FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Pendanaan Sektor Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Bantuan Operasional Kesehatan Fatmah Afrianty Gobel Mahasiswa S3 Ilmu Kedokteran Unair/ Dosen FKM UMI
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-30 September 2011
Latar Belakang • BOK diharapkan semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui revitalisasi Puskesmas. • Ide diadakannya BOK untuk mendukung kegiatan penguatan puskesmas dan jaringannya seperti Poskesdes dan Posyandu serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal menuju MDGs.
• Puskesmas mempunyai peran besar dalam pembangunan kesmas: menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita, memperbaiki status gizi bayi dan balita, serta menurunkan kejadian penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. • Sumber Dana BOK APBN Kemenkes RI. • Alokasi dana BOK per Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Menkes. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOK per Puskesmas di daerahnya. • Peluncuran skema BOK karena dinilai fungsi Puskesmas belum berjalan optimal
• Dana BOK merupakan dukungan Pemerintah, bukan merupakan dana utama operasional Puskesmas • Dana BOK bukan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah. • Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin (periodik bulanan/triwulanan).
• Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). • Jika belum terdapat Perda yang mengatur, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinkes Kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisiensi, dan efektif.
• Hasil studi di 4 Kabupaten kota (Studi Investasi Kesehatan Ibu dan Anak), ditemukan bahwa hampir seluruh daerah memiliki masalah di sektor pembiayaan kesehatan yang hampir sama yaitu keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan dasar. • Beberapa pemerintah daerah masih terbatas dalam mencukupi kebutuhan biaya operasional yankes dasar di daerahnya • Masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya. Kehadiran program BOK diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan dalam operasional pelayanan kesehatan dasar di daerah.
Tujuan • Analisis kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dana BOK.
Metode Penelitian • Library Research menggunakan data-data sekunder dari berbagai publikasi internet.
Hasil • Hasil riset pustaka, tahun 2010, terdapat sekitar 8.500 puskesmas dan setiap puskesmas bervariasi antara Rp 10juta hingga Rp 22juta. • BOK Rp 22 juta untuk puskesmas wilayah timur dan Rp 18 juta untuk wilayah barat. • Sekitar 303 puskesmas di tujuh kabupaten di wilayah Jawa, Bali. Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan Papua, pemerintah memberikan bantuan operasional kesehatan Rp 100 juta. Puskesmaspuskesmas di tujuh wilayah tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui berapa banyak dana operasional yang dibutuhkan puskesmas agar kegiatannya optimal.
• Tahun 2010, jumlah dana BOK yang disalurkan sebesar Rp 226 miliar pada 8737 unit puskesmas. • Tahun 2011 meningkat menjadi Rp 904,5 miliar yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah pada bulan Februari • Besaran alokasi tiap puskesmas diserahkan pada Kabupaten/Kota. Saat ini jumlah puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 8967 unit.
• Tahun 2011, seluruh Puskesmas di Indonesia mendapatkan dana berkisar Rp 75-250 juta. • Dana BOK tidak lagi langsung diberikan ke puskesmas tapi dikelola Dinkes kabupaten/kota yang disesuaikan kondisinya. • Akhir bulan Februari 2011, dana tersebut sudah berada di Pemkab/ Pemkot. • Sosialisasi BOK di Kabupaten/ Kota menggunakan dana yang ada. • Persentase pemanfaatan dana BOK adalah 10% untuk manajemen kesehatan di kabupaten/kota, dan 90% untuk kebutuhan Puskesmas dengan pembagian operasional Puskesmas 85% dan pemeliharaan ringan Puskesmas 5%
Hasil penelitian oleh Litbang Depkes didapatkan alokasi dana BOK tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu: (1) Sumatera 2.271 Puskesmas dan Jawa-Bali 3.617 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK Rp 75 juta; (2) Kalimantan 836 Puskesmas dan Sulawesi 1.126 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK Rp 100 juta; (3) Maluku 256 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK Rp 200 juta; (4) Nusa Tenggara 458 Puskesmas dan Papua 403 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK Rp 250 juta
Praktek di Lapangan
• Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tahun 2011 mendapat dana BOK Rp. 1,9 milyar. • Ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas. • Dinkes Kotim telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan SPM dengan mempertimbangkan tupoksi unit kerja dan sinkronisasi sumber pendanaan.
• Pemanfaatan dana yang sangat luas mengakibatkan dana BOK dinilai kurang mencukupi, misalnya untuk Kabupaten Magelang apabila setiap Puskesmasnya mendapatkan 18 juta. Jika Puskesmas menggunakan dana BOK sebesar 30%, sisanya 70% dibagi ke Posyandu dibawah koordinasi Puskesmas tersebut yang rata-rata jumlahnya 100 Posyandu maka setiap Posyandu hanya mendapatkan 126 ribu per tahunnya. Jika dalam 1 Posyandu terdapat 5 kader maka setiap orang Kader Posyandu mendapatkan dana 25.200 per tahunnya.
• Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, anggaran BOK tahun 2010 masing-masing puskesmas mendapatkan dana sebesar Rp.18.000.000,- per tahun dan jumlah total 16 kecamatan Rp.468.000.000,-. • Tahun 2011 meningkat sebesar Rp. 1.950.000.000,- dimana Rp.1.757.040.000,- untuk alokasi Puskesmas • Masing-masing puskesmas mendapatkan alokasi dana yang tidak sama, hal ini disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan wilayah, cakupan program serta jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas. • Tahun 2010 masih ditemui berbagai kendala sehingga dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dana: dari semula melalui mekanisme bantuan sosial diubah menjadi mekanisme tugas pembantuan dan diintegrasikan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal agar pemanfaatan dananya memberikan daya ungkit besar dalam pencapaian MDGs
• Di Provinsi Sulawesi Utara, Sosialisasi BOK gencar dilakukan Dinas Kesehatan Sulut sejak Juli 2010. Salah satunya • Di Provinsi Gorontalo, tahun 2011 mendapatkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakesda) dana SulutBOK dan Jampersal sebesar Rp 7,6 miliar. 2010, 5-7 Juli, di Hotel Sutanraja, Minut. •• Anggaran BOKDinkes untukSulut, Kota Gorontalo sebesarmerupakan Rp 700 juta, Pemahaman dana BOK bukan Kabupaten Rp 2 miliar, Kabupaten Boalemo Rp 1 dana utamaGorontalo sehingga pemerintah daerah tetap miliar, Kabupaten Pohuwatodana Rp 1 operasional miliar, Kabupaten berkewajiban menyediakan yang tidak Gorontalo Utara Rp 1 miliar dan Kabupaten Bone Bolango terbiayai melalui BOK. Rp 1,9 miliar. • Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil • Alokasi dana tersebut disebardalam ke seluruh kabupaten/kota se perencanaan yang disepakati lokakarya mini. Provinsi Gorontalo. Kesehatandari Provinsi Penetapan penerimaKepala dana Dinas BOK tergantung SK Gorontalo telah menggelar pertemuan koordinasi penetapan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota mengenai pelaksanaan anggaran dan program pembangunan alokasi dana BOK tiap Puskesmas di daerahnya dengan kesehatan tingkat Provinsi Gorontalo, (15-16/3/2011) mempertimbangkan berbagai kondisi setiap Puskesmas
Identifikasi Masalah (1) Problem Keluasan Pemanfaatan Dana; Jumlah dana yang terbatas dan pemakaian yang sangat luas membuat besaran dana BOK dinilai kurang mencukupi, penggunaan dana hanya habis untuk biaya operasional manajemen/pengelola puskesmas dan jaringannya.
(2) Problem Sosialisasi dan Diseminasi; Pada sejumlah Puskesmas masih diliputi rasa takut menggunakan dana BOK. Padahal Kementerian Kesehatan telah memberikan kelonggaran pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis BOK.
Saran • Semestinya dana BOK langsung digunakan pada sasaran program preventif dan promotif sebagaimana fungsi utama Puskesmas dan jaringannya, diluar biaya manajemen. • Perlunya sosialisasi yang lebih komprehensif kepada berbagai pihak yang berkompeten • Penentuan jumlah dana BOK pada setiap puskesmas seyogyanya mempertimbangkan jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat kemahalan konsumsi dan tingkat kesulitan wilayah atau daerah geografisnya.
