e
bulletin Edisi Kemerdekaan Agustus 2016
KASTRAT
KAJIAN STRATEGIS
tahun sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudahkah kemerdekaan menjadi hak setiap rakyatnya?
Oleh Erik Dermawan Apa yang terbesit dalam pikiran Anda mengenai kata “merdeka”? Umumnya orang akan mengatakan bahwa merdeka adalah soal kebebasan, bebas dari belenggu, bebas dari sebuah ikatan. Bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia? Apakah kemerdekaan Indonesia di masa ini sudah mencerminkan sebuah kebebasan? Korupsi masih berserakan, hukum dan keadilan pun sulit ditegakan, yang kuat yang berkuasa dan si kaya selalu jadi pemenang tanpa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Katanya, kita merdeka dari penjajahan bangsa lain, benarkah? Toh nyatanya kita masih bergantung dengan bangsa lain, semua kebutuhan kita impor, bahkan panganan pokok yang seyogyanya dapat kita produksi sendiri dari sumber daya dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing raksasa merajalela menguasai pasar, tegak berdiri di atas tanah pertiwi, mengeksploitasi. Lantas, apa makna 17 Agustus yang selalu diperingati itu? Perayaan sebuah kemerdekaankah atau hanya sebuah syukuran atas lahirnya sebuah negara, Indonesia?
Pemuda untuk Indonesia
Sebelum kritik ini terlampau jauh, kiranya tepat jika p e m u d a terlebih dahulu yang b e r -introspeksi. Belakangan, kaum muda terlihat semakin terbelenggu dan bangga bergaya dengan barang-barang impor ketimbang lokal. Padahal, jika ditengok dampaknya lebih jauh, impor terus-menerus malah akan melemahkan nilai tukar rupiah dan daya beli dalam negeri terhadap barang asing. Kemerosotan ekonomi ini yang seringkali pemuda teriakan kepada pemerintah, tapi apakah pribadinya sendiri sudah cukup membantu peningkatan daya ekonomi negara? Pemuda tidak seharusnya hanya berteriak memberi tuntutan, melainkan berani bergerak memberi aksi nyata, memulainya dari hal kecil yang barangkali tanpa disadari dapat berpengaruh besar untuk kemajuan bangsa.
Ketua Redaksi Khairunnisa ∙ Penulis Erik Dermawan ∙ Veronika Josephine Purek ∙ Muhamad Ibnu Haris ∙ Michael Gunawan ∙ Felicia Evelyn ∙ Nadine Oen ∙ Alif Hikmah Fikri ∙ Editor & Grafis Rr. Getha Fety Dianari ∙ Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis Kementerian Luar Negeri Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan 2016/2017
02
Indonesia dalam konteks kemerdekaan yang “sejati”
Oleh Veronika Josephine Purek
Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dengan kekayaan alam ini, seharusnya seluruh penduduk Indonesia dapat menikmati apa yang namanya “kemakmuran”. Akan tetapi, masih banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kemelaratan. Kejadian ini tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan satu pihak atau terjadi akibat penduduk itu sendiri yang belum mampu mengelola sumber daya secara optimal. Kejadian seperti ini juga menandakan bahwa pemerintah masih belum mampu secara optimal mengemban fungsi stabilitas, alokasi dan distribusi. Masyarakat pun ditambah miris dengan berbagai pemberitaan bahwa banyak pejabat pemerintah yang hidup dalam kemewahan tanpa memerhatikan rakyat. Seiring dengan itu pun, kesenjangan sosial terjadi dimana-mana yang sebenarnya merupakan salah satu rembetan bentuk ketidakmerdekaan dalam aspek ekonomi. Bagaimana mungkin bangsa ini merasa telah merdeka tetapi rakyatnya sendiri masih terhimpit berbagai masalah ekonomi yang berujung pada masalah-masalah sosial lainnya? Kesenjangan sosial di atas juga merembet pada masalah hukum. Seorang koruptor yang memiliki banyak uang hasil curian dapat melakukan apa saja untuk bebas dari jeratan hukum, sedangkan kaum kecil yang miskin tidak dapat berbuat apa-apa ketika dirinya ketahuan memungut jeruk yang terjatuh dari meja penjual. Nurani dan akal sehat berkata bahwa seharusnya hukuman yang lebih berat dijatuhkan kepada koruptor, namun yang terjadi malah sebaliknya. Hukum seakan dikontrol oleh orang-orang yang punya kuasa, pernyataan “hukum tidak memandang kedudukan” seakan telah hilang dan berganti menjadi “hukum berlaku sesuai isi dompet Anda”. Penyimpangan-penyimpangan sistem seperti inilah yang bertanggung jawab merenggut kemerdekaan sebagian rakyat. Kehadiran pemimpin-pemimpin baru di negeri ini seakan memberi harapan bahwa akan datang perubahan. Namun demikian, mereka membutuhkan kita, segenap bangsa Indonesia. Kita harus mulai baru-membahu mewujudkan perubahan mendasar, terutama dari diri kita sendiri. Dengan melakukan perubahan seperti ini, puluhan tahun mendatang Indonesia diharapkan akan mendapatkan kemerdekaan “sejati”, yaitu kemerdekaan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia hingga kaum terkecil atau terpencil sekalipun tanpa harus dijajah oleh himpitan ekonomi, ketidakadilan hukum maupun kesenjangan sosial yang memberi batasan antara satu dengan lainnya, yang seharusnya mendapatkan hak-hak setara sebagai warga Indonesia.
Pemerataan pendidikan sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Oleh Muhamad Ibnu Haris Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni suatu usaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta mengembangkan kebudayaan menuju keluhuran hidup manusia. Jika kita maknai pernyataan tersebut, pendidikan sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk tercapainya target-target pembangunan yang berkelanjutan. Tentu hal ini masih menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia, pasalnya 71 tahun sudah negara ini merdeka namun pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat belum dapat dirasakan sepenuhnya.
03
Pemerataan pendidikan di Indonesia salah satunya dapat diamati dari Angka Partisipasi Murni (APM) tiap provinsi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). APM adalah jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang usianya dibandingkan dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia itu. Data terkini BPS menunjukan bahwa APM untuk wilayah provinsi bagian timur cenderung lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi bagian barat Indonesia. APM di wilayah Papua 54.21, Papua Barat 68.29, Sulawesi Barat 68.92, dan Gorontalo 68.71. Sementara itu, APM untuk wilayah barat Indonesia relatif lebih tinggi, seperti DKI Jakarta yang memiliki APM sebesar 80.20, Yogyakarta 82.86, dan Aceh 85.55. Beberapa penyebab masih rendahnya APM di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, adalah masih minimnya akses, mutu dan tata kelola pendidikan. Hal ini pun tidak terlepas dari persoalan geografis dan kuranganya tenaga pendidik di daerah tersebut. Padahal, dalam pembukaan UUD 1945, tercantum salah satu f u n g s i
Mahasiswa, lawan korupsi!
penting negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut tentunya berlaku secara umum. Pendidikan bukanlah semata-mata hak sebagian rakyat Indonesia atau golongan tertentu saja, melainkan merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan semakin gencar melakukan pembangunan-pembangunan yang tidak hanya terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, fasilitasfasilitas daerah dan pemberian apresiasi terhadap tenaga-tenaga pendidik yang mau mengabdikan jasanya untuk daerah-daerah yang sedang dalam fokus pembangunan. Pengawasan secara terpadu pun tidak boleh luput dalam proses pembangunan. Hal ini semata-mata diupayakan untuk menyelesaikan persoalan pemerataan pendidikan di Indonesia demi tercapainya cita-cita luhur yang telah dirumuskan oleh para pejuang bangsa.
Oleh Michael Gunawan
Tujuh puluh satu tahun yang lalu, Indonesia dengan bangga menyatakan kemerdekaannya. Akan tetapi, riuh sorak kemerdekaan nyatanya tidak mengindikasikan bahwa Indonesia su d a h benar-benar merdeka. T u j u h puluh satu tahun nampaknya belum menjadi waktu yang cukup untuk bebenah diri menjadi bangsa yang lebih sejahtera, sebaliknya yang secara kasatmata ditemukan kini adalah praktik yang menjauh dari nilai-nilai kemerdekaan. Korupsi menjadi salah satunya, salah satu pangkal persoalan yang membelenggu bangsa kita sendiri dari kemerdekaan yang hakiki. Korupsi membuat rakyat tidak merasakan nikmatnya kue kemerdekaan namun hanya dikenyangkan dengan bualan tentang kemerdekaan yang selama ini digaungkan. Ketika rakyat tengah berjerih payah mendapatkan segenggam beras dengan bekerja keras, bahkan mengemis belas kasih pemerintah, yang muncul ke permukaan bukanlah usaha menyejahterakan rakyat namun malah praktik haram pendewaan harta kekayaan. Budaya korupsi merupakan kejahatan paling kasatmata dan sudah dilakukan tanpa rasa malu lagi. Seorang koruptor yang telah dicokok KPK dapat tersenyum ke arah media bak selebriti, atau barangkali tanpa rasa bersalah, kendati ia menggunakan rompi oranye menuju tahanan. Entah kemanakah perginya nurani para koruptor yang menjajah hak-hak rakyat demi kepentingan dirinya sendiri? Melihat realita ini, rasanya benar jika mengatakan bahwa kita tengah berada pada era kebobrokan moralitas politikus dan elit bangsa. Banyak kebijakan politik yang tidak berdasar pada kepentingan rakyat, melainkan kepentingan sektoral dan golongan tertentu. Banyak penuntasan persoalan publik yang tidak menyentuh hasrat hidup orang banyak yang pada akhirnya membuat kebijakan hanya terkesan sebagai “obat penenang” sesaat yang tidak berdampak menuntas akar masalah. Banyak kebijakan politik yang pada hakikatnya baik untuk rakyat, namun dalam implementasi terkontaminasi korupsi sehingga malah semakin menyengsarakan rakyat. Tentu masih hangat di pikiran soal kasus harga daging sapi selangit dimana elit-elit politik tertangkap basah bermain di balik itu untuk memperkaya diri dan golongannya.
04
Mahasiswa sebagai mesin penggerak perubahan memiliki kewajiban untuk mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Generasi muda menjadi harapan besar bangsa untuk menciptakan budaya bersih di mulai dari detik ini karena korupsi yang telah mengakar membutuhkan kekuatan besar untuk mencabut dan membuangnya jauh-jauh dari kebiasaan bangsa. Perbaikan kualitas integritas sumber daya manusia, pendidikan moral dan rasa nasionalisme memainkan peran penting. Dan sejalan dengan itu, mahasiswa turut bertanggung jawab mendidik dirinya menjadi seorang sumber daya manusia berintegritas, berpendidikan moral pantas dan menyimpan rasa nasionalisme dalam jati diri hingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Mahasiswa sebagai pemuda haruslah memantaskan diri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mahasiswa adalah garda terdepan perjuangan Indonesia yang dapat diandalkan melawan korupsi.
Terorisme dan Indonesia Oleh Felicia Evelyn
Memasuki tahun 2016, pada pertengahan Januari tepatnya, Indonesia digoncang serangan bom yang terjadi di Sarinah, Jakarta. Empat orang tewas dan puluhan luka-luka. Banyak kecaman dilontarkan, banyak pula dukungan dan peringatan yang diberikan. Kemudian, pada pertengahan tahun, pada bulan Juli, Indonesia kembali dikejutkan dengan serangan bom yang meledak di halaman Malporesta Solo. Aksi bom terorisme seperti yang terjadi belakangan memang bukan hal yang baru di tanah air. Memasuki tahun 2000, sebuah bom meledak di Kedubes Filipina dan Kedubes Malaysia, tak ketinggalan pula dengan Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 2002, Indonesia digoncang serangan bom paling mematikan dalam sejarah nasional, yakni peristiwa Bom Bali I yang menyebabkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Bahkan dua tahun setelah peristiwa tersebut pun, serangan bom kembali menyambangi Bali. Di balik serangan bom atau aksi terorisme yang terjadi selama ini di Indonesia, terdapat tanggung jawab kelompok-kelompok ekstrimis Islam yang meyakini bahwa apa yang mereka jalani merupakan jihad atau perang di jalan Allah. Barangkali yang belakangan melekat di telinga adalah ISIS, namun sesungguhnya kelompok Islam radikal mulai menunjukkan pergerakannya di Indonesia sejak awal tahun 40-an, yaitu kemunculan DI/TII atau juga dikenal dengan NII (Negara Islam Indonesia). Kehadiran kelompok ini bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam yang berarti negara harus sepenuhnya tunduk pada hukum, ketentuan dan syariat-syariat Islam. Dengan kata lain, pergerakan ini bermaksud membentuk negara dalam negara. Sekalipun organisasi ini sempat ditumpas oleh militer, masih ada saja kelompok-kelompok kecil pecahan DI/TII yang melanjutkan pergerakan dan diyakini eksistensinya hingga hari ini. Sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia berada di bawah bayang-bayang terorisme, di bawah bayangbayang agresi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara baru, negara yang barangkali hanya bisa dimiliki oleh sebagian golongan. Akan tetapi, Indonesia tetap bertahan sampai detik ini sebagai NKRI. Hal ini membuktikan betapa kuatnya bangsa ini mempertahankan ideologinya, ideologi yang satu, Pancasila. Kemerdekaan sejati Indonesia ini memang akan selalu dipertahankan, yaitu dengan tidak memerdekakan upaya kelompok-kelompok pemecah bangsa untuk mendeklarasikan diri.
U LAS P E R I S T I WA 05
13 TAHUN BEREDARNYA VAKSIN PALSU Oleh Nadine Marijke Oen Keresahan akibat beredarnya vaksin palsu dan banyaknya bayi yang meninggal setelah diimunisasi menyebabkan Niken Rosady membuat sebuah petisi daring di laman change.org untuk mengajak para orang tua Indonesia agar menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Niken Rosady yang mengatasnamakan Orang Tua Sadar Imunisasi Indonesia meminta agar Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menarik vaksin yang sedang beredar saat ini dan menggantinya dengan vaksin yang asli guna menjamin kesehatan balita Indonesia. Kecurigaan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri diawali oleh banyaknya laporan masyarakat tentang bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. Praktik pembuatan vaksin palsu ini berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Warga yang telah mengimunisasi anaknya selama 13 tahun terakhir pun menjadi resah setelah mengetahui fakta menyedihkan tersebut. Apa efek sampingnya? Menurut Dr Hindra Irawan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, efek samping yang muncul dapat berupa nyeri atau kemerahan di seputar tempat suntikan, namun kerugian terbesar anak yang mendapatkan vaksin palsu adalah tidak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit. Vaksin palsu yang terungkap adalah vaksin DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus), Tuberkulin dan Hepatitis B. Apabila anakanak tidak mendapatkan kekebalan, maka kemungkinan melonjaknya jumlah anak yang terserang DPT cukup besar. Kemungkinan besar, bayi yang dapat mengalami kesulitan dalam pembekuan darah serta dapat merusak ginjal. Pemberian vaksin dengan jarum suntik yang tidak standar juga dapat berakibat fatal. Keberadaan vaksin palsu ini terungkap saat ada pengakuan dari salah satu kelompok 13 tahun yang lalu, namun belum dapat di konfirmasi. Menurut bbc.com, investigasi dimulai saat polisi menemukan kesenjangan harga di pasar dan tindakan investigasipun diambil. Vaksin dengan harga yang lebih murah ternyata tak sesuai dengan label dan bukan berisi vaksin. Menurut Nila Moeloek saat ini terdapat 37 fasilitas kesehatan, termasuk 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Keuntungan dari praktik vaksin palsu ini diduga mencapai Rp. 25.000.000 setiap minggunya. Dari 16 orang yang ditahan, lima orang diantaranya a d a l a h
produsen, dua orang kurir, dua orang menjadi distributor dan seorang lagi merupakan pencetak label. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri mengakui ada kelemahan dalam pengawasan atas beredarnya vaksin palsu yang berlangsung sejak 2003 lalu. Hal itu tentu saja memancing pelaku untuk meraup keuntungan dengan menjual vaksin palsu tersebut. Selama ini Badan POM hanya mengawasi fasilitas kesehatan yang resmi serta memiliki lemari pendingin khusus untuk menyimpan vaksin. Keberadaan vaksin palsu merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mencari uang bukanlah hal yang mudah tapi bukan berarti cara singkat yang ditempuh para pelaku menjadi benar. Tepatnya dimana rasa simpati pelaku terhadap anak-anak yang menjadi korban? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering dipertanyakan di masyarakat. Selain merugi akibat uang yang dikeluarkan untuk vaksin palsu, orangtua dari anak yang di vaksin 13 tahun belakangan akan merasa sangat tidak nyaman dan harus memeriksakan anaknya kembali untuk mengkonfirmasi apakah anak mereka menjadi korban juga. Meskipun pihak rumah sakit ingin bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan memberikan vaksin ulang, namun nasib anakanak yang sudah terjangkit penyakit akibat vaksin palsu patut mendapatkan perhatian. Sebagai masyarakat, ada baiknya kita memperhatikan keaslian dari setiap hal yang kita dapatkan. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai vaksin mana yang asli dan palsu agar masyarakat yang belum mengimunisasi buah hati mereka dapat berjaga-jaga terhadap hal tersebut. Pengawasan pemerintah terhadap hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi karena dngan adanya kasus vaksin palsu, akan muncul pemikiran di masyarakat untuk melangkah mundur dari vaksinisasi. Meskipun tanggung jawab sudah dilakukan dengan memberikan vaksinisasi ulang secara gratis, peran pemerintah untuk menghimbau fasilitas kesehatan agar memeriksa dampak anak-anak yang vaksinisasi ulang sangat diperlukan.
U LAS P E R I S T I WA 06
Oleh Alif Hikmah Fikri
POKEMON GO? Di era modern yang serba canggih ini banyak sekali inovasi yang belum pernah terbayangkan menjadi nyata dan serba mempermudah pekerjaan di berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah dunia game digital, khususnya Pokemon Go yang mampu menghadirkan fitur menarik dan menyedot perhatian khalayak. Game berbasis augmented reality ini membuat penggunanya dapat berinteraksi langsung dengan dunia sekitarnya dan menjadi satu keunggulan tersendiri dengan membawa nama besar Pokemon yang telah muncul sebelum tahun 2000-an. Pokemon dalam dunia game sebenarnya sudah memunculkan beberapa versi bertahap untuk para penggemarnya, mulai dari generasi pertama di tahun 1996-1999 sampai dengan sekarang yang sudah menginjak generasi keenam. Didirikan oleh perusahaan perangkat lunak Niantics Labs dan bekerja sama dengan Nintendo, Pokemon Go menghadirkan fitur augmented reality atau disingkat AR yang berbasis aplikasi Google Maps. Awalnya, Niantic Labs adalah salah satu anak perusahaan Google dan pendirinya bernama John Hanke juga merupakan salah satu eksekutif Google yang berada dibalik kesuksesan Google Maps, kemudian John diberikan mandat untuk membentuk Niantic di tahun 2010 dan memutuskan untuk menjadi unit bisnis mandiri di tahun 2015. Mulai diluncurkan secara resmi di beberapa negara pada bulan Juli 2016, Pokemon Go menjadi sangat fenomenal diiringi dengan banyaknya kasus yang terjadi berkaitan dengan game ini. Seperti kasus yang terjadi di Riverton, Australia, seorang pemain Pokemon Go yang sedang asik mencari monster malah menemukan mayat yang mengambang disungai dan langsung melaporkannya ke kepolisian setempat (10/7). Penemuan mayat juga terjadi saat seorang gamer Pokemon Go sedang mencari pokestop di Taman Rotary, Nashua, New Hampshire, AS (15/7) di danau taman tersebut.
Selain dua contoh kasus di atas, beberapa kasus juga terjadi dan membuat resah sejumlah pihak. Salah satunya, banyak pemain Pokemon Go yang malah memasuki rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah hanya karena di dalam rumah tersebut terdapat Pokemon langka ataupun ada pokestop. Ini merupakan masalah yang harusnya bisa dicegah oleh developer Pokemon Go, jangan sampai para pemain hanya terfokus ke layar smartphone mereka dan tidak peduli dengan sekitar mereka. Akan tetapi, banyak juga dampak positif dari Pokemon Go yang menjadikan para pemainnya tidak hanya berkutat di suatu tempat, melainkan mengaktifkan motorik mereka dengan bergerak menemui banyak hal baru di berbagai tempat. Dengan kata lain, users Pokemon Go secara tidak disadari diajak untuk rajin pergi keluar rumah untuk ‘berolahraga’, bukan bermalas-malasan seperti game pada umumnya. Selain itu, melejitnya popularitas Pokemon Go memberikan keuntungan tersendiri kepada para pemilik bisnis restoran, kafe, mall, dan tempat wisata untuk bekerja sama dalam kepemilikan pokestop di dalam lahan bisnis-bisnis tersebut. Begitu pula halnya dengan Indonesia, Juli 2016, Pokemon Go akhirnya resmi rilis di Indonesia. Hal ini membawa antusiasme tersendiri bagi para pemain game ini di Indonesia. Pada sektor pariwisata pun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Pokemon Go bisa membawa dampak positif untuk ‘menjual’ objek wisata. Namun pengelola tempat wisata juga harus kreatif dan inovatif. Karena itu, popularitas dari Pokemon Go sebenarnya bisa membawa dampak positif dan negatif sekaligus, pemanfaatan yang tepat dapat berdampak positif bagi peningkatan output sektor pariwisata atau bahkan sektor-sektor lainnya. Hanya saja, pemain harus bijak ketika bermain game, jangan sampai permainan yang mempermainkan para pemain.
HAR U S TAH U 07
Perombakan Kedua Kabinet Kerja ROMBAKAN MENTERI JILID II KABINET KERJA KABINET KERJA JOKOWI-JK Pembentukan
: 27 Oktober 2014
Reshuffle Jilid I : 12 Agustus 2015 (pergantian 5 menteri) Reshuffle Jilid II : 27 Juli 2016 (pergantian 13 menteri)
Menteri Koordinator Polhukam
Menteri Keuangan
Wiranto
Sri Mulyani Indrawati
Menteri PDTDT
Menteri Perhubungan
Menteri Dikbud
Menteri Perdagangan
Eko Putro Sandjojo
Budi Karya Sumadi
Muhajir
Enggartiasto Lukita
Menteri ESDM
Menteri Perindustrian
Menteri PAN RB
Menteri Kemaritiman
Airlangga Hartarto
Asman Abnur
Luhut Binsar Panjaitan
Kepala Badan Pertahanan Nasional
Kepala Koordinasi Penanaman Modal
Kepala Bappenas
Sofyan Djalil
Thomas Lembong
Bambang Brodjonegoro
Arcandra Tahar
?
Pada Senin malam, 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yang baru saja dipilih pada momentum reshuffle 27 Juli 2016 lalu. Alasan penyopotan jabatan ini dikarenakan isu yang beredar mengenai dwikewarganegaraan yang disandang Arcandra Tahar, baik sebagai WNI dan Warga Negara Amerika Serikat. Akan tetapi, Indonesia sendiri tidak mengakui dwikewarganegaraan secara hukum. Ketika seseorang sah secara hukum menjadi warga negara asing, orang tersebut berarti melepas kewarganegaraan Indonesianya. Sementara ini, Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan menteri kemaritiman mengemban tanggung jawab pada posisi menteri ESDM. Lantas, siapa yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi posisi strategis ini?
HAR U S TAH U 08
Ketentuan Keikutsertaan 1. 2. 3.
4. 5.
Peserta adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Parahyangan Artikel terdiri dari 300-600 kata Konten yang diangkat dalam artikel berupa : • Review isu fenomenal yang terjadi di tahun 2016 • Isu publik yang menurut penulis masih menjadi tugas besar bagi Indonesia • Resolusi untuk Indonesia di tahun 2017 Artikel dalam format DOC atau DOCX dan dikirimkan melalui email
[email protected] Periode pengumpulan artikel adalah 1 September – 31 Oktober 2016
Artikel yang terpilih akan disertakan dalam penerbitan e-bulletin KASTRAT Edisi Tahun Baru Desember 2016 versi cetak dan online
Yuk, kenali PKM! Dunia kerja yang saat ini menuntut mahasiswa menjadi kreatif dan lebih dari apa yang mereka dapatkan di tempat kuliah, menuntut pemerintah berkontribusi dengan memberikan wadah bagi mahasiswa agar menjadi semakin kreatif, yaitu unik dan bermanfaat. Hal ini melatarbelakangi terwujudnya Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. PKM yang pertama kali dilaksanakan tahun 2001 bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin, berpikiran kritis, dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat. Program Kreatifitas Mahasiswa sendiri sudah banyak diapresiasi di berbagai universitas. Baru-baru ini, UNPAR memperkenalkan program tersebut kepada mahasiswa yang diharapkan kelak akan dapat sukses seperti universitas-universitas lain yang sudah lebih dulu aktif ikut serta dalam PKM.
HAR U S TAH U 09
Kategori PKM apa saja yang bisa kamu ikuti? PKM-P
Penelitian
Program penelitian yang diharapkan dapat memberi solusi untuk isu terkini juga dapat berupa penelitian humaniora dan yang berhubungan dengan kearifan lokal.
PKM-K
Kewirausahaan
Pengembangan kreatifitas mahasiwa dalam bidang kewirausahaan dengan menjual suatu produk atau jasa yang semuanya dikelola oleh mahasiwa.
PKM-M
Pengabdian kepada Masyarakat
Penerapan ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat berguna untuk masyarakat, dengan syarat adanya komitmen kerjasama tertulis bersama dengan masyarakat yang akan dibantu.
PKM-T
Penerapan Teknologi
Program bantuan teknologi atau manajemen untuk industri berskala mikro atau kecil, mahasiswa perlu berdiskusi dengan mitra pilihan karena ini menyangkut masalah prioritas mitra, yang harus disediakan surat lampiran kesediaan bekerjasama dari mitra.
PKM-KC
Karsacipta
Penerapan ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat berguna untuk masyarakat, dengan syarat adanya komitmen kerjasama tertulis bersama dengan masyarakat yang akan dibantu.
PKM-AI
Artikel Ilmiah
Penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari kegiatan kelompok dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat.
PKM-GT
Gagasan Tertulis
Penulisan artikel yang bersumber dari gagasan visioner kelompok mahasiswa untuk dianalisa dan diberikan solusi jangka panjang yang dapat diimplementasikan
Mengapa harus mengikuti PKM? •
PKM merupakan program bergengsi dan telah diakui di Indonesia
•
Proposal terpilih akan mendapatkan dana dukungan dari DIKTI untuk direalisasikan
•
Proposal terpilih berkesempatan untuk di-publish dalam jurnal nasional
