Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel……
PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE PADA PTAI BERBASIS PESANTREN (Studi Kasus di Universitas Sains Al Qur’an (Unsiq) Wonosobo) Maryono Penulis Staf pengajar FITK UNSIQ dan founder the humanika institute Abstrak PTAIS sudah seharusnya banyak melakukan restrukturisasi tentang bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan bersih serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi menempatkan dirinya dalam percaturan lokal, regional dan global. Universitas Sains Al Qur’an(UNSIQ) merupakan PTIS yang berbasis pesantren berdasarkan ihwal sejarah berdirinya perguruan tinggi tersebut didirikan oleh para kyai yang memiliki pesantren sehingga spirit pesantren akan selalu mewarnai baik dalam proses pembelajaran maupun manajemen kampus tersebut. Sebagai sebuah PTIS, UNSIQ juga berkepentingan untuk menerapkan nilai-nilai dalam good university government menuju kepada suatu tatanan pengelolaan organisasi yang terukur dan akuntabel. UNSIQ merupakan bagian dari perguruan tinggi agama islam swasta yang berbasis pesantren mengusung ikon Al Qur’an sebagai way of life dalam mengelola organisasi yang termanifestasi dalam satuan kurikulum yang ada pada tiap prodi. Keberadaan UNSIQ diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif dalam hal menyokong suplai human capital yang bermutu yang bisa berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan nasional secara terus menerus yang salah upaya yang ditempuh adalah melalui impelementasi niali-nilai Good University Governance. Kata Kunci: Good University Government, PTS, Pesantren
A. Pendahuluan Pada era sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan keberanian dalam model pengelolaan yang memberi efek pada peningkatan kinerja lembaga. Terlebih pada pendidikan tinggi Agama Islam yang nampaknya menyisakan suatu gejala adem ayem dalam mengelola organisasi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia memasuki babak baru karena Perguruan Tinggi Negeri diberi kebebasan dalam merekrut calon mahasiswa baru melalui berbagai jalur ujian masuk, hal tersebut tentu bisa berakibat pada kompetisi yang tidak sehat antara PTN dan PTS dalam merekrut calon mahasiswa baru yang cenderung kurang ada kontrol karena lebih mengedepankan aspek kuantitas dan kurang memperhatikan kualitas input. Dalam konteks Kemenag, hal ini juga diperparah dengan banyak IAIN konversi menjadi UIN yang berdampak sangat besar pada eksisitensi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seakan-akan sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka UIN berubah total karena menyelenggarakan program studi umum yang ijinnya dikeluarkan oleh Dikti sehingga berdampak pada meningkatnya kapasitas jumlah mahasiswa baru. Perubahan tersebut berdampak besar terhadap eksistensi PTS maupun PTAIS dalam penerimaan jumlah mahasiswa baru.
180 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good UniversityNama Governance PadaArtikel PTAI Penulis tiap
Agar bisa memperoleh kepercayaan dari calon mahasiswa maka penyelenggara institusi Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAIS) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus berani melakukan perubahan paradigma manajemen pendidikannya dari konvensional menuju paradigma baru yang berbasis pada peningkatan kinerja organisasi sehingga stakeholder menjadi tujuan uatama dalam pelayanan. Dengan pelayanan yang profesional yang mengacu pada kepuasan pelanggan. Hal tersebut bisa djadikan suatu kiat dalam menggaet calon mahasiswa baru karena bila mereka puas maka asumsinya akan mengabarkan pada orang lain. Melihat gejala banyaknya PTAIS atau PTS berbasis agama yang “hidup segan mati tak mau” dalam menghadapi arus deras liberalisme pendidikan dimana persoalan kompetisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagi PTS yang sudah mapan tingkat kompetisi semacam itu tidak masalah karena mereka menjadi pilihan bagi calon mahasiswa baru sehingga tiap memasuki musim PMB mereka selalu kebanjiran mahasiswa baru, namun demikian Faktanya banyak PTS umumnya dan PTAIS khususnya kurang berdaya dalam menghadapi permasalahan tersebut. Eksistensi PTS sangat ditentukan berapa jumlah mahasiswa baru yang berhasil masuk ke perguruan tinggi. Hal itu memberi kontribusi yang positif pada peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan organisasi khususnya pendidikan tinggi agar bisa kompetitif dengan perguruan tinggi ynag sudah mapan. Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah konsep good university government. Konsep tersebut sebenarnya merupakan padanan dari konsep good government untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, yang mungkin masih menjadi masalah adalah apakah perguruan tinggi masuk kategori sebuah public goods atau private goods. Argumen tersebut didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.1 Jika sebuah pendidikan tinggi yang private institution, fungsi perguruan tinggi bergeser menjadi organisasi yang berbasis laba (profit oriented). Pengelolaan dana perguruan tinggi haruslah diikuti dengan transparansi anggaran secara menyeluruh kepada publik berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran. seperti yang dijelaskan dalam pasal 48 UU Sisdiknas No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Sementara itu, PP No.17/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Prinsip akuntabilitas, tarnsparansi, efektifitas dan
1
Kemendikbud, Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 181
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI
Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel……
efisensi sebagaimana dikemuakkan dlaam landasan yuridis merupakan indikator good government yang dipersyaratkan oleh UNDP. Good university governance merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar untuk membawa sebuah perguruan tinggi menuju good university governance. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam good university governance akan memacu untuk mencari bentuk yang terbaik sebuah perguruan tinggi yang paling dekat dengan para sivitas akademika.Hal itu tentu menjadi moment yang tepat untuk melakukan suatu perubahan bagi perguruan tinnggi terlebih PTAIS yang umumnya penyelenggaraanya ala kadarnya yang kurang memenuhi aspek-aspek manajemen modern. PTAIS sudah seharusnya banyak melakukan restrukturisasi tentang bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan bersih serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi menempatkan dirinya dalam percaturan lokal, regional dan global. Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) merupakan PTIS yang berbasis pesantren berdasarkan ihwal sejarah berdirinya perguruan tinggi tersebut didirikan oleh para kyai yang memiliki pesantren sehingga spirit pesantren akan selalu mewarnai baik dalam proses pembelajaran maupun manajemen kampus tersebut. Sebagai sebuah PTIS, UNSIQ juga berkepentingan untuk menerapkan nilai-nilai dalam good university government menuju kepada suatu tatanan pengelolaan organisasi yang terukur dan akuntabel. Berdasarkan paparan tersebut, kiranya melalui implementasi good university governance bisa meningkatkan budaya mutu serta pelayanan akademik dan non akademik yang diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif pada pencitraan, reputasi dan kualitas daya saing. Uraian tersebut sangat mewakili alasan mengapa universitas sains al qur’an harus perlu menerapkan nilai-nilai good university governance (GUG). Komitmen untuk melaksanakan sudah tertuang dalam rencana strategis untuk pengembangan kampus 2010-2020 dan rencana empat tahunan untuk 2010-2014 agar bisa terwujud dalam visi dan misi kampus UNSIQ. B. Rumusan Masalah Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka bisa dibuat suatu rumusan maslaah sebagai berikut: “Bagaimana bentuk sistem tata kelola yang baik (good university governance) yang dilaksanakan di Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo?” C. Kerangka Teori 1. Konsep Governance Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson 182 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good UniversityNama Governance Pada PTAI Penulis tiap Artikel
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi.2 Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan dalam artikel ini -- dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tatapemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan -- baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan “good governance” dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, terminologi “good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,3 tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sejatinya, konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai “mereka” maka governance adalah “kita”. Menurut Leach & Percy-Smith (2001) government mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses governance. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna tersebut yakni: “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.”
Artinya, dapat kita bilang bahwa governance merupakah seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil society. 2
Sofyan Efendi, Membangun good governance; tugas kita bersama, Prosiding Seminar Nasional meluruskan jalan reformasi; Universitas Gadjah Mada, 2003. 3 Bintoro Tjokroamidjojo reformasi nasional penyelenggraan good governance dan perwujudan masyarakat madani, Jakarta: LAN, 2003, hal. 4.
Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 183
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel……
Demikian juga, struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga, dsb.) hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya mungkin banyak terdapat struktur-struktur informal (adat istiadat, mafia, KKN, dsb.) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individu-individu dalam struktur formal tadi. Good governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Ini konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik : a.
Partisipasi Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci good governance. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi di satu sisi dan sebuah civil society yang kuat dan terorganisir di sisi lain. b.
Aturan Hukum Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum yang imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup. c.
Transparansi Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengukuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. d.
Responsiveness Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai. e.
Berorientasi pada Konsensus Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat 184 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good UniversityNama Governance PTAI Penulis Pada tiap Artikel
dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut. f.
Kesetaraan and inklusifitas Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka. g.
Effectifitas and efficiensi Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan. h.
Akuntabilitas Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasiorganisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum. 4
2. Konsep Good University Governance Konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep good university governance. Konsep tersebut merupakan turunan dari konsep tata pemerintaahan umum yakni good governance. Sednagkan induknya bermuara kepada konsep good corporate governance. Dengan demikian, prinsip good corporate governance (GCG) di adopsi oleh perguruan tinggi menjadi good university governance (GUG) yang memiliki prinsip-pirnsip sebagaimana tersebut diatas. Secara umum good university governance dapat dipahami sebagai penerapan prinsipprinsip dasar konsep good governance dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum.5 Keberadaan Good university governance sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam governance of irish university sebagai berikut: “this might lead us to see university governance, not from the top on the basis of who governs who, but as part of the organizational law of the institution, a concept defined by Kwicker as quoted by Sattock as; the adminsitrative, economical and juridical aspects of (1) 4
RG.Sudarmanto, Good university governance: Pemahmaan pengertian dan bagaimana seharusnya implikasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, diakses tanggal 10 Juni 2012, dari http:www//.blog.unila.ac.id 5
RG.Sudarmanto, Good university governance., op cit.. Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 185
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel…… how an organisation-public or private-is internally structured and govefrned, (2) how it develops strategy and policy and translates these into action, (3) how it is legally embedded in its working environment and or its operational systems, (4) how it cooperates with external parties.6
Pada dasarnya, sistem yang sehat dalam tata kelola merupakan hal yang vital agar supaya oragnisasi mampu beroperasi secara efektif dan efisien dalam melakukan tanggung jawab dalam hal tarnspransi dan akuntabilitas bagi para stakeholder yang diberi layanan.memberikan peran yang strategis dalam masyarakat dan ekonomi nasional maupun pengembnagan sosial ataupun kepercayaan publik yang tinggi, maka pengelolaan yang baik dalam konteks universitas sangat penting. D. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. We use qualitative research as an umbrella term to refer to several research strategies that share certain characteristics. The data collected has been termed soft that is, rich in description of people, place, and conversation, and not easily handled by statistical procedure. In education, qualitative research is frequently called naturalistic because the researcher hangs around where the events he or she is interested in naturally occur. And the data is gathered by people engaging in natural behavior.7Pendapat yang sama dikemukakan Nasution, bahwa melalui penelitian kualitatif ini diharapkan bisa diperoleh suatu pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dan lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif kualitatif, seorang peneliti harus terjun langsung ke lapangan di mana dilakukan penelitian. Dengan harapan peneliti bisa menghayati, merasakan dan memahami tiap maslaah dan dinamika yang terjadi di tempat tersebut sehingga peneliti bisa menggambarkan segala sesuatu secara utuh. Dengan seperti itu, peneliti bisa memahami respon dan perilaku yang berkaiatan dengan impelementasi good university governnace pada perguruan tinggi berbasis pesantren yang menjadi fokus penelitian.
2. Subjek penelitian Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini terkait dengan implementasi goog univeristy governance pada perguruan tinggi berbasis pesantren antara lain rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, kepala biro, para dekan dan pejabat teras lain yang berkompeten. Mereka diposisikan sebagai narasumber yang akan memebri informasi berhubungan dengan penelitian dimaksud.
3. Teknik Pengumpulan Data Dalam kegiatan penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data antara lain; 6
Michael Sattock, Managing good governance in higher education, (London: Mc Graw Hill 2006). hal 2.
7
Bogdan & Biklen, Qualitative method an introduction, (New York: Prentice Hall, 1982), hal. 2
186 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good UniversityNama Governance PTAI Penulis Pada tiap Artikel
a.
Observasi partisipatif Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Melalui observasi partisipan ini, maka data yang akan dipeorleh menjadi lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.8 b.
Wawancara Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permaslaahan yang harus diteliti, teapi juga untuk keperluan penegtahuan yang mendalam mengenai hal-hal penting dari responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide malalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.9 c.
Studi Dokumen Dokumen merupakan suatu catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang yang dianggap monumental. Aktifitas mengkaji dokuemen sebagai pelengkap dari kegiatan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Tentang hal ini, Bogdan menyatakan in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrartive produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief. 10 d.
Uji Keabsahan Data Dalam suatu penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif, maka harus ada uji keabsahan data sebagai perangkat untuk mengethaui apakah data yang diperoleh peneliti tersebut sudah valid atau belum. Dengan demikian, instrumen penelitian harus valid sebingga menghasilkan data yang valid juga. Untuk melakukan kegiatan uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data seklaigus menguji kredibelitas data, yakni mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.11 4.
Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses menyusun data agar bisa dinterpretasikan, menyusuns data dslam hal iini bisa dipahami sebagai kegiatan menggolangkan ke dalam pola, tema atau kategori sehingga mudah untuk dipahami.
8 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & d, (Bandung: Alfabet, 2007), hal. 310. 9
Esterberg, Qualitative methods in social research, (New York: Mc Graw Hill, 2002), hal. 20.
10
Bogdan & Biklen, Qualitative research for education, (Boston: Allyn and Bacon, 1982), hal 96.
11
Sugiyono, Metode penelitian, hal 330 Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 187
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI
Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel……
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Aktifitas analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilahmilah mana yang dianggap relevan lalu diakhiri dengan menyusun kesimpulan. Analisis data penelitian kualitatif, menurut Bogdan data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.12 Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai pada waktu periode tertentu. Miles & Huberman, menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Adapun aktifitas dlam analisis data kaulitatif antara lain: data reduction, data display, dan conclusion; drawing/verification. Reduksi data pada dasarnya menyederhanakan dan menysun secara sistematis data tersebut ke dalam suatu dimensi. Mereduksi data berrati merangkum, memilah-milah ke dalam hal pokok, dan menfokuskan pada hal-hal penting. Data display, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dal kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan ahl tersebut diharapkan akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi Conclusion, merupakan aktifitas menarik kesimpulan yang bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang bisa mendukung tahap pengumpulan data berikutnya13. Selanjutnya model analisis interaktif dalam analisis data bisa ditunjukan pada gambar di bawah ini:
Data display
Data collection Data reduction
Conclusion: drawing/verifyingg
Gambar 1. Analisis interaktif miles & huberman
12
Bogdan & Biklen, Qualitative research, hal. 96
13
Sugiyono, Metode penelitian, hal. 341
188 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI Nama Penulis tiap Artikel
E. Analisis Pelaksanaan Good University Governance di Universitas Sains Al Qur’an 1. Gambaran Umum Universitas Sains Al Qur’an
Yayasan Pendidikan Ilmu-ilmu Al Qur’an (YPIIQ) merupakan yayasan penyelenggara Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. Namun sebelum berubah bentuk menjadi universitas, YPIIQ sudah memiliki tiga buah pendidikan tinggi yakni Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ), b) Akademi Keperawatan (Akper) c) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE). Harapan dan keinginan untuk mendirikan universitas diawali dengan adanya rapat koordinasi pengurus YPIIQ pada tanggal 19 April 2000 bertempat di Hotel Surya Asia. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, dengan bermodalkan 3 buah pendidikan tinggi yang sduah ada (IIQ, Akper,STIE) untuk melakukan usulan perubahan menjadi universitas. Pada bulan Juli 2001 terbitlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor:87/D/0/2001 tanggal 10 Juli 2001, sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. Adapun Fakultas baru yang dibuka adalah a) Fakultas Sastra, b) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dengan demikian jumlah keseluruhan fakuktas yang ada di UNSIQ adalah fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, fakultas Syariah, fakultas Dakwah, fakultas ekonomi, fakultas ilmu Kesehatan, fakultas sastra dan fakultas teknik dan ilmu komputer.
2. Pelaksanaan Good University Governance Dalam melihat pelaksanaan nilai-nilai Good University Governance di Universitas Sains Al Qur’an, dapat diuaraikan sebagai berikut: a.
Partisipasi Pelibatan secara aktif dari seluruh stakeholders merupakan sesuatu yang vital dalam penyelenggaraan governance yang baik. Hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila dari pihak stakeholders sendiri memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dan ada kesempatan atau fasilitasi yang jelas untuk hal itu. Kesempatan dan fasilitasi tersebut disediakan oleh pihak eksekutif perguruan tinggi dalam hal ini rektor beserta jajarannya. Partisipasi aktif harus terbuka dalam setiap proses pembangunan atau penyelenggaraan perguruan tinggi.maksudnya bahwa proses pelibatan terhadap mereka itu dilakukan sejak tahap perencanaan, impelemntasi dan evaluasi. Namun dalam praktiknya, usaha pelibatan atau partisipasi hanya hanya diberikan pada tahap implementasi suatu program bahkan kadangkadang lebih parah dari itu. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga komitmen seluruh stakeholders dan menjadi dasar legitimasi suatu program kerja.
b. Penegakan hukum Pelaksanaan fungsi perguruan tinggi tidak mungkin bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada suatu regulasi hukum yang mengikat dalam penyelenggaraa. Aturan-aturan tersebut berikut sanksinya seharusnya merupakan hasil konsensus dari para stakeholder.
Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 189
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI Tolong dituliskan Judul Tiap Artikel……
c.
Transparansi Transparansi atau keterbukan adalah prasyarat dasar dalam menunjang terlaksananya partisipasi untuk menjaga akuntabilitas publik lembaga. Jalannya partispasi memerlukan adanya ketersediaan informasi yang cukup memadai bagi seluruh stakeholders dalam mengakses informasi tersebut. Dengan demikian, transparansi memungkinkan seluruh stakeholders bisa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga. Dalam masalah keuangan dan anggaran, transparansi menjadi sangat niscaya terutama dalam era sekarang.
d. Responsiveness Sifat responsif bisa diklasifikasi dalam dua konteks yakni pihak penyelengara (UNSIQ) atau eksekutif harus mampu menjawab isu-isu dan permasalahan yang terjadi dengan segala dinamika penyelengaraan PTAIS tersebut. Para eksekutif harus ampu merespons harapan-harapan stakeholders. Dan dalam konteks yang lebih luas yaitu UNSIQ secara institusi harus mampu bersikap responsif terhadap problematika yang terjadi di sekitarnya.
e.
Berorientasi pada konsensus Proses pengambilan putusan dalam penyelenggaraan mengutamakan konsensus atau kesepakatan seluruh stakeholders.
UNSIQ
mestinya
f.
Kesetaraan dan inklusifitas Seluruh nilai-nilai tersebut bisa terwujud dengan baik apabila terdapat persemaan derajat (equity) setiap unsur stakeholders. Artinya bahwa paradigma yang dipakai bukanlah bersifat hirarkhis, namun sebaliknya paradigma yang dipakai adalah persamaan derajat dan adanya suatu pemahaman bahwa perbedaan antar stakeholders terletak pada peran dan tanggung jawab serta amanat yang diemban.
g. Efektifitas dan efisiens Lulusan dari seluruh proses suatu program yang sudah disepakati harus tepat sasaran (efektif) atau sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholders. Dan selain itu, bahwa penyelenggaraan kampus UNSIQ harus efisien dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki.
h. Akuntabilkitas Lembaga UNSIQ harus mampu mempertanggungjawbakan seluruh rangkaian kegiatan proses penyelenggaraan perguruan tinggi terhadap seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara berkelanjutan. i.
Values yang harus dijunjung tinggi Seluruh nilai tau prinsip dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan tujuan dasar yang sudah dianut oleh perguruan tinggi tersebut. Kampus UNSIQ mengemban amanat dan harapan besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dari nailai-nilai tersebut diatas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanat dan harapan itu sendiri.
F. Kesimpulan Good University Governance (GUG) merupakan sebuah konsep yang muncul karena adanya kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk perguruan Tinggi
190 | ISSN: 2356-2447-XIII
Maryono, Penerapan Good University Governance Pada PTAI Nama Penulis tiap Artikel
Agama Islam (PTAIS) memang tidak bisa disamakan dengan penyelenggaraan suatu negara atau korporasi. Satu hal yang membedakannya adalah adanya nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaanya. Dengan demiian, maka apakah ukuran sebuah perguruan tinggi sudah menerapkan good university governance atau tidak adalah sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan tidak mengkhianati nilai-nilai luhur dan amanah yang diemban dari masyarakat, bangsa dan negara. Lembaga pendidikan UNSIQ merupakan bagian dari perguruan tinggi agama islam swasta yang berbasis pesantren mengusung ikon Al Qur’an sebagai way of life dalam mengelola organisasi yang termanifestasi dalam satuan kurikulum yang ada pada tiap prodi. Keberadaan UNSIQ diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif dalam hal menyokong suplai human capital yang bermutu yang bisa berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan nasional secara terus menerus yang salah upaya yang ditempuh adalah melalui impelementasi niali-nilai Good University Governance (GUG).
Daftar Pustaka Bogdan & Biklen, Qualitative research for education techniques and procedures for developing grounded theory, London: Sage Publication, 1982. Efendi, Sofyan. Membangun good governance: Tugas kita bersama, prosiding seminar nasional meluruskan jalan reformasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003. Miles & Huberman., Qualitative data analysis, London Koganpage, 1984 Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi Sattock, Michael. Managing good governance in higher education, London: Mc Graw Hill, 2006 Sedarmiyati, Good Governance dalam rangka otonomi daerah: upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan , Bandung:Mandar Maju, 2003. Sjahrir, Good governance di idnoensia masih utopia; tinjauan kritis good governance. Jurnal Transparansi Edisi 14/Nop.1999 Slamet, Manajemen berbasis sekolah, Jakarta: Depdiknas, 2001 Sudarmanto, R.Gunawan, Good university governance pemahaman pengertian dan bagaimana seharusnya implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diakses tanggal 10 Juni 2012 dari Http:www//.blog.unila.ac.id Sukawi, dkk, Buku panduan Universitas Sains Al Qur’an , Wonosobo: UNSIQ Press, 2007. Tjokroamidjojo, Bintoro. Reformasi nasional penyelenggaraan good governance dan perwujudan masyarakat madani, Jakarta: Lembaga Adminsitrasi Negara, 2003. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
Jurnal Al-Qalam Vol.XIII | 191
