PEMtrIIINTAIi KABUPATEN KtrPAH IANG PEI].,A URAN DAERAII KAI}UPATBN KEPAHIANG
NOMOR
2I TAHUN
2OO5
TENTANG KETtrRTIBAN DAN KEINDAI{AN DALAM KAI}UPATEN KBPAHTANG DENGAN RAHMAT TUHAI..{ YANG MAHA ESA
I}UPATI KI'PAHIANG, Menimbang
bahwa utrtuk rnenjaga ketertiban dan kcirrclahan Kabupatcn l(cpuhiang secara teknis operasional dipandang pcrlLr diatur dengan l)eraturarr Daerah:
bahwa untuk mc:nertibkatt pola laku rrrasyarakal lilrLrsusrryu rllrllrrrr rangka membantu terlaksananl,a suatu kondisi kctcrtibtrn darr keindahan di Kabupaten I(epahiang perlr,r cliatrrr clcnllan I)cralurarr Daerah Kabupaten Kepahiang.
Mengingat
l.
2.
Undang-Undang Nomor 9 l'ahun 1967 tcntang l:'cnrbcntukan l)ropirrsi Bengkulu (l-embaran Negara llcpLrblik lnckrncsirr 'l'lhtrn l()(r7 Norrror 19, Tarnbahan Lembaran Ncgara ltepublik lncl
Undang-Undang Nomor 8 "l'ahun l98l tcrrtang llukurn Acara l)iclanir (Lembaran Negara Itepublik Indonesia 'l'ahLrn lglJl N,.rnror 76. 'fambahan l-embaran Negara ltepublik Incloncsia Nonror .l20()):
J.
undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pa.jak darr Ilclribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No'ror 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 368-5) sebagaimana telah diubah rlengan Llnclang-tJncliing Nonror j4 'l'irhun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoncsia 'l-irhun 2000 Norrrur -14(r. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesil Nornrrr 4O,trti):
4.
undang-Undang Nomor
39 tahun 2003 tentang pembentuktrn
Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di propinsi Ilengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia J"ahun 2003 Nomor r5.+. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349), 5.
IJndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-unclangan ( l-embaran Negara Rcpublik h-rdonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tantbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
undang-Unclang Nomor 32 tahr-rn 2004 tcntang Pemerintahaq f)aerah
(Lembaran Negara Republik Inrioncsia 'l'ahun 2004 Nornor 125. Tanrbiihan Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor 4437).
Undang-Undang Nomo,r 33 tahun 2004 tcntang l'crirnbunglrr Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (l.enrbarn11 \cgara l{cputrlilr Irrdonesia Tahun 2004 Nomor l2(r, 'l'anrtrahan l,crnbaran Ncgarit Republik Indonesia Nomor 4438):
'7
[,
8.
Peraturan Pemerintah Nomcr 20 Tahun l96ti tentang IlerlakLrnl,ir Undang-UndangNomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Perlcrintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 'i'ahurr i968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia iNomor 2854):
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tcntlrrrtrl [)r:lirks;irraurr Flukum Acara Pidana (Lembaran Negara l{eprrblik lnclunesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara llcprrtrlik Indonesia Nomor 3258);
10.
Peratqran Pemerintah Nomor 25 'fahun 2000 tenlang Kewenangiln Pemerintah Pr.rsat dan Kervenangan Pemerintah Irropinsi scbagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia ]'ahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indclnesia Nonror 3952');
lt
Peraturau Petnerintah Nomoi 66 tahun 2(X)l tcntang l{etribusi I)acrali (Lembaran Negara Republik Incloncsia talrun 200r Nrnror i r9. -l'ambahan l.ernbaran Negara Itcpublik Indorrcsia Nonrur 4r3g)
Dengan Pcrsetujuan llcrsanra
DIIWAN PDI{WAKI LAN KAI}
U
ITA
KYAT DAIiITAII
PAI'IIN KEI'AI I IANG darr
I}T]
I'A]-I KI!I'AI I IAN(J
MIiMIJ'I'TJ SKAN: Mcnretapkan
: PEIU\TURAN DAERAH TENTAN(;
KETERTIBAT!{ DAN KtrINDAHAN DALAM KABUI'ATIN KIII'N IIIAN(;
I}AI} I KET'trNTUAN TJMUM Pasal I Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. b.
:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang; Penrerintahan Daerah adalah pemerintah Daerah KabLrpaten Kcpahiang;
c. Bupati adalah Bupati Kepahiang; d. Dewan adalah Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupate' Kcpahiang;
e.
Praja Kesatuan Bangsa Kantor Pol PP Kesbang dan Linmas adalah Kantor Polisi Pamong clan PerlindLlngan Masyarakat Kabupaten Kepahiarrg;
f.
nrclitl<:;lttrakatt K.etertiban adalah kondisi masyara(at tertib, amirn, nyaman scrta rlzrpat
kegiatannya sesuai dengan yang diharapkan;
g,
suattt K.erindahan adalah keadaan yang indah, rapi, teratur yzrng akan menimbulkan
kenyamanan dalam beraktivitas menjalankan suatu kehidupan;
h.
penanggung jawab rumah adalah orang yang memiliki rumah atau orang
yal")g
urendiami/menggunakan rumah itu;
i.
pelarrggung Jawab Kantor Instansi Pernerirtah/Swasta iirlah l'irlpinatt Kantor Pemerintah/Swasta yang bersangkutan.
l'asal
2
(1) Setiap orang yapg berada di Kabupaten Kepahiang diwaiibkan tncrrelihari/trlctriagrt ketertiban, keindahal baik dalant lirrgkungan kota./pzrsar nrluplrrr diwilayah tlitrlLttrrt clirr beradat
(2) Setiap orang dilarar,g mcmbuang sanrpah, nrclctakkart bariutg clitgltttgltlt tliscttlblttlttrlr tempat yang akan lrengganggu ketertiban dan keindahan kota. kcltrrithan clan tlcsrt.
BAI} II TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KIIINDAIIAN Pasal3
(l)
Setiap Penanggung jawab rumah, kantor pemerintah/swasta, wirnurg. agen-agcn loko
a(itt.t
usaha lainnya diwa.jibkan menyediakan tempat llenampungitn scnrcntara surLtprtlt dcngiit.t
diletakkan pada tempat yang stratcgis guna meniaga kcinclahan;
(2) Setiap pemilik kendaraan diwajibkan menyediakan kotak/kantong sarttpah; (3) Setiap pemilik rumah diwajibkan menjaga keselarnatan segala fasilitas keindahan yang ada dilingkungannya rnasing-masing.
BAB III TENTANG RUMATI I'asal
4
(1) Dilarang menjernnr pakaian atau barang berbentuk apapun di kantor pemerintah/swasta dan rumah,
(2) Setiap orang, badan, toko tidak dibenarkan rncletakkan atau mcnimbun barang-barang banglutan scpcrti batu, pasir, semen, kayu atau se-icnisnyit
di
tlcrlrttt klttttot
pcntcrintah/srvaista. rumah dan toko yang akan nrengganggr"r kcpentirrgalr ullunt;
Pasal 5
Kirur;us bagi rumah Kepala Desa/l,urah diwajibkan memasilng lonceng atau kcntongarr diberanda muka rumahnva.
I]AB IV TENANG HALAMAN Pasal6
(l) T'iap-tiap penanggrrlg jawab kantor pemerintah/swasta, rumah diwajibkan
nrcnjaga
ketertiban, keinciahan dan kebersihan halaman rumahnya rnasi ng-masi n g: (2)
'l'iap-tiap p()ltiutggung .jawab kantor
merintah/swasta, rurnah,
pe
toko
ciirvl jibkun
nlenciptakan cian menjaga keindahan dan ketertiban didepan rr:mah, tokonya.
I'asal 7 (I
) Dilarang rlendirikan pondok-ponclok
atilu bangunan tcnrpal
prcrr.f
tralun/r.vrrrpng
dipekarangan rulnalinya yang nrclewati garis roylcn yang suclah clitcptpkap,
(2) Dilitrarlg nrcletakkati atau tncnggantttngkan
lrcncli-r./barlng dagulgiyrrryu cli lrirllrrrrirr l\ilr)tor
pernerintah/swasta. runlah iitittt toko/warutrg vang cllpirr lncnggangrr hcirrclirlriur rllrp keper-rtingan unt
Ltr-l-t.
BAI} V
1'IiN'I'AN(; I'A(;AIt I'asal
8
(1) f iap-tiap pcnallggung jawab kantor pemerintah/swasra. rurrnah diwajibkal rrrcprbsrrr. nrcngatrrr clan ntcnre lihara pagar--ltitgar perkarangan rrrrrrirlrrryit )/illtg bagiirrr ntul(l (lr.ltlllil) ukuran paling tinggi 1,5 m dari tentpat yar-rg terenciah; (2) P'agar-pagar yang dinilai buruk/tidak berfungsi lagi untuk kcpcnti'gan kcscr.,girrr,' penanggutlg jawab kantor pernerintah/swasta, rumah cliw,a.jibkan nrcnrperlraiki atlg menggantinya.
I}AI] VI TENTANG PENEITANGAN LAMPTI Pasal 9
(i)
1.iap-tiap kantor pemerintah/swasta, rumah yang mempunyai/rlcrnakai alira, lislrik ili wajibkan memasang dan nenyalakan I (satu) buah lampu pcnerangan didcprp prukrr rumahnya pada malam hari;
(2) Flagi kantor pemerintah/swasta, rumah yang ticak mempunyai/memakai alirap listrik diwajibkan memasang dan r',renyalakan 1 (satu) buah lampu penerangap diclepap
rurnahnya pada malarn hari.
I]AB VII
.
TENTANG HEWAN TERNAK *Pasal
l0
pada tempat-lenrpat yarlg nlcnggarlggu l"citttlalrittt' Dilar.ang rnernbuat kandang hcwan terrtak
ketertiban umum'
l'asal I I Sapi' Kcrbatt' cian KLrda tttlttrk (1) Setiap orang yang menggunakan hewan ternaknya seperti
nrenarikgerobal,pedati/de]mandanlainnyadijalanLtmulncliwiriibkanlncttlbuatcllttl n-]emasang tempat penampungan kotoran hewan;
menjaga kcbcrsihan.ittlan untutl] dari (2) t)iwajibkan kepada pembawa hewan ternak untuk
kotoran hewan ternaknYa;
yalg dapat rl]ctlggapggu kctertibln (3) Dilarang melepaskan hewan teruak berkaki empat uilIUm.
BAB VIII TEN'|ANG PEDAGANG DAN PEITI}EN(;KIiLAN Pasal 12 trrlrrrnr' Setiap orang dilarang berdagang atau mcnyediakan tempat bcrtlagang llatla.ialrirl
Pasal 13 pengusa.ha bahan bangunan dilarang meletakkan, menimbttn atau nlcngunlpulkan baharr
jalan yang ditentultan' kecLreli bangunannya dipinggir jalan umum untuk melewati roylen untul< perbaikan kepentingan
jalan setempat'
Pasal 14
(1) pengusaha-pengusaha perbengkelan dilarang menempatkan atau memperbaiki kcrldaraarl dijalan umum; (2) Setiap orang dilarang mencuci kendaraan dipinggir jalan umum; (3) Setiap orang dilaralg memarkir kendaraannya yang dapat mcnggatlggu lalu lintas.ialan.
I}AB
TX
TENTANG HASIL I}UMI Pasal
l5
di .jalan Setiap orang dilarang nrenjemur hasil bumi seperti kopi, padi, .iagung dan lain-lain yang dapat Llmutit, Iapangan bola kaki, lapangan tenis, lapangan voly dan tempat-tempat nrenggangtr ketertibart tlan keindahan.
BAI} X . KETENTUAN PIDANA *Pasal
16
Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah selama-lamanya
3 (tiga)
ini
diancarn pidantr kurungarr
bulan atau dencla setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- ('l-igii .luta
Rupiah).
BAB XI
KEI'ENTUAN I'ENYIDI KAN Pasal
l7
(1) Fegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah clibcri wewcrnanp, khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tinrlak piclana di biclang Kctt:r'tibrip tlln Keindahan Dalam Kabupaten Kepahiang sebagaim:rna dimaksud dalanr Unclang-[Jnclang Nonror 8 Taitr_rn l98l tentang Hukurn Acara pidana:
(2) Weu'ertarrg Pcrryidik scbagainrana clinraksud ayat (1) pasal irri atlallS
a. b'
:
Metrerima laporan atau pengaciuan dari seseorang tentang adanya tindak piclala, MelakLrkan tindakan pertanra pada saat itu di ternpat ke.jadian clan rnclakukan lrcr"neriksaru;
c' Mcnyuruh bcrhenti sescorang tcrsangka dan nrcnrcriksa tancla pcngcnal cliri tcrslpglkir. d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; L Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataLr saksi; g' Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dcngan pcrncriksairrr pcrklra: h' Mengadakall penghentian penyiclikan sctclah nrcndapat pctunjuk dari pcnyiclik tra5wir tidak terdapat cukup bukti ataLr peristiwa tersebut bukan r:rcrupakan tinclak picllrrr rirrrr sclarljutnya melalui penyidik mettrberitahukan Iral tcrscbLrt kcpacla l)cnuntut I lrrrurrr. tersangka atau keluar gar.ry a.;
i'
Melakukan tindakarl lain menurut hukum yang dapat dipcrtanggLrngjawa6karr. (3) Penyidik sebagairnana dimalisucl ayat (l) mernberitahukan clirnulairryl pcpy,iclik., tlirrr nlenyalllpaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umunr, scsuai dengan kr:tcrtgarr yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukunr Acar.a l)iclarir.
IIAI} XII KETENTUAN PEITALII{AN Pasal
l8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa6aarla akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII. KETIINTUAN PENU'TUP Jasal l9
(l)
Peraturan Daerah ini <Jisebut Peraturan Daerah Kabr.rpaten Kc'pahiang tcntrrrrg Kctcrtibirrr dan Keindahan Derlarn Kabupaten Kepahiang;
(2) P'eraturan Daerah ini mulai berlakr"r pada tanggal diundangkan; (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan clengan pr:nenrpiltaunvil dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.
Disahkan --: ,Nada
di
Tanggal
r:!r'nrr
:
Kcpahiang
:
l(r Nopcnrber 2005
KEr)n
C"\ /'' ANDO AMIN.C' KAI)Irft. MVI Diundangkan di Kepahiang Pada
Tanggal l6 Nopembcr 2005 DAERAH KABUPATEN KEPAFIIANG,
/;") '-s L Hf
SETDA
I
'Drp. Mo D. ALWI
---'.'c: DAERAI_I KABTJPATIIN Aru4N KEPAI{IANG z6os 1!OMOIt 2l
