ANALISIS PENYEBAB MASALAH DALAM PELAKSANAAN RISK ASSESSMENT PADA DIREKTORAT PRODUKSI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) BERDASARKAN TASK SPESIFIC RISK ASSESSMENT DARI MANAGEMENT OVERSIGHT AND RISK TREE (MORT) TAHUN 2014
SKRIPSI
Disusun oleh: Sinta Pratiwi NIM. 1110101000061
Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/ 2014 M
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Skripsi, 1 Juli 2014
Sinta Pratiwi, NIM. 1110101000061
Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari Management Oversight and Risk Tree (MORT) Tahun 2014
xix + 215 halaman, 19 tabel, 13 gambar, 6 bagan, 8 lampiran
ABSTRAK PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerbangan di Asia yang berpengalaman dan berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan manufacturing pesawat terbang. Berdasarkan data kecelakaan kerja tahun 2013 terdapat 6 kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada kawasan Direktorat Produksi. Risk assessment merupakan salah satu upaya untuk mencegah peningkatan kecelakaan kerja, namun ditemukan ketidaktepatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan cara observasi dan wawancara, serta data sekunder dengan cara telaah dokumen. Penyebab masalah dianalisis dengan menggunakan teknik Management Oversight and Risk Tree (MORT) pada cabang Task Spesific Risk Assessment LTA. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal-hal yang menyebabkan tidak tepatnya pelaksanaan risk assessment adalah sistem pengumpulan informasi, penentuan waktu analisis risiko, lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko, tipe risiko yang dianalisis, pelaksana analisis risiko, temuan bahaya, kejelasan pengendalian untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan, kesesuaian dengan hirarki pengendalian, pengujian pengendalian sebelum diimplementasikan, ketersediaan peralatan pengendalian, dan kesesuaian dengan situasi.
ii
Berdasarkan hasil penelitian, maka Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia disarankan untuk mengubah waktu sistem pertemuan menjadi lebih siang, melaksanakan risk assessment sesuai jadwal berkala yang telah dibuat pada masing-masing unit, menetapkan personil pelaksana melalui surat tugas serta diberikan pelatihan risk assessment, melakukan revisi prosedur risk assessment terkait penambahan aspek bahaya terhadap proses produksi dan penentuan kategori analisis risiko (probabilitas dan konsekuensi), memberikan sosialisasi terkait cara pakai serta perawatan pengendalian, melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi pengendalian yang telah ada, dan menerapkan pengujian pengendalian sebelum diimplementasikan. Daftar bacaan: 26 (Tahun 1990 – 2014) Kata Kunci: Penyebab Masalah, Risk Assessment, MORT
iii
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES PUBLIC HEALTH PROGRAM STUDY OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Undergraduate Thesis, July 2014
Sinta Pratiwi, NIM. 1110101000061
Cause Analysis of Problems in the Implementation of Risk Assessment at Directorate of Production PT. Indonesian Aerospace (Persero) Based on Task Specific Risk Assessment of Management Oversight and Risk Tree (MORT) 2014
xix + 215 pages, 19 tables, 13 pictures, 6 charts, 8 attachments
ABSTRACT PT. Indonesian Aerospace is one of airlines in Asia who are experienced and competent in the design, development, and manufacturing aircraft. Based on data from accidents in 2013 there were 6 cases of accidents that occur in the Directorate of Production. Risk assessment is one way to prevent an increase accidents, but there are inaccuracies in the implementation. This study is a qualitative research to find the cause of problems in the implementation of risk assessment in Directorate of Production PT. Indonesian Aerospace in 2014. Type of data used is primary data by observation and interviews, and secondary data by document review. The cause of problem is analyzed by using Management Oversight and Risk Tree (MORT) on Task Specific Risk Assessment LTA. The results showed that cause inaccurate implementation of risk assessment is the information systems, timing of risk analysis, scope of the location, type of risk analysis, implementing risk analysis, hazard identification, clarity of control for ease of understanding and use, suitability of the hierarchy control, control testing before being implemented, control equipment availability, and suitability to different situations. Based on the research results, Directorate of Production PT. Indonesian Aerospace was suggested to changing the timing of the meeting, carry out a risk assessment according to the schedule have been made on each unit, appointed executor through letter assignment and given training, revised risk assessment procedures related to the addition of the hazard of production process and
iv
determining categories of risk analysis (probability and consequence), provide socialization related how to wear and maintenance of recommended controls, conducts a review of the existing control recommendations, and implement control testing before being implemented. Reading List: 26 (Tahun 1990 – 2014) Keywords: Cause Problems, Risk Assessment, MORT
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Identitas Personal Nama
: Sinta Pratiwi
Tempat dan Tanggal Lahir
: Jakarta, 13 November 1992
Alamat
:
No. Handphone
: 08151652616
No. Rumah
: 021-8856035
Alamat Email
:
[email protected]
Jalan Bintara 8 RT 005 RW 03 No. 129, Bekasi Barat 17134
Pendidikan Formal TK
: TK Al-Kautsar Pondok Pucung, Bekasi
SD
: SDN Bintara IV, Bekasi
SMP
: SMPN 199 Jakarta
SMA
: SMAN 103 Jakarta
Pengalaman Organisasi -
Kepala Biro Kesekretariatan PAMI Jakarta Raya Tahun 2010 – 2011 Deputi Kementerian MSDM PAMI Nasional Tahun 2011 – 2012 Sekretaris Jenderal PAMI Nasional Tahun 2012 – 2013 Sekretaris BEM Program Studi Kesehatan Masyarakat Tahun 2012 – 2013 Sekretaris BEM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun 2013 – Sekarang Penggagas Gerakan Pangan Aman dan Sehat Indonesia Tahun 2013 Penggagas Pecinta ASI Eksklusif Nusa Indah II Tahun 2013 Dewan Penasihat Forum Studi K3 UIN Jakarta Tahun 2013 – 2014
Pelatihan -
Training Penulisan Ilmiah Tahun 2012 oleh PAMI Training for Young Researcher Tahun 2012 oleh PAMI PAMI Leadership Camp Tahun 2012 di Solo, Jawa Tengah oleh PAMI Pembentukan Karakter Tahun 2013 oleh Karang Taruna Jawa Barat Basic Fire Fighting Training Tahun 2013 oleh Forum Studi K3 Workshop Risk Assessment in The Work Place oleh PJK3 FAS
viii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa pula shalawat
serta
salam
tercurah
bagi
Nabi
Muhammad
SAW.
Syukur
Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari Management Oversight and Risk Tree (MORT) Tahun 2014” dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada: 1. Ayahanda tercinta, H. Supidin Iskak yang senantiasa memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis. 2. Kakak-kakak penulis, Pranu Siswanto, ST., Ramdhani Amri, ST., Gandi Permana, ST., Nani Kurniawati, Amd., dan Amandha Laras Ayu, SH. yang senantiasa mendukung dan mendoakan adik tercinta. 3. Ibu Iting Shofwati, ST., M.KKK sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan pemahaman dan wawasan dalam menyusun skripsi. 4. Bapak dr. Yuli Prapanca Satar, MARS sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi. 5. Bapak Sudaryanto sebagai pembimbing lapangan yang senantiasa memandu dan mengarahkan proses pelaksanaan penelitian di PT. Dirgantara Indonesia. 6. Bapak R. Turjaman Effendi sebagai Manager K3LH PT. Dirgantara Indonesia yang senantiasa mendukung penulis dalam pelaksanaan penelitian. 7. Seluruh Tim K3LH PT. Dirgantara Indonesia yang senantiasa membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. 8. Seluruh informan dari Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia yang telah memberikan banyak informasi terkait penelitian.
ix
9. Para penguji skripsi, Minsarnawati, SKM., M.Kes, Fajar Ariyanti, Ph.D, Ir. Rulyenzi Rayid, M.Si, M.KKK yang senantiasa memberi masukan demi perbaikan penyusunan skripsi. 10. Seluruh dosen Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang senantiasa memberikan ilmunya. 11. Rekan-rekan peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja angkatan 2010 yang senantiasa memberi semangat dalam menyusun skripsi. 12. Pihak lainnya yang sudah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik secara konstektual maupun konseptual. Sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Mudah-mudahan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa lain, instansi pendidikan serta perusahaan terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 1 Juli 2014
Sinta Pratiwi
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ i ABSTRAK .................................................................................................................. ii PERNYATAAN PERSETUJUAN........................................................................... vi LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... vii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................... viii KATA PENGANTAR ............................................................................................... ix DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi DAFTAR TABEL ................................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xv DAFTAR BAGAN................................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xvii DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... xviii DAFTAR ISTILAH ................................................................................................ xix BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 4 1.3 Pertanyaan Penelitian ................................................................................ 5 1.4 Tujuan........................................................................................................ 6 1.4.1 Tujuan Umum .................................................................................. 6 1.4.2 Tujuan Khusus ................................................................................. 6 1.5 Manfaat...................................................................................................... 7 1.6 Ruang Lingkup .......................................................................................... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................................ 9 2.1 Kecelakaan Kerja ...................................................................................... 9 2.1.1 Pengertian Kecelakaan Kerja ........................................................... 9 2.1.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja ........ 10 A Bahaya ....................................................................................... 10 B Risiko ........................................................................................ 11 2.2 Program Manajemen Risiko .................................................................... 12
xi
2.2.1 Tahapan Manajemen Risiko .......................................................... 13 2.2.2 Pelaksanaan Risk Assessment ........................................................ 14 A Penentuan Lokasi ...................................................................... 15 B Penentuan Waktu ...................................................................... 16 C Pelaksana ................................................................................... 17 D Tahapan ..................................................................................... 18 E Perlengkapan ............................................................................. 25 2.3 Metode Analisis Program Keselamatan .................................................. 26 2.3.1 Metode MORT............................................................................... 26 A Tujuan ....................................................................................... 27 B Cabang Terkait Risk Assessment ............................................... 29 2.3.2 Metode SMORT ............................................................................ 39 BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH................................... 41 3.1 Kerangka Pikir......................................................................................... 41 3.2 Definisi Istilah ......................................................................................... 44 BAB IV METODE PENELITIAN ......................................................................... 46 4.1 Jenis Penelitian ........................................................................................ 46 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian................................................................... 46 4.3 Informan Penelitian ................................................................................. 47 4.4 Instrumen Penelitian ................................................................................ 48 4.5 Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 48 4.6 Validitas Data .......................................................................................... 52 4.7 Pengolahan dan Analisis Data ................................................................. 54 BAB V HASIL .......................................................................................................... 55 5.1 Gambaran Umum PT. Dirgantara Indonesia ........................................... 55 5.1.1 Profil Perusahaan ........................................................................... 55 5.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .............................................................. 56 5.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan ..................................................... 58 5.1.4 Proses Produksi Perusahaan .......................................................... 59 5.1.5 Sistem Manajemen K3 Perusahaan ............................................... 59 A Kebijakan K3 ............................................................................ 59
xii
B Prosedur Risk Assessment ......................................................... 61 5.2 Hasil Penelitian ....................................................................................... 62 5.2.1 Karakteristik Informan ................................................................... 62 5.2.2 Gambaran Pelaksanaan Risk Assessment ....................................... 63 5.2.3 Penyebab Masalah Pelaksanaan Risk Assessment ......................... 66 A Cabang Task Spesific Risk Analysis .......................................... 67 B Cabang Recommended Risk Controls ....................................... 91 5.2.4 Pohon MORT Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .......................... 107 BAB VI PEMBAHASAN....................................................................................... 108 6.1 Keterbatasan Penelitian ......................................................................... 108 6.2 Pembahasan Ketidaktepatan Pelaksanaan Risk Assessment .................. 108 6.3 Pembahasan Pohon MORT Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .................. 113 6.4 Pembahasan Penyebab Masalah Pelaksanaan Risk Assessment ............ 119 6.4.1 Cabang Task Spesific Risk Analysis ............................................. 119 6.4.2 Cabang Recommended Risk Controls .......................................... 136 BAB VII SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 150 7.1 Simpulan................................................................................................ 150 7.2 Saran ...................................................................................................... 153 Daftar Pustaka ........................................................................................................ 155 Pedoman Wawancara ............................................................................................ 158 Transkrip Wawancara .......................................................................................... 165 Triangulasi Sumber ............................................................................................... 188 Lembar Observasi .................................................................................................. 197 Daftar Dokumen ..................................................................................................... 199 Triangulasi Data ..................................................................................................... 201 Foto Bukti Jenis Pengendalian.............................................................................. 212 Surat Keterangan Pengambilan Data .................................................................. 215
xiii
DAFTAR TABEL
2.1 Perbandingan Metode Analisis Risiko Menurut Cross (1998) ............................ 21 2.2 Arti Simbol dalam MORT ................................................................................... 38 2.3 Kode Warna dalam MORT .................................................................................. 38 3.1 Definisi Istilah ...................................................................................................... 44 4.1 Informan Penelitian .............................................................................................. 47 4.2 Pengumpulan Data ............................................................................................... 49 4.3 Daftar Dokumen ................................................................................................... 51 4.4 Triangulasi Teknik ............................................................................................... 52 4.5 Triangulasi Sumber .............................................................................................. 53 5.1 Karakteristik Informan ......................................................................................... 64 5.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ....................................................................... 80 5.3 Kategori Probabilitas Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ......................................................................................... 87 5.4 Kategori Konsekuensi Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ......................................................................................... 88 5.5 Kategori Indeks Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ......................................................................................... 89 5.6 Simplifikasi Risk Assessment Matrix Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ....................................................................... 89 5.7 Pengkategorian Probabilitas Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment Tahun 2014..................................................................................................................... 90 5.8 Pengkategorian Konsekuensi Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment Tahun 2014..................................................................................................................... 90 5.9 Pengkategorian Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment Tahun 2014 .............. 91 6.1 Perbandingan Ketentuan Peninjauan Risk Assessment ...................................... 124
xiv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Simbol dalam Cabang Task Spesific Risk Asessment LTA ................................... 37 5.1 Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ................................. 59 5.2 Diagram Alir Proses Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ................ 60 5.3 Lembar Safety PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ......................................... 73 5.4 Lembar Action Plan PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ................................ 73 5.5 Form Hasil Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ................... 79 5.6 Form Identifikasi Aspek K3LH PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .............. 84 5.7 Form Proses Kerja PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .................................. 85 5.8 Lembar Inspeksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ..................................... 86 5.9 Bukti Penerimaan Dokumen PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ................... 95 5.10 Penanggung Jawab Dokumen K3LH PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 ... 95 5.11 Daftar SOP PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014.......................................... 100 5.12 Training PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .............................................. 106
xv
DAFTAR BAGAN
2.1 Tahapan Manajemen Risiko AS/NZS 4360 : 2004 .............................................. 14 2.2 Cabang Utama Pohon MORT .............................................................................. 30 2.3 Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA......................................................... 36 3.1 Kerangka Pikir ..................................................................................................... 43 5.1 Flow Chart Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 .................. 65 5.2 Pohon MORT Hasil Penelitian Tahun 2014 ...................................................... 107
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pedoman Wawancara ........................................................................................... 158 2. Transkrip Wawancara .......................................................................................... 165 3. Triangulasi Sumber .............................................................................................. 188 4. Lembar Observasi ................................................................................................ 197 5. Daftar Dokumen ................................................................................................... 199 6. Triangulasi Data ................................................................................................... 201 7. Foto Bukti Jenis Pengendalian ............................................................................. 212 8. Surat Keterangan Pengambilan Data ................................................................... 215
xvii
DAFTAR SINGKATAN
1.
MORT : Management Oversight and Risk Tree
2.
LTA : Less Than Adequate
3.
K3LH : Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
4.
SMK3 : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.
SQCDP : Safety, Quality, Control, Delivery, Person
6.
RKAP : Rencana Anggaran Keuangan Perusahaan
7.
MSDS : Material Safety Data Sheet
8.
APD : Alat Pelindung Diri
9.
SPL : Surat Peringatan Lisan
10. SPT : Surat Peringatan Tertulis 11. SOP : Standar Operasional Prosedur
xviii
DAFTAR ISTILAH
1.
Risk Assessment: Proses penilaian dan pengendalian risiko.
2.
Manufacturing : Proses mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.
3.
Machining : Proses kerja yang memanfaatkan mesin.
4.
Metal Forming : Proses pembentukan atau mengubah bentuk logam.
5.
Bonding Composite : Proses penggabungan dua bahan berbeda.
6.
Surface Treatment : Proses mengubah sifat logam pada bagian permukaan.
7.
Maintenance : Perawatan fasilitas produksi.
8.
Supervisor : Seseorang yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
9.
Leader : Seseorang dari sebuah tim yang ditunjuk untuk memimpin pekerjaan.
10. Flow Chart : Penggambaran secara grafik untuk menjelaskan sebuah proses. 11. Indeks Risiko : Gabungan nilai risk probability dan risk severity. 12. Resultant Index : Evaluasi ulang indeks risiko setelah dilakukan tindakan pengendalian. 13. Briefing : Pengarahan untuk memberitahukan aturan-aturan tertentu. 14. Safety Sheet : Lembar untuk mengetahui status safety. 15. Action Plan : Lembar untuk merumuskan rencana mengatasi suatu masalah. 16. Training : Proses memberikan kompetensi khusus yang dibutuhkan pekerja. 17. Hardware : Perlengkapan berupa alat, seperti APD, APAR, kotak P3K, alat pengukuran, dll. 18. Blasting : Proses pembersihan permukaan material dengan penyemprotan udara bertekanan tinggi. 19. Boring : Proses meluaskan atau memperbesar lubang. 20. Reward : Penghargaan atas tindakan yang sesuai aturan. 21. Punishment : Cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai aturan.
xix
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Safety is No Accident adalah slogan yang dikenal secara luas dalam dunia industri. Berdasarkan laporan International Labor Organitation (ILO), setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus. Sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari Gross National Product (Kemenakertrans, 2013). Sepanjang tahun 2012 terjadi 103.000 kasus kecelakaan kerja, dan setiap hari ada 9 orang peserta Jamsostek
yang meninggal akibat
kecelakaan kerja tersebut. Sementara untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, ada 37.390 kasus kecelakaan kerja dengan pembayaran klaim mencapai Rp 139.688.155.446 (Jamsostek, 2013). PT.
Dirgantara
Indonesia
merupakan
salah
satu
perusahaan
penerbangan di Asia yang berpegalaman dan berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan manufacturing pesawat terbang. Berdasarkan data kecelakaan kerja PT. Dirgantara Indonesia selama tahun 2009 sampai 2013, jumlah kasus kecelakaan kerja dapat dilihat pada bagan berikut ini:
1
2
Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja PT. Dirgantara Indonesia Jumlah Kasus
25 20
21
15 10 5
9
11
5
6
0 2009
2010
2011
2012
2013
Tahun
Sumber: Data Kecelakaan Kerja PT. Dirgantara Indonesia
Bagan 1.1 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja PT. Dirgantara Indonesia
Berdasarkan bagan 1.1 jumlah kasus kecelakaan kerja PT. Dirgantara Indonesia, diketahui setiap tahun masih terjadi kasus kecelakaan kerja. Beberapa kasus diantaranya terjadi pada kawasan Direktorat Produksi, sebagian lainnya terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja. Hal tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai zero accident atau kecelakaan nihil di tempat kerja, karena kecelakaan dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat, yang dapat berupa korban jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan. Risk assessment merupakan salah satu upaya untuk mencegah peningkatan kecelakaan kerja pada kawasan tersebut. Berdasarkan penelitian pendahuluan, didapatkan gambaran bahwa PT. Dirgantara Indonesia sebenarnya telah berupaya melaksanakan risk assessment, dibuktikan dengan adanya prosedur Petunjuk Penilaian dan Pengendalian
3
Risiko (Risk Assessment) dengan nomor dokumen D4 GO 03, serta form hasil risk assessment dengan nomor dokumen GO-03-02. Namun, pada pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia didapatkan beberapa hal yang tidak tepat, yaitu tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses, tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu, personil yang melaksanakan risk assessment tidak ditentukan, serta ketidaksesuaian penentuan kategori analisis risiko (konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur dengan form hasil risk assessment. Cara untuk menganalisis pelaksanaan risk assessment yaitu dengan teknik Management Oversight and Risk Tree (MORT) pada cabang Task Spesific Risk Assessment. MORT sering digunakan sebagai alat untuk menyelidiki kecelakaan dan mengevaluasi program keselamatan yang ada (Ericson, 2005). Pada penelitian Neldi tahun 2011 mengenai analisis pelaksanaan JSA pada pekerjaan Wellwork and Initial Completion kontraktor Migas, untuk menganalisis pelaksanaan JSA berdasarkan teknik MORT yaitu pada cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed dan Task Spesific Risk Assessment LTA. Cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed membahas tidak terlaksananya risk assessment. Sedangkan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA membahas ketidaktepatan pelaksanaan risk assessment (NRI, 2009). Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini
4
yang akan menjadi fokus analisis apabila risk assessment dilaksanakan namun terdapat ketidaktepatan pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari Management Oversight and Risk Tree (MORT) Tahun 2014. Dari penelitian ini, PT. Dirgantara Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai penyebab masalah pelaksanaan risk assessment yang ada di Direktorat Produksi sehingga menjadi bahan masukan dalam memperbaiki pelaksanaan risk assessment.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa PT. Dirgantara Indonesia pada tahun 2013 masih terdapat 6 kasus kecelakaan kerja, beberapa kasus diantaranya terjadi pada kawasan Direktorat Produksi. Untuk mencegah kecelakaan kerja tersebut, maka dilaksanakan risk assessment. Namun, dalam pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia didapatkan beberapa hal yang tidak tepat, yaitu tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses, tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu, personil yang melaksanakan risk assessment tidak ditentukan, serta ketidaksesuaian penentuan kategori analisis risiko
5
(konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur dengan form hasil risk assessment. Atas dasar itu, peneliti ingin melakukan analisis penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari Management Oversight and Risk Tree (MORT) Tahun 2014.
1.3
Pertanyaan Penelitian Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah mengenai halhal berikut: 1. Bagaimana ketidaktepatan ruang lingkup pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014? 2. Apa yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan risk assessment dari cabang Task Spesific Risk Analysis LTA pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014? 3. Apa yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan risk assessment dari cabang Recommended Risk Controls LTA pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014? 4. Bagaimana gambaran pohon MORT pelaksanaan risk assessment Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014?
6
1.4
Tujuan 1.4.1 Tujuan Umum Untuk mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. 1.4.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui ketidaktepatan ruang lingkup pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. 2. Untuk mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment dari cabang Task Spesific Risk Analysis pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. 3. Untuk mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment dari cabang Recommended Risk Controls pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. 4. Untuk mengetahui gambaran pohon MORT pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014.
7
1.5
Manfaat 1. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan kompetensi peneliti dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya mengenai pelaksanaan risk assessment. Penelitian ini juga merupakan kontribusi positif peneliti terhadap perusahaan, khususnya untuk mengevaluasi pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia. 2. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Dirgantara
Indonesia
untuk
memperbaiki
pelaksanaan
risk
assessment pada Direktorat Produksi. Dari penelitian ini, PT. Dirgantara Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment yang ada di Direktorat Produksi sehingga menjadi bahan masukan dalam memperbaiki pelaksanaan risk assessment. 3. Bagi Universitas Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi civitas akademik program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini sebagai sarana dalam mengembangkan keilmuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya mengenai risk assessment.
8
1.6
Ruang Lingkup Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2014. Data penelitian ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara informan utama serta informan pendukung, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara telaah dokumen terkait risk assessment. Penyebab
masalah
dianalisis
dengan
menggunakan
teknik
Management Oversight and Risk Tree (MORT) pada cabang Task Spesific Risk Assessment. Teknik ini dipilih karena salah satu fungsinya untuk mengevaluasi kualitas program keselamatan dan penekanan pada faktor manajemen. Penelitian ini akan fokus pada cabang Task Spesific Risk Assessment LTA yang terdiri dari cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kecelakaan Kerja 2.1.1 Pengertian Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pada saat melakukan suatu pekerjaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Suma’mur, 1996). Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena di akhir peristiwa itu ada unsur ketidaksengajaan, tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian materil maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Suatu peristiwa dapat digolongkan suatu kecelakaan jika bersifat diluar kamauan manusia, disebabkan oleh kekuasaan dari luar yang berlangsung secara cepat dan menyebabkan cidera badan dan jiwa (Suma'mur, 1996). Kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja dalam industri, diantaranya peralatan, bahan, cara kerja, lingkungan, dan manusia (Sahab, 1997).
9
10
2.1.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja A. Bahaya Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Bahaya adalah segala sesuatu atau kondisi yang berpotensi pada suatu tempat kerja dimana dengan atau tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cidera atau kerugian lain (Sahab,1997). Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi karena adanya sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja (Sahab,1997). Sumber bahaya itu berasal dari: a. Bangunan, instalasi, dan peralatan; b. Bahan baku; c. Proses kerja; d. Cara kerja; e. Lingkungan. Sumber bahaya tersebut menyebabkan kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan ataupun dapat berdampak cidera pada manusia, kerusakan properti, terhentinya proses
produksi,
penurunan
lingkungan (Diberardinis, 1999).
kesehatan
ataupun
kerusakan
11
B. Risiko Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian yang akan menimbulkan dampak pada suatu objek (Cross, 1998). Risiko adalah kemungkinan atau peluang terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan suatu dampak dari suatu sasaran, risiko diukur berdasarkan adanya kemungkinan terjadinya suatu kasus atau konsekuensi yang dapat ditimbulkannya (AS/ NZS, 2004). 5 macam tipe risiko, yaitu: (Kolluru, 1996) a. Risiko Keselamatan Risiko keselamatan memiliki probabilitas rendah, tingkat paparan dan konsekuensi tinggi, bersifat akut, dan jika terjadi kontak akan langsung terlihat efeknya. Penyebab risiko keselamatan lebih dapat diketahui serta lebih berfokus pada keselamatan manusia dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. b. Risiko Kesehatan Risiko kesehatan memiliki probabilitas tinggi, tingkat paparan dan konsekuensi rendah, dan bersifat kronis. Penyebab risiko kesehatan sulit diketahui serta lebih berfokus pada kesehatan manusia c. Risiko Lingkungan dan Ekologi Risiko lingkungan dan ekologi melibatkan interaksi yang beragam antara populasi, komunitas. Fokus risiko lingkungan
12
dan ekologi lebih kepada dampak yang ditimbulkan terhadap habitat dan ekosistem yang jauh dari sumber risiko. d. Risiko Finansial Risiko finansial memiliki risiko jangka panjang dan jangka pendek dari kerugian properti terkait dengan perhitungan asuransi dan pengembalian asuransi. Fokus risiko finansial lebih kepada kemudahan pengoperasian dan aspek keuangan. e. Risiko Terhadap Masyarakat Risiko terhadap masyarakat memperhatikan pandangan masyarakat terhadap kinerja organisasi dan produksi, semua hal pada risiko terhadap masyarakat terfokus pada penilaian dan persepsi masyarakat.
2.2
Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah pemeliharaan, proses, dan struktur yang mengacu langsung pada pengetahuan efektif terhadap kesempatan potensial dan efek yang merugikan (AS/NZS, 2004). Tujuan manajemen risiko, yaitu: (AS/NZS, 2004) a. Membantu meminimalisasi meluasnya efek yang tidak diinginkan terjadi; b. Memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dengan meminimalkan kerugian;
13
c. Melaksanakan program manajemen secara efisien sehingga memberikan keuntungan bukan kerugian; d. Melakukan peningkatan pengambilan keputusan pada semua level; e. Menyusun program yang tepat untuk meminimalisasi kerugian pada saat terjadi kegagalan; f. Menciptakan manajemen yang bersifat proaktif bukan bersifat reaktif.
Manfaat manajemen risiko, yaitu: (AS/NZS, 2004) a. Memperkecil kemungkinan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi efek yang ditimbulkan dari kemungkinan tersebut; b. Meningkatkan produktivitas kerja; c. Membantu meningkatkan perencanaan kerja perusahaan yang efektif, lingkungan kerja, produksi, dan mencapai performa perusahaan yang lebih baik; d. Mendapat keuntungan dari segi ekonomi dan kemudahan untuk memenuhi target perusahaan dan perlindungan aset; e. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
2.2.1 Tahapan Manajemen Risiko Beberapa tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko, yaitu: (AS/NZS, 2004) 1. Menetapkan tujuan dan lingkup pelaksanaan manajemen risiko; 2. Melaksanakan identifikasi risiko;
14
3. Melakukan analisis risiko untuk menetapkan kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi serta menetapkan tingkat risiko; 4. Menetapkan evaluasi untuk menetapkan skala prioritas dan membandingkan dengan kriteria yang ada; 5. Melakukan pengendalian risiko yang tidak dapat diterima; 6. Melakukan pemantauan dan tinjauan ulang program manajemen risiko yang telah dilaksanakan; 7. Komunikasi dan konsultasi yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang melibatkan pihak internal dan eksternal.
Bagan 2.1 Tahapan Manajemen Risiko AS / NZS 4360 : 2004
2.2.2 Pelaksanaan Risk Assessment Risk
assessment
adalah
proses
analisis
risiko
sampai
pengendalian risiko (NRI, 2009). Risk assessment adalah metode
15
sistematis untuk menentukan risiko dari suatu aktivitas dapat ditoleransi atau tidak. Risk assessment akan bermanfaat jika hasil risiko
yang
telah
ditindaklanjuti
teridentifikasi
dengan
cara
dan
diprioritaskan
mengelola
tersebut
(mengendalikan/
memperlakukan) risiko tersebut dengan baik (AS/NZS, 2004). Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Westa, 1985). Tujuan analisis risiko adalah memberikan masukan untuk keputusan tentang apakah risiko perlu dikendalikan dan strategi pengendalian risiko yang tepat dan hemat biaya. Analisis risiko melibatkan
pertimbangan
sumber
risiko,
konsekuensi
dan
kemungkinan terjadinya. Pengendalian sendiri berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang posistif (AS/NZS, 2004).
A. Penentuan Lokasi Risk Assessment Risk Assessment harus dilakukan di seluruh aktifitas usaha, termasuk aktifitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut dilakukan oleh karyawan langsung maupun kontrak, suplier dan
16
kontraktor, serta aktifitas fasilitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja (AS/NZS, 2004). Pekerjaan tidak dapat dipilih secara acak, pekerjaan dengan pengalaman kecelakaan terburuk seharusnya dianalisis terlebih dahulu. Dalam memilih pekerjaan untuk dianalisis dan dalam menyusun tata cara analisis, pengawasan utama yang harus diikuti sebuah departemen adalah banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam sebuah pekerjaan, kecelakaan yang menghasilkan luka berat, kecelakaan yang menghasilkan luka cacat, dan pekerjaan baru dengan perubahan di dalam peralatan kerja atau proses (Soeripto, 1997).
B. Penentuan Waktu Risk Assessment Dalam melaksanakan risk assessment harus dilakukan sebelum dan selama proses pekerjaan berjalan. Sebelum bekerja karena untuk melindungi pekerja sebelum dampak buruk terjadi. Selanjutnya selama proses kerja terus dilakukan peninjauan terutama apabila ada perubahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan yang dilaksanakan dalam hal:
17
a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan; d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan; e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja; g. Adanya pelaporan; h. Adanya masukan dari pekerja/ buruh. Pemantauan dan peninjauan ulang perlu dilakukan untuk memonitor efektifitas seluruh tahapan proses manajemen risiko. Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui perubahanperubahan yang bisa terjadi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya pemantauan dan telaah ulang perlu untuk dilakukan untuk menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen risiko dengan optimal (AS/NZS, 2004).
C. Pelaksana Risk Assessment Dalam melaksanakan identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai kompetensi yang ditetapkan. Orang yang menganalisis risiko harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan pengetahuan untuk
18
menemukan
bahaya.
Melibatkan
pekerja
akan
membantu
meminimalkan kelalaian, memastikan kualitas analisis dan memperdalam analisis untuk solusi (AS/NZS, 2004). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha yang didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3. Sumber daya manusia yang dimaksud harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat serta kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/ operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 10 ayat 3.
D. Tahapan Risk Assessment Risk assessment merupakan bagian dari kegiatan proses manajemen risiko, yaitu mencakup keseluruhan proses dari kegiatan menganalisa risiko dan pengendalian risiko. Analisis risiko adalah sebuah bentuk sistematika dalam penggunaan informasi yang telah tersedia untuk mengidentifikasi bahaya
19
(hazard) dan untuk memperkirakan suatu risiko terhadap individu, populasi, bangunan, dan lingkungan (Kolluru, 1996). Metode analisis risiko yang digunakan dalam analisis risiko dapat bersifat kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif atau bisa juga kombinasi dari ketiganya tergantung dari kondisi dan situasinya. Metode dalam melakukan analisis risiko, yaitu: a. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar kondisi potensial dari kemungkinan yang akan di ukur. Pada umumnya analisis kualitatif digunakan untuk menentukan prioritas tingkat risiko yang lebih dahulu harus diselesaikan (AS/NZS, 2004). Dalam metode analisis kualitatif terdapat 2 unsur yang dijadikan pertimbangan, yaitu: (AS/NZS, 2004) 1) Konsekuensi Konsekuensi adalah nilai yang menggambarkan suatu keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh sumber risiko pada setiap tahapan pekerjaan. 2) Kemungkinan Kemungkinan adalah nilai yang menggambarkan kecenderungan terjadinya konsekuensi dari sumber risiko pada setiap tahapan pekerjaan.
20
Tingkat risiko pada analisis kualitatif merupakan hasil perkalian nilai variabel konsekuensi dan kemungkinan dari risiko-risiko keselamatan kerja yang terdapat pada setiap tahapan pekerjaan (AS/NZS, 2004). Kelebihan menggunakan analisis kualitatif: (Cross, 1998) 1. Mudah dimengerti; 2. Tidak menggunakan sumber daya yang mahal; 3. Dapat digunakan ketika tidak tersedia data yang baik; 4. Dapat menyampaikan prioritas pengamatan yang menyeluruh pada risiko yang besar jumlahnya. Kelemahan menggunakan analisis kualitatif: (Cross, 1998) 1. Subjektif; 2. Sangat bergantung pada kepercayaan bahwa apa yang tidak terjadi tidak akan terjadi; 3. Outcomers tergantung pada Details Of Risk Chart Form; 4. Faktor analisis yang kurang baik seringkali mempengaruhi risiko dan bagaimana risiko tersebut dapat dikurangi; 5. Dapat menjadi arit sesuai kebijakan yang ada.
b. Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif menggunakan hasil perhitungan numerik untuk tiap konsekuensi dan tingkat probabilitas dengan menggunakan data variasi, seperti catatan kejadian, literatur, dan
21
eksperimen. Dengan adanya sumber data tersebut, hasil analisis memiliki keakuratan lebih tinggi dibandingkan dengan analisis risiko yang lain (Kolluru, 1996).
c. Analisis Semi Kuantitatif Analisis semi kuantitatif menghasilkan prioritas yang lebih rinci dibandingkan dengan analisis kualitatif karena risiko di bagi menjadi beberapa kategori. Metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan metode analisis kualitatif, perbedaannya terletak pada uraian atau deskripsi dari parameter yang ada pada analisis semi kuantitatif dinyatakan dengan nilai atau skor tertentu.
Analisis
kemungkinan
untuk
semi
kuantitatif
menggabungkan
mempertimbangkan 2
elemen,
yaitu
probabilitas (likelihood) dan paparan (exposure) sebagai frekuensi. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara frekuensi dari paparan dengan probabilitas terjadinya risiko (AS/NZS, 2004).
Tabel 2.1 Perbandingan Metode Analisis Risiko Menurut Cross (1998)
No. 1
Metode Analisis Kualitatif
Kelebihan Lebih mudah
Kelemahan Hasil analisis kurang akurat
Lebih cepat 2
Analisis Semi
Lebih akurat
Kurang akurat
Kuantitatif
dibandingkan
dibanding analisis
22
3
analisis kualitatif
kuantitatif
Lebih mudah dan
Skala yang dipakai
lebih cepat
harus tepat untuk
dibandingkan
menentukan
analisis kuantitatif
tingkat risiko
Analisis Kuantitatif Lebih akurat
Waktu lebih lama Lebih sulit Sumber data harus memadai dan representatif
Tahapan berikutnya adalah mengevaluasi risiko dengan membandingkan nilai risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang telah ditentukan. Hal ini berguna untuk menilai dan menentukan prioritas pengendalian risiko berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengenai batasan risiko mana yang bisa diterima, risiko mana yang harus dikurangi atau dikendalikan dengan cara yang lain (AS/NZS, 2004). Selanjutnya adalah pengendalian risiko, yaitu proses, peraturan, alat, pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang positif (AS/NZS, 2004). Pada lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, menyatakan bahwa apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
23
Hirarki pengendalian merupakan daftar pilihan pengendalian yang telah diurutkan sesuai dengan mekanisme pengurangan paparan (Tranter, 1999). Dalam melakukan langkah-langkah untuk mengatasi risiko yang timbul, dibutuhkan suatu skala prioritas yang dapat membantu dalam pemilihan pengendalian yang disebut dengan hirarki pengendalian. Urutan prioritas atau hirarki tersebut, yaitu: (Suardi, 2005) a. Eliminasi adalah langkah ideal yang dapat dilakukan dan harus menjadi pilihan pertama dalam melakukan pengendalian risiko. Eliminasi
berarti
menghilangkan
peralatan
yang
dapat
menimbulkan bahaya. b. Substitusi, prinsip dari alat kendali ini adalah mengendalikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah atau tidak ada. c. Rekayasa Engineering dilakukan dengan mengubah desain tempat kerja, peralatan, atau proses kerja untuk mengurangi tingkat risiko. Ciri khusus dari tahap ini adalah melibatkan pemikiran yang lebih mendalam bagaimana membuat lokasi kerja yang lebih aman dengan melakukan pengaturan ulang lokasi kerja, memodifikasi peralatan, melakukan kombinasi kegiatan, perubahan prosedur, dan mengurangi frekuensi dalam melakukan kegiatan berbahaya.
24
d. Pengendalian Administrasi, dalam tahap ini menggunakan prosedur, standar operasi kerja, atau panduan sebagai langkah untuk mengurangi risiko. Akan tetapi banyak kasus yang ada, pengendalian
administrasi
tetap
membutuhkan
sarana
pengendalian risiko lainnya. e. Alat Pelindung Diri (APD) adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada pekerja. Penggunaan APD ini disarankan hanya digunakan bersamaan dengan penggunaan alat pengendali lainnya. Dengan demikian perlindungan keamanan dan kesehatan personel akan lebih efektif. Pada lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan. Salah satunya dapat dilihat dari adanya punishment. Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku (Siagian, 2002). Selain itu, pada lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa upaya pengendalian di evaluasi apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. Kemudian hasil risk assessment harus dikomunikasikan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain, komunikasi sangat
25
penting untuk berjalannya suatu organisasi (Handoko, 2002). Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Salah satu sistem informasi terbaik adalah pertemuan atau rapat. Rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah (Wursanto, 2000).
E. Perlengkapan Risk Assessment Beberapa perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan risk assessment harus disediakan perusahaan. Salah satunya adalah anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk
membantu
manajemen
dalam
pelaksanaan,
fungsi
perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan (Supriyono, 1990). Selain itu, dalam usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/ materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki (Satrianegara, 2009). Hal ini sesuai dengan lampiran I tentang pedoman penerapan
26
SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri.
2.3
Metode Analisis Program Keselamatan 2.3.1 Metode MORT Berbagai metodologi yang dikembangkan untuk identifikasi dan penilaian risiko kecelakaan salah satunya Management Oversight and Risk Tree (MORT), namun fokus bergeser ke perintah yang lebih tinggi dari pengendalian risiko kecelakaan, yaitu untuk kontrol kondisi di tingkat manajemen. Inisiatif untuk mengembangkan MORT diambil pada akhir tahun 1960 oleh US Energy dalam Penelitian dan Pengembangan Administrasi, yang ingin meningkatkan program keselamatan mereka dalam rangka untuk mengurangi kerugian mereka akibat kecelakaan (ILO, 2011). MORT adalah prosedur analisis yang komprehensif yang menyediakan metode disiplin untuk menentukan penyebab dan faktorfaktor utama yang berkontribusi kecelakaan. Atau, ia berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas dari sistem yang ada. Sementara mirip dalam banyak hal untuk analisis pohon kesalahan, MORT lebih umum dan menyajikan lebih dari 1500 elemen tertentu dari program
manajemen
yang universal
yang ideal
untuk
27
mengoptimalkan lingkungan, keselamatan dan kesehatan, dan program lainnya (OSTI, 1992). Diagram MORT pada dasarnya adalah diagram logika yang rumit. Diagram MORT diagram sangat efektif dalam menjamin perhatian pada akar penyebab yang mendasari manajemen bahaya (ICMA, 2014). Ketika cabang diagram MORT dijabarkan secara rinci, ada unsur-unsur dari berbagai bidang seperti analisis risiko, analisis faktor manusia, sistem informasi keselamatan dan analisis organisasi. Secara total, sekitar 1.500 peristiwa dasar tercakup oleh diagram MORT. Di bagian bawah, MORT terdiri dari kumpulan pertanyaan. Kriteria yang memandu keputusan apakah peristiwa dan kondisi tertentu yang memuaskan atau kurang memadai berasal dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kekurangan pada tingkat pengawasan dan manajemen yang terungkap secara lebih sistematis (ILO, 2011).
A. Tujuan MORT MORT adalah sebuah prosedur untuk menganalisis penyebab dan faktor yang berkontribusi dalam kejadian kecelakaan. MORT sering digunakan sebagai alat untuk menyelidiki kecelakaan dan mengevaluasi program keselamatan yang ada (Ericson, 2005). Tujuan dari MORT adalah untuk merumuskan sistem manajemen keselamatan yang ideal berdasarkan sintesis terbaik
28
elemen program keselamatan sehingga tersedia teknik manajemen keselamatan. MORT digunakan sebagai alat praktis dalam penyelidikan kecelakaan dan evaluasi program keselamatan yang ada (ILO, 2011). Pertanyaan-pertanyaan di MORT diminta dalam urutan tertentu, yang dirancang untuk membantu mengklarifikasi faktafakta seputar insiden. Grafik MORT bertindak sebagai daftar cepat yang memungkinkan untuk berkonsentrasi pada isu-isu terungkap melalui proses. Diagram MORT dasar dapat digunakan untuk memfasilitasi dan memeriksa proses identifikasi bahaya secara keseluruhan oleh orang-orang dengan minat dan motivasi untuk memastikan keunggulan (ICMA, 2014). Diagram MORT memiliki dua kegunaan langsung yaitu untuk menganalisis manajemen dan faktor organisasi relatif terhadap kecelakaan yang telah terjadi dan untuk mengevaluasi atau mengaudit program keselamatan dalam kaitannya dengan kecelakaan yang signifikan yang memiliki potensi untuk terjadi. Diagram MORT berfungsi sebagai alat skrining dalam perencanaan analisis dan evaluasi. Hal ini juga digunakan sebagai checklist untuk perbandingan kondisi aktual dengan sistem ideal. Dalam aplikasi ini, MORT memfasilitasi memeriksa kelengkapan analisis dan menghindari bias pribadi (ILO, 2011).
29
B. Cabang Terkait Risk Assessment Struktur MORT menyerupai sebuah pohon dan berasal dari fault tree (pohon kegagalan). Jika ditelusuri dari struktur pohon MORT, pada lapis kesepuluh terdapat dua cabang yang fokus membahas terkait risk assessment yaitu cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed dan Task Spesific Risk Assessment LTA. Cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed membahas tidak terlaksananya risk assessment. Sedangkan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini yang akan menjadi fokus analisis mengenai ketidaktepatan pelaksanaan risk assessment (NRI, 2009).
30
Berikut ini Cabang MORT: (NRI, 2009) Losses Oversights & Omissions Spesific Control Factora LTA
Vulnerable People or Objects
Controls & Barrier LTA Control of Work & Process LTA
Technical Information Systems LTA
Operational Readliness LTA
Inspection LTA Time LTA
Maintenance LTA
Continuity of Supervision LTA
Task Assignment LTA
Bagan 2.2 Cabang Utama Pohon MORT
Management System Factors LTA
Stabilisation & Restoration LTA
Accident Potentially Harmful Energy Flow or Condition
Assumed Risks
Events & Energy Flows Leading to Accident/Incident
Barriers LTA
Supervision & Staff Performance LTA Detection/ Correction of Hazards LTA
Task Spesific Risk Assessment Not Performed
Support of Supervision LTA Performance Errors
Task Performance Errors
Task Spesific Risk Assessment LTA
Performance Errors in Unrelted Tasks
Pre Task Briefing LTA
Emergency Shutoff Performance Errors
Fit Between Task Procedures & Actual Situation LTA
Personnel Performance Discrepancy
31
a. Cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed Cabang dengan kode C11 ini mempertimbangkan penilaian risiko pekerjan harus telah dilakukan untuk pekerjaan, namun situasinya penilaian risiko tersebut belum diterapkan meskipun adanya risiko yang signifikan (NRI, 2009).
b. Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini yang akan menjadi fokus penelitian. Cabang ini fokus kepada analisis apabila risk assessment dilaksanakan namun terdapat ketidaktepatan pelaksanaan (NRI, 2009). Cabang dengan kode C12 ini mempertimbangkan penilaian risiko pekerjan memadai dan skala atau tingkat risiko benar. Berikut ini penjelasan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA: (NRI, 2009) 1) Task Spesific Risk Analysis LTA Cabang dengan kode D10 ini mempertimbangkan kualitas analisis risiko pekerjaan yang sudah dilakukan. a) Knowledge LTA Cabang dengan kode E4 ini mempertimbangkan pengetahuan yang memadai tersedia untuk analisis risiko pekerjaan.
32
i.
Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA Cabang dengan kode F5 ini mempertimbangkan saran dan input pekerja yang memadai digunakan dalam analisis risiko pekerjaan.
ii.
Technical Information Systems LTA Cabang dengan kode F6 ini mempertimbangkan analisis risiko pekerjaan cukup didukung oleh sistem informasi teknis.
b) Execution LTA Cabang dengan kode E5 ini mempertimbangkan hal-hal yang memengaruhi kualitas analisis risiko pekerjaan. iii.
Time LTA Cabang dengan kode F7 ini mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan analisis risiko pekerjaan.
iv.
Budget LTA Cabang dengan kode F8 ini mempertimbangkan anggaran yang memadai untuk melakukan analisis risiko pekerjaan.
v.
Scope LTA Cabang dengan kode F9 ini mempertimbangkan ruang lingkup dan detail dari analisis risiko pekerjaan
33
yang cukup untuk mencakup semua risiko yang terkait dengan pekerjaan/ proses tersebut. vi.
Analytical Skill LTA Cabang dengan kode F10 ini mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan para pengawas dan peserta lain yang memadai untuk menyelesaikan penilaian risiko pekerjaan yang diperlukan.
vii.
Hazard Selection LTA Cabang dengan kode F11 ini menganggap bahaya yang tidak dicantumkan memicu masalah. Temuan bahaya sangat penting untuk kecukupan analisis risiko pekerjaan. 1. Hazard Identification LTA Cabang
dengan
kode
G1
ini
mempertimbangkan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. 2. Hazard Prioritisation LTA Cabang
dengan
kode
G2
ini
mempertimbangkan metode yang digunakan dalam memprioritaskan bahaya yang telah diidentifikasi.
34
2) Recommended Risk Controls LTA Cabang dengan kode D11 ini mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang direkomendasikan oleh penilaian risiko pekerjaan. c) Clarity LTA Cabang dengan kode E6 ini mempertimbangkan rekomendasi dari penilaian risiko pekerjaan cukup jelas untuk mengizinkan penggunaannya mudah dan paham. d) Compatibility LTA Cabang dengan kode E7 ini mempertimbangkan pengendalian yang direkomendasikan kompatibel dengan persyaratan yang ada. e) Testing of Control LTA Cabang dengan kode E8 ini mempertimbangkan pengendalian
diuji
untuk
efektivitas
sebelum
diimplementasikan. f) Directive LTA Cabang dengan kode E9 ini mempertimbangkan arahan untuk penggunaan pengendalian yang direkomendasikan. g) Availability LTA Cabang dengan kode E10 ini mempertimbangkan pengendalian
yang
direkomendasikan
digunakan oleh personil yang terlibat.
tersedia
untuk
35
h) Adaptability LTA Cabang dengan kode E11 ini mempertimbangkan pengendalian yang direkomendasikan dirancang dengan cara yang
memungkinkan
mereka
untuk
secara
memadai
disesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda. i) Use Not Mandatory Cabang dengan kode E12 ini mempertimbangkan penggunaan pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib.
36
Berikut ini cabang Task Spesific Risk Assessment LTA: (NRI, 2009)
Task Spesific Risk Assessment LTA Task Spesific Risk Analysis LTA Knowledge LTA Use of Workers' Suggestion and Input LTA
Technical Informati on SystemS LTA
Recommended Risk Controls LTA Execution LTA
Time LTA
Budget LTA
Scope LTA
Bagan 2.3 Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA
Clarity LTA
Analytical Skill LTA
Compati bility LTA
Hazard Selection LTA Hazard Identifica tion LTA
Hazard Prioritisa tion LTA
Testing of Control LTA
Directive LTA
Availability LTA
Adaptability LTA
Use Not Mandatory
37
Berikut ini simbol dalam cabang Task Spesific Risk Assessment LTA: (NRI, 2009)
Gambar 2.1 Simbol dalam cabang Task Spesific Risk Assessment LTA
38
Berikut ini arti simbol-simbol dalam MORT: (NRI, 2009) Tabel 2.2 Arti Simbol dalam MORT
Simbol
Arti Simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu kegagalan atau kelalaian. Simbol ini mendeskripsikan komponen dasar dari sebuah cabang. Simbol ini menyatakan akhir dari sebuah rangkaian tanpa informasi dan solusi yang cukup. Cabang ini baru dapat dianalisis pada cabang Assumed Risk. Gerbang DAN.
Gerbang ATAU. Simbol yang digunakan untuk perpindahan ke lokasi lain.
Untuk meninjau proses lebih mudah menggunakan kode warna grafik: (NRI, 2009) Tabel 2.3 Kode Warna dalam MORT
Warna
Arti
Merah
Dimana masalah ditemukan.
Hijau
Dimana isu yang relevan dinilai telah memuaskan. Menunjukan dimana anda pikir masalah relevan
Biru
tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai itu benar
39
2.3.2 Metode SMORT Safety Management and Organization Review Technique (SMORT)
merupakan
modifikasi
sederhana
dari
MORT
dikembangkan di Skandinavia. Teknik ini disusun dengan cara tingkat analisis dengan checklist terkait, sementara MORT didasarkan pada struktur pohon yang komprehensif. Karena proses analisis terstruktur, SMORT diklasifikasikan sebagai salah satu metodologi pohon berbasis (Tinmannsvik, 2003). Analisis SMORT meliputi pengumpulan data berdasarkan daftar periksa dan pertanyaan yang terkait, selain evaluasi hasil. Informasi yang dapat dikumpulkan dari wawancara, studi dokumen dan penyelidikan.
Teknik
ini
dapat
digunakan
untuk
melakukan
penyelidikan rinci dari kecelakaan dan near miss. Hal ini juga dilayani dengan baik sebagai metode untuk audit keselamatan dan perencanaan langkah-langkah keamanan (Tinmannsvik, 2003). SMORT terdiri dari evaluasi dengan menggunakan checklist dari dua jenis faktor (Tinmannsvik, 2003): a. Safety spesific factors, faktor manajemen yang secara spesifik di desain untuk mempromosikan keselamatan dalam organisasi. Halhal yang termasuk Safety spesific factors yaitu sikap keselamatan, peralatan keselamatan, dan peralatan pelindung, kesiapsiagaan darurat, pertukaran pengalaman keselamatan, dan kegiatan program keselamatan (safety tujuan, organisasi keamanan,
40
perwakilan
keselamatan,
inspeksi,
pertemuan
keselamatan,
investigasi kecelakaan dan rencana aksi keselamatan). b. General
management
factors,
faktor
manajemen
untuk
memperbaiki sistem produksi dan organisasi pada umumnya. Halhal yang termasuk General management factors yaitu pendidikan dan pelatihan, mesin
dan peralatan teknis, pemeliharaan,
transportasi dan penyimpanan, prosedur rumah tangga dan kegiatan, komunikasi, kepemimpinan dan administrasi kerja.
BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH
3.1
Kerangka Pikir Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. Proses penelitian ini berdasarkan temuan bahwa pelaksanaan risk assessment terdapat beberapa hal yang tidak tepat. Ketidaktepatan ini didapatkan dari hasil penelitian pendahuluan, yaitu tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses, tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu, personil yang melaksanakan risk assessment tidak ditentukan, serta ketidaksesuaian penentuan kategori analisis risiko (konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur dengan form hasil risk assessment. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melakukan proses analisis penyebab masalah pelaksanaan risk assessment dengan menggunakan teknik Management Oversight and Risk Tree (MORT). MORT sering digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi program keselamatan yang ada. Terdapat dua cabang yang fokus membahas terkait risk assessment yaitu cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed dan Task Spesific Risk Assessment LTA. Cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed membahas tidak
41
42
terlaksananya risk assessment. Sedangkan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA membahas ketidaktepatan pelaksanaan risk assessment. Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini yang menjadi fokus analisis karena pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia risk assessment dilaksanakan namun terdapat ketidaktepatan pelaksanaannya. Peneliti akan mencari letak permasalahan dan mencari informasi lebih dalam tentang penyebabnya melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Faktor yang menentukan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA yaitu Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA. Pada cabang Task Spesific Risk Analysis LTA, peneliti akan melihat status dari cabang-cabang yang terkait apakah memadai atau belum. Cabang yang tekait diantaranya cabang Knowledge LTA dan Execution LTA. Kemudian pada cabang Recommended Risk Controls LTA, peneliti juga akan melihat status dari cabang-cabang yang terkait apakah memadai atau belum. Cabang yang tekait diantaranya cabang Clarity LTA, Compatibility LTA, Testing of Control LTA, Directive LTA, Availability LTA, Adaptability LTA, dan Use Not Mandatory. Dari hasil analisis tersebut akan didapatkan output yaitu penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment. Penyebab masalah akan digambarkan melalui pohon MORT dan pembahasannya sehingga diketahui cabang-cabang mana yang kurang memadai dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014.
43 Kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:
PROCESS INPUT OUTPUT Gambaran Ketidaktepatan Ruang Lingkup Pelaksanaan Risk Assessment: a. Lokasi b. Waktu c. Pelaksana d. Tahapan
Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Berdasarkan Teknik MORT cabang Task Spesific Risk Assessment LTA: a. Task Spesific Risk Analysis LTA b. Recommended Risk Controls LTA
Bagan 3.1. Kerangka Pikir
Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment
44 3.2
Definisi Istilah Tabel 3.1 Definisi Istilah
No. 1
Istilah
Definisi
Ketidaktepatan
Cara Ukur
Penentuan lokasi, waktu, pelaksana, maupun Telaah
Instrumen
Hasil
Daftar
Gambaran ketidaktepatan
Ruang Lingkup tahapan yang tidak tepat dalam melaksanakan dokumen,
dokumen,
lokasi, waktu, pelaksana,
Pelaksanaan
risk assessment dibandingkan dengan teori Wawancara
Pedoman
dan tahapan pelaksanaan
Risk Assessment
AS/NZS 4360 Tahun 2004 dan PP No. 50
wawancara
risk assessment
Tahun 2012. 2
Analisis
Analisis terhadap masalah dalam pelaksanaan Wawancara, Pedoman
Status
cabang
Penyebab
risk
wawancara,
Spesific
Risk
Masalah dalam Management Oversight and Risk Tree (MORT) Telaah
Lembar
LTA dan Recommended
Pelaksanaan
cabang Task Spesific Risk Assessment LTA dokumen
observasi,
Risk Controls LTA
Risk Assessment
yang terdiri dari 2 cabang utama, yaitu Task
Daftar dokumen
assessment
berdasarkan
teknik Observasi,
Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA. a Cabang Spesific
Task Cabang
ini
mempertimbangkan
kualitas
Risk analisis risiko pada Direktorat Produksi PT.
Task Analysis
45 Analysis LTA b Cabang
Cabang ini mempertimbangkan kecukupan
Recommended Risk
3
Dirgantara Indonesia.
pengendalian yang direkomendasikan oleh
Controls penilaian risiko pada Direktorat Produksi PT.
LTA
Dirgantara Indonesia.
Penyebab
Hal
yang
menyebabkan
tidak
tepatnya Wawancara, Pedoman
Hal-hal
yang tidak
Masalah dalam pelaksanaan risk assessment.
Observasi,
Wawancara,
menyebabkan
Pelaksanaan
Telaah
Lembar
tepatnya pelaksanaan risk
Risk Assessment
Dokumen
Observasi,
assessment
Daftar Dokumen
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pada penelitian ini ingin mengetahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. Penyebab masalah dianalisis dengan menggunakan teknik Management Oversight and Risk Tree (MORT). Penelitian ini akan fokus pada cabang Task Spesific Risk Assessment LTA.
4.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat dengan waktu pelaksanaan selama bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2014.
46
47
4.3
Informan Penelitian Pemilihan informan penelitian ini diambil berdasarkan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2008). Hal yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Informan tersebut sebagai berikut: 1. Informan Utama Informan utama dalam penelitian ini adalah penanggung jawab pelaksanaan risk assessment yaitu staf departemen K3LH dan supervisor unit organisasi terkait. 2. Informan Pendukung Informan pendukung dalam penelitian ini adalah manajer departemen K3LH, kepala divisi dan pekerja di unit.
Tabel 4.1 Informan Penelitian No.
Kategori
Jabatan
Informan Staf K3LH Sentral
1
Informan Utama
Staf K3LH Direktorat Produksi Supervisor Machining
48
Supervisor High Speed Machining Supervisor Metal Forming and Heat Treatment Manajer K3LH Kepala Divisi Detail Part Manufacturing Pekerja Machining 2
Informan
Pekerja High Speed Machining
Pendukung
Pekerja Metal Forming and Heat Treatment Pekerja Bonding Composite Pekerja Surface Treatment Pekerja Maintenance
4.4
Instrumen Penelitian Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, daftar dokumen, alat perekam suara, kamera, laptop, dan alat tulis.
4.5
Metode Pengumpulan Data Data penelitian ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara pihak-pihak terkait. Proses observasi menggunakan lembar observasi dan didukung dengan kamera. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan utama dan informan
49
pendukung. Selain itu, proses ini didukung dengan peralatan seperti alat perekam dan alat tulis. Sedangkan data sekunder didapatkan dari telaah dokumen perusahaan.
Tabel 4.2 Pengumpulan Data
Sumber Data No.
Primer
Data
Sekunder
Wawancara Observasi 1.
Instrumen
Telaah Dokumen
Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA a. Cabang Knowledge LTA Cabang Use of Workers’ Suggestion and
V
V
V
Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 3
V
Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 5
Input LTA Cabang Technical Information
V
V
System LTA b. Cabang Execution LTA Cabang Time LTA
Cabang Budget LTA Cabang Scope LTA
V
V
V
V
-
V
V
V
V
Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 1 dan 6 Pedoman Wawancara, Dokumen 3, 7 dan 8 Pedoman Wawancara, Lembar Observasi,
50
Cabang Analytical Skill
V
-
V
V
-
V
V
-
V
LTA Cabang Hazard Identification LTA Cabang Hazard Prioritisation LTA 2.
Dokumen 1 dan 2 Pedoman Wawancara, Dokumen 1 dan 3 Pedoman Wawancara, Dokumen 1, 2, 4, 9 dan 10 Pedoman Wawancara, Dokumen 1 dan 2
Cabang Recommended Risk Controls LTA
c.
Cabang Clarity LTA
V
-
V
V
-
V
V
-
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
Cabang d. Compatibility LTA e.
f.
g.
h.
Cabang Testing of Control LTA
Cabang Directive LTA
Cabang Availability LTA
Cabang Adaptability LTA
Pedoman Wawancara, Dokumen 1, 2, 11, 12 dan 13 Pedoman Wawancara, Dokumen 1, 2 dan 7 Pedoman Wawancara, Dokumen 2 Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 2, 14 dan 15 Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 2 dan 7 Pedoman Wawancara, Dokumen 2
51
i.
Cabang Use Not Mandatory
V
V
V
Tabel 4.3 Daftar Dokumen
No.
Dokumen yang Dibutuhkan
1
Kebijakan Risk Assessment
2
Form Risk Assessment
3
Pedoman Partisipasi Karyawan
4
Lembar Inspeksi
5
Notulensi Pertemuan
6
Pedoman Program
7
Anggaran Dana
8
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
9
Form Proses Kerja
10
Form Hazard Identification
11
Pedoman Pengendalian Dokumen
12
Daftar Pemegang Dokumen
13
Lembar Pengiriman dan Penerimaan Dokumen
14
Prosedur Kerja
15
Pedoman Penggunaan APD
Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Dokumen 2, 14 dan 15
52
4.6
Validitas Data Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2008). Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
Tabel 4.4 Triangulasi Teknik
No. 1.
Data
Sumber Data Wawancara Observasi Telaah Dokumen
Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA a. Cabang Knowledge LTA Cabang Use of Workers’
V
V
V
V
V
V
Cabang Time LTA
V
V
V
Cabang Budget LTA
V
-
V
Cabang Scope LTA
V
V
V
Cabang Analytical Skill LTA
V
-
V
V
-
V
V
-
V
Suggestion and Input LTA Cabang Technical Information System LTA b. Cabang Execution LTA
Cabang Hazard Identification LTA Cabang Hazard Prioritisation LTA 2.
Cabang Recommended Risk Controls LTA c. Cabang Clarity LTA
V
-
V
d. Cabang Compatibility LTA
V
-
V
53
e.
Cabang Testing of Control
V
-
V
f. Cabang Directive LTA
V
V
V
g. Cabang Availability LTA
V
V
V
h. Cabang Adaptability LTA
V
V
-
i.
V
V
V
LTA
Cabang Use Not Mandatory
Tabel 4.5 Triangulasi Sumber
Informan No.
Data
Staf K3LH
1.
Supervisor
Manajer
Kepala
K3LH
Divisi
Pekerja
Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA a. Cabang Knowledge LTA Cabang Use of Workers’
V
V
-
-
V
V
V
-
-
V
Cabang Time LTA
V
V
-
-
-
Cabang Budget LTA
V
-
V
V
-
Cabang Scope LTA
V
-
-
-
-
Cabang Analytical Skill LTA
V
V
V
V
-
V
-
-
-
-
V
-
-
-
-
V
-
-
V
Suggestion and Input LTA Cabang Technical Information System LTA b. Cabang Execution LTA
Cabang Hazard Identification LTA Cabang Hazard Prioritisation LTA 2.
Cabang Recommended Risk Controls LTA c. Cabang Clarity LTA
V
54
d. Cabang Compatibility LTA
V
-
-
-
-
V
V
-
-
-
f. Cabang Directive LTA
V
V
-
-
V
g. Cabang Availability LTA
V
V
-
V
V
h. Cabang Adaptability LTA
V
V
-
-
V
i.
V
V
-
-
V
e.
Cabang Testing of Control LTA
Cabang Use Not Mandatory
4.7
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan telaah dokumen. Kemudian data yang terkumpul disusun dalam bentuk transkrip data. Data yang telah disusun dikategorikan sesuai kode event dalam cabang Task Spesific Risk Assessment LTA dari pohon Management Oversight and Risk Tree (MORT). Analisis data dan interpretasi data mengikuti cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA, sehingga dapat diketahui penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014. Seluruh data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi, dilengkapi dengan matriks serta pohon MORT.
BAB V HASIL PENELITIAN
5.1
Gambaran Umum PT. Dirgantara Indonesia 5.1.1 Profil Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan
penerbangan
berkompetensi
dalam
di
Asia
rancang
yang
bangun,
berpengalaman
dan
pengembangan,
dan
manufacturing pesawat terbang. Diawali dengan membangun dasar penguasaan teknologi melalui lisensi, perusahaan industri yang berdiri pada 23 Agustus 1976 ini memproduksi helikopter dan pesawat terbang, diantaranya NBO-105, Super puma NAS-332, dan NC-212. Tiga tahun kemudian perusahaan mengintegrasikan teknologinya bersama CASA merancang dan memproduksi CN-235. Kemudian dalam rangka memantapkan kehadirannya dalam masyarakat
industri
kedirgantaraan
dunia serta meningkatkan
kemampuan sebagai industri pesawat terbang, kerjasama internasional ditandatangani. Kerjasama tersebut antara lain dengan Boeing Company, menghasilkan komponen pesawat Boeing, serta dengan Bell Helicopter Textron, memproduksi NBELL-412. Selanjutnya dengan penguasaan teknologi serta keahlian yang terus berkembang, PT. Dirgantara Indonesia merancang bangun N250, generasi pesawat penumpang subsonic dengan daya angkut 64-68
55
57 penumpang dengan fly by wire system. Prototype pertamanya telah berhasil diterbangkan pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1995 dan telah menjalani sekitar 600 jam uji terbang. Kemudian diteruskan dengan mengembangkan N2130 pesawat jet transonic dengan inovasi baru, dalam tahap preliminary design. Namun, kedua program tersebut terhenti karena adanya kendala pendanaan. Pada tahun 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter pada tahun sebelumnya, industri ini mempersiapkan paradigma baru. Melalui paradigma ini, PT. Dirgantara Indonesia lebih berorientasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang telah diserap selama tiga windu, sebagai ujung tombak dalam menghasikan produk dan jasa. PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industri manufaktur dan memiliki diversifikasi produknya, tidak hanya bidang pesawat terbang tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi infomasi, telekomunikasi, otomotif, maritim, militer otomasi dan kontrol, minyak dan gas, turbin industri, teknologi simulasi, dan engineering services.
5.1.2 Visi dan Misi Perusahaan A. Visi Menjadi perusahaan industri kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan
58 mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. B. Misi 1. Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersial serta dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. 2. Sebagai pusat keuntungan bidang industri dirgantara terutama dalam rekayasa, rancang bangun manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer serta untuk aplikasi diluar industri dirgantara. 3. Menjadikan perusahaan sebagai kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan mampu melakukan aliansi stategi dengan industri dirgantara lainnya.
59 5.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.1 Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
60 5.1.4 Proses Produksi Perusahaan
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.2 Diagram Alir Proses Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
5.1.5 Sistem Manajemen K3 Perusahaan A. Kebijakan K3 PT. Dirgantara Indonesia berupaya menerapkan SMK3, salah satunya dapat dilihat dengan upaya membangun dan memelihara komitmen.
PT.
Dirgantara
Indonesia
memiliki
kebijakan
perusahaan yang dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan atau arahan-arahan dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mitra kerja, serta lingkungannya. Kebijakan dengan Nomor Dokumen 00-PTD-19A yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2009 tersebut, meliputi upaya
61 perusahaan dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan melakukan perbaikan pengelolaan K3LH. Isi dari kebijakan perusahaan sebagai berikut: 1. Perusahaan melaksanakan K3LH secara terintegrasi dalam aktivitas di tempat kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar yang berlaku. 2. Perusahaan menyusun, melaksanakan, mendokumentasikan, dan memelihara sistem manajemen K3LH yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 3. Perusahaan
menyusun
rencana
program
pencegahan,
pengurangan dan penanggulangan bahaya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, gangguan kesehatan akibat kerja dan pencemaran lingkungan. 4. Perusahaan melaksanakan kegiatan K3LH secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran K3LH. 5. Perusahaan
melaksanakan
inspeksi,
pengukuran,
atau
pengajuan, pemantauan dan/atau audit K3LH. 6. Perusahaan
melakukan
perbaikan
pengelolaan
berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan dan audit.
K3LH
62 7. Perusahaan menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara kesadaran karyawan dan mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai norma K3LH. 8. Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk mengelola pelaksanaan program K3LH. 9. Perusahaan
menetapkan
bahwa
strategi,
perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan K3LH dikoordinasikan secara terpusat. Seluruh kebijakan tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia. Namun, kebijakan sistem manajemen K3 PT. Dirgantara Indonesia tidak dapat dilampirkan karena merupakan dokumen rahasia perusahaan.
B. Prosedur Risk Assessment Prosedur Petunjuk Penilaian dan Pengendalian Risiko (Risk Assessment) dengan nomor dokumen D4 GO 03 dikeluarkan pada tanggal 16 April 2009. Dalam prosedur tersebut, dijelaskan bahwa risk
assessment
diperlukan
sebagai
dasar
dalam
upaya
pengendalian bahaya di tempat kerja baik terhadap pekerja, properti, maupun lingkungannya. Petunjuk
ini
dimaksudkan
sebagai
pedoman
dalam
melaksanakan risk assessment dari seluruh kegiatan produksi dan pendukungnya, sehingga risiko yang terjadi dapat dikendalikan
63 sedini mungkin berdasarkan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Sedangkan tujuannya adalah mencegah terjadinya kecelakaan,
penyakit
akibat
kerja,
dan/atau
pencemaran
lingkungannya. Prosedur ini berlaku di seluruh unit di PT. Dirgantara Indonesia. Namun, prosedur PT. Dirgantara Indonesia tidak dapat dilampirkan karena merupakan dokumen rahasia perusahaan.
5.2
Hasil Penelitian 5.2.1 Karakteristik Informan Informan penelitian ini diambil berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Informan tersebut sebagai berikut: 1. Informan Utama Informan utama dalam penelitian ini adalah penanggung jawab pelaksanaan risk assessment, yaitu staf departemen K3LH dan supervisor unit organisasi terkait. 2. Informan Pendukung Informan pendukung dalam penelitian ini adalah manajer departemen K3LH, kepala divisi dan pekerja di unit organisasi terkait.
64 Tabel 5.1 Karakteristik Informan
No.
1
Kategori Informan
Informan Bapak KS
Staf K3LH Sentral
Bapak KP
Staf K3LH Direktorat Produksi
Informan
Bapak SA
Supervisor Machining
Utama
Bapak SB
Supervisor High Speed Machining
Bapak SC
2
Jabatan
Informan
Supervisor Metal Forming and Heat Treatment
Bapak MK
Manajer K3LH
Bapak KD
Kepala Divisi Detail Part Manufacturing
Bapak PA
Pekerja Machining
Bapak PB
Pekerja High Speed Machining
Pendukung Bapak PC
Pekerja Metal Forming and Heat Treatment
Bapak PD
Pekerja Bonding Composite
Bapak PE
Pekerja Surface Treatment
Bapak PF
Pekerja Maintenance
5.2.2 Gambaran Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia PT.
Dirgantara
Indonesia
telah
melaksanakan
risk
assessment. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen prosedur risk assessment dengan nomor dokumen D4 GO 03 serta form hasil risk assessment dengan nomor dokumen G0-03-02. Berdasarkan prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pelaksanaan risk assessment mengikuti flow chart berikut ini:
65
Feedback and record the hazard identification & Bagan 1 assessment and/or risk mitigation
A safety concern is perceived
Identify hazards and assess risks Define level of severity
Define level of probability
Risk level (severity x probability)
Take action and continue the operation
Yes
Is the risk acceptable?
Yes
Can the risk be eliminated?
Yes
Can the risk be mitigated?
Yes
Can the residual risk, if any, be accepted
No
No
No
Cancel the operation
Bagan 5.1 Flow Chart Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
PT.
Dirgantara
Indonesia
dalam
melaksanakan
risk
assessment menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif terdapat 2 unsur yang dijadikan pertimbangan, yaitu
konsekuensi
(risk
severity)
dan
kemungkinan
(risk
probability). Berdasarkan penelitian, didapatkan beberapa hal yang tidak tepat dalam pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia, yaitu:
66 1. Tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses. Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa risk assessment dilaksanakan pada seluruh kegiatan produksi dan pendukungnya. Namun, pada form hasil risk assessment tidak dituliskan keterangan secara rinci terkait lokasi. Pada form tersebut tidak ditemukan keterangan unit secara spesifik, namun hanya penjelasan proses secara umum. 2. Tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf K3LH, dikatakan “Kapannya kita tidak ditentukan secara pasti yah, hanya kalau ada permintaan pasti kita lakukan...”. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa supervisor, diketahui bahwa tidak semua unit mengetahui harus melakukan permintaan bila terdapat proses, fasilitas, atau peralatan peraturan baru. 3. Personil yang melaksanakan tidak ditentukan sebelumnya. Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pelaksana risk assessment yaitu fungsi sentral K3LH dan unit organisasi terkait. Namun berdasarkan wawancara dengan staf K3LH, dikatakan “Ya tanggung jawab ada di Departemen K3LH, untuk pelaksana pastinya siapa saja yang bisa asalkan punya kemampuan dan memahami prosedur”. Padahal tidak semua staf
67 K3LH berlatar belakang K3 dan/atau memiliki sertifikat pelatihan risk assessment. 4. Terdapat ketidaksesuaian penentuan kategori konsekuensi dan kemungkinan
antara
prosedur
dengan
form
hasil
risk
assessment. Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia ditentukan kategori konsekuensi dan kemungkinan yang berbeda dengan kategori pada form hasil risk assessment Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia.
5.2.3 Penyebab Masalah Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Berdasarkan masalah dalam pelaksanaan risk assessment, maka dilakukan analisis pelaksanaan risk assessment yaitu dengan teknik Management Oversight and Risk Tree (MORT) pada cabang Task Spesific Risk Assessment. Jika ditelusuri dari struktur pohon MORT, pada lapis kesepuluh terdapat dua cabang yang fokus membahas terkait risk assessment yaitu cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed dan Task Spesific Risk Assessment LTA. Cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed membahas tidak terlaksananya risk assessment. Sedangkan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA membahas ketidaktepatan pelaksanaan risk assessment (NRI, 2009). Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini yang akan menjadi fokus analisis karena pada
68 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia risk assessment dilaksanakan namun terdapat ketidaktepatan pelaksanaannya. Berikut ini penjabaran penyebab masalah berdasarkan cabang Task Spesific Risk Assessment LTA: A. Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA 1. Cabang Knowledge LTA (E4) Cabang
dengan
kode
E4
ini
mempertimbangkan
pengetahuan yang memadai harus tersedia untuk analisis risiko. Terdapat dua cabang yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu: a. Cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA (F5) Cabang dengan kode F5 ini mempertimbangkan saran dan input pekerja yang memadai digunakan dalam analisis risiko.
Direktorat
Produksi
PT.
Dirgantara
Indonesia
melibatkan pekerja dalam pemberian informasi terkait bahaya atau risiko yang dihadapi. Dalam
pedoman
kepemimpinan
manajemen
dan
partisipasi karyawan dalam menerapkan SMK3LH dengan nomor dokumen D4 GO 20, dijelaskan bahwa karyawan harus
melaporkan
ditanggulangi
di
kondisi area
bahaya
kerjanya
yang
kepada
belum atasan
bisa yang
bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, diketahui bahwa pekerja dilibatkan sebagai objek yang akan memberikan informasi terkait bahaya yang dihadapi. Berikut ini kutipan pernyataan informan:
69 “...Jadi partisipasi si karyawan dalam kaitannya dengan risk assessment sebagai objek untuk kita tanya keluhannya dan lain-lain...“ KS. “Pekerja
tentu saja dilibatkan, pekerja kan yang berkaitan
secara langsung dengan risiko. Segala masukan dari pekerja pasti kita tampung dan selanjutnya di kroscek kebenarannya, apabila terbukti maka kita lakukan assessment...” KP. “Pekerja bisa dibilang sebagai sumber informasi utama yah, karena dia yang berhubungan langsung dengan bahaya. Kalo pekerja biasanya informasi bahaya-bahaya...“ SA. Selanjutnya
hasil
wawancara
dengan
pekerja
mendukung pernyataan dari informan utama, berikut ini kutipan pernyataannya: “Biasanya di briefing itu ada keluhan apa disampaikan disana.“ PA. “Kalau memang kita ada masukan ya kita temui team leader, supervisor, atau manajer kalau lagi ada di tempat... Kadang kalau pimpinan atau tim K3LH lagi ke lapangan juga kita suka ditanya.“ PD. Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pekerja terlibat dengan memberi informasi keluhan yang dirasakan, baik saat pimpinan atau K3LH datang ke lokasi, saat briefing, maupun saat informal bertemu di jalan. Pekerja
70 dapat memberikan informasi secara pasif saat ditanya, maupun aktif saat menemukan risiko baru. Kemudian selama pengamatan, terdapat beberapa pekerja yang menghampiri pimpinannya saat sedang di lapangan untuk meminta upaya pengendalian yang tepat atas risiko pekerjaan yang dihadapi. Dalam mengungkapkan masukannya, pekerja terlihat cukup kritis dengan dasar hak atas keselamatan diri mereka. Pekerja yang cukup kritis kebanyakan adalah pekerja senior. Pekerja senior mengakui bahwa ia menyampaikan juga atas nama pekerja lain.
b. Cabang Technical Information Systems LTA (F6) Cabang dengan kode
F6 ini mempertimbangkan
analisis risiko didukung oleh sistem informasi. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia dalam melaksanakan analisis risiko didukung oleh sistem informasi teknis, yaitu pertemuan beberapa level. Namun tidak semua unit melaksanakan pertemuan level 1, serta dalam beberapa pertemuan yang dilaksanakan masalah safety tidak selalu dibahas. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa terdapat sistem pertemuan level 1 sampai dengan
level
5
dengan
safety
menjadi
salah
satu
pembahasannya. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber:
71 “... Sekarang kan ada Lean Manufacturing, itu level pertama tingkat pekerja sampai leader...“ KS. “Ada, kebetulan disini ada SQCDP, setiap pagi disitu ada rapat, termasuk untuk keselamatan sendiri, untuk departemen ini butuh apa atau ada kejadian apa, apa sudah ditangani atau belum kita rapatkan, dan disitu ada level-levelnya, level dari bawah sampai atas, jadi kalau misalnya dari level bawah tidak bisa diselesaikan, maka naik ke level dua, sampai ke level 5.“ PF. Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pertemuan ini menjadi wadah sumber informasi untuk mendukung analisis risiko. Namun, ada beberapa pekerja yang menyatakan bahwa pertemuan tidak dilaksanakan setiap hari, atau bahkan tidak dilaksanakan. Berikut ini kutipan pernyataan pekerja: “Briefingnya kebetulan ga tiap hari...“ PA. “Ga ada pertemuan khusus seperti itu... hanya informal saja“ PC. Berdasarkan pengamatan, memang benar terdapat sistem pertemuan berjenjang di PT. Dirgantara Indonesia. Pertemuan level 1 adalah pertemuan antara para pekerja dipimpin oleh team leader. Pertemuan level 2 adalah pertemuan yang dipimpin oleh supervisor terkait. Pertemuan level 3 adalah pertemuan yang dipimpin oleh manajer terkait.
72 Pertemuan level 4 adalah pertemuan yang dipimpin oleh kepala divisi. Pertemuan level 5 adalah pertemuan yang dipimpin oleh direktur. Agenda pertemuan tersebut adalah mengisi lembar SQCDP (Safety, Quality, Control, Delivery, Person). Namun tidak semua unit terlihat melaksanakan pertemuan level 1. Pertemuan level 1 banyak yang tidak berjalan karena pekerja baru hadir diatas pukul 08.00 WIB, sedangkan pertemuan dijadwalkan pukul 07.45 – 08.00 WIB. Dalam
beberapa
pertemuan,
diketahui
jarang
pembahasan terkait safety, kecuali apabila telah terjadi sebuah
kecelakaan.
Hal
tersebut
dikarenakan
waktu
pertemuan yang sangat singkat, yaitu hanya 15 menit, padahal yang harus dibahas tidak hanya safety. Kemudian dalam setiap pertemuan, pimpinan diminta mengisi dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan risk assessment, yaitu dokumen safety sheet. Safety sheet ditujukan untuk mengetahui status safety di lokasi. Pengisian dengan warna hijau apabila tidak ada masalah, sedangkan warna merah apabila terdapat masalah. Selain itu, safety sheet dilengkapi dengan lembar action plan untuk rencana mengatasi masalah yang ada. Berikut ini contoh safety sheet beserta lembar action plan:
73
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.3 Lembar Safety PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.4 Lembar Action Plan PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
2. Cabang Execution LTA (E5) Cabang dengan kode E5 ini mempertimbangkan hal-hal yang memengaruhi kualitas analisis risiko. Terdapat 5 cabang yang mempengaruhi kualitas analisis risiko, yaitu:
74 a. Cabang Time LTA (F7) Cabang dengan kode F7 ini mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan analisis risiko. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melaksanakan analisis risiko tidak sesuai jadwal berkala karena keterbatasan personil dan waktu. Kemudian terkait lama pelaksanaan dikatakan cukup, hanya sekitar 4-8 jam. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa waktu pelaksanaan analisis tidak sesuai jadwal berkala yang telah dibuat dalam rencana program K3LH PT. Dirgantara Indonesia tahun 2014, karena keterbatasan personil dan waktu. Sehingga pelaksanaan diprioritaskan ketika ada perubahan proses, perubahan material, perubahan mesin, serta perpindahan lokasi. Berikut ini kutipan pernyataan staf K3LH: “... Kapan kita menganalisis ketika kita ada perubahan proses,
perubahan
perubahan
mesin,
material, terus
itu
berdampak
perpindahan,
soalnya,
sekarang
lagi
musimnya perpindahan mesin. Walaupun secara umum sama, itu harus kita analisis ulang barangkali ada perubahan...“ KS. “Kapannya kita tidak ditentukan secara pasti yah, hanya kalau ada permintaan pasti kita lakukan...“ KP.
75 Ketiga supervisor sebagai informan memberikan informasi bahwa mereka tidak mengetahui pasti kapan pelaksanaan risk assessment. Hal ini karena pelaksanaan risk assessment bukan berdasarkan penentuan periode waktu atau tidak secara berkala. Selanjutnya terkait lama pelaksanaan dikatakan cukup, hanya sekitar 4 – 8 jam dalam satu lokasi. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Kemarin ini dilaksanakan, bulan kemarin lah. Selama seharian aja, setengah hari malah.“ SC. “... Terkait berapa lamanya tergantung, tapi sejauh ini soal waktu ga masalah, cukup... Kita kan melakukan berdasarkan permintaan dari unit, ya kalau unit ini minta kita turun sehari paling di unit itu saja.“ KP. Dalam prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa revisi dilakukan bila terdapat proses, fasilitas, peralatan, peraturan baru, hasil audit dan masukan dari fungsi terkait, serta lakukan evaluasi secara berkala. Namun berdasarkan pengamatan, diketahui terdapat 3 mesin baru yang datang pada Departemen Machining. Namun, pihak terkait tidak segera melaporkan kepada tim K3LH. Dengan demikian, pada pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan analisis risiko, padahal terdapat mesin baru.
76 b. Cabang Budget LTA (F8) Cabang dengan kode F8 ini mempertimbangkan anggaran yang memadai untuk melakukan analisis risiko. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia memiliki anggaran untuk melaksanakan analisis risiko yang masuk kedalam anggaran program K3LH secara umum yang dapat mendukung berlangsungnya program. Pada dokumen SK Direksi tentang tanggung jawab fungsi K3LH dan unit organisasi dalam melaksanakan SMK3 dengan dijelaskan
No.
SKEP/0415/030.02/PTD/UT0000/12/2005,
bahwa
unit
organisasi
bertugas
menyusun
anggaran K3LH bagi unit organisasinya. Selain itu, pada pedoman
kepemimpinan
manajemen
dan
partisipasi
karyawan dalam menerapkan SMK3LH PT. Dirgantara Indonesia,
dijelaskan
bahwa
kepala
divisi
bertugas
menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-sarana lain yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa anggaran untuk melaksanakan analisis risiko masuk ke dalam anggaran program K3LH secara umum, baik di Departemen K3LH maupun di divisi. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Yang jelas anggaran K3LH ada, dipecah-pecah lagi untuk banyak program. Tapi memang kita tidak menyebutkan risk
77 assessment tapi itu bagian dari K3LH saja... Kalau sekarang kan sudah ada K3LH dari masing-masing Direktorat, konsekuensinya juga harus dianggarkan. Tapi karena masih masa transisi, belum semua K3LH ada anggarannya... Yang jelas kalo disini anggaran kalopun pun ada kan sifatnya terbatas.“ KS. “Dana sebenarnya dari masing-masing unit juga ada, asalkan mereka mau menganggarkan untuk kegiatan K3LH di unitnya.“ KP. “Karena untuk pelaksana dari orang kita sendiri kan ga perlu dana lagi, jadi dana yang dibutuhkan ya cuma untuk print dokumen aja. Print form itu, sama perbanyak prosedur yang disebarkan ke unit, udah itu aja.“ MK. “Oh itu masuk anggaran dana terkait pelaksanaan K3LH yah, ada bisa pakai dana kita. Kita sengaja selipkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti untuk upaya keselamatan yah. Kalau analisis risiko sepertinya ga butuh dana banyak, kan hanya mengidentifikasi kan.“ KD. Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dana untuk melaksanakan analisis risiko hanya untuk print form dan perbanyak prosedur. Anggaran yang ada dikatakan cukup, karena dapat mendukung berlangsungnya program. Pada
dokumen
Rencana
Keuangan
Anggaran
Perusahaan (RKAP) Departemen K3LH PT. Dirgantara
78 Indonesia Tahun 2014, membuktikan bahwa memang tidak ada post anggaran khusus untuk risk assessment. Dalam RKAP tersebut, anggaran untuk risk assessment terkait perbanyak prosedur masuk ke dalam anggaran administrasi dan dokumentasi K3LH. Sedangkan anggaran print form masuk ke dalam anggaran biaya cetak dan fotocopy. Namun, dokumen
anggaran
tidak
dapat
dilampirkan
karena
merupakan dokumen rahasia perusahaan.
c. Cabang Scope LTA (F9) Cabang dengan kode F9 ini mempertimbangkan ruang lingkup dan detail dari analisis risiko cukup untuk mencakup semua risiko yang terkait dengan pekerjaan/ proses tersebut. Lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tidak berdasarkan unit, namun hanya berdasarkan proses secara umum. Selain itu, tipe risiko belum tercakup semua karena hanya risiko keselamatan dan kesehatan yang dianalisis. Pada
prosedur
risk
assessment
PT.
Dirgantara
Indonesia, dijelaskan bahwa pelaksanaan risk assessment dilakukan di seluruh kegiatan produksi dan pendukungnya. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko
79 berdasarkan permintaan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Kalo lokasi ya itu berdasarkan permintaan saja, kalau disini kan banyak mesin baru yah, ya kemarin kita lakukan assessment. Semua proses yang ada pasti kita lakukan risk assessment, karena setiap proses pasti punya risiko.“ KP. Selain itu, pada form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia tidak dituliskan keterangan secara rinci terkait lokasi. Pada form tersebut tidak ditemukan keterangan unit secara spesifik namun hanya penjelasan proses secara umum. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment, karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses. Selanjutnya terkait tipe risiko yang dianalisis adalah risiko K3LH baik tinggi, sedang, maupun rendah. Berikut kutipan pernyataan narasumber: “Ya kalo di teorinya kan semua jenis risiko sama tingkat risikonya juga. Disitu kan ada yang sedang, tinggi, rendah.“ KS. “Soal risikonya, ya semua risiko.“ KP. Kemudian berdasarkan telaah dokumen prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, tipe risiko yang dianalisis adalah risiko terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Namun pada form hasil risk assessment PT.
80 Dirgantara Indonesia, risiko yang dianalisis hanya risiko keselamatan dan kesehatan terhadap manusia. Padahal berdasarkan pengamatan, terdapat risiko pencemaran udara dari pekerjaan blasting, serta pencemaran tanah dan air pada proses surface treatment. Berikut ini contoh form hasil risk assessment:
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.5 Form Hasil Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
d. Cabang Analytical Skill LTA (F10) Cabang dengan kode F10 ini mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan pelaksana yang diperlukan untuk menyelesaikan penilaian risiko. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tidak menentukan pelaksana analisis risiko secara khusus, pelaksana tanpa kompetensi khusus serta surat tugas.
81 Berdasarkan telaah dokumen prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pelaksana risk assessment secara tanggung jawab berada pada Departemen K3LH dan unit organisasi terkait. Berikut ini pembagian tugas dan tanggung jawab beberapa fungsi sebagai pelaksana, yaitu:
Tabel 5.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 Fungsi A
Fungsi
1
Tugas Menurut Prosedur Risk
Pelaksanaan di
Assessment
Lapangan
Mengidentifiksi potensi bahaya
Mengidentifikasi
Sentral
berdasarkan data/ informasi yang
potensi bahaya, baik
K3
dikirimkan oleh unit terkait.
berdasarkan data/ informasi maupun mencari sendiri.
2
Melakukan analisa potensi bahaya dan
Melakukan analisis
penilaian risiko yang kemungkinan
risiko hanya
dapat terjadi pada setiap lokasi kerja
berdasarkan proses.
di unit organisasi. 3
4
Menetapkan metode pengendalian
Mengajukan
risiko bahaya berdasarkan ketentuan
rekomendasi
dan undang-undang/ persyaratan yang
pengendalian sesuai
berlaku.
hirarki pengendalian.
Mengirimkan metode pengendalian
Mengirimkan form
yang ditetapkan, kepada unit
hasil risk assessment
organisasi terkait untuk
ke unit terkait.
ditindaklanjuti. B
Unit
1
Menyiapkan data/ informasi kegiatan
Menyiapkan data/
Organisasi
baik dalam perencanaan kegiatan
informasi proses kerja
Terkait
maupun yang sedang berjalan yaitu
beserta potensi bahaya
meliputi mesin, alat, proses, bahan
dan risiko.
baku/ bahan pembantu dan tempat kegiatan. 2
Mengirimkan data/ informasi
Mengirimkan data/
82 kegiatan/ pekerjaan kepada fungsi
informasi kepada
sentral keselamatan dan kesehatan
K3LH.
kerja untuk dilakukan evaluasi. 3
Melakukan pemeriksaan metode
Tidak melakukan
pengendalian risiko yang
pengujian
direkomendasikan oleh fungsi sentral
pengendalian yang
keselamatan dan kesehatan kerja
direkomendasikan.
untuk persetujuan/ koreksi, yang kemudian mengirimkan ke fungsi sentral K3LH untuk dilakukan revisi sesuai persyaratan yang berlaku. 4
5
Mensosialisasikan kepada jajaran
Menyosialisasikan
manajemen, operator, inspektor dan
pengendalian ke
fungsi terkait.
pekerja.
Melaksanakan pengendalian bahaya di
Melaksanakan
tempat kerja.
pengendalian bahaya.
Berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab, unit organisasi terkait bertugas memberikan data/ informasi kegiatan, termasuk informasi bahaya yang dihadapi para pekerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan supervisor terkait keterlibatannya dalam analisis risiko berikut ini: “... Kalo pekerja biasanya informasi bahaya-bahaya, nanti akan saya kumpulkan, saya simpulkan, untuk kemudian dilaporkan ke K3LH“ SA. Selain itu, pada pedoman kepemimpinan manajemen dan partisipasi karyawan dalam menerapkan SMK3LH PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa supervisor bertugas melakukan identifikasi bahaya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa pelaksana
83 analisis risiko menjadi tugas Departemen K3LH dengan melibatkan user/ pimpinan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Ya tanggung jawab ada di kita Departemen K3LH, untuk pelaksana pastinya siapa saja yang bisa asalkan punya kemampuan dan memahami prosedur.“ KP. “Berdasarkan pengalaman, mereka sudah memiliki kok. Kalau sertifiat sih tidak diharuskan. Yang penting mereka sudah membaca atau mempelajari prosedur.“ MK. Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksana tidak diwajibkan memiliki sertifikat ahli. Selain itu, pelaksana juga tidak ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat ketetapan. Seluruh staf harus siap dan mampu, yang penting sudah membaca dan mempelajari prosedur. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Untuk risk assessment ga ada surat tugas, tapi itu tugas kami. Kami melibatkan user, user itu ga semua, tapi yang bertanggung jawab, yang kompeten...“ KS. “Sepertinya engga ada SK yah, tapi kita ya memang harus turut terlibat dalam upaya K3LH.“ SB. “Tidak, biasanya hanya mandat dari saya untuk turut serta bersama tim K3LH.“ KD.
84 e. Cabang Hazard Selection LTA (F11) Cabang dengan kode F11 ini menganggap bahaya yang tidak dicantumkan dapat memicu masalah. Temuan bahaya sangat penting untuk kecukupan analisis risiko. Terdapat 2 cabang yang mempengaruhi, yaitu: i. Cabang Hazard Identification LTA (G1) Cabang dengan kode G1 ini mempertimbangkan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia dalam mengidentifikasi bahaya terdapat form khusus yaitu form identifikasi aspek K3LH. Namun, pada form tersebut tidak melihat bahaya terhadap proses produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa terdapat prosedur khusus identifikasi aspek K3LH dengan form yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Ada itu prosedurnya, identifikasi aspek K3LH. Kan ada formnya bentuknya seperti apa.“ KS. “Kita punya form khusus untuk identifikasi bahaya. Dari form itu kita isi sesuai judul kolomnya, misalnya awalnya pembagian tahapan kerja terus ke bahaya terhadap manusia, alat atau lingkungan.“ KP.
85 Hal tersebut didukung dengan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti, memang benar terdapat form khusus identifikasi aspek K3LH dengan nomor dokumen GO-10-01. Hasil dari form ini yang akan dijadikan dasar pada kolom potensi bahaya di form risk assessment. Bahaya yang dianalisis adalah bahaya terhadap manusia, alat dan lingkungan. Berikut ini form identifikasi aspek K3LH:
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.6 Form Identifikasi Aspek K3LH PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
Selanjutnya pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa data pendukung pelaksanaan identifikasi yaitu data/ informasi kegiatan kerja atau proses sesuai format form GO-03-01. Selain itu,
86 data pendukung identifikasi yaitu data hasil inspeksi, peraturan dan MSDS. Berikut ini contoh data pendukung identifikasi:
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.7 Form Proses Kerja PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
87
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.8 Lembar Inspeksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
ii.
Cabang Hazard Prioritisation LTA (G2) Cabang dengan kode G2 ini mempertimbangkan metode yang digunakan dalam memprioritaskan bahaya yang telah diidentifikasi. Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia terdapat ketidaksesuaian penentuan kategori analisis risiko (konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur dengan form hasil risk assessment.
88 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa metode serta tahapan analisis terdapat pada prosedur yang telah ditetapkan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Di prosedur risk assessment dijelaskan secara rinci kok metodenya, mulai dari pengkategorian probabilitas dan konsekuensi.“ KP. Selanjutnya berdasarkan telaah dokumen prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hal tersebut terlihat dari tahapan pelaksanaan pertama yaitu menentukan risk probability, selanjutnya menentukan risk consequence. Berikut ini pengkategorian risk probability dan risk consequence serta kategori indeks risiko dalam prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia tahun 2009: Tabel 5.3 Kategori Probabilitas Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2009 Probabilitas Kejadian Definisi
Arti
Kualitatif Frequent
Occasional
Remote
Mungkin terjadi berkali-kali (telah berulang kali terjadi) Mungkin terja beberapa kali (telah beberapa kali terjadi) Kemungkinan kecil, tetapi bias terjadi (telah terjadi tapi jarang)
5
4
3
89 Sangat kecil kemungkinan terjadi (belum pernah
Improbable
diketahui terjadi)
Extremely
Hampir tidak mungkin terjadi
Improbable
2
1
Tabel 5.4 Kategori Konsekuensi Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2009 Keparahan Risiko Suatu Peristiwa Definisi
Arti
Nilai
Peralatan hancur Catastrophic
Banyak kematian
A
Kerusakan lingkungan Penurunan besar dari batas keselamatan, tekanan fisik atau beban kerja sedemikian rupa sehingga operator tidak dapat diandalkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan akurat Hazardous
atau paripurna Cedera serius atau kematian bagi sejumlah
B
orang Kerusakan besar pada peralatan Pencemaran yang menyebabkan kematian makhluk hidup Penurunan signifikan dari batas keselamatan, berkurangnya kemampuan operator dalam menghadapi kondisi operasi yang sulit sebagai akibat dari peningkatan beban kerja, atau Major
sebagai
akibat
dari
kondisi
yang
C
mempengaruhi efisiensi operator tersebut Insiden serius Cidera pada manusia Penurunan kualitas lingkungan Gangguan Minor
Keterbatasan operasi Penggunaan prosedur darurat
D
Insiden kecil Negligible
Konsekuensi kecil
E
90 Tabel 5.5 Kategori Indeks Risiko Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2009 Keparahan Risiko Probabilitas Risiko
Catastropic
Hazardous
Major
Minor
Negligible
A
B
C
D
E
Frequent
5
5A
5B
5C
5D
5E
Occasional
4
4A
4B
4C
4D
4E
Remote
3
3A
3B
3C
3D
3E
Improbable
2
2A
2B
2C
2D
2E
1
1A
1B
1C
1D
1E
Extremely Improbable
Tabel 5.6 Simplifikasi Risk Assessment Matrix Pada Prosedur Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2009 Indeks Penilaian Risiko
Kriteria Risiko
2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D
Unacceptable (Tidak dapat diterima pada kondisi yang ada)
1A, 2B, 2C, 3D, 4D, 4E, 5E
Review
1B, 1C, 1D, 1E, 2D, 2E, 3E, 4E
Acceptable (Dapat diterima)
Selanjutnya berdasarkan telaah dokumen form hasil risk
assessment
PT.
Dirgantara
Indonesia,
dalam
pelaksanaan risk assessment terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur, yaitu penentuan kategori konsekuensi dan kemungkinan. Berikut ini pengkategorian risk probability dan risk consequence serta kategori indeks risiko pada form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014:
91 Tabel 5.7 Pengkategorian Probabilitas Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 Probabilitas Kejadian Definisi
Arti
Kualitatif Frequent Likely Occasional
Terjadi berkali-kali (telah berulang kali terjadi)
A
Terjadi beberapa kali (telah beberapa kali terjadi)
B
Terjadi secara sporadis
C
Kecil kemungkinan terjadi, dan sewaktu-waktu
Seldom
D
bisa terjadi
Unlikely
Dapat diasumsikan tidak mungkin terjadi
E
Tabel 5.8 Pengkategorian Konsekuensi Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 Keparahan Risiko Suatu Peristiwa Definisi
Arti
Nilai
Property, peralatan, atau sistem hancur dan Catastrophic
tidak bisa digunakan
I
Kematian & cacat total permanen Kerusakan lingkungan Property, peralatan, atau sistem mengalamai kerusakan berat (sistem tidak berfungsi) Cacat permanen parsial
Critical
Cacat total (temporary) untuk lebih dari 3 bulan
II
Pencemaran lingkungan berat (indikator kolam belakang GPM dan atau sudah keluar area perusahaan) Property, peralatan, atau sistem mengalami kerusakan sedang (sebagian sistem tidak Moderate
berfungsi) Kecelakaan/
penyakit
akibat
kerja
menyebabkan kehilangan hari kerja lebih dari 1 hari dan tidak lebih dari 3 bulan
III
92 Pencemaran lingkungan ringan (masih di area TKP perusahaan) Property, peralatan, atau sistem mengalami kerusakan ringan (gangguan ringan pada
Negligible
IV
sistem) Hanya butuh perawatan medis ringan (P3K)
Tabel 5.9 Pengkategorian Risiko Pada Form Hasil Risk Assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 Probabilitas Risiko
Severity
Frequent
Likely
Occasional
Seldom
Unlikely
A
B
C
D
E
Catastrophic
I
E
E
H
H
M
Critical
II
E
H
H
M
L
Moderate
III
H
M
M
L
L
Negligible
IV
M
L
L
L
L
B. Cabang Recommended Risk Controls LTA 1. Cabang Clarity LTA (E6) Cabang rekomendasi
dengan dari
kode
penilaian
E6
ini
risiko
mempertimbangkan cukup
jelas
untuk
memudahkan memahami dan melaksanakannya. Pekerja pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia masih bingung dengan cara pakai
serta perawatan pengendalian
yang
direkomendasikan. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa rekomendasi pengendalian tertulis dalam form
93 hasil
risk
assessment.
Berikut
ini
kutipan
pernyataan
narasumber: “Pengendalian yang kita rekomendasikan sudah tercantum jelas dalam form
risk assessment,
form
ini
nantinya akan
disebarluaskan ke unit.“ KP. Selain itu, pekerja diberi arahan oleh atasan terkait pengendalian yang direkomendasikan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Pekerja rata-rata sudah paham kok, paling diberi arahan sedikit.“ SA. “Pekerja sih kalau kita beri arahan, beri petunjuk kerja gitu yah, cepet paham. Karena memang mudah dipahami dan diterapkan.“ SC. Namun, form beserta arahan belum menjelaskan dengan baik terkait rekomendasi pengendalian. Pekerja masih belum memahami dengan baik cara pakai dan perawatan dari jenis pengendalian. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Nah itu dia mba, kita suka bingung misalnya ada APD baru, itu cara pakai yang benernya kayak gimana, perawatannya terutama kita bingung.“ PD. “Sudah jelas sih harus apa harus apanya, tapi ga ada petunjuknya untuk cara pakai dan lain-lain.“ PE. Selanjutnya berdasarkan telaah dokumen form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, memang benar terdapat
94 kolom rekomendasi pengendalian. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.5 form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia.
Kolom
tersebut
diisi
dengan
rekomendasi
pengendalian yang telah dipertimbangkan. Kemudian pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa hasil risk assessment harus disosialisasikan ke manajemen, operator, dan fungsi pendukung. Dokumen hasil risk assessment harus disebarluaskan ke unit terkait. Dalam petunjuk pengendalian dokumen K3LH dan produktivitas dengan nomor dokumen D4 GO 09, dijelaskan bahwa setiap pengiriman dan penerimaan dokumen harus disertai tanda bukti penerimaan. Berikut ini contoh tanda bukti penerimaan dokumen serta penanggung jawab dokumen K3LH:
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.9 Bukti Penerimaan Dokumen PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
95
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
Gambar 5.10 Penanggung Jawab Dokumen K3LH PT. Dirgantara Indonesia
2. Cabang Compatibility LTA (E7) Cabang pengendalian
dengan
kode
E7
ini
mempertimbangkan
yang direkomendasikan kompatibel
dengan
persyaratan yang ada. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia dalam memberi rekomendasi pengendalian tidak kompatibel dengan hirarki pengendalian.
96 Berdasarkan telaah dokumen prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, rekomendasi pengendalian yang diberikan sesuai hirarki. Berikut ini hirarki pengendalian pada prosedur: a. Eliminasi bahaya yaitu menghilangkan bahaya yang ada; b. Substitusi yaitu mengganti alat bahan, proses yang berbahaya dengan yang kurang bahaya; c. Rekayasa teknis yaitu memberikan perlindungan secra teknis seperti alat pengaman, ventilasi dll; d. Kontrol administratif yaitu memberikan perlindungan secar administratif seperti melengkapi prosedur, instruksi kerja, pelatihan; e. Melengkapi alat pelindung diri. Namun berdasarkan telaah dokumen form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, rekomendasi pengendalian yang diberikan lebih banyak kontrol administratif serta APD. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.5 form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa rekomendasi pengendalian tidak hanya mempertimbangkan hirarki, namun juga mempertimbangkan situasi dan kondisi, termasuk anggaran. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber:
97 “Oh iya, disamping persyaratan yang berlaku, juga situasi dan kondisi termasuk anggaran. Di PT. DI kalau sudah menyangkut anggaran, prioritas utamanya produksi...“ KS. “Pengendalian yang kita rekomendasikan sesuai hirarki yah, kan ada di prosedur. Tapi yah disesuaikan dengan keadaan dan lain-lain.“ KP. Berdasarkan dokumen Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014, membuktikan bahwa ada post anggaran untuk pengendalian berupa training dan hardware. Post anggaran hardware disini terdiri dari perlengkapan-perlengkapan, seperti APD, APAR, kotak P3K, alat pengukuran, dan lain-lain. Namun jumlah anggaran terbatas. Hal tersebut sesuai pernyataan narasumber berikut ini: “... Yang jelas kalo disini anggaran kalopun pun ada kan sifatnya terbatas.“ KS.
3. Cabang Testing of Control LTA (E8) Cabang
dengan
pengendalian
diuji
diimplementasikan.
kode
E8
untuk
Direktorat
ini
mempertimbangkan
efektivitas Produksi
PT.
sebelum Dirgantara
Indonesia tidak melakukan pengujian pengendalian sebelum diimplementasikan.
98 Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa sebenarnya pelaksana mengetahui perlunya pengujian sebelum implementasi. Namun, beberapa keterbatasan baik dana, personil, dan waktu menyebabkan pengujian tidak diutamakan untuk dilakukan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Idealnya diuji dulu sebelum diterapkan... Jadi perlu juga pengujian, idealnya gitu, tapi kan itu juga harus pake prioritas...“ KS. Selain itu, pengendalian yang sudah umum dilakukan menjadi
alasan
untuk
tidak
diperlukannya
pengujian.
Rekomendasi pengendalian langsung diterapkan dan dilihat beberapa hari. Berikut kutipan pernyataan narasumber: “Loh sudah pasti efektif kok kan sudah terbukti, dengan training bisa meningkatkan pengetahuan, dengan APD kan sudah dari pabriknya diuji.“ KP. “Pengujiannya ya langsung diterapkan yah dilihat beberapa hari, kalau ada masalah ya lapor.“ SB. Selanjutnya berdasarkan telaah dokumen hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, terdapat kolom resultant index, yaitu evaluasi ulang indeks risiko setelah pengujian tindakan pengendalian. Namun, pelaksanaan analisis hanya sekitar 4-8 jam, sehingga tidak memungkinkan adanya pengujian. Kolom tersebut diisi berdasarkan perkiraan saja
99 bahwa indeks risiko setelah tindakan pengendalian pasti akan menurun menjadi rendah.
4. Cabang Directive LTA (E9) Cabang dengan kode E9 ini mempertimbangkan arahan untuk
penggunaan
pengendalian
yang direkomendasikan.
Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia memberi arahan terkait
pengendalian,
serta
terdapat
prosedur
terkait
pengendalian. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa arahan untuk penggunaan pengendalian diberikan oleh leader/ supervisor kepada para pekerja. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Kalau kami K3LH pengalaman di lapangan tidak bisa menasehati langsung. Kami sebagai auditor, sebagai inspektor hanya menyampaikan temuan, disampaikan ke pimpinan langsung nanti yang menasihati, yang menginstruksikan pimpinan, itu akan lebih efektif....“ KS. “Ya kita bilangin saja tentunya di briefing...“ SA. “Kita sosialisasikan saja bahaya apa saja, risiko kecelakaan bagaimana, harus pakai apa-apanya.“ SC. “Soal pengendalian yang baru kita diarahin dulu sama leader atau ga supervisor, misalnya harus pakai APD ini, kalau mesin baru ya training dulu.“ PB.
100 Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa rekomendasi
pengendalian
yang
diarahkan
oleh
leader/
supervisor lebih di dengar oleh pekerja dan akan lebih efektif. Kemudian bentuk arahan dengan menyosialisasikan bahaya, risiko, dan pengendaliannya. Selama pengamatan, terlihat bahwa seorang leader memang selalu ada di lokasi pekerjaan dan mengarahkan serta memantau pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Leader juga tidak segan menegur pekerja yang tidak aman dalam melakukan pekerjaannya ataupun tidak menggunakan alat keselamatan saat bekerja. Selain itu, supervisor sewaktu-waktu berkeli ling di lokasi kerja untuk memantau setiap pekerjaan yang dilakukan di wilayah kerjanya. Kemudian berdasarkan telaah dokumen PT. Dirgantara Indonesia, terdapat dokumen terkait pengendalian yaitu standar penggunaan APD. Pada dokumen tersebut, dijelaskan bahwa unit organisasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan menganalisa keefektifan dan kesesuaian penggunaan APD. Selain itu, terdapat pula standar/ petunjuk keselamatan kerja pada setiap unit. Berikut ini contoh daftar standar/ petunjuk keselamatan kerja yang berlaku di unit:
101
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5.11 Daftar SOP PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
5. Cabang Availability LTA (E10) Cabang
dengan
kode
E10
ini
mempertimbangkan
pengendalian yang direkomendasikan tersedia untuk digunakan oleh personil yang terlibat. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia menyediakan pengendalian yang direkomendasikan, namun secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. Berdasarkan dokumen Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014,
102 membuktikan bahwa ada post anggaran untuk pengendalian berupa training dan hardware. Post anggaran hardware disini terdiri dari perlengkapan-perlengkapan, seperti APD, APAR, kotak P3K, alat pengukuran, dan lain-lain. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa pengadaan dilakukan oleh Divisi Pengadaan dan Logistik di Direktorat terkait. Kemudian pengadaan sangat dipertimbangkan terkait anggaran dana. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “... Disini ada Divisi Pengadaan dan Logistik, jadi dari kita hanya mengajukan sesuai hasil assessment nanti mereka juga akan mempertimbangkan dengan keuangan dan lain-lain.“ KP. “Yah kamu bisa lihat sendiri lah di lapangan, keterbatasan dana mau ga mau harus kita pikirkan prioritas tadi.“ KS. Selain itu, K3LH, kepala divisi, maupun supervisor hanya memantau dan mengajukan permohonan pengadaan. Hal ini berdasarkan kutipan pernyataan narasumber berikut: “... Kita biasanya hanya bisa reminder saja. Karena biasanya itu masalah pendanaan juga dan urusannya di tingkat atas.“ KD. “Sudah tersedia kok, kita usahain terus ada, kita pantau kalau diperlukan kita segera minta untuk pengadaan secepatnya...“ SA.
103 Selanjutnya
pekerja
sebagai
informan
pendukung,
menyatakan bahwa pengendalian tersedia di lokasi. Namun secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “APD kita selalu disediakan, tapi kadang suka kosong, lama pengadaannya, tapi kalau safety shoes kita dikasih satu orang satu, pakaian juga.“ PD. “Kurang lah, ini saya ga dapet sarung tangan sudah beberapa minggu.“ PB. “Kalau dilihat dari jenisnya cukup, tapi mungkin ditambah aja jumlahnya.“ SB. Berdasarkan pengamatan, pengendalian pada mesin, pengendalian administratif dan APD memang tersedia di setiap lokasi. Foto-foto bukti tersedianya perlengkapan pengendalian terlampir. Namun secara kuantitas dan kualitas masih kurang. Misalnya, ear plug pada Departemen Metal Forming terbuat dari bahan karet yang kasar dan diakui membuat telinga pekerja sakit, serta tidak semua pekerja mendapatkannya padahal lokasi pekerja berdekatan. Selain itu, untuk pengendalian yang banyak direkomendasikan dari hasil penilaian risiko yaitu training, disediakan tempat untuk pelaksanaannya di gedung Diklat beserta peralatan pendukungnya.
104 6. Cabang Adaptability LTA (E11) Cabang
dengan
kode
E11
ini
mempertimbangkan
pengendalian yang direkomendasikan dirancang dengan cara yang memungkinkan mereka untuk secara memadai disesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda. Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia, pekerja melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya di lokasi yang menetap. Pengendalian yang direkomendasikan hampir semua lokasi disamakan, namun beberapa pengendalian tidak sesuai dengan beberapa pekerjaan. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa rekomendasi pengendalian yang diberikan hampir sama di beberapa lokasi. Selain menyesuaikan dengan potensi bahaya, hal ini dilakukan untuk penghematan dana. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Ini juga problem, atau masalah budaya, sebenernya APD macem-macem, jadi ya itu tadi ga ada akar rotan pun jadi. Sebenernya kami menyediakan APD itu bener-bener sesuai dengan potensi bahayanya... Cuma umumnya ketika di lapangan itu, ketika masker ini ga ada, udahlah yang ada aja...“ KS. “Kita berusaha agar pengendalian bisa sesuai untuk berbagai situasi, kan terkait penghematan pendanaan juga.“ KP. “Kayaknya kalau pengendalian sama aja, hampir semuanya pakai safety shoes, sarung tangan, beberapa pakai ear muff.“ PB.
105 Dari hasil kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa pengendalian yang direkomendasikan hampir di semua lokasi disamakan jenisnya. Hal ini dapat dilihat pula pada gambar 5.5 form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia. Namun, beberapa pengendalian dikatakan tidak sesuai dengan beberapa pekerjaan. Berikut kutipan pernyataan narasumber: “Nah itu saya kurang paham spesifikasi benarnya yah, tapi harusnya kan dipikirkan yah soal kenyamanan, kebiasaan pekerja, jangan dipaksain misalnya pake kacamata, itu malah kurang jelas penglihatannya, apalagi kalo minus atau plus.“ SB. Selanjutnya berdasarkan pengamatan, memang benar tidak semua jenis APD yang disediakan sesuai digunakan untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, sarung tangan katun yang disediakan di Departemen Metal Forming tidak sesuai untuk pekerjaan boring, karena dapat berisiko terlilit mesin bor.
7. Cabang Use Not Mandatory (E12) Cabang
dengan
kode
E12
ini
mempertimbangkan
penggunaan pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib. Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia mewajibkan pengendalian yang direkomendasikan dilaksanakan, didukung dengan adanya punishment berupa teguran. Berdasarkan telaah dokumen petunjuk keselamatan kerja di beberapa unit PT. Dirgantara Indonesia, terdapat langkah
106 pengendalian yang direkomendasikan. Kemudian terdapat pula prosedur
penggunaan
APD
yang
membuktikan
bahwa
pengendalian APD wajib dilaksanakan di PT. Dirgantara Indonesia. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib dilaksanakan. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber: “Memang sangat dituntut... Ada hukuman, kita dikasih SPL atau surat peringatan secara lisan, tingkat berikutnya SPT atau surat peringatan secara tertulis, SPT 1, SPT 2 sampai SPT 3, kalau sudah sampai SPT 3 mungkin kita bisa dikeluarkan...“ PF. “Ada sanksi, sebenernya di peraturan perusahaan itu ideal. Tapi yang tidak konsisten itu implementasinya, memberikan sanksi dan punishment nya... Itu ada bertingkat, mulai dari peringatan lisan, lisan 1, 2, 3, peringatan tertulis 1, 2, 3, baru mulai dari kalo yang berhubungan dengan K3 itu berupa penundaan kenaikan pangkat, kalo merugikan perusahaan pemotongan gaji, terus sama pemecatan....“ KS. Dari kutipan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib dilaksanakan didukung dengan adanya punishment yang telah diatur. Pada pelaksanaannya, punishment yang diberikan lebih banyak berupa teguran. Berikut ini kutipan pernyataan narasumber:
107 “Memberi pengertian yah supaya sadar sendiri aja, itu kan untuk diri mereka sendiri.“ SA. “Pake ancaman kali yah, kalau dia ga disiplin ga saya kasih lembur, kan banyak pekerja yang mengincar uang lembur tuh.“ SB. Kemudian selama pengamatan, pekerja menggunakan APD yang diwajibkan oleh team leader atau supervisor. Pekerja yang melepaskan APD di wilayah kerja mendapat teguran dari team leader atau supervisor. Selain itu, beberapa training terkait K3LH telah dilaksanakan di Diklat. Berikut ini bukti penyelenggaraan training:
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Gambar 5.12 Training PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
107
5.2.4 Pohon MORT Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014
Task-Specific Risk Assessment LTA
Task-Specific Risk Analysis LTA
Recommended Risk Control LTA
Knowledge LTA
Use of Workers Input LTA
Clarity LTA
Execution LTA
Technical Information Systems LTA
Time LTA
Compati bility LTA
Testing of control LTA
Hazard Selection LTA
Scope LTA
Budget LTA
Analytical Skill LTA
Hazard Identifica tion LTA
Bagan 5.2 Pohon MORT Hasil Penelitian Tahun 2014
Directive to Use LTA
Hazard Prioritisa tion LTA
Availabi lity LTA
Adaptabi lity LTA
Use Not Mandatory
BAB VI PEMBAHASAN
6.1
Keterbatasan Penelitian Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 1. Situasi kurang kondusif saat pelaksanaan wawancara, seperti suara bising mesin serta pekerja lain di ruangan yang sama dapat mempengaruhi informan memberikan jawabannya. 2. Beberapa dokumen perusahaan terkait budget dan pengadaan tidak diizinkan untuk diminta, peneliti hanya diperbolehkan melihat dokumen di lokasi saat itu juga, karena dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia perusahaan.
6.2
Pembahasan Ketidaktepatan Ruang Lingkup Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Dalam melaksanakan risk assessment diperlukan adanya kebijakan perusahaan terkait. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa SMK3 meliputi penetapan kebijakan K3. Dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia memiliki prosedur risk assessment yang membuktikan bahwa PT. Dirgantara Indonesia telah memiliki komitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Dengan adanya prosedur tersebut, maka terdapat 108
109
petunjuk dalam melaksanakan risk assessment sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan sedini mungkin. Selain itu, pelaksanaan risk assessment dibuktikan dengan adanya pendokumentasian. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 3 (d), yang menyatakan bahwa pendokumentasian dilakukan terhadap hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia telah dibuktikan dengan adanya dokumen form hasil risk assessment. Dokumen tersebut akan bermanfaat sebagai dasar dalam merencanakan program yang tepat. PT. Dirgantara Indonesia dalam melaksanakan risk assessment menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif terdapat 2 unsur yang dijadikan pertimbangan, yaitu konsekuensi (risk severity) dan kemungkinan (risk probability). Kelebihan menggunakan analisis kualitatif adalah mudah dimengerti, tidak menggunakan sumber daya yang mahal, dan dapat digunakan ketika tidak tersedia data yang baik (Cross, 1998). Berdasarkan kelebihan tersebut, maka PT. Dirgantara Indonesia telah sesuai memilih metode ini. Hal ini dikarenakan kondisi PT. Dirgantara Indonesia saat ini yang minim sumber daya, seperti personil, waktu, dana, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal yang tidak tepat dalam pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia, yaitu:
110
1. Tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses. Risk assessment harus dilakukan di seluruh aktifitas usaha (AS/NZS, 2004). Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa pelaksanaan risk assessment dilakukan di seluruh kegiatan produksi dan pendukungnya. Namun, pada form hasil risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tidak dituliskan keterangan secara rinci terkait lokasi. Dapat dikatakan bahwa tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment, karena pelaksanaan hanya berdasarkan proses. Padahal proses di unit tertentu bisa jadi memiliki potensi bahaya dan risiko yang berbeda dibandingkan proses di unit lain. Dampaknya adalah tidak terdeteksinya potensi bahaya dan risiko tersebut, sehingga tidak ada pengendalian yang dilakukan. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melaksanakan risk assessment pada masing-masing unit, dengan mengutamakan lokasi dengan tingkat risiko tertinggi terlebih dahulu, karena dalam melaksanakan risk assessment tidak dapat dipilih secara acak, pekerjaan dengan pengalaman terburuk seharusnya dianalisis terlebih dahulu (Soeripto, 1997). 2. Tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu. Dalam pelaksanaan risk assessment, pemantauan dan peninjauan ulang perlu dilakukan untuk memonitor efektifitas. Pemantauan perlu
111
dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan (AS/NZS, 2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, risk assessment pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia dilaksanakan berdasarkan permintaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan pelaksaaan risk assessment berdasarkan periode waktu. Namun, tidak semua unit mengetahui untuk melakukan permintaan. Dampaknya adalah risk assessment tidak mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan yang ada di unit, padahal perkembangan atau perubahan-perubahan yang ada akan sangat mempengaruhi risiko di suatu lokasi. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melaksanakan risk assessment sesuai jadwal berkala, sehingga tidak bergantung pada permintaan saja. 3. Personil yang melaksanakan risk assessment tidak ditentukan. Dalam melaksanakan risk assessment harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai kompetensi yang ditetapkan. Orang yang menganalisis risiko harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan pengetahuan untuk menemukan bahaya. Dengan melibatkan pekerja akan membantu meminimalkan kelalaian, memastikan kualitas analisis dan memperdalam analisis untuk solusi (AS/NZS, 2004). Berdasarkan prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pelaksana risk assessment yaitu fungsi sentral K3LH dan unit organisasi
112
terkait. Departemen K3LH merupakan salah satu fungsi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana risk assessment, namun untuk personal yang melaksanakan tidak ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh staf K3LH yang memiliki waktu luang bisa melaksanakannya. Padahal tidak semua staf K3LH berlatar belakang K3 dan/atau memiliki sertifikat pelatihan risk assessment. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa pelaksana harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat serta kewenangan di bidang K3, yang dibuktikan dengan surat izin kerja/ operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi. Dampaknya adalah ketidakpahaman pelaksanaan risk assessment mulai dari tahapan pelaksanaan sampai metode yang digunakan. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia menetapkan pelaksana secara struktural dengan deskripsi yang jelas. Selain itu, pelaksana harus dibekali dengan pelatihan terkait risk assessment. 4. Ketidaksesuaian penentuan kategori konsekuensi dan kemungkinan antara prosedur dengan form hasil risk assessment. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Namun berdasarkan telaah dokumen prosedur serta form hasil risk assessment
113
PT. Dirgantara Indonesia, terdapat ketidaksesuaian penentuan kategori konsekuensi dan kemungkinan antara prosedur serta form hasil risk assessment. Dampaknya adalah ketidaksesuaian penentuan kategori risiko sebagai dasar penentuan pengendalian. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena tidak ada sosialisasi prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia menetapkan kategorian yang akan secara konsisten digunakan, kemudian disosialisasikan.
6.3
Pembahasan Pohon MORT Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014 Pada struktur pohon MORT, pada lapis kesepuluh terdapat dua cabang yang fokus membahas terkait risk assessment yaitu cabang Task Spesific Risk Assessment Not Performed dan Task Spesific Risk Assessment LTA. Cabang Task Spesific Risk Assessment LTA ini yang menjadi fokus analisis karena pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia risk assessment dilaksanakan, namun terdapat ketidaktepatan pelaksanaannya. Dalam pohon MORT, cabang Task Spesific Risk Assessment LTA terdiri dari 2 cabang, yaitu Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA. Pada cabang Task Spesific Risk Analysis LTA, cabang yang terkait diantaranya cabang Knowledge LTA dan Execution LTA.
114
Cabang Knowledge LTA terdiri dari Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA dan Technical Information Systems LTA. Cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA tidak bermasalah karena pekerja dilibatkan dalam pemberian masukan terkait risiko yang dihadapi. Kemudian cabang Technical Information Systems LTA bermasalah karena sistem pertemuan berjenjang yang ada tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu tidak semua unit melaksanakan pertemuan level 1 serta pertemuan tidak selalu mebahas safety. Antara cabang Knowledge dengan cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA dan Technical Information Systems LTA terdapat simbol “gerbang ATAU”. Artinya apabila salah satu saja antara cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA dan cabang Technical Information Systems LTA bermasalah, maka akan menyebabkan masalah pada cabang Knowledge LTA. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa cabang Knowledge LTA bermasalah, karena cabang Technical Information Systems LTA bermasalah. Kemudian cabang Execution LTA terdiri dari Time LTA, Budget LTA, Scope LTA, Analytical Skill LTA, dan Hazard Selection LTA. Berikut ini hasil penelitiannya: a. Cabang Time LTA bermasalah karena pelaksanaan risk assessment tidak sesuai jadwal berkala.
115
b. Cabang Budget LTA tidak bermasalah karena anggaran dana tersedia dalam anggaran program K3LH secara umum yang dapat mendukung berlangsungnya program. c. Cabang Scope LTA bermasalah karena tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaan hanya berdasarkan proses, serta risiko yang dianalisis hanya risiko keselamatan dan kesehatan. d. Cabang Analytical Skill LTA bermasalah karena personal pelaksana tidak ditentukan, pelaksana tanpa kompetensi serta surat tugas. e. Cabang Hazard Selection LTA terdiri dari cabang Hazard Identification LTA dan Hazard Prioritisation LTA. Cabang Hazard Identification LTA bermasalah karena PT. Dirgantara Indonesia tidak melihat bahaya terhadap terhentinya proses produksi. Kemudian cabang Hazard Prioritisation
LTA
bermasalah
karena
terdapat
ketidaksesuaian
penentuan kategori konsekuensi dan kemungkinan antara prosedur dengan form hasil risk assessment. Antara cabang Hazard Selection LTA dengan cabang Hazard Identification LTA dan Hazard Prioritisation LTA terdapat simbol “gerbang ATAU”. Artinya apabila salah satu saja antara cabang Hazard Identification LTA dan Hazard Prioritisation LTA bermasalah, maka akan menyebabkan masalah pada cabang Hazard Selection LTA. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa cabang Hazard Selection LTA bermasalah.
116
Selanjutnya antara cabang Execution LTA dengan cabang Time LTA, Budget LTA, Scope LTA, Analytical Skill LTA dan Hazard Selection LTA terdapat simbol “gerbang ATAU”. Artinya apabila salah satu cabang bermasalah maka akan menyebabkan masalah pada cabang Execution LTA. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa cabang Execution LTA bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian cabang Knowledge LTA dan Execution LTA bermasalah. Antara cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dengan cabang Knowledge LTA dan Execution LTA terdapat simbol “gerbang ATAU”, artinya apabila salah satu saja antara cabang Knowledge LTA dan Execution LTA bermasalah, maka akan menyebabkan masalah pada cabang Task Spesific Risk Analysis LTA. Dengan demikian, masalah pada cabang Knowledge LTA dan Execution LTA akan mempengaruhi cabang Task Spesific Risk Analysis LTA. Kemudian pada cabang Recommended Risk Controls LTA, cabang yang terkait diantaranya cabang Clarity LTA, Compatibility LTA, Testing of Control LTA, Directive LTA, Availability LTA, Adaptability LTA, dan Use Not Mandatory. Berikut ini hasil penelitiannya: a. Cabang Clarity LTA bermasalah karena pekerja masih bingung dengan cara pakai serta perawatan dari pengendalian yang ada. b. Cabang Compatibility LTA bermasalah karena pengendaian yang direkomendasikan tidak kompatibel dengan hirarki pengendalian.
117
c. Cabang Testing of Control LTA bermasalah karena pengendalian yang direkomendasikan tidak diuji sebelum diimplementasikan. d. Cabang Directive LTA tidak bermasalah karena arahan terkait pengendalian diberikan oleh leader/ supervisor terkait, serta terdapat prosedur terkait pengendalian. e. Cabang Availability LTA bermasalah karena pengadaan peralatan pengendalian secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. f. Cabang Adaptability LTA bermasalah karena pengendalian dirasakan masih kurang sesuai dengan beberapa pekerjaan. g. Cabang Use Not Mandatory tidak bermasalah karena terdapat punishment apabila pengendalian tidak diterapkan. Antara Recommended Risk Controls LTA dengan cabang Clarity LTA, Compatibility LTA, Testing of Control LTA, Directive LTA, Availability LTA, Adaptability LTA, dan Use Not Mandatory terdapat simbol “gerbang ATAU”. Artinya apabila salah satu saja antara cabang Clarity LTA, Compatibility LTA, Testing of Control LTA, Directive LTA, Availability LTA, Adaptability LTA, dan Use Not Mandatory bermasalah, maka akan menyebabkan masalah pada cabang Recommended Risk Controls LTA. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa cabang Recommended Risk Controls LTA bermasalah. Cabang Use Not Mandatory memilki simbol yang menyatakan akhir dari sebuah rangkaian tanpa informasi dan solusi yang cukup. Jika pengendalian merupakan pilihan untuk diterapkan di lokasi, maka akan
118
dilakukan analisis pada cabang Assumed Risk. Karena peneliti tidak menemukan pilihan mengenai rekomendasi pengendalian, maka tidak dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA bermasalah. Antara cabang Task Spesific Risk Assessment LTA dengan cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA terdapat simbol “gerbang ATAU”, artinya apabila salah satu saja antara cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA bermasalah, maka akan menyebabkan masalah pada cabang Task Spesific Risk Assessment LTA. Dengan demikian, masalah pada cabang Task Spesific Risk Analysis LTA dan Recommended Risk Controls LTA akan mempengaruhi cabang Task Spesific Risk Assessment LTA. Jadi, hal-hal yang menyebabkan tidak tepatnya pelaksanaan risk assessment adalah sistem pengumpulan informasi, penentuan waktu analisis risiko, lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko, tipe risiko yang dianalisis, pelaksana analisis risiko, identifikasi bahaya, kejelasan pengendalian untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan, kesesuaian dengan hirarki pengendalian,
pengujian
pengendalian
sebelum
diimplementasikan,
ketersediaan peralatan pengendalian, dan kesesuaian dengan situasi.
119
6.4
Pembahasan Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment 6.4.1 Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA A. Cabang Knowledge LTA Cabang ini mempertimbangkan pengetahuan yang memadai harus tersedia untuk analisis risiko. Terdapat dua cabang yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu: 1. Cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs LTA Saran dan input pekerja yang memadai digunakan dalam analisis risiko. Pelaksanaan analisis risiko dengan melibatkan pekerja akan membantu meminimalkan kelalaian orang yang menganalisis
risiko,
memastikan
kualitas
analisis
dan
memperdalam analisis untuk solusi (AS/NZS, 2004). PT. Dirgantara Indonesia dalam pelaksanaan analisis risiko mendukung adanya keterlibatan pekerja, dibuktikan dalam pedoman kepemimpinan manajemen dan partisipasi karyawan dalam menerapkan SMK3LH PT. Dirgantara Indonesia, yang menyatakan bahwa karyawan harus melaporkan kondisi bahaya yang belum bisa ditanggulangi di area kerjanya kepada atasan yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, diketahui
bahwa
pekerja
dilibatkan
dalam
memberikan
informasi terkait bahaya dan risiko yang dihadapi. Pekerja adalah orang yang berkaitan langsung dengan risiko yang ada dalam pekerjaan yang dilakukan. Dengan
120
demikian, informasi tersebut akan membantu pelaksana meminimalkan
kelalaian
dalam
mengidentifikasi
dan
menganalisis risiko yang ada. Seluruh informasi akan dijadikan input baik saat pelaksanaan risk assessment maupun sebagai dasar peninjauan ulang risk assessment. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ketentuan peninjauan ulang dalam Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2012, yaitu apabila adanya masukan dari pekerja/ buruh. Selanjutnya hasil pengamatan juga mendukung adanya keterlibatan pekerja, diketahui beberapa pekerja cukup kritis dalam menyampaikan masukan dengan dasar hak atas keselamatan diri mereka. Hal tersebut sesuai Undang-undang no. 1 tahun 1970, pertimbangan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Use of Workers’ Suggestion and Inputs tidak bermasalah. Hal tersebut karena pekerja dilibatkan dalam pemberian masukan terkait risiko yang dihadapi.
2. Cabang Technical Information Systems LTA Analisis risiko perlu didukung oleh sistem informasi. Salah satu sistem informasi terbaik adalah pertemuan atau rapat.
121
Rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah (Wursanto, 2000). Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat sistem pertemuan berjenjang di PT. Dirgantara Indonesia. Hal tersebut juga didukung hasil pengamatan, bahwa setiap hari memang ada pertemuan dengan agenda membahas SQCDP (Safety, Quality, Control, Delivery, Person). Pertemuan ini menjadi salah satu sumber informasi untuk mendukung analisis risiko. Dalam setiap pertemuan, pimpinan diarahkan untuk mengisi dokumen safety sheet serta lembar action plan untuk mengetahui status safety di lokasi. Dokumen tersebut akan dijadikan salah satu sumber informasi dalam pelaksanaan risk assessment. Namun
diketahui
tidak
semua
unit
melaksanakan
pertemuan level 1, karena terlalu pagi. Selain itu, dalam beberapa pertemuan yang dilaksanakan tidak selalu membahas safety, karena waktu yang singkat namun banyak yang harus dibahas selain safety. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pertemuan berjenjang yang ada di PT. Dirgantara Indonesia belum efektif. Padahal dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun
122
2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, dijelaskan bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Berdasarkan
hasil
penelitian,
cabang
Technical
Information Systems bermasalah. Hal tersebut karena sistem pertemuan berjenjang yang ada tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu tidak semua unit melaksanakan pertemuan level 1 serta pertemuan tidak selalu membahas safety. Dampaknya adalah tidak terkumpulnya informasi untuk analisis risiko dari pekerja tingkat bawah. Untuk itu, sebaiknya PT. Dirgantara Indonesia mengubah waktu sistem pertemuan level 1 menjadi lebih siang yaitu jam 08.00 – 08.15 WIB. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk penambahan waktu pertemuan, atau membagi waktu yang ada untuk membahas SQCDP secara merata, misalnya untuk satu pembahasan hanya 3 menit.
B. Cabang Execution LTA Cabang ini mempertimbangkan hal-hal yang memengaruhi kualitas analisis risiko. Terdapat 5 cabang yang mempengaruhi kualitas analisis risiko, yaitu:
123
1. Cabang Time LTA Pertimbangan waktu diperlukan untuk melakukan analisis risiko. Dalam melaksanakan risk assessment harus dilakukan sebelum dan selama proses pekerjaan berjalan. Sebelum bekerja karena untuk melindungi pekerja sebelum dampak buruk terjadi. Selanjutnya selama proses kerja terus dilakukan peninjauan terutama apabila ada perubahan. Berikut ini perbandingan ketentuan peninjauan risk assessment dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 15 ayat 4 dengan prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2009: Tabel 6.1 Perbandingan Ketentuan Peninjauan Risk Assessment
Prosedur Risk No.
Menurut PP No. 50 Tahun 2012
Assessment PT. Dirgantara Indonesia
1
Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
V
2
Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
X
3
Adanya perubahan produk dan kegiatan
V
perusahaan 4
Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
X
5
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan
X
teknologi, termasuk epidemiologi 6
Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
V
7
Adanya pelaporan
V
8
Adanya masukan dari pekerja/ buruh
V
124
Berdasarkan tabel 6.1, PT. Dirgantara Indonesia dalam menentukan pelaksanaan risk assessment tidak melihat pada tuntutan pihak terkait dan pasar, perubahan struktur organisasi perusahaan,
serta
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi termasuk epidemiologi. Padahal hal-hal tersebut juga perlu dilihat untuk menentukan waktu pelaksanaan risk assessment. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar perlu dipertimbangkan demi bersaing dalam pasar global sesuai visi perusahaan, karena saat ini pasar banyak yang meminta perusahaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Kemudian
adanya
perubahan
struktur
organisasi
perusahaan perlu dipertimbangkan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab personil, sehingga tidak tumpang tindih. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu dipertimbangkan, misalnya untuk perkembangan IPTEK dapat dimanfaatkan untuk upaya pengendalian yang lebih baik. Pemantauan dan peninjauan ulang perlu dilakukan untuk memonitor efektifitas. Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Perubahanperubahan tersebut kemudian perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan (AS/NZS, 2004). Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
narasumber,
diketahui bahwa waktu pelaksanaan risk assessment tidak sesuai
125
jadwal berkala karena keterbatasan personil dan waktu. Pelaksanaan diprioritaskan ketika ada perubahan proses, material, mesin, serta perpindahan lokasi. Namun berdasarkan pengamatan, terdapat 3 mesin baru yang datang di Departemen Machining, namun pihak terkait tidak segera melaporkan kepada tim K3LH untuk dilaksanakan analisis risiko. Hal tersebut membuktikan bahwa peninjauan ulang risk assessment bermasalah. Dampaknya adalah risk assessment tidak mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan yang ada, padahal perkembangan atau perubahan-perubahan yang ada akan sangat mempengaruhi risiko yang ada. Selain itu, risiko dan pengendaliannya perlu dipantau untuk menjamin level dan prioritas risiko tidak mengalami perubahan, oleh karena itu peninjauan ulang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa manajemen risiko sesuai dengan tujuan yang diharapkan (AS/NZS, 2004). Selanjutnya untuk lama pelaksanaan dikatakan cukup, hanya sekitar 4-8 jam. Waktu tersebut dikatakan cukup karena pelaksana sudah memahami tahapan pekerjaan yang biasa dilakukan. Dengan pemahaman baik tentang pekerjaan, maka tidak
perlu
waktu
lama
menganalisis risiko yang ada.
untuk
mengidentifikasi
serta
126
Berdasarkan hasil penelitian, cabang Time bermasalah. Hal tersebut karena pelaksanaan risk assessment tidak sesuai jadwal berkala karena keterbatasan personil dan waktu. Untuk itu, sebaiknya PT. Dirgantara Indonesia melaksanakan risk assessment sesuai jadwal berkala yang telah dibuat, sehingga tidak bergantung pada laporan.
2. Cabang Budget LTA Pertimbangan anggaran yang memadai diperlukan untuk melakukan analisis risiko. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan (Supriyono, 1990). Uang sendiri merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alatalat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi (Supriyono, 1990). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa anggaran dana analisis risiko masuk ke dalam anggaran program K3LH secara umum, baik di Departemen K3LH maupun di Divisi
127
terkait. Hal tersebut sesuai dengan SK Direksi PT. Dirgantara Indonesia tentang tanggung jawab fungsi K3LH dan unit organisasi dalam melaksanakan SMK3, bahwa unit organisasi yang
bertugas
menyusun
anggaran
K3LH
bagi
unit
organisasinya. Selain itu, pada pedoman kepemimpinan manajemen dan partisipasi karyawan dalam menerapkan SMK3LH PT. Dirgantara Indonesia, bahwa kepala divisi yang bertugas menyediakan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa divisi terkait telah menganggarkan dana untuk upaya keselamatan termasuk risk assessment. Kemudian dana dalam pelaksanaan risk assessment digunakan untuk print form dan perbanyak prosedur.
Pada
dokumen
Rencana
Keuangan
Perusahaan (RKAP) Departemen K3LH
Anggaran
PT. Dirgantara
Indonesia tahun 2014, membuktikan bahwa terdapat pos anggaran untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan risk assessment, yaitu terkait print form masuk ke dalam anggaran biaya cetak dan fotocopy, serta perbanyak prosedur masuk ke dalam anggaran administrasi dan dokumentasi. Anggaran dikatakan cukup karena dapat mendukung berlangsungnya program. Dengan anggaran yang cukup, maka program dapat dijalankan. Anggaran untuk risk assessment digunakan untuk membiayai gaji tenaga kerja dan menyediakan
128
alat-alat yang dibutuhkan. Namun, gaji tenaga kerja tidak terlalu dibutuhkan apabila pelaksana dari internal perusahaan. Dengan demikian, anggaran untuk risk assessment tidak memerlukan alokasi yang banyak. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Budget tidak bermasalah. Hal tersebut karena anggaran dana tersedia dalam anggaran program K3LH secara umum, serta dikatakan cukup karena dapat mendukung berlangsungnya program.
3. Cabang Scope LTA Ruang lingkup dan detail dari analisis risiko harus mencakup semua risiko yang terkait dengan pekerjaan/ proses tersebut. Risk Assessment harus dilakukan di seluruh aktifitas usaha, termasuk aktifitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut dilakukan oleh karyawan langsung maupun kontrak, suplier dan kontraktor, serta aktifitas fasilitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja (AS/NZS, 2004). Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, dikatakan bahwa pelaksanaan risk assessment dilakukan di seluruh
kegiatan
produksi
dan
pendukungnya.
Namun
berdasarkan hasil wawancara, lingkup lokasi pelaksanaan hanya berdasarkan permintaan.
129
Selain itu, pada form hasil risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia tidak dituliskan keterangan secara rinci terkait lokasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaan hanya berdasarkan proses. Padahal proses di unit tertentu bisa jadi memiliki potensi bahaya dan risiko yang berbeda dibandingkan proses di unit lain. Dampaknya adalah tidak terdeteksinya potensi bahaya dan risiko tersebut, sehingga pengendaliannya pun tidak dilakukan. Selanjutnya risiko adalah kemungkinan suatu kejadian yang akan menimbulkan dampak pada suatu objek (Cross, 1998). Untuk itu, seluruh risiko harus dianalisis. Pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia dikatakan bahwa tipe risiko yang dianalisis adalah risiko terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Namun, pada form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, risiko yang dianalisis hanya risiko keselamatan dan kesehatan. Dampaknya adalah tidak terdeteksinya risiko lingkungan, sehingga tidak ada upaya mencegah pencemaran lingkungan Jadi lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko bermasalah. Selain itu, tipe risiko juga belum memadai. Dengan demikian, cabang Scope bermasalah. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi
PT.
Dirgantara
Indonesia
melaksanakan
risk
130
assessment pada masing-masing unit, dengan mengutamakan lokasi dengan tingkat risiko tertinggi terlebih dahulu, karena dalam melaksanakan risk assessment tidak dapat dipilih secara acak, pekerjaan dengan pengalaman terburuk seharusnya dianalisis terlebih dahulu (Soeripto, 1997). Selain itu, risiko lingkungan yang ada harus dianalisis dengan baik.
4. Cabang Analytical Skill LTA Pengalaman dan keterampilan pelaksana yang memadai diperlukan untuk menyelesaikan penilaian risiko. Dalam melaksanakan identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai kompetensi yang ditetapkan. Orang yang menganalisis risiko harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan pengetahuan untuk menemukan
bahaya.
Dengan
melibatkan
pekerja
akan
membantu meminimalkan kelalaian, memastikan kualitas analisis dan memperdalam analisis untuk solusi (AS/NZS, 2004). Berdasarkan prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pelaksana risk assessment yaitu fungsi sentral K3LH dan
unit
pemahaman
organisasi
terkait.
untuk
menemukan
K3LH
dianggap
bahaya,
memiliki
sedangkan
unit
organisasi terkait dianggap memiliki pemahaman tentang
131
pekerjaan. Pada pedoman kepemimpinan manajemen dan partisipasi
karyawan
dalam
menerapkan
SMK3LH
PT.
Dirgantara Indonesia, dijelaskan bahwa supervisor bertugas melakukan
identifikasi
bahaya,
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan kondisi tempat kerja dan/atau pekerjaan yang membahayakan dan dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, kualitas analisis risiko dapat dipastikan. Departemen K3LH merupakan salah satu fungsi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana risk assessment, namun untuk
personal
yang
melaksanakan
tidak
ditentukan.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana tidak ditetapkan dengan surat tugas atau surat ketetapan. Seluruh staf harus siap dan mampu, yang penting sudah membaca dan mempelajari prosedur. Padahal tidak semua staf K3LH berlatar belakang K3 dan/atau memiliki sertifikat pelatihan risk assessment. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa pelaksana harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat serta kewenangan di bidang K3, yang dibuktikan dengan surat izin kerja/ operasi dan/atau surat
penunjukan
dari
instansi.
Dampaknya
adalah
132
ketidakpahaman pelaksanaan risk assessment mulai dari tahapan pelaksanaan sampai metode yang digunakan. Jadi berdasarkan analisis, pengalaman dan keterampilan pelaksana belum memadai. Dengan demikian, cabang Analytical Skill bermasalah. Untuk itu, sebaiknya PT. Dirgantara Indonesia menetapkan pelaksana secara struktural dengan deskripsi kerja yang jelas, serta dibekali dengan pelatihan khusus.
5. Cabang Hazard Selection LTA Cabang ini menganggap bahaya yang tidak dicantumkan dapat memicu masalah. Temuan bahaya sangat penting untuk kecukupan
analisis
risiko.
Terdapat
2
cabang
yang
mempengaruhi, yaitu: a. Cabang Hazard Identification LTA Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya perlu dipertimbangkan. Pada lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, menyatakan bahwa identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Dirgantara Indonesia memiliki prosedur identifikasi aspek K3LH serta formnya, yang dapat memandu pelaksana dalam mengidentifikasi
133
bahaya. Sumber bahaya yang menyebabkan kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan ataupun dapat berdampak cidera pada manusia, kerusakan properti, terhentinya proses produksi, penurunan kesehatan ataupun kerusakan lingkungan (Diberardinis, 1999). Namun dalam form identifikasi aspek K3LH, hanya mengidentifikasi bahaya terhadap manusia, alat, dan lingkungan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Dirgantara Indonesia tidak melihat bahaya terhadap terhentinya proses produksi. Bahaya terhadap proses produksi penting untuk diidentifikasi, misalnya berhentinya proses produksi sehingga menimbulkan kerugian perusahaan dalam hal terhambatnya produk yang dihasilkan, kemudian terganggunya proses produksi sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai atau mengalami kecacatan. Dampaknya adalah bahaya terhadap proses produksi tidak teridentifikasi, sehingga tidak ada upaya untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut. Kemudian Dirgantara
pada
Indonesia,
prosedur data
risk
assessment
pendukung
PT.
pelaksanaan
identifikasi yaitu data/ informasi kegiatan kerja atau proses, data hasil inspeksi, peraturan, dan MSDS. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung identifikasi bahaya,
134
sehingga dapat meminimalkan kelalaian dan memperkuat hasil identifikasi. Berdasarkan
hasil
penelitian,
cabang
Hazard
Identification bermasalah. Hal tersebut karena PT. Dirgantara Indonesia tidak melihat bahaya terhadap terhentinya proses produksi. Untuk itu, sebaiknya PT. Dirgantara Indonesia melakukan revisi form identifikasi aspek K3LH, yaitu dengan menambahkan kolom bahaya terhadap proses produksi.
b. Cabang Hazard Prioritisation LTA Metode yang digunakan perlu dipertimbangkan dalam memprioritaskan
bahaya
yang
telah
diidentifikasi.
Berdasarkan prosedur risk assessment, PT. Dirgantara Indonesia dalam melaksanakan risk assessment menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif terdapat 2 unsur yang dijadikan pertimbangan, yaitu konsekuensi
(risk
severity)
dan
kemungkinan
(risk
probability). Kelebihan menggunakan analisis kualitatif adalah mudah dimengerti, tidak menggunakan sumber daya yang mahal, dan dapat digunakan ketika tidak tersedia data yang baik (Cross, 1998). Berdasarkan kelebihan tersebut, maka PT. Dirgantara Indonesia telah sesuai memilih metode ini. Hal ini dikarenakan kondisi PT. Dirgantara Indonesia saat
135
ini yang minim sumber daya, seperti personil, waktu, dana, dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Namun dalam pelaksanaan risk assessment terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur, yaitu penentuan kategori analisis risiko (konsekuensi dan kemungkinan). penentuan
Dampaknya
kategori
risiko
adalah sebagai
ketidaksesuaian dasar
penentuan
pengendalian. Hal ini kemungkinan terjadi karena tidak ada sosialisasi prosedur risk assessment. Berdasarkan
hasil
penelitian,
cabang
Hazard
Prioritisation bermasalah. Hal tersebut karena terdapat ketidaksesuaian
penentuan
kategori
analisis
risiko
(konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur serta form hasil risk assessment. Untuk itu, sebaiknya PT. Dirgantara Indonesia menetapkan pengkategorian yang akan secara konsisten digunakan, kemudian disosialisasikan.
136
6.4.2 Cabang Recommended Risk Controls LTA A. Cabang Clarity LTA Rekomendasi pengendalian harus cukup jelas sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Pengendalian adalah proses, peraturan, alat, pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang positif (AS/NZS, 2004). Komunikasi adalah salah satu cara untuk membuat orang lain paham. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain, komunikasi sangat penting untuk berjalannya suatu organisasi (Handoko, 2002). Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, menjelaskan bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rekomendasi pengendalian tercantum dalam form hasil risk assessment yang disebarluaskan ke unit. Hal ini sesuai pada prosedur risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, bahwa hasil risk assessment harus disosialisasikan ke manajemen, operator, dan fungsi pendukung. Penyebarluasan form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan dokumen
137
serta penanggung jawab dokumen. Hal tersebut merupakan salah satu upaya mengkomunikasikan rekomendasi pengendalian. Selain itu, pekerja juga diberi arahan oleh atasan. Hal tersebut adalah
upaya
untuk
membuat
pekerja
memahami
terkait
pengendalian yang direkomendasikan. Namun, pekerja masih bingung dengan cara pakai serta perawatan dari pengendalian yang berupa peralatan. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi yang diupayakan belum maksimal, padahal komunikasi tentang cara pakai yang benar dan perawatan dari pengendalian yang berupa peralatan
sangat
penting
untuk
memudahkan
melakukan
pengendaliannya. Dampaknya adalah tidak pahamnya pekerja dalam melakukan pengendalian yang direkomendasikan. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Clarity bermasalah. Hal tersebut karena pekerja masih bingung dengan cara pakai serta perawatan dari pengendalian yang ada. Untuk itu, sebaiknya tim K3LH PT. Dirgantara Indonesia memberikan informasi lengkap melalui
safety
briefing
mengenai
pengendalian
yang
direkomendasikan, misalnya untuk pengendalian yang berupa peralatan
dengan
perawatannya.
memberikan
informasi
cara
pakai
serta
138
B.
Cabang Compatibility LTA Pengendalian yang direkomendasikan harus kompatibel dengan persyaratan yang ada. Dalam melakukan langkah-langkah untuk mengatasi risiko yang timbul, dibutuhkan suatu skala prioritas yang dapat membantu dalam pemilihan pengendalian yang disebut dengan hirarki pengendalian. Urutan prioritas atau hirarki tersebut, yaitu: (Suardi, 2005) a. Eliminasi adalah langkah ideal yang dapat dilakukan dan harus menjadi pilihan pertama dalam melakukan pengendalian risiko. Eliminasi
berarti
menghilangkan
peralatan
yang
dapat
menimbulkan bahaya. b. Substitusi, prinsip dari alat kendali ini adalah mengendalikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah atau tidak ada. c. Rekayasa Engineering dilakukan dengan mengubah desain tempat kerja, peralatan, atau proses kerja untuk mengurangi tingkat risiko. Ciri khusus dari tahap ini adalah melibatkan pemikiran yang lebih mendalam bagaimana membuat lokasi kerja yang lebih aman dengan melakukan pengaturan ulang lokasi kerja, memodifikasi peralatan, melakukan kombinasi kegiatan, perubahan prosedur, dan mengurangi frekuensi dalam melakukan kegiatan berbahaya.
139
d. Pengendalian Administrasi, dalam tahap ini menggunakan prosedur, standar operasi kerja, atau panduan sebagai langkah untuk mengurangi risiko. Akan tetapi banyak kasus yang ada, pengendalian
administrasi
tetap
membutuhkan
sarana
pengendalian risiko lainnya. e. Alat Pelindung Diri (APD) adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada pekerja. Penggunaan APD ini disarankan hanya digunakan bersamaan dengan penggunaan alat pengendali lainnya. Dengan demikian perlindungan keamanan dan kesehatan personel akan lebih efektif. Hal tersebut diterapkan di PT. Dirgantara Indonesia dari hirarki pengendalian dalam prosedur risk assessment yang telah ditetapkan. Namun pada form hasil risk assessment PT. Dirgantara Indonesia, pengendalian yang sering direkomendasikan untuk berbagai risiko adalah kontrol administratif serta APD. Padahal rekayasa teknis merupakan pengendalian yang terbaik
karena
menghilangkan
bahaya
yang
ada
atau
menghilangkan kemungkinan bahaya tersebut mengenai pekerja. Sedangkan kontrol administratif tidak menghilangkan bahaya secara langsung, tetapi digunakan untuk membatasi waktu kontak antar pekerja dengan bahaya. Untuk menjadi efektif, pengendalian ini bergantung pada perilaku manusia.
140
Kemudian APD digunakan sebagai cara terakhir untuk melindungi pekerja bila pengendalian teknis dan administratif tidak mungkin dilakukan atau dalam keadaan darurat. APD tidak menghilangkan ataupun mengurangi bahaya yang ada, karena hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan menempatkan penghalang antara pekerja dengan bahaya. Hal
tersebut
membuktikan
bahwa
pengendaian
yang
direkomendasikan tidak kompatibel dengan hirarki pengendalian. Dampaknya adalah dalam mengatasi risiko yang ada akan kurang efektif, karena tidak ada pertimbangan tingkat risiko dalam memilih pengendalian. Berdasarkan
wawancara
dengan
narasumber,
selain
disesuaikan dengan hirarki, rekomendasi pengendalian juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama anggaran. Keterbatasan dalam anggaran pengendalian ini menjadi masalah dan pengaruh besar dalam pemilihan pengendalian, sehingga hirarki pengendalian tidak menjadi persyaratan utama. Padahal pada lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, menyatakan bahwa apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. Berdasarkan bermasalah.
Hal
hasil
penelitian,
tersebut
karena
cabang
Compatibility
pengendaian
yang
141
direkomendasikan tidak kompatibel dengan hirarki pengendalian. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi pengendalian yang telah ada, yaitu dengan mengutamakan berdasarkan hirarki pengendalian. Hirarki pengendalian merupakan daftar pilihan pengendalian yang telah diurutkan sesuai dengan mekanisme pengurangan paparan (Tranter, 1999).
C.
Cabang Testing of Control LTA Pengendalian
harus
diuji
untuk
efektivitas
sebelum
diimplementasikan. Pengendalian adalah proses, peraturan, alat, pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang positif (AS/NZS, 2004). Pengendalian
tersebut
perlu
untuk
diuji
sebelum
diimplementasikan. Pengujian sendiri merupakan proses, cara, perbuatan untuk mengetahui mutu sesuatu (KBBI, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa pengendalian yang direkomendasikan tidak diuji sebelum diimplementasikan. Hal tersebut karena keterbatasan dana, personil, dan waktu. Selain itu, pengendalian yang diberikan sudah dianggap sangat umum seperti training dan APD, sehingga menjadi alasan untuk tidak diperlukan pengujian. Dengan demikian, tidak diketahui efektivitas pengendalian yang dipilih sejak awal.
142
Rekomendasi
pengendalian
akan
langsung
diterapkan,
apabila ada masalah baru akan dilaporkan. Dampaknya adalah masih besar kemungkinan tidak efektifnya pengendalian yang direkomendasikan, dibandingkan dengan apabila sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu, karena dengan pengujian dapat mengetahui mutu sesuatu. Selanjutnya
berdasarkan
telaah
dokumen
hasil
risk
assessment PT. Dirgantara Indonesia, terdapat kolom resultant index, yaitu evaluasi ulang indeks risiko setelah pengujian tindakan pengendalian. Namun pelaksanaan analisis hanya sekitar 4-8 jam, sehingga
tidak
memungkinkan
adanya
pengujian.
Padahal
pengujian perlu dilakukan, untuk pengendalian training misalnya, diperlukan pre-post test untuk mengetahui efektivitas dari training yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Testing of Controls bermasalah.
Hal
tersebut
karena
pengendalian
yang
direkomendasikan tidak diuji sebelum diimplementasikan. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia menerapkan pengujian pengendalian yang direkomendasikan sebelum diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa upaya pengendalian di evaluasi apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.
143
D. Cabang Directive LTA Pengendalian yang direkomendasikan harus diarahkan agar digunakan oleh pekerja. Atasan harus memberikan arahan yang jelas sehingga pekerja tidak akan kebingungan. Pekerja perlu diarahkan oleh atasan untuk bisa bekerja sesuai dengan strategi perusahaan, jika arahan dari sang atasan kurang jelas, pekerja akan menunda-nunda
pekerjaan
karena
bingung
dalam
melaksanakannya. Maka dari itu, seorang atasan yang baik adalah atasan yang tegas dalam memberikan arahan, mengingatkan prioritas, dan menetapkan tujuan dengan urutan prosedur kerja yang jelas bagi para pekerjanya. Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 13 ayat 1, menjelaskan bahwa prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa arahan terkait pengendalian diberikan oleh leader/ supervisor terkait. Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa leader selalu ada di lokasi pekerjaan dan mengarahkan
serta
memantau
pekerja
dalam
melakukan
pekerjaannya. Arahan dari atasan langsung akan lebih di dengar dan lebih efektif, karena atasan langsung yang berhubungan dengan pekerja setiap harinya.
144
Selain itu, leader juga tidak segan menegur pekerja yang tidak aman dalam melakukan pekerjaannya ataupun tidak menggunakan alat keselamatan saat bekerja. Hal tersebut membuktikan bahwa leader tegas dalam memberikan arahan, sehingga pekerja disiplin dalam bekerja. Kemudian terdapat pula prosedur PT. Dirgantara Indonesia terkait pengendalian, yaitu standar penggunaan APD dan standar/ petunjuk keselamatan kerja pada setiap unit. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya petunjuk yang bertujuan mengarahkan pekerja untuk bekerja dengan aman dan tepat. Berdasarkan
hasil
penelitian,
cabang
Directive
tidak
bermasalah. Hal tersebut karena arahan terkait pengendalian diberikan oleh leader/ supervisor terkait, serta terdapat prosedur terkait pengendalian.
E.
Cabang Availability LTA Pengendalian yang direkomendasikan harus tersedia untuk digunakan oleh personil yang terlibat. Pengendalian adalah proses, peraturan, alat, pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau meningkatkan peluang positif (AS/NZS, 2004). Untuk itu, dalam usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu
145
sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki (Satrianegara, 2009). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengendalian direkomendasikan oleh tim K3LH, kemudian penyediaan oleh Divisi Pengadaan dan Logistik, mulai dari pengendalian pada mesin, pengendalian administratif, maupun APD. Tim K3LH adalah orang yang dianggap paling memahami spesifikasi pengendalian yang paling tepat. Kemudian rekomendasi dari tim K3LH diberikan kepada Divisi Pengadaan dan Logistik. Hal
tersebut
pengendalian
membuktikan
dilaksanakan,
bahwa
sehingga
upaya
penyediaan
pengendalian
yang
direkomendasikan dapat diterapkan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan terbukti bahwa pengendalian telah disediakan di lokasi. Hal ini sesuai dengan lampiran I tentang pedoman penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri. Namun
secara
kualitas
dan
kuantitas,
ketersediaan
pengendalian masih terbatas. Misalnya untuk APD harus memenuhi persyaratan enak dipakai, tidak mengganggu kerja, serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya
146
(Suma’mur, 1996). Kemudian secara jumlah harus sesuai dengan jumlah pekerja yang membutuhkan. Masalah keterbatasan dana diketahui menjadi salah satu kendala. Berdasarkan dokumen Rancangan Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2014, terbukti ada post anggaran untuk pengendalian, namun untuk training misalnya, jumlah yang dianggarkan dengan banyaknya training yang harus dilakukan tidak seimbang. Padahal penyediaan peralatan merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yakni mencegah
risiko.
Dampaknya
adalah
pengendalian
yang
direkomendasikan tidak dapat diterapkan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Availability bermasalah. Hal tersebut karena pengadaan peralatan pengendalian secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi, dengan pengendalian yang tepat baik secara ketepatan dengan risiko, kualitas pengendalian, maupun harga beli.
F.
Cabang Adaptability LTA Pengendalian yang direkomendasikan dirancang dengan cara yang memungkinkan mereka untuk secara memadai disesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda. Pada Direktorat Produksi PT.
147
Dirgantara Indonesia pekerja melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya di lokasi yang menetap. Dengan demikian, pengendalian yang direkomendasikan tidak terlalu sulit untuk disesuaikan, karena situasi tidak berubah-ubah. Upaya
menyesuaikan
juga
dikaitkan
dengan
upaya
penghematan. Penghematan sendiri adalah proses, cara, perbuatan menghemat atau menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati supaya jangan lekas habis, rusak, dsb (KBBI, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rekomendasi pengendalian yang diberikan telah diusahakan sesuai untuk beberapa unit. Hal tersebut dibuktikan dengan pengendalian yang direkomendasikan hampir semua lokasi disamakan. Dengan demikian, pengendalian yang direkomendasikan mendukung upaya penghematan. Selain itu, pengadaan pengendalian dapat lebih mudah. Namun beberapa pengendalian dirasakan masih kurang sesuai dengan beberapa pekerjaan. Padahal untuk APD misalnya, harus memenuhi persyaratan tidak mengganggu kerja, serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya (Suma’mur, 1996). Hal tersebut menyebabkan bahaya atau risiko kemungkinan
tidak
tercegah,
ataupun
ketidaknyamanan bagi penggunanya.
dapat
menimbulkan
148
Berdasarkan
hasil
penelitian,
cabang
Adaptability
bermasalah. Hal tersebut karena pengendalian dirasakan masih kurang sesuai dengan beberapa pekerjaan. Untuk itu, sebaiknya Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi pengendalian yang telah ada, dengan lebih
mengutamakan
kesesuaian
terlebih
dahulu
sebelum
penghematan dana.
G.
Cabang Use Not Mandatory Penggunaan pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib. Risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahaya ke titik yang aman. Berdasarkan lampiran
I tentang
pedoman
penerapan
SMK3
Peraturan
Pemerintah no. 50 tahun 2012, bahwa tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan. PT. Dirgantara Indonesia memiliki
standar/ petunjuk
keselamatan kerja serta prosedur penggunaan APD. Hal tersebut membuktikan bahwa pengendalian diwajibkan melalui panduan resmi perusahaan yang harus ditaati. Selain itu, kewajiban dapat dilihat dari adanya peraturan yang menetapkan punishment. Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku
149
yang berlaku secara umum (Siagian, 2002). Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang
bersangkutan
tidak
memberikan
respon
atau
tidak
menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Tingkah laku tersebut adalah pengendalian yang tidak diterapkan oleh pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat punishment apabila pengendalian tidak diterapkan, mulai dari peringatan
lisan,
tertulis,
penundaan
kenaikan
pangkat,
pemotongan gaji, sampai pemecatan. Hal tersebut membuktikan bahwa ada peraturan yang berguna mengarahkan agar pengendalian dilakukan. Dengan adanya panduan serta peraturan terkait penggunaan pengendalian, maka pengendalian diterapkan dengan baik. Terbukti berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pekerja menggunakan APD, serta training dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Use Not Mandatory tidak bermasalah. Hal tersebut karena terdapat punishment apabila pengendalian tidak diterapkan.
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1
Simpulan 1. Pelaksanaan risk assessment di Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia terdapat beberapa komponen dari ruang lingkup yang tidak tepat, yaitu tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaannya hanya berdasarkan proses, tidak ada aturan pelaksanaan risk assessment berdasarkan periode waktu, personil yang melaksanakan risk assessment tidak ditentukan, serta ketidaksesuaian penentuan kategori analisis risiko (konsekuensi dan kemungkinan) antara prosedur dengan form hasil risk assessment. 2. Dalam menganalisis penyebab masalah dalam pelaksanaan risk assessment berdasarkan teknik MORT, berikut ini status dari cabang task spesific risk assessment LTA: A. Cabang task spesific risk analysis LTA a. Cabang yang tidak bermasalah yaitu: i.
Cabang use of workers’ suggestion and inputs karena pekerja dilibatkan dalam pemberian masukan terkait risiko yang dihadapi.
150
151
ii.
Cabang Budget LTA karena anggaran dana tersedia dalam anggaran program K3LH secara umum yang dapat mendukung berlangsungnya program.
b. Cabang yang bermasalah yaitu: i.
Cabang technical information system karena sistem pertemuan berjenjang yang ada tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu tidak semua unit melaksanakan pertemuan level 1 serta pertemuan tidak selalu mebahas safety.
ii.
Cabang Time LTA karena pelaksanaan risk assessment tidak sesuai jadwal berkala.
iii.
Cabang Scope LTA karena tidak semua lokasi dilaksanakan risk assessment karena pelaksanaan hanya berdasarkan proses, serta risiko yang dianalisis hanya risiko keselamatan dan kesehatan.
iv.
Cabang Analytical Skill LTA karena personal pelaksana tidak ditentukan, pelaksana tanpa kompetensi serta surat tugas.
v.
Cabang Hazard Selection LTA terdiri dari cabang Hazard Identification LTA dan Hazard Prioritisation LTA. Cabang Hazard Identification LTA bermasalah karena PT. Dirgantara Indonesia tidak melihat bahaya terhadap terhentinya proses produksi. Kemudian cabang Hazard Prioritisation LTA bermasalah
karena
terdapat
ketidaksesuaian
penentuan
152
kategori konsekuensi dan kemungkinan antara prosedur dengan form hasil risk assessment. B. Cabang recommended risk controls LTA a. Cabang yang tidak bermasalah yaitu: i. Cabang Directive LTA karena arahan terkait pengendalian diberikan oleh leader/ supervisor terkait, serta terdapat prosedur terkait pengendalian. ii. Cabang Use Not Mandatory karena terdapat punishment apabila pengendalian tidak diterapkan. b. Cabang yang bermasalah yaitu: i.
Cabang Clarity LTA karena pekerja masih bingung dengan cara pakai serta perawatan dari pengendalian yang ada.
ii.
Cabang
Compatibility
direkomendasikan
LTA
tidak
karena
pengendaian
kompatibel
dengan
yang hirarki
pengendalian. iii.
Cabang Testing of Control LTA karena pengendalian yang direkomendasikan tidak diuji sebelum diimplementasikan.
iv.
Cabang
Availability
LTA
karena
pengadaan
peralatan
pengendalian secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. v.
Cabang Adaptability LTA karena pengendalian dirasakan masih kurang sesuai dengan beberapa pekerjaan.
3. Hal-hal yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan risk assessment berdasarkan pohon MORT adalah sistem pengumpulan informasi,
153
penentuan waktu analisis risiko, lingkup lokasi pelaksanaan analisis risiko, tipe risiko yang dianalisis, pelaksana analisis risiko, temuan bahaya, kejelasan pengendalian untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan,
kesesuaian
pengendalian
sebelum
dengan
hirarki
diimplementasikan,
pengendalian,
pengujian
ketersediaan
peralatan
pengendalian, dan kesesuaian dengan situasi.
7.2
Saran Berdasarkan hasil
penelitian, maka Direktorat
Produksi
PT.
Dirgantara Indonesia disarankan: 1.
Untuk mengatasi masalah pada cabang task spesific risk analysis LTA: a. Mengubah waktu sistem pertemuan level 1 menjadi lebih siang, yaitu jam 08.00 – 08.15 WIB. b. Melaksanakan risk assessment sesuai jadwal berkala yang telah dibuat pada masing-masing unit. c. Menetapkan personil pelaksana melalui surat tugas resmi, serta pelaksana diberikan pelatihan risk assessment. d. Melakukan revisi prosedur risk assessment, terkait penambahan aspek bahaya terhadap proses produksi dan penentuan kategori analisis risiko (probabilitas dan konsekuensi).
154
2.
Untuk mengatasi masalah pada cabang recommended risk controls LTA: a. Memberikan
sosialisasi
terkait
cara
pakai
serta
perawatan
pengendalian yang direkomendasikan melalui safety briefing. b. Melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi pengendalian yang telah ada, dengan mempertimbangkan hirarki pengendalian, kualitas dan harga beli. c. Menerapkan
pengujian
pengendalian
sebelum diimplementasikan.
yang
direkomendasikan
155
Daftar Pustaka
AS/NZS 4360. 2004. Risk Management. Sidney: Council of Standards Australia and Council of Standards New Zealand. Cross, Jean. 1998. AS/NZS 4360 : Risk Management. Department of Safety Science. University of New South Wales. Diberardinis, Louis J. 1999. Handbook of Occupational Safety and Health Second Edition. John Wiley & Sons Inc. Ericson, Clifton A. 2005. Hazard Analysis Techniques for System Safety. Virginia: Wiley Interscience. Handoko, T. Hani. 2002. Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE. International Crisis Management Association. 2014. The Management Oversight and Risk Tree (MORT). Diakses di http://icma-web.org.uk/06-9_mort.html pada tanggal 1 April 2014. International Labour Organization. 2011. Hazard Analysis: Organizational Factors – MORT. Diakses di http://www.ilo.org/oshenc/part-viii/auditsinspections-and-investigations/item/916-hazard-analysis-organizationalfactors-mort pada tanggal 1 April 2014. Jamsostek. 2013. Setiap Hari Ada 99 Peserta Jamsostek Tewas Kecelakaan Kerja.
Diakses
di
http://www.bpjsketenagakerjaan.co.id/content/news.php?id=3957 pada 1 Januari 2014. Kemenakertrans. 2013. Kecelakaan Kerja Tinggi, Muhaimin Canangkan Bulan Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
(K3)
2013.
http://www.depnakertrans.go.id/news.html,960,umum
pada
Diakses 1
di
Januari
2014. Kolluru, Rao. 1996. Risk Assessment and Management Handbook for Environmental, Health, and Safety Proffesionals. New York: Mc Graw hill, Inc.
156
Noordwijk Risk Initiative. 2009. NRI MORT User's Manual 2nd Edition. Netherlands: The Noordwijk Risk Initiative Foundation. Office of Scientific and Technical Information. 1992. MORT User's Manual: For use with the Management Oversight and Risk Tree analytical logic diagram. Diakses di http://www.osti.gov/scitech/biblio/5254810 pada tanggal 1 April 2014. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pusat Bahasa Kemdikbud. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/ pada tanggal 1 April 2014. Sahab, Syukri. 1997. Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Bina Sumber Daya Manusia. Satrianegara, M. Fais. 2009. Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika. Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta. Soeripto, IR. 1997. Job Safety Analysis. Majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja Vol. XXXI. Suardi, Rudi. 2005. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: PPM. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suma'mur. 1996. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: Gunung Agung. Supriyono. 1990. Manajemen Strategi & Kebijaksanaan Bisnis. Yogyakarta: BPFE. System Safety Development Center. 2014. What is This Thing Called MORT. Diakses
di
http://www.acc-
inv.com/SSDC%20Information/what_is_this_thing_called_mort.htm pada tanggal 1 April 2014.
157
Tinmansvik, Ranveig Kviseth. 2003. Safety Diagnosis Criteria – Development and Testing. Norwegia: Pergamon. Treanter, Megan. 1999. Occupational Hygiene and Risk Management: A Multimedia Package. Australia: OH&S Press. Wursanto, IG. 2000. Manajemen Kepegawaian. Yogyakarta: Kanisius.
158
SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN
Yth: Calon Informan Penelitian Di PT. Dirgantara Indonesia, Bandung
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: nama : Sinta Pratiwi NIM
: 11101010100061
Bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari MORT Tahun 2014". Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan apapun. Apabila Anda memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi informan saya ucapkan terima kasih.
Peneliti,
Sinta Pratiwi
159
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Sinta Pratiwi, dengan judul "Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari MORT Tahun 2014". Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.
Bandung, 2014
160
PEDOMAN WAWANCARA
Judul Penelitian
:
"Analisis Penyebab Masalah dalam Pelaksanaan Risk Assessment Pada Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia Berdasarkan Task Spesific Risk Assessment dari MORT Tahun 2014" No. Informan
:
Tanggal Penelitian
:
Pewawancara
:
A. Identitas Informan Inisial Informan
:
Jabatan
:
B. Pendahuluan 1. Memperkenalkan diri 2. Menjelaskan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian, serta menjelaskan bahwa kerahasiaan informan terjamin. 3. Meminta kesediaan calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan. 4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 10 sampai 30 menit.
C. Pertanyaan Wawancara Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan.
161
Staf K3LH, Supervisor Unit No.
Pertanyaan
Task Spesific Risk Analysis LTA Bagaimana keterlibatan pekerja 1
dalam pelaksanaan analisis risiko? (Probing: saran dan masukan pekerja) Bagaimana dukungan sistem
2
pengumpulan informasi untuk analisis risiko? (Probing: rapat/ pertemuan)
3
Kapan dan berapa lama pelaksanaan analisis risiko? Bagaimana anggaran dana untuk
4
melaksanakan analisis risiko pekerjaan? Berapa anggaran yang disediakan? Bagaimana lingkup dan detail dari
5
analisis risiko? (Probing: lokasi dan tipe risiko) Bagaimana pengalaman dan
6
keterampilan pelaksana penilaian risiko? (Probing: keahlian)
7
Bagaimana metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya? Bagaimana metode yang digunakan
8
dalam memprioritaskan bahaya yang telah diidentifikasi? (Probing: metode analisis)
Recommended Risk Controls LTA 9
Bagaimana kejelasan pengendalian
Jawaban
162
yang direkomendasikan? (Probing: pemahaman pekerja) Bagaimana kesesuaian atau keterkaitan pengendalian yang 10
direkomendasikan dengan persyaratan yang ada? (Probing: hirarki pengendalian) Bagaimana sistem pengujian
11
pengendalian untuk efektivitas sebelum diimplementasikan? Bagaimana arahan untuk penggunaan
12
pengendalian yang direkomendasikan? Bagaimana ketersediaan
13
perlengkapan pengendalian untuk digunakan oleh personil yang terlibat? Bagaimana rancangan pengendalian
14
yang direkomendasikan sesuai dengan situasi yang berbeda-beda? Bagaimana upaya menekankan bahwa penggunaan pengendalian
15
yang direkomendasikan adalah wajib? (Probing: reward and punishment)
Manajer K3LH No.
Pertanyaan
Task Spesific Risk Analysis LTA Bagaimana anggaran dana untuk 1
melaksanakan analisis risiko pekerjaan? Berapa anggaran yang
Jawaban
163
disediakan? Bagaimana pengalaman dan 2
keterampilan pelaksana penilaian risiko? (Probing: keahlian)
Kepala Divisi No.
Pertanyaan
Jawaban
Task Spesific Risk Analysis LTA Bagaimana keterlibatan pekerja 1
dalam pelaksanaan analisis risiko? (Probing: saran dan masukan pekerja) Bagaimana dukungan sistem
2
pengumpulan informasi untuk analisis risiko? (Probing: rapat/ pertemuan)
Recommended Risk Controls LTA Bagaimana ketersediaan 3
perlengkapan pengendalian untuk digunakan oleh personil yang terlibat?
Pekerja Unit No.
Pertanyaan
Task Spesific Risk Analysis LTA Bagaimana keterlibatan pekerja 1
dalam pelaksanaan analisis risiko? (Probing: saran dan masukan pekerja)
2
Bagaimana dukungan sistem pengumpulan informasi untuk
Jawaban
164
analisis risiko? (Probing: rapat/ pertemuan) Recommended Risk Controls LTA Bagaimana kejelasan pengendalian 3
yang direkomendasikan? (Probing: pemahaman pekerja) Bagaimana arahan untuk penggunaan
4
pengendalian yang direkomendasikan? Bagaimana ketersediaan
5
perlengkapan pengendalian untuk digunakan oleh personil yang terlibat? Bagaimana rancangan pengendalian
6
yang direkomendasikan sesuai dengan situasi yang berbeda-beda? Bagaimana upaya menekankan bahwa penggunaan pengendalian
7
yang direkomendasikan adalah wajib? (Probing: reward and punishment)
No.
1
Pertanyaan
Bagaimana keterlibatan pekerja dalam pelaksanaan analisis risiko?
KS “Kalau pekerja itukan sebagai objek... Jadi dia hanya dilibatkan sebagai objek untuk menentukan risiko... Jadi partisipasi si karyawan dalam kaitannya dengan risk assessment sebagai objek untuk kita tanya keluhannya dan lain-lain... Dari situ kita buat kesimpulan untuk masukan pencegahan.”
KP
SA
“Pekerja tentu saja dilibatkan, pekerja kan yang berkaitan secara langsung dengan risiko. Segala masukan dari pekerja pasti kita tampung dan selanjutnya di kroscek kebenarannya, apabila terbukti maka kita lakukan assessment untuk selanjutnya menetapkan pengendalian yang tepat.”
“Pekerja bisa dibilang sebagai sumber informasi utama yah, karena dia yang berhubungan langsung dengan bahaya. Kalo pekerja biasanya informasi bahayabahaya. Nanti akan saya kumpulkan, saya simpulkan, untuk kemudian dilaporkan ke K3LH.”
165
SB
SC
“... Pekerja juga akan memberikan informasi apa yang mereka tahu.”
“Mungkin kalau K3LH sedang kesini ya minta apa itu, data-data ke pekerja, nanyananya. Ke saya juga paling bertanya tentang bagaimana disini.”
PA
“Biasanya di briefing itu ada keluhan apa disampaikan disana.”
PB
“Ya melalui atasan kita aja.”
PC
“Ya itu kadangkadang dari K3LHnya datang kesini untuk mengidentifikasi misalnya ada kekurangan apa gitu.”
PD “Kalau memang kita ada masukan ya kita temui team leader, supervisor, atau manajer kalau lagi ada di tempat, biasanya diterima dengan baik, kadang kalau pimpinan atau tim K3LH lagi ke lapangan juga kita suka ditanya.”
PE “Masukan sih selalu kita ungkapkan ke pimpinan, karena kita kan yang paling merasakan keadaan lapangan, ada masalah ini ada masalah itu, kurang ini kurang itu, ya demi keselamatan kita juga harus berani menuntut.”
166
PF “Ketika ada risiko baru langsung mengajukan ke orang yang mengendalikan K3LH, minimal saya lapor ke atasan saya, nanti atasan saya yang mem-follow up.”
No.
2
Pertanyaan
Bagaimana dukungan sistem pengumpulan informasi untuk analisis risiko?
KS “Paling yang dilakukan itu safety briefing, sekarang kan ada Lean Manufacturing, itu level pertama tingkat pekerja sampai leader dari jam 7.30 - 7.45. Nah itu kita himbau untuk tolong diisi lembar Safety yang selama ini banyak yang kosong...”
KP
SA
“Kita ada sistem pertemuan berjenjang, pertemuan berdasarkan level 1 sampai 5.”
“Disatukan dengan sistem pertemuan kita yang bahas SQCDP, S-nya itu kan safety.”
167
SB
“Kalau saya lagi turun ke lapangan, pasti saya ajak diskusi pekerja.”
SC
“Paling kalo K3LHnya lagi kesini aja yah.”
PA
“Paling hanya saat briefing itu saja... Briefingnya kebetulan ga tiap hari, paling dalam sebulan dua atau tiga kali”
PB
“Paling kalo lagi kumpul-kumpul aja.”
PC
“Ga ada pertemuan khusus seperti itu, pengarahan ga ada, hanya informal saja.”
PD
“Ada rapat pagi kok, yang SQCDP itu.”
PE
“Oh iya kita selalu ada pertemuan yang membahas apakah ada masalah dalam pekerjaan yang kita lakukan, itu biasanya pagi sebelum pekerjaan dimulai, sekitar jam 8 lah.”
168
PF “Ada, kebetulan disini ada SQCDP, setiap pagi disitu ada rapat, termasuk untuk keselamatan sendiri, untuk departemen ini butuh apa atau ada kejadian apa, apa sudah ditangani atau belum kita rapatkan, dan disitu ada levellevelnya, level dari bawah sampai atas, jadi kalau misalnya dari level bawah tidak bisa diselesaikan, maka naik ke level dua, sampai ke level 5.”
No.
3
Pertanyaan
Kapan dan berapa lama pelaksanaan analisis risiko?
KS “Sebenernya kita ga ada patokan. Kalau sekarangsekarang ini kan kita sudah ada manualnya yah jadi kapan kita menganalisis ketika kita ada perubahan proses, perubahan material, itu berdampak soalnya, perubahan mesin, terus perpindahan, sekarang lagi musimnya perpindahan mesin. Walaupun secara umum sama, itu harus kita analisis ulang barangkali ada perubahan. Kita akan pantau bahayabahayanya...”
KP
SA
“Kapannya kita tidak ditentukan secara pasti yah, hanya kalau ada permintaan pasti kita lakukan. Terkait berapa lamanya tergantung, tapi sejauh ini soal waktu ga masalah, cukup kalau dibandingkan dengan pekerjaan kita yang banyak. kita kan melakukan berdasarkan permintaan dari unit, ya kalau unit ini minta kita turun sehari paling di unit itu saja.”
“Ga di jadwalkan yah sepertinya, tapi kalau kita mengajukan bisa.”
169
SB
“Saya malah kurang tau yah, beberapa waktu lalu sih memang orang K3LH datang kemari.”
SC
“Kemarin ini dilaksanakan, bulan kemarin lah. Selama seharian aja, setengah hari malah.”
No.
4
Pertanyaan
Bagaimana anggaran dana untuk melaksanakan analisis risiko pekerjaan? Berapa anggaran yang disediakan?
KS “Yang jelas anggaran K3LH ada, dipecah-pecah lagi untuk banyak program. Tapi memang kita tidak menyebutkan risk assessment tapi itu bagian dari K3LH saja... Kalau sekarang kan sudah ada K3LH dari masingmasing Direktorat, konsekuensinya juga harus dianggarkan. Tapi karena masih masa transisi, belum semua K3LH ada anggarannya. Tapi ketika ada kejadian menyangkut K3LH bisa kita musyawarahkan ambil anggaran darimana. Yang jelas kalo disini anggaran kalopun pun ada kan sifatnya terbatas.”
KP
“Dana sebenarnya dari masingmasing unit juga ada, asalkan mereka mau menganggarkan untuk kegiatan K3LH di unitnya.”
MK
KD
“Karena untuk pelaksana dari orang kita sendiri kan ga perlu dana lagi, jadi dana yang dibutuhkan ya cuma untuk print dokumen aja. Print form itu, sama perbanyak prosedur yang disebarkan ke unit, udah itu aja. Sejauh ini sih cukup, alhamdulillah tidak kekurangan, analisis bisa berjalan terus.”
“Oh itu masuk anggaran dana terkait pelaksanaan K3LH yah, ada bisa pakai dana kita. Kita sengaja selipkan untuk kebutuhankebutuhan seperti untuk upaya keselamatan yah. Kalau analisis risiko sepertinya ga butuh dana banyak, kan hanya mengidentifikasi kan... Kita pakai seadanya saja, kamera ada bisa pinjam, alat tulis ya punya masingmasing, paling form itu yah, ya tinggal di print.”
170
No.
5
Pertanyaan
KS
Bagaimana lingkup dan detail dari analisis risiko?
“Ya kalo di teorinya kan semua jenis risiko sama tingkat risikonya juga. Disitu kan ada yang sedang, tinggi, rendah...”
KP “Kalo lokasi ya itu berdasarkan permintaan saja, kalau disini kan banyak mesin baru yah, ya kemarin kita lakukan assessment. Semua proses yang ada pasti kita lakukan risk assessment, karena setiap proses pasti punya risiko. Soal risikonya, ya semua risiko.”
171
No.
6
Pertanyaan
Bagaimana pengalaman dan keterampilan pelaksana penilaian risiko?
KS “Untuk risk assessment ga ada, tapi itu tugas kami. Kami melibatkan user, user itu ga semua, tapi yang bertanggung jawab, yang kompeten. Disini yang kompeten dianalogkan dengan pimpinan, jadi sebenernya pimpinan harus ada kriteria memahami proses kerja dan potensipotensi bahaya yang ada. Jadi secara struktural secara tugas dan fungsi itu tugas pimpinan langsung. Sehingga itu ketika kami membuat risk assessment itu didalam formatnya diperiksa. Diperiksa disini sebenernya oleh yang kompeten, si pimpinan di tempat kerja itu dianggap pimpinan yang lebih tau. Jadi ada 2 tanda tangan, pihak kami yang membuat, kami membuat kan sebenernya berdasarkan tadi ya analisa, pengetahuan, potensi dan lainlain. Si user itu yang merasakan fakta di lapangan, jadi itu bersama-sama.”
KP
“Ya tanggung jawab ada di kita Departemen K3LH, untuk pelaksana pastinya siapa saja yang bisa asalkan punya kemampuan dan memahami prosedur.”
172
MK
“... Seluruh staf harus siap dan harus mampu... Berdasarkan pengalaman, mereka sudah memiliki kok. Kalau sertifiat sih tidak diharuskan. Yang penting mereka sudah membaca atau mempelajari prosedur.”
KD
“Kita pasti siapkan personil yang paling berpengalaman, dan sudah memahami situasi kerja disini... Jarang disini yang punya sertifikat... Biasanya hanya mandat dari saya untuk turut serta bersama tim K3LH.”
No.
7
Pertanyaan
Bagaimana metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya?
KS
“Ada itu prosedurnya, identifikasi aspek K3LH. Kan ada formnya bentuknya seperti apa.”
KP “Kita punya form khusus untuk identifikasi bahaya. Dari form itu kita isi sesuai judul kolomnya, misalnya awalnya pembagian tahapan kerja terus ke bahaya terhadap manusia, alat atau lingkungan.”
173
No.
Pertanyaan
8
Bagaimana metode yang digunakan dalam memprioritaskan bahaya yang telah diidentifikasi?
KS
“Itu di prosedur, tahapantahapannya kan dijelaskan.”
KP “Di prosedur risk assessment dijelaskan secara rinci kok metodenya, mulai dari pengkategorian probabilitas dan konsekuensi.”
174
No.
Pertanyaan
9
Bagaimana kejelasan pengendalian yang direkomendasikan ?
KS “Ada medianya, training untuk para supervisor... Kemudian operator dan lain-lain kan ada warning sign, safety sign dan lain-lain, slogan, spanduk dan lainlain...”
KP “Pengendalian yang kita rekomendasikan sudah tercantum jelas dalam form risk assessment, form ini nantinya akan disebarluaskan ke unit.”
SA
SC
“Pekerja rata-rata sudah paham kok, paling diberi arahan sedikit.”
“Pekerja sih kalau kita beri arahan, beri petunjuk kerja gitu yah, cepet paham. Karena memang mudah dipahami dan diterapkan.”
175
PD “Nah itu dia mba, kita suka bingung misalnya ada APD baru, itu cara pakai yang benernya kayak gimana, perawatannya terutama kita bingung.”
PE “Sudah jelas sih harus apa harus apanya, tapi ga ada petunjuknya untuk cara pakai dan lain-lain.”
PF “Sudah cukup, misalnya APD kita dikasih tau, sebab dan akibat kita dikasih tau, kadang kita sendiri yang mengabaikannya, tapi dari K3LH sendiri dia sudah menurut saya sudah cukup dengan fasilitas yang mereka berikan, cuma ya karena K3LH ketika ada laporan apa kan kami sudah memberi tahu.”
176
No.
Pertanyaan
10
Bagaimana kesesuaian atau keterkaitan pengendalian yang direkomendasikan dengan persyaratan yang ada?
KS “Oh iya, disamping persyaratan yang berlaku, juga situasi dan kondisi termasuk anggaran. Di PT. DI kalau sudah menyangkut anggaran, prioritas utamanya produksi...”
KP “Pengendalian yang kita rekomendasikan sesuai hirarki yah, kan ada di prosedur. Tapi yah disesuaikan dengan keadaan dan lainlain.”
177
No.
Pertanyaan
KS
11
Bagaimana sistem pengujian pengendalian untuk efektivitas sebelum diimplementasika n?
“Idealnya diuji dulu sebelum diterapkan... Jadi perlu juga pengujian, idealnya gitu, tapi kan itu juga harus pake prioritas...”
KP “Loh sudah pasti efektif kok kan sudah terbukti, dengan training bisa meningkatkan pengetahuan, dengan APD kan sudah dari pabriknya diuji.”
SA
SB
“Pasti kalau sudah direkomendasikan sudah pas lah, ga perlu diuji lagi.”
“Pengujiannya ya langsung diterapkan yah dilihat beberapa hari, kalau ada masalah ya lapor.”
178
SC
“Ga pake pengujian, langsung pakai aja.”
No.
12
Pertanyaan
Bagaimana arahan untuk penggunaan pengendalian yang direkomendasikan ?
KS “Kalau kami K3LH pengalaman di lapangan tidak bisa menasehati langsung. Kami sebagai auditor, sebagai inspektor hanya menyampaikan temuan, disampaikan ke pimpinan langsung nanti yang menasihati, yang menginstruksikan pimpinan, itu akan lebih efektif. Secara kelembagaan sebaiknya kalau menemukan hal-hal yang berhubungan dengan K3LH jangan langsung ke pekerja, hubungi pimpinan biar pimpinan yang menyampaikan, itu akan lebih mereka terima, lebih didengar. Karena yang akan memeberikan sanksi pimpinannya, kami ga punya hak untuk memberikan sanksi...”
KP
“Arahan biasanya dari leader-nya yang terus mengawasi setiap hari.”
SA
SB
SC
PA
“Ya kita bilangin saja tentunya di briefing, kalau ada yang tanya kita berusaha jawab.”
“Saya usahakan selalu ada pertemuan beberapa waktu untuk saling bertukar pikiran, informasi, termasuk ngarahin itu.”
“Kita sosialisasikan saja bahaya apa saja, risiko kecelakaan bagaimana, harus pakai apaapanya.”
“Arahan sesuai fungsi APD seperti cara penggunaannya... Atasan, tapi ada juga bagian logistik yang memberikan arahan.”
179
PB “Soal pengendalian yang baru kita diarahin dulu sama leader atau ga supervisor, misalnya harus pakai APD ini, kalau mesin baru ya training dulu.”
PC “Itu setiap apel pagi selalu diberi pengarahan baik metode kerja maupun permasalahanpermasalahan yang ada di lingkungan ini.”
PE
“Di pertemuan itu, disitu diarahkan oleh leader.”
PF “Sebenarnya arahan dari K3LH itu sendiri cukup, Cuma yang saya lihat secara pribadi kesadaran untuk menaati aturan tersebut masih kurang.”
180
No.
13
Pertanyaan
Bagaimana ketersediaan perlengkapan pengendalian untuk digunakan oleh personil yang terlibat?
KS
KP
SA
“Yah kamu bisa lihat sendiri lah di lapangan, keterbatasan dana mau ga mau harus kita pikirkan prioritas tadi.”
“Sudah lengkap kok, kita berusaha ada tanda bahaya, peringatan gitugitu, poster himbauan, kotak P3K, APAR, APD macem-macem... Disini ada Divisi Pengadaan dan Logistik, jadi dari kita hanya mengajukan sesuai hasil assessent nanti mereka juga akan mempertimbangkan dengan keuangan dan lain-lain.”
“Sudah tersedia kok, kita usahain terus ada, kita pantau kalau diperlukan kita segera minta untuk pengadaan secepatnya... Ada di pengadaan barang, biasanya saya kalau ambil pasti acc dulu ada dokumen khususnya memang.”
181
SB
SC
“Kalau dilihat dari jenisnya cukup, tapi mungkin ditambah aja jumlahnya.”
“Terbatas banget, kayak APAR kurang tuh, kalau kebakaran kan bahaya. Tapi kita harus maklum dengan keadaan di DI, dananya ga ada.”
KD “Kebutuhan pengendalian sudah disediakan dari Divisi Pengadaan, seperti tanda-tanda bahaya, posterposter, APD, APAR, Kotak P3K. Ya bisa dilihat sendiri lah kalau kita sudah ada, sudah lumayan lebih baik... Kita biasanya hanya bisa reminder saja. Karena biasanya itu masalah pendanaan juga dan urusannya di tingkat atas.”
PA
“Kalau dibandingkan pertama kali kesini sampai sekarang sudah banyak kemajuannya, dari tanda-tanda bahaya sudah muncul, terus dari persediaan P3K sudah lengkap.”
PB
“Kurang lah, ini saya ga dapet sarung tangan sudah beberapa minggu.”
PC
“Kurang sih, kurang yah.”
PD
“APD kita selalu disediakan, tapi kadang suka kosong, lama pengadaannya, tapi kalau safety shoes kita dikasih satu orang satu, pakaian juga.”
182
PE
“Kurang yah secara kuantitas, terbatas banget.”
PF “Sudah cukup, mungkin kalau dibilang cukup dari poinnya yang harus disediakan memang cukup yah, cuma banyaknya atau jumlahnya itu yang masih perlu disediakan lebih, contoh posisi saya di sebelah sini mungkin P3Knya agak sedikit jauh, kalau misalnya terjadi kecelakaan cari obatnya agak jauh, tapi kalau jenis obatobatannya cukup lah.”
No.
14
Pertanyaan
Bagaimana rancangan pengendalian yang direkomendasikan sesuai dengan situasi yang berbeda-beda?
KS “Ini juga problem, atau masalah budaya, sebenernya APD macem-macem, jadi ya itu tadi ga ada akar rotan pun jadi. Sebenernya kami menyediakan APD itu benerbener sesuai dengan potensi bahayanya, contoh masker itu kan ada bahaya-bahaya partikel, debu, sampe uap, itu kan daya serapnya juga beda-beda. Nah mereka taunya masker aja, jadi itu yang perlu disosialisasikan lagi. Makanya penjelasan tentang macam-macam APD itu diberikan. Cuma umumnya ketika di lapangan itu, ketika masker ini ga ada, udahlah yang ada aja. Artinya lebih bagus lah karena masih bisa mengurangi lah, misalnya idealnya bisa
KP
“Kita berusaha agar pengendalian bisa sesuai untuk berbagai situasi, kan terkait penghematan pendanaan juga.”
SA
SB
SC
PA
“Pasti orang K3LH sudah memikirkan kesesuaiannya nanti kita dilapangan tinggal memastikan saja, kalau tidak sesuai kita tinggal lapor.”
“Nah itu saya kurang paham spesifikasi benarnya yah, tapi harusnya kan dipikirkan yah soal kenyamanan, kebiasaan pekerja, jangan dipaksain misalnya pake kacamata, itu malah kurang jelas penglihatannya, apalagi kalo minus atau plus.”
“Kalo kata saya mah kurang sesuai, misalnya disini banyak debu tapi ga ada tuh dikasih masker, malah ear plug nih yang ada padahal menurut saya mah ga terlalu bising dibanding disana tuh.”
“Kalau mengarah ke sempurna sih belum, tapi kalau ada kekurangan kita kasih masukan supaya nanti disediakan.”
183
mencegah 90%, karena apa adanya jadi 50%, masih bagus daripada engga sama sekali. Ada juga karyawan yang tidak mau peduli, contoh mengelas pake kacamata las kadang-kadang ribet. Jadi ya pekerja suka ada problem, pihak manajemen juga suka ada problem. Yang manajemen kan karena menyangkut anggaran. Biasanya kalo yang pernah mengalami dia kan bagus dan taat, tapi kalau belum apalagi sudah menganggap biasa, katakan ga pernah pake, akhirnya apa, tautau sakit.”
184
PB
“Kayaknya kalau pengendalian sama aja, hampir semuanya pakai safety shoes, sarung tangan, beberapa pakai ear muff.”
PC “Itu terkait kebiasaan yah, kalau ga biasa pakai sarung tangan ya ga enak gitu, memang itu suatu keharusan, tapi suka ribet yah, jadi orang kita kalau ada audit ya pake kalo engga ya kucing-kucingan kasarnya gitu, soalnya ketidaknyamanan yah.”
PD
PE
PF
“Kalo dibilang sesuai belum sih, kadang kayak sarung tangan kurang pas dipake disini.”
“Cocok-cocok aja sih, kayak pakaian kan sudah disesuaikan, semuanya pakai safety shoes kan memang supaya aman dalam pekerjaan apapun.”
“Sudah sesuai dari tingkat kenyamanan dan keamanan.”
185
No.
Pertanyaan
15
Bagaimana upaya menekankan bahwa penggunaan pengendalian yang direkomendasikan adalah wajib?
KS “Ada sanksi, sebenernya di peraturan perusahaan itu ideal. Tapi yang tidak konsisten itu implementasinya, memberikan sanksi dan punishment nya... Itu ada bertingkat, mulai dari peringatan lisan, lisan 1, 2, 3, peringatan tertulis 1, 2, 3, baru mulai dari kalo yang berhubungan dengan K3 itu berupa penundaan kenaikan pangkat, kalo merugikan perusahaan pemotongan gaji, terus sama pemecatan. Itu lengkap, tapi implementasinya kadang-kadang susah. Karyawan mah menuntutnya reward.”
KP
“Oh iya dong pengendalian wajib dilaksanakan. Kalau sanksi pakai lisan dan tulisan.”
SA
SB
“Memberi pengertian yah supaya sadar sendiri aja, itu kan untuk diri mereka sendiri.”
“Pake ancaman kali yah, kalau dia ga disiplin ga saya kasih lembur, kan banyak pekerja yang mengincar uang lembur tuh.”
186
SC
“Saya suka marahin kalo ada yang bandel ibaratnya.”
PA
“Paling teguran saja... Kalau penghargaan belum nemuin, paling kalo penghargaan biasanya lebih kepada hasil produksi.”
PB
“Iya kita selalu diingatkan sama leader, kadang supervisor lewat dan melihat kita salah juga pasti ditegur.”
PC
“Ya wajib, kalo misalnya orang tidak disiplin hasil kerja akan buruk dan risiko kecelakaan tinggi... Oh ga ada konsekuensi... Tidak ada, yaitu kadang-kadang orang tidak peduli yah karena itu tadi tidak ada penghargaan.”
PD
PE
“Ya pengarahan itu kan dikatakan wajib... Ga ada apa-apa sih, paling ditegur.”
“Ketika disediain berarti ya wajib digunakan dong... Ga ada konsekuensi, kesadaran diri aja, cuma ya masih banyak yang belum sadar, kurang disiplin”
187
PF “Memang sangat dituntut, terutama untuk pengendalian yang harus itu sepatu safety, untuk safety lainnya itu sewaktu-waktu kita gunakan kalau memang mendesak... Ada hukuman, kita dikasih SPL atau surat peringatan secara lisan, tingkat berikutnya SPT atau surat peringatan secara tertulis, SPT 1, SPT 2 sampai SPT 3, kalau sudah sampai SPT 3 mungkin kita bisa dikeluarkan... Disini ada penghargaan, waktunya itu per 6 bulan, tapi bukan untuk personil maksudnya tiap departemen, K3LH menilai siapa yang paling memenuhi kriteria.”
Hasil Triangulasi Sumber No. 1.
Data
Informan Staf K3LH
Supervisor
Manajer K3LH
Kepala Divisi
Pekerja
Hasil
Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA a.
Cabang Knowledge LTA Cabang Use of
Pekerja dilibatkan
Supervisor
Workers’
sebagai objek yang
Suggestion and Input LTA
-
-
Pekerja terlibat
Pekerja dilibatkan
bertindak
dengan memberi
dalam memberikan
akan ditanya seputar
memberikan
informasi keluhan
informasi terkait
keluhan dan lain-lain
informasi terkait
yang dirasakan,
risiko yang dihadapi.
saat pelaksanaan risk
kondisi di wilayah
baik saat K3LH
Informasi akan
assessment. Selain
kerjanya. Pekerja
datang ke lokasi,
dijadikan input baik
itu, masukan dari
dilibatkan sebagai
saat briefing,
saat pelaksanaan risk
pekerja yang terbukti
informan utama
maupun saat
assessment maupun
bahwa ada masalah,
tentang bahaya
informal bertemu
sebagai dasar
dapat dijadikan dasar
yang dihadapi.
di jalan. Selain
pelaksanaan risk
pelaksanaan risk
itu, pekerja
assessment.
assessment di lokasi
melaporkan
tersebut.
kepada atasan apabila menemukan risiko baru.
Cabang
Terdapat sistem
Informasi diberikan
Technical
pertemuan level 1
saat K3LH turun ke
-
-
188
Terdapat briefing
Terdapat sistem
atau pertemuan di
pertemuan level 1
Information
sampai level 5 yang
lapangan. Selain itu
lokasi kerja setiap
sampai level 5 yang
System LTA
akan membahas
dapat pula
pagi. Namun
membahas SQCDP,
terkait SQCDP.
diberikan saat
pelaksanaannya
“S” yang dimaksud
sistem pertemuan
tidak setiap hari.
adalah Safety. Namun
SQCDP.
Bahkan beberapa
dari pernyataan
pekerja
beberapa pekerja,
menyatakan tidak
diketahui bahwa
ada sistem
pertemuan tidak
pertemuan
setiap hari
khusus.
dilaksanakan. dan bahkan tidak dilaksanakan.
b.
Cabang Execution LTA Cabang Time
Pelaksanaan
Pelaksanaan tidak
-
-
LTA
diprioritaskan ketika
dijadwalkan, hanya
analisis tidak sesuai
ada perubahan
berdasarkan
jadwal berkala karena
proses, perubahan
permintaan.
keterbatasan personil
material, perubahan
Beberapa
dan waktu.
mesin, serta
Supervisor kurang
Pelaksanaan
perpindahan lokasi.
mengetahui pasti
diprioritaskan ketika
Tidak dilaksanakan
terkait kapan
ada perubahan
sesuai jadwal secara
pelaksanaannya.
proses, perubahan
berkala karena
Waktu pelaksanaan
material, perubahan
keterbatasan personil
kurang lebih sehari
mesin, serta
189
-
Waktu pelaksanaan
dan waktu. Waktu
atau setengah hari.
perpindahan lokasi.
pelaksanaan cukup,
Lama pelaksanaan
sekitar satu hari.
dikatakan cukup hanya sekitar 4-8 jam.
Cabang Budget
Terdapat anggaran
LTA
-
Terdapat dana
Dana analisis
-
Anggaran dana
K3LH untuk
untuk seluruh
masuk anggaran
analisis risiko masuk
beberapa program,
program K3LH
terkait
ke dalam anggaran
namun sifatnya
termasuk risk
pelaksanaan
program K3LH, baik
terbatas. Selain itu,
assessment. Dana
K3LH di unit.
di Departemen K3LH
di masing-masing
digunakan hanya
Anggaran yang
maupun di unit. Dana
unit juga ada asalkan
untuk print form
dikeluarkan nol
digunakan untuk
unit menganggarkan
dan perbanyak
rupiah, kebutuhan
print form dan
untuk kegiatan
prosedur yang
digunakan
perbanyak prosedur.
K3LH di unitnya.
akan disebarkan
seadanya.
ke unit. Cabang Scope
Seluruh jenis risiko
-
-
-
LTA
harus dianalisis, baik
harus dianalisis, baik
risiko tinggi, sedang,
risiko tinggi, sedang,
maupun rendah.
maupun rendah.
Terkait lingkup
Terkait lingkup
lokasi berdasarkan
lokasi berdasarkan
permintaan. Namun
permintaan. Namun
seluruh proses pasti
seluruh proses pasti
190
-
Seluruh jenis risiko
dilaksanakan risk
dilaksanakan risk
assessment.
assessment.
Cabang
Pelaksana tidak
Supervisor tidak
Pelaksana tidak
Personil yang
-
Pelaksana analisis
Analytical Skill
ditetapkan
pernah mendapat
ada SK khusus,
disiapkan yang
risiko menjadi tugas
LTA
berdasarkan surat
pelatihan analisis
seluruh staf harus
paling
Departemen K3LH
tugas atau surat
risiko. Tidak
siap dan harus
berpengalaman
dengan melibatkan
ketetapan. Pelaksana
terdapat surat tugas
mampu.
dan sudah
user/ pimpinan.
risk assessment
untuk personil
Pelaksana tidak
memahami situasi
Pelaksana tidak
menjadi tugas
pelaksana.
diharuskan
kerja. Pelaksana
diwajibkan memiliki
Departemen K3LH
memiliki
tidak
sertifikat ahli.
dengan melibatkan
sertifikat khusus,
membutuhkan
Pelaksana juga tidak
user/ pimpinan.
yang penting
persyaratan
ditetapkan
Pelaksana tidak
sudah membaca
memiliki
berdasarkan surat
diwajibkan memiliki
dan mempelajari
sertifikat dan
tugas atau surat
sertifikat ahli.
prosedur.
tanpa surat tugas
ketetapan. Seluruh
resmi, hanya
staf harus siap dan
berupa mandat
mampu, yang penting
lisan.
sudah membaca dan mempelajari prosedur. Personil yang disiapkan yang paling berpengalaman dan sudah memahami
191
situasi kerja.
2.
Cabang Hazard
Terdapat prosedur
-
Identification
khusus Identifikasi
khusus Identifikasi
LTA
Aspek K3LH dengan
Aspek K3LH dengan
form yang dapat
form yang dapat
digunakan untuk
digunakan untuk
mengidentifikasi
mengidentifikasi
bahaya.
bahaya. -
-
-
-
-
-
-
Terdapat prosedur
Cabang Hazard
Metode serta tahapan
Metode serta tahapan
Prioritisation
analisis terdapat di
analisis terdapat di
LTA
prosedur Risk
prosedur Risk
Assessment.
Assessment.
Cabang Recommended Risk Controls LTA c.
Cabang Clarity
Rekomendasi
Pekerja selalu
LTA
pengendalian
-
-
Pengendalian
Rekomendasi
diberi arahan
yang
pengendalian
tercantum dalam
terkait rekomendasi
direkomendasikan
tercantum dalam
form risk assessment
pengendalian, dan
akan
form risk assessment
yang disebarluaskan
rekomendasi
disosialisasikan
yang disebarluaskan
ke unit. Selain itu,
pengendalian
melalui arahan
ke unit. Pekerja juga
rekomendasi
mudah dipahami
dari atasan.
selalu diberi arahan
pengendalian
serta diterapkan.
Namun pekerja
oleh atasan, namun
dijelaskan melalui
masih bingung
pekerja masih
training, terdapat
dengan cara pakai
bingung dengan cara
pula warning sign,
serta perawatan
pakai serta perawatan
192
spanduk, dan lain-
pengendalian.
pengendalian.
-
Rekomendasi
lain untuk sosialisasi. d.
Cabang
Rekomendasi
-
-
-
Compatibility
pengendalian selain
pengendalian
LTA
disesuaikan dengan
disesuaikan dengan
hirarki pada prosedur
hirarki pada prosedur
risk assessment, juga
risk assessment.
disesuaikan dengan
Selain itu,
situasi dan kondisi
rekomendasi
termasuk anggaran.
pengendalian juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi termasuk anggaran.
e.
Cabang Testing
Pengendalian yang
Rekomendasi
-
-
-
Pengendalian yang
of Control LTA
direkomendasikan
pengendalian
direkomendasikan
sudah umum
langsung
sudah umum
digunakan sehingga
diterapkan dan
digunakan sehingga
tidak diuji.
dilihat beberapa
tidak diuji.
hari, apabila ada
Rekomendasi
masalah maka
pengendalian
dilaporkan.
langsung diterapkan dan dilihat beberapa hari, apabila ada masalah maka
193
dilaporkan. f.
Cabang
K3LH tidak bisa
Bentuk arahan
Directive LTA
menasehati langsung,
-
-
Pengendalian
Bentuk arahan
dengan
diarahkan oleh
dengan
hanya
menyosialisasikan
leader atau
menyosialisasikan
menyampaikan
bahaya, risiko, dan
supervisor.
bahaya, risiko, dan
temuan kepada
pengendalian
pengendalian melalui
pimpinan, dan
melalui briefing.
briefing.
pimpinan yang akan
Pengendalian
memberi arahan.
diarahkan oleh leader atau supervisor.
g.
Cabang
Perlengkapan
Kebutuhan
Availability
pengendalian
LTA
-
Kebutuhan
Ketersediaan saat
Perlengkapan
pengendalian
pengendalian
ini sudah lebih
pengendalian
diusahakan tersedia.
secara jenis cukup,
sudah disediakan
baik
diusahakan tersedia.
K3LH mengajukan
namun secara
Divisi Pengadaan
dibandingkan
K3LH yang
kebutuhan terkait
jumlah kurang.
dan Logistik.
dulu, beberapa
mengajukan
pengendalian kepada
Supervisor terus
Apabila
perlengkapan
kebutuhan terkait
Divisi Pengadaan
memantau
pengadaan
sudah tersedia.
pengendalian kepada
dan Logistik. Namun
persediaan, apabila
terlambat maka
Namun masih
Divisi Pengadaan dan
keterbatasan dana
diperlukan maka
K3LH melakukan
terdapat
Logistik. Kebutuhan
menjadi kendala
segera meminta ke
reminder.
kekurangan
pengendalian secara
pengadaan.
Divisi Pengadaan.
Masalah yang
dalam jumlah dan
jenis cukup, namun
biasa muncul
keterlambatan
secara jumlah
adalah
pengadaan.
kurang. Masalah
pendanaan.
194
keterbatasan dana
menjadi kendala pengadaan. h.
Cabang
Pengendalian
K3LH sudah
Adaptability
diusahakan sesuai
LTA
-
-
Rekomendasi
Rekomendasi
menyesuaikan
pengendalian
pengendalian yang
untuk berbagai
dengan potensi
yang diberikan
diberikan diusahakan
situasi. Selain sesuai
bahaya, supervisor
hampir sama di
sesuai untuk berbagai
potensi bahaya, juga
yang akan
beberapa lokasi.
situasi. Selain sesuai
untuk penghematan
memastikan
Namun, beberapa
potensi bahaya,juga
dana. Untuk
kondisi di
pengendalian
untuk penghematan
beberapa kondisi
lapangan. Namun
dirasakan kurang
dana. Namun
diketahui kurang
beberapa
nyaman dan
beberapa
sesuai namun
pengendalian
kurang pas
pengendalian
dipaksakan.
dirasakan masih
dengan pekerjaan
dirasakan masih
kurang sesuai
yang dilakukan.
kurang sesuai dengan
dengan situasi. i.
Cabang Use
Rekomendasi
Hal pertama yang
Not Mandatory
pengendalian wajib
situasi. -
-
Pengendalian
Rekomendasi
dilakukan adalah
wajib diterapkan,
pengendalian wajib
dilaksanakan.
memberi
apabila tidak
dilaksanakan.
Terdapat sanksi
pengertian agar
maka pekerja
Terdapat sanksi
apabila tidak
memiliki
hanya mendapat
apabila tidak
diterapkan, mulai
kesadaran. Tidak
teguran.
diterapkan, mulai
dari peringatan lisan,
ada sanksi khusus
dari peringatan lisan,
tertulis, penundaan
yang diberikan
tertulis, penundaan
kenaikan pangkat,
apabila tidak
kenaikan pangkat,
195
pemotongan gaji,
melaksanakan.
pemotongan gaji,
sampai pemecatan.
Supervisor
sampai pemecatan.
Namun
biasanya hanya
Namun
implementasinya
memarahi atau
implementasinya
tidak konsisten.
memberi ancaman
tidak konsisten,
tidak diberikan
pekerja hanya
lembur.
mendapat teguran apabila tidak menerapkan.
196
197
LEMBAR OBSERVASI No.
1
2
3
4
Informasi
Catatan
Keterlibatan Pekerja
Selama pengamatan, terdapat beberapa pekerja yang menghampiri pimpinannya saat sedang di lapangan untuk meminta upaya pengendalian yang tepat atas risiko pekerjaan yang dihadapi. Dalam mengungkapkan masukannya, pekerja terlihat cukup kritis dengan dasar hak atas keselamatan diri mereka. Pekerja yang cukup kritis kebanyakan adalah pekerja senior. Pekerja senior mengakui bahwa ia menyampaikan juga atas nama pekerja lain.
Sarana Pengumpulan Informasi
Selama pengamatan, berlangsung pertemuan berjenjang mulai dari pagi hari yaitu pertemuan level 1 hingga siang hari yaitu pertemuan level 5. Agenda pertemuan adalah mengisi lembar SQCDP (Safety, Quality, Control, Delivery, Person). Namun tidak semua unit terlihat melaksanakan pertemuan level 1. Pertemuan level 1 banyak yang tidak berjalan karena pekerja baru hadir diatas pukul 08.00 WIB, sedangkan pertemuan dijadwalkan pukul 07.45 – 08.00 WIB. Pertemuan yang dilaksanakan biasanya apabila terdapat masalah yang harus dibahas. Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan pada level 1, maka akan dibawa pada level 2, dan seterusnya. Dalam beberapa pertemuan, diketahui sangat jarang pembahasan terkait safety, kecuali apabila telah terjadi sebuah kecelakaan. Hal tersebut dikarenakan waktu pertemuan yang sangat singkat yaitu hanya 15 menit, namun hal yang harus dibahas tidak hanya safety.
Pelaksanaan Risk Assessment
Dalam pengamatan, diketahui terdapat 3 mesin baru yang datang. Namun pihak terkait tidak segera melaporkan kepada tim K3LH. Dengan demikian, tidak dilaksanakan analisis risiko padahal terdapat mesin baru.
Arahan untuk Rekomendasi Pengendalian
Selama pengamatan, Leader selalu ada di lokasi pekerjaan dan mengarahkkan serta memantau pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Leader tidak segan menegur pekerja yang bertindak tidak aman dalam melakukan pekerjaan ataupun tidak menggunakan APD. Selain itu, supervisor sewaktu-waktu berkeliling di lokasi kerja untuk memantau setiap pekerjaan yang dilakukan di wilayah kerjanya.
198
5
6
7
Ketersediaan Perlengkapan Pengendalian
Dalam pengamatan, terbukti terdapat perlengkapan pengendalian seperti kotak mesin, tanda bahaya, APAR, kotak P3K, serta APD dan lain sebagainya yang tersedia di lokasi. Namun secara kualitas dan kuantitas masih terbatas. Misalnya ear plug pada Departemen Metal Forming terbuat dari bahan karet yang kasar dan diakui membuat telinga pekerja sakit, serta tidak semua pekerja mendapatkannya padahal lokasi pekerja berdekatan. Selain itu, untuk pengendalian yang banyak direkomendasikan dari hasil penilaian risiko yaitu training, disediakan tempat untuk pelaksanaannya di gedung Diklat beserta peralatan pendukungnya.
Kesesuaian Rekomendasi Pengendalian
Dalam pengamatan, diketahui beberapa jenis APD di beberapa lokasi sama. Namun tidak semua jenis APD yang disediakan tersebut sesuai digunakan untuk beberapa pekerjaan. Misalnya sarung tangan katun yang disediakan di Departemen Metal Forming, sarung tangan tersbut tidak sesuai untuk pekerja boring karena dapat berisiko terlilit mesin bor.
Kewajiban Penerapan Pengendalian
Selama pengamatan, pekerja menggunakan APD yang diwajibkan. Pekerja yang melepaskan APD di saat bekerja mendapat teguran dari leader/supervisor. Namun teguran ke beberapa pekerja tidak selalu menjadi ancaman serius, pekerja terlihat santai saja. Selain itu, beberapa training K3LH telah dilaksanakan di Diklat.
199
DAFTAR DOKUMEN
No.
Dokumen yang Dibutuhkan
Checklist
Nomor Dokumen
Judul Dokumen
1
Kebijakan Risk Assessmeent
V
D4 GO 03
Petunjuk Penilaian dan Pengendalian Risiko (Risk Assessment)
2
Form Risk Assessmeent
V
GO-03-02
Form Risk Assessment
3
Pedoman Partisipasi Karyawan
V
D4 GO 20
Pedoman Kepemimpinan Manajemen dan Partisipasi Karyawan dalam Menerapkan SMK3LH
4
Lembar Inspeksi
V
-
Laporan Hasil Inspeksi K3
5
Notulensi Pertemuan
V
-
Lembar Safety dan Action Plan
6
Pedoman Program
V
D4 GO 11
Petunjuk Penyusunan Program K3LH
7
Anggaran Dana
V
-
Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP)
8
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
V
SKEP/0415/030.02/P TD/UT0000/12/2005
Tanggung Jawab Fungsi K3LH dan Unit Organisasi dalam Melaksanakan SMK3LH
9
Form Proses Kerja
V
GO-03-01
Form Data/ Informasi Kegiatan Kerja atau Proses
10
Form Hazard Identification
V
GO-10-01
Form Identifikasi Aspek K3LH
11
Pedoman Pengendalian Dokumen
V
D4 GO 09
Petunjuk Pengendalian Dokumen K3LH dan Produktivitas
12
Daftar Pemegang Dokumen
V
-
Penanggung Jawab Dokumen K3LH
13
Lembar Pengiriman dan Penerimaan Dokumen
V
-
Bukti Penerimaan Dokumen K3LH
200
14
Prosedur Kerja
V
D4 SO
Petunjuk Keselamatan Kerja
15
Pedoman Penggunaan APD
V
D4 S5
Standar Penggunaan APD Untuk Pekerjaan
MATRIKS PENGUMPULAN DATA No. 1.
Sumber Data
Data
Telaah Dokumen
Wawancara
Observasi
Hasil
Cabang Task Spesific Risk Analysis LTA a.
Cabang Knowledge LTA Cabang Use of
Dalam pedoman
Pekerja dilibatkan
Beberapa pekerja
Pekerja dilibatkan dalam pemberian
Workers’
kepemimpinan
dalam memberikan
cukup kritis dalam
informasi terkait bahaya atau risiko
Suggestion and
manajemen dan
informasi terkait risiko
menyampaikan
yang dihadapi baik secara aktif
Input LTA
partisipasi karyawan
yang dihadapi.
masukan terutama
maupun pasif. Informasi akan
dalam menerapkan
Informasi akan
terkait keselamatan
dijadikan input baik saat
SMK3LH, dijelaskan
dijadikan input baik
diri mereka dalam
pelaksanaan risk assessment
bahwa karyawan harus
saat pelaksanaan risk
melakukan pekerjaan.
maupun sebagai dasar peninjauan
melaporkan kondisi
assessment maupun
bahaya yang belum bisa
sebagai dasar
ditanggulangi di area
pelaksanaan risk
kerjanya kepada atasan
assessment.
ulang risk assessment.
yang bersangkutan. Cabang Technical
Dokumen safety sheet
Terdapat sistem
Terdapat pertemuan
Analisis risiko didukung oleh sistem
Information
diisi pada saat
pertemuan level 1
berjenjang level 1
informasi teknis yaitu pertemuan
System LTA
pertemuan setiap level
sampai level 5 yang
sampai level 5
beberapa level. Pertemuan ini salah
untuk mengetahui status
membahas SQCDP,
membahas SQCDP
satunya akan membahas status
safety di lokasi.
“S” yang dimaksud
(Safety, Quality,
safety. Dalam setiap pertemuan
pengisian dengan warna
adalah Safety. Namun
Control, Delivery,
wajib mengisi safety sheet beserta
hijau apabila tidak ada
dari pernyataan
Person). Namun tidak
lembar action plan. Namun tidak
201
masalah atau warna
beberapa pekerja,
semua unit terlihat
semua unit melaksanakan
merah apabila terdapat
diketahui bahwa
melaksanakan
pertemuan level 1, serta dalam
masalah. Safety sheet
pertemuan tidak setiap
pertemuan level 1
beberapa pertemuan yang
dilengkapi dengan
hari dilaksanakan. dan
karena terlalu pagi.
dilaksanakan masalah safety tidak
lembar action plan
bahkan tidak
Dalam beberapa
selalu dibahas.
untuk mengatasi
dilaksanakan.
pertemuan, diketahui
masalah yang ada.
sangat jarang pembahasan terkait safety, karena waktu pertemuan yang sangat singkat namun hal yang harus dibahas tidak hanya safety.
b.
Cabang Execution LTA Cabang Time LTA
Dalam prosedur risk
Waktu pelaksanaan
Terdapat 3 mesin
Waktu untuk melaksanakan analisis
assessment, dijelaskan
analisis tidak sesuai
baru yang datang di
risiko tidak sesuai jadwal berkala
bahwa revisi dilakukan
jadwal berkala karena
Departemen
karena keterbatasan personil dan
bila terdapat proses,
keterbatasan personil
Machining, namun
waktu. Pelaksanaan diprioritaskan
fasilitas, peralatan,
dan waktu.
pihak terkait tidak
ketika ada perubahan proses,
peraturan baru, hasil
Pelaksanaan
segera melaporkan
perubahan material, perubahan
audit dan masukan dari
diprioritaskan ketika
kepada tim K3LH
mesin, serta perpindahan lokasi.
fungsi terkait, serta
ada perubahan proses,
untuk dilaksanakan
Namun terdapat mesin baru yang
lakukan evaluasi secara
perubahan material,
analisis dan
belum dilakukan risk assessment.
202
berkala.
perubahan mesin, serta
ditetapkan
Kemudian lama pelaksanaan
perpindahan lokasi.
pengendalian yang
dikatakan cukup, hanya sekitar 4-8
Lama pelaksanaan
tepat.
jam.
-
Anggaran untuk melaksanakan
dikatakan cukup, hanya sekitar 4-8 jam. Cabang Budget
Dokumen anggaran di
Anggaran dana analisis
LTA
Departemen K3LH
risiko masuk kedalam
analisis risiko masuk kedalam
membuktikan terdapat
anggaran program
anggaran program K3LH, baik di
anggaran terkait
K3LH, baik di
Departemen K3LH maupun di unit.
program K3LH. Pada
Departemen K3LH
Dana digunakan untuk print form
dokumen SK Direksi
maupun di unit. Dana
dan perbanyak prosedur. Anggaran
tentang tanggung jawab
digunakan untuk print
dikatakan cukup karena dapat
fungsi K3LH dan unit
form dan perbanyak
mendukung berlangsungnya
organisasi dalam
prosedur.
program.
melaksanakan SMK3, dikatakan bahwa unit organisasi bertugas menyusun anggaran K3LH bagi unit organisasinya. Pada pedoman kepemimpinan manajemen dan partisipasi karyawan dalam menerapkan
203
SMK3LH, dijelaskan bahwa Kepala Divisi bertugas menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-sarana lain yang diperlukan. Cabang Scope
Pada form hasil risk
Seluruh jenis risiko
Terdapat risiko
Lingkup lokasi pelaksanaan analisis
LTA
assessment, tidak
harus dianalisis, baik
pencemaran udara
risiko bermasalah karena tidak
ditemukan keterangan
risiko tinggi, sedang,
dari pekerjaan
berdasarkan unit, namun hanya
unit secara spesifik,
maupun rendah.
blasting. Kemudian
berdasarkan proses secara umum.
namun hanya penjelasan
Terkait lingkup lokasi
pencemaran tanah
Selain itu lingkup terkait tipe risiko
proses secara umum.
berdasarkan
dan air pada proses
belum tercakup semua karena hanya
Selain itu, tipe risiko
permintaan. Namun
surface treatment.
risiko keselamatan dan kesehatan
yang dianalisis hanya
seluruh proses pasti
risiko keselamatan dan
dilaksanakan risk
kesehatan. Padahal pada
assessment.
yang dianalisis.
prosedur risk assessment, tipe risiko yang dianalisis adalah risiko keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Cabang Analytical
Pada prosedur risk
Pelaksana analisis
204
-
Pelaksana analisis risiko menjadi
Skill LTA
assessment pelaksana
risiko menjadi tugas
tugas Departemen K3LH dengan
secara tanggung jawab
Departemen K3LH
melibatkan user/ pimpinan.
berada pada
dengan melibatkan
Pelaksana tidak diwajibkan
Departemen K3LH dan
user/ pimpinan.
memiliki sertifikat ahli. Pelaksana
unit organisasi terkait
Pelaksana tidak
juga tidak ditetapkan berdasarkan
dengan tugas masing-
diwajibkan memiliki
surat tugas atau surat ketetapan.
masing. Pada pedoman
sertifikat ahli.
Seluruh staf harus siap dan mampu,
kepemimpinan
Pelaksana juga tidak
yang penting sudah membaca dan
manajemen dan
ditetapkan berdasarkan
mempelajari prosedur. Personil
partisipasi karyawan
surat tugas atau surat
yang disiapkan yang paling
dalam menerapkan
ketetapan. Seluruh staf
berpengalaman dan sudah
SMK3LH, dijelaskan
harus siap dan mampu,
memahami situasi kerja.
bahwa supervisor
yang penting sudah
bertugas melakukan
membaca dan
identifikasi bahaya,
mempelajari prosedur.
upaya pencegahan dan
Personil yang
penanggulangan kondisi
disiapkan yang paling
tempat kerja dan/atau
berpengalaman dan
pekerjaan yang
sudah memahami
membahayakan dan
situasi kerja.
dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja
205
dan pencemaran lingkungan. Cabang Hazard
Terdapat form khusus
Terdapat prosedur
-
Dalam mengidentifikasi bahaya
Identification LTA
identifikasi aspek
khusus Identifikasi
terdapat form khusus yaitu form
K3LH. Pada form
Aspek K3LH dengan
identifikasi aspek K3LH. Namun,
tersebut
form yang dapat
pada form tersebut tidak melihat
mengidentifikasi bahaya
digunakan untuk
bahaya terhadap proses produksi.
terhadap manusia, alat,
mengidentifikasi
Data pendukung pelaksanaan
dan lingkungan. Pada
bahaya.
identifikasi yaitu data/ informasi
prosedur risk
kegiatan kerja atau proses, data hasil
assessment, data
inspeksi, peraturan dan MSDS.
pendukung pelaksanaan identifikasi yaitu data/ informasi kegiatan kerja atau proses sesuai format form. Selain itu data pendukung identifikasi yaitu data hasil inspeksi, peraturan dan MSDS. Cabang Hazard
Pada prosedur Risk
Metode serta tahapan
Prioritisation LTA
Assessment metode
analisis terdapat di
adalah analisis kualitatif. Terdapat
analisis yang digunakan
prosedur risk
masalah terkait metode yang
adalah analisis
assessment.
digunakan dalam memprioritaskan
206
-
Metode analisis yang digunakan
kualitatif. Pada prosedur
bahaya yang telah diidentifikasi,
tersebut tercantum
yakni tidak sesuai antara
lengkap pengkategorian
pengkategorian yang digunakan
tingkat risiko. Namun
dengan prosedur yang ditetapkan.
pada form risk assessment terdapat ketidaksesuaian pengkategorian tingkat risiko dengan prosedur risk assessment. 2.
Cabang Recommended Risk Controls LTA c.
Cabang Clarity
Pada form hasil risk
Rekomendasi
LTA
assessment terdapat
pengendalian
cukup jelas tertulis dalam form hasil
kolom rekomendasi
tercantum dalam form
risk assessment yang disebarluaskan
pengendalian yang diisi
risk assessment yang
ke unit. Pekerja juga diberi arahan
dengan jelas. Pada
disebarluaskan ke unit.
oleh atasan, namun pekerja masih
prosedur risk
Pekerja juga selalu
bingung dengan cara pakai serta
assessment, dikatakan
diberi arahan oleh
perawatan pengendalian.
bahwa hasil risk
atasan, namun pekerja
assessment harus
masih bingung dengan
disosialisasikan ke
cara pakai serta
manajemen, operator,
perawatan
dan fungsi pendukung.
pengendalian.
Kemudian pada
207
-
Rekomendasi dari penilaian risiko
petunjuk pengendalian dokumen K3LH dan produktivitas, dikatakan bahwa setiap pengiriman dan penerimaan dokumen harus disertai tanda bukti penerimaan. d.
Cabang
Pada prosedur risk
Rekomendasi
-
Pengendalian yang
Compatibility LTA
assessment,
pengendalian
direkomendasikan tidak kompatibel
rekomendasi
disesuaikan dengan
dengan persyaratan yang ada yaitu
pengendalian diberikan
hirarki pada prosedur
hirarki pengendalian berdasarkan
sesuai hirarki. Namun
risk assessment. Selain
prosedur risk assessment. Hal
pada form hasil risk
itu, rekomendasi
tersebut karena rekomendasi
assessment
pengendalian
pengendalian disesuaikan dengan
pengendalian yang
disesuaikan dengan
situasi dan kondisi, termasuk
direkomendasikan
situasi dan kondisi
anggaran.
kebanyakan adalah
termasuk anggaran.
training atau administrative control. e.
Cabang Testing of
Dalam dokumen hasil
Pengendalian yang
Control LTA
risk assessment,
direkomendasikan
diimplementasikan karena
terdapat kolom resultant
sudah umum
pengendalian yang diberikan sudah
index, yaitu evaluasi
digunakan sehingga
umum dilakukan. Dalam dokumen
208
-
Pengendalian tidak diuji sebelum
ulang indeks risiko
tidak diuji.
hasil risk assessment, terdapat
setelah dilakukan
Rekomendasi
kolom resultant index, yaitu
tindakan pengendalian.
pengendalian langsung
evaluasi ulang indeks risiko setelah
diterapkan dan dilihat
dilakukan tindakan pengendalian.
beberapa hari, apabila
Namun pelaksanaannya,
ada masalah maka
rekomendasi pengendalian langsung
dilaporkan.
diterapkan dan dilihat beberapa hari, apabila ada masalah maka dilaporkan.
f.
Cabang Directive
Terdapat Standar
Bentuk arahan dengan
Leader selalu ada di
Terdapat arahan untuk pengendalian
LTA
Operasional Prosedur
menyosialisasikan
lokasi pekerjaan dan
yang direkomendasikan baik oleh
(SOP) pada setiap unit
bahaya, risiko, dan
mengarahkkan serta
leader atau supervisor. Selain itu
sebagai petunjuk
pengendalian melalui
memantau pekerja
terdapat pula prosedur sebagai
pekerjaan yang
briefing. Pengendalian
dalam melakukan
petunjuk yang mengarahkan pekerja
mengarahkan pekerja
diarahkan oleh leader
pekerjaannya. Leader
untuk bekerja dengan baik.
untuk bekerja dengan
atau supervisor.
tidak segan menegur
baik. Pada dokumen
pekerja yang
standar penggunaan
bertindak tidak aman
APD, unit organisasi
dalam melakukan
bertugas memantau,
pekerjaan ataupun
mengawasi, dan
tidak menggunakan
menganalisa keefektifan
APD. Selain itu,
dan kesesuaian
supervisor sewaktu-
penggunaan APD.
waktu berkeliling di
209
lokasi kerja untuk memantau setiap pekerjaan yang dilakukan di wilayah kerjanya. g.
Cabang
Pada dokumen standar
Perlengkapan
Pengendalian pada
Pengendalian yang
Availability LTA
penggunaan APD, unit
pengendalian
mesin, tanda bahaya,
direkomendasikan tersedia di lokasi,
organisasi yang
diusahakan tersedia.
apar, kotak P3K, serta
namun secara kualitas dan kuantitas
bertugas menyediakan
K3LH mengajukan
APD dan lain
masih terbatas. Masalah
APD berdasarkan
kebutuhan terkait
sebagainya tersedia di
keterbatasan dana menjadi kendala
standar yang ditentukan
pengendalian kepada
lokasi, namun secara
pengadaan.
sesuai kondisi bahaya
Divisi Pengadaan dan
kualitas dan kuantitas
yang dihadapi.
Logistik. Kebutuhan
masih terbatas.
Sedangkan fungsi
pengendalian secara
sentral K3 hanya
jenis cukup, namun
memberikan spesifikasi
secara jumlah kurang.
dan jenis.
Masalah keterbatasan dana menjadi kendala pengadaan.
h.
Cabang Adaptability LTA
-
Rekomendasi
Tidak semua jenis
Pengendalian yang
pengendalian yang
APD yang disediakan
direkomendasikan hampir semua
diberikan diusahakan
sesuai digunakan
lokasi disamakan. Namun beberapa
sesuai untuk berbagai
untuk beberapa
pengendalian tidak sesuai dengan
situasi. Selain sesuai
pekerjaan.
beberapa pekerjaan.
210
potensi bahaya,juga untuk penghematan dana. Namun beberapa pengendalian dirasakan masih kurang sesuai dengan situasi. i.
Cabang Use Not
Pada SOP di beberapa
Rekomendasi
Pekerja menggunakan
Pengendalian yang
Mandatory
unit terdapat langkah
pengendalian wajib
APD yang
direkomendasikan wajib
pengendalian yang
dilaksanakan. Terdapat
diwajibkan, apabila
dilaksanakan didukung dengan
wajib dilaksanakan pada
sanksi apabila tidak
tidak maka leader
adanya sanksi berupa teguran.
saat melakukan
diterapkan, mulai dari
terkait akan
Selain itu adanya prosedur
pekerjaan. Selain itu,
peringatan lisan,
memberikan teguran.
menegaskan bahwa pengendalian
terdapat pula prosedur
tertulis, penundaan
penggunaan APD yang
kenaikan pangkat,
mewajibkan
pemotongan gaji,
penggunaan APD.
sampai pemecatan. Namun implementasinya tidak konsisten, pekerja hanya mendapat teguran apabila tidak menerapkan.
211
wajib dilaksanakan.
212
Lampiran foto bukti perlengkapan pengendalian:
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 1. Pelindung Mesin PT. Dirgantara Indonesia
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 2. Safety Sign PT. Dirgantara Indonesia
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 3. Penandaan Jalur PT. Dirgantara Indonesia
213
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 4. Poster PT. Dirgantara Indonesia
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 5. Training PT. Dirgantara Indonesia
214
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 6. APAR PT. Dirgantara Indonesia
Sumber: Dokumen PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 7. APD PT. Dirgantara Indonesia
