MENGEMBANIGKANEKONOMI RAKYAT UNTUKMEWUJUDKAN EKONOMI PANCASILA OIeh: GunawanSumodiningrat
I.
PENGANTAR
Ekonomi rakyat merupakanistilah khasdalamperbincanganekonomi di Indonesia.Dalam membahasekonomirakyat paling sedikit terkait tiga hal penting yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) perspektif teoritis, (2) perspektif emperis-konstitusional,dan (3) perspektif moral. Ketiga perspektif tersebut bersifat dinamis yang selalu berubah sesuai dengantingkat perkembanganmasyarakatbaik secarainternal maupun secara eksternal.
Dari perspektif
teoritis, setiap ilmu harus dapat dilaksanakan
mewujudkan tujuan tercapainyakesejahteraanmasyarakatyang tumbuh berkembangsecaraadil dan merata.Teori ekonomi yang dirumuskan dari pengalamanekonomi terus berkembangsesuaidenganperkembangandan peradaban manusiayang pada dasarnyamengutamakanmanusia,rakyat, masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Asumsi dasarnya adalah
yang
menghasilkan,menikmati, melestarikandan tumbuh berkembangsecara bersinambung.Asumsi ini tidak pernah terpenuhi bagi seluruh anggota masyarakatkarenapartisipasinya,produktivitasnya,dan efisiensinyatidak sama. Terjadilah kesenjangan.Memahami adanya kesenjangan muncul pemahamanekonomi terkendali, ekonomi terencanamewujudkan tujuan
ekonomi sesuai kesepakatanbermasyarakat,bernegara.Dalam perspektif teori tentu ada pelaku ekonomi yang sudah dapat mewujudkan tujuan ekonominyadan adayangbelum,sehinggateori ekonomiterusberkembang menyesuaikandenganperkembanganmasyarakat.
Perspektif emperis-konstitusional, mencerminkan perwujudan komitmen pembangunannasionalsebagaimana tercantumdalam cita-cita luhur bemegarayang dirumuskandalamGBHN, danpelaksanaannya melalui programkebijaksanaanlimatahunan(Repelita) dan tahunan(APBN/APBD) menjangkauseluruh lapisan masyarakat. Peranpengambil kebijaksanaan sangat penting
terus memacu dan menumbuhkan kegiatan ekonomi
masyarakat(rakyat)yang tertinggaluntuk lebih mempercepatkemajuannya. Tetapi karena sifat masyarakatyang sangat beragam sehingga terdapat masyarakatyang dapat menikmati dan terdapat masyarakat yang masih tertinggal. Kemampuan pemerintah dalam memicu dan memacu perkembanganekonomimasyarakatyang tertinggal tidak secepatkemajuan ekonomi masyarakatyang sudah maju berkembang.Perbedaanmenjadi semakin menyolok sehinggamenimbulkan ketidaksabaran untuk lebih mempercepatkemajuan ekonomi masyarakat yang tertinggal. Acapkali kurangmenyadarikondisi dankemampuanmasyarakatyangtertinggalyang memangrendahdan lambat,bahkansecaratidak sadarjustru memihak yang cepat berkembang. Dengan demikian tantangan dalam
emperis
operasionalnya adalahmemampukansumberdayamanusiakhususnya aparat, melaksanakan kebijaksanaan sesuai aturan dan peraturan yang telah disepakati(SDM, birokrasi,law enforcement)t .
'Ginandjar
Kartasasmita, Tantangan PembangunanMemasuki Abad Baru, DisampaikanpadaMunas VIIf KeluargaAlumniUniversitasGadjahMada (KAGAMA), Palembang24Juli 1997.
Dalam perspektif moral, pelaksanaanpembangunandi Indonesia berdasarkanPancasilasebagaipedomanhidup telah mampu mengarahkan pembangunansesuaicita-cita luhur bernegara,namunkarenakesadaranmoral masyarakat yang tidak sama menimbulkan perbedaan perkembangan masyarakat antara yang teIah menikmati dan belum menikmati pembangunan secaramemadai.Pembangunan yang muncul dari rakyat, dilaksanakanoleh rakyat, dan hasilnya untuk dinikmati rakyat dalam wadah negarakesatuan RepublikIndonesia,mengandungpengertianyangmendasarbahwayangkuat harus membantuyang lemah dan yang lemah harus bersediadibantu oleh yang kuat. Ekonomi demikian adalah yang saat ini dikenal ekonomi tepo sliro. Adanya kesadaranbernegarayang benar.Yang lebih mampu adalah memimpinyang belumtahu denganmenempatkandiri padatempatnyasesuai sila-silayang terkandungdalamPancasila.Sifat tersebutharusdimiliki oleh setiap pimpinan semua tingkatan ekonomi dari ekonomi: rakyat secara individu, rumahtangga,daerah,nasional,regional dan sampaike tingkatan global,sebagaipemimpindari seluruhummat untuk mewujudkankedamaian di dunia yang abadi. Kesadaranmoral ini tidak mudah dipelajari kecuali direnungkan,dikomunikasikan,dituliskan, dilaksanakan,dan dilaksanakan menghasi lkan seperti yang di angan-angankanny a (t iw i lcromo) untuk sebesarbesarnyakemakmuranrakyat. Hamemayuhayuning bawono. Dengantetap tepo sliro, memberikan pemihakan kepada yang lemah, pemberdayaan masyarakatdalamperubahanstrukturyang muncul dari kemampuansendiri.
Denganprosespembangunanberdasartiga perspektiftersebut,maka terdapatkerancuan,ketidakjelasanpengertianpembangunanekonomi antara pedoman (teori), pelaksanaan sesuai
harapan, secuai cita-cita yang
digariskandalamperspektifmoral Pancasila.Ketidakjelasan,atau mungkin lebih tepat disebutkansebagaiketidaksabaranmasyarakatdalampelaksanaan
pembangunan muncul pengertian ekonomi rakyat
untuk memacu
perkembanganekonomimasyarakatyang lemah.Mengembangkanekonomi rakyat adalah pemihakan kepada ekonomi masyarakat yang tertinggal, dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil, dan merata (menjabarkanteori ekonorni),digerakkandan dikendalikanoleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat yang tertinggal (disebabkan mekanisme alamiah atau mekanismepasar tidak berjalan dengan sempurna),dan berpedomanpada Pancasiladan Undang-UndangDasar 1945 sebagai landasanmoral banssaIndonesia.
Namun ketidaksabarantersebutberlanjut karenabelum terbentuknya persepsiyang samabahwapembangunannasionaladalahharusmerupakan prakarsadari rakyat,dilaksanakanoleh rakyat,dan hasilnyauntuk dinikmati seluruh rakyat. Ketidaksabaran disebabkan kemampuan, kepemilikan, produktivitas dan aksesterhadapfaktor produksi nasional belum merata. Kesamaanpersepsitentang ekonomi rakyat sebagaisatu sistem ekonomi nasionalsesuailandasanteori yang terusberkembangdan berpedomanpada moral Pancasilamerupakan dasar dalam melaksanakanpembangunan nasionalyang diharapkan.Tantanganyang dihadapiadalahpemberdayaan masyarakat meningkatkankapasitasuntuk perubahanstruktur masyarakat yang memadai sesuai potensi dan daerahnya,khususnyabagi mayoritas pendudukmiskin di desatertinggal.Langkahoperasionalyang efektif, efisien dan transparan berpedoman pada instrumen kebijaksanaanyang dapat dilaksanakanbersama rakyat merupakan satu harapan menghilangkan kerancuan dan mewujudkan masyarakatIndonesia yang maju, mandiri, sejahteraberdasarkan keadilanfi uriteradil)..
II.
ME]\GAPA EKONOMI RAKYAT
2.1. PerspektifTeori
Kegagalandari teori-teori yang berorientasipada pertumbuhandan trickle down effect dalam dua hal, yaitu pertama, strategiini tidak mampu menuntaskan munculnya masalah kemiskinan dan kesenjangan yang menahun(chronical poverty and inequie), yang mendampingi tingginya pertumbuhan,dan kedua, strategiini tidak memberikanbanyak kontribusi padapeningkatankualitasdan dayakreasimasyarakat,khususnyamasyarakat perdesaan,dalam melaksanakanpembangunan.
Kegagalan ini
memicu munculnya teori-teori
baru
dalam
pembangungan. Todaro melihat bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasardalam struktursosial,perilakusosial,dan institusinasional,di sampingakselerasi pertumbuhanekonomi, penguranganketidakmerataan,dan pemberantasan kemiskinan.2 Meier (1995) yang memandang bahwa pembangunanekonomi dimaknaisebagaisuatuprosesdimanapertumbuhan ekonomiterusmeningkat dalam kurun waktu tertentu, dengan didasarkan pada kondisi jumlah kemiskinan absolut tidak meningkat, dan distribusi pendapatan tidak memburuk.3
2Todaro,Michael,EconomicDevelopment, Longman, New york, 1994.Hal 15. i Meier,GeraldM., LeadingIssuesin EconomicDevelopment, OxfordUniversityPress, Oxford,New York,1995.Hal.7.
Kemudian muncul konsep "redistribution with growth", yaitu suatu konsepyangmencobamenggabungkankonseppemerataandanpertumbuhan. Dalam konsepini, tujuan pembangunanmencakuppeningkatanpertumbuhan ekonomi dan pemerataanpendapatan.Semata-matahanya menggunakan pertumbuhantingkat pendapatanhanya akan menimbulkan bias dalam upaya mengenali permasalahan sebenarnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunanekonomi juga harus difokuskan pada aspek-aspekkualitatif dari pembangunanitu sendiri,yang mencakupkemiskinan,kesenjangan,dan humanresource development.
Perbedaanutama antarateori-teori baru dan teori-teori lama terletak padametodedistribusihasil perturnbuhanekonominya.Dalam konseptrickle down effect distribusi pendapatandicapai dengan semata-matainstrumen fiskal (pajak) dan pemberiansantunan,tanpa terlalu mementingkanperan serta dan keterlibatan rakyat banyak sebagai pelaku ekonomi. Dalam kerangkakonsepini jumlah dan keberdayaanpelaku ekonomi dalam pasar bukan merupakanperhatianutama.Sementaradalam konsepredistribution with growth, distribusipendapatandicapai, selain dengan'mengendalikan' yang besarlewat kebijaksanaanfiskal,juga dengan'mengangkat'kelompok kecil, dengan memberikan bekal dan rllang yang lebih besar kepada masyarakatluas untuk berperansertadalam aktifitas ekonomi, sehinggadapat secaralangsungmenikmati pendapatannya.
Secarateoritis maupun empiris, konsep redistribution with growth dipandang akan lebih mampu menyinambungkanpembangunan,dengan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pembangunan ekonomi, ketimbang konsep-konseplainnya. Ada perbedaanutama antara "melaksanakan (initiating)
pembangunan" dan
"menyinambungkan
(sustaining) pembangunan"dalam jangka panjang. Kata "melaksanakan" sekedarmengacupada usahauntuk mengoperasikanpembangunandengan caramenggerakkansegala sumberdaya yang ada,tanpamemikirkan ori entasi dan
dampak jangka
panjangnya. Sementara "menyinambungkan
pembangunan"adalah rnelaksanakanpembangunandengan mendasarkan setiapaktifitaspembangunansaatini padadampakjangka panjang,sehingga kecenderungankinerja ekonomi dapatterus meningkat.
Selanjutnyateori Rostow dan Harrod-Domar dapat dilihat bahwa elemenutamapertumbuhanataupernbangunan ekonomiadalahinvestasidan tabungan.Jika dilihat, makahal tersebutberimplikasipadausaha-usaha untuk meningkatkantabungandan investasi.Peningkatantabungandan investasi tentunya memiliki kaitan yang sangaterat denganperan sertamasyarakat. Semakinbesarmasyarakatyang berpartisipasidalam pembangunan,maka diharapkan semakin tinggi pula tabungan dan investasi, sehingga pertumbuhanekonomi meningkat.
Teori-teori pembangunankemudian makin berkembang,dengan menunjukkanperhatianyang besarpadapartisipasidan peningkatankualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu teori pertumbuhan baru (New EndogenousGrowth Theory).4Teori ini memberikankerangkateoritis dalam menganalisispertumbuhanendogen,dimana pertumbuhanGNP tidak lagi sekedarditentukanoleh sistemyang tercakupdalam prosesproduksi. Teori ini, tidak lagi sekedarmengandalkansemata-mata kuantitastenagakerja dan modal,namuntelahmengedepankan pengetahuan danteknologi,yang pelaku utamanyaadalah manusia.Keduakomponenini dipandangsebagaifaktor a Penjelasan detil tentangNew
EndogenousGrotth Theorydapatdilihat pada Todaro, Michael, op cit., Hal. 88-90,dan Meier, Gerald,op cit. Hal 102-103.
yangtidak berhadapan dengankendalahukum "peftambahanyang semakin menurun"(law of diminishing retttrns).
Lebih jauh Sen menekankanbahwa pembangunanekonomi harus diterjernahkansebagaiprosespeningkatanderajatkebebasanmanusiadalam rurenentukan pilihan-pilihannyasendiridalampembangunan.s Pendapatnya didasarkanatas pengamatannyabahwa permasalahanutama dari negara berkernbanglebih mengacupadaberkurangnyamakna kehidupan(reduced Iives),dari padarendahnyapendapatan. Dengandemikian strategiyang tepat untukmengatasihal ini adalahpeningkatan"kebebasan"dan "kemampuan" umat manusiauntuk rnemilih dengannilai dan dasaryang merekayakini.
Pernyataandi atasdiperkuatoleh Kartasasmita,denganmenjelaskan bahwa kemajuan (pembangunan) ekonomi, untuk berjalan secara bersinarnbung, harus didukung oleh sumber dayamanusiayang memiliki prakarsadan dayakreasiuntuk memajukandiri. Prakarsaitu hanyatumbuh apabila telah ada emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalarnprosesperubahan. Untuk itu diperlukankebebasandan kesernpatan untuk berperansertadalamprosespengambilankeputusanyang menyangkutdiri setiapindividu dan masyarakatnya. Dalam ketiadaandan kebebasan dan kesempatan ini, makaprakarsadan dayakreasij.rga menjadi terbatas.Karenamanusiaadalahmakhluk yangutuh,tidak mungkin prakarsa dan dayakreasinyaberkembanghanyauntuk bagiantertentudalamdirinya (misalnyaekonominya)dan tidak untuk bagianlainnya.6
5
Sen,Amartya,Resource, Values,and Devetopment, 1984.
6 GinandjarKartasasmita, PembangunanUntuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemertanaan. Cides. 1996.
2.2. PerspektifEmpiris-Konstitusional
Ekonomi rakyat menurut perspektif empiris konstitusional, adalah konsep ekonomi yang mencerminkan aspirasi sekaligus kebutuhan masyarakatIndonesia akan pembangunanekonomi itu sendiri. Dinamika aspirasi dan
kebutuhan tersebut tercermin
di
dalam
GBHN,
RepelitalRepelitada,dan APBN/APBD, yang terus berubah setiap kurun waktu tertentu.
Dari perspektif ini juga dapat dilihat arah dan tujuan dari ekonomi rakyat, yang termaktub dalam GBHN, yang pada dasarnya merupakan penjabarandari UtlD'45. DalamRepelitalRepelitada termaktubtujuan-tujuan pembangunanyang merupakansintesa antaragaris pembangunandalam Pancasiladan UUD'45, serta aspirasidan kebutuhanriil masyarakatpada kurun waktu tertentu. Kurun waktu lima tahunan dan kurun waktu tahunan. Sementaraitu, APBN/APBD memuat skema pembiayaan pembangunan ekonomi rakyat sesuai dengan yang termaktub dalam Repelita sebagai instrumenmewujudkanarahpembangunanyang diharapkan.
2.3. Perspektif Moral
Pancasilasebagaidasarnegaradan UUD'45 menjadimoral dan etika bagi pelaksanaanpembangunanekonomi rakyat di Indonesia.Pancasila dengansila-siladi dalamnya,membentukkonsepnormatif tentangekonomi rakyat,sebagaiekonomiyang mengedepankankeadilansosial daripadahalhal lainnya.Ekonomi ini dilandasioleh semangatKetuhanan,disatukanoleh semangatpersatuan,menjunjung etika kemanusiaanyang beradab, dan mengutamakanmusyawarahdalam pengambilankeputusandi dalamnya.
SementaraUUD '45 memberikanbatasan-batasan operasionalbagi pelaksanaan ekonomirakyat di Indonesia.Secaralangsung,batasantersebut tercantumdalam Pasal33 UUD '45, yang mengemukakantentang bentuk usahaekonomikerakyatan,yaitu koperasi,metodeekonomikerakyatanyaitu demokrasiekonomi, dan pemanfaatanekonomi rakyat, yaitu untuk rakyat banyak.Secaratidak langsung,batasantersebuttercantumdalam setiappasal I-IUD'45. Sepertihal, dibutuhkanperannegaradalam usahauntuk mendidik kaum miskin, dan lainnya.
III.
KEBIJAKSANAANPENGEMBANGANEKONOMIRAKYAT
Penyusunankebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan,khususnya dalam Repelita VII, harus ditujukan bagi upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang menjadi kendala bagi terlaksananyaekonomi rakyat, seperti pengangguran,kemiskinan dan ketidakmerataan.Selain itu, kebijaksanaanpengembanganekonomi rakyat juga
perlu mengacu pada usaha untuk memenuhi asumsi-asumsi
pembangunan, yaitu full employment, equal productivity, dan rationalfficient.
Selain itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunanjuga harus menyentuhsecaralangsungakar permasalahandari setiapmasalah-masalah pembangunanyang ada, yaitu secarainternal dan eksternal, masyarakat miskin memiliki kemampuanyangjauh berbedadenganmasyarakatkaya. Seperti dijelaskansebelumnya,secaraumum, kemiskinan terjadi karena masyarakatmiskin kekuranganmodal, dan kualitas SDM-nya rendah,yang ditunjukkan oleh minimnya penguasaanaspek manajemendan teknologi. l0
Sementarasecaraekternal,masyarakatmiskin dihadapkanpadakondisi yang kurang berpihak pada mereka, seperti lingkungan yang terisolasi, yang kurang menguntungkanusahamereka,dan lingkungan kebijaksanaan bersaingyangkurangsehat.
Mengacu pada akar permasalahantersebut, maka kebijaksanaankebijaksanaanyang akan diambil perlu mengacupada identiflkasi akar permasalahandi atas. Pada sisi internal, kebijaksanaanharus mampu meningkatkanaksespengusahakecil padamodal.Tidak cukup sampaidisitu padasisi ini juga harusberorientasipadapeningkatankualitas kebijaksanaan SDM di perdesaanyang langsung terarah pada peningkatan kehidupan masyarakatdesa, baik secara individual maupun kelompok,
seperti
penguasaan aspekmanajemendan teknologi.
Sementarapada sisi ekternal, kebijaksanaanyang diambil harus membukaaksesrnasyarakatmiskin padawilayah lainnya, sehinggawilayah yangbersangkutan dapatberkembang.Namun demikianperlu dicatatbahwa pembukaanaksessuatuwilayah terhadapwilayah lainnya,perlu didahului oleh penguatanekonomi internal wilayah yang bersangkutan,sehinggahalhal sepertipemanfaatansumberdayaalam wilayah yang bersangkutanuntuk wilayah lainnyadapatdihindari.Kebijaksanaanini juga harusmenunjukkan keberpihakanyang jelas dengan cara memberikan perlindungan yang proporsional,sekaligusmenciptakanlingkunganberusahayang adil dan sehat antarasesamapelakuekonomi.
Sementaraitu padatataranyang lebih praktis, pembangunanekonomi harusdifokuskanuntuk menghasilkanprogram-programpembangunanyang terarahpada pembentukanekonomi rakyat. Pembentukanekonomi rakyat, il
khususnya di wilayah perdesaan,harus didukung dengan seperangkat kebijakan yang mendorong terbentuknya SDM yang unggul. Untuk keberhasilandari ekonomi sansat ditentukan oleh keberhasilan dari pembangunanSDM yang ada.
Selain SDM, ekonomirakyatjuga perlu ditunjangoleh infrastruktur yang mantap. Keberadaaninfrastruktur menjadi sarana pembuka akses sekaliguspenghubungekonomi rakyat di suatu wilayah denganwilayah lainnya,sehinggamemungkinkanterjadinyakemitraandanketerkaitanusaha. Ekonomirakyatdengankeduakomponenpendukungtersebutharusdiwadahi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaanyang dimaksudbukan sematamata menyangkutorganisasiatau lembaga-lembaga di desa,namun juga menyangkut aturan-aturanyang mengatur dan menggerakkan aktifitas pembangunan di wilayah bersangkutan.
Adanyasistempemantauan yangmampumendatapelaksanaan masingmasingkomponendiharapkandapatmengikuti perkernbanganpelaksanaan yang sekaligusmerupakanalat penyempurnaan terhadappenyimpangandari langkahkebijaksanaan yangtelahdigariskan.
ry.
EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI RAKYAT
Bertolakdari ulasandanperkernbangan ekonomi sampaisaatini maka dapat ditarik beberapapengertiandasarkaitan Ekonomi Rakyat, Ekonomi Pancasiladan EkonomiNasionaldalammewujudkancita-citaluhur bangsa Indonesia,terwujudnyamasyarakatIndonesiayang maju, mandiri, sejahtera berdasarkan keadailan( uriteradil).
t2
Ekonomi Pancasilaadalahrancang-bangundari ekonomi nasional, yang dijiwai oleh sila-silayang ada dalam Pancasila.Secaragaris besar, ekonomi Pancasilaadalahekonomi yang berorientasipada keadilansosial (masyarakat/rakyat), denganlandasanutama akhlak dan moral Ketuhanan, menekankanpada etika manusiayang beradab,menjunjung persatuan,dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Konsep Ekonomi Pancasilaadalahnormatif,yang setiapsaat butuh penjabaran dan pemaknaansesuaidengantuntutan waktu. EkonomiPancasilaadalah pandanganfilsafati di bidangkehidupanekonomi sebagaiimplikasi langsung dari diterimanyaPancasiladi negeriini.7
Ekonomi rakyat adalah wujud konkrit dari Ekonomi Pancasila yang sesuaidengantuntutan, kondisi,dan aspirasimasyarakatIndonesia saat ini. Ekonomi rakyat,sepertidituntunoleh Ekonomi Pancasila,dibentuk oleh tiga pilar utamayaitu,pertama,Ideologi PembangunanEkonomi, yaitu PancasiladanUUD'45, sebagaimoral dan etikapembangunanekonomi,yang akan menjadi dasar atau landasan pelaksanaanpembangunanekonomi Indonesia.Kedua, jiwa dan kondisi masyarakatIndonesia,yaitu GBHN, RepelitalRepelitada,APBN/APBD, sebagai cermin dari aspirasi dan kebutuhanmasyarakatIndonesiaakan pembangunan,yang akan menjadi tujuan dan arah pembangunanekonomi. Ketiga, adalah teori-teori pembangunanekonomi "kerakyatan",yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomiIndonesia.
Ekonomi rakyatadalahbukansemata-mata ekonomirakyatkecil, yang dipisahkandenganekonomi kelompok besar,atauekonomi perdesaanyang 7 Madjid, Abdul dan
Sri-Edi Swasono(Ed.),Wawasan Ekonomi Pancasila,UniversitasIndonesiaPress,
J a k a r t a1 9 8 8 .H a l l . IJ
berbedadenganekonomiperkotaan.Ekonomi rakyat adalah suatu sistem ekonomidimana seluruhlapisanmasyarakatatau pelakuekonomi,dari yang kecil hingga besar, dapat berpartisipasi secara penuh. Yang dimaksud dengan 'penuh' disini tidak berarti selalu sama,,namunlebih menunjukpadamaknaoptimal, adil, proporsionaldan dapat berkembang. Untuk sampaipadapartisipasipenuhdari seluruhlapisanpelaku ekonomi dibutuhkan upaya pemberdayaan pelaku ekonomi. Ekonomi rakyat mengadakanperubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakanikatansertahalanganyangmembelenggubagianterbesarrakyat Indonesiadalam keadaanserbakekurangandan keterbelakangan8*
Gunawan Sumodiningrat Jakarta,14 Agustus t997
8 S.luhrir, et al.,(Ed.),MenujuMasyarakatAdil dan Makmur,PT Gramedia, Jakarta. Hal 199. l4
