KABUPATEN

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 27 Juli 2013

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI PENENTUAN PROPORSI ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BAGI ANGGOTA DPRD KOTA/KABUPATEN Assistriadi Widjiseno*), dan Joko Lianto Buliali Program Studi Magister Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Teknologi Informasi Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember e-mail: [email protected]*) ABSTRAK Untuk menentukan besarnya proporsi alokasi anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan akan hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat pada dokumen APBD Kota/Kabupaten oleh anggota DPRD seringkali dilakukan secara manual dan berbasiskan pada proses kompromi politis dengan fihak pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan pemenuhan akan ketersediaan fasilitas, tunjangan, honor dan lembur bagi para aparatur pemerintah daerah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengambilan keputusan penentuan proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan membuat rancangan Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Desain Database dan pembuatan aplikasinya. Pemilihan metode AHP ini adalah atas dasar penggunaan pendekatan matematika dan persepsi manusia dimana Anggota Badan Anggaran DPRD dapat memberikan nilai preferensi terhadap alternatif dan kriteria yang akan digunakan. Adapun hasil penelitian pada dokumen APBD Murni Kota Madiun Tahun 2009 adalah belanja honor pegawai > 4.00%, belanja barang jasa > 21.68%, belanja modal < 25.68%, belanja bunga < 0.22%, belanja subsidi < 0.38%, belanja hibah > 0.15%, belanja bantuan sosial > 0.71%, belanja bagi hasil < 0.22%, belanja bantuan keuangan 0.20%. Sehingga dapat simpulkan bahwa alokasi anggarannya belum memenuhi kriteria anggaran untuk peningkatan pelayanan publik Kata kunci: APBD, DPRD, Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN DPRD merupakan sebuah lembaga formal yang mewakili kepentingan masyarakat dan memiliki kewenangan mentransformasikan kepentingan masyarakat tersebut kedalam kebijakan. Peran tersebut dilakukan dengan cara mengartikulasikan masukan masyarakat dan kemudian mentransformasikannya dalam bentuk kebijakan. Sebagai representasi dari masyarakat di daerah, DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dimana ketiga fungsi ini dinyatakan di dalam Pasal 343 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam fungsi penganggaran ini, DPRD memiliki tugas dan wenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau menolak dan menetapkan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah untuk menjadi APBD serta melaksanakan pengawasan ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-1


terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Fungsi anggaran ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah yang merupakan suatu proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena melalui proses inilah segala sumber daya yang ada didaerah akan dialokasikan, digunakan dan dimanfaatkan. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS, RKA-SKPD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Selain itu fungsi penganggaran DPRD ini menjadi sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan di daerah. Dengan fungsi ini DPRD bisa mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat, kebijakan belanja daerah untuk peningkatan pelayanan publik atau pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan kebijakan pembiayaan daerah yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menentukan proporsi alokasi anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat pada dokumen APBD Kota/Kabupaten dapat digunakan berbagai metode pengambilan keputusan. Salah satu metode yang cukup dikenal luas dan kompatibel dengan konfliktual semacam ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Adanya hipotesa bahwa masih cukup tingginya subyektivitas dalam penilaian, maka diduga terdapat kesamaran dalam penilaian (imprecise judgement) yang dilakukan (Mikhailov, et al., 2004). Berdasarkan asumsi ini, maka permasalahan pengambilan keputusan penentukan proporsi alokasi anggaran belanja daerah ini akan didekati dengan konsep AHP, sehingga dapat diperoleh/dihasilkan sistem penilaian alternatif yang mudah, cepat, akurat dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu metode sistem pengambilan keputusan untuk menentukan proporsi alokasi anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat pada dokumen APBD Kota/Kabupaten dengan menggunakan metode AHP agar diperoleh hasil yang mudah, cepat, akurat dan efektif serta mendapatkan aplikasi sistem informasinya. METODE Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan ini digunakan untuk mempermudah dan menjawab permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Identifikasi masalah a. Analisa existing system informasi b. Proses penyusunan APBD c. Kebijakan alokasi anggaran belanja daerah 2) Studi literatur a. Regulasi pengelolaan anggaran daerah b. Peran dan kedudukan DPRD c. Struktur dokumen APBD d. Metode AHP 3) Analisa kebutuhan dan perancangan sistem a. Perencanaan Flowchart

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-2


b. Perencanaan data flow diagram c. Perencanaan conceptual data model d. Perencanaan tabel database 4) Pembuatan aplikasi 5) Pengujian sistem a. Input data anggaran b. Input data preferensi 6) Penyusunan dokumen HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti biaya overhead yang digunakan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan. Meliputi belanja pegawai (yaitu gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya kepada pegawai negeri, termasuk guru, staf Puskesmas, maupun SKPD), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Gambar 1 Hierarchical Tree Analisa Belanja Tidak Langsung PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

SCORE 512 513 514 515 516 517 518

Belanja Bunga Belanja Subsisdi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

SUM

PENDIDIKAN 0.043059684 0.073689768 0.124974922 0.276532474 0.043059684 0.043059684 0.043059684 0.647435897 64.74%

KESEHATAN 0.013045805 0.022325811 0.037863689 0.083781126 0.013045805 0.013045805 0.013045805 0.196153846 19.62%

FASUM 0.00567202 0.009668216 0.016457453 0.029391378 0.00567202 0.00567202 0.00567202 0.078205128 7.82%

JAMSOS 0.00567202 0.009668216 0.016457453 0.029391378 0.00567202 0.00567202 0.00567202 0.078205128 7.82%

SUM 0.067449529 6.74% 0.115352011 11.54% 0.195753516 19.58% 0.419096355 41.91% 0.067449529 6.74% 0.067449529 6.74% 0.067449529 6.74% 1 100.00% 100% PROSENTASE

Gambar 2 Perhitungan Alokasi Belanja Tidak Langsung APBD TAHUN 2009 KOTA MADIUN 51 511 512 513 514 515 516 517 518

BELANJA LANGSUNG

ALOKASI DOKUMEN APBD

ALOKASI PERHITUNGAN AHP

Rp 237,958,865,000 Rp

Belanja Gaji Pegawai

Rp 230,068,464,000

Belanja Bunga

Rp

-

Belanja Subsisdi

Rp

-

Belanja Hibah

Rp

1,891,000,000

Belanja Bantuan Sosial

Rp

4,999,401,000

Belanja Bagi Hasil

Rp

-

Belanja Bantuan Keuangan

Rp

-

Belanja Tidak Terduga

Rp

1,000,000,000

SELISIH

STATUS

0.00% ‐0.22% ‐0.38% 0.15% 0.71% ‐0.22% ‐0.22% 0.20%

Tidak Diperhitungkan Tidak Tidak Memenuhi Memenuhi Tidak Tidak Memenuhi

237,958,865,000

Rp 230,068,464,000 Rp 532,203,833 Rp 910,173,626 Rp 1,544,573,741 Rp 3,306,838,300 Rp 532,203,833 Rp 532,203,833 Rp 532,203,833

Gambar 3 Analisa Pemenuhan Alokasi Belanja Tidak Langsung ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-3


Analisa Belanja Langsung Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan untuk melayani kebutuhan publik. Jenis belanja ini diukur berdasarkan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Meliputi belanja pegawai tidak rutin (seperti honor kegiatan), belanja barang dan jasa (seperti ATK, perjalanan dinas, dll), serta belanja modal (seperti membangun infrastruktur ataupun pembelian kendaraan).

Gambar 4 Hierarchical Tree Analisa Belanja Langsung PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA LANGSUNG SCORE

PENDIDIKAN 0.046248595 0.116798804 0.484388499 0.647435897 64.74%

521 Belanja Honor Pegawai 522 Belanja Barang Jasa 523 Belanja Modal SUM

KESEHATAN 0.015479312 0.040493881 0.140180653 0.196153846 19.62%

FASUM 0.006672805 0.016676317 0.054856006 0.078205128 7.82%

SUM JAMSOS 0.008333206 0.076733919 7.67% 0.015132979 0.189101981 18.91% 0.054738943 0.7341641 73.42% 0.078205128 1 100.00% 7.82% 100% PROSENTASE

Gambar 5 Perhitungan Alokasi Belanja Langsung APBD TAHUN 2009 KOTA MADIUN 52

BELANJA LANGSUNG

521 Belanja Honor Pegawai 522 Belanja Barang Jasa 523 Belanja Modal

ALOKASI ALOKASI DOKUMEN APBD PERHITUNGAN AHP Rp 154,422,046,000 Rp 11,849,408,740 Rp 62,680,831,000 Rp 29,201,514,831 Rp 73,713,989,000 Rp 113,371,122,429

SELISIH

STATUS

4.00% 21.68% ‐25.68%

Tidak Tidak Tidak

Rp 154,422,046,000

Rp 18,027,226,000

Gambar 6 Analisa Pemenuhan Alokasi Belanja Langsung

Perancanaan Flowchart Pada flowchart seperti pada gambar 7 dibawah ini, menunjukan bahwa proses dimulai dengan melakukan entry data anggaran yang berasal dari dokumen APBD hingga seluruh data-data anggaran yang ada dalam dokumen APBD ini telah diinputkan seluruhnya. Hal ini menjadi penting karena untuk mendapatkan alokasi anggaran yang terdapat pada kode rekening yang akan digunakan dalam proses perhitungan dengan menggunakan metode AHP merupakan proses query dan akumulasi dari data data anggaran yang diinputkan sebelumnya. Selanjutnya proses dilanjutkan dengan memberikan input nilai preferensi alternatif terhadap kriteria 1 hingga 4 berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh badan anggaran di DPRD. ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-4


Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan perhitungan matrix perbandingan berpasangan dan nilai daripada eigen vektornya.

Gambar 7 Flowchart Sistem Perhitungan Alokasi Belanja Daerah

DFD Level 0 Pada Gambar 8 dibawah ini. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Data Flow Diagram pada sistem ini menggunakan 3 entitas, yaitu Badan Anggaran DPRD Kota/Kabupaten dan Administrator IT DPRD Kota/Kabupaten dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Gambar 8 Data Flow Diagram Level 0 ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-5


DFD Level 1 Pada data flow diagram level 1 seperti pada gambar 9 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa dalam system ini terdapat 5 buah proses yaitu : Proses input data-data anggaran dari dokumen APBD, Proses input nilai preferensi alternatif dan kriteria, Proses perhitungan nilai Eigen Vektor untuk masing-masing alternatif dan kriteria, Proses perhitungan uji konsistensi, Proses perhitungan alokasi anggaran belanja daerah.

Gambar 9 Data Flow Diagram Level 1

DFD Level 2 Pada DFD Level 2 ini akan diuraikan beberapa proses yang terdapat pada aplikasi ini antara lain proses perhitungan scoring daripada masing-masing alternatif terhadap masingmasing kriteria dengan melakukan perhitungan eigen vector dan uji konsistensinya. Selanjutnya hasil daripada nilai preferensi alternatif yang sudah lolos uji konsistensi ini akan disimpan dalam tabel SCORING AHP dan nantinya akan digunakan dalam perhitungan alokasi anggaran belanja daerah.

Gambar 10 DFD Level 2 Perhitungan Eigen Vektor Kriteria ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-6


Gambar 11 DFD Level 2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Conceptual Data Model (CDM)

Adapun penjelasan hubungan antar entitas diatas adalah sebagai berikut : 1. Entitas Propinsi dan Kota mempunyai hubungan one-to-many 2. Entitas Rekening Dan Preferensi mempunyai hubungan many-to-many 3. Entitas Program dan Kegiatan mempunyai hubungan one-to-many 4. Entitas Preferensi dan Scoring mempunyai hubungan one-to-many 5. Entitas Kriteria dan Scoring mempunyai hubungan one-to-many 6. Entitas Dokumen dan Anggaran mempunyai hubungan one-to-many 7. Entitas Kota dan Anggaran mempunyai hubungan one-to-many 8. Entitas Organisasi dan Anggaran mempunyai hubungan one-to-many 9. Entitas Kegiatan dan Anggaran mempunyai hubungan one-to-many 10. Entitas Anggaran dan Scoring mempunyai hubungan one-to-many ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-7


KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta analisis sistem yang sedang berjalan dan kemudian melakukan analisis kebutuhan sistem yang baru sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan maka berikut ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1) Aplikasi Perhitungan Alokasi Belanja Daerah ini telah dapat mengadopsi algoritma proses pengambilan keputusan penentuan besarnya proporsi alokasi anggaran belanja daerah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 2) Aplikasi Perhitungan Alokasi Belanja Daerah ini telah dapat menyajikan datadata alokasi belanja daerah untuk masing-masing kode rekening sehingga memberikan kemudahan bagi setiap anggota DPRD Kota/Kabupaten untuk memberikan persetujuan pada saat proses pembahasan dokumen APBD. 3) Aplikasi Perhitungan Alokasi Belanja Daerah ini kedepan akan dapat menjadi alat bantu (tools) bagi anggota DPRD Kota/Kab di seluruh Indonesia dalam menjalan fungsi anggarannya secara cepat, akurat, efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut : 1) Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk proses perhitungan dari sisi pendapatan daerah ataupun pembiayaan daerah. 2) Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk proses perhitungan untuk alokasi anggaran pada setiap SKPD/Organisasi 3) Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk level DPRD Provinsi DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Elmasri and Navanthe, 2000, Fundamentals of Database Systems, fourth edition, Addison Wesley. Mulyono, Sri, 1996, Teori Pengambilan Keputusan, FE UI, Jakarta.

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-8


Saaty, T. L., 1993, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (terjemahan), PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. RTI International, 2009, Local Governance Support Program Final Report, United States Agency for International Development (USAID) Indonesia

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-9-9

KABUPATEN

Recommend Documents