MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 069/Menkes/SK/lI/2006 TENTANG •
PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA LABEL OBAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa banyaknya variasi harga obat yang beredar di apotik maupun di pasaran telah menimbulkan ketidak pastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan;
:
b.
bahwa untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan bagi masyarakat, perlu mencantumkan Harga Eceran Tertlnggi (HET) pada label obat;
c.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 23 Jahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK. INDONESIA
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998.. .Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/ X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 524/Menkes/Per/ IV/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/SKA/lll/2004 tentang Pencantuman Nama Generik pada Label Obat.
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. MEMUTUSKAN :
Menetapkan Kesatu
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)" PADA LABEL OBAT
Kedua
:
Pabrik obat selain memenuhi ketentuan mengenai penandaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, harus mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat.
Ketiga
: Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotik 25%.
MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Keempat
:Pedoman Pcncantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
Kelima
:Pabrik obat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini harus sudah mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat yang diproduksi dan diedarkan.
Keenam
:Apotik dan Pedagang Besar Farmasi yang masih memiliki obat tanpa label Harga Eceran Tertinggi pada kemasan lama masih boleh memperdagangkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
Ketujuh
:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Februari 2006 MENTERI KESEHATAN,
'Dr;dr;;SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)-
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
.
LAMPiRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOWIOR : 069/Menkes/SK/II/2006 TANGGAL : 7 Februari 2006
PEDOMAN TATA CARA PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA LABEL OBAT
PENDAHULUAN
1. Bahwa penandaan obat jadi harus berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. 2. Bahwa setiap barang mempunyai harga dan masyarakat konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai harga tersebut. *
3. Bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari obat yang dikonsumsinya dalam upaya pembelajaran dan perlindungan konsumen. 4. Bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan kompetisi pasar yang terbuka dan lebih sehat perlu kejelasan mengenai harga objek yang diperdagangkan baik bagi provider maupun. masyarakat konsumen. i 5. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan petunjuk serta kejelasan teknis tentang pencantuman HET pada label obat. 6. Bahwa Pedoman tata cara pencantuman HET pada label obat digunakan untuk mernperjelas dan melengkapi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman HET pada Label Obat. 7. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman HET pada Label Obat perlu di Tata Cara Pelaksanaannya.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
II. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
III.
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5.
Peraturan- Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi;
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 524/Menkes/Per/IV/2005. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/SK/VII!/2004 tentang Pencantuman Nama Generik pada Label Obat;
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA LABEL OBAT
a.
Pencantuman HET pada label obat diterapkan sampai pada satuan kemasan terkecil.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
b.
Pencantuman HET pada label obat berlaku baik untuk obat bebas maupun obat ethical (obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter).
c.
HET yang dicantumkan maksimum per kemasan.
pada
label
obat
merupakan
harga.
Contoh : Untuk kemasan satuan seperti 1 botol sirup, 1 tube krim kulit, 1 ampul obat suntik, 1 botol infus dicantumkan : HET = Rp X Untuk kemasan blister terdiri dari 10 tablet, strip terdiri dari 10 kapsul dicantumkan :
HET untuk 10 tablet/kapsul = Rp. X. Untuk kemasan curah dalam kaleng / botol yang berisi 100 tablet dicantumkan : HET untuk 100 tablet/kapsul = Rp. X. d.
Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas sehingga mudah dibaca.
e.
Pencantuman HET diletakkan pada tempat yang mudah terlihat.
f. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.
IV.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah.
V.
PERALIHAN 1. Pabrik obat daiam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini harus sudah mencantumkan Harga Eceran tertinggi (HET) pada label obat yang diproduksi dan diedarkan.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2. Apotik dan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki Obat tanpa label Harga Eceran Tertinggi pada kemasan lama masih boleh memperdagangkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
VI.
PENUTUP Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditelapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 7 Februari 2006
Dr.dr.SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)
