi penyusutan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Muhammad Fitriyanto
NIM
: 43206110180
Tempat, tanggal lahir
: Jakarta, 1 Juli 1984
Alamat
: Jalan Rawa Simprug IC No. 50 A, RT 04, RW 05, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Riwayat pendidikan
: D3 Akuntansi STAN, lulus tahun 2005
Riwayat pekerjaan
: Auditor Terampil pada Perwakilan BPK RI di Jakarta
