PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUMAN LTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUMAN LTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Yogi Bayu Aji

Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 [email protected] Abstract

. Corruption has attacked the lifi? of the state and it has !ipread to multiple area. To extirpate . this crime H'e neell a strict ictH' e11/0rce1nent. The purpose of this research is to explain about corruptor i1npoverishmen1 cts an c1!1er11ative Ian· enforcement tort•ards the corruption case in Jndonesitl. This research uses qualitative approach 1'rith collected data.from books and neivs in mass 1nedia. The data is analized to see the ej}Ort of the impoverishment corruptor as an effort of'lan1 e11_/0rcen1ent tou•ard�· corru11tion in Jnclonesia. The result from this research shovvs that la1i· enfOrcernent in Jndonesitt is still not strict and tveak in handling corruption. Impoverish­ ment corruptor coulcl become a �rsood solution and give benefits to the state. Key ''"·ords: i1npoverish111ent, alten1ative punish1nent, corruption Abstrak

Korupsi telah menyerang kehidupan bernegara dan telah n1enyebar kc beberapa wilayah. Untuk membasmi habis kejahatan ini kita 1nen1butuhkan penegakan hukum yang ketat. Tujuan dari pcnclitian ini adalah untuk 1nenjetaskan tentang pemiskinan koruptor sebagai penegak hukum alternatifterhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kua!i­ tatif dengan ddta yang diku1npulkan dari buku-buku dan berita di media rnassa. Data yang di­ analisa digunakan untuk melihat upaya pe1niskinan koruptor sebagai upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Hasil dari penelitian i11i menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tidak tegas dan lemah dalam n1enangani korupsi. Pemiskinan koruptor bisa menjadi solusi yang baik dan 1nen1berikan manfaat bagi negara. Kata kunci: pe1niskinan, hukun1an alternat1f, korupsi

H

ingga saat ini, korupsi tetap men­

merusak negara tempat korupsi itu ada.

jadi masalah di Indonesia. Mahfud

Salah satu tujuan utama dari hukuman

MD, mengatakan bahwa saat ini

ya11g diberikan kepada koruptor adalah un­

Indonesia tidak sedang menerima anca1nan

tuk me11imbulkan efek jera. Efek jera ini

dari luar negeri, justru ancaman titan1an­

diharapkan tidak hanya timbul di kalangan

ya datang dari dalam berupa }(orupsi yang

koruptor saja tetapi juga di masyarakat luas

dapat mengganggu kelangst1ngan negara.

agar takut untuk melakukan korupsi. Salah

(Wibisono, 2011). Walau telah tcrjadi hing­

satt1 \Vacana yang menarik dalam upaya

ga ratusan tah11n, korupsi masil1 n1enjadi

menimbulkan efek jera bagi koruptor dan

masalah pokok yang dihadapi oleh Indo11e­

juga untuk membuat masyarakat berpikir

sia l1ingga saat ini. Koru1Jsi yang tidak ditan­

dua kali sebelum melakukan korupsi ada­

gani dengan l1aik tidak hanya mert1sak ke­

lah dengan menggunakan sanksi yang bisa

hidt1pan masyarakatn:ya, namu11 juga dapat

1nembuat pelaku kejahatan yang merugikan

---·---

12

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS K0RUPSI

DI INDONESIA

ngi Bayu Aji

keuangan negara itu menjadi tidak lagi berharta. Dengan kata lain sanksi ini bertujuan memiskinkan

terdakwa

atau terpidana

ka-

sus korupsi. Masalah korupsi dan reaksi terhadapnya memang telah banyak diperbincang kan dan diteliti.

Dalam

kriminologi

sendiri,

masalah korupsi telah dibahas sejak lama. Sutherland sendiri telah memulainya de ngan mengangkat kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat. Hingga saat ini ma salah korupsi tetap menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk diteliti. sebagai suatu kejahatan juga berkembang sejalan dengan berkem-

Korupsi ikut

bangnya peradaban manusia sehingga upaya untuk mencari penyelesaiannya juga akan semakin sulit. Penelitian mengenai terus

korupsi perlu agar dikembangkan ditemukan suatu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Untuk itu penelitian mengenai pemiskinan koruptor sebagai hu kuman alternatif untuk menangani kasus

korupsi ini perlu dilakukan, untuk melihat masalah-masalah yang ada dan solusi yang tepat dalam sudut pandang akademis. Kriminologi

sebagai ilmu

yang mem-

pelajari suatu kejahatan dapat memberi kontribusi secara langsung dalam upaya mengatasi masalah korupsi. Penelitian ini akan fokus pada pemiskinan sebagai suatu hukuman bagi pelaku korupsi. Salah satu

cabang kriminologi yang fokus pada ma salah penghukuman adalah penologi. Di dalam penologi terdapat mazhab-mazhab penghukuman yang dapat digunakan dalam menjelaskan mengenai hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi. Se lain itu dapat diketahui juga mengapa hukuman yang selama ini diberikan kepada pelaku korupsi tidak berhasil dalam memberantas korupsi. Kriminologi dapat membantu dalam melihat dan menanggapi masalah korupsi dari sudut pandang reaksi dan penghukuman

terhadannva.

Beberapa penelitian membahas

white-collar

mengenai

telah

sebelumnya

crime

dan korupsi. lvancevich, Duening, Gilbert, dan KonOpaske (2003) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sangat sedikit pelaku crime

whitecollar

telah

benarbenar

masuk

ke penjara dan menghadapi hukuman yang Mereka menceritakan nyata. bagaima na manajer dan eksekutif yang melakukan crime dihukum dan bagaima whitecollar

na penjahat tradisional atau umum

(non

crime) dihukum. Data Depar Kehakiman Amerika menunjukkan

whitecollar temen

bahwa lebih dari 43 persen dari mereka yang ditangkap karena melakukan whitecollar crime seperti penipuan yang bahkan tidak pernah diadili. Di sisi lain, 7o persen dari mereka yang ditangkap

karena

kejahatan

pencurian tidak hanya dituntut tapi masuk ke penjara dan rata-rata dihukum selama 42 bulan. Hanya sekitar 50 persen dari mereka yang terbukti melakukan penipuan masuk penjara

dan dihukum

ratarata

sekitar

16

bulan.

Para manajer harus memahami bahwa jika mereka melakukan kejahatan, mereka juga mungkin harus membayar denda (Lan ganti rugi. Jika terbukti

bahwa penjahat ker

ah putih mendapatkan keuntungan secara finansial dengan mengorbankan pemegang saham,

mereka

harus

diminta

untuk

mem

bayar atau membayar ganti kerugian kepavda korban. Hukuman keuangan yang berat harus berfungsi sebagai alat pencegah tanibahan untuk perilaku tersebut. Di Eropa,

kekayaanbersih pelaku pertama kali diteliti, dan kemudian

denda dikenakan.

David C. Nice (1986) menjelaskan bah wa korupsi

politik umumnya merugikan masyarakat kecil. Ia menduga bahwa ko rupsi dapat merugikan masyarakat dalam

beberapa cara yang berbeda, seperti dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap tindakan

pemerintah

dan kemauan masya-

rakat untuk percaya instansi pemerintah 13

lndonesm

9Nomor Volume 1,Desemb 2013 Jurnal Kriminologi

12-25

atau

substansral

kewenangan

dengan

pen-

danaan. Ketika dana publik dihamburkan dengan cara yang tidak produktif atau pejabat publik penyalahgunaan otoritas yang kepada mereka, masyarakat

dipercayakan secara alamiah

akan enggan untuk

mengiz

inkan ekspansi dalam operasi pemerintah. Dalam

artikel

ia

(2002),

Mitchell

menunjukkan

yang mengalami

korupsi

A.

Seligson bahwa mereka

cenderung tidak sistem politik me-

percaya pada legitimasi reka dan juga cenderung tidak menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pribadi, sesuatu yang secara sosial-psikol ogis berkontnbuasi penting terhadap ke percayaan

pada legitimasi.

Seligson menunjukan tentang

korupsi

Dari survei yang

keyakinan responden

terhadap

kepercayaan

dan

dukungan kepada sistem yang berjalan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupaya untuk melihat bagaimana pemiskinan

dapat menjadi alternatif dalam penegakan hukum penghukuman kasus korupsi di Indonesia. Pemiskinan ko ruptor merupakan wacana yang keluar saat korupsi

melihat pelaku korupsi, yaitu Gayus Tambunan, yang walaupun sudah ditahan tetapi dapat bebas keluar masuk tahanan bahkan liburan keluar negeri. Hal ini disebabkan ia masih memiliki

banyak harta untuk menyu-

ap petugas dalam Rutan tersebut. Pemi skinan koruptor diharapkan dapat menjadi salah satu solusi agar pelaku korupsi jera dan tidak melakukan korupsi lagi. Untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana gambaran dari pemiskinan koruptor dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. »

,

t

Metode

.

"

Teknik pengumpulandatayangdilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian

pustaka,

Penelitian

pustaka

membatasikegiatannyapada bahanvbahan &)ka kepustakaan saja tanpa memerlu kan riset lapangan {mg 2968: taek Teknik M

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai macam data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Datadata ini dapat berasal dari buku-buku, maupun berita-berita di media.

Pembahasan

Politik Penegakan Hukum terhadap Korupsi Hingga saat ini, aturan hukum yang mengatur mengenai korupsi adalah UU Nm mor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. UU ini merupakan payung hukum dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyempurnaan terhadap UU UU Nomor

Nomor 3 Tahun 1971 agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat lebih efektif mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. UU Nomor

31 Tahun 1999 berisikan 45 pasal, yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi, penyidikan, penun tutan, dan pemeriksaan di sidang pengav dilan, dan peran serta masyarakat. Pada tahun

2001, muncul

UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor

31 Tahun 1999. Tujuan perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk

menghidari munculnya berbagai interpreta si dan penafsiran yang berkembang di ma syarakat. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketentuan perhiasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah. UU 20 tahun 2001 mempertegas me ngenai beberapa alat bukti yang dapat di»

Nomor

peroleh dalam upaya mengusut kasus ko rupsi yang pada UU Nomor 31 Tahun 1999

KOKASUS HUKUM PENEGAKAN DALAM HUKUMAN ALTERNATIF SEBAGAI KORUPTOR PEMISKINAN RUPSI DI INDONESIA Yogi Bayu Aji

tidak dicantumkan.

Jika sebelumnya men

merupakan salah satu bentuk whitecollar

gacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal

crime,

188, alat bukti yang sah sebagai petunjuk hanya keterangan saksi, surat, dan keteran-

begitu dapat menyebabkan pencegahan ter hadap korupsi pun tidak berjalan dengan baik. Adi Sulistyono (Penerbit Buku Kom»-

gan terdakwa maka dengan adanya UU Nomor 20 tahun 2001 benda-benda yang dapat dijadikan alat bukti menjadi lebih banyak dan akan sangat membantu

dalam

proses

pengadilan kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi terungkap berkat adanya rekaman pembicaraan yang melibatkan para pelaku korupsi.

Kasuskasus

tersebut

antara

lain

kasus penyuapan Artalyta Suryani kepada Jaksa Urip Tri Gunawan dalam upaya un tuk penghentian kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Hukumonline,

di Indonesia

merambah ke berbagai sektor, dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menganggap bah wa proses hukum pada pelaku korupsi sama sekali tidak menjerakan. Sanksi pidana yang rendah membuat pelaku korupsi tidak ka pok. Selain itu penegakan hukum di Indone sia masih penuh toleransi,

memberi

peluang

pelaku korupsi menikmati berbagai fasilitas.

2008).

Politik Penegakan Implementasi Hukum terhadap Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengkaji mengenai vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi. ICW menemukan bahwa pada kasus-kasus yang KPK ke pengadilan Tipikor dilimpahkan pada tahun 2008-2009, terdakwa korupsi ratarata hanya divonis sekitar 4,5 tahun. Kemudian pada tahun 2010 vonis atas kasus yang ditangani KPK ternyata lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana

Dengan

pas, 2009: 4), guru besar hukum Universi tas Sebelas Maret Surakarta (UNS), meng anggap memang korupsi kian merajalela,

Ketidaksesuaian

(JPU),

masih ringan.

ratarata

tuntutan

JPU se-

besar 5 tahun 7 bulan sedangkan vonisnya rata-rata hanya 4 tahun 3 bulan (Husodo, 2011: 14). Pada 2011, dan' 55 terpidana korupsi yang dieksekusi

KPK, rata-rata

vonis

hanya 3 tahun 2 bulan. Bahkan, untuk ko

rupsi berjemaah seperti skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda

S Goeltom, rata-rata vonis hanya 1 tahun 4

bulan.Padahal,pelakukorupsiorang-orang.

Penghukuman

Indonesia Dalam

Mazhab

Yang Dianut

terhadap buku

Cetak

di

Pelaku Korupsi Biru

Pembaharuan

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan 5) dijelaskan bahwa secara nlosods yarakatan

pemas-

adalah sistem pemidanaan

sudah jauh bergerak meninggalkan retributif,

(2008:

deterrence,

yang

mazhab

dan resosialisasi.

Pen-

ghukuman tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan

terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan de' ngan mazhab reintegrasi sosial yang bera

sumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Stohr (2008: 13) dalam bukunya juga

menjelaskan bahwa dalam pandangan mazhab reintegrasi sosial, pelaku kejaha tan dianggap sebagai rakyat biasa yang akan merespon bantuan yang konkrit. Hal ini berbeda dengan keadaan dari pelaku whitecol

yang sebelumnya berada di posisi terhor mat, mendapat kepercayaan rakyat untuk

lar crime, mereka adalah brangorang

mengurus negara yang kemudian khianat (Diansyah, 2012)! _

sekali bahwa mazhab reintegrasi sosial sa,

Hukuman

bagi pelaku korupsi, yang

de-

ngan status sosial yang tinggi. Maka jelas ngat tidak sesuai jika diberlakukan kepada

lndonesia Kriminologi lurnal Volume9 Nomor I, Desember2013 . 12-25

white-collar crime seperti koruptor. pelaku Karena memang mazhab ini tidak meng gambarkan pelaku kejahatan seperti ciriciri dari pelaku white-collar crime. Sutherland bahwa menjelaskan white-collar criminal sebagai orang dengan status sosial-ekonomi tinggi yang melanggar peraturan-peraturan

yang dirancang

untuk

kat bersikap kerasbahkan tidak seganmain hakim sendiri pada pelaku kajahatan karena tidak hukum bekerja menanggappenegak dengan baik menangani kejahatan.

kon» ini harta dapat menjadi Kehilangan sekuensi yang tidak menyenangkan yang elemen satu salah penting penmerupakan L. H. ghukuman seperti yang diungkapkan

mengatur pekerjaannya (Benson & Simp son, 2009: 19). Apa yang dilakukan oleh

A Hart (Abel& Marsh,1984:2324). Akibat

pejabatpejabat yang korup ini telah banyak merugikan negara dan mengecewakan masyarakat. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi dari peranperan yang dimiliki

semula pelaku dapat berubah, jika dapat setelah hidup nyamandengankekayaannya dihukum pelaku dapat sajajatuh miskin. Pemiskinan koruptor merupakan salah satu gagasanyang sedangberkembang da

oleh pejabatpejabat ini. Ketika pejabatpe ini melakukan korupsi akan menye jabat babkan kekecewaan dan amarah yang be-

dari hukuman semacam ini kehidupannya

lam masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Penghukuman sebagai re spon sosial masyarakat terhadap kejahatan ini melihat hal ini. Hal sejalan dengan perlu oleh Nitibaskara dikatakan Ronny yang (2006: 14) bahwa gagasan pembaharuan

sar pada masyarakat (Klitgaard, 2002: 13). Dari sini timbul keinginan yang besar agar dihukum korupsi seberat-beratnya. pelaku

Terjadi pergeseran dalam hal penghukuman pelaku korupsi di masyarakat.

perlakuan terhadap pelanggar hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepkonsep yang tengah berkembang di negara yang bersang-

Dengan mazhab reintegrasi sosial, pelaku dikemba akan telah dihukum yang korupsi

likan lagi kepada masyarakat. Ketika ma telah dihu melihat syarakat pelaku yang kum tidak menunjukan perubahan pada diri mereka tentu akan menimbulkan rasa

kutan mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan.

Extraordinary

ketidakadilan pada masyarakat.Selain itu, timereka telah dihukum ringan, walaupun

Memerlukan Extraordinary Effort Korupsi merupakan extraordinary crime sehingga upaya penanggulangannya juga memerlukan extraordinary effort (Nurdw

dak serta merta melaksanakan hukumannya karena berbagai alasan (Nitibaskara, 2006: Hukuman seperti inilah yang merugikan 5). dan mere masyarakat menyakiti perasaan

jane, 2005: 33). Denny Indrayana (2008: 131)dalam bukunya bahkan mendesak agar dideklarasikannya negara dalam darurat ko rupsi sebagaibingkai startegi luar biasa bagi

ka.

Latar

Belakang Perlunya Pemiskinan Koruptor

Penerapan '

Alasan Sosiologis

dari ko': korban Masyarakat merupakan dan juga pihak yang menanggung mpsi

kerugian dari korupsi. Responmasyarakat terhadap kejahatan pun semakin keras. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh s

Crime

'

kejahatan korupsi yang luar biasa (extraor dinary crime). . Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi cenderung tidak menggam barkan bahwa korupsi merupakan extraor dinary crime. Wijayanto (2009: 677678)

bahwa extraor jika kejahatan mengatakan

crime dinary lainnya seperti terorisme telah J bahwa hukuman (2002: 17) masyara' mendapatkan yang keras bahkan Dirdjosiswom .ini .

16

.

;,

&'&er

K0KASUS HUKUM PENEGAKAN DALAM ALTERNATIF HUKUMAN SEBAGAI KORUPTOR PEMISKINAN DI INDONESIA

RUPSI

YogiBayu Aji

ko namun hukuman mati, pelaku sampai extraordinary merupakan rupsi yangjuga hukuman masih mendapatkan crimejustru

meyebut71) (2005: Nurdjana yangringan. diutamakan kanbahwakorupsiseharusnya sanksi biasa luar yang kasus dengan sebagai berat. paling

Pada tingkat filosofi/ mazhab, pemiskinan koruptor cenderung dekat dengan mazhabpenj eraan dan inkapatisasi. Gamba ran pelaku kejahatan dalam mazhab penjeraan digambarkan sebagai makhluk rasional bertindak dalam begitu yang perhitungan rasionyang korupsi dengan pelaku pula al dan memperhitungan keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Upaya pemiskinan juga berupaya agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan dengan menggunakan dakarena uang dapat digunakannya uang lam melakukan

kejahatan.

Hal ini sesuai

mazhab inkapatisasi yang berupaya dengan melakukan mengurangi kesempatan pelaku Pelaku dihukum. selama korupsi kejahatan tidak dapat dipercaya dan harus dibatasi.

dan ditimbulkan yang rupabiayakerugian

kasus untuk menangani dikeluarkan yang tindampak berupa implisit Biaya korupsi.

ekonomi yang dan dakankorupsi multiplier dalam ke dimasukan peng-r belum hilang

dikualitikasi belum tersebut Hal hitungan. yang dari jawab tanggung menjadibagian Penyebabnya, koruptor. dipikul seharusnya sama ada, UU bisajadi karenadalam yang korupsi dampak sekalitidakmengakomodir oleh harus para dipikul bagianyang sebagai

pelaku korupsi.

dari ini sosial luput korupsi kerap Biaya

yang panjang jangka Kerugian perhitungan. da masuk belum disebabkanoleh korupsi da hukum lamperhitunganaparatpenegak di Perlu kasus suatu lam melihat korupsi. lihat bagaimanadampaklebih lanjut akibat dari tindakan korupsi. Contohnyadalam hal mark melihat pembangunan,jangan hanya Perlu oleh dilakukan juga pelaku. up yang dilihat masa berlaku bangunan yang hilang akibat buruknya kualitas sehingga mengudari tahan daya bangunan tersebut. rangi Selain itu, perlu dilihat

Ide Yang skinan

Terkandung

dalam

Pemi-

Koruptor

Pembebanan Biaya Sosial Korupsi kepada Pelaku

Pada tindak

juga biayabiaya

lain yang ikut muncul dari korupsi tersebut, seperti biaya perbaikan akibat kerusakankerusakan ataupun korbankorban yang muncul karena buruknya kualitas dari

pidana yang berorientasi harta/aset seperti korupsi, metode penega kan hukum yang dilakukan dengan menitik-

pembangunan tersebut, seperti jalan raya.

beratkan pada menjatuhkan derita iisik see perti pidana penjara terbukti belum efektif. Sebaliknya kerugian yang terjadi baik keru

Live Blood Of The Crime

gian negara, kerugian pribadi maupun ker ugian sosial terus bertambah (Lolo, 2013: 1). Menurut Gandjar Laksmana Bonaprapta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012: 8), ahli hukum pidana Universitas Indonesia,

penerapan sanksi tambahan berupa pembebanan biaya sosial korupsi, dapat memper tajam sifat penjeraan untuk pelaku korupsi. Selanjutnya, selama ini aparat penegak hu

kum hanya menghitung biaya ekspisit bee

Memutuskan Aliran Uang Yang Merupakan Perkembangan teknologi

dan kemuda-

han lintasbatas telah melincinkan jalan kejahatan ke dimensi baru sehinggakejahatan tidak hanya melekat pada pelakunya melainkan juga pada benda. Inilah yang dimaksud Edwin Sutherland sebagai perkembangan pola whitecollar crime. Dengan demiki an, benda sebagai aset dari hasil kejahatan juga dapat menjadi subyek yang dikenakan

tindakan hukum (Pusat Kajian Kriminologi i). 2013: *

Dalam hukum terkait penegakan keja( 17

lndonesia Kriminologi puma! 2013 &m» I. 9 Nomor Mums

melihat beberapapan hatankorupsi,perlu

lain dalam kejahatan penanganan dangan

eon berkaitan korupsi, masih dengan yang Dalam pendalam uang. pencucian tohnya

cucianuangyangterkait dengankejahatan dikenal dan transnasional terorganisasi, crime. the blood of live prinsipuangsebagai darah hasil sesungguhnya kejahatan Uang menu tersebut, yangmenghidupikejahatan dan mobahkan dari hukum, proses tupinya dal untuk melakukan kejahatan yang lebih besar U(ustiati, 2012: 10). hukum masih bersifat Penegakan yang transaksional

membuat

ancaman

hukuman

fisik tidak lagi menakutkan. Dengan imbalan tertentu, terutama finansial pelaku dan

hukum masih penegak dapat mengkompromikan hukuman yang paling menguntungkan. Bahkan, pelaku dapat menggiring opini publik dan mencitrakan dirinya sebagai korban (Lolo, 2013: 1). Maka dari itu, faktor f1nansial bempa uang ini dihentikan, akan sulit untuk menghentikan kejahatan korupsi. Pemiskinan koruptor ini menjadi salah

satu jalan keluar yang efektif dalam mengPemiskinan ini. keadaan koruptor hadapi

dimiliki aliran uang yang dapat memotong oleh pelaku dan melemahkan dirinya. Hal ini juga dapat memberikan suatu bentuk hukuman yang nyata yang dapat dirasakan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Gordon dan Glaser, yang di-

dalam stuoleh Weisburd 152), (1990: kutip efek dari hukuman keuangan dinya tentang di pengadilan kota di California. Gordon dan Glaser berpendapat bahwa hukuman finansial seperti denda dapat menghadirkan

'

merusak mampu canapemiskinan koruptor Jeffrey konsentrasi paraoligarkis. kekayaan bahwahanyaoligarkWintersmenjelaskan is yangmampumenggunakan kekayaannya Pertah untuk mempertahankan kekayaan. anankekayaanmencakupdua hal: proper defense income dan defense (Diansyah. ty 2012).

berusaha defense mengamank Property an klaim dasarbagi kekayaandan properti menberusaha defense income sedangkan aliran mungkin pendapatan jaga sebanyak dan keuntungan dari kekayaan seseorang

sebaikmungkindi bawah kondisihak mi lik yangaman (Winters, 2011: 67). Hal ini ber ketika serius kekayaan menjadisangat asal dari perampokan keuangan negara atau

persekongkolan dengan pejabat pada pe ngelolaansumber daya alam atau kebijakan ekonomiyang menguntungkanpara oligark is (Diansyah, 2012).

Dengan adanya pemiskinan koruptor ini, akan membuat para pejabat negara berha ti-hati dalam menumpuk hartanya. Ketika ada pejabat yang menjadi kekayaan dalam jumlah besar yang mencurigakan justru

dapat mengancam dirinya jika ia tidak dapat menjelaskan asalusul harta tersebut. Pemi-

skinan koruptor bukan semata-mata mela rang pejabat mencari harta. Namun dengan adanya pemiskinan koruptor justru memaksa dan mengajarkan agar pejabat lebih ber

tanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Alternatif

Pengganti Hukuman Mati Moore dan Mills, yang dikutip oleh

enough of a punishment to be salient to the individual, but not so much as to produce

MacKenzie (2006: 291) mendeskripsikan

negative consequences.

lain hilangnyakepercayaanpada pemimp

Memelihara

Kekayaan Pejabat dalam

Batas Kewajaran

Dari sudut pandang teori oligarki, waw

18

konsekuensi dari whitecollar crime antara

'

in bisnis, institusi bisnis bahkan suatu per-' ». ekonomian bebas, erosi moralitas publik'

dan kehilangankepercayaanpada lembaga dan proses, politik, pemimpinnya. Terjad

PEMISKINANKORUPTORSEBAGAIHUKUMANALTERNATIFDALAMPENEGAKANHUKUM KASUSKORUPSI DI INDONESIA

Yagi Bayu Aji

inya erosi moral dan hilangnya kepercayaan

hukum yang bisa digunakan oleh penegak

masyarakat terhadap pihak-pihak tempat korupsi tumbuh subur menyebabkan reaksi masyarakat terhadap pelaku korupsi cenderung lebih keras lagi. Masyarakat meng-

hukum untuk memberantas dan memberi-

hukuman harapan yang berat agar korupsi dapat berakhir.

Kekesalan masyarakat terhadap korupsi membuat masyarakat menginginkan hukuman yang ekstra berat bagi pelaku korupsi. Nahdlatul Ulama (NU) bahkan mengeluarkan fatwa agar pelaku korupsi dihukum mati jika pelaku tidak jera dan mengulangi perbuatannya (Sindonews, 2012). Untuk ka sus korupsi, hukuman mati memang sudah di atur dalam UU Tipikor. Namun, selama ini pun hukuman mati masih menjadi perdebatan

dan masih

sulit direalisasikan

wa-

laupun sudah diatur dalam UU. Salah satu perdebatan dalam penerapan hukuman mati adalah masalah pelanggaran HAM. Dunia internasional pun semakin

meninggalkan International

hukuman mati, Statute of the Criminal

Court

_batasi bahwa hukuman

sendiri

maksimum

sulit direalisasikan

hukuman

dakwaan

kumulatif.

Dalam upaya penelusuran ini, KPK bisa berkordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memiliki peran yang besar dalam hal meneliti semua transaksi keuangan yang dibisa PPATK hasil analisis mencurigakan,

jadikan petunjuk dan untuk mempermudah suatu aliran dana di dalam permengungkap kara korupsi. Penyidik dan penuntut umum meminta bantuan PPATK dalam medapat

adalah

oleh pelaku yang diduga melakukan korup

mati

dan mengundang kon-

troversi.

Implementasi

kum bagi penyidik untuk menggabungkan hal dalam tindak pidana asal, penyidikan ini tipikor, dengan penyidikan TPPU untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan]

nelusuri transaksi keuangan yang dilakukan

alternatif hukuman penggandapat menjadi mati sementara

wa. UU TPPU memberikan landasan hu-

mem-

hukuman seumur hidup (Lubis & Lay, 2009: 330). Dalam hal ini pemiskinan koruptor ti hukuman

kan efekjera kepadakoruptor. Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso (Setiawan & Widjaya, itu terobosan kedua 2012), mengungkapkan dan kumulatif pembukyakni penuntutan tian terbalik atas harta kekayaan terdak-

Pemiskinan

Koruptor Upaya pemiskinan koruptor ini sebenarnya sudah dimungkinkan dalam perUUan

si. Dengan adanya laporan

hasil

analisis

PPATK penyidik dan penuntut umum dapat lebih mudah melacak arus uang atau men-

elusuri aliran dana hasil korupsi yang didu ga dilakukan pelaku (Effendy, 2010: 6768). Wacana pemiskinan koruptor berupaya untuk memberikan hukuman finansial kepada pelaku, salah satunya dengan perampas aset. Namun, untuk lebih mempertegas dan memperkuat

lagi hukuman finansial terse-

saat ini. Setidaknya harapan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku korupsi

but denda yang dijatuhkan kepada pelaku juga harus diperberat lagi. Denda maksimal

dilakukan melalui UU Nomor 8 Tahun dapat 2010 tentang pencegahan dan pemberan-

tertulis mencabaru UU yang pada Tipikor TPPU miliar UU yang sedangkan pai Rp1

tasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pada pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999

muncul

tindak tentang pemberantasan pidana korupsi yang berisikan pidana tambahan yang

dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. UU

TPPU

memberikan

dua terobosan

lebih akhir menuliskan

denda mak

simal Rp10 miliar. Salah satu cara untuk mengambil harta

hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menerapkan pembuktian ter

balik. Pasal 37 ayat 3 dan 4 UU Nomor 31 ta19

jurnal

Kriminologi

lndonesta

2013 Desember Nomor 9 1, Volume 12-25

hun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 telah men terdakwa mengatur tentang kewajiban usul harta asal bendanya. Apabila erangkan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya

(yang tidak seimbang dengan dari bukan berasal koruppenghasilannya) si, maka hartanya dianggap diperoleh dari

dan hakim berwenang merampasnya (Effendy, 2010: 73-74). Pelaku korupsi bisa dimiskinkan karena

perbuatan

tidak

korupsi

bisa membuktikan

bahwa

asal mua

sal hartanya berasal dari kegiatan yang sah. Harta yang diperoleh secara ilegal itu seperti hasil korupsi dapat dirampas untuk negara (Setiawan & Widjaya, 2012). Salah satu perdalam penerapan pembuktian timbangan terbalik

dikarenakan

memberantas korupsi tidaklah mudah. Korupsi di dalam praktek memiliki

kualitas pembuktian sulit. (Effendy, 2010: 143). Kesuksesan

yang sangat

dalam penerapan

pembuk

tian terbalik

sebagai langkah pemiskinan koruptor dapat dilihat dalam penerapan dan kantor kasus bekas pajak pejabat pada

di Assifie Pengadilan Bappenas, Bahasyim Kasus Selatan. Jakarta Bahasyim Negeri Assifie merupakan kasus pertama yang

tidak oleh Bahasyim ti-bukti yangdisajikan sah tidak karena hakim oleh diakui majelis divo hukum. menurut Akhirnya, Bahasyim di10 selama tahun, hukuman nis penjara tambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan miliar senilai 60,9 Rp kurungan. Hartanya ditambah 681.147dollar AS dirampas untuk tindak hasil terbukti karena pidana negara korupsi (Wibisono, 2011).

Hal lain yangtidak kalah penting dan perlu mendapatkan perhatian adalah lembaga mana yang nantinya akan mengelola harta atau asetyang telah terkumpul dari kejahatan korupsi ini. Karena jika tidak dikelola aset yang terkumpul baik, nantinya dengan ini akan memancing pihak-pihak untuk metidak cara-cara yang manfaatkannya dengan hukum. atau bahkan melanggar bijaksana dalam titik penAdnya gelap (blindspot) anganan aset menciptakan situasi yang dapat memicu terjadinya kejahatan ganda (double crime). Titik gelap ini terjadi karena masih dan akuntabilitas kurangnya transparansi sehingga tidak ada pengawasan yang memadai sehingga menimbulkan dua hal negatif.

yaitu kejahatan oleh petugas/pejabat yang mengurus aset dengan menyalahgunakan dan posisinya kedua, timbulnya sikap tidak perduli atas aset sehingga banyak aset

Kasus terbalik. menerapkan pembuktian PPATK ketika bermula Assiiie Bahasyim mencurigai adanya transaksi keuangan yang dan dua istri pumencurigakan direkening

yang seharusnya dapat menjadi penerimaan bukan negara pajak (PNBP) menjadi susut

tri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 Total saldo di miliar. yang mencapai Rp 932 seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65

bahkan hilang nilainya karena tidak dikelola dan dijaga dengan baik (Lolo, 2013: 1). Kejaksaan memiliki kewenangan dalam

miliar. (Wibisono, 2011). Penyidik kemudian meminta Bahasyaim menjelaskan asal-usul hartanya. Namun,

aset ini. penanganan Lembaga ini memiliki wewenang Pro Justitia yang memberikann

Bahasyim tidak dapat menjelaskan. Penyidik hanya dapat membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar, yang berasal dari peng acara Kartini Mulyadi. Selebihnya, penyidik

menjeratnya dengan pasal pencucian uang. Di pengadilan, Bahasyim diminta membuktikan keabsahan hartanya yang diakuinya sebagai hasil berbagai usaha. Namun, buk20

ya wewenang untuk bergerak di tiga ranah dan eksekusi. yaitu penyidikan, penuntutan

Dalam ketiga ranah tersebut aset merupakan bagian yang penting dalam pembuktian.

Kejaksaan memiliki wewenang menyita, menerima pelimpahan aset (barang bukti),

aset (termasuk juga didalamnya menguasai nilain dan agar mengelola mengamankan adalah tidak lainnya jatuh). Wewenang ya

K0KASUS HUKUM SEBAGAI PENEGAKAN KORUPTOR DALAM HUKUMAN ALTERNATIF PEMISKINAN RUPSI DI INDONESIA Yogi quu Aji

wewenang eksekutorial yang melekat pada profesi Jaksa. Seorang jaksa memiliki kewenangan melekat sebagai eksekutor putusan hakim yang berkekuatan tetap dan juga melaksanakan

penetapan hakim. Dengan dua kewenangan ini maka Jaksa memiliki

legitimasi dan justifikasi untuk menangani aset (Lolo, 2013: 2). Untuk semakin mengefektifkan upaya aset dari pengelolaan kejahatan ini, perlu

ada lembaga permanen yang dapat melaku kan pengelolaan serta pendataan aset-aset dari kejahatan, tidak hanya dari kejahatan

namun korupsi juga kejahatan lainnya seperti narkoba, illegal fishing, illegal logging dan lain-lain. Dengan demikian, aset ini dapat dikelola dengan baik dan bijaksana serta nantinya keuntungan yang didapatkan darinya dapat diberikan kembali kepada ne gara dan akan dirasakan kembali manfaatn ya oleh masyarakat.

Kesimpulan Dari apa yang peneliti temukan dan ba has dalam penelitian ini, peneliti menemu-

kan bahwa sejatinya apa yang atur dalam berlaku hukum yang peraturanperaturan telah memungkinkan untuk memberikan

hukuman yang berat kepada pelaku korupsi. UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 kotindak pidana tentang pemberantasan untuk bahkan telah memungkinkan rupsi mati hukuman jika korupsi menjatuhkan dilakukan pada keadaan tertentu. UU ini juga mengatur mengenai pemberian pidana tambahan berupa perampasan harta benda, pembayaran uang pengganti, penutupan pe. rusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu. masih terdapat kekurangan Sayangnya,

di korupsi Indonesia.Denganadanyapemiskinan koruptor, mengembalikanbeban bisosial korupsi kepada pelakunya, yaitu aya Pemiskinan koruptor juga dapat koruptor. memutuskan aliran uang yang dimiliki oleh blood live pelaku korupsi yang merupakan of the crime. Dengan demikian, pelaku ti dak dapat menggunakan harta kekayaannya

untuk melindungi dirinya maupun untuk melakukan kejahatan lainnya. Pemiskinan memelihara kekayaan pekoruptor dapat meini Hal batas dalam kewajaran. jabat maksapara pejabat untuk transparan dan

tidak dalam hartanya, mengumpulkan jeli menjadikan jabatan sebagai tempat meng-

Pemiskinan harta. koruptor juga umpulkan mati hukuman dari alternatif dapatmenjadi dalam kontroversi masih penmenjadi yang erapannya.

diUpaya pemiskinan koruptor dapat ada. telah melalui peraturan yang terapkan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 telah mehasil harta untuk mungkinkan merampas dari serta ahatan dihasilkan kej yang korupsi membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tin

dakan korupsi. Hal ini masih dapat dimaksimalkan lagi dengan ikut diterapkannya UU

Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penegakan kasus korupsi. Praktik pencucian uang merupakan satusatunya cara untuk melakukan atau hasil atas penyamaran penyembunyian korupsi. Penerapan UU TPPU dalam kasus

hu memberikan kedua terobosan korupsi dan kumulatif pemkum, yakni penuntutan buktian terbalik atas harta kekayaan terdak-

dalam implementasi peraturan hukum yang berlaku. Pelaku korupsi masih cenderung diberikan hukuman yang ringan. Munculnya wacana pemiskinan koruptor menjadi angin

wa. Dalam upaya pengimplementasiannya harus lebih memanfaatkan lagi pembuktian terbalik. Selain itu dalam RUU Tipikor kedeancaman harus menyesuaikan lagi pannya denda dengan keadaan saat ini dan mengubah pidana tambahan yang ada di pasal 18

kasus hukum dalam segar upaya penegakan

UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi pidana 21

jurnal

mmlnomv

Inuuucau-

Volume 9 Nomor 1. Dewnber 2013 12-25

pokok. Saran

Peraturan yang telah ada, masih dapat dalam tuntutan-tuntutan mengakomodasi berat hukuman padapelaku yang pemberian Nakorupsi seperti pemiskinan koruptor. mun untuk selanjutnya,perlu ada peraturan hukum yang tegasdan bersifat tetap untuk ini koruptor mengatur perihal pemiskinan hukum landasan sehingga dapat menjadi Daftar

yang kuat dalam pengaplikasiannya. Dalam penegakan hukum terhadap korupsi, perlu ada ketegasan dari berbagai pihak hukum khususnya para aparat penegak

dalam upaya mencegah dan memberantas harus hahukum korupsi. Aparat penegak

rus tegas dan keras dalam menangani kasus-kasuskorupsi. Aparat penegak hukum lunak harus menjauhisikapsikap yang juga tidak ia terjebak terhadapkorupsisehingga didalamnya.

Pustaka

Abel, Charles F., dan Frank H. Marsh. Punishment and Restitution:

A Restitution-

http://nasional.kompas.com/ read/2012/03/06/06465957/Jalan.Ter-

ary Approach to Crime and the Criminal.

De(diakses jal.Pemiskinan.Koruptor

Greenwood Westport: Publishing Group,

sember 14, 2012).

1984. Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

Alatas, Syed Hussain. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES, 1987. antaranews.com. Peserta CPNS Galang Untuk

Dana

ber

2000.

Prita.

11

Desem

http://www.antaranews.

com/berita/1260487206/peser-

tacpnsgalangdana-nntuk-prita (diakses Desember 13, 2012).

Pembinaan Romli. Strategi Atmasasmita, PenKonteks Hukum Dalam Pelanggar Di Indonesia. Hukum Bandung: egakan Penerbit Alumni, 1981.

Benson, Michael L., dan Sally S. Simpson. White-Collar Crime : an Opportunity Perspective.New York: RoutledgeRoutledge, 2009. Dardias, Bayu. Koruptor Pun Menjel ma Jadi

2012. 16 November Singa.

http://nasional.kompas.com/

read/2012A1/16/07162151/Koruptor. Pun.Menjelma.Jadi.Singa(diakses De sember 10, 2012). Jalan Febri. Diansyah, Terjal Pemiskinan Koruptor. 3 Maret 2012.

Ter Dirdjosisworo, SoedjoNomor Respon Hukum Introduksi hadap Kejahatan:

Penanggulangan Kejahatan. Bandung: STHB Press, 2002.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Cetak Biru Pembaharuan

Pelaksanaan

Sistem

Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum

dan HAM

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan, 2008. Effendy, Marwan. Korupsi dan Pencegahan. Jakarta: Timpani, 2010.

Sandro. PeGatra, Gayus Ternyata lesir Bersama Milana. 7 Januari

2011.

http: / / nasional.k0mpas.com/

read/2011/01/07/1348595/Gayus. Ternyata.PelesirBersamaMilana ses Oktober 2, 2012).

(diak

Kamar Ferdi. SBY Mengetahui Hayong, Istimewa

di Rutan Bambu.

11 Januari

2010.

http:/ /nasional.kompas.com/ read/2010/01/11/1759046/SBY.Mengetahui.Kamarlstimewadi.Rutan.Bambu (dialses Oktober 3, 2012). Hukumcnline. Inilah Bukti Rekaman Per

Juni 2 sekapanArtalytadenganUrip. 2008. http:/[www.hukumonline.com/

berita/baca/hohgaBinilahbuk

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAIHUKUMAN ALTERNATIF DALAM PENBGAKAN HUKUM KASUSK0RUPSI DI INDONESIA

Yogi Bayu Aji

ti-rekaman-percakapanartalyta-dengan-urip (diakses November 9, 2012). Husodo, Adnan Topan. Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015.

Jakarta: Indonesia Corruption

15November 2010.http://nasiona1.kom-

pas.com/read/2o10/11/15/14432991/ Gayus.Jangan.Miskinkan.Saya (diakses Desember 20, 2011).

Watch,

Kustiati, RetNomor Mendorong Terbitnya Jurnal Pemiskinan Koruptor. Regulasi

Indrayana, Denny. Negeri Para Maiioso: Hukum di Sarang Koruptor. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Nasional, 8 April 2012: 10. dan Baharuddin. Korupsi Kejahtan Lopa, PT Jakarta: Hukum. Kompas Penegakan

2011.

Ivancevich, John M., Thomas N. Duening, Jacqueline A. Gilbert, dan Robert Kono-

Kondan Alexander T. Lay. Lubis, Mulya, Perbedaan

Mati:

paske. Deterring White-Collar Crime. The Academy of Management Executive

troversi

(1993-2005), Vol. 17, Nomor 2, 2003:

Penerbit Buku Kompas, 2009.

114127.

Klitgaard, Robert. Penuntun Pemberantasan Daerah. Korupsi Dalam Pemerintahan

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. MetodeMetode PeneliKoentjaraningrat. tian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1981.

Komisi

Pemberantasan

Mendesak!

Korupsi. Utama: Beban SoBiaya Terapkan

sial Pada Koruptor. Integrito, September-Oktober 2012: 1011. Dipetik Desem

ber 5, 2012, dari Web siteAntiCorruption

House: http:/ /acch.kpk.go.id/ Clearing documents/10157/28607/INTEGRI TOseptokt2012.PDF

.

2001.

Media Nusantara,

Utama: Saatnya, Koruptor Dimiskink an! September-Oktober Integrito, 2012: 79. Dipetik Desember 5, 2012, Cleardari Web site Anti-Corruption House: http://acch.kpk.go.id/ ing documents/10157/28607/INTEGRI-

TOseptokt2012.PDF Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset

Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2007. Bisa Hakim Lampaui Tuntutan J akKompas.

sa. 24 April 2012. http://nasional.kom

Hukuman

Jakarta: Konstitusi. Hakim Pendapat Lauren Doris ONeill, MacKenzie, Layton, Acevedo. Summer dan Wendy Povitsky, Criminals: Different Crimes, and Preventing Understanding, Treating

Different

Behavior.

Criminal

Cincinnati:

son, 2006.

Jakarta: Nazir, Moh. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 2003. Nice, David C. The Policy Consequences of

Political Corruption. Political Behavior, Vol. 8, Nomor 3, 1986: 287-295.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. Tegakkan Hukum

Gunakan

Hukum.

Jakarta:

Pen

erbit Buku Kompas, 2006. I. G. M. Korupsi Dalam Praktik Nurdjana, Bisnis. Jakarta: ma,

Gramedia

Pustaka Uta-

2005.

Penerbit Buku Kompas. J angan Bunuh KPK: Perlawanan Terhadap Usaha Pemberan tasan Korupsi.

Jakarta:

Penerbit

Buku

Kompas, 2009.

Podgor, Ellen S. The Challenge of White Collar Sentencing. The Journal of Criminal Law and Criminology 97, Nomor

Pradiptyo,

(1973-), Vol.

3, 2007: 731-759.

Memiskink

Rimawan. 22

pas.com/read/2012/04/24/02520958/

an

Hakim.Bisa.Lampaui.Tuntutan.Jaksa (diakses Desember 10, 2012).

http://nasional.kompas.com/

kompas.oom.Gayus:JanganMiskinkanSaya.

Ander-

Koruptor.

Agustus

2012.

read/2o12/08/22/02162766/Memiskinkan.Koruptor (diakses Desember 14,

23

jurnal Kriminologi Indonesia Volume 9 Nomor 1, Desember 2013 12-25

2012).

PiPelaksanaan Sistem Priyatno, Dwidja. dana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Indonesia Di B. (Suatu Soedarso, Korupsi masalah Kulturil Dan Masalah Moderni-

The of Mitchell A. CorImpact Seligson, on A Com Regime Legitimacy: ruption of Four Latin American Study parative Countries. The Journal of Politics, Vol. Penelitian

Semiawan, Conny Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010. Semma, Mansyur. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Wacana

Pemi-

seputarindonesia.com. skinan Koruptor Menguat. 15 November 2011. http: //www.seputar-indonesia.

com/edisicetak/content/view/443689/ (diakses Desember 14, 2011). Ismoko dan Widjaya. Setiawan, Aries, PPATK: Ada Dua Terobosan Memberantas Korupsi. 28 September 2012.

news / nasional.news.viva.co.id/ http:/ / read/354929ppatk-ada-duaterobosanmemberantas-korupsi (diakses Desember 19, 2012).

Keluarkan Fatwa Mati 2012. September 17

Koruptor. http://daerah.sindonews.com/ read/2012/09/17/21/672896/nu-keluDe(diakses arkan-fatwa-mati-koruptor sember 17, 2012).

Fatwakan HuSofyan, Aliyudin. kum Berat Koruptor. 12 September 2012. http: / /www.jurnas.com/hala (diakses man/4/2012-09-o4/22oo63 MUI

Desember 13, 2012).

dan AnthoHemmens, Stohr, Mary, Craig Reader. A Corrections: Walsh. Text/ ny SAGE Publications Inc, 2008.

24

jukrencana/efektifkah-pemiskinanko ruptor/ 1319 (diakses Desember 7, 2011). dan Hadi, Tudji Martudji. Suprapto,

Tersangka Korupsi Kaum Terpelajar. 25 November 2012. news : / nasional.news.viva.co.id/ http / / Mayoritas

read/370036-kpk--mayoritas-tersang-

ka-korupsi-kaumterpelajar

(diakses

Desember 13, 2012).

64, Nomor 2, 2002: 408-433.

Sindonews. NU

http://www.suarapembaruan.com/ta-

KPK:

sasi). Jakarta: Bhratara, 1969.

R. Metode

suarapembaruan.com. Efektifkah Pemiskinan Koruptor? 23 November 2010.

. International Corruption Transparency 2012. 2012. Index http:// Perceptions

www.transparency.org/cpi2012/results (diakses Januari 9, 2013).

Weisburd, David, Elin Waring, dan Stanton Wheeler. Class, Status, and the Punishment of WhiteCollar

Criminals.

Law &

Social Inquiry, Vol. 15, Nomor 2, 1990: 223243.

B Kunto, Mahfud Wibisono, penyunt. MD: korupsi, bukan negera asing, an cam kelangsungan NKRI. 27 Oktober

2011.

http://www.antaranews.com/ berita / 281761/ mahfud-md-korupsi-bu

kannegera-asing-ancam-kelangsungan-nkri (diakses Desember 7, 2011). -1, Sonny. Menjerat Koruptor dengan Asas Pembuktian Terbalik. 2 Maret 2011.

http:/ / www.transparansi.or.id/

artikel/ menjerat-koruptor-dengan-asaspem buktian-terbalik] (diakses Januari 10, 2013).

Wijaya, Royce. Menkumham: Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas. 18 2012. September http:/lwww.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/ news/2012/09/18/130297/Menkum

ham-Jangan-Tajamke-BawahTumpul keAtas (diaksesDesember10, 2012). Wijaya, Angga Sukma. Negara Rugi Rp 39,3 Triliun Akibat Korupsi . 4 Desem-

ber 2012. http://www.tempo.co/read/

PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS K0RUPSI B! INDONESIA

Yogi Bayu Aji

news/2012/12/04/ 087445787 (diakses Desember 10, 2012). Wijayanto, Ridwan Zachrie. Korupsi Men gorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, Dan

Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Winters, Jeffrey A. Oligarchy. New York: Cambridge University Press, 2011.

25