PENDIDIKAN GRATIS ATAU BEBAS PUNGUTAN DAN PERMASALAHANNYA

http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=199:gratis&catid=42:widyaiswara&Itemid=206

PENDIDIKAN GRATIS ATAU BEBAS PUNGUTAN DAN PERMASALAHANNYA Oleh: Saparuddin Widyaiswara Madya LPMP Sulawesi Selatan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. (UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 2). Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, bahkan warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34) Sementara pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; namun khusus untuk pendidikan dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 46 Ayat 1). Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis? Berikut ini akan disampaikan definisi pendidikan gratis menurut beberapa sumber dan hasil studi serta pengalaman negara-negara maju dan berkembang dalam melaksanakan pendidikan gratis. Wikipedia, ensiklopedia gratis, menyebutkan pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran siswa untuk sekolah. (http://en.wikipedia.org/wiki/free%5Feducation). The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa salah satu tujuan Education for All (EFA) adalah bahwa sekolah mesti bebas dari pungutan. (http://portal.unesco.org/education). Ini berarti bahwa orangtua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya pergi ke sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-


anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga, dll. Pakar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Said Hamid Hasan mengatakan, pengertian sekolah atau pendidikan gratis yang selama ini diklaim pemerintah harus diganti. Pasalnya, pengertian tersebut bisa menyesatkan dan membohongi publik, karena kenyataannya di lapangan, masyarakat masih dikenakan sejumlah uang pungutan. "Pemerintah jangan bermain-main dengan istilah pendidikan gratis. Kalau memang belum mampu menggratiskan pendidikan untuk semua kalangan, istilah pendidikan gratis yang selama ini diklaim pemerintah, harus segera diganti," tegasnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/9). Dikatakan, pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan masyarakat harus sama. Selama ini, katanya, ada pemahaman yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat mengenai pendidikan gratis. Masyarakat, katanya, tidak bisa disalahkan, karena mempertanyakan atau menuntut kebijakan tersebut. Sebab, definisi pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah apabila mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia adalah pendidikan yang tidak dipungut biaya apa pun. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara gamblang sejauh mana pendidikan dianggap gratis dan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, sehingga tidak terjadi kerancuan seperti sekarang ini. "Jika pemerintah memang belum mampu memberikan pendidikan gratis sepenuhnya kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah jujur dan tidak usah malu. Jangan malah membuat istilah-istilah gratis yang malah menyesatkan," ujarnya Dia menjelaskan, UU 20/3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka digratiskan atau tidak dikenakan pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun. Pemerintah pun juga harus menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin, namun memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk belajar di perguruan tinggi. Penulis sangat sependapat dengan pendapat Said Hamid Hasan seperti dikutip di atas. Mengapa, karena Pendidikan dasar gratis adalah pelayanan pendidikan jenjang SD/MI/lain yang sederajat dan SMP/MTs/lain yang sederajat yang diberikan kepada peserta didik tanpa mengenakan iuran kepada peserta didik untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh lembaga pendidikan dasar, akan tetapi, peserta didik tetap menanggung biaya personal seperti untuk buku dan alat tulis sendiri, pakaian dan perlengkapan sekolah lain, transport, dll. Penyelenggaraan pendidikan dasar membutuhkan sumber daya pendidikan dasar yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, istilah pendidikan gratis tidak tepat dalam penggunaannya, karena masih banyak pengeluaran yang harus


ditanggung oleh orang tua siswa dalam proses pendidikan di sekolah, tepatnya mungkin menggunakan istilah bebas pungutan. Bila kita bandingkan dengan penerapan dan penggunaan pendidikan gratis di beberapa Negara. Pendidikan negeri gratis di 50 negara bagian di Amerika Serikat memang betul-betul tidak ada iuran wajib sekolah. Kadang-kadang ada sedikit iuran untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti karyawisata. Tetapi iuran sukarela itu sangat jarang, bahkan seragam drum band juga disediakan. Semua buku teks dipinjamkan. Siswa menerima buku-buku teks pada awal tahun dan mengembalikannya pada akhir tahun pelajaran. Pendidikan negeri gratis juga berarti bahwa Pemerintah Pusat memberikan block grants yang hanya dapat dipergunakan untuk pendidikan yang menjamin level basic foundation atau kecukupan untuk setiap siswa. Pemerintah daerah menambah dana pendidikan tersebut dari sumber pajak daerah. Pemerintah daerah di Amerika Serikat mempunyai kewenangan penuh atas pajak kepemilikan tanah dan rumah, seperti halnya di Jepang dan negara-negara lain. Pemerintah daerah yang memiliki sumber pajak kepemilikan yang kaya akan menambah banyak dana pendidikan dan yang miskin akan menambah sedikit, tetapi level dasar kecukupan dijamin oleh Pemerintah Pusat. (McMahon, 2005). Di Finlandia, pendidikan dasar merupakan pendidikan umum (general education) yang disediakan tanpa pungutan bagi seluruh kelompok usia pendidikan dasar. (http://www.edu.fi ). Dalam Undang-undang Pendidikan Dasar Tahun 1998 disebutkan bahwa pendidikan dasar yang berupa sekolah komprehensif (comprehensive school) berlangsung selama sembilan (9) tahun dan diperuntukkan bagi anak usia antara 7 dan 16 tahun. Apabila tidak dimungkinkan bagi anak untuk masuk sekolah karena kesehatan atau alasan lain, pemerintah lokal berkewajiban untuk menyediakan pendidikan dalam bentuk lain. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam menempuh pendidikan dasar siswa bebas dari pungutan untuk iuran, buku, dan lainnya. Siswa juga memperoleh makan gratis satu kali sehari. Transportasi gratis disediakan bagi siswa yang menempuh perjalanan ke sekolah yang melebihi 5 km. (http://virtual.finland.fi). The Asia Pacific School Report Card menginvestigasi kinerja pemerintah negaranegara tersebut dalam memenuhi komitmen mereka untuk menjamin bahwa semua warganegara mempunyai akses ke pendidikan dasar gratis yang bermutu, berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia tahun 2004. Sejumlah indikator diidentifikasi untuk memantau: (1) penduduk yang tidak dapat memperoleh pendidikan dasar, (2) komitmen pemerintah untuk menghapus bayaran sekolah, (3) mutu input di sekolah dasar dalam bentuk guru yang berkualifikasi dan biaya per siswa, (4) kemampuan sistem pendidikan untuk mendorong kesamaan gender, dan (5) level kesamaan dalam pencapaian pendidikan lintas strata sosial.


Hal yang kedua yaitu komitmen pemerintah untuk menghapus bayaran sekolah merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan pendidikan gratis. Bayaran sekolah tersebut meliputi iuran sekolah, buku teks, pakaian seragam sekolah, dll yang biasa terjadi di berbagai negara. Kenyataannya anak-anak tidak sekolah karena kemiskinan. Semakin mahal pendidikan semakin kecil kemungkinan keluarga berinvestasi dalam pendidikan, khusunya bagi anak perempuan. Karenanya, menghapus bayaran sekolah menghilangkan rintangan bagi anak-anak miskin untuk memperoleh pendidikan. Dalam kriteria ini Sri Lanka mendapat nilai tertinggi yaitu 100 persen, diikuti oleh Banglades dan Thailand dengan nilai 80 persen. Semua negara yang lain mendapat nilai sangat rendah, yaitu tujuh negara (Cina, Indonesia, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Vietnam) mendapat nilai F (di bawah 24 persen). Vietnam dan Pakistan adalah yang terendah (nol persen). Nah, sekarang bagaiaman pendapat kita mengenap pendidikan gratis, ketika siswa-siswa di sekolah pada saat di sekolah orang tua masih harus menyiapkan dana untuk membeli kebutuhan makanan ringan selama di di sekolah. Pada saat siswa menuju sekolah masih mengeluarkan sejumlah uang untuk pengeluaran transportasi. Memakai sepatu, baju seragam dll., dan semuanya itu menjadi bagian yang tidak biasa dipisahkan dengan kebutuhan bagi para siswa dalam mengakses pendidikan. Mungkin menurut penulis, bahwa masih sulit kita katakan bahwa di Indonesia penyelenggaraan pendidikan gratis baru sedikit sekolah yang mampu menyelenggarakan pendidikan gratis. Contoh MAN Insan Cendekia Islam Gorontalo yang bias dikatakan menyelenggarakan pendidikan gratis, mengapa! Karena sekolah tersebut menanggung semua biaya yang dibutuhkan oleh siswa selama mengikuti pendidikan, mulai dari persoalan buku, pakaian sekolah, baju olahraga, makanan selama tinggal di pondokan, sepatu sekolah, sampai pada persoalan keberadaan bapak/ibu angkat siswa selama menjadi siswa sekolah tersebut. Pada saat sekolah hanya di bebaskan dari pungutan pembayaran Yuran OSIS dan dilarangnya meminta sumbangan pembangunan fisik sekolah, lalu dikatakan menyelenggarakan pendidikan gratis perlu dikaji secara mendalam lagi. Apalagi pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menargetkan pada 2012 nanti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bebas dari segala macam pungutan. Meski demikian, pemerintah masih harus membicarakannya dengan DPR. “Hal ini yang sedang kami siapkan dan akan dikonsultasikan dengan DPR. Maka dari itu, saat ini kami sedang merampungkan cost structure pendidikan,” kata Mendiknas ketika ditemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi X di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1). Menurut Mendiknas, saat ini ada dua jenis pembiayan pendidikan, yaitu biaya non personal yang melekat pada si peserta didik dan biaya non personal yang terkait dengan biaya investasi. “Itu yang sedang kita cari tahu berapa costnya. Arahnya hanya satu, yaitu tahun 2012 harus bisa dipastikan pendidikan bebas


pungutan harus selesai,” ujarnya. Lantas mengapa pembebasan pungutan tidak dilakukan pada tahun ini" Mendiknas menegaskan bahwa jika sampai saat ini ada pungutan maka hal itu masih wajar. Sebab, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya mampu mencukupi 70 persen dari seluruh pembiayaan pendidikan. “Masih ada pungutan, karena faktanya memang begitu. BOS hanya mampu meng-cover 70 persen dari kebutuhan operasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) wajib untuk menyalurkan BOS Daerah (BOSDA) untuk menutupi sisanya sesuai dengan surat edaran dari pusat,” tegasnya. Mendiknas juga mendorong Pemda agar terus menyalurkan BOSDA sehingga dapat menutupi biaya operasional pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar. Dikatakan pula, anggaran BOSDA tidak boleh dihapus karena sudah merupakan amanah undang-undang. “BOSDA tidak boleh dihapus karena daerah sudah wajib untuk mengalokasikan dananya sebesar 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Jika daerah tidak mau, itu tidak mungkin, karena itu sudah melanggar undang-undang,” imbuhnya. Dari data Kemdiknas, jumlah total dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 16,8 triliun. Untuk jenjang SD yang terletak di kota, masingmasing siswa akan menerima sebesar Rp 580 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk SD yang terletak di kabupaten, masing-masing siswa menerima Rp 397 ribu per tahun. Adapun untuk jenjang SMP yang terletak di kota, setiap siswa mendapat Rp 710 ribu per tahun. Dan untuk SMP di kabupaten, mendapat Rp 570 ribu per siswa per tahun. “Dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk jenjang SD hanya mampu mengcover 68,4 persen, dan BOS untuk jenjang SMP hanya mengcover 80,3 persen dari total kebutuhan oeprasional,” sebut Nuh. (jpnn)

Meskipun tidak ada wajib belajar, tapi semua anak di Denmark mesti berada dalam pendidikan sembilan tahun sejak usia tujuh tahun. Taman kanak-kanak tersedia sebagai pilihan (tidak wajib) bagi anak usia enam tahun, dan kelas ke-10 tersedia sebagai pilihan setelah anak menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. Orangtua bertanggungjawab atas pendidikan anak-anaknya. Ada tiga macam pendidikan yang tersedia: sekolah pemerintah kota (the municipal Folkeskole) yang bebas pungutan, sekolah swasta yang mengenakan biaya pembelajaran, dan sekolah pribadi di rumah. Makan siang disiapkan sendiri oleh siswa. (http://www.edu.fi).


Semua anak di Hongkong, terlepas dari suku dan warganegara apapun, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) tanpa pungutan biaya. Menerima pendidikan sekolah merupakan hak dasar bagi semua anak, yang dilindungi oleh Undang-undang Pendidikan. (http://www.info.gov.hk). Pendidikan gratis di Bhutan diperuntukkan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Menteri Pendidikan Bhutan menyatakan bahwa pendidikan dasar gratis di Bhutan merupakan salah satu pendidikan dasar gratis terlama di dunia. (http://www.kuenselonline.com). Negara-negara yang memberikan pendidikan gratis paling lama adalah Inggris dan Amerika yang menyediakan 11 tahun wajib belajar gratis. Sedangkan negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, dan Singapura masingmasing menyediakan 5, 6, dan 7 tahun wajib belajar gratis. Di Afrika Selatan meskipun konstitusi menjamin hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan dasar, tapi Pemerintah belum mengklarifikasikan apa itu hak terhadap pendidikan dasar, apakah hal itu berarti pendidikan dasar gratis untuk semua. Meskipun International Human Rights Treaties, khususnya the Convention on the Rights of the Child and the African Charter on Human and Peoples' Rights menyatakan bahwa negara berkewajiban menetapkan wajib belajar dan pendidikan gratis, tetapi Pemerintah hanya menetapkan wajib belajar untuk pendidikan dasar tetapi tidak gratis. Masih terdapat biaya-biaya pendidikan langsung dan tidak langsung, seperti iuran sekolah, seragam sekolah, buku teks, dll. (Seleoane, 2005). Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar gratis yang dimaksud di sini adalah pendidikan dasar yang diberikan kepada peserta didik pendidikan dasar tanpa mengenakan iuran kepada peserta didik untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh lembaga pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs, dll). Akan tetapi peserta didik tetap menanggung biaya personal seperti untuk buku dan alat tulis sendiri, pakaian dan perlengkapan sekolah lain, transport, dll.

PENDIDIKAN GRATIS ATAU BEBAS PUNGUTAN DAN PERMASALAHANNYA

Recommend Documents