LAMPIRAN XIII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 11
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAFTAR ISI
Paragraf
PENDAHULUAN -----------------------------------------------------------------
1-4
Tujuan -------------------------------------------------------------------------
1
Ruang Lingkup --------------------------------------------------------------
2-4
DEFINISI----------------------------------------------------------------------------
5
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN -----------
6-10
ENTITAS PELAPORAN --------------------------------------------------------
11
ENTITAS AKUNTANSI --------------------------------------------------------- 12-15 BADAN LAYANAN UMUM ----------------------------------------------------
16
PROSEDUR KONSOLIDASI-------------------------------------------------- 17-21 TANGGAL EFEKTIF ------------------------------------------------------------
22
1
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2
PERNYATAAN NO. 11
3
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
4 5 6 7
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
8
PENDAHULUAN
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
Ruang Lingkup
21 22 23 24
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
25 26 27 28
3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.
29
4.
Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
30
(a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
31
(b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
32 33
(c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan PSAP 11 - 1
1 2
(d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3
DEFINISI
4 5
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:
6 7 8 9 10
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelyanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11 12 13 14
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15 16 17 18
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19 20 21 22
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
23 24 25
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
26 27
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
28 29
6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
30 31 32 33
7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
34 35 36
8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif. PSAP 11 - 2
1 2 3 4
9. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5 6 7 8
10. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.
9
ENTITAS PELAPORAN
10 11
11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
12 13
(a)
Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
14
(b)
Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
15 16 17
(c)
Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
18 19 20
(d)
Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
21
ENTITAS AKUNTANSI
22 23 24 25
12. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
26 27 28 29 30 31 32
13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
33 34 35
14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan. PSAP 11 - 3
1 2 3 4
15. Dengan penetapan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.
5
BADAN LAYANAN UMUM
6 7 8 9 10 11
16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.
12
PROSEDUR KONSOLIDASI
13 14 15 16 17
17. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
18 19 20
18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
21 22 23
19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya.
24 25 26 27
20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
28 29 30 31
21. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:
32 33 34 35
(a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.
PSAP 11 - 4
1 2 3
(b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.
4
TANGGAL EFEKTIF
5 6 7
22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H.
PSAP 11 - 5
