,4.
.,
'..'
L\MPIRAN 7
'.
PEMKEPALT BADA]TPUSATSTATISTIK NOMON9 TAIilJlT 2OO9 +
Tentang Penyelenggaraan Statistik Selctonal oleh Pemerintah l)aerah
,i
, 'i'riti
i
I
l :
t ;
ljae!'ah :.
rl:i:'
i.i!;i::!!1
i"1 lrr'..:
ji:,..,ir1;.,1!.:;,.
t ! . 1i "
'iie{engg-afean
Ka
[ : : 1 . 1 i , 1" ' . . i
t ) i l t ' ' : i ! ! t i l " ; 1ir r
BADANPUSATSTATISTIK
ERATURAN KEPALA BADANPUSATSTATISTIK NOMOR9 TAHUN2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEHPEMERINTAH DAERAH KEPALABADANPUSATSTATISTIKI Menimbang : bahwasebagai:pelaksanaan Pasal9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahunz}O7:tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara peni6rintanah:,Oaerah provinsi,dan pemerintihan Perndiintah,,
. r,nerletapka,n oa8rAn-4bRAttrjij6tbfiTX8iafu$,Urlu nenyei6ffi3fal58n lFbherintah Daerah dengan peraiuiin Stai,istikr"'sektoiiaiineiliih r: , ; r1,'1::i KepalaBadanPusatStatistik;'
Mengingat : 1. Undang-Undang Noimor16 Ta,hun1997 tentang Statistik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1997Nomor39, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik lndonesia Nomor3683); 2. Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor125,Tarnbahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdenganUndangUndangNomor8 Tahun2005tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor3 Tahun2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 20A4tentangPemerintahan DaerahnrenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun2005Nomor108, ' ..:
i . r .i
.,-&:t
..
Tambahan Lembaranl$egara Republik Indonesia Nomor4548); 3. PeraturanPemerintahNomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999Nomor96,Tambahan Negara Lembaran ,Republik Indonesia Nomor3854); ... 4. Peraturan
-2-
4. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi,dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Kabupaten/Kota NegaraRepubliklndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLenibaranNegara Republik lndonesia Nomor4737); 5. Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkatDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2007Nomor89,Tambdhan Lembaran Negara Indonesia Nomor4741);v .-Republik irr 6. Peraturan Pemerintah Nomor50 Tahun2007tentangTataCara Pelaksanaan KerjaSamaDaerah(Lembaran NegaraRepublik fndonesiaTahun 2OO7Nomor 112, TambahanLembaran NegaraRepublik Nomor4761); Indonesia 7. Peraturan Pemerintah Nomor6,Tahun2008;tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2008:Nomor 19,,fambahan, |-embaranNegaraRepub|iklndonesia.Nomo1l48,15)i.-,:.:l.. 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia,Nomor,S6 Tahun2007 tentangBadanPusatStatistik; 9. Keputusan KepalaBadanPusatStatistikNomor121 Tahun 2001.tentangOrganisasidan ,Tata:,Kerja,,Perwakilan BPS di Daqrah;
:)tji3 I'i:i
l0.PerBturan Kepala,rBadan PusatiptHtistik Nomor.7Tahun2008 .. danTataKerjalBada4lPtg.sa!1SlStistik; 6 tentangOrganisasi .r,
ii,r.j
r . . , : ; q i . ' . , ; 1 i ; i - : ; ; l i _I r : t
"" MEMUTUSKAN: I i l'
rt;i;
'i ,,: .
",
.t
Menetapkan : PERATURANKEPALA,BADANFUSAT'iSTAT|ST|K TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIKrrir TSEKTORAL,OLEH PEMERINTAH DAERAH.
.,.:l;r "::,t,;.-li
i..1;-
i
.i.-r
.
'. :l
B A BI . . .
..it'i:,
:,.:!i
:
:,.iuti:-+;iIj
.,i....,,.* .:..-:. r;i 1l
, :; i . . : , ' , : i : : , : . - ' ' . , .ii: .-
3 -
:'1',.,
. : : i L : - j i i r i : i i r : : ii'i ' j ; ' i i ,
.
J # ! " t ; n g k a tC a e r a h $ e i r , ijriSi
11
*l:,
!jr,.,,: 't.:
'i tlpqi r 'r.--,',
BABI KETENTUAN UMUM
.l;;i l'rr:r.
i 'lll;
i ! i'i,i
DalamPeraturan iniyangdimaksud dengan: 1. Statistik adalahdatayangdiperoleh dengancarapengumpulan, pengolahan, penyajian, dananalisis sertasebagaisistemyang mengaturketerkaitanantarunsurdalam penyelenggaraan statistik. 2.'stbtistik':'i'sektoial"'adalah statistik yang pemanfa'atannya luntuk ditujukan: memenuhikebutuhaninstansi"tertentu (Pemerintah:'Da'erah) dalamrangkapenyelenggaraan tugastugaspemerintahan yangmerupakan dan pembangunan tugas pokokPemerintah'Drierah yangbersangkutan. 3. PemerihtahtDa€i#:adalah' lulernur,bupatiatdii'wdlik'ota,'dan
, ti8FHfffitEf t a8f8r\t sEB LgaiIud&li,pdhyeIenggiia fl8frf8*ri ntiifr cii ffa[lffA?* i'euk*nil*Rar
,r:r',,ii'!i
r, Sir,Jioni"Js;;:':*
t'urusan +.'i8i"riifrailr;i'tuaUrrnadalahpenyetengg'drrrnt' pemerintahan oleh'Pbmerintah Daerahdan Dewan Perwakilan RakyatDaerahmenurutasas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasJuasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. 5. Kerja sama daerah adalah kesepakatanantara gubernur dengan gubernuratau gubernurdengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, gubernur,bupati/walikota dan/atd-u dengan pihak ketiga,yang dibuatsecaratertulissertamenimbulkanhak dan kewajiban.
Usaha Milik Negara, Badan Usaha
MilikDaerah,Koperasi, Yayasan, di dalamnegeri danLembaga yangberbadan lainnya hukum. 7. Kegiatan...
1?*'l
-4-
7. Kegiatanstatistikadalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data,upayapengembangan ilmustatistik, padaberkembangnya dan upayayangmengarah SistemStatistik Nasional. 8, BPSadalahBadanPusatStatistik. 9. BPSProvinsi adalahinstansi vertikal BPSdi provinsi. 10.BPSKabupaten/Kota adalahinstansivertikalBPS di kabupaten/ kota. yangberupaangkatentangkarakteristik 11.Dataadalahinformasi (ciri-ciri khusus) suatupopulasL ' '12.Populasi adalahkeseluruhan unityangmenjadiobjekkegiatan statistikbaikberupainstansipemerintah, lembaga,organisasi, orang,bendamaupun objeklainnya. 13.Suruei adalahcarapengumpulan datayangdilakukanmelalui pencacahan sampel(sebagiaii dari:keseluruhan sampel)untuK memperkirakan padasaattertentuj'' karakteristik suatupopulasi l4.Kompilasiproduk adminisiiasi'""!dalah cara pengumpulan/ pencatatan, pengolahan, penyajian,dan analisisdata yang padatatatanadministrasi didasarkan yang ada pada instansi pemerintah dan/ataumasyarakat 15.SistemStatistik yangterdiriatasi Nasional adalah'suatu,tatanan yang secarateratursaling berkaitan,sehingga unsur-unsur totalitas dalampenyelpngg4F_an,qtalistiK.:i i 'l.membentuk .. :.li:i,s:!i.: 16.Responden,adalahi,instansi:,lp.emerintah, lembaga,organisasi, -r . rneflydf,?l?$: 3Z"greng,danlalegLr{lIQ\rI n$i1pya,ypng ditentukan, sebagai objekkegiatan statistik, ::,,,.,i.,. 17.Petugasstatistik,,,,adalah,: io_rattg;1. [ang diberi tugas oleh penyelenggarakegiatan,slatistik.untuk.. melaksanekqlll pengumpulandata, baik melalui,:,_Wgy{?nqal?,, siQgllgtkgrfl,fiir maupuncaralainterhadapob.j9|5iKggigta1.statis1ik...1 BABil...
:.:;.t r i..:i
..i;)::,i1 ,:.:: .
gr't ""''' 1ir:i :'',i,; i
"iirl i:i
: i i r i ri l '
""- -"-
ji i:lrin*l'i;'rii:in.:,r
rilr i r..',iif i ii;rl.i ;UiL!+. -5-
ii;:ri-l !i! ' ;'
iii';;.-i,, ;'r;'ili'j.g1f ii,{i:li,
BABII PENYEEENIdO*NN ' P55'5i f'r;iii .S ':iti
,
'.1'' i: i.' .
iiil,i:irl
Daerahsesuai olehPemerintah StatistikSektoiall'diselenggarakan secaramandiriatau melalui dengan' tugaspokok'dinfuhgsinya, .t,
::::
::':
ltl:;.:]it.:..::.'
kerjasamadaerah. Pasal3 kegiatanstatistiksektoral,Pemerintah Dalammenyelenggarakan Daerah memperolehdata melalui survei, kompilasiproduk ilmu denganperkembangan dan' cata:'lain':sesuai administrasi, ;'. : pengetahuari:dan'teknblogi.r''''' l:.
::;l;lll:,,1:'i ::;.':tli.r :
.:
..
','
l
-.-::.'--r,...).
'
...:
BAB III , ,: .,
DASAR PRINSIP-PRINSIP i,;il''l lrei<ell;'uan
ei"
|
' i , l i r. ! i : i : t 1,r:'li.i,-r
::t:ii'lan
,ii ,or,rr, :,
,,'=!3F,,tl'1p*duitar;;+! trii,:i,-r;',
]l!'i.as;
diikutidalam penyelenggaraan nsiFl'dasaiiyangilharUSr Prinsip-pri statistiksektoral, Yaitu:
'dalam a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting kehidupanmasyarakatdemokrasiyang mempunyaikegunaan tanpa praktisdan tersediabagi siapapunyang berkepentingan terkecuali: b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesionalyang berdedikasitinggi, menjunjungetika profesi,dan menggunakanmetodedan proseduryang dapat secarailmiah; dipertanggungjawabkan c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
.i ;,i.j, "fr'r
penggunaan dan jika danklarifikasi; penegasan kepadaBPSuntukmempeioleh e. statistik...
-6-
statistik memenuhi nilaikualitas, waktu,biaya,danmenghindari bebanataukejenuhan responden; statistikmampumenjamin secaraketatkerahasiaan informasi individu dansumbernya; g . penyelenggaraan statistlk berpedomanpada ketentuan peraturan perunda ng-undangan; h . penyelenggaraan statistikmendukung koordinasiBpS dalam mencapai sistemstatistikyangkonsisten, efisien,danefektif; penyelenggaraan statistikmampu menjaga konsistensidi semua tingkatandalam penggunaanmetodologi,konsep, definisi,klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistikyang mengacu padastandar yangdiakuisecarainternasional; dan penyelenggaraan statistik dalambentukkerjasamadiutamakan dalamrangkaperbaikan statistik nasional.
BABIV TATACARAPENYELENGGARAAN . Pasal5 (1)Pemerintah Daerahyang,,,akanmenyelenggarakan survei berkewajibanmenyampaikan i,rancanganpenyelenggaraan sLrrvei, kepada:
'
.;
\i'l
:::r:'
,. a. Kepala BPS ,bagi Pemerintah',Daerah yang akan :, menyelenggarakan survpi:,r$gngan;'iwilayah survei yaqg ql,'tnencokup.i gunarmemperolgh: lebih,dari 1lu(satu){!ptovinsi;i e V a l U a Sdi a n f g k O m g n d a S i ; : , . ,11; : i , , , . i1; 1 , :,;,, , , ' . ".,, , ,
: b. KepalaBPS Provinsibagi PemerintAhriDaerah yangrakan menyelenggarakan survei'ir;dengan.:iwilayah survei yang mencakup1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi,_..guna memperoleh evaluasl danrekomendasi; dan c. Kepala...
. - - . . .: , : . . .
.
ivei"o."dengai'l'.i:ii.r-,ly..li"l
-T
-tt'
:r:i-l r';
"i,.,
"iii:i;:a! !i':.ii' l{j
i i ; i t a n * * n # d : i r 1i : . i * { i y r } i i , i r ' i
Daerahyang bagiPemerintah cieKefielaBPS Kabupaten/Kota yang ggarakan surveidengan wilayaht*,s.,yrvei ,-:;€.;,HlR6x'll rilrreffildn guna memperoleh !:" menbakupn (satu) kabupaten/kota, , efaluasidari:rekomendasi. (2)Penyampbian'tancangan surveisebagaimana lienyelenggaraan e-mail,faksimili, melalui dimaksudipbda Syat(1)dapatdilakukan pos,aiau:'dianiar, : ..
j;.,j.-.':1.
:
:' i; t:::
,
i1. ,:r,,i,iii!i-i i.ri,jii:l'ti;itPaSal 6
penyelenggaraan survei, (1)Sebelummenyampaikan rancangan terlebihdahulumempelajari Pemerintah Daerahberkewajiban statistik rancangannya dengan'rujuka'n dan membandingkan
oan'obta'|Jl6'rtir oiBPs.'rt iiN,i:i
";:;
Ft:r:'-"yiri:t!, fi't;r
'
!i riili l i:,ili iili.
i
i
,ii:- li.ti.lli:
{
peme[$jF$*,prg (2),mpgn g;Q?!h rrh, [engsaraan ?$13)4,fi !:surveidari rnenc fr9$U9$rlr'r&,
$:"nfr!1?,issmgli;
i i ii il,i:;
:
+
D' J!f$,Yll-t*'i.i y"ri-!ci,
ll ri jl \rr r: r{ ' i, t, L' , r,; :r !r :i {- r! l,
c. tujuansurvei;
{:, !;,rii:,:
d. jenisdatayangakandikumpulkan; e. wilayahkegiatansurvei; f. meJodesurveiyangakandigunakan; g. objekpopulasidanjumlahresponden; dan h. waktupelaksanaan.
Pasal7 (1) Untuk memberikanrekomendasi kepadaPemerintahDaerah penyelenggaraan survei,BPS, yangimenyampaikan rancangan terlebih dahulu BPS Provinsi,atau BPS Kabupaten/Kota penyelenggaraan survei rancangan menelitidan mengevaluasi kupt,,.,,.-i, ,, '.'rirj;;rql,g;ri; 'i:
I .j, '...rr;,i,saffa.tjr
.''1$i$ffi'',* ::,.. 1r...1.,
iui r ill
..1
b. jenisdatayangakandikumpulkan;
r ,,
'i' ,
c. wilayah...
t:l'
-*T.tr' ,
W tl
:llirifFl' '
:4 ': 1
:c*i
:'...
+-
:i
i
-:i.:i{.ir:rirri: '
.i}#j
lI. f"iffiF"ft"T*"
. -,lil*_
:-:Y-i:
-8-
c. d. e, f.
wilayahkegiatan survei; metode surveiyangakandigunakan; objekpopulasi danjumlahresBonden; dan waktupelaksanaan.
(2)Rekomendasi kepadaPemerintdh Daerahyangmenyampaikan penyelenggaraan palinglambatrancangan survei,disampaikan penyelenggaraan 30 (tigapuluh)harisetelahrancangan survei diterimasecaralengkapoleh BPS, BPS Provinsi,atau BPS Kabupaten/Kota. 'rir'
PasalI (1) Rekomendasi untukrancangan surveidari PemerintahDaerah yang dapat dilaksanakan,harus menyebutkanideftitas padakuesioner yang rekomendasi untukkemudian dicantumkan akandipergunakan. (2)Rekomendasikepada Pemerintah Daerah dimaksud, disampaikan diantar,'atau diambil melatuie-mail,faksimili,'pos, sendiri. (3)Rekomendasikepada Pemerintah Daerah dimaksud, ditembuskan kepadainstansiyangmenangani bidangstatistik padaPemerintah Daerahyangbersangkutan. {.ii
PerygrintahDaerahyangmenyelenggarakansurvei,berkewajiban yang diberikanoleh BPS, BPS Provinsi, rekomendasi ._mengikuti
'l'"'';t'.u i Bps Kabupatenlkiitaidbbagaih;iia;uimi(iua1'oNi.m,'pdtit.'s ?yat,(1). PAsgl 10 ' l
lriirt.,i:
r1'ii6;'i!...r i'
i beihakuntukiimehget'ahui Pemerintah Daerah dan memanfaatkan produkadministrasi hasil'kompilasi' milik'lembaga,organisasi, perorangan, dan/atauunsur masyarakatlainnyadengantetap yang dilindungi memperhatikan hak seseorang,,;alag1;.lembaga undang-undang. P a s a l1 1 ; . .
f^teifie,',:
' : t ' : 1 :{ ,'.,!
: rnenqii.: '.4-'. .;$irl
.r
. l
":Hibtau'Bf'.
:, :i,ii
.'r:iii
r ,:'i-,d.,';;r , ; i ; i , p ) i i t , r p / i ( o 1.: -
rreleirgsarak;ii'l 5urvei, berF,ewajibart
dibe"ikanoibh 'frPS,BPS Priivinsi; ''::
:aglirhi
. il.ii
. ri r
p.,:::P?Sal l;':l{,-.;;,llr;t;ti; ,iJ,, tl ' :
statistiksektoral, Dalariii,ci.ii-6n9el6hUgaraan digunakanoleh BPS gunai'memperoleh ukqqa"mgl$.W,gpetyflllgi ,l r ! ri:r-"r,-iiili{.i;':
(1) Pemerintah' kelibtdh'statistik, menyelenggarakan Daeiahdalam' dari respondenmengenai berhak memperoteh keterangan yangmenjadiobjek. ,i-';setiap,karakter:istik ;:,:, ) ;,,;..,,. (2) Perheriiitah kegiatanstatistik, Daerahdalammenyelenggarakan yang diperolehdari wajib menjaminkerahasiaan keterangan responden.
^ d,
pelatihan. mengikuti
-^t.. ! ti!F"
yang (3) Petugasstatistikwajibmenjamin keterangan kerahasiaan diperoleh dariresponden. (4)Petugasstatistikberhakmemasuki wilayahkerja yang telah yangdiperlukan. ditentukan keterangan untukmemperoleh (5) Petugas statistik wajib menyampaikanhasil pelaksanaan kegiatan statistiksebagaimana adanya. BABV HASILPENYELENGGARAAN P a sal' 14 .
.,
..1
data yang Untukmbndapatkan statistiksektoralyang berkualitas, peisyaratan: ;-'t,e:!:l,r:. li; :.t.r ;'r. :'r'i ra ,.
r'
r
-10-
a. relevan,memenuhi pengguna kebutuhan data; b. akurat,mampusecaratepatmenggambarkan keadaanyang diukur; c. tepatwaktu,baikdalampelaksanaan lapangan maupunwaktu penyajian; d. mudah terjangkau,penggunadata dengan mudah dapat mengakses;
antarwilayah. Pasal15 (1)Pemerintah Daerahpenyelenggara suruei,wajib menyerahftan hasilnya, kepada: a. BPS, untuk hasil survei dengan wilayah survei yang mencakup lebihdari1 (satu)provinsi; q:. BPSProvinsiyangbersantiliiltlriliifitu'k{hasit surveidengan wilayahsurveiyang menca["ud"?lirai,ii'biiivinsi atau tebih ' 'dari 1 (satu)kabupaten/kota dalamsatuprovinsi;.dan 'BPS c, Kabupaten/Kota yang'beriangkutan, untukhasilsurvei it' d.ng.n wilayah surveiyangmencakup1 (satu)kabupaten/ j!ii;
t,itt:tii: ;ji;p,,:
.:
11.,]:
d&'utf gg5"nfJ"'f"Egg""rin[$
,Q2)
i,
ayat.(1),dapatberupa,:
,.t:ffiT;
medialainnya.
pemerintah (3)Penyerahan publifii3i"blen Daerahsebagaimana padaayat(2)selambat-lambatnya,30: i 1;dimaksud .6.11, (tiga, puluh; publikasi sebelum disebarluaskan pihak-pihak kepada lain. i
Pasal16
1: .:ljr;aiii
ili;l ;'ii,l1
. i . i . ; ; - 1 .i' l
ii.;if il
i.ii i.)i i:',,'!il:;:i.
Hasil kompilasiprodukadministrasi;i;miliki.rpemerintah Daerah, terbukapemanfaatannya untukumum,kecuatiaitentukanlain oleh peraturan ri,,i:,;: perundang-undangan.,r, i':
. r ; ;;i
, ' 1i : l :r 5 i l i ; i ; i i ' i : 1 i . , . i i ! . : : r , ,f r i t f j f . : t t ; - i ; {
(2) {"iasii: I
r. I
;ft,f,,,1#gg,jt;;;,;. H;rt';i
, ,rl Daera:.
'ri]]i+ijii!'ai:iJ]
.BAB V1...;
,:.;;:;';i.,.1
, ,.,i rrr,
:iyangdisefahkan oleh Fen:r:i:iiai':
:!i;tlrr,ana ciiil,r,r:tsud+acia ayat ('i), da;::r.i
,ii:r'tffiff.ili1i iam benttik:,"nncjia,,cefdk. 6111nr,',' i nfedia,krn-inui {+?, :, il-){:i
,i.:T
-11:.: : lr i::rl
I i . r i l iI r i ! ;
i: i.i ,:,;
BAB Vl
: .::!jiiiixooRoINASIDAN KERJASAMA Pasalrl,7 . ,Daerah !'Dalarnjnpefy-el-enggaraan sektoral; astatistikrr rlBpmbr:intah ;dapat5,;lTl€lakukan;, koordinasidenganpemerintahicDaerah. dan ::lnstansi:rPemerintah lainnya. , :, :l-..rr,i,!,: l : pasal1g Pemerintah DaerahbekerjasamadenganBps dapatmernbangun pembakuan konsep,definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam menye|enggarakankegiatanstatistiksektoral. p a s a1l 9 .::, Penyelenggaraan statistiksektoraldapatdilaksanakan secarakerja pemerintah Pemerintah ..sama-.qltqr? Daerahdengan Daerah . pemerintah lainnyadaniatau'antara Daerahdenganpihakketiga, sebagai kerjasamadaerah. .
. . i
: : . 1 . :
.
.
. _
: :
:
i
] .
Pasal20 .i
Kerjasamapenyelenggaraan statistiksektoraldapatjugaqiila[rikan oleh Pemerintah Daerahdenganlembagainternasional, negara asing, atau lembagaswastaasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal21 Kerja sama penyelengg araanstatistiksektoraldenganrembaga internasional, negaraasing,ataulembaga swastaasingdidasarkan pada prinsipbahwa penyelenggara utama adalah pemerintah Daerah. Pasal22 Koordinasidan kerja sama penyerenggaraan statistiksektoral dilaksanakan atas dasarkemitraan dengantetapmengantisipasi sertamenerapkan perkembangan ilmupengetahuan danteknologi. *li i,: r,l:-ri.:tiiii. :l
$
i :l:,,
r:;i
BABvlt...
a}1Ffl.Ti1SBm.mffiFt'rlj':''-'"
*i.r'i:f
:5':3$.'rr
' !{wTlit#ffim#-41Fryfl.'!rJmr"'".'
..r!:ri:i.|*pq.qqxfiirqr{t.''. .
;'
ryWlwjw:{r''rf".iETryr'!.
.12-
BABVII PEMANTAUAN, EVALUASI,DANPELAPORAN Pasal23 ( 1 ) Untuk menjamin pelaksanaanpenyelenggaraan statistik sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi statistik Fpnyelenggaraan 'flffi:Trr
'
:,
1]114:1r: rr".+i.s.t:fi
, 1j;lt4riifs:::l?ril1e.!1i9.r:ll?t:?t:1
;[i:.aVat (1)
.: -' .
perkembangan danhambatan dimaksudkan untukmengetahui dalam penyelenggaraan statistiksektoral yang dilakukan secaraberkala. (3) Evaluasi pelaksanaanstatistik sektoral dilakukan setiap berakhirnya tahunanggaran.
:i
Pasal24
ril
laporan (1), BupatiAffalikotaberkewajiban.,,,n1€h!?mpaikan pelaksanaanstatistiksektoraldi daerahnyasetiap tahun MenteriDalamNegeridan kepadagubernur dengantembusan
(Zir;, t" BElEiii Negeri d6ri0afiE$ftir*n4€pbmrflp5:'rr'ri' rJin'l::i
i:,.:i-r , i:1,l lrrv:ir' , ,i,i;
BAB Vlll PENDANAAN ''sfifu ii'::;i1 $ir;(i+'ti! ciii;:ktrkan ':;41 Pasal25
program,dan kegiatan (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, , statistik sektoral di provinsi berSumberdari Anggaran ,.: . Pendapatan BelanjaDaerah(APBD)Provinsi. j i
t.:
ii,,i.:;,:tilt:
'.r:'i,i:.
:rltr.l
ilir,,ii,"i +r'ii.i2y'peiiildnaan,:i: i\4.:;ii -{ .;
.' r...1.
'.' ,,,r ,.{i ;^'fi{.,
', $- '',,":,.::i,'r. r:
r j : j ; ' ; l : ; t ' L i . ': ; :i : ; ' 1 . : ,'i,} iii;tii:gi riiiit-t:]
. ':
l-icjengan,ten-l i:r:san',ffi$.a1g,.8P,S.,1;,,,. ::,.1 i-:1.,
-13-
BABIX ir*ir,,iir,j, :.ri:l;
PEMBINAAN
Pasal26
BPSmelakukan pembinaan periieliiiitah terhaoap Dr"rrh provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota'itai penyerenggaraan ' "i":;r-:r:| ;r:'/:
.
.i ri. l'-)
kegiatanstatistiksektoral.
",{"io,u"t,,,ri .., BAB X PENUTUP
,.,:r,;Irii:!ri*L!a;h ,r: , , N|P.34000;ir:iir -t.
pasal27 Apabilaadahal-halyangberumjerasdanmenemuikesutitan datam, i'r*l pelaksanaan Peraturanini, dapatdikonfirmasikan ke Bps, Bps Provinsi, atauBpSKabupaten/Kota. Pasal28 Peraturan ini berlakusejaktanggalditetapka n. Ditetapkan diJakarta padatanggal15Juni2009 KEPALABADANPUSATSTATISTIK,
62f74/-tt t".^l,t
&
DT.RUSMANHERIAWAN NtP-340003999
