PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

back

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003) “PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003) PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

Tim UNAIR - PULSE 05

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

(Udin : 2003) 2

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI No. 20/2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMA

b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA ( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )

“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMA;

b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; c. BAHASA.” ( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)



(Udin : 2004) 3

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No. 20/2003)

“Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”



(Udin : 2004) 4

SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI

WAWASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB DEMOKRATIS

PERCAYA DIRI SBG BANGSA WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK

KOGNITIF

KOMITMEN BELA NEGARA

PARTISIPASI SOSPOL

AFEKTIF

HOLISTIK (Komprehensif - integral )

KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN PSIKOMOTOR [Adaptasi dan pengembangan dari Udin (2003) oleh tim MKU-Unair, 2005]


5

VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

~ SUMBER NILAI DAN ~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK ~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF ~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI Tim UNAIR - PULSE 05


6

MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu : ~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara,

~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.



7

KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : ~ Kemampuan berfikir,

~ Bersikap rasional, dan dinamis, ~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : - bela negara. - cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensifIntegral pada seluruh aspek kehidupan nasional.



8

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Agar mahasiswa : 1.

Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,

2.

Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.

3.

Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidahkaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.



9

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI  CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969,        

SMA 1969 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994-Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS) (Adaptasi dan pengembangan dari : Udin : 2003 oleh tim MKU-Unair, 2005)



10

HISTORIS ….(LANJUTAN) CATATAN :

PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000 - Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : ~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter ~ Di beberapa PTN. ~ 1970-an ~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj). ~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.

- Pendidikan Perwira Cadangan : ~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973. ~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks) - diberi pangkat Letnan Dua.



11

MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DOMAIN KAJIAN ILMIAH

DOMAIN KURIKULER SMART & GOOD CITIZENSHIP

DOMAIN SOSIALKULTURAL



(Udin : 2004) 12

WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA ISTILAH :

• CIVICS, CIVIC EDUCATION • CITIZENSHIP EDUCATION • TA’LIMATUL MUWWATANAH, TARBIYATUL AL WATONIYAH • EDUCACION CIVICAS • SACHUNTERNICHT • CIVICS, SOCIAL STUDIES • SOCIAL STUDIES • LIFE ORIENTATION • PEOPLE AND SOCIETY • CIVICS AND MORAL EDUCATION • OBSCESVOVEDINIE Tim UNAIR - PULSE 05


(USA) (UK) (TIMTENG) (MEXICO) (JERMAN) (AUSTRALIA) (USA NEW ZEALAND) (AFSEL) (HONGARIA) (SINGAPORE) (RUSIA) (Udin : 2004) 13

PARADIGMA DASAR 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY

THIN MINIMUM

CITIZENSHIP

KNOWING DEMOCRACY

2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY

DOING

CITIZENSHIP DEMOCRACY

3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY

BUILDING


MODERATE

CITIZENSHIP DEMOCRACY


THICK MAXIMUM

(Udin : 2004) 14

ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION Education about Democracy

THIN CITIZENSHIP EDUCATION (exclusive, elitist, formal, content-led, knowledgebased, didactic transmission, easier to achieve, civic education) (South East Asia : Indonesia)


Education in Democracy

MODERATE CITIZENSHIP EDUCATION

(Central, South & East Europe, Australia)

Education for Democracy

THICK CITIZENSHIP EDUCATION (inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education) (North Europe, USA, New Zealand)

Adapted from CIVITAS : 1996; & Kerr : 1999; Udin : 2001) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 15

PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

EDUCATION ABOUT DEMOCRACY

EDUCATION THROUGH DEMOCRACY

PKN SD,SMP,SMA



EDUCATION FOR DEMOCRACY

PKN DIKTI (Udin : 2004) 16

KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

CIVIC KNOWLEDGE

CIVIC CONFIDENCE

CIVIC DISPOSITIONS

SMART & GOOD CITIZENSHIP

CIVIC COMPETENCE

CIVIC COMMITTMENT

CIVIC SKILLS (Udin : 2003) Tim UNAIR - PULSE 05


17

ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.


BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL, BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA, MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

18

REFERENSI PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian

dan Diskusi Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen DiktiDepdiknas. 21-22

September 2004. 2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni. 5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng

Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan. 6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius. 8. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia. 9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa. 10.Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 11.Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Tim UNAIR - PULSE 05


19

LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH 1.

Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi.

2.

Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi.

3.

Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan Nusantara

4.

Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional.

tambahan Tim MKU ITS


20

DISKUSIKAN



Mampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik “Nation’s Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain

back tambahan Tim MKU ITS


21

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents