e
bulletin Edisi Akhir Tahun November 2016
KASTRAT
KAJIAN STRATEGIS
2016 ULAS
2 POLITIK DAN AGAMA
3 2016 DAN EKONOMI DIGITAL
PERISTIWA
7 KEKERASAN SEKSUAL
2 0 1 7, A P A
8 BANDUNG MACET ∙ BANJIR
Tim Redaksi
Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis Kementerian Luar Negeri Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 16/17
Khairunnisa M. Ibnu Haris Rr. Getha F. Dianari
RESO
LUSI KAMU?
SETENGAH PERIODE KASTRAT
TESTIMONI DUA TAHUN JOKOWI-JK
Edisi Akhir Tahun November 2016
02
POLITIK DAN AGAMA Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Kemajemukan suku, ras, dan agama yang ada diantara masyarakat Indonesia tentu menjadikan negara ini semakin kaya akan budaya. Semboyan “Bhinekka Tunggal Ika” sudah semestinya selalu menjadi pengingat bahwa kita adalah bangsa yang beragam, namun tetap memiliki tujuan yang sama, seperti yang telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea 4. Tak bisa dipungkiri bahwa harapan tak selalu sesuai dengan realitas yang ada. Keberagaman yang seharusnya dapat dikelola menjadi keharmonisan hidup bersama, justru menjadi bumbu perpecahan saat segelintir oknum intoleran menganggap adanya perbedaan sebagai sebuah pertentangan. Padalah pada hakikatnya berbeda bukan berarti bertentangan. Oleh karena itu sebagai masyarakat yang bijak, kita harus dapat menyikapi segala perbedaan yang ada dengan baik demi tercapainya kerukunan dan kenyamanan hidup bersama. Negara kita merupakan salah satu negara yang keterkaitan antara agama dan politiknya cukup erat. Salah satu faktor dominannya adalah kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas beragama muslim. Pandangan umat islam terhadap pemerintahan itu sendiri menurut Charles Kurzman terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok islam fundamentalis yang menolak keras sekularisme (pemisahan antara urusan negara dan agama) karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang telah diatur dalam kitab suci. Kelompok pertama ini menganggap bahwa urusan agama dan negara adalah saling terkait karena islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang politik dan pemerintahan. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok islam liberalis yang menganggap bahwa pemisahan antara urusan agama dan negara adalah suatu keharusan karena agama bersifat privat dan sakral sementara urusan negara (politik) bersifat publik dan profan (duniawi). Perlu kita sadari bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler. Kita memiliki ideologi Pancasila yang menjadi pedoman untuk mencapai ketentraman hidup berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam praktik berdemokrasi. Agama bukan selayaknya menjadi instrumen untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk dipahami nilai-nilainya sebagai amanat rakyat yang harus diperjuangkan.
2 0 1 7, A P A KULIAH
RESOLUSI
ORGANISASI
SAHABAT
KAMU? HOBI
Edisi Akhir Tahun November 2016
03
2016DANEKONOMI
DIGITAL
Tahun 2016 merupakan momen bersejarah bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo terpilih di penghujung tahun 2015, pemerintah telah menyatakan dan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di kancah global. Keinginan ini dibarengi dengan upaya pemerintah terutama dalam membangun infrastruktur konektivitas yang menghabiskan setidaknya tiga ratus triliun dana APBN setiap tahunnya, serta melibatkan BUMN dan investorinvestor swasta untuk mengatasi kurang lebih lima puluh persen gap pembiayaan jika hanya berpangku pada APBN. Pembangunan infrastruktur konektivitas yang ditargetkan adalah sebanyak 101 proyek berdasarkan Setkab dan KPS dalam Katadata.co (2016), serta akan menghabiskan total biaya sebesar Rp 4.796,2 triliun berdasarkan Kemenkeu RI (2016). Infrastruktur konektivitas berupa jalan, bandar udara, pelabuhan dan kereta api dapat menjadi modal utama peningkatan daya saing negara karena kemampuannya untuk mempermudah keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antar wilayah merupakan motor penggerak produktivitas. Namun infrastruktur konektivitas bukanlah satusatunya hal yang dapat membuat peningkatan daya saing tersebut terjadi, pengembangan internet dan digitalisasi dalam bidang ekonomi khususnya pun dapat menjalankan fungsi yang sama. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo bertekad mewujudkan citacita “Ekonomi Digital 2020” dan 2016 menjadi garis start realisasi cita-cita tersebut. Kunjungan Joko Widodo ke Silicon Valley, 17 Februari 2016 silam, membawakan oleh-oleh untuk tanah air. Setelah kunjungannya ke kantor Facebook, Twitter, Google dan Plug and Play tersebut, semangat untuk membangun ekonomi berbasis digital di t a n a h a i r
semakin kentara. Upaya gencar yang tengah dilakukan pemerintah saat ini adalah bekerjasama dengan praktisi e-commerce dalam program 1000 startup. Program ini diwujudkan melalui pengadaan inkubator dan pengembangan jaringan mentor bagi para startup Selain dari sisi kegiatan bisnis, pemerintah juga memberikan dukungan kepada industri telekomunikasi domestik untuk membangun infrastruktur internet sebagai penunjang aktivitas bisnis e-commerce. Fajrina (2015) melansir kabar bahwa tiga operator besar Indonesia, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat telah sepakat merealisasikan Google Project Loon, yaitu balon pemancar koneksi internet yang diterbangkan 20 kilometer di atas permukaan bumi sehingga mampu menjangkau daerah-daerah terpencil sekalipun. Meskipun banyak pihak yang menentang, proyek ini tetap direalisasikan dan didukung oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komitmen pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat yang diyakini merupakan kunci pertumbuhan e-commerce. Paket kebijakan ekonomi XIV yang diluncurkan belakangan ini, 10 November 2016, juga sepenuhnya mengacu pada roadmap pengembangan e-commerce yang menjadi basis ekonomi digital Indonesia. Terdapat delapan aspek regulasi utama dalam paket kebijakan tersebut, yaitu berkaitan dengan pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber (cyber security), dan pembentukan manajemen pelaksana (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2016). Kebijakan ini diharapkan dapat diimplementasi hingga tataran operasi, tidak seperti paket-paket kebijakan selama ini yang selalu dikritik karena tidak signifikan berimbas pada pembangunan ekonomi yang diimingimingi.
Edisi Akhir Tahun November 2016
04
PERINGATAN SUMPAH PEMUDA MUDA BESTARI Peringatan Sumpah Pemuda (Persada) merupakan acara tahunan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang pada tahun ini pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis. Persada tahun ini mengusung tema “Muda Bestari”, berarti pemuda memiliki pengetahuan luas serta bijaksana dalam mengamalkan nilai sumpah pemuda. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memperingati hari sumpah pemuda, menumbuhkan kembali semangat sumpah pemuda di lingkungan kampus, memotivasi serta menginspirasi mahasiswa UNPAR dalam mewujudkan nilai-nilai sumpah pemuda melalui kegiatan-kegiatan positif yang relevan dengan realita pemuda saat ini. Rangkaian acara diawali dengan parade, membagi-bagikan stiker dan orasi kepemudaan di kampus UNPAR pada tanggal 27 Oktober 2016. Rangkaian acara berikutnya adalah talkshow yang diadakan tepat pada hari sumpah pemuda, 28 Oktober 2016. Talkshow ini dihadiri oleh pemuda-pemuda inspiratif sebagai pembicara diantaranya Atalia Kamil, Maruarar Sirait, Nila Tanzil, Rezha Bayu, dan Priston Sagala. Di rangkaian acara terakhir, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2016, Persada mempersembahkan pertunjukan mural di Bawah Jalan Layang Pasupati, Dago, oleh tim Arsitek UNPAR di bawah koordinasi Gita Sulistiyo. Acara ini juga diramaikan dengan open mic dan atraksi komunitas-komunitas Bandung seperti Crescendo, Bandung Street Dance Community, Bike to Campus, IGers Society Bandung, dan Pensil Kertas.
SETENGAH
PERI
SUDAH 3X TERBIT E-bulletin merupakan produk baru Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis. E-bulletin adalah kumpulan artikel yang mengulas peristiwa-peristiwa bertepatan dengan momentum tertentu sesuai dengan edisi yang diluncurkan. E-bulletin dapat diunduh secara online melalui web site PM UNPAR (pm.unpar.ac.id). Dalam setengah periode ini sudah terdapat tiga kali pengunggahan E-bulletin, yaitu Edisi Lebaran Juli 2016, Edisi Kemerdekaan Agustus 2016, dan Edisi Akhir Tahun November 2016. E-bulletin diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan memberikan informasiinformasi yang semakin inspiratif, khususnya bagi mahasiswa UNPAR.
Edisi Akhir Tahun November 2016
05
TEMU TOKOH INDONESIA GOES DIGITAL Temu Tokoh merupakan acara seminar dan forum diskusi yang outputnya akan dikemas dalam bentuk karya tulis dan disampaikan kepada DPR-RI sebagai bentuk aspirasi mahasiswa. Seminar dan forum diskusi Temu Tokoh diselenggarakan pada 12 November 2016 di Sheo Hotel Ciumbuleuit. Dengan mengundang tiga pembicara, yang pertama yaitu Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung dan penggagas smart city di Indonesia. Beliau memaparkan tentang bagaimana smart city bisa diwujudkan di Indonesia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembicara kedua adalah Dr. Anton Gustoni, M.Si., sebagai Kepala Diskominfo Jawa Barat. Beliau memaparkan bagaimana digitalisasi menjangkau sektor pemerintahan serta berbagai manfaat yang diperoleh dari adanya digitalisasi ini. Pembicara ketiga adalah Arif R. Prasetyo sebagai Head of Customer Satisfaction Bukalapak. Beliau menjelaskan bagaimana peran digitalisasi dalam merangsang pertumbuhan bisnis startup di Indonesia, serta bagaimana Bukalapak mewadahi para startup bisnis tersebut.
ODE
KASTRAT BINCANG KITA HARI INI
merupakan salah satu fungsional Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis LKM UNPAR yang telah dilaksanakan dua kali dalam setengah periode ini. Bentuk acara Bincang Kita Hari Ini adalah diskusi antara moderator atau pembicara dengan mahasiswa tentang suatu isu krusial yang tengah terjadi di masyarakat. Tujuan diadakannya acara ini adalah membangun kepekaan dan sikap kritis mahasiswa. Isu yang diangkat pada Bincang Kita Hari Ini pertama, tanggal 29 Agustus 2016, adalah mengenai wacana kenaikan harga rokok menjadi lima puluh ribu rupiah, juga berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HMPSEP). Sedangkan pada Bincang Kita Hari Ini kedua, tanggal 20 September 2016, kemacetan Bandung menjadi isu terpilih yang menitikberatkan pada tata kelola infrastruktur kota. Dalam pembahasan kemacetan Bandung, Drs. M. Ishak Somantri, MSP dihadirkan sebagai pembicara untuk memaparkan faktor-faktor penyebab kemacetan di Kota Bandung, dampak-dampak yang ditimbulkan dari persoalan kemacetan yang terjadi, upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan, serta solusi yang tepat dapat diusulkan. Bertepatan dengan HUT Kota Bandung ke-206, kajian lanjutan diskusi Bincang Kita Hari Ini mengenai kemacetan Bandung dikirimkan ke Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 30 September 2016.
Edisi Akhir Tahun November 2016
06
TESTIMONI DUA TAHUN JOKOWI-JK Pemilu presiden dua tahun silam yang memenangkan pasangan Jokowi-JK seolah memberikan gambaran seperti apa pemimpin ideal yang saat ini diinginkan rakyat. Jokowi mewakili sosok pemimpin yang jujur, sederhana, mau berbaur, banyak bekerja bukan bicara. Sosok Jokowi tersebut menjadi salah satu bekal pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Sarwanto (2016) melalui hasil survei SMRC menunjukkan bahwa terus ada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo sebesar 41% pada tahun 2015 dan 59% pada tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan masa pemerintahan SBY. Revolusi mental, reformasi struktural Revolusi mental menjadi sebuah slogan yang populer pada masa awal kepemimpinan Jokowi. Pemerintah mengawali realisasi slogan tersebut dengan melakukan perubahan struktural yang kurang lebih tercermin pada pengelolaan APBN Kabinet Kerja di tahun 2015. Terdapat perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga. Pemerintah begitu percaya diri melepas BBM ke mekanisme pasar, mencabut subsidi BBM untuk kemudian penyaluran dana dialihkan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bantuanbantuan sosial. Kinerja birokrat juga dibuat lebih produktif dengan mengalokasikan dana-dana rapat atau pesta ke pembangunan, juga bekerja lebih cepat dan transparan lewat e-government. Membangun ekonomi dari akar, pertumbuhan ekonomi tetap mandek Tak dipungkiri bahwa pembangunan yang dimulai dari perbaikan infrastruktur adalah sebuah tindakan yang cermat. Benar adanya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya (alam, manusia dan budaya), hanya saja kendala yang terjadi selama ini sumber daya tersebut belum bisa dieksplor atau dikelola dengan optimal menjadi nilai tambah. Salah satu penyebabnya adalah karena budaya perekonomian yang terbentuk selama ini memusat di Pulau Jawa, serta terdapat indikasi ketidakmampuan manajemen daerah dan asymmetric information. Oleh karena itu, membuat Indonesia menjadi satu merupakan sebuah kunci, bukan hanya untuk memeratakan pembangunan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pundi-pundi pendapatan baru sehingga dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.
Lantas, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia malah cenderung kendur kala Jokowi memimpin? Sampai akhir tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 4.8% (World Bank, 2016). Meskipun kuartal dua tahun ini pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 5.18% (BBC, 2016), pertumbuhan tersebut masih belum bisa dikatakan seagresif kala SBY menjabat yang seringkali ditutup dengan 6% sebagai digit pertama. Pertumbuhan ekonomi yang mandek di masa Jokowi tidak terlepas dari pelemahan ekonomi global yang akhirnya turut mempengaruhi perekonomian nasional. Namun demikian, kerentanan ini tetap harus dianggap sebagai celah kritik terhadap kinerja pemerintah, yaitu ketidakberhasilan dalam membangun perekonomian yang mandiri. Kemandirian bukan berarti melepas interdependensi atau integrasi ekonomi yang selama ini sudah terjalin dalam lingkup global, melainkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan kreatifitasnya untuk membangun sektorsektor ekonomi mikro hingga besar sehingga dapat menciptakan nilai tambah (nilai jual) semaksimal mungkin atas sumber daya yang diperoleh dari negeri sendiri. Sedangkan kecenderungan yang terjadi hingga saat ini adalah produsen dalam negeri hanya menjual barang mentah atau setengah jadi tanpa basis pengolahan. Oleh karena itu, ketika perekonomian global dihadapkan pada penurunan harga komoditas, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terkena imbas. Tugas Jokowi-JK, tugas kita Selain pembangunan ekonomi, isu-isu sosial pun masih kerap melingkupi masyarakat selama dua tahun Jokowi-JK menjabat, sekaligus menjadi catatan merah bagi pemerintah. Isu yang dimaksud merujuk pada kekerasan seksual, kriminalitas (pembunuhan, penculikan dan pembegalan), perang ideologi dan agama, kemiskinan, dan HAM. Persoalan ini tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum yang menjadi celah bagi penyimpanganpenyimpangan sosial. Lemahnya penegakan hukum ini didukung oleh survei Litbang Kompas (2016) yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat di bidang penegakan hukum hanya sebesar 50.9%. Tugas Jokowi-JK untuk membangun Indonesia adalah tugas kita bersama sebagai bangsa. Jika mahasiswa menyadari hal ini, maka mahasiswa seyogyanya tidak hanya mempelajari teori atau realita di atas kertas, tetapi juga mulai bertanya, “Apa peran yang bisa saya berikan?”. Saat ini mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai kontrol sosial, tekun dan bersemangat mengembangkan potensi, serta cermat memanfaatkan peluang. Oleh karenanya, kemudian hari Indonesia dapat maju karena memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas.
Edisi Akhir Tahun November 2016
07
Merebaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia Miris rasanya melihat Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan budaya ketimuran masih diliputi oleh isu kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2016, ada dua kasus yang paling menggegerkan masyarakat tanah air. Kasus yang pertama adalah kasus pemerkosaan serta pembunuhan Yuyun, seorang siswi SMP yang dicabuli bergiliran hingga tewas oleh 14 pria yang sedang mabuk. Parahnya lagi, diketahui bahwa beberapa pelaku yang memerkosanya adalah remaja yang masih di bawah umur. Tidak lama setelah adanya kasus Yuyun, Indonesia kembali digegerkan dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Parinah yang dilakukan secara keji. Eno diperkosa lalu dibunuh dengan cara yang sangat biadab, yaitu dengan dimasukkan gagang cangkul secara paksa ke dalam kemaluannya. Tidak heran, kedua kasus ini menjadi dua kasus kekerasan seksual yang paling menggegerkan sepanjang 2016 karena dinilai sudah terlampau jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan seksual cukup erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dan hal ini cukup menarik untuk dibahas. Ketika kita mendengar isu kekerasan seksual, hal yang selalu terlintas di pikiran kita terkait dengan objek kekerasan seksual adalah wanita walaupun pada realitasnya tak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini dapat terjadi pula pada pria. Kendati demikian, wanita lah yang pada umumnya menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh sifat pria yang biasanya merasa lebih dominan dan memegang control terhadap wanita sehingga sering kali wanita berada pada posisi yang lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan.
Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membagi kasus kekerasan seksual ini dalam tiga ranah, yaitu ranah personal, publik, dan negara. Menurut data yang dirilis oleh website Komnas Perempuan dalam Lembar Fakta CATAHU (Catatan Tahunan) 2015-2016, tren kasus kekerasan seksual pada ranah personal dan komunitas cenderung meningkat secara signifikan. Dalam ranah personal, jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari 2274 kasus menjadi 3325 kasus. Dalam ranah publik, kasus kekerasan seksual meningkat dari 2161 kasus menjadi 3051 kasus. Sungguh menyedihkan melihat bangsa Indonesia masih mengalami permasalahan sosial semacam ini. Nilainilai luhur terkait moral dan kemanusiaan yang telah dirumuskan oleh para pejuang ternyata masih belum dapat meresap ke dalam jiwa-jiwa penerus bangsa. Pemahaman mengenai kesetaraan gender dan pendidikan karakter (moral) sudah semestinya diajarkan sejak dini untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan seksual di masa yang akan datang. Semoga kedepannya pemerintah dan masyarakat bisa saling berkolaborasi dalam upaya pencegahan, penanganan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan seksual di Indonesia.
Edisi Akhir Tahun November 2016
08
BANDUNG
BANJIR ∙ MACET
Diketahui pada tanggal 24 Oktober 2016 di Bandung pada siang hari terjadi hujan lebat selama kurang lebih 2 jam. Berbeda dengan hujan serupa sebelumnya, kali itu berdampak sangat luas terhadap kota Bandung, khususnya di daerah-daerah yang dialiri oleh sungai Citepus. Pada saat itu sungai Citepus mengalami peluapan dikarenakan kelebihan debit air yang ditampung, menyebabkan air yang tidak tertampung pun melimpas ke jalan raya. Terhitung di beberapa titik terjadi banjir, namun yang terparah yaitu di daerah Pasteur dan Pagarsih. Bahkan di Pagarsih jalanan pun terlihat seperti sungai, dikarenakan genangan air bergerak membawa apa saja yang dilewatinya. Banjir tersebut merupakan bukti betapa rusaknya kawasan Bandung Utara. Daerah yang seharusnya menjadi resapan air telah beralih fungsi menjadi bangunanbangunan akibat banyaknya pembangunan penginapan maupun villa di kawasan Bandung Utara. LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebut, alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara seluas 3000 hektar adalah penyebab banjir ini. Terjadinya genangan air di depan BTC yaitu dikarenakan penampang saluran di kedua sisi sepanjang jalan Pasteur tidak mampu menampung debit air yang didapat dari sungai Citepus. Sehingga air pun meluap ke luar saluran dan menggenangi Jalan Pasteur tepat di depan Mall BTC. Genangan tersebut menyebabkan kendaraan dari arah kota Bandung dan menuju Kota Bandung tidak bisa lewat. Dampak yang ditimbulkan yaitu mobil maupun motor tidak bisa melewati Jalan Pasteur sehingga Jalan Pasteur pun macet total. Karena Jalan Pasteur merupakan pintu masuk dan keluarnya kendaraan menuju Bandung maupun keluar Bandung, otomatis jalan lainnya seperti
Jalan Sukajadi, Pasoepati, Pasir Kaliki, juga pintu Tol Pasteur mengalami kemacetan sehingga hampir seluruh Kota Bandung macet total. Setelah kejadian tersebut Ridwan Kamil selaku walikota meminta maaf kepada warganya dan segera mewacanakan pembangunan tol air. Tol air yang dimaksud ialah perbaikan gorong-gorong air yang targetnya telah rampung di seluruh Bandung pada Desember 2016. Sebanyak kurang lebih 80 pekerja dikerahkan 24 jam nonstop agar proyek infrastruktur ini selesai sesuai dengan target. “Untuk tol air di titik tersebut (Pasteur) akan kami pasang pipa sepanjang 50 meter dengan menggunakan pompa pendorong air,” tutur Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Agoes Sjafroedin, Kamis (17/11/2016). Sistem kerja tol air adalah dengan menarik air yang tumpah ke jalan, dikembalikan ke sungai, untuk dialirkan ke hilir. Sebagai percontohan, tol air sudah ada yang dibangun di kawasan Gedebage. Menurut warga Gedebage, kalau biasanya genangan banjir baru hilang dalam setengah hari, sejak ada tol air bisa surut dalam 2 jam. Memang belum bisa sepenuhnya mengatasi banjir, tetapi bisa lebih cepat mengurangi genangan. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk penanggulangan bencana. Untuk mengatasi banjir di Kota Bandung, pada 2017 nanti Pemkot Bandung akan membangun 5 titik danau resapan diantaranya di Jalan Bima, Sirnaraga, Pasar Gedebage, Masjid Terapung Gedebage dan di Babakan Jeruk. Untuk pembangunan danau resapan ini menurut Ridwan Kamil tidak akan berjalan cepat, perlu setidaknya waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya sehingga saat ini pembangunan difokuskan untuk gorong-gorong air terlebih dahulu.
