PENDAHULUAN Visi dan Misi yang disampaikan ini merupakan pandangan serta arah kebijakan Prioritas yang menjadi komitmen kami sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, baik dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat maupun dalam rangka mengemban amanah rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. Kita semua menyadari bahwa Manggarai Barat merupakan Kabupaten baru dan tentunya kita tidak dapat menutup mata untuk memulai membangun keterbatasan yang ada dan kiranya patut untuk mendapatkan perhatian yang serius
untuk
membenahinya. Kami sangat menyadari bahwa dihampir semua bidang masih banyak kekurangan dan ketertinggalan dibanding dengan Kabupaten dan kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat sebetulnya memiliki potensi daerah yang cukup dapat dihandalkan dan didukung oleh jumlah penduduk ± 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu) jiwa serta letak geografis yang sangat srategis, merupakan modal dasar yang cukup kuat. Kondisi masyarakat Manggarai Barat yang agamais dengan penduduknya mayoritasnya beragama katolik menjadi salah satu kekuatan pembangunan dan stabilisator sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, jawaban atas persoalan masa 5 (lima) tahun mendatang untuk Kabupaten manggarai Barat diperlukan Pemimpin yang Kreatif, Produktif, Inovatif dan Partisipatif. Hal ini tidak lain karena di masa depan perlu dilakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui peningkatan kemitraan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat disertai dengan perbaikan program – program yang selama ini telah dilaksanakan dan melakukan terebosan – terobosan baru dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini masih dirasakan jauh tertinggal. Pada kondisi ini peran pemerintah mendatang dituntut sebagai Dinamisator, Motivator, dan Fasilitator serta dunia usaha dan masyarakat diposisikan sebagai stakeholder ( pelaku utama pembangunan). Gambaran situasi masyarakat daerah dimasa depan merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari , hal ini sebagai kosekuensi dari masuknya Indonesia dalam masyarakat dunia Globalisasi. Bangsa Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini dan untuk itu, mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan hingga mendapat tempat yang sejajar dengan Negara – Negara lain. Manggarai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal didunia karena satwa Komodonya dan oleh karena itu kita menyongsong masa depan itu dengan berbenah diri melalui program pembangunan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional bahkan internasional.
ISU POKOK Pemberian Otonomi Daerah identik dengan pemberdayaan daerah dalam meningkatkan kemampuan menggali potensi daerah secara optimal untuk mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian di derah. Implementasi otonomi daerah perlu didukung oleh pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipasif. Pada tataran pemerintahan ditumbuhkan perilaku kepemerintahan yang baik, jujur, bertanggung jawab dan demokratis. Sedangkan pada tataran kemasyarakatan dikembangkan dengan mekanisme yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Ke depan globalisasi yang pengaruhnya melampaui batas – batas geopolitik nasional dan dimensinya mencakupi tekhonologi, komunikasi, aliran sumber daya manusia, modal perdagangan dan bahkan kultural akan membawa implikasi pada pembangunan skala lokal. Oleh sebab itu tantangan yang muncul pada skala global tersebut harus disikapi secara profesional dengan memanfaaatkan berbagai peluang yang terbuka. Pada saat yang sama perlu disiapkan berbagai instrument dan kondisi sosial ekonomi serta politik yang memadai guna menetralisir dampak negatif yang ada. Untuk menghadapi kondisi diatas beberapa isu aktual yang berkembang saat ini yang perlu diprioritaskan dan merupakan arah kebijakkan apabila kami menjadi Bupati/ Wakil Bupati Manggarai Barat pada masa 5 ( lima) tahun ke depan dan isu – isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Bidang Ekonomi a. Pertanian Tanaman Pangan : 1) Belum optimalnya penanganan pasca panen yang berakibat mutu produk dan harga jual rendah. 2) Sumber daya petani yang relatif masih rendah. 3) Keterbatasan modal usaha tani.
b. Perkebunan : 1) Sistem pengelolaan perkebunan masih bersifat tradisional. 2) Sistem pemasaran hasil perkebunan pada umumnya masih bersifat lokal. 3) Mutu dan atau kualitas produk perkebunan masih rendah.
c. Peternakan : 1) Sistem peternakan masih bersifat tradisional. 2) Belum memiliki tempat pemasaran ternak. 3) Kualitas ternak rendah. 4) Sumber daya manusia di bidang peternakan rendah. d. Perikanan dan Kelautan : 1) Potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. 2) Sistem penangkapan ikan masih bersifat tradisional. 3) Sistem pemasaran hasil penangkapan ikan belum diatur dengan baik. 4) Masih adanya penangkapan liar yang dilakukan oleh warga asing. 5) Masih adanya penangkapan ikan oleh nelayan dengan menggunakan bahan peledak. e. Pariwisata : 1) Penggalian dan penaganan objek wisata daerah belum optimal dan professional. 2) Masyarakat belum sadar wisata. 3) Sarana dan perasarana penunjang wisata belum optimal dan memadai. f. Industri : 1) Pemahaman masyarakat terhadap industri kecil dan menengah masih rendah dan bersifat tradisional. 2) Terbatasnya kepemilikan modal untuk menumbuhkan industri kecil dan menengah. 3) Pola kemitraan yang belum optimal antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah. g. Investasi : 1) Iklim investasi di Kabupaten Manggarai Barat belum menggairahkan. 2) Promo potensi daerah skala nasional dan internasional dibidang usaha kurang. h. Pertambangan dan Energi : 1) Potensi dibidang pertambangan dan energi belum dikelola secara baik. 2) Kelistrikan belum memadai. 3) Tekhnologi dan SDM belum menunjang. i. Tenaga Kerja : 1) Kualitas SDM tenaga kerja lokal yang relatif masih rendah. 2) Lapangan pakerjaan yang terbatas.
2. Bidang Sosial Budaya a. Pendidikan : 1) Partisipasi masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun masih rendah. 2) Belum optimalnya penanganan masalah pekerja anak – anak usia sekolah. 3) Kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan belum memadai. 4) Sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas. b. Kesehatan Masyarakat : 1) Tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah. 2) Mutu pelayanan Kesehatan masih rendah. 3) Sarana dan prasarana kesehatan masih belum memadai terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) c. Kemiskinan : 1) Masih tinggi jumlah rumah tangga miskin di beberapa tempat. 2) Masyarakat belum disentuh dengan program – program pengentasan kemiskinan. 3) Terbatasnya dana yang tersedia dalam upaya penanganan kemiskinan. d. Agama : 1) Belum sempurnanya pemahaman umat terhadap aktualisasi nilai – nilai agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. 2) Toleransi kehidupan lintas agama belum optimal.
3. Bidang Pemerintahan dan Politik a. Organisasi kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan pelayanan publik. b. Prinsip good governance (kepemerintahan yang baik) pada semua level / unit pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan. c. Nilai – nilai pola hidup yang demokratis belum membudaya di masyarakat. d. Sosial networking dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah berjalan efektif. e. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. f. Penegakan hukum kurang optimal.
4. Bidang Pekerjaan Umum a. Sarana transportasi jalan darat kurang memadai. b. Sarana dan prasarana air minum bersih belum memadai. c. Sarana dan Prasarana pelabuhan laut kurang memadai. d. Sarana dan prasarana pelabuhan udara kurang memadai. e. Sistem irigasi / pengairan masih bersifat tradisional. f. Penataan tata ruang dan pemukiman belum optimal.
5. Badan Lingkungan Hidup a. Penurunan kualitas lingkungan hidup dalam berbagai aspek. b. Pola pembangunan yang kurang berorientasi ekologis dan berkelanjutan. c. Lemahnya institusi penegakan hukum lingkungan.
VISI DAN MISI Visi Dengan mendasarkan pada logika isu – isu pembangunan di atas, maka visi – misi kami untuk membangun Kabupaten Manggarai Barat 5 (lima) tahun ke depan adalah: “ BERSAMA RAKYAT KITA MAJU BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT MEMBANGUN KABUPATEN MANGGARAI BARAT AGAR TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM ERA GLOBALISASI’’.
Misi Untuk mewujudkan Visi di atas, maka misi yang seyogianya yang dijalankan oleh pemimpin daerah di masa 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Penegakkan supremasi hukum dalam memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 2. Peningkatan kualitas iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Kerukunan antar umat beragama 3. Mewujudkan pemerintah yang demokratis, berkeadilan, professional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan SDM aparatur yang berkualitas. 4. Pemberdayaan ekonomi dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah. 5. Peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan di bidang kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 6. Peningkatan obyek dan kegiatan kepariwisataan. 7. Mengembangkan pola kemitraan antara pemilik modal / pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah. 8. Pemberdayaan
masyarakat
dalam
kegiatan
pemerintah,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. 9. Pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhonologi yang berbasis kompetensi lingkungan pemerintah dan masyarakat. 10. Mensosialisasikan pembangunan politik yang sejalan dengan otonomi daerah. 11. Pembangunan wilayah melalui pendekatan lokal dan berwawasan lingkungan.
Visi dan Misi ini merupakan pandangan jauh ke depan, menantang namun realistis sehingga dapat menjadi mental seluruh elemen masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk menjadi otonom yang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan yang regional maupun nasional serta dapat memiliki posisi tawar aktif dalam menjalin kerjasama antar Kabupaten / Kota, antar Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat serta bahkan Internasional dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. LANGKAH – LANGKAH STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 1. Langkah Strategis A. Umum 1. Membudayakan kemampuan masyarakat untuk berpikir global bertindak lokal. 2. Menggunakan pendekatan rasional dalam proses pemilihan alternatif pengambilan keputusan. 3. Adopsi tekhonologi dalam mendukung ekonomi rakyat e-market melalui e-government. 4. Memaksimalkan penggalian potensi daerah dengan menggunakan tekhonologi GIS (Geografic Informations System). 5. Meningkatkan proses kelembagaan politik yang demokratis. 6. Restrukturisasi kelembagaan daerah, privatisasi dan kemitraan (partnership) antara sektor publik dan dunia usaha.
B. Khusus 1. Peningkatan kualitas mutu sumber daya aparatur desa sampai tingkat RT dengan memberikan tunjangan insentif yang memadai. 2. Semua Kepala Desa diseluruh Kabupaten Manggarai Barat diberi fasilitas roda dua. 3. Memperhatikan kesejahteraan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan insentif, termasuk guru – guru komite. 4. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan dengan memberikan insentif. 5. Dalam rangka mempertahankan sistem ketahanan pangan maka perlu memperhatikan kesejahteraan PPL ( Penyuluh Pertanian lapangan) dengan memberikan insentif. 6. Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan. 7. Menyiapkan sarana Pendidikan yang berbasis Kompetensi (Sekolah Unggul) 8. Memberikan Pinjaman lunak kepada masyarakat, tanpa anggunan dengan batas maksimum Rp. 2.500.000,- (Sebagai penjamin adalah Pemerintah)
9. Retribusi penghasilan komoditi masyarakat ditiadakan/dikenakan kepada pihak ketiga. 10. Batu Cermin dijadikan perkampungan pariwisata dan juga tempat-tempat lainnya diseluruh kabupaten manggarai barat.
II . Arah Kebijakan Sejalan dengan misi dan langkah – langkah strategis tersebut di atas maka ada beberapa arah kebijakan yang perlu diambil sebagai berikut : 1.1. Pertanian. Pengembangan pola – pola
agribisnis dan kemitraan di lingkup
bidang
pertanian secara luas : a. Pengembangan pertanian dan agribisnis secara terpadu. b. Pengembangan pola – pola kemitraan sebagai upaya melakukan pemasaran terhadap hasil – hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan / kelautan. c. Peningkatan kelembagaan di tingkat petani. d. Peningkatan bantuan sarana produksi bagi usaha tani. e. Peningkatan fasilitas modal bagi usaha tani. 1.2. Pariwisata. a. Pengembangan program – program wisata daerah dengan mengoptimalisasikan pola. kemitraan antar sektor publik, dunia usaha dan potensi masyarakat / pelaku pariwisata. b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek – obyek wisata daerah.
1.3. Industri. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan : a. Pemberdayaan kelembagaan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). b. Fasilitas modal dan peningkatan sarana produksi pada UKM. c. Pemberdayaan / mendorong ekonomi kreatif. d. Mendirikan Koperasi Pasar
1.4. Investasi. a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif.
b. Pengembangan sarana dan perasarana ekonomi. c. Menfasilitasi kontak bisnis antar pengusaha daerah dengan pengusaha nasional dan internasional.
1.5. Pertambangan dan Energi. a. Mendorong investasi dan pengusaha sektor pertambangan dan energi. b. Pengembangan PLTS, PLTD, dan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesasaan dan kepulauan. c. Penelitian sumber – sumber potensi pertambangan dan energi. d. Pengembangan tekhnologi dan peningkatan SDM.
1.6. Tenaga Kerja. a. Pengembangan program – program pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan dengan cara meningkatkan kualitas SDM kerja. b. Penciptaan lapangan kerja baru melalui kerja sama dengan dunia usaha.
2. Kebijakan di Bidang Sosial Budaya 2.1. Pendidikan. a. Menyediakan infrastruktur pendidikan bekerja sama dengan lembaga – lembaga pendidikan yang ada di LSM. b. Program perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan. c. Program peningkatan mutu pendidikan. d. Pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru dengan memberi insentif juga kepada guru – guru komite. e. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. f. Peningkatan pendidikan dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
2.2. Kesehatan. a. Program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan unit pelayanan kesehatan. b. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menempatkan tenaga – tenaga medis pada setiap desa di seluruh wilayah Manggarai Barat. c. Program peningkatan gizi
masyarakat
serta
mendorong kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat. d. Peningkatan kualitas penggunaan bantuan sehingga lebih tepat sasaran dan tindakan.
2.3. Kemiskinan. a. Pengembangan program – program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kemitraan antara dunia usaha, LSM, nasional maupun internasional. b. Penciptaan pola sinergi di antara kekuatan sosial ekonomi masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dana.
2.4. Penegakan Hukum. a. Peningkatan kualitas pemahaman dan penegakan hukum melalui sosialisasi serta pendidikan hukum yang efektif. b. Pembuatan produk – produk hukum daerah sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
2.5. Agama. a. Peningkatan kualitas beragama melalui pendidikan formal dan non- formal. b. Pengembangan forum – forum kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. c. Pengembangan tempat ibadah. d. Pengembangan pariwisata religius.
3. Kebijakan di Bidang Pemerintah dan Politik a. Restruksi kelembagaan perangkat daerah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan publik. b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sikap dan budaya yang sejalan dengan prinsip Good Governance pada semua level/ unit pemerintah daerah. c. Kerja sama dengan kekuatan sosial politik dilakukan sosialisasi nilai – nilai pola hidup yang demokratis pada segala elemen masyarakat. d. Membangun sosial networking untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan daerah. e. Meningkatkan kualitas kemitraan antara lembaga legislatif (DPRD) dengan lembaga eksekutif ( pemerintahan)
4. Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum a. Pengembangan program dan pembangunan sarana transportasi yang memadai ditingkat kabupaten, kecamatan dan pedesaan. b. Peningkatan sarana dan prasarana air minum bersih di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, terutama dalam kota Labuan Bajo. c. Pengembangan program dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan udara yang memadai. d. Penataan tata ruang dan pemukiman yang berwawasan lingkungan. e. Penerapan sistem dan tekhonologi irigasi modern.
5. Kebijakan Lingkungan Hidup a. Pengoptimalan manfaat lahan sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah beserta konservasinya. b. Pelaksanaan reboisasi dan penghijauan. c. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
Labuan Bajo, 27 Juli 2015 Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kab.Manggarai Barat Periode 2015-2020 Calon Bupati
(MATEUS HAMSI,S.Sos)
Calon Wakil Bupati
(Drs.PAUL SERAK BAUT,M.Si)
