PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

322 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI Lailatul Mustaqimah Univesitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan Email : [email protected]

Abstrak Permasalahan di bidang Teknologi Informasi semakin berkembang dan tanpa batas, kejahatan bisa di lakukan oleh warga Negara Asing yang berada di luar Negeri dan merugikan di wilayah Negara Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan yang berstatus warga Negara Asing tersebut. Dan asas hukum pidana yang mengatur adalah asas Nasionalitas Pasif. Tujuan diadakannya penelitian ini guna mengkaji alasan terjadinya perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE serta penerapan asas ini terhadap kejahatan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh mana peraturan yang ada mengatur tentang masalah yang diteliti. Dengan pendekatan Asas- asas, Pendekatan PerUndang-Undangan, dan Pendekatan Konsep yakni doktrin atau pendapat para ahli yang bertujuan untuk melihat hukum positif yang berlaku, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa alasan perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE adalah sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan ini dengan adanya UndangUndang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di terapkan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi yang Locus delicti nya diluar wilayah Indonesia, dan berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi yang terjadi diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparatur penegak hukum Republik Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan,dan kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing karena yang diserang adalah kepentingan Indonesia. Konsekuensi hukum berdasarkan perluasan Asas ini adalah dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi namun penegakan hukum di bidang ini masih memerlukan sarana yang lain untuk dapat tegakkan aturan tersebut khususnya apabila melibatkan Warga Negara lain, sarana tersebut seperti Perjanjian kerjasama penanganan Perkara Pidana atau Perjanjian Ekstradisi. Kata kunci : Asas Nasionalitas Pasif, Tindak Pidana, Teknologi Informasi

Abstract Problems in Information Technology is a growing and without limit , the crime can be committed by foreign nationals residing outside the State and the harm in the territory of Indonesia , with the existence of Act Nomor 11 of 2008 is expected to ensnare offenders with the status of citizens foreign . And the principle of criminal law is the principle that governs Passive Nationalities . The objective of this study to assess the reasons for the expansion of Nationalities Passive principle in Article 37 of Law ITE and the application of this principle against crime information technology. The method used is a normative study, in which the study was conducted with an inventory of the legislation in force and the extent to which the existing rules governing the matter being investigated. With the approach of principles, approaches Legislation, and approach the concept of doctrine or opinion of experts that aims to see the positive law applicable, so that it can provide answers to the problems in this study. Based on the results of the study concluded that the reason for the expansion of Nationalities Passive principle in Article 37 of Law ITE is a basic reference in addressing this issue with the Law Nomor11 of 2008 on Information and Electronic Transactions can be applied against Crime in the field of Information Technology Locus delicti her outside the territory of

Lailatul Mustaqimah : Penerapan Asas Nasional Pasif……323

Indonesia, and other competent Indonesian Police investigate criminal case in the field of Information Technology that occurred outside the territory of Indonesia or other competent law enforcement agencies the Republic of Indonesia such as the police, prosecutors, and judges in the completion of this criminal act even if the perpetrator was in the Foreign and Foreigners because the attack was the interest of Indonesia. The legal consequences of this principle is based on the expansion in crime in the area of Information Technology, but law enforcement in this area still requires other means to enforce these rules, especially if it involves any other citizen, the means of such cooperation agreement or handling Criminal Extradition Treaty. Key words : Nationality principle Passive, Crime, Information of Technology

sistem

PENDAHULUAN Perkembangan

sebagai sasarannya, misalnya denial of service

pemanfaatan Internet tak hanya membawa

attack (DoS), defacing, cracking maupun

dampak positif bagi para penggunanya, tetapi

phreaking.

juga dampak negatif bila para pengguna tidak

umum dari kejahatan teknologi informasi di

berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi

atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi alat

ini. Seperti maraknya situs porno yang dapat

atau pun objek dari kejahatan ini adalah

merusak mental generasi penerus bangsa,

komputer. Dalam hal ini komputer diartikan

pencurian kartu kredit atau yang biasa disebut

secara luas, yaitu yang terhubung dengan

dengan istilah carding, hacking terhadap

saluran internet, sebatas menggunakan LAN

beberapa situs, pencurian data orang lain,

(Local Area Network), atau yang sama sekali

penyebaran virus yang dapat mengganggu

tidak tidak terhubung dengan jaringan internet

sistem

atau pun LAN.

komputer,

pesat

informasi

dalam

kerja

yang

dan fasilitas teknologi

dan

lain-lain.

Kejahatan semacam inilah yang dikenal dengan istilah Cybercrime.

Mengacu

pada

penggolongan

Cyber crime tidak mengenal batasan dan dapat dilakukan negara mana pun dan

Secara garis besar, kejahatan yang

dapat menyerang negara mana pun juga.

berkaitan dengan teknologi informasi dapat

Itulah sebabnya cyber crime digolongkan

dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama,

sebagai

kejahatan

teknologi

merupakan salah satu kejahatan yang sangat

informasi, misalnya penipuan kartu kredit,

meresahkan masyarakat dunia. Berkenaan

penipuan bursa efek, penipuan perbankan,

dengan penentuan yurisdiksi, dalam hukum

pornografi anak, perdagangan narkoba, serta

internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu

terorisme. Kedua, kejahatan yang menjadikan

yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang

yang

difasilitasi

kejahatan

transnasional,

serta


(the jurisdiction to prescribe), yurisdiksi

Jurisdiction, yaitu asas yang menentukan

untuk penegakan hukum (the jurisdiction to

bahwa setiap negara berhak untuk menangkap

enforce), dan yurisdiksi untuk menuntu (the

dan menghukum para pelaku pembajakan.

jurisdiction to adjudicate). Dalam konteks

Asas

kajian ini, pengertian yurisdiksi merujuk

mencakaup pula kejahatan inti (core crime),

kepada yurisdiksi penegakan hukum. Dalam

misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan.1

kajian yurisdiksi tersebut, untuk menentukan

ini

kemudian

Selanjutnya

diperluas

Darrel

C.

sehingga

Menthe

hukum yang berlaku ada beberapa asas yang

mengemukakan, ada beberapa teori yang

biasa digunakan sebagai berikut: a) Subjective

dapat menjelaskan tentang yurisdiksi hukum

Territorality, yaitu asas yang menentukan

yang berlaku dalam cyberspace, yaitu: 2 a) The

berlakunya hukum ditentukan berdasarkan

theory of the uploader and the downloader.

tempat perbuatan tersebut dilakukan; b)

Berdasarkan teori ini pengertian uploader

Objective Territorality, yaitu asas perluasan

adalah pihak yang meng-unggah (upload)

dari

informasi ke dalam suatu lokasi dalam

asas

Subjective

Territorality

yang

menentukan bahwa hukum yang berlaku

cyberspace,

adalah hukum dimana akibat utama perbuatan

pihak

itu terjadi dan memberikan dampak yang

informasi dari internet. Suatu negara dapat

merugikan bagi negara yang bersangkutan; c)

melarang suatu kegiatan

Passive Nationality, yaitu asas yurisdiksi

downloading yang diperkirakan bertentangan

berdasarkan kewarganegaraan korban. Asas

dengan kepentingan Negara; b) The law of the

ini jarang digunakan karena antara lain hukum

server. Pendekatan lain yang dapat digunakan

warga negara asing dianggap tidak memadai

adalah kedudukan atau lokasi server

untuk melindungi warga negara asing; d)

webpage, yaitu dimana mereka dicatat sebagai

Protective,

yang

data elektronik. Menurut teori ini sebuah

hukum

webpage yang berlokasi si server pada

didasarkan atas keinginan negara untuk

Universitas Stanford (misalnya) harus tunduk

melindungi kepentingan negara dari kejahatan

pada hakim california. Namun teori ini akan

menentukan

yaitu

asas

bahwa

yurisdiksi

berlakunya

yang

sedangkan

downloader.adalah

mengakses

(meng-unduh)

uploading dan

dari

yang dilakukan diluar wilayahnya. Asas ini pada umumnya digunakan apabila korban adalah

negara

atau

pemerintah;

e)

Universality, disebut juga Universal Interest

1

Widodo. 2013. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime law. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 40 2 Darrel C. Menthe. Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces. http://www.mttlr.org, diakses pada tanggal 21 Juli 2015


sulit digunakan apabila uploader berada

suatu negara memperoleh pengakuan dan

dalam yurisdiksi negara asing; c) The theory

kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan

of international space.

Dalam hal ini

kebijaksanaan secara penuh, sehingga harus

diusulkan agar cyberspace menjadi the fourt

diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang

space.

pada

tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia

sifat

maya

Analognya

keberadaan

fisik,

tidak

terletak

melainkan

internasionalitasnya

pada

yaitu

soverignless

quality.

(cybercrime)

pekerjaan bersifat

mudah,

bukan karena

internasional

merupakan kejahatannya

sehingga

banyak

Selain kenyataan bahwa cyber crime

bersinggungan dengan kedaulatan banyak

merupakan kejahatan transnasional sehingga

negara atau sistem hukum negara lain. Harus

yurisdiksi hukum sulit untuk diterapkan,

diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang

terdapat

yang

tepat dalam kejahatan-kejahatan didunia maya

menyebabkan cyber crime semakin sulit untuk

(cybercrime) bukan merupakan pekerjaan

ditangani, yaitu:3 a) Tidak adanya konsensus

yang mudah, karena jenis kejahatan bersifat

global mengenai jenis-jenis cyber crime; b)

internasional sehingga banyak bersinggung

Kurangnya keahlian aparat penegak hukum

dengan kedaulatan banyak negara (sistem

dan ketidakcukupan hukum untuk melakukan

hukum negara lain).

permasalahan

lain

investigasi dan mengakses sistem komputer; c)

Ketidakharmonisan

di

dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11

Kurangnya

Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi

sinkronisasi mekanisme penegakan hukum,

elektronik menyebutkan bahwa setiap orang

bantuan hukum, ekstradisi, dan kerja sama

dengan sengaja melakukan

internasional dalam melakukan investigasi

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

cyber crime.

27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah

berbagai

negara;

dan

hukum d)

acara

Berkenaan dengan yurisdiksi tersebut,

Yurisdiksi merupakan hal yang sangat krusial

sekaligus

Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang

khususnya

berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada

berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-

BAB VII menyebutkan Perbuatan yang

kejahatan di dunia maya yang bersifat

dilarang, diantaranya tercantum di dalam

internasional

cybercrime).

Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Pada Pasal

Dengan adanya kepastian yurisdiksi, maka

27 menyebutkan mengenai Perbuatan yang

3

kompleks

perbuatan yang

(international

Asril Sitompul.2001. Hukum Internet. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

dilarang diantaranya, Setiap orang dengan


sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/

bertautan dalam masalah kejahatan yang

atau mentransmisikan dan/ atau membuat

melibatkan dua atau lebih negara.

dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/

Salah satu asas hukum dalam KUHP

atau dokumen Elektronik yang memiliki

adalah asas nasional aktif, yakni suatu asas

muatan yang melanggar kesusilaan, yang

yang menyatakan berlakunya undang-undang

memiliki muatan perjudian, memiliki muatan

hukum pidana Indonesia di luar wilayah

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

Negara bagi setiap orang, warga Negara atau

yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

orang asing ang melangar kepentingan hukum

pengancaman.

Indonesia, atau melakukan perbatan pidana

Berpijak

atas

hal

tersebut

maka

yang membahayakan kepentingan nasional

permasalahan yang muncul adalah mengapa

Indonesia di luar negeri. Asas Nasional Pasif

terjadi perluasan jangkauan Asas Nasionalitas

diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan

Pasif dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor

bahwa ketentuan pidana dalam perundang-

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

undangan Indonesia diterapkan bagi setiap

Transaksi

Elektronik,

dan

bagaimana

orang yang melakukan di luar Indonesia. 1)

hukum

terhadap

perluasan

Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal

jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam

104, 106, 107, 108, 110, 111, pada ke-1, 127

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi?

dan 131. 2) Pemalsuan surat hutang atau

konsekuensi

sertiifikat hutang atas tanggungan Indonesia. PEMBAHASAN

Dan Pasal 8, bahwa ketentuan pidanan dalam

Dasar Perluasan Jangkauan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Pasal 37 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008

perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhkoda dan penumpang perahu Indonesia yang diluar Indonesia.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa

Dasar hukum dari asas nasional pasif

asas yang menjadi dasar bagi pembentukan

adalah, tiap-tiap Negara yang berdaulat pada

serta

umumnya

penerapan

hukum.

Asas-asas

ini

berhak

untuk

melindungi

merupakan asas yang telah diakui oleh hukum

kepentingan hukumnya, walpun kepentingan

Internasional sebagai dasar bagi suatu negara

hukum. Dengan demikian, undang-undang

untuk menerapkan hukum yang berlaku di

hukum pidanan Indonesia dapat diperlukan

negara

terhadap

tersebut.

Akan

tetapi

dalam

penerapannya, asas-asas ini dapat saling

siapapun,

baik

warga

Negara

maupun bukan warga Negara yang melakukan


pelanggaran terhadap kepentingan hukum

Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar

Negara Indonesia dimanapun dan terutama di

Indonesia.

luar negeri. Misalnya melakukan kejahatan

keyakinan akan adanya kebutuhan untuk

penting terhadap kemanan Negara erta kepala

mencapai, sebagai suatu prioritas, kebijakan

Negara Indonesia(Pasal 104-108 KUHP).

kriminal

Dapat kita ketahui dalam KUHP Pasal

Dalam

bersama

hal

ini

yang

disebutkan

ditujukan

pada

perlindungan masyarakat terhadap tindak

2-9. Dalam hukum Internasional setiap negara

pidana

dianggap

memberlakukan perUndang-Undangan yang

memiliki

wewenang

untuk

Cyber,

melaksanakan ketentuan hukum terhadap

sesuai

setiap kejahatan yang terjadi di wilayah

internasional.

negara

tersebut.

Adapun

pemberlakuan

dan

Di

antara

lain

mendorong

dalam

kejahatan

dengan

kerjasama

Teknologi

hukum terhadap warga negara yang berada di

Informasi dapat diterapkan Asas Nasionalitas

luar

sebagai

Pasif yang ada kaitannya di dalam Pasal 37

kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai

Undang-Undang Informasi dan Transaksi

warga negara. Dan Pasal 4 KUHP memuat

elektronik,

asas nasionalitas pasif. Maksudnya undang -

sengaja melakukan perbuatan yang dilarang

undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap

sebagaimana

orang – baik warga negara Indonesia maupun

sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah

warga negara asing – yang melakukan tindak

Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang

pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang

berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

perbuatan

itu

Mungkin Pasal 37 ini dibuat agar dalam

Indonesia.

Sedangkan,

wilayah

negara

tersebut

melanggar

kepentingan

dimaksud

orang dengan

dalam

Pasal

27

kondisi dimana seorang yang berada di

mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu

Indonesia disini yang dimaksud adalah warga

perundang - undangan pidana Indonesia

negara asing atau seorang warga negara

berlaku terhadap warga negara Indonesia di

Indonesia

manapun ia berada.

warga negara lain dengan menggunakan

penipuan

terhadap

server yang ada di negara lain, orang tersebut

adalah peraturan hukum pidana Indonesia

dapat dijerat dengan undang-undang ini. Akan

berlaku

yang

tetapi karena Pasal 27 mengatur tindakan-

negara

tindakan yang tidak memiliki standar yang

Indonesia, baik dilakukan oleh waega negara

sama di negara lain, ditambah dengan Pasal

menyerang

Nasionalis

melakukan

Pasif

terhadap

Asas

5

“Setiap

KUHP

Pengertian

Pasal

yakni

tindak

kepentingan

pidana hukum


34

yang

mengatur

masalah

penjualan

Pasal 27 ayat (2); dengan sengaja dan tanpa

perangkat keras dan lunak, Pasal 37 otomatis

hak mendistribusikan atau membuat dapat di

menghasilkan konflik yurisdiksi.

aksesnya Informasi elektronik yang memiliki

Perluasan makna kata “Setiap orang” yang terdapat

di

dalam

Pasal

37

muatan perjudian di luar wilayah Indonesia

ini

terhadap Sistem Elektronik yang berada di

mengartikan tidak hanya berlaku untuk Warga

wilayah yurisdiksi Indonesia. Di dalam RUU

negara indonesia saja tetapi juga Warga

ITE

negara asing, didalam Pasal 37 ini mengalami

terhadap larangan akses tanpa hak terhadap

perluasan dari data yang diperoleh penulis

sistem elektronik.

perbuatan

yang

dilarang

merujuk

dari DPR RI yakni risalah rapat rancangan,

Diterapkan Asas Nasionalitas Pasif

penyusunan dan rapat pembahasan Undang-

artinya ketentuan hukum pidana Indonesia

Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang

berlaku bagi semua tindak pidana yang

Informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan

merugikan

terhadap Pasal 37 dengan beberapa unsur:

tercantum pada Pasal 4 KUHP bagi seorang

Pertama,

sengaja

warga negara Asing atau warga negara

melakukan perbuatan yang dilarang, yang

Indonesia yang melakukan tindak pidana yang

dimaksud adalah orang perorangan atau badan

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan

hukum baik seorang warga negara Asing yang

Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan

berada di Indonesia atau seorang warga

transaksi elektronik. Yang menjadi objek

negara Indonesia yang melakukan “perbuatan

tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan

yang dilarang” terhadap warga negara lain

Pasal 36 tersebut adalah Sistem Elektronik

dengan menggunakan server yang ada di

yang berada di Indonesia. Oleh karena itu,

negara lain, maka orang tersebut dapat dijerat

setiap orang yang melakukan perbuatan

dengan undang-undang ini. Dengan alasan

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27

kejahatan yang dilakukan di luar wilayah

sampai dengan Pasal 36 di luar Indonesia,

Indonesia yang berdampak terhadap Sistem

sepanjang ditujukan kepada sistem elektronik

elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi

Indonesia,

Indonesia.


setiap

orang

dengan

Kedua, perbuatan yang dilarang sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

27

sampai dengan Pasal 36, diantaranya dalam

kepentingan

dapat

negara

dipidana

yang

berdasarkan

Elektronik. Hal tersebut merupakan maksud dari “memiliki akibat hukum di wilayah


hukum Indonesia” sebagaimana dimaksud

umum, teori locus delicti dalam ilmu hukum

dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.

pidana dan yurisprudensi yang ada adalah: 1)

Maka perbuatan yang dilakukan oleh

Teori

perbuatan

materiil

(leer

van

de

Warga Negara Asing yang telah membuat dan

lichamelijke daad). Menurut teori ini, yang

mendistribusikan

yang

menjadi locus delicti ialah tempat dimana

bersifat perjudian tersebut melalui sistem

pelaku melakukan perbuatan-perbuatan yang

elektronik, dapat dikenai aturan Pidana. Selain

kemudian dapat menimbulkan tindak pidana

hal tersebut, unsur “memiliki akibat hukum

yang bersangkutan. Dengan kata lain, locus

perangkat

lunak

Indonesia”

juga

deilcti ialah tempat dimana perbuatan yang

asas

perlu ada supaya tindak pidana dapat terjadi.

memperluas

Dengan demikian, waktu dan tempat delik

keberlakuan Undang-Undang Informasi dan

ialah sama. Kelemahannya ialah teori ini tidak

Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 2

membawa penyelesaian dalam hal delik

tersebut diatas ketentuan-ketentuan tindak

materil. 2) Teori alat yang dipergunakan (leer

Pidana dunia maya sebagaimana dimaksud

van het instrument). Menurut teori alat yang

dalam BAB VII tentang Perbuatan Yang

dipergunakan, tempat tindak pidana dilakukan

Dilarang Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE

ialah ditempat alat yang dipergunakan pelaku

beserta ancaman-ancaman pidananya berlaku

menyelesaikan tindak pidana. Alat tersebut

bagi: 1) Orang (yaitu orang perseorangan,

dianggap sebagai perpanjangan tangan dari

baik warga Negara Indonesia, warga Negara

pelaku, sehingga dimana alat tersebut bekerja

asing, maupun badan hukum) dalam wilayah

disitu pula pelaku dianggap berada. 3) Teori

Negara Indonesia, atau 2) Orang (WNI,

akibat (leer van het gevolgt). Menurut teori

WNA, badan hukum) diluar wilayah uokum

ini, locus delicti ialah tempat akibat yang

Indonesia dan perbuatan tersebut memiliki

dilarang dari suatu tindak pidana muncul.

diwilayah

hukum

dimaksudkan

untuk

memperluas

nasionalitas

Pasif

dan

akibat hukum di wilayah hukum Indonesia,

Adapun perluasan jangkauan Asas

atau memliki akibat hukum diluar wilayah

Nasionalitas

hukum Indonesia dan merugikan kepentingan

perluasan

Indonesia.

berdasarkan prinsip kewarganegaraan, asas

Perumusan

keberlakuan

UU

Pasif dari

ini asas

yang

merupakan

territorial

yang

ITE

Nasionalitas Pasif ini pada hakekatnya adalah

dalam Pasal 2 juga mengakomodir teori-teori

asas untuk melindungi kepentingan nasional

locus delicti yang berlaku di Indonesia. Secara

sehingga aturan- aturan pidana suatu Negara


dapat diterapkan terhadap warga Negara asing

negara. Oleh karena itu, banyak negara

yang melakukan kejahatan diluar wilayah

menambahkan Asas lain agar Perundang-

Negara tersebut tetapi korban perbuatan

Undangan pidananya tetap berlaku dalam

pidana adalah warga Negara tersebut.4

kondisi- kondisi yang tidak dapat dijangkau

pada

Asas Nasional Pasif ini didasarkan

dengan asas teritorialitas, khususnya dalam

prinsip

kondisi dimana pelaku tidak hadir dalam

hominess

Interest

reipublicae

quod

yang

berarti

conserventur

kepentingan

suatu

negara

warga

Asas ini lebih dikenal dengan asas

asas

ekstrateritorial. Asas ekstrateritorial pun ini

nasionalitas pasif, Van Hamel menyatakan :

diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5

“…

KUHP.

dilindungi.5

negaranya Voorts

het

schutzprinzip,

agar

wilayah negara yang bersangkutan.

Mengenai

passieve

(Realprinzip,

beschermingsbeginsel)

Pasal

4

KUHP

memuat

Asas

ter

Nasionalitas Pasif, yang dimaksudkan untuk

bescherming van nationale rechtsbelangen,

Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku

algemeene of bijzondere, zit het dan, in

bagi setiap orang, baik Warga Negara

verband met het vorige, tegenover, nationale

Indonesia maupun Warga Negara Asing yang

ruimer dan tegenover vreemdelingen, mee

melakukan tindak pidana di luar wilayah

onmisbaar. (… untuk asas nasionalitas pasif

Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar

(prinsip riil, prinsip sesungguhnya, asas

kepentingan Indonesia. Sedangkan, Pasal 5

perlindungan) untuk melindungi kepentingan

KUHP mengandung Asas Nasionalitas Aktif,

nasional, baik yang umum maupun yang

yaitu Perundang-Undangan Pidana Indonesia

khusus, meskipun sehubungan prinsip yang

berlaku terhadap warga negara Indonesia di

terdahulu juga diperlukan, namun terhadap

manapun ia berada.

warga Negara lebih dilindungi daripada warga Negara asing).6

Maka untuk Asas Nasionalitas Pasif menurut Penulis sulit untuk diterapkan karena

Dasar adanya Asas Nasionalitas Pasif

berdasarkan prinsip di Negara yang memiliki

dalam KUHP Dalam perkembangan saat ini

yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi

dimana

memiliki

korban kejahatan yang dilakukan orang asing

keterbatasan untuk menjerat seseorang yang

di luar negeri maka Indonesia akan memiliki

melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu

yurisdiksinya sendiri berdasarkan Prinsip

Asas

4

Teritorialitas

Moeljatno, Op. Cit, hlm. 40 5 Eddy O.S Hiariej. Op.Cit, hlm. 257. 6 G.A. Van Hamel, Op. Cit, hlm. 170

Nasionalitas Pasif terhadap Pelaku kejahatan Cybercrime yang melakukan perbuatan yang


dilarang, diantaranya Mendistribusikan atau

negeri. Dan disini tidak menjadi masalah

mentransmisikan

yang

tentang si pelaku tindak pidana apakah warga

bermuatan Perjudian yang merugikan wilayah

negara setempat atau warga negara asing.

yurisdiksi Indonesia. Namun perbuatan yang

Dasar hukumnya adalah setiap negara wajib

dilarang yang dimaksud nyatanya sekarang ini

melindungi

kepentingan

tidak hanya mencakup yang dimuat dalam

kepentingan

nasionalnya

Bab IV yang mengatur Tentang “Perbuatan

diluar

yang dilarang”

Undang-Undang nomor 11

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

ayat 1, 2, dan 3; Pasal 7, dan Pasal 8. Dalam

Elektronik tetapi juga lebih daripada itu

Pasal 4 disebutkan bahwa ketentuan pidana

dengan melihat jenis-jenis Cybercrime yang

dalam

beragam sekarang ini semakin sulit bagi kita

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan

untuk menentukan seperti apa pertanggung

diluar Indonesia.

Perangkat

Lunak

jawaban pidananya. Pada Asas Nasionalitas Pasif

atau

disebut

juga

atau

yang diluar

perundang-undangan

atau

dilanggar negeri.

Indonesia

Jika melihat kepada Kitab Undang-

asas

Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap

Perlindungan yang diatur di dalam Pasal 4,7,8

tindak pidana di dunia maya (cybercrime)

KUHP dimana dasar penggunaannya adalah

yang bersifat Transnasional7 masih memiliki

dengan pemikiran bahwa setiap Negara yang

kekurangan dalam hal yurisdiksi karena

berdaulat berhak melindungi kepentingan

perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan

hukumnya. Asas ini tidaklah mudah untuk

teknologi

diterapkan karena kejahatan atau tindak

tingginya mobilitas manusia baik secara

pidana ini berkaitan dengan lintas Negara

nasional maupun internasional. Berhubung

(Transnasional), dan dalam ruang maya

hampir setiap manusia adalah Warga Negara

(Virtual) meski demikian asas ini tetap dapat

dari suatu Negara yang berdaulat, maka

digunakan

sebagai

peningkatan

menangani

permasalahan kejahatan yang

acuan

sebagai

wilayah

hukumnya

dasar

dalam

banyak

telah

mengakibatkan

mobilitas

menimbulkan

manusia masalah

semakin

tersebut berkaitan

berhubungan dengan komputer di Indonesia. Berlakunya

perundang-undangan

hukum pidana didasarkan kepada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang diluar wilayah negara atau diluar

7

Transnasional adalah suatu gebrakan sosial yang tumbuh dikarenakan meningkatnya interkonektifitas antar manusia diseluruh Dunia yang semakin memudarkan batas-batas antar Negara perkembangan telekomunikasi khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi yang menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini


dengan

yurisdiksi

ekstrateritorial

suatu

Negara.

pidana yang terjadi padanya (Prinsip Nasional Pasif).

Oleh sebab itu KUHP dikatakan masih memiliki

kekurangan

Keberlakuan Undang-undang Pidana

dikarenakan aturan

yang tercantum pada KUHP didasarkan pada

berlakunya hanya sebatas territorial-nya saja

asas -asas yang berlaku secara internasional,

atau tempat dimana berlakunya suatu aturan

antara lain asas territorial, asas nasional aktif

Pidana tersebut, karena berlakunya suatu

dan asas nasional pasif. Dalam perkembangan

Undang-undang

Negara

penerapannya, asas teritorialitas ini memiliki

digantungkan kepada tempat di mana suatu

keterbatasan untuk menjerat seseorang yang

perbuatan pidana dilakukan.8 Melihat kepada

melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu

prinsip Nasional Aktif dan Nasional Pasif,

Negara. Oleh karena itu, banyak Negara

maka suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

menambahkan asas lain agar perundang-

pelaku baik di luar negeri maupun di dalam

undangan pidananya tetap berlaku dalam

negeri

status

kondisi- kondisi yang tidak dapat dijangkau

kewarganegaraannya dalam hal ini pelaku

dengan asas teritorialitas, khususnya dalam

agar dapat dihukum sesuai dengan aturan

kondisi dimana pelaku tidak dapat hadir

yang berlaku kepadanya (Prinsip Nasional

dalam wilayah Negara yang bersangkutan.

harus

pidana

melihat

suatu

kepada

Aktif). Begitu juga kepada korban yang

Asas

ini

dikenal

ekstrateritorial,

pasif maka agar dapat diberikan perlindungan

diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5

hukum kepada korban harus terlebih dahulu

KUHP. Pasal 4 KUHP memuat Asas Nasional

diketahui apakah status korban adalah warga

Pasif tentang pemberlakuan Undang-undang

Negara tempat terjadinya peristiwa pidana

pidana Indonesia kepada setiap orang baik

atau bukan. Setelah diketahui maka akan

warga Negara Indonesia maupun warga

diberikan perlindungan hukum dan jika

negara asing yang melakukan tindak pidana

diketahui bahwa korban bukan merupakan

diluar

warga Negara pada tempat peristiwa pidana

melanggar kepentingan Indonesia, mengalami

yang terjadi kepadanya, maka korban harus

manfaat perluasan dalam Pasal 37 Undang-

kembali

Undang informasi dan transaksi elektronik

Negara

asalnya

untuk

meminta perlindungan hukum atas peristiwa

ekstrateritorial

asas

merasa dirugikan, menurut prinsip nasional

kepada

Asas

dengan

ini

wilayah hukum Indonesia namun

diantaranya

dapat

memberikan

kepastian

hukum untuk menjerat pelaku kejahatan 8

P.A.F Lamintang, Op cit, hlm. 89


teknologi informasi yang pelakunya Warga

tindak pidana cybercrime. Perbuatan pidana

Negara Asing yang berada di dalam atau

yang diatur dalam Undang-Undang Informasi

diluar wilayah Indonesia dan merugikan

dan Transaksi Elektronik BAB VII tentang

Warga

perbuatan yang dilarang, perbuatan- perbuatan

Negara

Indonesia

atau

wilayah

yurisdiksi Indonesia.

tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa

Dalam Pasal 5 KUHP mengandung

kelompok sabagai berikut: 1) Tindak pidana

asas nasionalitas aktif yaitu perundang-

yang berhubungan dengan aktivitas illegal,

undangan pidana Indonesia berlaku kepada

yaitu

setiap warga Negara Indonesia dimanapun ia

transmisi, dapat diaksesnya konten illegal,

berada. Namun begitu juga hukum pidana

yang terdiri dari: Kesusilaan, Perjudian,

Indonesia telah mengalami perluasan dalam

Penghinaan atau pencemaran nama baik,

hal batas-batas keberlakuannya baik dalam

Pemerasan atau pengancaman, Berita bohong

negeri maupun luar negeri atau disebut

yang menyesatkan dan merugikan konsumen,

ekstrateritorial dengan adanya dukungan dari

Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan

Undang-undang yang mengatur tentang asas

SARA, dan Mengirimkan informasi yang

ekstrateritorial salah satunya yaitu Undang-

berisi ancaman kekerasan atau menakut-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

nakuti yang ditujukan secara pribadi; b)

Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena

Dengan cara apapun melalui akses illegal; c)

cyberspace adalah merupakan dunia virtual

Intersepsi illegal terhadap informasi atau

yang lokasinya sulit untuk ditemukan tetapi

dokumen elektronik dan sistem elektronik. 2)

dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna yang

Tindak pidana yang berhubungan dengan

tersebar di seluruh dunia setiap saat.

gangguan

:

a)

Distribusi

(interferensi),

atau

yaitu

penyebaran,

gangguan

Perluasan jangkauan asas-asas ini

terhadap informasi atau dokumen elektronik

dimaksudkan untuk mengantisipasi metode

(data interference), dan gangguan terhadap

atau cara melakukan kejahatan dalam dunia

system elektronik

maya yang memanfaatkan karakteristik ruang

Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang

virtual, selain itu, pengaturan ini juga

dilarang.

memberikan dasar hukum bagi Pemerintah

informasi atau dokumen elektronik. 4) Tindak

Indonesia untuk memberikan bantuan hukum

pidana tambahan (accesoir). 5) Perberatan-

kepada Negara lain dalam menyelesaikan

perberatan terhadap ancaman pidana.

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

3)

(system interference). 2)

Tindak

pidana

pemalsuan


Perluasan jangkauan Asas Nasionalitas

maka upaya untuk melindungi aset tersebut

Pasif ini bertujuan untuk Pelaku yang

sangat

berstatus

yang

perlindungan adalah melalui hukum pidana,

melakukan kejahatan di bidang Teknologi

baik dengan bersaranakan penal maupun non

Informasi ini dapat dijerat hukum Pidana di

penal.

warga

Negara

Asing

Indonesia berdasarkan Pasal 37 UndangUndang

Nomor11

satu

upaya

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-

Informasi dan Transaksi Elektronik apabila

Undang yang diharapkan (ius konstituendum)

tidak ada perluasan maka hanya warga Negara

adalah perangkat hukum yang akomodatif

Indonesia saja yang dapat di jerat tidak untuk

terhadap

warga

terhadap permasalahan, termasuk dampak

Asing,

2008

Salah

tentang

Negara

Tahun

diperlukan.

sedangkan

untuk

perkembangan

penyalahgunaan

serta

antisipatif

kejahatan Teknologi Informasi ini banyak

negatif

Internet

dilakukan oleh Warga Negara Asing yang

berbagai motivasi yang dapat menimbulkan

berada di luar wilayah Negara Indonesia.

korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia

Konsekuensi Hukum Terhadap Adanya Perluasan Jangkauan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime

merupakan

kejahatan

yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya

menawarkan

kepada

manusia

berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, baik sistem jaringan

komputernya

itu

sendiri

yang

menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang

menjadi

sarana

untuk

melakukan

kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi

dengan

belum

memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur mengenai cyber crime. Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana. Kegiatan

siber

meskipun

bersifat

virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang


lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah

dan mengikuti segala kaidah-kaidah yang

kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata,

terkandung didalamnya.

meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Upaya

Dengan demikian, subyek pelakunya harus

membutuhkan

dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah

mengingat teknologi informasi khususnya

melakukan perbuatan hukum secara nyata.

internet telah dijadikan sebagai sarana untuk

Kebijakan sebagai upaya untuk melindungi

membangun

informasi membutuhkan suatu pengkajian

informasi. Keberadaan undang-undang yang

yang sangat mendalam, menyangkut aspek

mengatur cybercrime memang diperlukan,

sosiologis, filosofis, yuridis, dan sebagainya.

akan tetapi apalah arti undang-undang jika

Teknologi informasi sekarang ini sangat

pelaksana dari undang-undang tidak memiliki

strategis

terhadap

kemampuan atau keahlian dalam bidang itu

aktifitaskehidupan manusia oleh karena itu

dan masyarakat yang menjadi sasaran dari

dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan

undang-undang tersebut tidak mendukung

dibentuk nya suatu undang-undang yang dapat

tercapainya

menanggulangi kejahatan terhadap teknologi

tersebut. Asas Nasionalitas Pasif diterapkan

informasi.

dalam kejahatan teknologi informasi ini

dan

berdampak

luas

Peraturan terhadap teknologi informasi agar

diterima

masyarakat

mempertimbangkan

harus

semua

aspirasi

penanganan keseriusan

masyarakat

tujuan

cybercrime semua

yang

pihak

berbudaya

pembentukan

hukum

dimana asas ini ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga

baik

WNI

maupun

WNA

yang

(suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan

melakukan perbuatan pidana di luar wilayah

aspirasi

Indonesia.

internasional)

kepentingan

harus

diserasikan.Pembentukan

dan

berbagai

diselaraskan

dan

Jadi

yang

diutamakan

adalah

peraturan

keselamatan kepentingan suatu negara. Asas

perundang-undangan di dunia cyber pun,

ini menentukan bahwa hukum pidana suatu

berpangkal pada keinginan masyarakat untuk

negara (juga Indonesia) berlaku terhadap

mendapatkan jaminan keamanan keadilan dan

perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar

kepastian hukum. Sebagai norma hukum

negeri, jika karena itu kepentingan tertentu

cyber atau cyber law akan bersifat mengikat

terutama kepentingan negara dilanggar di luar

bagi tiap-tiap individu-individu untuk tunduk

wilayah kekuasaan negara itu.

Disini yang

dilindungi bukanlah kepentingan individu


orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional

pencurian

atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika

pembelanjaan di internet. Teknologi informasi

orang Indonesia menjadi korban delik di

di yakini akan menjadi alternatif utama bagi

wilayah Negara lain, yang dilakukan oleh

penyelenggaraan kegiatan bisnis (e-business)

orang asing, maka hukum pidana Indonesia

maupun pemerintahan (e-government) yang

tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada

selama ini dan dimasa lalu lebih di jalankan di

setiap Negara untuk menegakkan hukum di

dunia nyata (the realworld). Namun demikian

wilayah sendiri. Berlakunya undang-undang

selain keuntungan yang menjanjikan dan

hukum pidana dari suatu Negara menurut asas

teknologi khususnya teknologi informasi saat

ini disandarkan kepada kepentingan hukum

ini menjadi pedang bermata dua karena selain

(Rechtbelang) menurut Simons: Rechtgoed

memberikan kontribusi

yang dilanggarnya. Dengan demikian apabila

kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan

kepentingan hukum dari suatu Negara yang

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif

menganut asas ini dilanggar oleh seseorang,

perbuatan

baik oleh warga Negara ataupun oleh orang

undang-undang yang mengatur cybercrime

asing dan pelanggaran yang dilakukukan baik

memang diperlukan, yakni adalah Undang-

diluar

yang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 akan tetapi

menganut asas tadi, Undang-undang hak

apalah arti undang-undang jika pelaksana dari

pidana Negara itu dapat diperlakukan terhadap

undang-undang tidak memiliki kemampuan

di pelanggar tadi.

atau

maupun

didalam

Negara

Konsekuensi hukum yang terjadi saat

dana

kredit

bagi

melalui

peningkatan

melawan hukum).9 Keberadaan

keahlian

masyarakat

kartu

dalam

yang

bidang

menjadi

itu

dan

sasaran

dari

ini, Kenyataan nya yang terkait dengan

undang-undang tersebut tidak mendukung

pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi

tercapainya

dapat dilakukan pendekatan melalui sistem

tersebut.

tujuan

pembentukan

hukum

hukum konvensional, mengingat kegiatannya

Walaupun sudah ada aturan yang

tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu

melegalkan tindakan penegak hukum dalam

negara,

dapat

menangani tindak pidana cyber crime, namun

dilakukan dari belahan dunia manapun,

bukan berarti semudah membalikkan telapak

aksesnya

dengan

mudah

kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan

sekalipun,

misalnya

dalam

9

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008,. LN Tahun 2008 No. 58 . TLN No. 4843, Penjelasan


tangan dalam penentuan

tempus delicti

yang telah membuat dan mendistribusikan

cybercrime karena kejahatan ini menggunakan

perangkat lunak yang bersifat perjudian

alat- alat canggih atau teknologi yang canggih

tersebut melalui sistem elektronik, dapat

untuk melakukan kejahatannya dan tidak

dikenai aturan Pidana. Selain hal tersebut,

mudah melacak dan mendeteksi secara mudah

unsur “memiliki akibat hukum diwilayah

untuk menentukan tempus, locus, alat bukti

hukum Indonesia “ juga dimaksudkan untuk

maupun tersangkanya itu sendiri. Diterapkan

memperluas asas nasionalitas Pasif dan

Asas Nasionalitas Pasif artinya ketentuan

memperluas

hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua

Informasi

tindak pidana yang merugikan kepentingan

Berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas ketentuan-

negara yang tercantum pada Pasal 4 KUHP

ketentuan

bagi seorang warga negara Asing atau warga

sebagaimana dimaksud dalam BAB VII

negara Indonesia yang melakukan tindak

tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 s/d

pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai

Pasal 37 UU ITE beserta ancaman-ancaman

dengan Pasal 36 Undang-Undang Informasi

pidananya berlaku bagi Orang (yaitu orang

dan transaksi elektronik. Yang menjadi objek

perseorangan, baik warga Negara Indonesia,

tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan

warga Negara asing, maupun badan hukum)

Pasal 36 tersebut adalah Sistem Elektronik

dalam wilayah Negara Indonesia, atau Orang

yang berada di Indonesia. Oleh karena itu,

(WNI, WNA, badan hukum) diluar wilayah

setiap orang yang melakukan perbuatan

hukum Indonesia dan perbuatan tersebut

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27

Memiliki akibat hukum di wilayah hukum

sampai dengan Pasal 36 di luar Indonesia,

Indonesia, atau Memliki akibat hukum diluar

sepanjang ditujukan kepada sistem elektronik

wilayah hukum Indonesia dan merugikan

Indonesia,

kepentingan

dapat

dipidana

berdasarkan

keberlakuan dan

Undang-Undang

Transaksi

tindak

Pidana

Indonesia.

Elektronik.

dunia

maya

Perumusan


keberlakuan UU ITE dalam Pasal 2 juga

Elektronik.

mengakomodir teori-teori locus delicti yang

Hal tersebut merupakan maksud dari

berlaku di Indonesia.

“memiliki akibat hukum di wilayah hukum

Dalam perluasan asas Nasionalitas

Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam

Pasif ini terdapat beberapa konsekuensi

Pasal 2 Undang-Undang ini. Maka perbuatan

hukum terhadap tindak pidana di bidang

yang dilakukan oleh Warga Negara Asing

Teknologi Informasi, diantaranya sebagai


berikut: 1) Dengan adanya Undang-Undang

ketahui berbagai macam jenis kejahatan

Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

cybercrime

Transaksi

terapkan

sedangkan di dalam aturan KUHP dan

terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi


Informasi

diluar

Elektronik untuk “Perbuatan yang dilarang”

wilayah Indonesia. 2) Meskipun pelaku tindak

hanya mencakup beberapa jenis kejahatan

pidana melalui internet jelas identitasnya,

cybercrime saja.

Elektronik

yang

dapat

Locus

di

delictinya

saat

ini

selalu

berkembang

apakah pelaku berada di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri. Jika di wilayah

PENUTUP

Indonesia, diwilayah hukum mana mereka

Perluasan Asas Nasionalitas Pasif

melakukan tindak pidana. Hal ini penting

disebabkan oleh: 1) Tindak Pidana di bidang

diketahui

Teknologi

untuk

menentukan

kompetensi

Informasi

di

Indonesia

terus

pengadilan yang akan mengadili. Jika pelaku

berkembang dengan berbagai jenis bentuk

sudah ditemukan, untuk menganalisis kasus

kejahatan baru dan kebanyakan berasal dari

tersebut perlu dikaji berdasarkan doktrin

Luar Negeri yang tentunya merugikan wilayah

keberlakuan hukum pidana menurut tempat.

Indonesia.

Hal ini juga sulit dilaksanakan pada kasus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tertentu seperti Carding yang dilakukan dalam

tentang Informasi dan Transaksi elektronik

suatu Negara tetapi korbannya di Negara

yang

asing, atau sebaliknya. 3) Berwenangnya

dimaksudkan untuk Warga Negara atau badan

Kepolisian Republik Indonesia

menyidik

hukum Asing yang melakukan Tindak pidana

perkara tindak pidana di bidang Teknologi

dibidang teknologi informasi di luar wilayah

Informasi

yang

terjadi

diluar

wilayah

Indonesia tetapi merugikan Indonesia dapat

Indonesia

atau

berwenangnya

aparatur

dijerat. 2) Tindak Pidana di bidang Teknologi

penegak hukum Republik Indonesia seperti

Informasi atau Cybercrime adalah kejahatan

kepolisian, kejaksaan,dan kehakiman dalam

tanpa batas, maka masih bersinggungan

penyelesaian tindak pidana ini sekalipun

dengan yurisdiksi antar Negara. Dengan Asas

pelaku berada di Luar Negeri dan Warga

Nasionalitas Pasif ini mampu memberikan

Negara Asing karena yang diserang adalah

kejelasan bagi Pelaku kejahatan yang memang

kepentingan Indonesia. 4) Asas Nasionalitas

harus

Pasif ini tidak mudah diterapkan jika yang

Indonesia. 3) Banyaknya kasus tindak pidana

Berdasarkan

menyebutkan

di

adili

Risalah

dalam

dengan

Rapat

Pasal

hukum

37

pidana


Teknologi

Informasi

yang belum

dapat

Adapun

saran

yang

dapat

menjerat pelaku yang berada di luar wilayah

dikemukakan terhadap permasalahan dalam

Indonesia

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)

Konsekuensi

terhadap

Dengan terus berkembangnya tindak pidana

perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam

Teknologi Informasi maka dalam menangani

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi,

hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor11

adalah : 1) Dengan pemikiran bahwa setiap

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Negara yang berdaulat berhak melindungi

Elektronik tetapi juga masih bergantung

kepentingan hukumnya untuk menangani

dengan

kejahatan Teknologi Informasi yang berkaitan

Pidana. Diharapkan akan ada pembaharuan

dengan Lintas Negara atau tidak terbatas,

Undang-Undang

dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor11

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

dengan melihat jenis tindak pidana Teknologi

Elektronik asas ini diperluas sebagai acuan

Informasi yang berkembang saat ini. 2)

dasar dalam menangani permasalahan di

Diharapkan Pemerintah atau aparat penegak

bidang Teknologi Informasi. 2) Dengan

hukum dapat mencegah Tindak Pidana di

adanya Undang-Undang Nomor11 Tahun

bidang teknologi Informasi ini, misalnya

2008

Transaksi

dengan melindungi aplikasi yang bermuatan

Elektronik dapat di terapkan terhadap Tindak

Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur

Pidana di bidang Teknologi Informasi yang

dalam

Locus delictinya diluar wilayah Indonesia. 3)

2008

Berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia

Elektronik, dengan memberikan password

menyidik perkara tindak pidana di bidang

atau ID. Seperti konten dewasa yang hanya

Teknologi Informasi yang terjadi diluar

dengan menyetujui konfirmasi laman akses

wilayah

berwenangnya

maka bisa diakses oleh anak berusia di bawah

aparatur penegak hukum Republik Indonesia

umur. 3) Sekalipun terhadap perluasan Asas

seperti kepolisian, kejaksaan,dan kehakiman

Nasionalitas Pasif dalam tindak pidana di

dalam

bidang

tentang

hukum

Informasi

Indonesia

penyelesaian

dan

atau

tindak

pidana

ini

Kitab

Undang-Undang

Nomor11

Hukum

Tahun

2008

Undang-Undang Nomor11 Tahun tentang

Informasi

Teknologi

dan

Informasi

Transaksi

namun

sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan

penegakan hukum di bidang ini masih

Warga Negara Asing karena yang diserang

memerlukan sarana yang lain untuk dapat

adalah kepentingan Indonesia.

tegakkan aturan tersebut khususnya apabila


melibatkan tersebut

Warga seperti

Negara

lain,

Perjanjian

sarana

kerjasama

penanganan Perkara Pidana atau Perjanjian Ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir. 2013. Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi penerbit Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. Agus Raharjo. 2002.Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung Alistaris Gultom. 2005. Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama. Andi Hamzah. 1990. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta: P.T. Sinar Grafika Andi Zainal Abidin. 2010. Hukum Pidana 1. Jakarta: P.T Sinar Grafika. Anton M MoelijoNomor 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai pustaka Asril Sitompul. 2001. Hukum Internet. Bandung: Citra Aditya Bakti. Banda Nawawi Arief. 2001. Antisipasi penanggulangan “cybercrime” dengan hukum pidana Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: citra Aditya, Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebiajkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada media group, Bandung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Denrivianto Budhijanto. 2000. Aspek- Aspek Hukum dalam Perniagaan Secara

Elektronik (E-Comerce). Makalah pada Seminar Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia. Bandung: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Eddy O.S Hiariej. 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta: P.T Erlangga Freddy Haris, 2008. Cybercrimedari Persfektif Akademis, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Friedman Lawrence M. 1984. American Law. New York: W.W Norton & Co. G.A van Hamel. 1913. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht, Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante ‘sGravenhage. Kamus Hukum. Penerbit Permata Press Jeff Zalesky. 1999. Spritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia M. Arief Mansur. 2007. Cyberlaw Aspek Hukun Teknologi Informasi. Pustaka bersama, Jakarta MoeljatNomor 2008. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: P.T Rineka Cipta. Muladi. 2003. Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime. Majalah Media Hukum vol. 1. Jakarta O.C. Kaligis. 2012. Penerapan UndangUndang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam prakteknya . Jakarta : Yasrif Watampoone Onno W Purbo. 2007. Kebangkitan Nasional ke 2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group. I P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: P.T Citra Aditya Bakti Sigid SuseNomor 2012. Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber dalam PerUndang-Undangan Indonesia


dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001, dalam Buku Yudha Bhakti, et. al, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Fikahati Aneska Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Sutanto. 2008. Cybercrime Motif dan Penindakan. Pustaka bersama , Jakarta. Soenarto Soerodibroto. 2007. Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta : P.T RajaGrafindo Persada Teguh Prasetyo. 2012. Hukium Pidana . Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada The Hujibers. 1998. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Kanisius Widodo. 2013. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime law. Yogyakarta: Aswaja Pressindo Yuyun Yulianah. 2005. Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jurnal : Risalah Rapat DPR- RI Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Naskah akademik RUU Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi. 2003. CyberPolicy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center Tesis : Azamul Fadhly Noor. 2005. “Tinjauan Yuridis terhadap Cybercrime” di Indonesia”. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Medan: Magister Universitas Sumatera Utara Philemon Ginting. 2008. “Kebijakan penanggulangan Pidana teknologi Informasi melalui hukum pidana”. Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang: Magister Universitas Diponegoro

Situs / Internet : Darrel C. Menthe. Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces. http://www.mttlr.org, diakses pada tanggal 21 Juli 2015 Opung Mimin. 2014. Jenis-Jenis Cybercrime. http://itdare. blogspot.com/2014/02/Pengertiancybercrime-dan-jenis-jenis cybercrime. html?m=1, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2015 Wahyu Agung. 2011. Kendala Dan Hambatan Penegakan Cyber Crime di Indonesia :http://inalsyn.blogspot.com/2013/05/k endala-dan-hambatan-penegakancyber.html http://www.baliorange.web.id/kasus-pritamulyasari-vs-rs-omni-dan-inter netmarketing/ http:/www.Detiknews.com, diakses pada tanggal 30 Juli 2015 http://www.itsoke.net/disraker/000000db.htm; Indonesian Observer, 26 Juli 2001 http://www.kapanlagi.com/html/kronologis_ka sus_video_porno_ariel_peterpan.html http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/ 08/10493531/Ada.Unsur Kejahatan.Lain.di.Kasus.33.WNA.Asal .Tiongkok http://www.fl.unud.ac.id/blockbook/BLOCK% 20BOOK%20Th.2009/BB%20Hukum %20Organisasi%20Internasional%20 2009.pdf http://yogapw.wordpress.com/2009/11/13/pen gertian-bukti-digital-digital-evidence Pemain Judi poker di Facebook Divonis 130 Hari Penjara, http://www.merdeka.com, diakses tanggal 22 juli 2015 Tiga Pelaku Judi Online Divonis Enam Bulan, http://www.beritasiaga.com, diakses tanggal 22 juli 2015


www.google.com.KASUS%20CYBERCRIM E/kebijakan-kriminalisasi-dan penanganan www.kompas.com/Cyber.Crime..Indonesia.Te rtinggi.di.Dunia

PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Recommend Documents