PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANGGOTA TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK OPERASI MILITER SELAIN PERANG
TESIS Karya tulis sebagai salah saru syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung
Oleh
RANTO MARUDUT NAINGGOLAN NIM: 24006032
Program Pascasarjana Studi Pembangunan Alur Studi Pertahanan
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANGGOTA TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK OPERASI MILITER SELAIN PERANG
Oleh:
RANTO MARUDUT NAINGGOLAN NIM: 24006032 Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung
Menyetujui Tim Pembimbing Tanggal
Juni 2008
Pembimbing I
Pembimbing II
DR. Bambang Kismono Hadi
Dini Dewi Heniarti, SH MH
i ABSTRAK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANGGOTA TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK OPERASI MILITER SELAIN PERANG Oleh Ranto Marudut Nainggolan NIM : 24006032 Hak asasi manusia adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Masalah hak asasi manusia sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban dalam mencapai kemuliaan kehidupan manusia. Sehingga sampai saat ini sebagian negara telah menjunjung tinggi tentang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkenaan dengan ketentuanketentuan penegakan hak asasi manusia bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang dengan menginventarisir ketentuan-ketentuan yang ada, juga dengan memahami kondisi-kondisi yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh TNI dalam melakukan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan analisa data kualitatif tanpa menggunakan angka dan rumus, dan data melalui tahap penelitian sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan yang ada pada ketentuan operasi militer selain perang sudah mengakomodir tentang penegakan hak asasi manusia. Namun untuk kondisi yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia diindikasikan oleh adanya perbedaan-perbedaan dari sosial dan budaya dari masyarakat selaku pelaku dalam kehidupan berbansa dan bernegara. Adapun upaya yang sudah dilakukan dari perbedaan itu telah berupaya dilaksanakan untuk mengurangi atau meminimalisir bila melaksanakan tugas dan fungsi dari kehiduapn kelompok sosial itu. Sebagai rekomendasi pembahasan menyampaikan kepada kelompok sosial agar perlunya untuk memahami penegakan hak asasi manusia serta berupaya juga untuk mensosialisasikan penghormatan hak asasi manusia kepada seluruh kelompok sosial, karena hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua kelompok sosial yang berbeda terlebih kepada kelompok sosial yang berperan dalam melaksanakan pemerintahan ini. Dengan sudah difahaminya tentang penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu oleh segenap kelompok sosial maka akan diharapkan hubungan yang harmonis dan dalam pelaksanaan tugas pun akan mengurangi timbulnya permasalahan. Kata kunci : Ketentuan-ketentuan Internasional dan Nasional, Hak asasi manusia.
x ABSTRACT HUMAN RIGHTS POLICIES FOR TNI PERSONNELS IN TASKS FOR MILITARY OPERATIONS OTHER THAN WAR By Ranto Marudut Nainggolan NIM: 24006032 Human rights are right that are part of a human as a creature of God and is God’s gift that we have an obligation to rever and protected by state, law, government, and all people for the respect and protection of humanity. The problem with human rights has been the focus and struggle of humanity with the development of civilization to reach height for human life. Up to now there are some states tat support the standing and protection of human rights. The problem that is stated within the research is related with policies for human rights for TNI personnel within their task for military operation other than war by interventing the regulations that exist, and to understanding the conditions that influences to happened the human violations and the efforts done by TNI to protech human rights. In this thesis it will use normative approach and descriptive analysis using qualitative data without the use of numbers and equations, and data from secondary research. The results show that the regulation for military operation other than war is sufficient for supporting human rights. But, the condition that pushes human right violations are there is a difference of social and culture within the society as their life within nation and state. The effort to minimize these difference as an effort to decrease the violations in doing the task and function within the life as a social group. As recommendation from this research it states that there is a need for social groups to understand human rights and the importance for socializing human righs to all social groups, because all groups have the right to human right especially the groups within the government. With understanding of the respect and protection of human rights by all social groups it is hoed that there will be a harmonious relationship between them and there will be decrease of problems faced in doing its role. Keywords : International and National regulations, human rights essences.
x DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A………………………………………………………………….. 157
Lampiran B………………………………………………………………….. 175
x
Kupersembahkan Tesis ini kepada Istri dan anak-anak ku yang selalu mendampingi ku dalam kasih Tuhan
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya tesis dengan judul “Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota TNI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Operasi Militer Selain Peran”, ini dapat diselesaikan.
Kelancaran dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan penuh penghargaan penulis sampaikan terima kasih, terutama untuk : 1.
Kedua orang tua dan saudara-saudara, dengan kasih sayang dan do’a restu yang selalu menyertai, agar penulis menjadi anak yang sholeh dan berhasil. Serta terima kasih khusus disampaikan untuk istri dan anak-anak tercinta, atas segala pengorbanan, kerelaan, dan pengertiannya terutama dengan berkurangnya waktu kebersamaan selama masa perkuliahan.
2.
Bapak Dr. Bambang Kismono Hadi dan Bunda Dini Dewi Heniarti, SH MH selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan pencerahan kepada penulis berupa petunjuk, bimbingan dan arahan, serta waktu luang untuk berdiskusi.
3.
Bapak Dr. Ir. Sonny Yuliar dan Bapak Dr. Romi, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran penyempurnaan tesis.
4.
Kepala Menteri Pertahanan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi melalui program beasiswa.
5.
Komandan Pusat Pendidikan Peralatan yang telah mengizinkan penulis meninggalkan tugas sehari-hari untuk mengikuti tugas belajar.
6.
Bapak Dr. Ir. Muhammad Tasrif, sebagai Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan, atas semua fasilitas selama masa perkuliahan.
7.
Staf administrasi dan pendukung Program Studi Pembangunan, atas berbagai bantuan selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
8.
Arin, Wedi, Aal dan Budi atas diskusi, saran, kritikan, dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.
vi
9.
Rekan-rekan Studi Pertahanan, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis.
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan limpahan pahala yang besar.
Penulis sadar dari segala kekurangan yang membuat tesis ini jauh dari sempurna. Kritikan terhadap pikiran, penjelasan, struktur kalimat, dan lain-lain yang bersifat membangun, selalu penulis harapkan agar menjadi lebih baik lagi.
Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi yang memerlukan.
Bandung,
Juni 2008
Penulis
Ranto Marudut Nainggolan
vii
DAFTAR ISI ABSTRAK ..................................................................................................
i
ABSTRACT ................................................................................................
ii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS ........................................................
iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....................................................................
iv
KATA PENGANTAR.................................................................................
v
DAFTAR ISI................................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
x
DAFTAR TABEL........................................................................................
xi
DAFTAR SINGKATAN.............................................................................. xii Bab I Pendahuluan ………………………………………………………..
1
I.1 Latar Belakang ………………………………………………………...
1
I.2 Permasalahan ………………………………………………………….
5
I.3 Tujuan Penelitian ……………………………………………………...
5
I.4 Kegunaan Penelitian …………………………………………………..
5
I.4.1 Kegunaan secara Teoritis ………………………………………..
5
I.4.2 Kegunaan secara Praktis ………………………………………...
6
I.5 Metode Penelitian ……………………………………………………..
6
I.5.1 Metode Pendekatan ……………………………………………...
6
I.5.2 Teknik Pengumpulan Data ……………………………………...
6
I.5.3 Analisa Data ……………………………………………………..
7
I.6 Sistematika Penulisan ………………………………………………....
7
Bab II Tinjauan Pustaka …………………………………………………..
9
II.1 Pengertian dan Sejarah Perkembangan HAM ………………………..
9
II.2 Sebab-sebab Kejahatan …………………………………………….....
15
II.3 Pengertian Pelanggaran HAM ………………………………………..
26
II.4. Jenis Pelanggaran HAM Berat ………………………………………
28
II.5 Sebab-sebab Pelanggaran HAM ……………………………………...
30
II.6 Prosedur Penyelesaian Pelanggaran HAM …………………………...
30
viii II.6.1 Penyelidikan ……………………………………………………
31
II.6.2 Penyidikan ……………………………………………………...
32
II.6.3. Penuntutan ……………………………………………………..
32
II.6.4. Pengadilan …………………………………………………......
32
II.6.5 Penyelesaian Pelanggaran HAM ……………………………….
34
II.6.6 Pengadilan HAM ……………………………………………….
34
II.7 Pengertian Operasi Militer …………………………………………...
36
II.8 HAM Dalam Instrument Internasional dan Nasional ………………...
55
II.8.1 Instrumen Internasional ………………………………..............
55
II.8.1.1 Deklarasi HAM ……………………………………….
56
II.8.1.2 ICCPR ………………………………………………...
60
II.8.1.3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 ………………………...
63
II.8.1.4 Konvensi Menentang Penyiksaan …………………….
68
II.8.2 Instrumen Nasional …………………………………………….
70
II.8.2.1 Konstitusi UUD 1945 .………………………………....
70
II.8.2.2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM .…………….....
74
II.8.2.3 UU No. 3 Tahun 2000 Tentang Pertahanan Negara .…..
76
II.8.2.4 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI .………………...
78
II.8.2.5 TAP MPR No. VII/MPR/2000/Tentang Peran TNI .......
81
II.8.2.6 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998/Tentang HAM ...
83
II.8.2.7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM .…..
84
II.8.2.8 Buku Saku TNI Dalam Penerapan HAM .………….....
87
Bab III Metodologi Penelitian …………………………………..
89
III.1 Metode Pendekatan Penelitia ………………………………………..
89
III.2 Teknik Pengumpulan Data …………………………………………..
90
III.3 Analisa Data ………………………………………………................
91
Bab IV Peristiwa Pelanggaran HAM .…………………………………….
93
IV.1 Pelanggaran HAM Sebelum Darurat Militer di Aceh ………….........
93
IV.2 Pelanggaran HAM Masa Darurat Militer di Aceh .………………….
95
IV.3 Pelanggaran HAM Dalam Kasus Alastlogo .………………………..
97
IV.4 Pelanggaran HAM (Kasus Pembunuhan Ketua Presidium Papua) ....
100
ix IV.4.1 Awal Mula Peristiwa Hilangnya Theys Hiyo Eluay .………... 100 IV.4.2 Anggota TNI Diduga Terlibat Pembunuhan Theys .................
101
Bab V Pembahasan ………………………………………………............
102
V.1 Ketentuan HAM Dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang ………
102
V.2 Kondisi yang mempengaruhi terjadinya Pelanggaran HAM ………...
110
V.3 Upaya TNI Dalam Membangun TNI yang Profesional ……………...
120
V.3.1 Mabes TNI Menerbitkan Buku Saku ………………………….
121
V.3.2 Melalui Bidang Pendidikan …………………………………… 134 V.3.2.1 Siklus Pembinaan Profesionalitas TNI ……………….. 135 V.3.2.2 Ketentuan Sistem Pendidikan TNI …………................ 136 V.3.2.3 Pemberian Mata Pelajaran HAM ……………………..
142
Bab VI Kesimpulan dan Saran ………………………………………....... 150 VI.1 Kesimpulan ……………………………………….............................
150
VI.2 Saran ……………………………………….......................................
153
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 154 LAMPIRAN A …………………………………………………………… 157 LAMPIRAN B ……………………………………………………………
175
xii
DAFTAR SINGKATAN Singkatan
Nama
Pemakaian Pertama kali pada halaman 1
HAM
Hak Asasi Manusia
PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa
1
ICC
International Criminal Court
2
RAN
Rencana Aksi Nasional
2
ASEAN
Association of South-East Asian Nations
3
Setjen
Sekretariat Jendral
3
TNI
Tentara Nasonal Indonesia
3
AL
Angkatan Laut
4
MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat
6
POLRI
Polisi Republik Indonesia
6
ICCPR
8
DUHAM
International on Covenant of Civil and Political Right Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
9
NATO
North Atlantic Treaty Organization
20
SEATO
South East Asia Treaty Organization
20
UU
Undang-Undang
33
OMP
Operasi Militer Perang
38
OMSP
Operasi Militer Selain Perang
39
Skep
Surat Keputusan
39
RI
Republik Indonesia
40
Dephan
Departemen Pertahanan
40
UUD
Undang-Undang Dasar
41
SAR
Search and Resque
49
KHAM
Komisi Hak Asasi Manusia
56
Komnas
Komisi Nasional
74
KONTRAS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
93
xiii
POM
Polisi Militer
97
Puslatpur
Pusat Latihan Tempur
97
DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
100
MUBES
Musyawarah Besar
100
PDP
Presidium Dewan Papua
101
Inf
Infanteri
101
Letkol
Letnan Kolonel
101
Dandenma
Komandan Detasemen Markas
101
DanTimJihandak Komandan Tim Penjinak Bahan Peledak
101
CHK
Korps Hukum
101
Odmilti
Oditur Militer Tinggi
101
GAM
Gerakan Aceh Merdeka
115
AD
Angkatan Darat
136
AU
Angkatan Udara
136
Sesko
Sekolah Komando
136
PK
Prajurit Karier
137
PNS
Pagawai Negeri Sipil
138
Dikma
Pendidikan Pertama
139
Diktuk
Pendidikan Pembentuk
139
Secaba
Sekolah Calon Bintara
139
Secapa
Sekolah Calon Perwira
139
Dikbangum
Pendidikan PengembanganUmum
139
Dikalih
Pendidkan Peralihan
141
Gumil
Guru Militer
141
Korem
Komando Resort Militer
141
