PENDAHULUAN BAB I. A. Latar Belakang Penelitian. Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu bangsa dan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu bangsa dan merupakan sumber keuangan yang sangat besar untuk membiayai segala keperluan pemerintah. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan sebagai wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk meminimalisasi pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal maupun illegal. Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi di Amerika Serikat dan praktik ini pun juga marak terjadi di Asia. Di

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya laporan dari Global Financial Integrity (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US$109 miliar (www.lampost.co). Terkait juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut- turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013) Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan secara akumulatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp


3

136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun (www. republika.co.id). Tidak tercapainya target penerimaan itu antara lain dikarenakan adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia mengingat sistem perpajakan di Indonesia masih bersifat self assessment yaitu memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya sendiri. Di pertengahan tahun 2014, Eropa diguncang perpajakan

dengan polemik fasilitas

Irlandia yang menyebabkan banyak perusahaan multinasional besar

seperti Amazone, Apple, Facebook, Paypal, Twitter memilih markas di Irlandia guna membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan membuka cabang atau gudang di Negara sumber penghasilan seperti di Perancis, Inggris, USA yang merasa kontribusi pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dari Negara tersebut. Kasus lain terjadi di Indonesia, yaitu banyak perusahaan besar Indonesia yang memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berasal dari Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya corporate tax di Indonesia yaitu sebesar 25%, sedangkan di Singapura hanya 17% (www.pajak.go.id). Hal ini berdampak pada pendapatan pajak di Indonesia lebih rendah dibanding pendapatan pajak di Singapura Maraknya kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terus menjadi tanda tanya, mengapa sebagian perusahaan melakukan salah satu praktek tindakan penghindaran pajak tersebut. Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), penghindaran pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011)


4

menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam corporate social responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Menurut Williams dalam Carolina dan Sari (2013) membayar pajak merupakan salah satu bentuk CSR kepada pemerintah. Dimana pemerintah merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Munculnya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, disamping harus membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan juga harus menyediakan dana tambahan untuk program CSR. Upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk melakukan CSR demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya lingkungan hidup, tidak hanya melalui penerapan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR tetapi juga mengenai sanksi pada perusahaan yang tidak melakukannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan apresiasi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan CSR antara lain dengan menerapkan kebijakan deductible expense for CSR expenditure sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Hal tersebut diatas menunjukkan pemerintah terus melakukan upaya untuk semakin

mendorong

perusahaan

untuk

melaksanakan

CSR

yaitu

dengan

pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang CSR. Dengan ditetapkannya


5

CSR menjadi deductible expense maka diharapkan perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghidaran pajak dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih ringan dibandingkan sebelum peraturan UU PPh tersebut dikeluarkan. Namun, di sisi lain penerapan UU PPh ini dikhawatirkan pula dapat membuat tingkat penghidaran pajak perusahaan meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya usaha perusahaan untuk terus memperkecil nilai pajaknya dengan sengaja meningkatkan biaya CSR perusahaan. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Dalam mekanisme corporate governance telah diatur penerapanpenerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak. Corporate governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.


6

Corporate governance yang lemah menjadi salah satu penyebab terjadinya kendala tersebut. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan (Darmawati dkk, 2004). Investor sebagai principal, mempercayakan dananya kepada perusahaan dan tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Tetapi manajer sebagai agent, melakukan manipulasi demi kepentingannya sendiri, sehingga membuat investor kehilangan kepercayaan dan menyebabkan penarikan dana oleh investor atas dana yang telah ditanam sebelumnya (Frysa, 2011). Penelitian mengenai tax avoidance, corporate governance dan corporate social responsibility telah banyak dilakukan di luar negeri di antaranya Khurana dan Moser (2009), Timothy (2010), Kim, Li, dan Li (2010), Sartori (2010), Huseynov dan Klamm (2012), dan Lanis dan Richardson (2012). Di Indonesia sendiri, isu-isu mengenai corporate governance, corporate social responbility, dan tax avoidance merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut sistem self assessment dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak untuk melakukan tindakan perencanaan pajak. Namun penelitian mengenai pengaruh corporate governance dan corporate social responbility terhadap tax avoidance masih terbatas dilakukan di Indonesia. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya

yang meneliti tentang

penghindaran pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Intan


7

Pradnyadari (2015) yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yasti Maesarah, Siti Atikah, Wahidatul Husnaini (2014) hanya mampu memberikan bukti secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage, capital intensity, inventory intensity dan corporate social responsibility serta variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Jessica dan Agus Arianto Toly (2014) menunjukan tidak adanya pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Namun jika pengungkapan pajak diuji secara bersama sama dengan variable control antara lain ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, Research & Development Intensity, Return On Asset menunjukan terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Poppy Ayuni Putri, Zaitul, dan Herawati menunjukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,

Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,

Kualitas Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, CSR berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, Variabel kontrol dalam penelitian yaitu SIZE dan LEV tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.


8

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta ketidak konsistenan penelitian terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian kembali terkait penghindaran pajak. Penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Performa Corporate Social Responsibility dan Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Pada penelitian selanjutnya, terdapat perbedaan variable independen, yaitu Performa Corporate Social Responsibility dan Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Komite audit dan Komisaris Independen. Penulis juga menambahkan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Selain itu, terdapat juga perbedaan pengambilan sampel pada tahun periode, yaitu tahun 2011-2014 dengan tetap mengambil data sekunder pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah performa corporate social responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance?


9

2. Apakah mekanisme penerapan good corporate governance yang diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris hal-hal berikut : 1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh performa corporate social responsibility terhadap tax avoidance 2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme penerapan good corporate governance terhadap tax avoidance. 2. Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut : a. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan tax avoidance. b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikapnya terhadap pajak.


10

c. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi sustainability dan image perusahaan tersebut. d. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat untuk senantiasa

meningkatkan

pengawasan terhadap perpajakan sehingga aktivitas penghindaran pajak minim

dan

penerimaan

pajak

meningkat


secara

optimal.

11


PENDAHULUAN BAB I. A. Latar Belakang Penelitian. Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu bangsa dan

Recommend Documents