TESIS PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TIMOR LESTE
OLEH: ZERALDINO BIANCO, S.H. NIM. 031414153089
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016
1
LEMBAR PENGESAHAN TESIS TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL,........../.........../2016
2
Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada Tanggal 18 Mei 2016
PANITIA PENGUJI TESIS:
Ketua
: Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Anggota
: 1. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. 2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. 3. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
3
ABSTRAK Perizinan sebagai instrumen pencegahan dan pencemaran lingkungan Pengaturan perizinan dalam upaya pencegahan dan pengedalian pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan dalam menentukan arah pembangunan lingkungan hidup. Tujuan perizinan adalah sebagai sarana untuk mencegah terjadinya bahaya bagi lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga dalam ketertiban pengelolaan sumber daya alam, dapat terwujud dan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup terhadap kegiatan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perizinan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan hukum positif yang mengatur dengan peraturan perundangundangan serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara yuridis formal dalam penerbitan Izin usaha lingkungan merupakan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, dengan fungsi usaha izin lingkungan untuk mengendalikan usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena, tidak memiliki izin lingkungan, tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional dan tidak menaati kewajiban dan atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan. Sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunya sifat artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.
Kata kunci : Perizinan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Administrasi. 4
ABSTRACT Licensing as an instrument of environmental pollution prevention and licensing arrangements in preventing and pengedalian environmental pollution can basically apply the thinking to every element of society in determining a policy in determining the direction of environmental development. The purpose of licensing is a means to prevent danger to the environment and damage to the environment, so in order management of natural resources, can be realized and integrated effort to preserve environmental functions include planning policy, exploitation, development, maintenance, restoration, monitoring, and environmental control to community activities. Licensing legal protection against environmental management is a positive law governing the legislation and norms of life that exists in the community either vertically or horizontally. Policies that shaped permission must reflect a policy that corresponds to prikehidupan and comfort of all of society, environmental laws serve as guidelines in the framework of environmental protection and management. Law enforcement is the process of doing an effort for the establishment or the functioning of legal norms significantly as a code of conduct in traffic or legal relations in the society and state. Are nominally in the issuance of a business license environment to prevent pollution to the environment. in the framework of environmental protection and management as a prerequisite for obtaining a business license or activities with business functions for controlling environmental permits businesses or activities that have an impact on the environment. Violation of the environmental permit is an offense committed by any person because, do not have the environmental permit, do not have the environmental documents, do not comply with the provisions required under the environmental permit, including not applying for permission protection and environmental management in the operational phase and do not obey the obligations and or order as stated in the environmental permit. Sanctions administration intended to act offense was stopped, so that the administrative sanction is an instrument of juridical preventive and repressive non-judicial to end or stop the infringement provisions contained in terms of protection and management of the environment, in addition to repressive, administrative sanction will also have properties means to restore the original state, therefore the utilization of the administrative sanctions in environmental enforcement are essential to the restoration of the environment damaged or contaminated. Keywords: Licensing, Enforcement and Sanctions Administration.
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menuntun dan menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan baik, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selesainya penyusunan Tesis ini sudah tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan rasa hormat dan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Bapak Rektor Universitas Airlangga 2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. (sebagai Dosen pembimbing utama dalam penyusunan tesis ini) 4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.H. (sebagai Dosen pembimbing kedua dalam penyusunan tesis ini). 5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum, yang telah membekali ilmu serta memberikan motivasi selama duduk di bangku Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya, hingga terselesainya study. 6. Seluruh karyawan Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 7. Terima kasih juga kepada teman-teman senasib dan seperjuangan. 8. Tak
terlupakan
ucapan
terima
kasih
kepada
terCinta………….. Roslina L.Wuda, S.E.,M.M.
6
IsteriKu
yang
Anak-anakku yang tersayang dan terkasih……………………………………... 1. Emalia Tovia Bianco, 2. Paradela Mona Lopes, 3. Taneval Marcho Lopes dan 4. Sabina Santa Lopes Demikian prakata dari penulis, dan berharap penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memahaminya.
Surabaya, 18 Mei 2016 Penulis
Zeraldino Bianco, S.H.
7
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Perusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3014)
8
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIMOR LESTE
Undang-Undang Dasar Republica Democratica de Timor Leste Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Timor Leste ETTA Pedoman Garis Nomor 5 Tahun 2000 satuan Perlindungan Lingkungan Hidup Timor Leste Untaet Regulasi Nomor 19 Tahun 2000, Timor Leste, mengenai tempat yang Terlindung Lingkungan Hidup Decretu Lei Nomor 5 Tahun 2011 Licensiamento Ambiental Timor Leste dan (Undang-Undang Perizinan Tentang Lingkungan Hidup di Timor Leste) Decretu Lei Nomor 26 Tahun 2012 Lei Baze Ambiantal Timor Leste (Undang-Undang pokok tentang lingkungan hidup di Timor Leste)
9
atau
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..............................................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ..ii ABSTRAK ……………………………………………………………………....iii KATA PENGANTAR…………………………………………………………... v DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA...…..vii DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIMOR LESTE...viii DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 1.1. Latar Belakang Masalah .................................................................................1 1.2. Rumusan Masalah ...........................................................................................13 1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................................13 1.4. Manfaat Penelitian ..........................................................................................13 1.5. Metode Penelitian............................................................................................14 1.5.1.Pendekatan Masalah ................................................................................14 1.5.2. Sumber Bahan Hukum ...........................................................................14 1.6. Kerangka Teori................................................................................................15 1.6.1. Pengaturan Perizinan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup………………………………………………………….15 1.7. Sistematika Penulisan .....................................................................................19 BAB II FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ..........................................................................................................20 2.1. Fungsi Izin dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..........20 2.2. Jenis Izin Lingkungan Hidup .........................................................................23 2.3. Hubungan Izin dengan Baku Mutu Lingkungan………………………….....25 2.4. Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup ......................32
10
BAB III PERBANDINGAN SISTEM PERIZINAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ..............................................46 3.1. Sistem Perizinan
Lingkungan Hidup di Indonesia ....................................46
a. Pelaksanaan Izin Lingkungan………………………………………………47 b. Sistem terpadu dalam bidang lingkungan hidup…………………...………49 3.2. Sistem Perizinan Lingkungan Hidup di Timor Leste..................................... 53 a. Pelaksanaan izin lingkungan……………………………………………....58 b. Pelaksanaan penegakan hokum………………..………….……………… 59 BAB IV PENUTUP .............................................................................................64 4.1. KESIMPULAN .............................................................................................64 4.2. SARAN ..........................................................................................................65 DAFTAR BACAAN .............................................................................................66
11
