PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PT. INTI INDRAYON UTAMA Oleh: Yuniar Rahmatiar, SH, MH

1

2

PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PT. INTI INDRAYON UTAMA Oleh: Yuniar Rahmatiar, SH, MH.1 Abstract Prevention of environmental pollution impact on PT. Inti Utama Indorayon broadly described in the Act - Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, but still has not done as much as possible, this is because the regulation of environmental pollution is not specifically described in the law - the law, and therefore the one atu solution must be applicable is a special arrangement of environmental pollution by way of environmental insurance. However, PT. Inti Utama Indrayon not implement environmental insurance as a reduction in environmental pollution prevention sesauai Act - Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment as provided for in Article 43. Keywords: Application of Insurance Environmental Mitigation, Environmental Pollution Prevention, PT. Inti Indorayon Utama.

I.

PENDAHLUAN A. Latar Belakang Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk lain.2Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkanya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecilbagi lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam

1

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah

Jakarta. 2

Lihat Penjelasan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009.

3

media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilundungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaharus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.3 Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Masalah lingkungan yang muncul, tidak akan selesai dengan memberlakukan Undang – Undang dan komitmen untuk melaksanakannya, karena suatu Undang – Undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan pengelolaan lingkungan.Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan menegaskan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah – olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbahan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak kecil jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada konpensasi yang sebanding dari pihak industri. Kertas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang seperti saat ini. Sehinga industri pulp ( bubur kertas ) dan kertas mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia dan dunia. Kebutuhan akan kertas di dunia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Pabrik industri kertas ternyata juga mempunyai dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitarnya penebangan hutan yang terlalu banyak, limbah yang membuat lingkungan sekitar industri kurang sehat sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Untuk itu kita akan mengetahui apa saja polusi yang terdapat di 3

http://asuransilimbah.blogspot.com/diakses tanggsl 10 Oktober 2013

4

lingkungan kerja industri kertas, faktor utama yang terkena polutan dari industri kerta adalah hutan dan lingkungan.4 Pabrik kertas menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat jenis Hg dan Cu. Limbah cair tersebut berupa bubur kertas encer yang apabila dibuang sembarangan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bahan kimia dalam air limbah pabrik kertas seperti sulfite, fenol, klorin, metal, merkaptan sangat membahayakan kehidupan biota perairan, dapat mengedap ke dasar perairan dan mengganggu keseimbangan dan kelestarian kehidupan perairan. Tingginya kebutuhan oksigen untuk menguraikan limbah pabrik kertas akan menurunkan kadar oksigen terlarut (DO) dalam air dan dapat menyebabkan kondisi anoksik di perairan, sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh biota alami.5 Dari paparan di atas bisa dilihat dari Permasalahan PT. Inti Indrayon Utama, kasus perusahaan yang mulai beroperasi sejak tahun 1989 untuk pulp dan tahun 1993 untuk rayon ini sudah seperti benang kusut. Didirikan dengan surat Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua BPPT dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor SK/681/M/BPP/XI/1986 dan Nomor Kep/43/MNKLH/11/1986, perusahaan ini disahkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Surat Keputusan Menteri Investasi/Ketua Badn Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07/V/1990. Pabrik yang bernilai 600 juta dollar AS itu diresmikan oleh Presiden Soeharto akhir tahun 1989.. Ironinya, Habibie sendiri selaku Mentri Riset dan Teknologi waktu itu ngotot menempatkan PT. IIU di Porsea. Presiden Soeharto waktu itupun setuju. Padahal, Mentri Lingkungan Hidup Emil Salim dan Mentri Perindustrian A.R Soehoed sangat tidak setuju pabrik Indrayon ditempatkan di Porsea, kawasan hulu Sungai Asahan. Alasanya dampak lingkungannya pasti besar dan merepotkan.6 Dampak atas lingkungan tidak diperhitungkan dalam biaya, manfaat pendekatan itu sangat menjadi tidak etis apalagi kerusakan lingkungan dibebankan pada masyarakat setempat demi kepentingan perusahaan. Dalam permasalahan Danau Toba ada 3 yaitu :7 a. Debit musim kemarau, anak sungai yang mengalir kedanau yang dilakukan para petani pengguna air irigasi. b. Penurunan permukaan air danau yang berdampak negatif terhadap nelayan, pariwisata, pengusaha transportasi. 4

Ibid http://gurungeblog.wordpress.com/2013/08/12/polusi-atau-pencemaran-lingkungan, pada tanggal 10 Januari 2014. 6 ://mutiarayanti. Blogspot.com. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013. 7 Ibid 5

5

diakses

c. Pencemaran yaitu dengan membuang limbah industri kesungai Asahan dan tidak mengikuti peraturan ketentuan tingginya cerebong dan kuantitas emisi beracun yang dibuang keudara melalui cerebong. B. Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penanggulangan dampak Pencemaran Lingkungan yang ditimbulkan PT. Inti Indrayon Utama dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Asuransi Lingkungan di PT. Inti indrayon utama ? C. Kerangka Teori Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa teori hukum lingkungan diantaranya sebagai berikut 8;Keputusan Court of Chumber dalam kasus Ryland vs Fletcher (1868) tentang konsep Strict liability:“Kegiatan atau aktifitas yang mengandung bahaya atau resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain tidak memerlukan pembuktian, apakah seorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut memenuhi unsur kesalahan. Penanggungjawab kegiatan berbahaya dan beresiko tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam”. SelanjutnyaEC. Green Paper on Remedying Enviromental Damage (1993), berpendirian bahwa :“…Strict liability, or liability without fault, eases the burden of establishing liability because fault need not be established. However the injured party must stiil prove that damage was by some one’s act…”“…Pertanggungjawaban ketat atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan meringkan beban dalam menetapkan pertanggungjawaban sebab kesalahan tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi pihak yang dirugikan masih harus membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh perbuatan seseorang…” Selain itu telah muncul dalam praktek peradilan di Indonesia, suatu penerapan prosedur Citizen suit, yang secara konseptual Citizen law suit adalah merupakan perluasan dari hukum “standing” yang telah dikenal dalam doktrin hukum perdata. Doktrin hukum perdata menganut asas “tiada gugatan tanpa kepentingan”. Doktrin ini memberikan hak gugat kepada individu warga negara untuk melakukan aksi hukum “mewakili” warga negara atau nilai – nilai publik atau kepentingan lingkungan atau 8

Mahkamah Agung, Naskah Akedemis Tentang Hukum Lingkngan, Jakarta,2006, hlm.5

6

untuk menegakkan hukum yang tidak sedang ditegakkan atau dibiarkan (omission) oleh pemerintah. II. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN ASURANSI LINGKUNGAN A. Pengertian Lingkungan Hidup Lingkungan hidup termasuk Sumber Daya Alamnya baik secara global, regional maupun nasional dalam sejarah peradaban manusia telah memberikan dua makna bagi manusia. Disatu sisi, makna yang dirasakan adalah meningkatknya kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, sedangkan di bagian lain menyebabkan bencana dan sekaligus penurunan kualitas hidup manusia9Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu, selain makhluk hidup di dalamnya terdapat pula benda tidak hidup, sperti misalnya udara terdiri dari berbagai macam gas, air dalam bentuk uap benda cair dan padat. Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tidak hidup disebut Lingkungan Hidup10. Selanjutnya lingkungan hidup adalah semua kondisi termaksud di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteran manusia dan jasad hidup lainnya. 11Rumusan yuridis formal tentang lingkungan hidup dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPLH) No.32 Tahun 2009 12sebagai berikut: ” Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.” Dasar hukum dari ruang lingkup materi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Teantang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menegaskan bahwa :13”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.Emil Salim, mendefinisikan secara umum Lingkungan Hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh 9

http://202.51.30.138/gwan/MAKALAH/Susanto.pdf Otto Sumarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, 1987, hal.

10

44. 11

Ibid, hal 20. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan

12

Hidup 13

Ibid. Lihat Pasal 1 butir 2.

7

yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termaksud kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. 14 Dengan demikian dapat diketahui istilah lingkungan mengandung arti pengertian yang sangat luas. Secara ilmu Bahasa akan memerlukan penguraian yang panjang lebar dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta mahluk hidup dalam tulisan ini, maka akan dibatasi pada masalah yang berkisar tentang pengelolaan lingkungan hidup manusia yang kemudian dipersempit dengan masalah usaha manusia dalam memperoleh kebutuhan hidupnya dengan melakukan kegiatan produksi yang mempunyai dampak positif dan negatif.15Dampak positif adalah untuk menghasilkan barang/sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tentunya mengganggu keberadaan manusia. Munadjat Danusputro, telah menginventarisasi istilah lingkungan atau lengkapnya Lingkungan Hidup dari berbagai negara di antaranya disebut Environtment (bahasa Inggris); L’environnement (bahasa Perancis); Millieu (bahasa Belanda); Alam Sekitar (bahasa Malaysia); Kapaligiran (bahasa Tagalog); Sin Vat Lom (bahasa Thailand) dan Umwelt (bahasa Jerman).16Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). 17 B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapt berfungsi sesuai dengan peruntukkannya (Pasal 1 butir 13 Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun

14

Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta,1982, hal 14-15. Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, PPM, Jakarta 2004, hal

15

17 16 17

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal.62. http://manifestmaya.blogspot.com/2013/01/pengelolaan-lingkungan-hidup-berbasis.html

8

2009).18Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, macam bahan pencemarnya, dan tingkat pencemaran.19: a. Menurut Tempat Terjadinya Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. 1. Pencemaran Udara. Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut: a) Gas HzS. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. b) Gas CO dan COz. Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hash pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas COZ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat meng- ganggu pernapasan. Selain itu, gas C02 yang terlalu berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas.Pemanasan global di bumi akibat C02 disebut juga sebagai efek rumah kaca. c) Partikel SOZ dan NO2. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat, misalnya bakteri,jamur,virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan. d) Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida ber$ama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih. Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. materi radioaktif ini akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan kematian.20Pencemaran udara dinyatakan 18

Pasal 1 Butir 13 Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 http://www.iatpi.org/isi.php?item=artikel&rec-1, diakses tanggal 14 Desember 2013 20 P Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 1999. 19

9

dengan ppm (part per million) yang artinya jumlah cm3 polutan per m3 udara. 2. Pencemaranair. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut: a) Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buanganindustri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun. b) Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan 02 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air c) Fosfat hasil pembusukan bersama h03 dan pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (Bloomingalga). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesiskarena sinar matahari terhalang. Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi, akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Banyak organisme akuatik yang mati atau keracunan karenanya. Untuk membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terlambat penanggulangan-nya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut.Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar. 3. PencemaranTanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran: sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis. 4. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio/tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Pada dasarnya setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dapat dikembalikan kepada manusianya sebagai pertanggungjawaban, namun kerusakan lingkungan bukannya terjadi saat perbuatan

10

itu dilakukan dan kerusakan ini baru dapat terjadi/terasa dalam kehidupan setelah tenggang waktu lama dilalui dari saat perbuatan yang berdampak kerusakan itu dilakukan. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di daerah dari waktu ke waktu, ditunjukkan oleh karena pengelolaan lingkungan hidup pada era otonomi daerah, masih terdapat:21 1. Ego sektoral dan kedaerahan, masih terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, sering terjadi overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain (terjadinya tumpang tindih perencanaan antar sektor) dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. PAD masih terlalu rendah dialokasikan untuk dana pengelolaan lingkungan hidup, dan diperparah lagi dengan minimnya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya (pengelolaan) lingkungan hidup. 4. Eksploitasi sumberdaya alam yang masih terlalu mengedepankan profit ekonomi. Hal ini bertentangan dengan keharusan menggunakan sumberdaya alam untuk pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 5. Lemahnya implementasi paraturan perundangan, walau ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup cukup banyak. Selanjutnya, beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan kepentingan pribadinya. 6. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya di bidang pengawasan. 7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang lingkungan hidup. 8. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan, karena mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati, seperti: penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apabila akan membuktikan setelah terjadinya perusakan itu, siapa yang melakukannya sulit untuk dilacak, tetapi dengan klausula perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau tidak berfungsinya kembali sebagaimana mestinya, 21

Ibid, hlm 24

11

maka saat ada perbuatan dapat ditinjau untuk diminta pertanggungjawaban. 22Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut meliputi: - Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). - Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alama yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. - Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKLUPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi :“Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan.”Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH), berbunyi: 23 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimna dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan telah lebih satu kali. 22

P Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 1999, hal 26 23 Pasal 100 Undang – Undang Nmor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

12

Penjelasan Pasal 100 UUPPLH, menyatakan cukup jelas. Namun demikian, jika diperhatikan Penjelasan Umum UUPPLH pada angka 6, dijelaskan bahwa: “…. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan p[enerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir stelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”, maka akan muncul isu hukum, yaitu apakah ketentuan Pasal 100 UUPPLH dapat diterapkan pada saat ini, oleh karena ketentuan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 76 UUPPLH diterapkan jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, sementara ketentuan izin lingkungan (Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan) belum terbit (belum diatur).Ketentutan Pasal 100 UUPPLH, pada intinya mengatur tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Terhadap tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang dapat berupa:24 a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin lingkungan; atau d. Pencabutan izin lingkungan Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat 24

Pasal 76 ayat (2) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13

korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.25 Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.26Permen No. 18 thn 2009 pasal 8 yang menyebutkan diperlukannya Asuransi untuk Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industry sendiri maupun yang bukan dari kegiatan sendiri.27Macam –macam Limbah Beracun: * Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. * Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. * Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. * Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut. * Limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi. C. Asuransi Pada Umumnya Teori-teori di atas, mengatasi risiko melalui cara mengalihkannya yang istilah hukumnya Asuransi maka jelas telah dirumuskan secara yuridis dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD). Salah satu cara untuk terus mendukung strategi

25

P Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya, Rieke Cipta, Jakarta, 1999, hlm 40. 26 http://asuransilimbah.blogspot.com/ diakses tanggal 24 Desember 2011 27 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

14

pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan menerapkan konsep Asuransi Lingkungan. 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi. Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD:”Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penangung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”28Sedangkan pengertian asuransi atau pertanggungan dalam UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah :29”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penangung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.30Dari rumusan di atas dapat dikemukakan pada hakikatnya asuransi adalah pembagian risiko atau pengalihan risiko. Dengan adanya pengalihan risiko,pihak tertanggung merasa aman dalam menjalankan aktifitasnya. Sedangkan dilihat dari dari sudut pandang hukum, asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Tertanggung mungkin perorangan atau badan usaha. Sedangkan penangung adalah badan usaha yang bergerak dalam dunia usaha asuransi.Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asutransi termaksud perjanjian untung-untungan, dapat dilihat dari pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata31 disebutkan :”Suatu perjanjian untung-untungan adalah semua perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : perjanjian pertanggungan ; bunga cagak hidup; perjudian atau pertaruhan. Perjanjian pertama diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang”. 32 Jadi asuransi lingkungan pada prinsipnya sama dengan asuransi umum, yaitu suatu pengalihan risiko dari seseorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Asuransi ini dapat berjalan apabila badan usaha yang potensial mengalami risiko 28

Kitab Undang-Undang Hukum dagang, pasal 246. UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian 30 UU RI No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat (1). 31 pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1774. 29

15

pencemaran lingkungan mau mentransfer risiko tersebut dan mengumpulkan risiko (Risk pooling) tersebut kepada usaha jasa asuransi yang bergerak di bidang asuransi lingkungan.Penggolongan asuransi dapat dilakukan dengan melihat aspek jenis usahanya. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 33tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi :Usaha asuransi terdiri dari : - Asuransi kerugian (non life insurance) - Asuransi jiwa (life insurance) - Reasuransi (reinsurance) Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari : Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.Penilai kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan. Konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.Selanjutnya penggolongan asuransi, menurut The Chartered Insurance Institut London, dapat dibagi sebagai berikut : - Asuransi Harta. Asuransi harta atau property insurance merupakan pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko atau bahaya kebakaran, kecurian, tenggelam di laut. Jenis asuransi ini terdiri dari : - Asuransi kebakaran (fire insurance) - Asuransi pengangkutan (marine insurance) - Asuransi penerbangan - Asuransi kecelakaan (accident insurance) meliputi kejadian sebagai berikut : pencurian (di rumah atau kantor), uang dalam pengangkutan, atau dalam penyimpanan. Untuk menutup semua risiko dalam accident insurance dapat dilakukan dengan membeli polis all risk yaitu pertanggungan dilakukan untuk menutup kemungkinan semua risiko yang terjadi atas harta. Jadi yang dijaminkan bukan hanya pencurian, kebakaran tetapi juga meliputi

33

Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

16

-

kecelakaan dan risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi tertanggung. Asuransi kredit. Kendaraan bermotor meliputi risiko kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya. Asuransi Tanggung Gugat. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance ini dapat terjadi pada asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, kendaraan bermotor dan asuransi penerbangan. Asuransi Jiwa terdiri dari :Asuransi jiwa biasa yang meliputi : asuransi berjangka (term insurance), whole life, endowment, annuity.Annuitas (Annuity)Asuransi industri (Industrial insurance) Asuransi Kerugian. Usaha asuransi kerugian menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Menurut UU No. 2 tahun 1992 tersebut perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan diluar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Asuransi kerugian di beberapa negara juga disebut general insurance yang terdiri dari asuransi kebakaran, pengangkutan laut dan udara, kendaraan bermotor, kompensasi bagi pegawai, profesi, jaminan dan sebagainya.34Selanjutnya usaha asuransi kerugian dalam prakteknya di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut :35 Asuransi kebakaran yaitu asuransi yang menutup risiko kebakaran, petir, ledakan dan kejatuhan pesawat. Asuransi pengangkutan Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenis asuransi aneka ini antara lain meliputi : Asuransi kendaraan bermotor Asuransi kecelakaan diri Pencurian Uang dalam pengangkutan Uang dalam penyimpanan

-

-

-

-

34

Ronny Kountur, Manajemen Risiko Operasional, PPM, Jakarta 2004, hal 25. Husein Umar, “Manajemen Risiko Bisnis, Gramedia Jakarta 1998

35

17

- Kecurangan Dan sebagainya. Penanggung jawab kegiatan yang berbahaya dan berisiko tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam.Dengan demikian, yang harus dibuktikan dalam kasus Tanggung Gugat tanpa kesalahan (Strict liability) adalah: (a) Kerugian (damages), (b)Kausalitas (causal link), (c)Beban pembuktian terhadap kedua unsur diatas tetap merupakan beban penggugat (psl 163 HIR dan 1865 BW), (d)Beban pembuktian tentang faktor yang dapat menghapus tanggung gugat (pembelaan) ada pada diri tergugat ( tidak ada pembalikan beban pembuktian). Dengan demikian, hubungan sebab akibat (causal link) antara kerugian dan perbuatan tergugat tetap harus dibuktikan oleh penggugat. Yang tidak perlu dibuktikan hanyalah kesalahan tergugat.36 2. Tujuan dan Manfaat Asuransi Manfaat apa yang sebenarnya dapat ditarik oleh kegiatan industri atas konsep asuransi lingkungan ini. Dengan mengeluarkan dana (premi) yang relatif kecil, akan memungkinkan bagi suatu industri untuk menangani pengelolaan maupun penanganan resiko kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dengan terkumpulnya dana bagi pengelolaan lingkungan pada suatu usaha jasa asuransi, akan memungkinkan suatu kelompok usaha atau industri tertentu membangun unit pengolahan limbah sehingga upaya pengelolaan limbahnya dapat lebih ditingkatkan. Dengan asuransi lingkungan akan dapat membantu pihak industri didalam menyediakan dana yang dapat digunakan segera untuk menghadapi resiko pencemaran atau kerusakan lingkungan serta tuntutan ganti rugi dari pihak atau masyarakat sekitar yang dicemari. Dan pada akhirnya konsep asuransi lingkungan ini akan membuka peluang usaha baru bagi pihak jasa asuransi: - Adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi anggota masyarakat.Membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pihak pelaku usaha melalui pihak asuransi telah mencadangkan dana untuk hal-hal tersebut sehingga pihak masyarakat akan mendapatkan kepastian biaya konpensasi dan dilakukannya pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar/rusak, hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. - Membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Membantu pihak masyarakat di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan 36

http://aapialang.co.id/latest/strict-Liability-dan-asuransi-lingkungan.htmlhttp:// aapialang.co. id/Latest/Strict-Liability-dan-Asuransi-Lingkungan.html diakses tanggal 4 september 2013.

18

baru karena asuransi lingkungan merupakan jenis asuransi yang belum ada di Indonesia dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru akan mengurangi pengangguran dan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Terpeliharanya kondisi lingkungan, hal ini sangat penting dan tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat sekarang dan bagi masyarakat di masa yang akan datang. - Keuntungan dan Manfaat bagi Lingkungan. Terpeliharanya sumber daya alam, hal ini penting terutama dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.Terpeliharanya keseimbangan semua unsure lingkungan, seperti diketahui bahwa untuk tidak merubah ekosistem maka keseimbangan antara bumi, air, udara, flora, fauna dan manusia harus tetap terpelihara. Asuransi lingkungan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat untuk tetap dapat memperoleh manfaat ekologi dan ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di sekitarnya D. Asuransi Lingkungan 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi Lingkungan Asuransi lingkungan pada prinsipnya sama dengan asuransi umum, yaitu suatu pengalihan resiko dari seseorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Asuransi ini akan dapat berjalan apabila badan usaha yang potensial mengalami resiko mencemari lingkungan mau mentransfer resiko tersebut dan mengumpulkan resiko (risk pooling) tersebut kepada usaha jasa asuransi yang bergerak di bidang asuransi lingkungan. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai premi, sehingga resiko kerugian secara moneter yang mungkin mereka alami akan lebih kecil.Konsep asuransi lingkungan ini pada dasarnya adalah untuk mendukung program pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri dengan cara menyediakan pendanaan melalui lembaga usaha moneter bukan bank (jasa asuransi), sehingga dapat mendukung usaha pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sejalan dengan prinsip pengansuransian, salah satu pelaksanaan asuransi lingkungan ini adalah dengan cara menerapkan konsep pemindahan resiko (risk transfer), dimana suatu usaha jasa asuransi menjamin beberapa atau semua resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu industri sesuai dengan premi yang dibayarkannya. Pada prakteknya dapat dianlogikan dengan asuransi kerugian, akan tetapi dalam hal ini yang diasuransikan adalah resiko tercemarnya atau rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri.Konsep asuransi lingkungan lain yang mungkin diterapkan adalah dengan cara menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi 19

suatu resiko, seperti misalnya: pencemaran yang sudah diketahui resikonya dan upaya pembersihannya dan pertangungjawabannya. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan resiko (risk funding). Cara ini memungkinkan jaminan pada industri untuk menangani resiko yang tidak dapat ditangani didalam program pemindahan resiko (risk transfer). Konsep yang kedua saat ini mulai banyak diterapkan oleh industri berskala besar, seperti industri pertambangan, minyak dan gas bumi.Asuransi Lingkungan adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung, yang berfungsi melakukan aktivitas jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan terhadap berbagai risiko lingkungan. Dalam hal ini, jasa asuransi lingkungan hidup dalam aktivitas fungsinya tersebut sebagai lembaga penghimpunan dan pendanaan siap untuk menunjang aktivitas pengelolaannya 37Peraturan Menteri (Permen) Nomor. 18 thn 2009 pasal 8 38yang menyebutkan diperlukannya Asuransi untuk Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industry sendiri maupun yang bukan dari kegiatan sendiri. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa asuransi lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat diterapkan untuk mendukung penerapan Prinsip Tanggung jawab Mutlak (strict liability) sehingga dapat menjamin terpenuhinya tanggung jawab pencemar/perusak lingkungan. Latar Belakang Penemuan Strict Liability bermula pada kasus Rylands vs. Fletcher (1868) di Inggris. Keputusan Court of Exchequer Chamber di Inggris menyatakan ” Kegiatan atau aktivitas yang mengandung bahaya atau resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain tidak memerlukan pembuktian, apakah seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut memenuhi unsur kesalahan. Dengan asuransi lingkungan akan dapat membantu pihak industri didalam menyediakan dana yang dapat digunakan segera untuk menghadapi risiko pencemaran atau perusakan lingkungan serta ganti rugi dari pihak atau masyarakat sekitar yang dicemari. Pada akhirnya konsep asuransi lingkungan ini akan membuka peluang usaha baru bagi pihak jasa asuransi. Konsep ini masih enggan diterapkan oleh pihak industri karena akibat dari suatu kerusakan lingkungan baru terlihat dalam waktu yang lama serta sulit untuk menyatakannya dalam parameter ekonomi. Sehingga banyak terjadi kesulitan dalam menentukan besar dan macam pengganti kerugian serta premi yang harus dibayar. 2. Tujuan dan Manfaat Asuransi Lingkungan 37

George Pigault, Impact to The Environment: Liability, Prevention, Insurance, New York, American Intewrnasional Group, 1994, hlm 13. 38 Peraturan Menteri (Permen) Nomor. 18 Tahun 2009 pasal 8.

20

Keuntungan menggunakan asuransi lingkungan ada berbagai macam. Diantaranya dikemukakan oleh TeguhSoedarsono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan Bapedal 1996, tujuan asuransi lingkungan adalah: 1. Perwujudan peran nyata lembaga jasa asuransi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Memberdayakan kemampuan masyarakat dalam penataan norma dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menyiapkan dana siap bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan utama dari konsep asuransi lingkungan adalah untuk menerapkan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkugan da membahayakan masyarakat terutama bagi yang bermukim di seputar kawasan industri. Selain itu juga untuk menyediakan pendanaan yang tepat untuk pengelolaan lingkungan hidup melalui sesuatu lembaga usaha yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan.Asuransi lingkungan adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung (insurer atau insurador), yang berfungsi melakukakan aktifitas jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan terhadap berbagai risiko lingkungan. Dalam hal ini jasa asuransi lingkungan hidup dalam aktivitas fungsinya tersebut berfungsi sebagai lembaga perhimpunan dan pendanaan siap untuk menunjang aktivitas pengelolaan lingkungan. Jelaslah bahwa lembaga asuransi lingkungan merupakan salah satu upaya pencadangan dana untuk menjamin biaya pemulihan lingkungan. Namun di samping hal tersebut asuransi lingkungan memberikan manfaat lain bagi lingkungan dunia usaha, seperti : pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Keuntungan dan manfaat bagi pelaku usaha. Dengan membayar premi dan/atau retribusi yang kecil dapat menyiapkan dana taktis untuk pertanggung jawaban risiko lingkungan. Membantu pihak pelaku usaha di dalam hal penyediaan dana yang dapat digunakan segera dalam menghadapi risiko pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam kaitan dengan adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak ke-3 dan pemulihan lingkungan. Mendapatkan bantuan teknis dan informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Membantu pihak pelaku usaha pada tahap awal di dalam hal teknis dan informasi dari perusahaan asuransi secara langsung maupun tidak akan membantu pihak pelaku usaha di dalam mengelola usahanya agar sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Sehingga dapat dihindari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses industrinya. Dalam hal ini pihak

21

asuransi akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengelolaan industri dan lingkungan yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari perusahaan asuransi. Mendapatkan analisis hasil monitoring dan laporan evaluasi kemungkinan terjadinya dampak lingkungan. Membantu para pelaku mendapatkan laporan secara teratur mengenai perkembangan dan evaluasi serta pemantauan hasil kegiatan pengelolaan dari pihak asuransi. Sehingga akan diketahui secara dini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses industrinya sehingga dapat dilakukan antisipasi atau perbaikan terhadap hal tersebut.Dapat membentuk kondisi ketenangan dan bekerja lebih konsentrasi dalam bidang produksi, pemasaran, dan pengembangan industri. Membantu para pelaku usaha dengan adanya pihak lain yaitu pihak asuransi yang turut serta membantu di dalam hal penyediaan dana dan memonitor proses industrinya akan meringankan beban pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada tugas pokoknya. Manfaat Asuransi bagi Masyarakat.39Manfaat apa yang sebenarnya dapat ditarik oleh kegiatan industri atas konsep asuransi lingkungan ini. Dengan mengeluarkan dana (premi) yang relatif kecil, akan memungkinkan bagi suatu industri untuk menangani pengelolaan maupun penanganan resiko kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dengan terkumpulnya dana bagi pengelolaan lingkungan pada suatu usaha jasa asuransi, akan memungkinkan suatu kelompok usaha atau industri tertentu membangun unit pengolahan limbah sehingga upaya pengelolaan limbahnya dapat lebih ditingkatkan. Dengan asuransi lingkungan akan dapat membantu pihak industri didalam menyediakan dana yang dapat digunakan segera untuk menghadapi resiko pencemaran atau kerusakan lingkungan serta tuntutan ganti rugi dari pihak atau masyarakat sekitar yang dicemari. Dan pada akhirnya konsep asuransi lingkungan ini akan membuka peluang usaha baru bagi pihak jasa asuransi. Membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pihak pelaku usaha melalui pihak asuransi telah mencadangkan dana untuk hal-hal tersebut sehingga pihak masyarakat akan mendapatkan kepastian biaya konpensasi dan dilakukannya pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar/rusak, hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

39

Herman, Robert I and BA Hedges, “Risk Management Concept and Applications”, Richard Irwin Homewood, 2001. Hal 22

22

Membantu pihak masyarakat di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan baru karena asuransi lingkungan merupakan jenis asuransi yang belum ada di Indonesia dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru akan mengurangi pengangguran dan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Terpeliharanya kondisi lingkungan, hal ini sangat penting dan tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat sekarang dan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Keuntungan dan Manfaat bagi LingkunganTerpeliharanya sumber daya alam, hal ini penting terutama dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terpeliharanya keseimbangan semua unsure lingkungan, seperti diketahui bahwa untuk tidak merubah ekosistem maka keseimbangan antara bumi, air, udara, flora, fauna dan manusia harus tetap terpelihara. Asuransi lingkungan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat untuk tetap dapat memperoleh manfaat ekologi dan ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di sekitarnya III. PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENECEMARAN LINGKUNGAN DI PT. INTI INDRAYON UTAMA A. Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan PT. Inti Indrayon Utama dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengeololaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, penfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penagakan hukum.40Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadai kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain.Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Lingkungan Hidup (UUPPLH), menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspel lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk

40

Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

23

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generaasi masa kini dan generasi masa depan41. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, an budaya serta pula dilakukan berdasarkan prinsip kehati – hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal an kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai kedaerah. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah salah satu perangkat preemetif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyususnan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup sadah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam serta pembangunan lain. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Dalam permasalahan PT. Inti Indrayon Utama telah dilakukan beberapa cara penyelesaiaan permasalahan. Namun sebelum mengurai penyelesaiaan permasalahan PT. Inti Indrayon Utama yang dihubungan dengan peraturan pengelolaan lingngkungan hidup yakni Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlebih dahulu mngkaji atau menganalisis keberadaan PT. Inti Indrayon Utama:42  Deontologi

41

Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 42 http://www.Unpad.ac.id/2013/12/Asuransi, Lingkungan Berperan Dalam Menjamin Lingkungan.

24

PT. Inti Indrayon Utama didirikan secara yuridis pada tahun 1983, Indrayon mendapat Hak Penguasaan Hutan Tanah Industri (HPHTI) seluas 269.000 keltar. Perusahaan menanami kembali hutan – hutan baru di areal yang tidak produktif, dan akan memperbaiki secara cepat keadaan lingkungan. Indrayon menikut sertakan masyarakat dan pengelolaan tanah industri dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Masyarakat menanam sendiri lahannya dengan pohon industri. Bibit, biaya pengolahan lahan, pemupukan dan perawatan sepenuhnya disediakan perusahaan. Para pekerja dilahan sendiri tetap mendapat upah.  Kaffah Peristiwa tragis pabrik Indrayon mempunyai dampak besar atas semua orang yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Sebelum pabrik dibangun disana, Sosor Ladang adalah desa kecil, tetapi kemudian berkembang menjadi kota mini. Pada maret 1999 perusahaan masih membayar gaji kepada karyawannya walaupun pabrik tidak beroperasi. Tanggung jawab dalam konteks ekonomi dalam bisnis adalah melestarikan lingkungan atau memamfaatkan sumber daya alam demikian rupa sehingga kualitaas lingkungan tidak dikurangi, tetapi bermutu sama seperti sebelumnya.  Strenght - Indrayon memeproleh Ijin Pemnafaatan Kayu (IPK) Pinus - Indrayon mendapat Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) - Ditanaminya kembali hutan – hutan baru diareal tidak produktif yang penuh semak belukar - Perusahaan mengikut serta masyarakat dalam pengembangantanaman Industri dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)  Weaknesses - Pencemaran Lingkungan - Kurangnya membuka lahan pabrik tidak dilakukan terlebih dahulu - Sebelum membuka lahan pabrik tidak dilakukan terlebih dahulu Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. - Tidak menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar lokasi pabrik dan pasokan bahan baku. - Tata kelola perusahaan yang buruk dalam mengelola hutan pinus disekitar danau toba yang menjadi sumber utama bahan baku kertas perusahaan,

25

sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu system tata air di sekitar danau toba.  Oportunities - Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat - Merobah desa kecil menjadi kota mini - Meningkatkan perekonomian masyarakat setempat - Meningkatkan penghasil pendapatan Pemda setempat  Threats - Jika pencemaran/polusi merugikan lingkungan, akan mengakibatkan pelanggaran semua kegiatan yang mengakibatkan polusi. - Masyarakat setempat yang tidak menerima keberadaan pabrik yang katanya menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan (hutan – hutan). Perlindungan negara terhadap warganya yang trdampak kerusakan lingkungan seakan tidak ada. Pada hal di Indonesia sudah menerbitakan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan itu kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada 2009 menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah langka pertama Indonesia menuangkan prinsip Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, Declaration of Human Environment, bahwa lingkungan hidup adalah hak asasi manusia sehingga harus dilundungi hukum secara mandiri. Pada amandamen Undang – Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan pula dalam pasal 28 H bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia serta hak konstitusional setiap warga Negara.43Sejauh ini ganti rugi kepada korban perusakan lingkungan direalisasikan disebutkan dalam pasal 1 (25) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa44“Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisahan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup” Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat beberapa Pasal yang menerangkan penyelesaiian pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:Pasal 87 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):45Ayat (1) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa 43

Pasal 28 Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1 angka (25) Undang – Undang Nomor 32. Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 45 Pasal 87 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 44

26

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.Ayat (2) “Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut”.Ayat (3) “Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan”. Ayat (4) “Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan”. Pasal 88: “Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.Penjelasan pasal 88: Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuaan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.Yang dimaksud“sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan perundang – undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dari paparan beberapa pasal diatas meskipun pengusaha dibebani dengan kewajiban seperti memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah, memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan menghilangkan penyebab pencemaran seperti tercantum pada pasal 87 ayat (1), sanksi ini masih macan ompong, dikarenakan masalah denda dan cara menghitung kerugian dan ganti rugi tidak dibahas dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan perdata untuk menentukan ganti rugi kepada korban praktis tidak ada.Dengan demikian bahwa issu lingkungan hidup dan juga undang – undang lingkungan hidup yang mengatur akan adanya tanggungjawab dari pengelola pabrik akan kerusakan lingkungan hidup yang akan diakibatkan oleh proses pabrik tentunya membuka peluang asuransi yang cukup besar. Industri asuransi sudah seyogyanya mulai melakukan persiapan dalam rangka mencoba menangani ataupun melakukan penelitian atas potensi bisnis asuransi yang timbul dari issu lingkungan tersebut.Dalam Industri Asuransi di Indonesia, jenis asuransi polusi (Pollution Liability Insurance) yang spesifik menutup risiko polusi, sampai dengan saat ini masih belum ada. Jenis asuransi polusi dapat dikelompokan dalam kelompok Liability Insurance. Liability Insurance adalahtanggungjawab 27

hukum (legal liability) daripada tergugat/defedent terhadap kerugian material (material damage) dan/atau luka badan (Bodily Injury) yang diderakibat kesemberonoan/negligance daripada tergugat dalam menjalankan usahnya atau hal – hal yang berkaitan dengan aktifitas sehari – hari46. Dengan demikian unsur pokok yang paling penting dalam Asuransi Tanggung Gugat adalah bahwa pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesembronoan/negligence, dimana negligance tersebut merupakan unsur pokok dalam tuntutan klaim. Selain itu, tergugat secara hukum harus mempunyai kewajiban (duty of care) kepada masyarakat atas dampak akibat usaha yang dikelolanya. Dengan melakukan pelanggaran (Breach of Duty Care), maka pengelola usaha tersebut bisa dikategorikan telah melakukan negligance dan secara hukum harus bertanggung jawab (legally liable) terhadap pihak yang dirugikan47. Apabila penggugat tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran (negligance), maka tuntutan klaim dengan sendirinya tidak berhasil.Apa yang diuaraikan diatas menyimpulkan bahwa potensi asuransi cukup besar tetapi kemampuan dari perusahaan asuransi di Indonesia untuk menangkap peluang tersebut dapat dikatakan belum optimal, karena itu masih diperlukan peran yang lebih aktif dari perusahaan asuransi di Indonesia untuk melakukan penelitian maupun pengembangan suatu produk asuransi lingkungan hidup ataupun diperlukan kajian – kajian dan kerjasama diantara perusahaan asuransi dalam rangka mendapatkan suatu keputusan yang saling menguntungkan antara dunia usaha/industri,pemerintah dengan dunia asuransi.Langkah lain yang perlu dipertimbangkan agar produk asuransi lingkungan ini dapat berjalan dengan baik apabila terjalin kerjasama yang baik antara pelaku dalam lingkungan hidup ini, yaitu 48: a. Pihak Industri Asuransi.Dengan adanya potensi yang besar merupakan suatu kesempatan yang baik bagi industri asuransi. Dunia asuransi harus lebih proaktif dan memberikan penjelasan yang lebih efektif dan berkesinambungan kepada dunia usaha dan Pemerintah akan manfaat asuransi tersebut. Dan selanjutnya mengingat risiko yang ditimbulkanya cukup besar diperlukan adanya suatu kerjasama anatara perusahaan asuransi atau dibentuk konsorsium sebagiamana telah dilakukan atas risiko – risiko tinggi di Indonesia yaitu atas asuransi pasar dan asuransi tanaman, sehingga akan lebih mudah untuk mempersiapkan hal – hal yang mencakup : 46

http://aapialang.co.id/blogs/strect-hability dan asuransi lingkungan, diakses pada tanggal 10 November 2013 47 Ibid. 48 http://www.unpad.ac.id/2013/11/asuransi lingkungan berperan dalam menjamin lingkungan

28

 Konstruksi polis.  Proposal form/SPPA.  Warranty dan Klausula.  Skedul Polis.  Perhitungan Tarip Premi yang adequate dengan risiko.  Treaty Reasurance yang tepat. b. Pihak Pemerintah.Pihak Pemerintah yang terlibat langsung dalam lingkungan ini adalah Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Instansi yang menangani AMDAL. Kesuksesan terlaksananya peluncuran asuransi lingkungan hidup sangat ditunjang oleh dukungan yang optimal daro Pemerintah. Pemerintah selama ini sudah menunjukkan dukungan yang cukup baik akan perlunya asuransi lingkungan hidup dan sudah beberapa kali dilakukan seminar terbatas. Langkah selanjutnya yang diperlukan darp Pemerintah adalah dukungan dalam hal pengawasan ataupun persyaratan/pengawasan yang ketat atasi dunia usaha dalam melaksanakan lingkungan hidup yang baik yang intinya adalah kewajiban dari dunia usaha untuk menutup asuransi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu peraturan Pemerintah yang menikat. c. Pengelola Pabrik. Adalah perlu ditanamkan kepada dunia usaha akan semakin perlunya adanya asuransi sebagai tindak lanjut dari pemahaman yang baik dari dunia usaha atas risk management. Langkah selanjutnya yang dilakukan dunia asuransi adalah keterbukaan dan manajemen yang baik dari dunia usaha. Dalam hal ini dunia usaha dapat memberikan informasi yang seluas – luasnya akan data maupun keterangan yang diperlukan oleh dunia asuransi, dan dunia usaha betul – betul menunjukan itikat yang baik dalam mengelola risiko lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya dunia usaha juga harus semakin menyadari bahwa industri yang dapat berkembang dimasa mendatang adalah industri yang betul – betul memperhatikan aspek lingkungan hidup.Dari paparan diatas asuransi lingkungan sebagai salah satu upaya penanggulangan yang tepat untuk pencemaran lingkungan yang terjadi di PT. Inti Indrayon Utama, sebagaiman telah diatur dalam Undang – Undang Noor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang diatur dalam Pasal 42 dan 43.Pasal 42 (1) : Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.Pasal 42 (2) : Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 29

2. Pendanaan lingkungan hidup; dan 3. Insentif dan/atau disinsentif. Pasal 43 ayat (3) : Insentif dan /atau disinsentif sebagiama dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain : a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup; g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Penerapan Hukum Asuransi Lingkungan di PT. Inti Indrayon Utama Resiko lingkungan yang terjadi akibat kegiatan PT. Inti Iindrayon Utama yang diakibatkan oleh perusahaan ini terhadap warga sekitar dapat dilakukan dengan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan melalui penerapan asuransi lingkungan. Asuransi Lingkungan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat untuk tetap dapat memperoleh manfaat ekologi dan ekonomi dari sumberdaya alam dan lingkungan yang terdapat disekitarnya. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses dan prosedur asuransi lingkungan sumberdaya alam di Indonesia dapat diterapkan, yaitu49: a. Perlu adanya sumber data dan informasi yang akurat terkait dengan keberadaan sumberdaya alam yang akan diansuransukan. b. Perlu menentukan pendekatan penilaiian ekonomi-ekologi yang tepat dan baku serta sesuai dengan sifat dan karakteristik sumberdaya. c. Perlu nelakukan valuasi ekonomi sumberdaya. d. Perlu dikaji sistem kelembagaan dan prosedur klaim asuransi lingkungan, dan e. Perludisiapkan payung hukum dan perundangan yang adil dan tegas. Keuntungan menggunakan asuransi lingkungan ada berbagai macam. Diantaranya dikemukakan oleh Tegoh Soedarsono, selaku Kepala Pusat Pengembambangan Informasi dan Penataan Lingkungan Bapedal 1996, tujuan asuransi lingkungan adalah :

49

http://eprints.undip.ac.id/2013/12, analisis dimensi sengketa dan dinamika serta identitas Strategipenyelesaian kasus PT. Inti Indrayon Utama.

30

1. Perwujudan peran nyata lembaga jasa asuransi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Memberdayakan kemampuan masyarakat dalam penataan norma dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pencegahan dan proteksi bertujuan untuk memperkecil kerugian (loss) yang terjadi. Preventive dan protective efforts kita bagi dalam tipe – tipe pencegahan berikut 50: 1. Truly Preventive. Pencegahan disini bertujuan mengeliminasi sebab – sebab yang bisa menimbulkan kerugian (cause of loss), misalnya pada “Help Insrunce” untuk usaha mengurangi risiko (sakit), biasa dilakukan dengan mendirikan poliklinik – poliklinik dan rumah sakit. 2. Protective. Tujuanya adalah untuk melindungi barang – barang atau orang yang akan dirugikan (the purpose of which is to protect thing or person subject to damage). Tujuan utama dari konsep asuransi lingkungan adalah untuk menerapkan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat terutama bagi yang bermukim di seputar kawasan industri. Selain itu juga untuk menyediakan pendanaan yang tepat untuk pengelolaan lingkungan hidup melalui sesuatu lembaga usaha yang efektif dan efesien dalam pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan.Asuransi lingkungan adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung (insurer atau insurador), yang berfungsi melakukan aktifitas jasa peralihan jaminan pemenuhan pertanggungan terhadap berbagai resiko lingkungan. Dalam hal ini jasa asuransi lingkungan hidup dalam aktivitas fungsinya tersebut berfungsi sebagai lembaga perhimpunan dan pendanaan siap untuk menunjang aktifitas pengelolaan lingkungan.Jelaslah bahwa lembaga asuransi lingkungan merupakan salah satu upaya pencadangan dana untuk menjamin biaya pemulihan lingkungan. Namun di samping hal tersebut asuransi lingkungan memberikan manfaat lain bagi lingkungan dunia usaha, seperti : pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.Keuntungan dan manfaat bagi pelaku usaha : a. Dengan membayar premi dan/atau retribusu yang kecil dapat menyiapkan dana taktis untuk pertanggung jawaban risiko lingkungan. Membantu pihak pelaku usaha di dalam hal penyediaan dana yang dapat digunakan segera dalam menghadapi risiko pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang

50

Ibid

31

mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam kaitan dengan adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak ke-3 dan pemulihan lingkungan. b. Mendapatkan bantuan teknis dan informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Membantu pihak pelaku usaha pada tahap awal di dalam hal teknis dan informasi dari perusahaan asuransi secara langsung maupun tidak akan membantu pihak pelaku usaha di dalam mengelola usahanya agar sesuai dengan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh proses industrinya. Dalam hal ini pihak asuransi akan dibantu oleh tenaga ahli dibidang pengelolaan industri dan lingkungan yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari perusahaan asuransi. c. Mendapatkan analisis hasil monitoring dan laporan evaluasi kemungkinan terjadinya dampak lingkungan. Membantu para pelaku mendapatkan laporan secara teratur mengenai perkembangan dan evaluasi serta pemantauan hasil kegiatan pengelolaan dari pihak asuransi. Sehingga akan diketahui secara dini apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan di dalam proses industrinya sehingga dapat dilakukan antisipasi atau perbaikan terhadap hal tersebut. d. Dapat membentuk kondisi ketenangan dan bekerja lebih konsentrasi dalam bidang produksi, pemasaran, dan pengembangan industri. Membantu para pelaku usaha dengan adanya pihak lain yaitu pihak asuransi yang turut serta membantu di dalam hal penyediaan dana dan memonitor proses industrinya akan meringankan beban pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada tugas pokoknya.Kita sadari bersama bahwa masalah pencemaran terus bertambah serius di masa mendatang, dimana diperlukanya adanya upaya – upaya untuk mencegah atau meminimalis dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Strategi pembangunan yang berkonsentraaasi disektor industri seperti apa yang saat ini diterapkan oleh pemerintah, perlu didukung oleh perangkat kebijakan lingkungan yang memadai sehingga tidak akan menimbulkan biaya tinggi terhadap kelanjutan pertumbuhan ekonomi maupun sosial di Indonesia. Salah satu cara untuk dapat terus mendukung strategi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan menerapkan konsep Asuransi Lingkungan.Asuransi lingkungan pada prinsipnya sama dengan asuransi umum, yaitu suatu pengalihan resiko dari seseorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Asuransi ini akan dapat berjalan apabila badan usaha yang potensial mengalami resiko mencemari lingkungan mau mentransfer resiko tersebut dan mengumpulkan resiko (risk pooling) tersebut kepada usaha jasa asuransi yang bergerak di bidang asuransi lingkungan. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai 32

premi, sehingga resiko kerugian secara moneter yang mungkin mereka alamai akan lebih kecil. Konsep asuransi lingkungan ini pada dasarnya adalah untuk mendukung program pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri dengan cara menyediakan pendanaan melalui lembaga usaha moneter bukan bank (jasa asuransi), sehingga dapat mendukung usaha pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna.Sejalan dengan prinsip pengansuransial, salah satu pelaksanaan asuransi lingkungan ini adalah dengan cara menerapkan konsep pemindahan resiko (risk transfer), dimana suatu usaha jasa asuransi menjamin beberapa atau semua resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu industri sesuai dengan premi yang dibayarkan. Pada prakteknya dapat dianalogikan dengan asuransi kerugian, akan tetapi dalam hal ini yang diasuransikan adalah resiko tercemarnya atau rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri.Konsep asuransi lingkungan lain yang mungkin diterapkan adalah dengan cara menyisihlan dana sebagai simpanan apabila terjadi resiko, seperti misalnya : pencemaran yang sudah diketahui resikonya dan upaya pembersihanya dan pertanggungjawabannya. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan rsiko. (risk funding). Cara ini memungkinkan jaminan pada industri untuk menangani resiko yang tidak dapat ditangani didalam program pemindahan resiko (risk transfer). Konsep yang kedua saat ini mulai banyak diterapkan oleh industri berskala besar, seperti industri pertambangan, minyak dan gas bumi. Manfaat yang dapat ditarik oleh kegiatan industri atas konsep asuransi lingkungan ini adalah dengan mengeluarkan dana (premi) yang relatif kecil, akan memungkinkan bagi suatu industri untuk menangani pegelolaan maupun penanganan resiko kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dengan terkumpulnya dana bagi pengelolaan lingkungan pada suatu usaha jasa asuransi, akan memungkinkan suatu kelompok usaha atau industri tertentu membangun unit pengelolaan limbah sehingga upaya pengelolaan limbahnya dapat lebih ditingkatkan. Dengan asuransi lingkungan akan dapat membantu pihak PT. Inti Indrayon utama didalam menyediakan dana yang dapat digunakan segera untuk menghadapi resiko pencemaran atau kerusakan lingkungan serta tuntutan ganti rugi dari pihak atau masyarakat sekitar yang dicemari. Dan pada akhirnya konsep asuransi lingkungan ini akan membuka peluang usaha baru bagi pihak jasa asuransi. IV. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penanggulanagan dampak penecamaran lingkungan di PT. Inti Indrayon Utama secara garis besar sudah dijelaskan dalam undang – undang nomor 33

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin, ini dikarenakan pengaturan tentang penanggulangan pencemaran lingkungan tidak secara spesifik dijelaskan dalam undang – undang tersebut, oleh sebab itu salah atu solusi yang harus diterpakan adalah pengaturan khusus tentang penanggulangan pencemaran lingkungan yaitu dengan cara asuransi lingkungan. Namun PT . Inti Indrayon Utama belum menerapkan asuransi lingkungan sebagai penanggulangan dalam pencegahan pencemaran lingkungan sesauai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 43. 2. Penerapan asuransu lingkungan adalah so;usi penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maka akan menjadi konsep yang apabila diterapkan maka program pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dapat merussak lingkungan dan membahayakan masyarakat terutama bagi yang bermukim diseputar industri bisa teratsi, dapat pula membantu para pelaku usaha dengan adanya pihak lain, yaitu pihak asuransi yang turut serta membantu di dalam hal penyediaan dana dan memonitor proses industrinya akan meringankan beban pelaku usaha. B. SARAN 1. Dengan semakin banyaknya tuntutan penutupan kegiatan industri karena pencemaran lingkungan, penerapan konsep asuransi lingkungan sebaiknya diatur secara khusus, sehingga pencemaran lingkungan hidup dapat dipecahkan. 2. Mensosialisasikan asuransi lingkungan pada seluruh lapisan, yaitu pihak asuransi, serta pelaku usaha dan anggota masyarakat. Sehingga para pihak tersebut dapat mengetahui secara mendalam mengenai kegunaan dan pentingnya asuransi lingkungan. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, Hak Asasi Asasi Lingkungan Hidup PembangunanBerkesinambungan, Garuda Nusantara, Jakarta, 1990. Agus Prawato, Hukum Asuransi Indonesia, Djaya Pirusa, Jakarta, 1982 A. Hasyim Ali, Agus Subekti, Kamus Asuransi, Wardaka, Jakarta, 2002.

34

dan

Brantyo Djohan Putro, Manajemen Resiko Koprporat Terintetegrasi, PPM, Jakarta, 2004. C. Artur Wiliam and Richhard M. Hans, “Risk Management and Insurance, Mc Graw Hill Book Company, 2003. Dahlan Sianat, Manajemen Lembaga Keunagan, Intermedia, Jakarta, 1990. Djoko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan, Rieke Cipta, Jakarta, 1991. Sentosa Sembiring, “ Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peratiran Undang – Undang, Nuansa Alia, Bandung, 2006. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pertanggungan Wajib/Sosial, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980. Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1982. E. Suprihantono Atmojo, Menyinegrikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Berwawasan Lingkungan, Yogyakarta, 2005. George Pigualt, Impct to the Environment;Liability, Prevetion, Insurance, New York American Internasional Group, 1994. Herman Darmawi, Manajemen Resiko, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Herman, Robert and BA Hedges, Risk Management Concept and Application, Richard Irwin Homewood, 2001. Husein Umar, Manajemen Resiko Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2004. JA Asmila, Sampai Dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Majalah Dialog. No. 068/1981. Koesnadi Hardjosoematri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 2006. Man Suparman Sastrawihardjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 2003. Mas Ahmad Santosa, Aktualisasi Prinsip – Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem Praktek Hukum Nasioanal, Jurnal Hukum Tahun III No.I, Jakarta, 1996. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I, Bina Cipta, Bandung, 1982.

35

M’itchell, Bruce, B,Setiawan, Dwita Hadi Rhami, Pengelolaan sumberdaya Lingkungan, Gadja Mada University, Yogyakarta, 2003. Otto Sumarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Njambatan, Jakarta, 1982. Rangkuti dan Siti Sundari , Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. Robert I.Mahr DAN Emerson Cammack, Principle of Insurance, Homewoods, Richard, 1980. Ronny Kountor, Manajemen Resiko Operasional, PPM, Jakarta, 2004. SR Diacon, Succes In Insurance, London, 1994. Sri Redjeli Hertina, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cipta Grafika, Jakarta, 1950. Sudarmadjo, Pembangunan Berkelnjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi daerah, Yogyakarta, 2010. Surya T. Djaja Diningrat, Industialisasi dan Lingkungan Hidup, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1996. Zulfikar Pratono, Konsep Prosedur dan Format Penerapan Jasa Asuransi Dalam Pengelolaan dan Penataan Lingkungan, Jakarta, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. KUHPerdata KUHDagang Peraturan Mentri Nomor 18 Tahun 2009 AMDAL

36

MAKALAH

Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Lingkungan Hidup, Jakarta, 2006 Hhtt://asuransilimbah.blogspot.com http://gurungeblog.wordpress.com http://mutiarayanti.blogspot.com http://makalah.susanto.pdf. http://manifetstmaya.blogspot.com Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. http://iatpi.org/isi.php=arikel. http://eprintis.undip.ac.id: Sejarah PT. Inti Indrayon Utama http://www.unpad.ac.id Lingkungan

:Asuransi

Lingkungan

37

Berperan

Dalam

Menjamin