1 1.1.
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Pendekatan pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi secara cepat tidak dapat dipungkiri dan telah mengakibatkan pertumbuhan di perkotaan melampaui kawasan lainnya atau dengan kata lain telah mendorong percepatan urbanisasi yang selain menimbulkan dampak positif juga dampak negatif yaitu terserapnya sumberdaya yang dimiliki perdesaan oleh kawasan perkotaan, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Untuk itu, pembangunan perdesaan perlu terus didorong untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Pembangunan perdesaan antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor primer yaitu pertanian dan agribisnis di perdesaan. Pembangunan agribisnis merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabillitas yang berkesinambungan dan mengandalkan kemampuan dan fundamental yang dimiliki masyarakat Indonesia. Konsep Agropolitan merupakan salah satu alternatif bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya. Menurut Departemen Pertanian (2002), Agropolitan terdiri dari kata agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Dengan demikian Agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) diwilayah sekitarnya. Pada dasarnya Agropolitan merupakan organisasi ruang yang secara fungsional memfasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis. Suatu wilayah Agropolitan merupakan suatu organisasi agribisnis yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi agribisnis secara lengkap sehingga suatu wilayah Agropolitan memiliki kemandirian untuk berkembang. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Potensi pengembangan agribisnis sangatlah luas, baik di daratan maupun di lautan berdasarkan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif sebagai daerah Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-1
maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan, terutama pada kegiatan pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat. Dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan perdesaan dengan mengembangkan potensi diatas, maka Pengembangan Kawasan Agropolitan secara terpadu merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah perdesaan. Penataan ruang yang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi salah satu piranti yang diharapkan dapat memperkuat “Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan”. Karenanya pembangunan agribisnis harus sinergi dengan pembangunan wilayah secara luas, dan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan sarana produksi untuk lokasi kegiatan usaha tani saja, namun hendaknya dapat mengkaitkan dengan wilayah-wilayah yang menjadi pasar dari produksi yang dihasilkan secara lebih luas. Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku pembangunan dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk berbagai kegiatan yang berbasis kepada pertanian. Konsepsi mengenai Agropolitan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah Agropolitan, khususnya Pengembangan Kawasan Agropolitan daerah. Pedoman Pengembangan Kawasan Agropolitan daerah merupakan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang pertanian di perdesaan. Pengelolaan Ruang Agropolitan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang diperuntukkan bagi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha-usaha berbasis agribisnis lainnya dalam skala nasional. Sementara itu pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukan pertanian tanaman pangan. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sumberdaya lahan dan perairan yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian dengan pendekatan agribisnis. Dukungan sumberdaya lahan dan perairan tadi jika dikelola dengan baik, terarah, dan terencana akan menjadi sumberdaya ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti program kegiatan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi, sebagai hasil kajian terdahulu yang tertuang dalam Dokumen Masterplan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka untuk pengembangan kawasan dan dalam rangka menangkap potensi sektor pertanian secara luas di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan Review Masterplan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi (Penyusunan Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan) Kabupaten Banyuwangi, sebagai wujud dan sarana dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1.2.
TUJUAN DAN SASARAN
1.2.1.
TUJUAN
Penyusunan Review Masterplan (Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan) Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk : Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-2
1) Sebagai dasar awal penentuan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi
lokasi baru
Kawasan Pengembangan
2) Sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra produksi pangan dengan sistem desa-kota (urban-rural linkages) yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran (outlet). 3) Sebagai suatu piranti yang mampu memperkuat dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan. 4) Sebagai suatu kerangka dasar di bidang penataan ruang untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan. 5) Tersusunnya kriteria dalam penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan.
1.2.2.
SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1) Terbentuknya usulan lokasi baru Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi 2) Tersusunnya konsep pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan
(Agropolitan) yang diwujudkan dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (Agropolitan). 3) Tersusunnya pedoman sebagai bahan masukan kebijakan pengelolaan ruang
untuk mendukung (Agropolitan).
Pengembangan
Kawasan
Sentra
Produksi
Pangan
4) Terumuskannya kebijakan pengelolaan tata ruang Kawasan Sentra Produksi
Pangan (Agropolitan). 5) tersusunnya kerangka dasar dalam penyusunan sistem jaringan infrastuktur
yang mendukungpengembangan kawasa sentra produksi pangan (agropolitan)
1.3.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Perundangan dan peraturan hukum yang melandasi Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah: 1) UU. RI. No. 22 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman. 2) UU. RI. No. 32 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. 3) UU. RI. No. 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). 4) UU. RI. No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5) UU. RI. No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-3
6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang. 7) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 144/OT.210/A/V/2002 tentang pengembangan Kawasan
1.4.
LINGKUP KEGIATAN
1.4.1.
LINGKUP KEGIATAN
Lingkup Kegiatan Banyuwangi yaitu:
Review
Pengembangan
Kawasan
1) Mengidentifikasi produk-produk unggulan pengembangan komoditas pertanian
dari
Agropolitan sektor
Kabupaten
pertanian
untuk
2) Mengidentifikasi sentra-sentra produksi utama penghasil komoditi pertanian unggulan 3) Mengidentifikasi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang pembentukan Kawasan Agropolitan. 4) Mengidentifikasi struktur ruang baik sistem pusat kegiatan maupun sistem jaringan prasaran untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan. 5) Mengidentifikasi rencana pola ruang Kawasan Agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 6) Mengidentifikasi arahan Pengembangan Kawasan Agropolitan. 7) Pendekatan menyeluruh dan umum, yang merupakan dasar dari analisis yang akan dilaksanakan konsultan, yang terdiri dari pokok pemikiran yang harus disesuaikan dengan undang – undang, kebijakan nasional maupun daerah (Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah) yang ada, kondisi sosial ekonomi dan isu – isu lainnya yang berkembang. 8) Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan berdasarkan pola pikir yang mengikutsertakan seluruh pihak (stakeholder) yang meliputi dari masyarakat, usahawan, dan aparat pemerintahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya yang dituangkan dalam skenario Pengembangan Kawasan Agropolitan. 9) Pendekatan teknis, dibuat untuk menentukan potensi, kendala serta daya dukung dalam penyusunan Kawasan Agropolitan
1.4.2.
LINGKUP WILAYAH
Lingkup wilayah Penyusunan Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-4
1.5.
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
Sistematika penyusunan Laporan Pendahuluan Review Masterplan Pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi meliputi: Bab 1 Pendahuluan Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan serta ruang lingkup penyusunan yang meliputi lingkup bahasan, lingkup materi, lingkup wilayah dan dimensi waktu. Bab 2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Menjelaskan tentang kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan andalan. Selain itu juga dijelaskan beberapa landasan hukum setingkat undang-undang yang menjadi salah satu dasar perencanaan. Bab 3 Dileniasi, Cluster Komoditas dan Potensi Permaslahan Menjelaskan tentang penetapan kawasan inti dan penunjang sentar pengklasifikasian komoditas pada masing-masing kecamatanan. Disertakan pula potensi dan permasalahan kawasan inti agropolitan Bab 4 Rencana Pengembangan KAwasan Agropolitan Memuat rencana pengembangan kawasan yang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Bab 5 Arahan Pemanfaatan Ruang Memuat Program pembangunan yang perludilakukan dalam jangka waktu tertentu demi terealisasikannya pengembangan kawasan agropolitan. Bab 6 Ketentuan Pengendaian Pemanfaatan Ruang Menjelaskan ketentuan-ketenteuan dalam pembangunan berbagai aspek di kawasan agropolitan Bab 7 Peluang dan Investasi Menjelaskan tentang peluang dan investasi yang nantinya dapat meningkatkan mata rantai ekonomi dan kesejahteraan masyarakt berdasarkan koditas unggulan di kawasan agropolitan Bab 8 Kelembagaan Memuat rencana pengembangan kelembagaan dalam perencanaan kawasan agropolitan serta membahas keterkaitan antar daerah dan peran serta masyarakat. Bab 9 Penutup Memuat kesimpulan dan rekomendasi dalam pengembangan kawasan Agropolitan Banyuwangi.
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-5
Table of Contents 1.1.
LATAR BELAKANG .................................................................................................. 1
1.2.
TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................................... 2
1.2.1.
TUJUAN ................................................................................................................... 2
1.2.2.
SASARAN ............................................................................................................... 3
1.3.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN ............................................................................ 3
1.4.
LINGKUP KEGIATAN ............................................................................................... 4
1.4.1.
LINGKUP KEGIATAN............................................................................................ 4
1.4.2.
LINGKUP WILAYAH .............................................................................................. 4
1.5.
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN ................................................................ 5
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
D
O
K
U
M
E
N
LAPORAN AKHIR
I-6
