PENDAHULUAN Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan ketertiban laporan keuangan DPPM secara kelembagaan, didukung laporan keuangan individual masing‐masing peneliti. tata cara pencairan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan (SPJ). Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti
PENGGUNAAN DANA PENELITIAN Peneliti diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana penelitian sesuai dengan dengan besar dana yang diterima. RAB disusun secara rinci dengan komposisi alokasi anggaran sebagai berikut : No
Jenis Pengeluaran
Prosentase alokasi dana
1.
Honor tim peneliti
Maks. 30 %
2.
Bahan habis Pakai dan peralatan penunjang, ditulis secara terperinci sesuai kebutuhan
Maks. 30 %
3.
Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa
Maks. 25 %
4.
Lain-lain: laporan, lainnya sebutkan
Maks. 15 %
Lanjutan ……. PENGGUNAAN DANA PENELITIAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015, tarif tertinggi untuk RAB penelitian dan Rincian yang bisa di gunakan adalah sebagai berikut:
1.Tim peneliti, terdiri dari: Uraian - Peneliti Utama - Peneliti Madya - Peneliti Muda - Peneliti Pertama - Pembantu Peneliti - Koordinator Peneliti - Pengolah data - Petugas Survey - Pembantu Lapangan - Sekretariat
Satuan
Tarif
OJ OJ OJ OJ OJ OB /Org/Penelitian /org(responden) OH OB
Rp. 60.000 Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 35.000 Rp. 25.000 Rp. 420.000 Rp. 1.540.000 Rp. 8.000 Rp. 80.000 Rp. 300.000
Untuk Pembayaran Honor Peneliti Utama, Peneliti dan Pembantu Peneliti hanya bisa dibayarkan kelebihan dari jam kerja maks. 4 jam setiap hari.
Lanjutan ……. PENGGUNAAN DANA PENELITIAN
2. Belanja habis pakai dan peralatan penunjang Untuk Pembiayaan Belanja habis pakai dan peralatan penunjang, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan dirinci. (untuk belanja barang, tidak diperbolehkan untuk pembelian laptop, kamera, infocus, Camcorder, Printer) 3. Perjalanan Pembiayaan perjalanan penelitian, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan dan dirinci. 4. Lain-lain Dana lain-lain dapat digunakan untuk biaya pembuatan laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir penelitian dan lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan penelitian dan dirinci
PENCAIRAN DANA
Tahapan, proporsi dan persyaratan pencairan/terminasi dana menyesuaikan Kontrak.
PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai dengan Pelaksanaan Penelitian. b. Laporan pertanggungjawaban disusun susunan sebagai berikut: Sampul
disusun
dengan
(cover) Daftar Isi Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran A) Rekap Pengeluaran Dana Penelitian (Lampiran B) Bukti Pengeluaran berupa amprah peneliti, kwitansi belanja barang dan jasa dan bukti-bukti perjalanan berupa tiket, boarding pass, dan bukti setoran pajak (SSP)
Lanjutan .......... PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ c. Bukti pengeluaran berupa ; i. Rapat Persiapan Kegiatan Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi atau wakil kementerian /lembaga, maka perserta rapat dari instansi atau wakil kementerian / Lembaga dapat diberikan SPPD dan transport lokal.
Absensi Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir, dan nama-nama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan
Lanjutan .......... PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ ii. Belanja Honorarium iii. Belanja barang Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang; iv. Belanja Perjalanan Pelaksanaan Penelitian. Perjalanan Pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di kabupaten / kota dan lokasi penelitian yang lain. Perjalanan Pelaksanaan Penelitian mengacu pada Permenkeu No. 53/PMK.02/2014, yang terdiri dari: Transportasi (tiket + boarding jika menggunakan pesawat Udara, rental mobil) Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku (Permenku 53/PMK.02/2014 Tahun Anggaran 2015) Perjalanan Pelaksanaan Penelitian didukung dengan Surat Tugas dari UNSRI dan Surat Perintah Perjalanan Pelaksanaan Penelitian
Lanjutan .......... PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan Perjalanan Pelaksanaan Penelitian dibuat dalam bentuk kuitansi disertai dengan bukti-bukti pengeluaran berupa : Tiket + boarding, Kuitansi rental mobil Bill / kuitansi biaya penginapan (Hotel) Bill konsumsi Surat keterangan meneliti dari tempat penelitian
Lanjutan .......... PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian Jasa/sewa;
v.
d. Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut : Arsip LPPM rangkap 2 (asli dan tembusan) Arsip Peneliti rangkap 1 (tembusan) e. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke bagian Keuangan , setelah di ACC untuk kemudian dijilid dan diserahkan kembali. f. Dana berupa penelitian ( sumber dana : Ristek, DIKTI, DEPTAN, Rupiah murni (DIPA UNSRI) dan Kerjasama) tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya : peralatan kantor (barang inventarsis kantor), komputer, mebelair dan lain-lain, kecuali untuk penelitian yang berbentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Pembelian alat yang kemudian dihibahkan maka dibuktikan dengan Berita Acara Hibah.
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pengenaan Pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN. 1. Meterai
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai
(PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai), dengan perincian sebagai berikut: pembelian barang/jasa, sewa : ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai. pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 3.000, pembelian barang/jasa, sewa : > Rp.1.000.000,dibubuhi Meterai 6.000,-
Lanjutan ...... TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 2. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang
PPh 21, Permenkeu nomor: 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dan Bantuan Transport dipungut pph 21 : (Gol. IV=15%; Gol. III=5% ; Gol II= 0%; Tenaga Kontrak = 5%, sedangkan Tenaga Kontrak tidak mempunyai NPWP =20%) kemudian disetorkan ke kas Negara. Sedangkan melalui bank/kantor pos. (menggunakan NPWP BENDAHARA PENGELUARAN UNSRI).
Lanjutan ...... TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 3. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22). Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan ) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai ) dan PPh sebesar 11,5 %, dengan perhitungan : - PPn 10 % = 10% x nilai transaksi - PPh 1,5 % = 1,5 % x (nilai transaksi +PPn) Jika transaksi dilakukan dengan toko yang tidak mempunyai NPWP, maka PPh dikenakan denda sebesar 100% (3 % ).
Lanjutan ...... TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 3. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22). Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan ) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai ) dan PPh sebesar 11,5 %, dengan perhitungan : - PPn 10 % = 10% x nilai transaksi - PPh 1,5 % = 1,5 % x (nilai transaksi +PPn) Jika transaksi dilakukan dengan toko yang tidak mempunyai NPWP, maka PPh dikenakan denda sebesar 100% (3 % ).
Lampiran
