PENDAHULUAN
Latar Belakang Dalam rangka menyiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas, agar mampu bersaing dalam pasar bebas yang kuncinya adalah efisiensi, dilakukan penggabungan di antara beberapa PN/PT Perkebunan menjadi PT
Perkebunan
Nusantara
(PTPN).
Selain
efisiensi
secara
finansial,
penggabungan PT/PN Perkebunan menjadi unit-unit yang lebih besar diyakini pula akan dapat meningkatkan efisiensi kebun yang dikelolanya, karena tidak jarang satu PT Perkebunan mengelola sejumlah kebun kecil yang lokasinya berjauhan, sehingga sukar untuk dapat mencapai standar kelayakan usaha. Dengan penggabungan diharapkan agar pengelolaan kebun kecil dapat terangkat oleh kebun lain yang lebih luas. Caranya dapat dengan subsidi-silang dari keuntungan kebun besar kepada yang lebih kecil (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2003). Pada awalnya pengelola perusahaan hanya dituntut untuk memuaskan kepentingan pemiliki atau pemegang saham berupa pembagian laba, tetapi perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyadarkan berbagai pihak bahwa ada kepentingan yang terganggu sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari tindakan perusahaan, sehingga hal ini menuntut perhatian perusahaan. Di samping itu, berbagai pihak lainnya dalam masyarakat termasuk pemerintah menuntut agar perusahaan memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar terhadap tanggung jawab sosialnya ( PTPN IV, 2005) PT. Perkebuanan Nusantara IV (Persero) memiliki wilayah kerja yang menyebar di beberapa kabupaten, memiliki berbagai pihak yang berkepentingan
Universitas Sumatera Utara
terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan terdiri dari pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pihak internal meliputi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Karyawan, sedangkan pihak eksternal meliputi Pemerintah Pusat/Daerah,
investor/mitra
usaha,
pelanggan/pembeli,
kreditur,
pemasok/rekanan dan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan. Kepentingan dari pihak internal dan eksternal beragam bahkan ada yang bertentangan antara satu sama lain dan tentunya masing-masing selalu mengharapkan agar kepentingannya didahulukan. Keseimbangan dalam rangka pemenuhan kepentingan berbagai pihak tersebut senantiasa harus dijaga dalam jangka panjang. Agar keseimbangan tersebut tercapai dan terpelihara, diperlukan suatu kerangka kerja bagi Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam mengelola perusahaan yang disebut Coorporate Goverancet. (PTPN IV, 2005) Good Coorporate Goverance (GCG) didefenisikan oleh Kementerian BUMN adalah struktur yang digunakan oleh pelaku bisnis perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan perundang-undangan dan nilainilai etika. Di dalam Good Coorporate Goverance terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan seluruh pelaku bisnis dalam perusahaan sehingga perlu dijabarkan secara rinci dalam bentuk pedoman yang disebut Code of Coorporate Goverance (PTPN IV, 2005). Menyadari pentingnya Good Coorporate Goverance, maka Menteri BUMN melalui keputusannya Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli
Universitas Sumatera Utara
tentang penerapan Praktek Good Coorporate Goverance pada BUMN, mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Negara menerapkan Good Coorporate Goverance (GCG) secara konsisten dan menjadikan GCG sebagai landasan operasional. Tujuan penerapan Good Coorporate Goverance adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. (PTPN IV, 2005). Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tahun 2002 luasnya 4.116.646 ha, pada tahun, meningkat menjadi 5.239.171 ha pada tahun 2003 (pertumbuhan 27,26 %). Tahun 2004 luasnya 5.601.770 ha (pertumbuhan 6,9 %) dan sampai bulan Oktober 2007 luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 6,3 juta ha, bertambah dari 6,07 juta ha pada tahun 2006. (Pardamean, 2008) PTPN-IV adalah salah satu unit perusahaan perkebunan milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan PT Perkebunan VI, PT Perkebunan VII dan PT Perkebunan VIII. Menjadi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara IV (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 5) sesuai dengan Akte Notaris Harun Kamil, S.H. No.37 tertanggal 11 Maret 1996. Kemudian sesuai dengan surat Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. diadakan perubahan akte pendirian perusahaan (vide: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 nomor 24). Kebun Bah Jambi merupakan salah satu unit kerja dari PT. Perkebunan Nusantara IV, berada di kabupaten Simalungun Sumatera Utara, yang bergerak di
Universitas Sumatera Utara
bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak (CPO) dan inti (PKO). (Kebun Bah Jambi, 2008) Good Coorporate Governance mempunyai dampak yang baik bagi peningkatan pendapatan karyawan dan perusahaan dalam hal ini menyangkut target kerja tehadap realisasi kerja, Good Coorporate Governance juga memberikan peluang kepada karyawan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam peningkatan keejahteraan. Dengan adanya Good Coorporate Governance kinerja karyawan dan menejemen perusahaan akan lebih baik sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak.
Identifikasi Masalah Adapun yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah : 1)
Bagaimana pengaruh penerapan Good Coorporate Governance terhadap peningkatan pendapatan karyawan di daerah penelitian?
2)
Apa keuntungan yang diperoleh karyawan dengan adanya penerapan Good Coorporate Governance di daerah penelitian?
3)
Bagaimana keuntungan yang didapatkan perusahaan sebelum dan sesudah adanya penerapan Good Coorporate Governance di daerah penelitian?
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1)
Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Coorporate Governance terhadap peningkatan pendapatan karyawan di daerah penelitian.
2)
Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh karyawan dengan adanya penerapan Good Coorporate Governance di daerah penelitian.
Universitas Sumatera Utara
3)
Untuk mengetahui keuntungan yang diharapkan perusahaan sebelum dan sesudah adanya penerapan Good Coorporate Governance .
Kegunaan Penulisan 1)
Sebagai bahan referensi dan masukan bagi PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN-IV) dan instansi terkait lainnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan tata kelola perusahaan.
2)
Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.
3)
Sebagai bahan inormasi bagi karyawan perkebunan dalam mendapatkan peningkatan pendapatan dengan program-program yang dibuat perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
