Pendidikan Pancasila Modul ke:
05
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Fakultas
Ekonomi Bisnis Program Studi
Manajemen
Ari Sulistyanto, S. Sos., M. I. Kom
Bagian Isi A. Pendahuluan B. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 C. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945 D. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam
• Jumlah min slide 10
Pendahuluan Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Untuk merespon permintaan Ketua BPUPKI, maka dalam masa sidang pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara. Soepomo juga menyampaikan pandangannya dalam masa sidang ini, namun hal yang dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan mengenai dasar negara.
Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 • Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan " .maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 • Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep berikut. • Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik Negara (negara Indonesia republik dan berkedaulatan rakyat) dan asas kerohaniaan negara (Pancasila). • Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu "... maka disusunlah kemerdekaan kebangaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.
Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945 • Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. • 1. Pokok pikiran pertama berintikan 'Persatuan'”, yaitu ; "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadiian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". • 2. Pokok pikiran kedua berintikan'Keadilan sosial', yaitu; "negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. • 3. Pokok pikiran ketiga berintikan' Kedaulatan , yaitu Negara yang berkedaulatan rakyat,berdasar atas kerakyatan dan perrnusyawaratan perwakilan ". • 4. Pokok pikiran keempat berintikan'Ketuhanan Yang Maha
Penjabaran Pancasila dalam PasalPasal UUD 1945 MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak empat kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999,28 Agustus 2009, November 2007, dan 10 Agustus 2002. Keseluruhan pasal-pasal UUD 7945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. I. II.
III.
Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal-pasaI yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama' pertahanan negara, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara,lagu kebangsaan perubahan UUD, aturan peralihan dan aturan tambahan.
Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik
• Sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur uhtuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Ekonomi • Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan system perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. • Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhary melainkan demi kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidakbisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.
Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Agama, dan Sosial Dan Budaya
• Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang social budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.
Terima Kasih Ari Sulistyanto, S. Sos., M.I.Kom
