PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Drs. Rasudyn Ginting, M.Si

Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan

Rasudyn Gtg, Penegakan HAM di Indonesia.

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Drs. Rasudyn Ginting, M.Si Abstract: Human rights includes the rights of life, the right of freedom and the right of belonging. The basic rights’ source is from individualism philosophy, which places the human dignity and human interests as the personal creature, become the central point of all activities in the religious, political, economic, social or cultural field. Eventhough we have seen a lot of rules of law which guarantee the human rights respectation through the the former discussion, however in the real implementation, it’s not like what we hope. A lot of cases which related to the violence of human right in Indonesia have not been solved. The uncertainity can not be overcome immediately. However, it can be predicted it is because of the complicated bureaucracy, corruption, colution and nepotism practice in our country . And those phenomena are several of a lot of reasons which contribute the difficulties in solving the supreme of human rights cases in Indonesia.

Key words: Human rights PENDAHULUAN Istilah “Hak Asasi Manusia” merupakan terjemahan dari Droits de L’homme (Perancis), human rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia, hak asasi manusia pada umunya lebih dikenal dengan istilah “hak-hak asasi” merupakan terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut sebagai hak-hak fundamental (fundamental rights, civil rights). Kita mengetahui, di samping hak asasi ada kewajiban asasi, yang dalam kehidupan pelaksanaannya harus mendapat perhatian terlebih dahulu. Kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu, sebelum menuntut hak. Dalam masyarakat yang individualistik, ada kecenderungan pelaksanaan atau tuntutan pelaksanaan hak asasi yang secara berlebihan. Padahal hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab akan melanggar hak-hak orang lain yang sama pula. Ada beberapa pengertian hak asasi menusia yang dikemukakan antara lain : o

70

Menurut Prof.Mr.Koentjoro Koerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

o

Haka asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. Hak asasi menjadi dasar dari hak dan kewajiban yang lain.

o

Menurut John Locke, hak asasi melekat secara kodrati pada setiap manusia.

o

Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan.

o

Menurut UU No.39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Latar belakang sejarah hak asasi, pada hakikatnya, muncul karena keinsafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenangwenang dari penguasa, penjajahan perbudakan, ketidak adilan dan kelaliman (tirani) yang hamper melanda seluruh umat manusia.


Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak asasi bersumber dari falsafah individualisme, yaitu suatu paham yang menempatkan martabat dan kepentingan manusia sebagai makhluk pribadi, menjadi titik pusat segala kegiatan dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hak asasi menurut pandangan agama, tidak saja ketika manusia lahir di dunia, tetapi sejak lahir di dalam kandungan. Hak tersebut dimiliki tanpa membedakan adanya dalih tertentu, berarti tanpa membedakan atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, maupun status social lainnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal. Berikut ada beberapa dokumen lainnya yang masih berperan penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia. 9 Bill of Rights tahun 1789 (amerika Serikat) Dokumen ini merupakan undangundang hak yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Undang-undang ini akhirnya menjadi bagian dari UUD Negara Amerika Serikat. 9 Konstitusi Perancis tahun 1791


Gerakan dan Teori Hak Asasi Manusia Gerakan Hak Asasi Manusia adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Adapun yang termasuk dalam gerakan ini antara lain: Gerakan Renaisance Abad XV(Eropa) yang bertujuan untuk menggugah kembali kesadaran manusia akan martabatnya sebagai makhluk yang berakal dan memiliki kebebasan untuk menyatakan martabatnya; Gerakan Reformasi Abad XVI yang dipelopori oleh Martin Luther yang bertujuan untuk membebaskan diri dari ikatan kepausan dan melahirkan agama Kristen Protestan; Revolusi Amerika Serikat yang merupakan suatu perang kemerdekaan yang bertujuan untuk memerdekakan negara dari penjajah dan kesewenang-wenangan penjajah Inggris; Revolusi Perancis yang merupakan revolusi sosial yang bertujuan membebaskan diri dari kesewenangwenangan Kaisar Perancis. Disamping adanya suatu gerakan untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia, para ahli juga merumuskan beberapa teori yang antara lain sebagai berikut: a.

Konstitusi ini mengandung hak asasi manusia yang berjumlah 15 hak asasi manusia.

Dalam teori ini disebutkan bahwa ketika manusia sepakat membentuk Negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin keberadaannya dalam suatu undang-undang. Negara yang telah dibentuk berdasarkan perjanjian antara individu, kemudian diserahkan kepada raja ataupun kepala Negara, kecuali hak hidup, hak kebebasan, maupun hak milik. Karena kekuasaan raja/kepala Negara berasal dari individu atau rakyat, maka keinginan dan kehendak rakyat yang menjadi tumpuan dalam melaksanakan kekuasaan. Agar hak asasi manusia tidak di sewenangkan oleh penguasa dan dijamin eksistensinya,maka ditungkan dalam undang-undang.

9 Revolusi Rusia tahun 1917 Sejak revolusi lahir tahun 1917, hak demokrasi itu mulai dijalanjan atas dasar sosialisme dan yang diutamakan adalah hak hidup, hak untuk bekerja, dan hak mendapat nafkah. Hak ini kemudian dituangkan dalam Konstitusi Stalin tahun 1947. 9 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 dicetuskan sebagai usaha dan perjuangan bangsa Indonesia unutk merdeka, lepas dari penjajahan dan penindasan bangsa asing. Hal ini juga merupakan perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana sebalumya hak asasi bangsa Indonesia telah diinjak-injak oleh kaum penjajah.

Teori perjanjian masyarakat dari John Locke (1632-1704)

b.

Teori Trias Montesquieu (1688 – 1755)

Politika

dari

Menurut teori ini, kekuasaan Negara dipisahkan menjadi tiga kelompok, yaitu kekuasaan leglisatif, yudikatif, dam eksekutif. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dari kekuasaan yang mutlak para penguasa Negara. Oleh karena

71



menjual sesuatu, dan hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak.

itu, kekuasaan penguasa dipisahkan menjadi tiga, sehingga tidak terjadi kekuasaan di satu tangan saja. c.

Dalam teori ini dinyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat. Jika penguasa tidak berhasil melaksanakan tugasnya maka rakyat dapat menjatuhkan penguasa dan mengganti dengan penguasa yang baru. d.

Teori Negara Hukum Immanuel Kant (1724 – 1802)

o

Pengakuan hak asasi manusia

o

Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi

o

Pemerintahan berdasarkan hukum

o

Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi

MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Berdasarkan ketiga hak itu kemudian berkembang menurut kemajuan kebudayaan. Dewasa ini hak-hak asasi manusia itu meliputi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut :

b.

72

Hak Persamaan Hukum (Rights of Legal Equality), yaitu hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama keadilan hukum dan pemerintah.

d.

Hak Asasi Politik (Political Rights), yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga Negara wajar mendapatkan hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran.

e.

Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and culture rights), yaitu hak kebebasan mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau hak memilih pendidikan dab hak mengembangkan kebudayaan yang disukai.

f.

Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan perlindungan Hukum (Procedure Rights), yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum).

dari

Kant mengemukakan tujuan Negara adalah untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga Negara. Untuk itu perlu dibentuk Negara hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a.

c. Teori Kedaulatan Rakyat Jean Jacques Roosseau (1712 – 1778)

Hak asasi Pribadi (Personal Rights), yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, berinadat menurut agamanya masing-mesing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. Hak Asasi Ekonomi atau Harta Milik (Property Rights), yaitu hak dan kebebasan memilki sesuatu, hak untuk membeli dan

PEMBAHASAN Istilah “hak dasar atau hak asasi manusia” sebenarnya banyak tercantum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, misalnya dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, Konstitusi Sementara 1950, Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Sebagai upaya untuk tetap menegakkan masalah hak-hak asasi manusia, pemerintah melalui keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 membentuk lembaga independent KOMNAS HAM (Komite Nasional Hak-hak Asasi Manusia) yang berkedudukan di Jakarta. Pasca Orde Baru, perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia semakin nampak jelas landasan operasionalnya. Setelah keluarnya Kepres N0.50 Tahun1993 tentang “Komnas HAM”, dilanjutkan dengan lahirnya TAP MPR N0. XVII/MPR/1998 tentang “hak asasi manusia” kemudian disusul dengan UU No.39 Tahun 1999



tentang “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia” di Indonesia serta Perpu No.1 tahun 1999 tentang “Peradilan HAM”

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

TAP MPR No.XVII/MPR/1998 memuat tentang Piagam Hak Asasi Manusia, yang antara lain berisi tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan pemajuan. Dalam perkembangannya, pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara eksplisit diatur dengan lebih jelas dan terinci dalam Bab XA Pasal 28A – 28J UUD 1945 (hasil amandemen kedua, tanggal 18 Agustus 2000).

HAM DI INDONESIA MENURUT BATANG TUBUH UUD 1945

Pasal 28D 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4) Setiap orang berhak kewarganegaraan.

atas

status

Pasal 28E Berikut ini adalah uraian lengkap dari isi Pasal 28A – 28J, yang merupakan hasil amandemen kedua. Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah 2) Setipa anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi. Pasal 28C 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan pengetahuan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dengan hati nuraninya 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya,

73


serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28H 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28J 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang denga maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

HAM DI INDONESIA MENURUT UU NO.39 TAHUN 1999

2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dari keadilan.

Pasal 28I 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

74


Secara umum, penjelasan dari isi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan YME akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan YME. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu,


Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pandangan di atas, pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyandang dua aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan pemerintah. Dengan demikian, Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati HAM tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bangsa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal ( dilakukan oleh aparat Negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga Negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights). Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan HAM masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin


dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public dan aparat Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemeliharaan keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, MPR Republik Indonesia dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM menugaskan kepada Lembagalembaga Tinggi Negara dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluru masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di samping kedua sumber hukum di atas pengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundangundangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai HAM. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada perlu dibentuk UU tentang HAM. Dasar pemikiran pembentukan UU ini adalah sebagai berikut : a.

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;

b.

Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c.

Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan HAM, karena tanpa hal tersebutmanusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus)

d.

Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang

75


lain, sehingga kebebasan atau HAM bukanlah tanpa batas; e.

HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

f.

Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga dalam HAM terdapat kewajiban dasar;

g.

HAM harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur Negara dan pejabat public lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM.

Dalam UU ini pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan instrumen internasional lain yang mengatur mengenai HAM. Materi UU ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dean hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak wanita, hak anak dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur HAM diatur pula mengenai kewajiban dasar, srerta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM. Di samping itu, UU ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional HAM sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Dalam UU ini diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan atau gugatan atas pelanggaran HAM, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

76


Undang-undang tentang HAM adalah payung dari seluruh peraturan perundangundangantentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidan, perdata, atau administrativf dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMASALAHAN HAM DI INDONESIA Meskipun telah kita lihat begitu banyak perundang-undangan yang menjamin penghormatan atas HAM melalui pembahasan sebelumnya, namun pada pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Banyak kasus yang berhubungan dengan pelecehan HAM di Indonesia yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Tidak ada kepastian yang mutlak mengapa kasuskasus tidak dapat segera diselesaikan. Namun, dapat diperkirakan bahwa birokrasi yang terlalu berbelitbelit, praktek tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang marak di Negara kita ini merupakan sedikit dari sekian banyak alasan yang mendorong terjadinya kesulitan dalam menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

PENUTUP Seluruh penjabaran tentang HAM di atas telah mengingatkan kita begitu lamanya perjuangan HAM telah berlangsung. Tapi tidak dapat juga kita pungkiri bahwa lamanya perjuangan itu tidak dapa menjamin penyelenggaraan HAM telah sesuai dengan harapan masing-masing individu. Banyak hambatan yang mengapa kita tidak bisa melakukan penghormatan terhadap HAM secara total karena semuanya itu tergantung kepada manusianya sendiri. Kita hanya dapat berharap bahwa kesadaran manusia akan eksistensi martabatnya dan sesamanya harus sama-sama dijaga dan diperhatikan, tanpa perbedaan atas dasar apapun. Pemerintah di setiap Negara, telah benar-benar memperjuangkan hak asasi ini. Sekarang semuanya berpulang kepada kita sebagai penyelenggaranya.


M. Husni Thamrin Nst, Analisa Pengembangan…

DAFTAR PUSTAKA Budiyanto, Drs., Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta: 2003. Srijanto, Drs.Djarot, Eling Waspodo, B.A., dan Drs. Mulyadi, Tata Negara, PT PAbelan, Surakarta: 1997. Tunggal, Hadi Setia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Harvarindo, Jakarta: 2005.

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Drs. Rasudyn Ginting, M.Si

Recommend Documents