PENANGANAN PEKERJA ANAK OLEH PEMERINTAH MALAWI MELALUI NATIONAL ACTION PLAN Sinta Mustika Andyani 1 NIM

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (1): 87-102 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

PENANGANAN PEKERJA ANAK OLEH PEMERINTAH MALAWI MELALUI NATIONAL ACTION PLAN 2010-2014 Sinta Mustika Andyani1 NIM.1002045140

Abstract Child labour spread predominantly in developing countries. In Malawi, child labour can be found easily. Child labor in Malawi has become one of the major concern for the government. The number of child labours are still comparatively high in Malawi. This reasearch used descriptivecase study where the authors will describe the efforts of Malawian government to combat child labour. The data analysis technique used is the qualitative analysis, the analysis does not use statistical and mathematical study, but only describe a situation or event that occurred. This study does not seek, do not test hypotheses or make predictions but it illustrates the problem based on the facts that exist where the data obtained will be compiled in a writing. In 2010 government of Malawi took actions by conducting work programs which is implemented in National Action Plan to combat child labour guidelines by Global Action Plan. Based on the results, Government of Malawi efforts to tackle child labour through National Action Plan 2010-2014 is spawned four strategic framework which succeed only at the stage of withdrawal and prevention of child labor.The efforts that have been made by the Malawi government apparently found obstacles in its implementation.

Key Words : Child Labour, National Action Plan, Malawi. Pendahuluan Pekerja anak merupakan salah satu isu global yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Fenomena ini meluas di negara berkembang. Adapun pekerja anak menurut International Labour Organization adalah anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang melakukan pekerjaan membahayakan dan mengancam kehidupan mereka, tidak mengenyam pendidikan, mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Penyebabnya terkait tentang ketidakmampuan ekonomi yang dialami keluarga mereka, lingkungan, budaya dan faktor lainnya.

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1, 2015 : 87-102

Menurut International Labour Agency, Afrika memiliki masalah cukup serius pada kasus pekerja anak dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar semakin memperparah masalah di negara tersebut. Rata-rata, lebih dari 30 persen dari anak-anak Afrika antara 10 – 14 tahun adalah buruh pada bidang pertanian seperti tembakau, kapas, teh, jagung dan gula.(www.continuetolearn.uiowa.edu) Malawi merupakan salah satu landlocked country di Afrika Tenggara, Dari laporan United Nations Development Programme pada tahun 2009 saja sekitar 74 persen dari penduduk Malawi masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan per-orang dibawah standar Bank Dunia yang menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar US $ 1,25 per hari.(www.aec.msu.edu). Tingkat kemiskinan yang tinggi di Malawi membawa implikasi tersendiri, yaitu pekerja anak. Pekerja anak masih marak di Malawi meskipun upaya untuk menghadapinya sejak tahun 2002. Pemicu munculnya pekerja anak di Malawi disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengintensifkan pekerja anak tersebut, faktor-faktor tersebut yaitu keinginan anak itu sendiri yang didorong oleh kemiskinan dalam keluarga, orang tua, pemangku adat, dan praktek budaya berbahaya. Penggunaan pekerja anak di Malawi lebih terlihat di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mewakili sekitar 53,5 persen, diikuti oleh masyarakat, pelayanan sosial dan pribadi di 42,1 persen. Grosir, perdagangan ritel, restoran dan hotel mempekerjakan sekitar 3,9 persen dari pekerja anak, sementara pertambangan dan penggalian, konstruksi dan manufaktur yang digunakan 0,5 persen.(www.ilo.org) Pemerintah Malawi mengambil langkah konkrit dalam mengatasi masalah pekerja anak dengan mengeluarkan kebijakan National Action Plan (NAP) pada tahun 2010 yang beberapa poinnya merujuk pada Global Action Plan (GAP) yang digagas oleh International Labour Organization sebagai salah satu guidelines dalam perwujudan kerangka kerja ILO untuk memberantas kerja terburuk bagi pekerja anak menuju 2016. Tulisan ini akan menjelaskan apa saja upaya pemerintah Malawi dalam menangani pekerja anak melalui National Action Plan 2010-2014. Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Public Policy mengatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. (Thomas R. Dye, 2002 : 21) Anderson berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tentu disebabkan oleh beberapa hal seperti demands/claims/support yang mengalir dari

88

Penanganan Pekerja Anak Pemerintah Malawi melalui National Action Plan (Shinta Mustika A)

lingkungan sekitar. Pendapat Anderson itupun juga didukung oleh pemikiran William N Dunn yang menyatakan bahwa lingkungan kebijakan seperti, sosial, ekonomi, gejolak politik, kriminalitas, yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku aktor kebijakan untuk meresponsnya, yakni memasukannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah bersangkutan. Berkaitan dengan demands/claims/support tersebut maka pemerintah akan meresponnya dengan memberlakukan kebijakan yang berkesesuaian.(Joko Widodo,2007:16-17) Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan publik (Public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. (Budi Winarno, 2008 : 17) Pekerja anak Menurut United nation Children’s fund (UNICEF) dalam laporan “The State of The Worlds Children 1997”(www.unicef.org). Pekerja anak adalah eksploitasi jika menyangkut : a. Pekerjaan Full time b. Jam kerja yang sangat panjang c. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial atau psikologis d. Bekerja dan hidup dijalanan dalam kondisi buruk e. Upah tidak mencukupi f. Tanggung jawab yang terlalu banyak g. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan h. Pekerjaan yang mengurangi harga diri dan martabat anak-anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan Menurut Child Labour Public Education dalam bentuk yang paling ekstrim, pekerja anak melibatkan anak-anak diperbudak, terpisah dari keluarga mereka, terkena bahaya serius dan penyakit. Adapun penyebab-penyebab pekerja anak menurut Child Labour Public Education, yaitu: a. Tingkat Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. b. Akses pendidikan, terbatasnya pendidikan gratis. c. Hukum atau kode etik yang sudah ada sering dilanggar. d. Hukum dan penegakan tidak memadai.. e. Hukum Nasional Sering Sertakan Pengecualian.. f. Hak-hak pekerja ditekan. g. Ekonomi global mengintensifkan efek dari beberapa faktor. h. Hutang Negara dan Kesejahteraan Anak Menurut ILO dalam Konvensi ILO No.138 Convention Concerning Minimum Age for Admission to Employment mengenai usia minimum bagi anak untuk

89


diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun jika pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan pertumbuhannya. Sementara usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau melakukan pekerjaan yang berbahaya tidak boleh kurang dari 18 tahun.(www.ilo.org). Metodologi Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yang memaparkan mengenai upaya pemerintah Malawi dalam menangani pekerja melalui National Action Plan 2010-2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan literatur buku-buku dan sumber dari internet. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif Hasil Penelitian A. Kondisi Pekerja Anak di Malawi Malawi merupakan tempat bagi 3.139.020 orang pekerja anak yang mewakili 38 persen penduduk Malawi. Kondisi ekonomi, dan sosial Malawi memberikan pengaruh terhadap jumlah pekerja anak di Malawi. Munculnya pekerja anak diberbagai sektor kerja memberikan dampak yang akan ditangguhkan kepada masyarakat dan negara yaitu: pertama, anak tidak memiliki bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan. Kedua, anak yang bekerja pada usia dini akan cenderung memiliki fisik yang lebih rapuh, merasa takut dan tidak memiliki percaya diri dan juga tidak dapat bersekolah seperti anak seusia lainnya. Penyebab-penyebab yang menjadi faktor munculnya pekerja anak di Malawi yaitu: 1. Kemiskinan dalam bentuk kurangnya penghasilan dasar dan ketahanan pangan merupakan penyebab signifikan anak bekerja 2. Sistem pendidikan yang buruk 3. Epidemi HIV and AIDS 4. Faktor budaya 5. Jumlah anak dikeluarga. 6. Faktor permintaan Dalam berbagai aspek pekerja anak yang terdapat di Malawi dapat didefiniskan dalam kategori tereksplotasi jika dilihat dari beberapa kriteria yaitu, tingkat kehadiran sekolah, bekerja tanpa dibayar serta jam kerja yang berlebihan yang dapat menyebabkan terganggunya fisik dan mental anak. Pekerja anak yang telah didata sebagai pekerja anak ekonomi aktif dan non ekonomi aktif pada rentang umur 5 – 17 tahun ada sekitar 1.452.900 anak terlibat pada ekonomi aktif dan sekitar 1.686.120 pada non ekonomi aktif.(Malawi Child Labour Survey 2002) Sekitar 70 persen dari semua anak yang bekerja baik laki-laki dan perempuan bekerja antara 6 – 14 jam perminggu. Distribusi anak yang bekerja ditunjukkan pada tabel 3.5 diatas ini. yaitu tingginya proporsi anak-anak (70 persen dilaporkan

90


telah menghabiskan sekitar 6-14 jam melakukan pekerjaan mereka sementara sekitar 18 persen dari mereka bekerja lebih dari (15+) dalam seminggu (Malawi Child Labour Survey 2002) Pekerja anak juga memiliki dampak lain pada anak yaitu tingkat kehadiran disekolah yang mana seharusnya anak pada umur 5 – 14 tahun seharusnya mengutamakan pendidikan daripada bekerja. Presentase tingkat kehadiran anakanak dalam rentang usia 5 – 14 tahun. Secara ekonomi aktif anak-anak 5 sampai 14 tahun lebih mungkin untuk menghadiri sekolah daripada mereka yang tidak bekerja (80.0 persen vs 70.8 persen).(Malawi Child Labour survey 2002) Pekerja anak di Malawi yang dipekerjakan sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar (93,7 persen dalam kasus anak laki-laki dan 90,0 persen dalam kasus anak perempuan). (Malawi Child Labour Data Country 2004) B. International Labour Organization ILO (International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam hal menangani, mengawasi serta meningkatkan standar buruh internasional. ILO merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk melindungi hak-hak buruh, meningkatkan peluang kerja, serta berupaya meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat pembahasan mengenai isu-isu ketenagakerjaan. ILO berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengorganisasikan hak-hak buruh, hal ini mengingat bahwa kelangsungan hidup buruh akan menentukan tingkat kesejahteraan.(www.ilo.org) Tujuan utama ILO adalah meningkatkan kesempatan kepada pria dan wanita maupun anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, produktivitas kerja dalam kemerdekaan, kekayaan, keamanan, dan martabat kemanusiaan. Saat ini, ILO berupaya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan memperhatikan kondisi pekerjaan dalam perdamaian abadi, kesejahteraan dan kemajuan.(Clark M. Eichelberger, 1965:110) Dalam upaya ILO mengatasi pekerja anak, ILO menggunakan dua konvensi dasar yaitu: Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999. Konvensi ini mendefinisikan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Konvensi ini memerlukan langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut sebagai hal yang mendesak. Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini mewajibkan negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimun untuk bekerja yang tidak

91


boleh kurang dari usia usai wajib belajar, supaya perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja. Dalam menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC) pada tahun 1992 sebagai lembaga kerjasama teknis ILO dalam menangani masalah pekerja anak Upaya IPEC untuk menghapuskan pekerja anak merupakan aspek penting dari Agenda Pekerjaan yang Layak ILO. Pekerja anak tidak hanya mencegah anakanak dari memperoleh keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik, itu juga melanggengkan kemiskinan dan mempengaruhi ekonomi nasional melalui kerugian dalam daya saing, produktivitas dan pendapatan potensial. Penarikan anak dari pekerja anak, menyediakan mereka dengan pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja berkontribusi secara langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa. C. Global Action Plan Global Action Plan yang disepakati pada tahun 2006 di Hague, Belanda dalam rangka membimbing kegiatan ILO untuk penghapusan pekerja anak menuju 2016. ILO Dalam kerangka Global Report 2010 melakukan tindakan tertentu untuk mempercepat laju kemajuan menuju target 2016. Laporan Global ILO tentang pekerja anak yang ditetapkan Rencana Aksi global untuk menghapuskan pekerja anak untuk 2006-2010. Rencana ini memberikan arah strategis IPEC untuk operasinya di negara, regional dan global dan menguraikan tindakan-tindakan utama yang harus diambil untuk 2010.(www.ilo.org) Secara signifikan, Rencana ini memberikan pandangan yang memiliki tujuan akan dunia tanpa pekerja anak dengan mengusulkan bahwa ILO dan Serikat anggotanya berkomitmen untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tahun 2016. Untuk membuat hal ini menjadi nyata, semua anggota ILO yang telah meratifikasi konvensi No 182 dan 138, diharuskan melaksanakan semua program yang telah dicanangkan oleh ILO berkenaan dengan penghapusan pekerja anak dalam Global Action Plan setelah itu mendesain dan dimasukkan dalam kebijakan negara tersebut dengan time frame terikat waktu pada akhir 2008, ILO akan mengintensifkan upaya untuk mengembangkan pendekatan yang koheren dan komprehensif untuk menghapuskan pekerja anak diseluruh dunia.(www.ilo.org) Outline Global Action Plan 1. Menuju ratifikasi universal konvensi pekerja anak 138 dan 182 ILO akan bekerja sama dengan negara-negara anggota terhadap promosi ratifikasi universal Konvensi No. 138 dan 182, dan ke arah implementasi Deklarasi 1998.

92


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mempromosikan kebijakan publik untuk mengatasi pekerja anak Mengemukakan Agenda Pengetahuan. Prioritas regional Advokasi, kemitraan strategis dan gerakan diseluruh dunia terhadap pekerja anak. Peningkatan kapasitas untuk organisasi pekerja dan pengusaha Pekerja anak dalam program Pekerjaan Layak Negara Mempercepat pelaksanaan Roadmap

D. National Action Plan National Action Plan merupakan sebuah kerangka kebijakan yang mendaulat semua pemangku kepentingan untuk menerjemahkan kebijakan nasional pekerja anak malawi kedalam program dan kegiatan yang melindungi anak-anak dan mencegah adanya pekerja anak. National Action Plan mulai dikembangkan pada tahun 2007 di Malawi dan pada tahun 2010 pemerintah Malawi mengeluarkan National Action Plan on Child Labour 2010-2016 yang merujuk pada Global Action Plan yang dicanangkan oleh International Labour Organization. Langkah ini merupakan koordinasi dalam upaya dibidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan sosial, perkembangan anak, LSM, dan organisasi pekerja dan organisasi pengusahan untuk pencapaian yang maksimal. Dengan tujuh prioritas yang ingin dicapai yaitu 1. Mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan kerangka kerja legislatif 2. Membangun kapasitas sektor pendidikan 3. Menciptakan kesadaran tentang pekerja anak 4. Menjembatani kesenjangan informasi pekerja anak 5. Membangun kapasitas dan kelembagaan dan teknis penyedia layanan 6. Memberikan pelayanan kepada anak-anak yang telah dicegah atau ditarik dari pekerja anak untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan pendidikan 7. Mengurangi dampak HIV/AIDS pada saat bekerja dan pada anak-anak yang beresiko Dalam rangka mewujudkan hasil yang optimal dan diinginkan dari semua tindakan yang telah dicanangkan, upaya akan dilakukan untuk menghindari benturan struktur koordinasi disemua tingkatan. Sebuah rasionalisasi kelembagaan struktur koordinasi ditingkat nasional, tingkat kabupaten dan masyarakat akan dilakukan untuk memaksimalkan sinergi dan skala ekonomi. E. Upaya Penanganan Pekerja Anak oleh Pemerintah Malawi Melalui National Action Plan Dalam RAN tersebut pemerintah mengeluarkan empat kerangka strategis untuk mencapai tujuh prioritas NAP dalam penanganan pekerja anak menuju 2016.

93


1.

Menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang kondusif melalui pengarusutamaan masalah pekerja anak disektor sosial dan kebijakan ekonomi, perundang-undangan nasional dan legislasi Sebelum suatu kebijakan dirumuskan, pemangku kebijakan akan memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari suatu kebijakan. Sasaran pemerintah Malawi melalui kerangka strategis satu ini kemudian ditujukan kepada orang tua yang memang merupakan salah satu faktor penyebab munculnya pekerja anak, kemudian peningkatan kebijakan ekonomi yang memfokuskan pada pekerja anak, dan meningkatkan kerangka hukum yang ada. Melihat dari munculnya pekerja anak yang ada di Malawi yaitu dikarenakan kemiskinan dan sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, tujuan strategis NAP pertama ini terfokus pada kebijakan pertanian dengan meningkatkan keamanan makanan untuk keluarga pertanian yang rentan dan miskin. Food and Agriculture Organisation (FAO) di Malawi bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan Departemen Buruh serta organisasi nonpemerintah Save the Children in Malawi, Creative Centre for Community Mobilisation (Creccom), Youth Net and Counselling (Yoneco) dan Total Land Care meluncurkan proyek Child Labour Elimination Actions for Real Change (CLEAR)” proyek ini telah dimulai pada juli 2011 dan didanai oleh foundation Eliminate Child Labour in Tobacco Growing ( ECLT) Proyek CLEAR ini dirancang untuk mengatasi pekerja anak yang ada dipertanian tembakau ditiga kabupaten yang yaitu Mchinji, Ntchisi dan Rumphi. Proyek ini bertujuan untuk melindungi anak-anak berusia antara 5 dan 17 tahun dari tindakan eksploitatif, berbahaya dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di pertanian tembakau. Proyek CLEAR ini memberikan dukungan kepada keluarga untuk meningkatkan mata pencaharian, ketahanan pangan dan kesehatan. Proyek ini telah menarik 6.000 pekerja anak, 3.000 anak dicegah untuk memasuki pekerja anak sedangkan 500 anak terlindung dari paparan pekerjaan berbahaya. Di tingkat kabupaten dan tingkat masyarakat, proyek ini juga berupaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan layanan sosial dasar serta dengan meningkatkan infrastruktur sekolah, membangun pendidikan dan program pelatihan keterampilan dasar gratis.(www.yoneco.org) Pemerintah memasukan pekerja anak dalam kebijakan ekonomi, yaitu memasukan pekerja anak dalam MGDS II. Dalam Program Malawi Growth and Development Strategy (MGDS I 2006-2010) pemerintah Malawi tidak memasukan isu pekerja anak dalam program MGDS maupun APBN. Dengan mempertimbangkan isu pekerja anak untuk dapat menjadi sasaran dalam strategi pembangunan maka pemerintah Malawi melalui advokasi dan lobby serta diskusi dengan kelompok ahli, isu pekerja anak kemudian menjadi salah poin dalam sub-tema di peluncuran MGDS II 2010-2016 dibawah tema 1: Buruh dan ketenagakerjaan, memiliki dua strategi utama pada pekerja anak:

94


a) mengintegrasikan masalah pekerja anak dalam inisiatif dan intervensi pembangunan dan b) meninjau, harmonisasi dan menegakkan undang-undang yang telah ada tentang buruh anak. Langkah signifikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam mengintegrasikan pekerja anak menjadi sasaran dalam MGDS ini kemudian membawa hasil positif dan telah menjadi peta dalam perencanaan pembangunan dikabupaten dengan menetapkan empat kabupaten percontohan. Empat kabupaten percontohan di Malawi ini telah menunjukkan komitmen dalam penghapusan pekerja anak, di Kasungu dan Mzimba telah memasukan Masalah pekerja anak dalam Rencana Pembangunan Daerah (2011-2016) walaupun dikabupaten Mulanje dan Lilongwe Rencana Perkembangan Kabupaten masih dalam bentuk konsep. Pemerintah Malawi juga memfokuskan masalah pekerja anak yang terjadi di Malawi karena kurangnya kesadaran akan dampak dari pekerja anak tersebut, dalam upaya pemerintah malawi ini melalui kerjasama antara menteri perburuhan dan departemen civic education telah melalukan diseminasi pertemuan dan meninjau jumlah laporan tentang pekerja anak yang dimedia. Peningkatan sejumlah laporan dimedia tentang status tenaga kerja anak serta kondisi tenaga kerja anak di Malawi meningkat sebesar 60 persen dengan diproduksinya film-film dokumenter tentang pekerja anak yang telah di tayangkan distasiun TV lokal dan siaran radio.(www.ilo.org) Dalam upaya pencapaian maksimal pada implementasi National Action Plan, pemerintah Malawi juga telah mengukuhkan daftar pekerjaan berbahaya dengan melakukan advokasi serta lobi serta pertemuan-pertemuan dengan para Petugas Perencanaan Kabupaten dan Petugas Pendidikan Kabupaten, Pengusaha dan Pekerja Organisasi, ILO, Mitra LSM dan pada tahun 2012 daftar Pekerja Anak Berbahaya telah ditambahkan ke undang-undang ketenagakerjaan pada Februari 2012, Pengukuhan daftar pekerjaan berbahaya telah dipuji sebagai perkembangan dalam meningkatkan efektifitas pekerja anak didalam penegakan hukum. (www.ilo.org) 2.

Membangun dan memperkuat kapasitas secara teknis, kelembagaan dan sumber daya pemangku kepentingan tentang penghapusan pekerja anak. Upaya pemerintah malawi dalam kerangka strategis 2 ini meliputi tentang pengembangan kapasitas dalam memerangi pekerja anak, fokus isu ini dianggap penting dikarenakan berhasil tidaknya implementasi dalam sebuah kebijakan juga ditentukan oleh pemenuhan kecukupan sumberdaya pada setiap pemangku kepentingan. Pada tingkatan ini Menteri perburuhan telah melakukan ulasan secara fungsional termasuk bagian pekerja anak, memobilisasi sumberdaya seperti pengadaan kendaraan dan peralatan kantor, mengadakan pertemuan kuartal rutin bersama National Steering Committe.

95


Selain itu, pentingnya peran yang maksimal dari setiap pemangku kebijakan seperti lembaga penegak hukum, administrator child care dan mitra sosial dilengkapi dengan keterampilan yang memadai dengan men-training sebanyak 170 petugas buruh, 120 petugas kesejahteraan sosial, 220 polisi, 60 petugas yudisial dan 20 petugas imigrasi serta men-training 300 perwakilan pekerja sampai pada level yang paling bawah.(www.ilo.org) Komite Pekerja Anak Kabupaten dan Komite Komunitas Pekerja Anak dibentuk atau diperkuat. Menteri perburuhan bertanggung jawab penuh dalam sasaran ini dengan time frame pada tahun 2010 dengan monitoring indicator: Jumlah nasional operasional, kabupaten dan struktur masyarakat. Aktifitasaktifitas yang dilakukan dalam sasaran ini yaitu telah menetapkan kabupaten percontohan dan komunitas pekerja anak didaerah dimana komunitas tersebut tidak tersedia, memperkuat komite yang sudah ada dan memberikan sumber daya untuk operasi/program mereka. Selain itu, pentingnya kesadaran akan pekerja anak tersebut Menteri Perburuhan dibawah pemerintah Malawi mengadakan panduan pelatihan pekerja anak dengan melatih guru diempat kabupaten percontohan yaitu Mulanje, Mzimba, Kasungu, Lilongwe, dengan mengambil sample satu guru disetiap divisi pendidikan. 3.

Memerangi pekerja anak melalui pencegahan, penarikan, rehabilitasi dan reintegrasi pekerja anak degan keluarga mereka Sasaran pemerintah melalui kerangka strategis tiga ini yaitu lebih memfokuskan kepada peluang anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, kemudian pemerintah juga memfokuskan sasaran ini pada pemangku adat. Dalam memerangi pekerja anak melalui kerangka strategis 3 ini pemerintah Malawi melihat bahwa harus adanya pengembangan komunikasi komprehensif tentang pekerja anak melalui media massa. Media memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi antara LSM dan pemangku kepentingan lainnya yang bersangkutan. Dengan aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan mendesain dan program tentang pekerja anak diradio dan TV, Membentuk kesadaran massa dan strategi komunikasi dalam semua bentuk media seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan pada hari pekerja anak, pertemuan masyarakat, dokumenter (Malawi: From Child Labour to Decent Work, Children of Tobacco dll) , menyiarkan diradio dan program media lainnya, seperti press conferences, press release. Pemerintah Malawi. Menteri pariwisata dan budaya, Menteri informasi, Menteri kepemudaan bertanggungjawab dalam section ini dengan memonitor jumlah anak yang kembali kesekolah setelah inisiasi, jumlah praktek budaya

96


budaya yang telah dirubah. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan seperti pendidikan kewarganegaraan, memberikan pemahaman dan penyuluhan tentang kewarganegaran dan telah menargetkan para pemimpin tradisional dalam masyarakat, bekerja dengan para pemimpin tradisional untuk menghentikan atau memodifikasi praktik budaya berbahaya diempat kabupaten percontohan. Program penyuluhan telah dilakukan dengan baik melalui LSM Mitra dan ILO. Kepala desa telah menyebarkan peraturan yang telah digunakan untuk memerangi anak tenaga kerja diempat kabupaten yang telah ditargetkan. Sebagai hasilnya, pemimpin tradisional ikut memberikan dukungan untuk mengurangi pekerja anak dengan menerbitkan hukum terhadap pekerja anak dalam yurisdiksi mereka. Misalnya, keikutsertaan secara aktif oleh Tradisional Chiefs dikedua kabupaten Mulanje dan Kasungu dimana keterlibatan tokoh adat berada pada tingkat kelurahan dan mengajak semua anggota masyarakat penuh berpartisipasi dalam penegakan dengan melaporkan kepada pemimpin tradisional tentang semua pelanggar pekerja anak. Kapasitas pendidikan yang kurang memadai merupakan salah satu munculnya pekerja anak di Malawi. Menteri Pendidikan dan departemen perwakilan dikabupaten bertanggung jawab dalam pemenuhan ini. Dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sekolah, peningkatan rasio pada murid, bahan pengajaran dan pembelajaran yang memadai. Penyediaan meja dan bahan belajar seperti seragam sekolah, buku, pena telah dimulai pada tahun 2011, dan telah diberikan kesekolah-sekolah formal percontohan seperti Kanyandule Primary School, Chilindea L.E.A School yang berada di Lilongwe, Kaufipa School, HoHo di Mzimba, Malo F.P, Nyengeni di Mulanje. Peningkatan yang signifikan terlihat dengan statistik peningkatan jumlah siswa disekolah-sekolah tersebut Selain itu, pemerintah Malawi melalui Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mempopulerkan Complementary Basic Education (CBE), yang didanai oleh Bank Dunia dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah antara usia 9 – 14 tahun. CBE adalah program percepatan belajar dengan penekanan pada membaca dan menghitung, hidup sehat, pelajaran kewarganegaraan, mata pencaharian dan pertanian, dan lingkungan.(www. http://www.lcdinternational.org). 60 pusat khusus telah didirikan diseluruh kabupaten Dedza , yang semuanya dilengkapi dengan papan tulis, mengajar panduan dan materi pengajaran dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kelas proyek ini telah merekrut fasilitator dari masyarakat lokal dan melatih mereka dalam metode pengajaran CBE. Fasilitator adalah orang-orang mereka yang melek huruf, berhitung dan keterampilan dasar. Anggota masyarakat telah membentuk

97


komite untuk mengawasi dan memantau kelas, memberikan dukungan kepada fasilitator. Masyarakat telah secara aktif terlibat dalam menyediakan lokasi yang cocok untuk muda lokal yang secara sukarela untuk membantu anakanak dalam komunitas pusat, bekerja untuk memastikan lingkungan belajar yang kondusif.(http://www.lcdinternational.org). Pendidikan teknik dan kejuruan juga telah diberikan kepada anak usia 14-17 tahun. Menteri perburuhan, Menteri kepemudaan dan menteri pendidikan berperan dalam section ini. sasaran ini telah dilaksanakan dari tahun 2010 dan masih berlanjut sampai sekarang. Dengan memonitor jumlah anak usia 14-17 tahun dengan pendidikan kejuruan, memberikan penyuluhan pada anak-anak terlatih yang sudah memulai bisnis mereka sendiri. Aktifitas yang telah dilakukan seperti meningkatkan kapasitas teknis sekolah, memberikan pengajaran dan materi pembelajaran, menyediakan alat dan modal. Sebanyak 5.617 anak-anak ditarik atau dicegah masuk dalam pekerja anak melalui penyediaan jasa pendidikan. Dari 5.617 anak penerima dari empat kabupaten yaitu mzimba, Mulanje, Kasungu, Lilongwe, total 2.553 anak yang bekerja (1.123 perempuan dan 1.430 laki-laki) telah ditarik dari Worst forms on Child Labour (WFCL), Sebanyak 3.064 anak-anak (1.363 perempuan dan 1.701 laki-laki) yang dicegah dan disediakan tempat rehabilitasi dan layanan pendidikan; 309 Anak-anak (127 perempuan dan 182 laki-laki) menjalani pelatihan kejuruan dalam Project Outreach Vocational seperti pelatihan keterampilan menjahit, pertukangan, dan brick laying, hair dressing, Welding dan Home Economics; 175 pemuda (60 perempuan dan 115 laki-laki) dilatih dalam bisnis keterampilan manajemen.(www.ilo-ipec.org) Upaya pemerintah dalam kerangka strategis tiga ini, dalam outputnya juga memasukan isu pekerja anak yang terkena dampak dari HIV/AIDS, sebagai anak yang orang tua dan anggota keluarga yang meninggal karena penyakit terkait HIV, masyarakat berjuang untuk membantu anak-anak mengatasi kesedihan, kehilangan dan ketidakstabilan dalam hidup mereka. Kementerian Pemberdayaan wanita dan Anak mengatasi masalah ini melalui memperkuat layanan psikososial diseluruh negeri. Sebuah panduan pelatihan yang disebut 'The Journey of Life' yang digunakan untuk melatih penyedia layanan. Kegiatan ini berpusat pada anak yang membahas kebutuhan psikososial anakanak antara usia 6 -13 tahun. Dalam Program ini, Chisomo Childrens Club LSM yang menjadi partner, dan telah melatih lebih dari 30 orang (termasuk guru sekolah dasar dan pengasuh) dalam workshop program The journey of Life ini, fasilitator yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana masalah child care dapat diselesaikan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, upaya pemerintah dalam memerangi pekerja anak melalui pencegahan dan penarikan terlihat dari upaya pemerintah dalam mengendalikan perdagangan anak untuk eksploitasi dan seksual. Dalam upayanya pemerintah Malawi melalui National Assembly telah mengesahkan

98


dan menetapkan RUU Child Care Protection and justice Bill, The Tenancy bill; Trafficking Bill; and the National Registration Bill, RUU ini disahkan pada juli 2010. RUU ini ditujukan pada praktek-praktek budaya berbahaya, penculikan dan perdagangan anak, tetapi Child Care Protection and Justice Bill; The Tenancy Bill masih berupa draft. 4.

Meningkatkan basis pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi sistem informasi pekerja anak. Sasaran pemerintah melalui upaya kerangka startegis empat ini yaitu mengajak seluruh kalangan masyarakat Malawi untuk dapat lebih sensitif pada permasalahan pekerja anak dengan mengajak keikutsertaan masyarakat dalam pengentasan pekerja anak. Pemerintah kabupaten diminta untuk mendirikan Komite Pekerja Anak Kabupaten. Komite Pekerja Anak Kabupaten memiliki partisipasi sektor lintas yang luas, termasuk pejabat pemerintah, LSM, mitra pembangunan, perusahaan Sektor Swasta (mana berlaku), pengusaha dan pekerja organisasi, guru, dan Otoritas Kepala Tradisional. Selain itu, Komunitas Komite Pekerja Anak adalah juga dibentuk ditingkat masyarakat untuk meningkatkan perhatian dukungan dan pada pekerja anak. Komite Komunitas Pekerja Anak sebenarnya dirancang dengan landasan kesukarelaan masyarakat dengan ikut serta dalam memonitoring dan mengumpulkan informasi kemudian disampaikan kepada pihak yang berkompeten. Namun, menurut evaluasi jangka menengah, upaya proyek untuk mengumpulkan kesukarelaan masyarakat tidak begitu maksimal karena melawan realitas masyarakat Malawi terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Malawi dibantu oleh Support National Action Plan - ILO memperkenalkan pengembangan program infrastruktur masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk merancang program yang membantu masyarakat dalam bisnis, penciptaan lapangan kerja, berbagi pengetahuan, pengembangan masyarakat dan keterampilan kejuruan pelatihan hal ini dilakukan sebagai imbalan untuk monitoring yang telah dilakukan oleh masyarakat. Anggota masyarakat dilatih di CLMS untuk mengumpulkan data ditingkat masyarakat dan melaporkan kepada Komite Komunitas Pekerja Anak dengan perwakilan ditingkat desa. Dengan demikian, setiap masalah yang belum terselesaikan dimasyarakat dan tingkat desa dirujuk ke tingkat masyarakat melalui Komite Komunitas Pekerja Anak untuk aksi dan setiap masalah belum terselesaikan pada tingkat masyarakat dirujuk ketingkat kabupaten melalui Komite Pekerja Anak Kabupaten untuk ditindak dan jika masalah masih tetap belum terpecahkan ditingkat kabupaten, masalah tersebut dibawa ketingkat nasional melalui Child Labour Unit (CLU) di Departemen Tenaga Kerja dan Komite Pengarah Nasional.

99


Pada tahun 2013, Menteri perburuhan mengalokasikan sekitar $ 2,5 juta untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja. CLU memiliki tiga karyawan full-time berbasis di Menteri Perburuhan di Lilongwe selama periode pelaporan. Masing-masing kabupaten administratif Malawi mempekerjakan District Labour Officer (DLO), yang bertanggung jawab untuk semua isu tenaga kerja termasuk pekerja anak. Pada bulan Januari 2014, Menteri perburuhan mempekerjakan 29 DLO dan 120 pengawas ketenagakerjaan, 60 diantaranya berdedikasi untuk memantau pekerja anak. Dinas tenaga kerja Kabupaten secara langsung didanai dari Departemen Keuangan. Menurut Pejabat MOL, Enam ratus inspeksi tenaga kerja dilakukan pada 2013. CLU mencatat ada enam pelanggaran pekerja anak yang dilaporkan oleh Komite Komunitas Pekerja Anak di Kabupaten Kasungu (daerah penghasil tembakau), tetapi tidak bisa memberikan angka pasti untuk seluruh negeri. Semua kasus di Kasungu diselesaikan diluar pengadilan, dan pelanggar membayar semua gaji para pekerja anak, termasuk biaya pemulangan para pekerja anak tersebut kerumah mereka.(www.dol.gov) Selain itu, polisi menangkap tersangka pada kasus trafficking di Mchinji dan telah melaporkan 10 kasus trafficking ke CLU dan memperoleh delapan tersangka perdagangan. Polisi Phalombe melaporkan lima investigasi yang melibatkan 12 tersangka; setiap investigasi yang terlibat anak laki-laki dan laki-laki muda yang dikirim ke Mozambik untuk kerja paksa disektor pertanian. Di Phalombe, delapan pedagang dihukum, dengan hukuman berkisar antara penjara 12 sampai 18 bulan dengan kerja keras, dengan dua orang lain dihukum. Pada tahun 2013 Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kasungu mengidentifikasi 59 korban pekerja anak dan mengembalikannya kerumah mereka.(www.dol.gov) Dalam upaya pemerintah Malawi merealisasikan penghapusan pekerja anak menuju 2016 pemerintah tidak bekerja sendirian, pemerintah Malawi mendapatkan bantuan dari berbagai pemangku kepentingan yang berupaya untuk mendukung pemerintah Malawi untuk melaksanakan NAP dalam memerangi pekerja anak. United States Department of Labor (US-DOL) melalui proyek kerjasama teknis SIMPOC-IPEC melaksanakan proyek ini di Malawi (2009-2012). Proyek ini telah menarik dan mencegah 4.350 anakanak dari bentuk terburuk pekerja anak (WFCL) di lokasi pertanian dan pedesaan yang ditargetkan, termasuk anak yang bekerja disektor teh dan tembakau. Proyek ini juga melakukan penarikan dan pencegahan 632 anak dari WFCL ditarget lokasi perkotaan Malawi. Selain itu, 4.882 anak-anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan dan 100 anak akan ditargetkan melalui layanan non-pendidikan. Sasaran proyek ini yaitu anak-anak yang bekerja disektor pertanian di Kabupaten Kasungu, Distrik Mzimba, dan Mulanje dan anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak rumah tangga di Kabupaten Lilongwe.(www.dol.gov)

100


Pemerintah Malawi telah melakukan banyak usaha untuk menangani pekerja anak melalui berbagai program kerja, kebijakan-kebijakan serta kerjasama dengan berbagai pihak. Di tambah dengan peningkatan dalam usaha-usaha untuk membantu para korban. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Malawi ternyata menemukan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan tersebut, diantaranya : 1. Kapasitas yang tidak memadai dalam menjamin penuh penegakan hukum pekerja anak dan inkonsistensi hukum yang ada merupakan tantangan untuk menerapkan langkah-langkah mengatasi pekerja anak di Malawi secara efektif. 2. Meskipun pelaksanaan penghapusan pekerja anak sudah ada diberbagai bagian negara, namun setelah diamati bahwa sebagian besar pelaksana tidak memiliki kapasitas untuk memahami situasi pekerja anak. 3. Masih tingginya kepercayaan dan kepatuhan pada budaya dibeberapa kabupaten juga menjadikan hambatan dalam pelaksaanan National action Plan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam penanganan pekerja anak melalui National Action Plan dalam kurun waktu 2010-2014 dengan mendapatkan helplines dari berbagai NGO dan LSM, pemerintah masih melewatkan poin-poin penting untuk pencapaian maksimal upaya pengentasan pekerja anak untuk menuju 2016. Kesimpulan Upaya pemerintah Malawi dalam pengentasan pekerja anak melalui National Action Plan 2010-2014 berhasil hanya pada tahap penarikan dan pencegahan pekerja anak sebanyak 5.617 anak-anak ditarik dan dicegah masuk dalam pekerja anak melalui penyediaan jasa pendidikan. Dalam upaya pengentasan pekerja anak pemerintah Malawi melalui implementasi National Action Plan ada beberapa program yang telah berhasil seperti program dukungan belajar yang telah diberikan diempat kabupaten percontohan, Proyek CLEAR yang ditujukan untuk memberi kontribusi pada perbaikan rumah tangga yang rentan dengan sarana penyediaan produksi, pengembangan skala kecil agribisnis, dan desa simpan pinjam. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Malawi ternyata menemukan hambatan-hambatan didalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan tersebut di antaranya, masih tingginya kepercayaan dan kepatuhan pada budaya, keterampilan tidak memadai, sumber daya keuangan, kurangnya sumber daya manusia, dan Kapasitas yang tidak memadai. Referensi Buku Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah Eichelberger M.Clark. 1965. The United Nations : the first 20 years. New York : Harper & Low Publishers. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori & Proses. Jakarta : Media Pressindo

101


Widodo, Joko. 2007. Analisis kebijakan publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Bayu media publishing Media Internet: Child Labour Education Project Terdapat di: https://www.continuetolearn.uiowa.edu/laborctr/child_labor/about/what_is _child_labor.html Child labour in malawi diakses dari: http://www.dol.gov/ilab/reports/childlabor/findings/2013TDA/malawi.pdf Child Labour in agriculture is addressed in the NAP diakses dari http://www.eclt.org/wpcontent/uploads/2013/07/Extent_to_which_Child_ Labour_in_agriculture_is_addressed_in_the_NAP.pdf Final Draft: Malawi National Action Plan: http://www.cridoc.info/downloads/Malawi_Child_Labour_NAP.pdf Global Action Plan Roadmap , Terdapat di: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10 992 ILO Conventions and Recommendations on child labour, Terdapat di: http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang-en/index.htm International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Terdapat di: http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm Malawi Voice Terdapat di http://www.malawivoice.com/2014/08/18/chisomo-childrens-club-trains30-caregivers-in-journey-of-life-programme/ US-DOL, (2009) Technical Cooperation Project Summary Terdapat di: http://www.dol.gov/ilab/projects/subsaharan_africa/Malawi_Support_to_N AP.htm pada tanggal 11 Desember 2014 ILO-IPEC Evaluation – National Action Plan to Combat Child Labour in Malawi terdapat dii http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=223 15

102

PENANGANAN PEKERJA ANAK OLEH PEMERINTAH MALAWI MELALUI NATIONAL ACTION PLAN Sinta Mustika Andyani 1 NIM

Recommend Documents