PENERAPAN IDEOLOGI DAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DEWASA INI Oleh : Radi Anky Jurcmi Abstract Ideology and Constitution are fundamentally needed for a sovereign states such as Indonesian Republic. It is because ideology will give shapes of any regulations that exist in a state constitution, and those constitutions will give a role model of the implementation in establishing a state, because of that the existence of ideology and a sovereign constitution for a state is crucial in initiating the state objective. Pancasila and The 1945 Constitution to Indonesian Republic are a basic guidelines to reach the objective. But nowadays in the process of Indonesia reformation where the center attention are in reform of the political system, the 1945 Constitution has been amendment, so it seems by public view Pancasila as our state Ideology has been submerged. Does the amendment of the 1945 constitution really discard Pancasila as our Ideology ? and how the implementation of the amendment of the 1945 constitution ?.
1. PENDAHULUAN Ideologi beserta konstitusi!bagi suatu bangsa merupakan suatu hal yang mendasar. dimana dengan adanya ideologi tersebut maka dapat dimantapkan scgala yang menjadi ide atau cita-cita yang diharapkan untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat sebagai suatu bangsa.
tentang manusia dan seluruh realitas, yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup1. Berdasarkan pengertian ideologi pada dasamya merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup atau dapat juga diartikan sebagai cara
1
Hal ini sesuai dengan rumusan ideologi sebagai seperangkat ide asasi 56
Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta :Kanisius, 1995), hal. 19.
Law Review, Fakultas Hitkuin thiiversitas Pelila Harapan. Vol. VI. So.2. November 2006
Radi Anky Juremi:
Penerapan Ideologi Dan konstitusi Negara Indonesia
berpikir seseorang atau suatu golongan2. Mengikuti batasan yang digariskan dalam pengertian tersebut, bilamana dikaitkan dengan keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memang besar, baik jumlah penduduknya namun juga dalam lingkup keanekaragaman suku, adat istiadat, agama maupun budayanya, maka akan ditemui kesulitan bila dibayangkan diwujudkannya cita-cita bersama bila tidak dipunyainya satu ideologi. Jadi ideologi disini dapat diartikan sebagai suatu simpul pengikat sebagai bangsa dari bangsa Indonesia yang Plural, sehingga keanekaragaman tersebut diatas dapat berada dalam satu ikatan yang dinamakan bangsa Indonesia. Konstitusi atau dengan istilah lain Constitution atau Verfasung dibed'vikan dari Undang-Undang Dasar iltau Grundgesets. Jika pengertian UndangUndang Dasar dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar tersebut hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaifu konstitusi yang ditulis3. 2
Meray Hendrik Mczak, Buku Ajar : Pendidikan Pancasila, (Lippo karawaci : Universitas Pelita Harapan, 2005), hal. 30. 1 Moh. Kunardi, hamiaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : PT. Sastra hudaya, 1985), hal. 64-65.
Dewasa
Namun seiring dengan perkembangan terjadi penyamaan pengertian konstitusi dan Undang-undang Dasar oleh Oliver Cromwell yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar4. Konstitusi menurut Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul "Verfassungslehre" telah membagi Konstitusi dalam empat pengertian, sebagai berikut5: 1. Konstitusi dalam arti absolut (Absoluter Verfassungsbegriff), yaitu konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasiorganisasi yang ada dalam negara. 2. Konstitusi dalam arti relatif (Relativer Verfassungsbegriff), yaitu konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. 3. Konstitusi dalam arti positif, yaitu sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sebagai contoh daripada konstitusi dalam arti positif ialah 'Ibid, hal. 65. "/hid, hal. 67-72.
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pclila Harapan, Vol. VI, No. 2. November 2006
57
Radi Anky Juremi: Penerapan Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia Dewasa
Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17Agustus 1945. 4. Konstitusi dalam arti ideal (IdealbegrifTder Verfassung), yaitu dalam arti sebagai idaman bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi, dimana agar pihak penguasa tidak berbuat sewenangwenang terhadap rakyat. Ideologi dan konstitusi negara merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam mendirikan suatu negara oleh suatu bangsa. Dalam beberapa pendapat ahli-ahli hukum Tata negara dikatakan bahwa negara merupakan suatu "organisasi kekuasaan" terbesar yang ada dalam suatu bangsa. Dikatakan untuk membuat organisasi setidaknya ada 5 hal pokok yang harus ada, yakni tujuan, struktur, fungsi-fungsi, prosedur dan hubungan antar fungsifungsi tersebut. Sejak dilahirkannya Pancasila sebagai sebuah ideologi dan falsafah negara dari dulu hingga saat ini telah mengalami bermacam-macam interpretasi. Dapat dikatakan demikian dilihat dari terjadinya kemelut-kemelut politik yang menjadi permasalahan mendasar bagi bangsa Indonesia sampai sekarang. 58
Bahkan sempat adanya tafsiran sepihak oleh Pemerintah yang sedang berkuasa atas Pancasila yang dimana dijadikan sebagai alat kekuasaan, yang tentu saja menodai dan mengingkari nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung di dalamnya dan membawa akibat pada Demokrasi. Dengan dilakukannya perubahanperubahan yang berpusat pada pembenahan sistem politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dikeluarkannya amandemen UUD 1945, dimana seakan-akan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah kehidupan bangsa tersisihkan. 2. PERANAN IDEOLOGI DAN KONSTITUSI Dengan mengikuti pengertian Ideologi dan Konstitusi sebagaimana dibahas sebelumnya, maka dapat dikatakan ideologi dan konstitusi mempunyai peranan yang sangat penting, antara lain: 1. Mempunyai peran sebagai citrajati diri bangsa, dimana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar, mempunyai kebutuhan untuk memiliki citrajati dirinya. Dengan citrajati diri ini maka suatu bangsa
Ijrw Review, Fakulias Hukum Ihtiversii Pelita Harapan, Vol VI. No 2. November 2006
Radi Anky Juremi : Peneiapan
Ideologi
dapat dibedakan dari bangsa lainnya. 2. Mempunyai peran sebagai penemu akan keyakinan dan kebenaran perjuangan bersama. Dal am hal ini ideologi akan menjadi inspirasi dan cita-cita hidup bersama. 3. Mempunyai peran sebagai penghubung antara satu generasi dengan generasi lainnya, antara pendiri bangsa dengan generasi penerus. Sehingga generasi penerus akan terus melanjutkan perjuangan generasi pendahulunya untuk mencapai cita-cita yang terumuskan dalam ideologi bangsa tersebut. 4. Mempunyai peran sebagai hukum dasar, dalam arti sebagai pedoman utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan kepada segenap individu yang terdapat dalam suatu bangsa. dengan adanya peranan ideologi sebagai hukum dasar, maka dapat diantisipasi semaksimal mungkin berbagai interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ceramah Menteri
Konstitusi Negara Indonesia Dewusa
...
Pertahanan Republik Indonesia tentang ideologi dan Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945 tangg?! 11 Juli 2005, ideologi bagi suatu negara bangsa adalah merupakan tujuan dari bangsa itu sendiri, sebagai alasan mereka mendirikan negara. Ideologi merupakan "Bill Of Right" dari suatu bangsa sebagai latar belakang alasan mereka mendirikan negara, sedangkan wadah untuk mencapai Bill Of Right tersebut dibentuklah konstitusi Negara yang disebut sebagai "Frame Of Government" sebagai tempat yang menampung struktur, fungsi-fungsi, prosedur dan hubungan antar fungsifungsi institusi-institusi negara yang didirikan. Dalam beberapa teori mengenai Ilmu Tata Negara, penyatiian antara Bill Of Right dengan Framl- Of Government merupakan hal ya lg rawan, dimana dapat diubahnya Bill Of Rigth (Pembukaan UUD 1945) melalui amandemen terhadap konstitusi Negara (Batang Tubuh Pembukaan UUD 1945), dimana dahulu dalam pengumuman pemerintah tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta diletakkan menyatu dan menjadi Pembukaan UUD 1945 dalam Konstitusi Negara Indonesia.
Law Review, Fakuhas Hukum Universitas Pelita rapan. Vol. VI, No. 2. November 2006
59
Radi Anky Juremi : Penerapan Ideologi >
Dikarenakan pernyataan politik Pimpinan MPR dan komponen bangsa lainnya menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 hanya untuk BatangTubuh UUD 1945, tidak untuk Pembukaan UUD 1945, maka dengan demikian ada pemisahan antara Bill Of Right dengan Frame Of Government. 3. PENERAPAN
IDEOLOGI
DAN KONSTITUSI INDONESIA DEWASA INI Bilamana dicermati perkembangan politik dan tuntutan masyarakat dimana merupakan bagian dari reformasi politik, maka ada beberapa alasan mendasar mengapa perlu dilakukannya , perubahan terhadap konstitusi negara ^Republik Indonesia, antara lain: 1. Konstitusi terebut sarat interpretasi dalam arti multiinterpretate. Dapat dikatakan demikian karena sebagai contoh perbedaan Soekarno dengan Soeharto dalam hal Demokrasi. Soekarno melihat demokrasi yangcocok bagi bangsa Indonesia ialah Demokrasi Terpimpin, sedangkan Soeharto melihat yang paling cocok ialah Demokrasi Pancasila. Atas dasar 60
t Konstitusi Negara Indonesia
Dewasa
itu dapat dikatakan bahwa makna dari kedaulatan rakyat dapat ditafsirkan berbeda. 2. Kurangnya pembahasan secara terperinci mengenai mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis. Sehingga lebih tepatnya yang terjadi pada mekanisme penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia ialah "Pembagian Kekuasaan" (Distribution of Power) bukannya "Pemisahan kekuasaan" (Separation of Power). Dengan adanya perubahan atau Amandemen atas UUD 1945, banyak pendapat yang mengatakan akan ikut berubah pula ideologi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945. Namun nyatanya hal ini tidaklah sepenuhnya benar, sebab letak Pancasila itu sendiri terletak pada Pembukaan UUD 1945 (Bill Of Right), jadi Pancasila ada pada Ideologi Negara bukan pada batang tubuh konstitusi (Frame Of Govemement). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dikarenakan pernyataan politik Pimpinan MPR dan komponen bangsa lainnya menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 hanya untuk Batang Tubuh UUD 1945,
Law Review, Fakultas Hiikum LhiiversitasPetit a Harapan, Vol VI, No.2, November 2006
Radi AnkyJuremi:
Penerapan Ideologi D<
tidak untuk Pembukaan UUD 1945, maka dengan demikian ada pemisahan antara Bill Of Right dengan Frame Of Government. Peran Pancasila dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai "Asas" dari berdirinya Pemerintahan Negara Indonesia, dimana artinya bahwa Pemerintahan Negara Indonesia hams berasaskan Pancasila artinya Pemerintahan Negara Indonesia dalam setiap geraknya harus mampu mewujudkan suatu masyarakat bangsa yang : Berketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan secara sistematik dan bertahap sebanyak 4 kali. Perubahan Pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan Kedua pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, erubahan Ketiga pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001, dan Perubahan Keempat dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002.
Konstitusi Negara Indonesia Dewasa
Dalam Amandemen UUD 1945, yang terjadi tidak hanya perubahan kuantitas pasalnya namun juga perubahan kualitas makna. Dapat dikatakan demikian dikarenakan etelah adanya amandemen UUD 1945 dimuatnya ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dimana hal tersebut merupakan hal yang berbeda dengan UUD 1945 sebelumdilakukannya amandemen. Dari segi sistematikanya UUD 1945 sebelum diamandemen, terdiri dari 3 bagian, yaitu: 1. Pembukaan; 2. BatangTubuh; dan 3. Penjelasan. Sedangkan UUD 1945 setelah dilakukannya amandemen, telah berubah, yang terdiri hanya 2 bagian, yaitu: 1. Pembukaan; dan 2. Pasal-pasal. Perubahan-perubahan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan dalam era pembenahan sistem negara kita. Perubahan tersebut diperlukan, karena perubahan yang
Law Review, Fakuliar. Hukuni Universilas Pelita wapan, Vol VI, No.2. November 2006
61
Radi Anky Juremi : Penerapan Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia
dimuat dalam amandemen konstitusi tersebut, pada dasarnya menunjukkan perubahan dan tuntutan yang memang harus dilakukan tidak hanya pada batas konstitusi itu sendiri, melainkan juga pada penerapan konstitusi itu sendiri sebagai wujud dari upaya untuk menindak balik aspirasi masyarakat serta menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat amandemen. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari asas, kerangka, dan materi muatan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasilayang merupakan nilai dasar dalam
NO 1.
Dewasg
pembentukan sistem dan budaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang tertuang di UUD 1945 Berdasarkan hal tersebut, maka urutan pembentukan peraturan perundangundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ialah sebagai berikut: 1. UUD 1945; 2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; dan 5. Peraturan Daerah. Hal-hal pokok yang diatur dalam Amandemen UUD 1945*, antara Iain ialah sebagai berikut:
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
|
Kedaulatan berada di tangan Kedaulatan Negara dilaksanakan rakyat dan dilaksanakan menurut oleh MPR Undang - Undang Dasar
2.
Negara Indonesia adalah negara hokum
Sebelumnya ketentuan berada pada Penjelasan UUD 1945 bukan di Batang Tubuh UUD 1945.
6
62
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-empat Tanggal IOAgustus2002,(Jakarta: PT. Rabelo Jakarta, 2005)
Law Review, Fakultas Hirkum Universitas Peiila Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
Radi Anky Jureini : Penerapan Ideologi Dan Konstitusi Negcira Indonesia
Dewasa
3.
MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang
Penambahan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam keanggotaan MPR sebagai wakil daerah.
4.
MPR berwenang mengubah dan
Harus melalui sistem referendum.
menetapkan Undang - Undang Dasar 5.
MPR hanya dapat memberhenti-
Metode Impeachment.
kan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masajabatannya setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi menurut UndangUndang Dasar 6.
Kekuasaan membuat UndangUndang ada pada DPR, meskipun Presiden dapat juga mengajukan RUU kepada DPR.
Kekuasaan membuat Undang Undang terdapat pada Presiden.
7.
Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dipilih dalam satu paket pasangan
sendiri- sendiri.
secara langsung oleh rakyat, yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta emilihan Umum 8.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
Presiden dapat menjabat seumur hidup.
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Law Review. Fakultas llukuin I'niversitas Pelita Harapaii. Vol VI. No. 2, November 2006
63
Radi Anky Juremi: Penerapun Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia Dewasa ...
9.
Adanya sistem Judicial Review Undang-Undang tidak dapat di terhadap Undang - Undang atas amandemen oleh masyarakat. permintaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi
4. KESIMPULAN DAN SARAN Ideologi Negara Indonesia dalam hal ini Pancasila, tidaklah berarti disisihkan dikarenakan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945. Hal ini dikarenakan penempatan Ideologi negara itu sendiri terletak pada Bill Of Right bukan pada Frame Of Government, dimana antara kedua hal tersebut terpisah. Sehingga yang dilakukan perubahan hanyalah Frame Of Government bukannya Bill Of Right. Jadi Pancasila sebagai Ideologi Negara yang terletak dalam Bill Of Right (Pembukaan UUD 1945) tidaklah mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 melalui Amandemen UUD 1945 pada dasarnya diperlukan demi tetap hidupnya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dapat dilihat dalam perubahan-perubahan yang terjadi bahwa UUD 1945 tidaklah lagi sebagai 64
alat penguasa melainkan setidaknya telah lebih terasa "Demokrasfnya. DAFTAR PUSTAKA BUKU : Kunardi, M., Ibrahim, H., Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT.Sastra hudaya, 1985. Mezak, Meray Hendrik., Pendidikan Pancasila (Buku Ajar), pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005. Setiardja, Gunawan., Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius, 1995. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi II, Jakarta, 1962. Soekarno, Tudjuh Bahanl Pokok Indoktrinasi, Panitia Pembina Djiwa Revolusi, 1961.
Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol VI. No. 2, November 2006
Radi Anky Juremi: Penerapan Ideologi Dan Koustitusi Negara Indonesia Dewasa
ARTIKEL/MAKALAH : Asshiddiqie, Jimly, Ideologi Negara Dan Konstitusi Indonesia Pasca Perubahan UVD 1945 (Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2005. Ceramah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ideologi Dan Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945 Tanggal 11 Mi 2005, 2005. Doherty, Ivan, Demokrasi Kehilangan keseimbangannya (National Democratic Institute For International Afffairs), 2005. Suradinata, Ermaya, Ideologi Dan Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945 (Makalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia), 2005. UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-empat Tanggal 10 Agustus 2002, Jakarta, PT. Rabelo Jakarta, 2004. Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
Law Review, Fakultas Hukum LIniversitas Pelila Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
65
