PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA
Disusun oleh NAMA
: HAMDANI DHARMA YUNA RIMOSAN
NIM
: 11.11.4844
Kelompok
:
c
JURUSAN
:
S1-teknik informatika
DOSEN
:
drs. Tahajudin soedibyo
STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011/2012
PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA ABSTRAK Ekonomi Pancasila
sebagai salah satu sistem ekonomi,
untuk
membedakan dengan sistem ekonomi pada umumnya adalah mempunyai ciri – ciri tertentu, yaitu : a. Ekonomi Pancasila adalah sosialisme religius. b. Ekonomi Pancasila berfaham nasionalis. c. Ekonomi Pancasila berdasar kerakyatan terpimpin. d. Ekonomi Pancasila adalah berkeadilan sosial. Empat ciri ini pada dasarnya adalah pengejawantahan dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjiwai perwujudan sistem ekonomi Pancasila dengan sasaran ekonomi Pancasila sebagai berikut : 1. Mencapai masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah berdasarkan Pancasila. 2. Membentuk manusia budaya seutuhnya. 3. Memenuhi kebutuhan sandang – pangan – papan, kesehatan, kebudayaan, dan kerohanian.
BAB I. Latar Belakang Pokok – pokok pikiran sebagai fundamen politik negara yang terdiri atas tiga pokok pikiran, pertama berhubungan dengan bagaimana cara menyatukan rakyat, yaitu masalah nasionalisme, kedua berhubungan dengan cara mensejahterakan rakyat, yaitu masalah ekonomi, ketiga berhubungan dengan
cara berpemerintahan, yaitu masalah demokrasi. Masalah nasionalisme dan demokrasi yang disebut dengan nasionalisme Pancasila sudah diuraikan dalam pasal – pasal sebelumnya, oleh karena itu dalam pasal ini diuraikan masalah ekonomi yang berpangkal tolak sila kelima dipancarkan ke pokok pikiran kedua sebagai landasan kaidah ekonomi yaitu kaidah ekonomi Pancasila. Sebagaimana halnya ajaran Pancasila dengan melalui pokok – pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang dituangkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, adalah menentang Kapitalisme dan Imperialisme. Dengan dasar tersebut maka dengan sendirinya Ekonomi Pancasila berlawanan dengan ekonomi kapitalis yang berwatak liberalistis dan individualistis yang serakah. Sekalipun ekonomi kapitalis mengatakan, bahwa sistem ekonomi yang terbaik adalah sistem ekonomi yang tidak usah diatur, kepentingan perseorangan jatuh sama dengan kepentingan umum, dan terdapat suatu harmoni yang dijelmakan oleh mekanisme harga di pasaran bebas yang merupakan pedoman/indikator bagi produsen – produsen dan konsumen – konsumen, tetapi di dalam kenyataan dan prakteknya, ekonomi mendirikan kekuasaan kaum kapitalis atau diktator borjuis, yang dalam perkembangannya melahirkan imperialisme, mengadakan penghisapan tenaga manusia, dan melakukan penjajahan terhadap bangsa – bangsa, sehingga teori kapitalis bertentangan dengan cita – cita luhur bangsa dan harkat kemanusiaan. Maka sudah sewajarnya, bahwa Indonesia yang mengalami penindasan dan penghisapan imperialisme, menentukan bahwa Ekonomi Pancasila adalah anti kapitalisme. Gambaran
Ekonomi
Pancasila
sudah
cukup
jelas,
dengan
menyeimbangkan kemerdekaan individu dan kemuliaan negara sehingga pelaksanaannya dalam keseluruhannya merupakan keharusan, dan juga karena
dalam sistem ekonomi Pancasila tidak ada penghisapan tenaga manusia oleh manusia. Di dalam masyarakat Pancasila, tiap – tiap orang dijamin pekerjaan yang layak, dijamin untuk mendapatkan pendidikan, dan kehidupan material serta spiritual yang layak.
BAB II. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang kita bahas diatas, kita bisa merumuskan beberapa masalah dalam pertanyaan sebagai berikut : 1). Jelaskan pelaku – pelaku ekonomi Pancasila ! 2). Dalam pelaku – pelaku ekonomi Pancasila dibedakan menjadi berapa sektor dan jelaskan !
BAB III. Pendekatan Landasan dasar sistem ekonomi Pancasila adalah sila ke empat dan kelima Pancasila. Dalam sila keempat terkandung dua macam cita – cita kefilsafatan demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang hubungannya demokrasi politik sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi ekonomi. Dalam sila kelima terkandung adanya demokrasi ekonomi yang juga disebut dengan demokrasi fungsional karena rakyat sebagai pendukung kepentingan, yang kemudian dipancarkan ke pokok pikiran kedua selanjutnya dijelmakan dalam pasal 33 dan 34 strategi pelaksanaanya, yaitu : Pasal 33 : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan landasan pasal 33 dan34 UUD 1945, maka sistem ekonomi Pancasila adalah berlandasan sistem kerakyatan terpimpin, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sistem kerakyatan terpimpin menggambarkan cara menghimpun, cara menggerakkan dengan tata cara kerja tertentu. Semua kekuatan produksi seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, lembaga, modal dan teknologi ditujukan dalam rangka produksi meningkatkan pendapatkan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
BAB IV. Pembahasan Negara Indonesia yang berfaham integralistik, berusaha menyusun suatu sistem ekonomi atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan. Ekonomi pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam produksi demi kesejahteraan rakyat baik rohaniah dan jasmaniah. Ekonomi yang terfaham integralistik sebagai pelaku – pelaku dan pelaksana ekonomi adalah seluruh warga
negara Indonesia dengan usaha bersama dan
kekeluargaan. Seluruh warga negara Indonesia sebagai pelaku – pelaku ekonomi Pancasila dengan dasar kebersamaan dan kekeluargaan yang dibedakan atas tiga kelompok, sebagai pelaku utama ekonomi Pancasila, yaitu : sektor negara,
sektor operasi, dan sektor swasta. Ketiga sektor ini bekerja sama demi kesejahteraan bersama atau untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan sektor negara mempunyai posisi sebagai pimpinan. Ekonomi Pancasila yang merupakan ekonomi kerakyatan terpimpin yang sosialis religius atau ekonomi berkeadilan sosial yang nasionalistis, maka perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus ditumbuhkan atas dasar kehidupan koperatif, dan bentuk koperasi merupakan suatu alat yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat.
- Sektor Negara Kekuatan ekonomi untuk industrialisasi adalah syarat untuk dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi Indonesia, yang berarti rakyat Indonesia harus memiliki industri berat yang bertugas memproduksi mesin – mesin untuk keperluan industri – industri ringan. Sumber – sumber kekayaan alam Indonesia cukup untuk mengembangkan industri dan melaksanakan indrustrialisasi, seperti minyak bumi dan batu bara untuk mengembangkan tenaga listrik, di samping banyaknya air terjun alami, juga besi dan baja. Industri besar ini dikuasai oleh negara sebagai pimpinan dalam sistem ekonomi Pancasila. Sektor negara menguasai semua cabang – cabang industri besar, bukan saja “ public utilities “, tetapi juga cabang – cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tidak berarti bahwa Pemerintah sendiri dengan biroksasinya menjalankan perusahaan. Perusahaan negara adalah badan usaha yang melalui undang – undang dinyatakan sebagai perusahaan milik negara. Perusahaan negara selain mencakup “ public utilities “, juga mencakup semua sektor produksi yang penting, yaitu :
1. Public utilities, misal : Perusahaan listrik, perusahaan air minum, kereta api, pelayaran antar pulau, penerbangan. 2. Pertambangan, misal : Minyak bumi, emas, besi – besian, dan bahan – bahan strategis lainnya. 3. Industri dasar dan industri berat dikuasai oleh negara. 4. Pabrik – pabrik : Beras, tekstil, tepung terigu, semen, perumahan rakyat, dan barang – barang esential lainnya diatur oleh negara. 5. Bank – bank dikuasai oleh negara.
- Sektor Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup pokok dari para anggotanya dan dalam rangka produksi dan jasa mencukupi kebutuhan rakyat banyak. Koperasi bergerak di segala bidang, baik produksi maupun distribusi. Koperasi dapat dikembangkan sehingga dapat mengelola sektor – sektor usaha industri besar seperti dalam bidang pertambangan, pabrik, perkebunan. Pembangunan
ekonomi
berdasarkan
koperasi
menjamin
adanya
kesempatan kerja, penignkatan daya beli rakyat dan menjamin pemerataan dan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Tugas koperasi di bidang perekonomian diarahkan pertama untuk memperkuat ekonomi sektor negara yang memegang posisi pimpinan. Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi, koperasi distribusi serta koperasi jasa, termasuk koperasi simpan pinjam sebagai pelengkap. Adapun asas dan dasar bekerjanya koperasi adalah :
1. Demokratis, gotong – royong, kekeluargaan, dan swadaya, yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 2. Tidak merupakan konsentrasi modal. 3. Keanggotaan berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajibannya untuk kepentingn bersama. Aktivitas koperasi sebagai organisasi ekonomi ditujukan untuk memenuhi keperluan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang lemah kedudukan ekonominya dan mencari keuntungan.
- Sektor Swasta Seluruh usaha dan karya ekonomi tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya oleh negara sendiri, oleh karena itu kepada swasta diberikan kedudukan dalam kegiatan ekonomi di bawah pimpinan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara. Tugas sektor swasta di bidang perekonomian, bersama – sama dengan koperasi diarahkan pertama – tama untuk memperkuat ekonomi sektor negara yang sebagai pimpinan. Selama perusahaan swasta itu menghasilkan produksi atau jasa yang melengkapi kebutuhan masyarakat secara efektif, selama itu swasta berjalan, dan harus dalam ekonomi nasional berencana yang terpimpin, berfaham nasionalisme dan sosialisme religius. Swasta tidak boleh mengembangkan usahanya dengan cara induvidualis, sejalan dengan koperasi harus menentang sendi individualisme secara fundamental. Inilah ciri khusus sektor swasta yang berada dalam ekonomi Pancasila. Pada umumnya kegiatan golongan swasta ditujukan pada pemberian jasa, terutama di bidang distribusi, sehingga barang – barang keperluan hidup sehari – hari dapat sampai dengan mudah di tangan rakyat konsumen.
Sektor swasta harus dapat kerja sama dengan sektor koperasi dan sektor negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha swasta yang sudah maju harus dapat membimbing usaha sejenis dalam sistem kebersamaan dan kekeluargaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan masyarakat. Swasta yang berkembang dan maju harus dapat memperhatikan kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB V. Kesimpulan Apabila dikaji, maka teori mengenai pembangunan ekonomi untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat mencakup di dalamnya lima esensialia sebagai berikut : a. Kesadaran sosial berjiwa Pancasila. b. Mewujudkan cita – cita Proklamasi Kemerdekaan. c. Pengikutsertaan seluruh rakyat indonesia. d. Cara gotong – royong kerakyatan terpimpin. e. Asas kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan mengingat esensialia tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kenyataan – kenyataan kemasyarakatan dan ekonomi negara Indonesia, maka ekonomi Pancasila yang bersifat sosialis religius, berfaham nasionalis, berkerakyatan terpimpin, dan berkeadilan sosial.
BAB VI. Referensi Mubyarto, Ekonomi Pancasila Penerbit Lp3es, Jakarta, 1987. Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta, 1980. Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, Ekonomi Pancasila Penerbit: Mutiara, Jakarta, 1980. Madjid Abdul, Sri-Edi Swasono (Editor), Wawasan Ekonomi Pancasila Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981.
