PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT

TESIS

OLEH

VICTORIANUS M.H. R.ANDA PUANG 047011071 / MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006

Victorianus M.H. Randa Puang : Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit, 2006

USU Repository © 2007

Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit Tesis Victorianus M.H. Randa Puang Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan 2006 Abstrak Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yakni adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator-indikator yang dapat menjadi pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana inilah, akhirnya membuka ruang perbedaan yang lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan, bagaimana sebenarnya sistem pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan itu. Dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan asas pembuktian sederhana dalam praktik Peradilan Niaga, mengetahui kendala atau hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Niaga dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Sesuai dengan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan - baik Perpustakaan di USU maupun Perpustakaan di Pengadilan Niaga - yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada dan dibantu dengan data-data lapangan yang didapat dari dokumen-dokumen yang berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan mempergunakan pedoman wawancara langsung ataupun dengan sistem pemakaian

1

Mahasiswa Magister Kenotariatan USU Medan Staf Pengajar Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana USU Medan 2Staf Pengajar Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana USU Medan 2 Staf Pengajar Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana USU Medan 2



daftar pertanyaan atau kuesioner dengan narasumber yang berkompeten dan dapat dipercaya. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus-kasus permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut. Dalam suatu kasus, Pengadilan Niaga memberikan putusan bahwa “sudah terbukti secara sederhana”, tetapi setelah dilimpahkan ke Mahkamah Agung ternyata “dibatalkan” dan dinyatakan bahwa “tidak terbukti secara sederhana”. Atau sebaliknya, kadang di Pengadilan tingkat pertama suatu fakta atau keadaan adanya utang “tidak terbukti secara sederhana”, namun di tingkat Mahkamah Agung dinyatakan “sudah terbukti secara sederhana”. Disamping itu variasi pendapat antara majelis hakim mencapai tingkat yang luar biasa. Hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga adalah adanya perbedaan cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga -baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya - dalam memeriksa kasus-kasus permohonan kepailitan. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya kesamaan Majelis Hakim dalam mengartikan sesuatu, misalnya pengertian utang, pengertian utang jatuh waktu dan pengertian Kreditor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit selama ini, pada dasarnya Pengadilan Niaga memanggil Saksi Ahli. Yang dimaksud dengan saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Tujuan pengangkatan seorang ahli tidak lain adalah untuk menghindari Hakim salah atau keliru dalam mengambil kesimpulan yang benar dan adil. Disarankan agar para majelis hakim mempunyai satu pandangan, pengertian dan persepsi yang sama dalam memutuskan perkara yang sama, agar Pemerintah menambah jumlah hakim Pengadilan Niaga dan membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup serta terus menerus memberikan sosialisasi kepada para Hakim tentang cara mengatasi hambatan yang ada.

Kata Kunci:

Pembuktian Sederhana Penjatuhan Putusan Pailit



Application of Simple Verification Principle in Judgment of Bankruptcy Thesis Victorianus M.H. Randa Puang North Sumatera University Postgraduate School Magister of Law 2006 Abstract The simple verification is often called succinct. This has been regulated in the Law on Bankruptcy and deferral of Debt Repayment stating, that the application of bankruptcy statement should be agreed if there is a fact or a simple vericable situation, i.e., there is a fact of two or more creditors and due debt but unpaid. But it is unfortunate, that the Law on Bankruptcy and Deferral of Debt Repayment does not present the detailed explanation of how the simple verification is implemented in checking for bankruptcy application. The lack of clear definition or appropriate indicators for use to be guidence of what the simple verification is, has opened the wide gap of difference among judges in interpreting the meaning of simple verification to complete the application for bankruptcy. Thus in this case there is a problem, i.e., what is the appropriate system of simple verification in the matter of bankruptcy. To answer the question, thus the objective of this research will be to know the application of simple verification principle in practice of commercial court, to know both obstacles and hindrances encountered by commercial court in applying the simple verification principle in matter of bankruptcy and to know the measures taken by commercial court to solve both obstacles and hindrances in application of simple verification principle in matter of bankruptcy. According to the defined problem, the research done is analytical descriptive study by using normative and yuridical approach as method. The secondary data is gained through document study on library materials either library of North Sumatera University or library in Commercial Court - in the form of literatures and documents supported by field data gained from documents in the form of judgements of Commercial Court in Medan by using a direct interview as guidance or distributing the questionnaire to competent and trustable respondents. From the research made, it indicates that there is inconsystency between judgment of Commercial Court judge and High Court Judge in checking the application for bakruptcy, particularly in interpreting the simple (succinct) verification principle. In one case, the Commercial Court make a judgment that “has been verified simply”, but after being delegated to High Court in fact “it is cancelled” and stated that “it is not verified simply”. Or in contrast, sometimes in the Court level I there is a fact or situation that

1

Student of Magister Program of Notariate North Sumatera University Teaching Staff of Magister Program of Notariate Sumatera University 2 Teaching Staff of Magister Program of Notariate Sumatera University 2 Teaching Staff of Magister Program of Notariate Sumatera University 2



there is a debt “being not verified simply”, however in High Court it is said “has been verified simply”. In addition the variation of opinion among judges has achieved the extraordinary level. The most common obstacle or hindrances encountered in application of simple verification principle in Commercial Court is the difference in perspective resulting in the difference in judgement of Commercial Court judges - either in the same level or a level upper - in checking the application for a bankruptcy. The difference is largely due to the lack of uniformity in judges to define something, for example the definition of debt, due debt and creditor. The measure taken by Commercial Court in overcoming both obstacles and hindrance in applying the simple verification principle in judgment of bankruptcy so far, is that the Commercial Court calls the expert witness. The expert witness is someone with special knowledge in certain discipline. The goal of assigning an expert witness is merely to prevent the fault or mistakes of Judges from occuring in taking the appropriate and equal conclusion. It is suggested that Judges should assume the same (one) perspective, definition and perception in judging the same matter, government should add number of judges in Commercial Court and provide them with sufficient knowledges regularly by realizing the socialization to Judges of how to overcome the existing obstacles and hindrances.

Keywords:

Simple Verification Judging Bankruptcy



PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT

Recommend Documents