PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENGGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK. Oleh :

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Penanggulangan…

98

.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENGGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK Oleh : Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Corruption is a latent danger of the implementation of the life of the nation and the State. Increasing number of corrupt behavior indicates that the country suffered a setback. Corrupt behavior arise as a result of violation of ethics (moral) and a violation of law public officials. Public officials can be guilty of corruption because they have high power and authority in determining an important decision in the society so, the authority that causes them to provide benefits for those who have a particular interest. Therefore, the legal system formed during a system that form the characteristic bad because both in terms of structure, substance and culture of law contained in the legal system impacts corrupt behavior as in terms of recruitment and appointment of public officials who are not fair, then legal substances that do not provide a deterrent effect for the perpetrators of corruption and negative about the legal culture habits as if legalized bribery and gratuities. Thus, forming the characteristics of public officials culpable and justifies any means to enrich themselves for the onset of legal awareness of all the elements of the State. Keywords: Corruption, public officials and authorities Abstrak Korupsi merupakan bahaya laten dari pelaksanaan kehidupan bangsa dan Negara. Semakin banyaknya perilaku koruptif menandakan bahwa Negara tersebut mengalami suatu kemunduran. Perilaku koruptif muncul sebagai akibat pelanggaran etika (moral) dan pelanggaran hukum pejabat publik. Pejabat publik dapat melakukan tindak pidana korupsi karena mereka memiliki kewenangan dan otoritas yang tinggi dalam menentukan suatu keputusan yang penting dalam masyarakat sehingga, kewenangan itu menyebabkan mereka dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, sistem hukum yang terbentuk selama ini merupakan sistem yang membentuk karakteristik yang buruk karena baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukum yang terkandung dalam sistem hukum tersebut membawa dampak perilaku koruptif seperti dalam hal rekrutmen dan pengangkatan pejabat publik yang tidak fair, kemudian substansi hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi maupun budaya hukum negatif tentang kebiasaan yang seolah-olah melegalkan pemberian suap dan gratifikasi. Sehingga, terbentuklah karakteristik pejabat publik yang tercela dan menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri karena tidak timbulnya kesadaran hukum dari segala elemen Negara. Kata kunci : Korupsi, pejabat publik dan kewenangan

99

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Penanggulangan… .

A.

PENDAHULUAN

mencari manusia yang bermoral, mencari

1.

Latar Belakang Masalah

manusia pintar mudah akan tetapi mencari

Korupsi merupakan bahaya laten

manusia jujur sangatlah sulit.

yang telah banyak merusak

tatanan

Permasalahan

tentang

korupsi

kehidupan bangsa. Telah banyak tindak

menjadi sangat terbatas ketika berbicara

pidana

mengakibatkan

tentang tindak pidana korupsi adalah

kerugian Negara baik secara material

karena seringkali hanya berpikir tentang

maupun secara moral. Kerugian material

penggunaan keuangan Negara saja hal

tentu

terpenting dari suatu perilaku korupsi

korupsi

saja

yang

berhubungan

penggunaan

uang

dengan

Negara

untuk

adalah

ketika

terjadi

penggunaan

kepentingan pribadi maupun kelompok

wewenang untuk kepentingan yang bukan

tertentu saja sedangkan kerugian moral

kepentingan umum. Terkadang sering

berkenaan dengan pelaku koruptif seperti

terlupakan

telah

menggunakan

menjadi

dasar

perilaku

yang

bahwa uang

seseorang

dapat

Negara

karena

mengakar dan banyak merusak moralitas

memiliki wewenang untuk mengeluarkan

anak bangsa karena perilaku koruptif itu

uang Negara tersebut dari kas Negara.

seakan merupakan perilaku biasa dan

Korupsi juga tidak selalu mengeluarkan

telah

uang

menjadi

budaya

hukum

yang

Negara,

perilaku

gratifikasi

tidak berhubungan dengan penggunaan

karena

uang Negara saja akan tetapi dari hal

gratifikasi tersebut pemilik kewenangan

terkecil seperti korupsi waktu maupun

dapat memberikan keuntungan tertentu

menggunakan

untuk

kepada seseorang dengan menyetujui

kepentingan diri sendiri juga sebenarnya

permohonan dibidang perizinan, lesensi,

termasuk dalam ranah perilaku korupsi.

tender dan keuntungan lainnya yang dapat

Korupsi sebenarnya berhubungan dengan

membuat

masalah moralitas dan etika perilaku

keuntungan

seseorang

dalam

mengalami kerugian karena dari tindakan

kemampuan

dan

kompetensi

yang

pelanggaran tersebut telah bersifat cacat

dimilikinya

untuk

kepentingan

yang

yuridis.

memperkaya keluarganya.

diri

menggunakan

sendiri

maupun

Seakan-akan

timbul

adagium di dunia sekarang sangat sulit

dengan

orang

perilaku

dan

negatif. Tindak pidana korupsi sebenarnya

wewenang

termasuk

suap,

menerima

suap

tersebut

banyak

korupsi dan

mendapat

namun

Negara

Pelaku tindak pidana korupsi juga tidak

mendapat

sanksi

yang

berat.

Seringkali seorang pejabat yang telah

100


menjalani masa hukumannya kembali

kolusi antara penguasa (public)

menduduki

dengan pengusaha(private)”

jabatan

sehingga

akan

menimbulkan kesan bahwa tindak pidana korupsi

itu

menakutkan

bukan padahal

ditimbulkannya seperti

kejahatan akibat

menyebabkan

Singapura

segera

Korupsi

yang

dilakukan

1

oleh

yang

pejabat public lebih berbahaya karena

yang

mengandung

Negara

(kekuasaan)

unsur yang

kewenangan

mendasari

secara

membenahi

legitimasi seorang pejabat publik dapat

birokrasinya agar tidak terdapat perilaku

menggunakan kewenangannya tersebut

korupsi di negaranya. Sanksi tegas di

untuk

bidang administratif wajib diterapkan bagi

menguntungkan seseorang dan pejabat itu

pelaku tindak pidana korupsi seperti tidak

sendiri karena keputusan yang dibuatnya

diperbolehkan menjabat kembali dibidang

mengandung unsur cacat yuridis dan cacat

manapun termasuk tidak boleh menjadi

wewenang.

bagian PNS.

2.

Seperti diungkapkan oleh Denny Indrayana bahwa

memutuskan

sesuatu

yang

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas

maka dapat ditemukan permasalahan

“ yang paling berbahaya adalah

berkaitan

korupsi di sector public, atau yang

penanggulangan tindak pidana korupsi

dilakukan pejabat Negara, baik

dalam perspektif penggunaan wewenang

eksekutif,

oleh pejabat publik.

legislative

yudikatif. berarti

Hal

maupun

tersebut

bahwa

korupsi

dengan

bagaimanakah

bukan oleh

B.

PEMBAHASAN

sekelompok pengusaha menjadi

1.

Pengertian Korupsi

tidak berbahaya. Tetapi, dalam praktiknya,

korupsi

public

Korupsi sebagai upaya sistematis dalam merusak tatanan ketatanegaraan

mempunyai daya rusak yang lebih

dimaknai

tinggi

pengertian

karena

pelakunya

dengan namun

memiliki

satu

kesepahaman

pemerintahan,

korupsi tersebut. Seperti diungkapkan

dan

pengadilan. Korupsi private yang berbahaya

karenanya

oleh

hal

macam

mempunyai kekuasan resmi di parlemen

dalam

berbagai

karateristik

Robert Klitgaard korupsi adalah

adalah

korupsi yang berkarakter relasi

1

Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 34-35.

101


suatu tingkah laku yang menyimpang dari

orang lain atau suatu korporasi,

tugas-tugas

menyalahgunakan

resmi

jabatannya

dalam

kewenangan,

Negara , dimana untuk memperoleh

kesempatan atau sarana yang ada

keuntungan

padanya

status

menyangkut

atau diri

(perorangan,keluarga sendiri),

uang

atau

yang pribadi

dekat,

jabatan

atau

kedudukan yang dapat merugikan

kelompok

melanggar

karena

keuangan

aturan

Negara

atau

perekonomian Negara.

pelaksanaan yang menyangkut tingkah

Dasar perilaku koruptif seseorang

laku pribadi.2 Keberadaan tindak pidana

adalah

korupsi sebagai bagian dari system yang

jabatannya dapat memperkaya diri sendiri,

buruk dari ketatanegaraan di Indonesia

orang

berakibat timbunya budaya koruptif yang

memberikan

telah mengakar di segala aspek kehidupan

merugikan

bangsa.

korupsi yang disebutkan dalam UU 31

Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31

ketika

lain

dengan

atau

menggunakan

korporasi

keuntungan Negara.

pribadi

Dari

Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dapat

Korupsi menyebutkan bahwa

korupsi dapat dibagi menjadi :

diidentifikasikan

Tindak pidana korupsi adalah

1. Melawan hukum;

setiap orang yang melawan hukum

2. Memperkaya diri

perbuatan

memperkaya

yang

diri sendiri atau

3. Dapat Negara

yang dapat merugikan keuangan

Negara;

atau

perekonomian

Negara.

unsur-unsur

sendiri atau

orang lain, atau korporasi;

orang lain atau suatu korporasi

Negara

dan

pengertian

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

melakukan

yang

4. Bertujuan

merugikan atau

keuangan

perekonomian

menguntungkan

diri

sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Sedangkan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun

1999

tentang

Tindak

Pidana

Korupsi menyebutkan bahwa Setiap

orang

dengan

tujuan

www. Pengertianpakar.com diunggah tanggal 24 Februari 2015 diunduh tanggal 1 Mei 2016

kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya

menguntungkan diri sendiri atau 2

5. Menyalahgunakan

karena

jabatan

atau

kedudukannya. Point kelima sebenarnya indikasi yang kuat terjadinya korupsi oleh pejabat publik karena, korupsi private tanpa

102


adanya

campurtangan

maka

korupsi

pejabat

tersebut

publik

.

melibatkan

elemen

sulit

kewajiban dan keuntungan timbal

terlaksana. DeCoste yang pendapatnya

balik. Kewajiban dan keuntungan

dikutip

Indrayana

itu tidaklah selalu berbentuk uang;

menyebutkan korupsi oleh pejabat publik

4. Usaha untuk berlindung di balik

oleh

sebagai

akan

3. Korupsi

Denny

political

corruption

yang

diartikannya sebagai the debasement of

pembenaran hukum; 5. Mereka

yang

terlibat

korupsi

the foundations or origins of a political

adalah mereka yang memiliki

community. Lebih jauh disebutkan bahwa

kekuasaan atau wewenang dan

korupsi private hanya menyentuh personal

mempengaruhi

morality,

keputusan itu;

sedangkan

korupsi

publik

menyangkut political morality.3 Korupsi

6. Setiap

keputusan-

tindakan

korupsi

yang terjadi sebenarnya berasal dari

mengandung penipuan, biasanya

kewenangan seseorang ketika memiliki

pada

jabatan sehingga berkompetensi untuk

masyarakat umum;

membuat

keputusan

yang

badan

publik

atau

dapat

7. Setiap bentuk korupsi melibatkan

memberikan keuntungan bagi seseorang

fungsi ganda yang kontradiktif

atau suatu korporasi.

dari

Lebih lanjut lagi, Syed Hussein Alatas

menjelaskan

bahwa

koruptif mempunyai ciri-ciri

Perilaku sebagai

berikut : 1. Korupsi

mereka

melibatkan

melakukan

tindakan itu; 8. Korupsi

didasarkan

atas

niat

kesengajaan untuk menempatkan kepentingan

senantiasa

yang

umum

di

bawah

kepentingan pribadi.4

lebih dari satu orang, inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan; 2. Korupsi

umumnya

Ciri-ciri korupsi memperlihatkan bahwa hubungan yang terjalin antara

melibatkan

penguasa

dan

pihak-pihak

tertentu

kerahasiaan, ketertutupan terutama

sehingga menghasilkan perilaku yang

motif

negative dan senantiasa menguntungkan

yang

melatarbelakangi

dilakukannya korupsi itu sendiri;

pihak-pihak

tertentu

dan

merugikan

masyarakat serta Negara. Keterlibatan 4

3

DeCoste yang dikutip Denny Indrayana, 2008, Loc.Cit.

Abdul-rossi.blogspot.com. diunggah tanggal 11 Maret 2011 , diunduh tanggal 1 mei 2016

103


wewenang

dalam

lingkup

senantiasa

menghasilkan

.

korupsi

korupsi dan mengalahkan sifat

keputusan-

baik seseorang. Lingkungan

keputusan yang tidak adil atau mampu

dalam

mempengaruhi setiap keputusan yang

memberikan

dikeluarkan oleh pejabat publik untuk

bukan memberikan hukuman

kepentingan-kepentingan perorangan atau

pada

korporasi tertentu.

menyalahgunakan

Tindak

pidana

korupsi

pada

hal

ini

malah

dorongan

orang

dan

ketika

kekuasaanya.

dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri

2. Faktor eksternal, yaitu pemicu

sendiri. Perilaku korupsi menyangkut

perilaku korup yang disebabkan

berbagai hal yang bersifat kompleks.

oleh faktor di luar diri pelaku.

Faktor penyebabnya bisa dari internal

a. Aspek

sikap

masyarakat

pelaku-pelaku korupsi (internal), tetapi

terhadap

bisa juga berasal dari situasi lingkungan

masyarakat

yang kondusif bagi seseorang untuk

menyuburkan tindak pidana

melakukan korupsi(eksternal).

korupsi karena nilai-nilai di

Faktor

korupsi.

Sikap

berpotensi

penyebab korupsi dapat dikelompokkan

masyarakat

kondusif

menjadi 2 yaitu :

terjadinya

korupsi

1. Faktor internal, yaitu merupakan

untuk karena

korupsi

bisa

ditimbulkan

pendorong korupsi dari dalam diri,

karena

budaya

masyarakat.

yang terdiri dari:

Masyarakat kurang menyadari

a. Aspek

perilaku

terbentuk

individu

karena

sifat

tamak/rakus manusia, moral

bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. b. Aspek ekonomi, hal tersebut

yang kurang kuat serta gaya

karena

hidup yang komsumtif.

mencukupi kebutuhan.

b. Aspek sosial, dimana perilaku

pendapatan

tidak

c. Aspek politis , akibat dari

korupsi

terjadi

karena

upaya

dorongan

keluarga.

Kaum

kekuasaan

berpotensi

behavioris mengatakan bahwa

menyebabkan

timbulnya

lingkungan keluargalah yang

perilaku korupsi

secara

kuat

memberikan

dorongan bagi orang untuk

mempertahankan

d. Aspek organisasi, hal tersebut disebabkan

karena

tidak

104


adanya

sikap

.

keteladanan

wujud manisfestasi hukum kodrat sebagai

pimpinan, tidak adanya kultur

konsep pengaturan alam semesta di dalam

organisasi yang benar, kurang

kodrat rasional manusia menjadi criteria

memadainya

system

pertama keberlakuan hukum.6 Sebenarnya

akuntabilitas,

kelemahan

manusia adalah makhluk yang paling

pengendalian

sempurna mampu membedakan perilaku

system manajemen

serta

lemahnya

5

pengawasan. Penyebab

baik dan perilaku buruk, sehingga dengan kemampuan rasionalnya tersebut manusia

terberat

timbulnya

mampu

membentuk

hukum

perilaku korupsi adalah faktor internal.

menjalankan

Sikap moral dan dukungan keluarga yang

sebaik-baiknya.

bukannya memberikan hukuman atas

perilaku korupsi, banyak aturan dibuat

perilaku korupsi tersebut menyebabkan

sampai

perilaku korupsi tumbuh subur karena

pemberantasan korupsi namun, Indonesia

telah tertanam dari sejak usia kecil.

masih dibebani oleh perilaku koruptif

Perilaku koruptif yang sederhana telah

sebagian orang yang berdiam sebagai

biasa tidak mendapatkan teguran dan

warganegara di wilayah Indonesia. Sikap

hukuman menyebabkan perilaku negative

dan perilaku menggunakan kompetensi

tersebut membentuk mentalitas manusia

yang dimiliki untuk menguntungkan diri

menuju kea rah perilaku koruptif yang

sendiri

lebih

terselubung dari sifat individualistis dari

besar

mendatangnya

lagi apalagi

di jika

kehidupan manusia

hukum

tersebut

dan

Termasuk

dibentuk

manusia

itu

hal

lembaga

bahaya

sendiri.

yang

Wewenanglah

tersebut memiliki wewenang yang tinggi

sebenarnya

untuk menentukan keputusan yang dapat

perilaku korupsi. Jika seseorang tidak

menguntungkan diri sendiri, keluarga

memiliki wewenang, maka dia tidak dapat

maupun korporasinya.

memberikan

pengaruh

menguntungkan

bagi

Pada umumnya, manusia adalah

dasar

dalam

suatu

merupakan

dengan

dapat

terwujudnya

yang

perkembangan

makhluk yang dapat membedakan antara

korupsi tersebut. Wewenang seharusnya

baik dan buruk karena manusia telah

diberikan

berbekal akal budi. Akal budi merupakan

memiliki mentalitas yang baik agar dapat

5

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 47-49.

kepada

seseorang

yang

menguasai dirinya untuk tidak berperilaku 6

E. Sumaryono, 2006, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, h. 288.

105


koruptif.

Jika

wewenang

tersebut

.

kekuasaan legislatif maupun kekuasaan

digunakan untuk kepentingan yang tidak

pemerintah.

sepantasnya, pada saat itulah telah terjadi

(competence,

penyalahgunaan wewenang.

mengenai sesuatu onderdil tertentu atau

2.

Konsep wewenang

bidang tertentu saja. Jadi kewenangan

Seperti diuraikan di atas, korupsi

merupakan kumpulan dari wewenang-

yang

timbul

dari

pejabat

publik

Sedangkan

wewenang

bevoegdheid)

wewenang.

hanya

Wewenang

merupakan korupsi yang lebih berbahaya

kemampuan

dari korupsi private, karena seorang

tindakan hukum publik atau secara yuridis

pejabat publik dengan kewenangannya

wewenang adalah kemampuan bertindak

dapat berbuat sesuatu yang mengarah

yang diberikan oleh undang-undang yang

pada

berlaku

perilaku

negative.

baik

Perilaku

positif

maupun

positif

berarti

untuk

adalah

untuk

melakukan

melakukan

hubungan hukum. Pada dasarnya setiap wewenang

dibuat oleh pejabat tersebut berlaku untuk

berlaku

kepentingan bersama dan tidak melanggar

dasarnya

aturan yang berlaku. Sedangkan perilaku

diperolehnya

negative

bersumber dari aturan.

pada penggunaan

wewenang yang dimilikinya berlebihan atau melanggar aturan.

yang

secara

dimiliki yuridis

setiap

awalnya

selalu

pada

Menurut Henc van Maarseveen

menyebutkan, di dalam hukum publik

Kekuasaan

dari 3 komponen, yaitu :

macht,

adalah

pouvoir)

kemampuan

untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti

kehendak

pemegang

kekuasaan, baik secara sukarela maupun dengan terpaksa. Kewenangan (authority, gezag)

adalah

pada yang

wewenang

sosiologis

karena

wewenang

kekuasaan, kewenangan dan wewenang.

secara

seseorang

yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon dkk

S.F. Marbun membedakan antara

(power,

hubungan-

7

mengarah pada keputusan-keputusan yang

mengarah

suatu

kekuasaan

yang

sekurang-kurangnya

terdiri

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan dimaksudkan

wewenang untuk

mengendalikan perilaku subyek hukum;

diformalkan baik terhadap segolongan orang

tertentu,

maupun

kekuasaan

terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari

7

S.F.Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, h.153-154.

106


2. Komponen dasar hukum, bahwa

tidak

melanggar

.

aturan

maka

akan

wewenang itu selalu harus dapat

menghasilkan suatu pelayanan birokrasi

ditunjuk dasar hukumnya;

yang terbaik.

3. Komponen konformitas hukum, mengandung

makna

adanya

Dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan Pemerintah

Nomor

61

Tahun

2010

standard wewenang, baik standard

tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

umum (semua jenis wewenang)

2008

maupun standard khusus (untuk

Publik disebutkan bahwa

tentang

Keterbukaan

Informasi

jenis wewenang tertentu).8

Pejabat Publik adalah orang yang

Ketika seseorang memperoleh wewenang

ditunjuk dan diberi tugas untuk

seharusnya berpedoman pada 3 komponen

menduduki posisi atau jabatan

tersebut, sehingga setiap menjalankan

tertentu pada Badan Publik.

wewenangnya tidak menimbulkan cacat

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2)

kewenangan karena melanggar ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

yang mendasar dari wewenang yang

2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14

diperolehnya.

Tahun

3.

Pejabat

Publik

Dan

Keterbukaan

Informasi Publik disebutkan bahwa

pemerintahan,

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

pejabat publik memegang peranan yang

badan lain yang fungsi dan tugas

sangat penting dalam perkembangan arah

pokoknya

pemerintahan

penyelenggaraan

merupakan

lingkup

tentang

Badan Publik adalah lembaga

Kewenangannya Dalam

2008

sehingga tombak

keberadaannya utama

sebuah

berkaitan

dengan

negara,

yang

sebagian atau seluruh dananya

pelayanan publik yang baik. Pejabat

bersumber

publik merupakan gambaran pimpinan

Pendapatan dan Belanja Negara

dalam suatu organisasi birokrasi yang

dan/atau

akan

dan

membawa

tergantung

pelayanan

birokrasi

pada karakter dari pejabat

dari

Anggaran

Belanja

organisasi

Anggaran

Pendapatan

Daerah,

atau

nonpemerintah

publik itu sendiri. Oleh karena itu, pejabat

sepanjang sebagian atau seluruh

publik yang mampu bekerja terintegrasi

dananya bersumber dari Anggaran

dalam tugas dan fungsinya yang tepat dan

Pendapatan dan Belanja Negara

8

Philipus M. Hadjon, et all, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h. 10.

dan/atau

Anggaran

Pendapatan

107


dan Belanja Daerah, sumbangan

Persaingan

masyarakat, dan/atau luar negeri.

hingga

Sehingga dapat disebutkan jabatan dalam

suatu

menggunakan

badan uang

publik Negara

Regulator

sebagai

oleh

Bambang

Giyanto

menyebutkan bahwa pejabat publik dapat dibagi menjadi 2 yaitu : a.

DPR,

DPD,dan

DPRD;

b.

Pejabat administratif, yaitu: 1) Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);

3) Pejabat

struktural

kabupaten/kotamadya

daerah (Eselon

II

dan III);

2) Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 3) Pejabat Eksekutif, yaitu : a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri; c) Gubernur dan Wakil Gubernur; d) Duta Besar; e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. 4) Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Pejabat lembaga publik seminegara, termasuk di antaranya ; lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Air Minum PAM Jakarta.

(Eselon I dan II);

1) Pejabat legislatif, yaitu ketua dan MPR,

Telekomunikasi

2) Pejabat struktural daerah propinsi

Pejabat Negara, yaitu :

anggota

regulator

Indonesia dan Badan Regulator

anggarannya maka dapat disebut sebagai

dikutip

badan-badan

(KPPU)

inrastruktur publik, seperti Badan

yang

pejabat publik. Menurut Nugroho yang

.

Usaha

Komisi

Perlindungan

4) Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah; 5) Pejabat

pimpinan

tingkat

bawah

desa/lurah).

pelaksana (camat,

di

kepala

9

Kedudukan pejabat publik dalam birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagai seorang pejabat mereka memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Seorang pejabat publik dapat mempengaruhi

system

pelayanan

di

masyarakat yang terkadang membawa dampak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. 9

Persoalan

inilah

yang

Nugroho dalam Bambang Giyanto, 2009, “Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik” Jurnal Administrator, Volume 5 Nomor 1 h. 4-5.


108

.

terkadang menghasilkan dampak buruk

unsur-unsur

tentang pelayanan publik di masyarakat.

satu sama lain dan bekerja sama untuk

Adanya pandangan luas dari masyarakat

mencapai

bahwa

Sedangkan

berhadapan

dengan

birokrasi

yang mempunyai interaksi

tujuan

kesatuan

tersebut.10

menurut Bellefroid seperti

pemerintah harus memiliki koneksi (orang

dikutip oleh Riduan Syahrani disebutkan

dalam) di lingkungan birokrasi tersebut

bahwa sistem hukum sebagai suatu

atau harus mampu memberikan suap atau

rangkaian kesatuan peraturan-peraturan

gratifikasi untuk memudahkan setiap

hukum yang disusun secara tertib menurut

langkah administrasi pemerintahan. Hal

asas-asasnya.11 Sehingga jika diperhatikan

itu

yang

maka, sistem hukum berkenaan dengan

menakutkan bagi masyarakat sehingga

hubungan yang saling mendukung antar

mereka

unsur-unsur

telah

menjadi

lebih

momok

senang

berurusan

administrasi pemerintahan melalui calo untuk

mempermudah

segala

merupakan pelanggaran moral dan etika bagi

setiap

publik

Friedman

yang

melakukan pelanggaran hukum tersebut.

2. Subtansi;

Ada

3. Budaya hukum.12

penulis

berkenaan dengan faktor-faktor timbulnya perilaku korup dari pejabat publik yaitu :

mengemukakan

sistem hukum terdiri dari : 1. Struktur ;

pengamatan

dapat

komponen-komponen yang membentuk

yang

beberapa

pejabat

akan

Lain pula dipaparkan oleh Lawrence M

Perbuatan korupsi tersebut juga

tidak

terlepas satu dengan yang lainnya.

bentuk

administrasi pemerintahan.

yang

Struktur merupakan bagian yang tidak lepas dari keberadaan sumber daya

1. Sistem hukum

manusia yang berada dalam suatu sistem

2. Karakterisitik pejabat publik

hukum. Sumber daya manusia yang baik

3. Kesadaran hukum

maka akan membentuk sistem hukum

Berbicara sistem hukum maka akan dikenal

tentang susunan yang saling

yang efektif, efisien dan berdayaguna. Seringkali terbentuknya struktur

yang

berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dihilangkan peranan masingmasing dari susunan tersebut. Seperti diungkapkan

pula

oleh

Mertokusumo

bahwa

sistem

Sudikno hukum

adalah suatu kesatuan yang terdiri dari

10

Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cetakan Kelima,Liberty, Yogyakarta, h.18. 11 Riduan Syahrani, 2004, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.159. 12 Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung,h. 15-16.

109


baik

dalam

suatu

sistem

.

hukum

tidak dibenarkan baik dari segi agama

menggerakkan organisasi yang bersih dan

maupun hukum karena menggunakan

berwibawa. Hal inilah yang menjadi

segala cara yang tidak halal atau tidak

kendala yang sangat mengganggu kerja

baik

suatu sistem hukum dalam suatu birokrasi

diinginkan merupakan perbuatan yang

pemerintahan, karena perekrutan pegawai

melanggar etika (moral) dan hukum.

negeri sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara

(ASN)

mencapai

tujuan

yang

Substansi sebagai komponen isi dari

dengan

sistem hukum, hal itu berkenaan dengan

pengangkatan pejabat publik sangat kental

peraturan-peraturan yang terbentuk di

dengan korupsi,kolusi dan nepotisme

masyarakat yang dijadikan pedoman bagi

(KKN),

memunculkan

seluruh

lapisan

kepentingan-kepentingan yang mengarah

pejabat

publik

pada suap, gratifikasi dan hubungan

berperilaku. Substansi hukum tentang

kedekatan dengan pejabat pemerintahan

hukuman bagi pelaku korup tidaklah

menjadi hal yang wajar pada zaman

memberikan efek jera karena sanksi

sekarang. Padahal hal itu menyebabkan

pidana yang diterapkan sangatlah ringan

rekrutmen

pejabat

sehingga tidak membuat pelaku jera.

pemerintahan

Sedangkan hal terakhir dalam komponen

menjadi tidak fair dan menimbulkan

sistem hukum adalah budaya hukum. Ini

persaingan tidak sehat. Selain itu, dengan

merupakan faktor yang paling sulit untuk

praktek

dirubah

publik

sampai

untuk

sehingga

dan

di

pengangkatan

lingkungan

KKN

perubahan

itu

mengakibatkan

karakterisitik

manusia

itu

karena

masyarakat itu

termasuk

sendiri

berhubungan

dalam

dengan

kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

sendiri menjadi manusia yang tidak

Budaya

memiliki etika karena bagi mereka semua

menyuburkan praktik korupsi di segala

kepentingan

dapat

biadang kehidupan masyarakat. Adanya

diwujudkan dengan melakukan politik

prinsip saling membutuhkan serta suatu

uang yaitu

menggunakan uang untuk

proses birokrasi yang sangat rumit dan

memengaruhi keputusan tertentu, dalam

berbelit-belit menyebabkan masyarakat

hal

untuk

seringkali mencari jalan pintas untuk

dalam

mendapatkan

ini

yang

uang

mempengaruhi

diinginkan

dijadikan

alat

seseorang 13

menentukan keputusan.

hukum

negatif

pelayanan

seringkali

terbaik

dari

Hal itu sangat

pejabat publik. Pemberian suap dan

Hepi Rita Zen, 2015, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”,

Jurnal Al-Adalah, Volume XII, No 3, Juni 2015, h. 527.

13

110


gratifikasi seolah-olah merupakan hal

kewenangan yang dimilikinya itu, pejabat

yang wajar diberikan sebagai bentuk

publik seringkali bertindak sewenang-

ucapan

wenang

terimakasih

pegawai

dan

padahal

pejabat

peranan

publik

adalah

maupun

penyalahgunaan

melakukan

wewenang

yang

melayani masyarakat. Selain itu, perilaku

berdampak pada terbentuknya perilaku

pegawai pemerintahan termasuk pejabat

koruptif.

publiknya

menerapkan

pungutan

Semua

kriteria

yang

mendasari

liar(pungli) yaitu dengan memungut biaya

terbentuknya karakter dan budaya hukum

di luar ketentuan peraturan perundang-

yang negatif inilah yang perlu dilakukan

undangan sehingga

perubahan yang mendasar mulai dari

proses pelayanan

publik yang seharusnya dengan biaya

rekrutmen

murah menjadi terkesan sangat malah

kebiasaan yang menjadi budaya hukum di

karena adanya biaya tambahan di luar

masyarakat agar timbul suatu kesadaran

pungutan

hukum baik dari struktur organisasi

yang

diwajibkan

dalam

peraturan perundang-undangan.

yang

merubah

perilaku korup telah mengakar dan sangat

terbentuknya karakterisitik yang buruk

sulit untuk melepas konsep berpikir

pula

bahwa segala hal itu harus didapat dengan

pejabat

berakibat

sendiri. Hal itu tidaklah mudah, karena

pada

dari

buruk

dengan

pemerintahan sampai pada masyarakat itu

Perilaku yang terbentuk dari sistem hukum

sampai

publik.

Filosofi

keberadaan birokrasi pemerintahan adalah

segala cara

memberikan pelayanan

Program perubahan karakteristik sistem

yang optimal

kepada masyarakat hanya saja filosofi

dan

tersebut

dicanangkan

berubah

menjadi

kedudukan

dalam diri masyarakat.

sumber

daya oleh

manusia

yang

Pemerintah

yaitu

birokrasi pemerintah termasuk pejabat

revolusi mental harus segera ditindak

publik harus dilayani oleh masyarakat,

lanjuti

sehingga menjadi hal

menjadi

masyarakat

laten

korupsi bagi

telah bangsa

Indonesia selain merusak sistem hukum,

administrasi harus mengeluarkan biaya

juga dapat merusak cara berpikir manusia

tambahan diluar peraturan yang ada.

Indonesia sehingga tidak ada keinginan

Selain

memiliki

untuk berusaha dan bekerja keras karena

kewenangan yang seharusnya diguanakan

politik uang dapat mempermudah segala

untuk

keinginan

pejabat

memberikan

segala

bahaya

bahaya

bentuk

itu,

mengurus

yang wajar jika

karena

publik

pelayanan

yang

terbaik bagi masyarakat, namun dengan

diwujudkan.

dan

kepentingan

untuk

111


C.

PENUTUP

masyarakat. Termasuk melakukan

1.

Simpulan

perubahan

Penanggulangan terhadap perilaku

penganggkatan pejabat publik.

korup dari pejabat publik memang tidak

b.

dari

rekrutmen

dan

Bagi pejabat publik, diwajibkan

mudah, karena perilaku tersebut telah

menanamkan

tersistematis dan menjadi karakteristik

terbaik bagi masyarakat karena

yang

sebenarnya pejabat publik adalah

mengakar dari setiap perilaku

pejabat

publik.

Selain

itu,

budaya

memberikan suap dan gratifikasi yang telah

menjadi

masyarakat

kebiasaan

konsep

pelayanan

pelayan masyarakat. c.

Bagi masyarakat diharapkan ikuti

dalam

prosedur administrasi yang benar

mempermudah

karena sebenarnya perilaku dan

berkembangnya perilaku korup tersebut.

kebiasaan

mencari

segalanya

Kesadaran hukum yang kurang dipahami

dengan mudah tanpa mau berusaha

oleh segala laipsan masyarakat termasuk

menyebabkan

pejabat publik bahwa setiap perilaku

perilaku korupsi itu sendiri.

berkembangnya

diatur dalam peraturan hanya saja jika memperhatikan substansi hukum dalam

DAFTAR PUSTAKA

peraturan korupsi tidak memberikan efek

BUKU :

jera bagi pelaku, kenyataan di lapangan,

Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

penegakan hukum bagi koruptor jauh dari kata adil dan sangatlah ringan sehingga tidak memberikan efek jera maupun pelajaran yang berharga bagi calon pelaku yang ingin melakukan perbuatan korupsi lainnya. 2. a.

Saran Bagi pemerintah terapkan program revolusi mental dengan sungguhsungguh, baik dengan melakukan perubahan

sistem

karakterisitik

pejabat

hukum, publik

maupun menimbulkan kesadaran hukum

bagi

setiap

lapisan

Friedman, Lawrence M,2009, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung. Hadjon, Philipus M., et all, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Cetakan Pertama, Jakarta.


Marbun,S.F., 1997, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta Mertokusumo, Sudikno, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cetakan Kelima,Liberty, Yogyakarta. Sumaryono, E, 2006, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta. Syahrani, Riduan, 2004, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL :

112

.

Bambang Giyanto, 2009, “Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik” Jurnal Administrator, Volume 5 Nomor 1. Zen, Hepi Rita, 2015, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, Jurnal Al-Adalah, Volume XII, No 3, Juni 2015.

INTERNET : Anonim, www. Pengertianpakar.com Abdul-rossi.blogspot.com. diakses pada tanggal 1 mei 2016

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENGGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK. Oleh :

Recommend Documents