PEMERINTAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS fBUKOTA JAKARTA NOMOR
187 TAHUN 2015 TENTANG
PERCEPATAN PENINGKAtAN AKUNTABfLlTAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Oalam rangka tindak lanjut Peraturim Pemerint
|
1. Para KepalaSKpoiUKPO Provinsi OKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta . . 3. Kepala Oinas Komunikasi, fnformatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Untuk KESATU
Para Kepala SKPO/UKPO agar melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Oaerah,yang berada pada Pengguna Barang.
KEOUA
Para Kepala SKPO/UKPO beserta Unit Pengguna Barang (UPB) Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang agar: a. 'Menyusun rencana aksi pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Oaerah", . b. Menyiapkan seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; C.'
Melaksanakan InventarisasiBarang Milik Daerah sesuai Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Oaerah;
d. Melaksanakan pencacahan Barang Milik Oaerah; .
",' I
e. Melakukan koordinasi perekaman data, print out data Barang Milik Daerah hasil inventarisasi; f.
Melaksanakan Penempelan Barcode pada Barang Milik Oaerah;
g. Nlenyusun dan melaporkan hasilinventarisasi Barang Milik Oaerah; dan
r
2 h.. Melakukan koreksi penambahan aset dan penguri:mgan aset di . dalam neraca berkoordinasi dengan Badan Pengelola. Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. KETIGA
Kepala Badan Pengelola Keuangan dim Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar: a. Mengoordinir pelaksanaan 'Inventarisasi Barang Milik Daerah di Iingkungan Pemerintah Provinsi DKIJakarta; b. Mendampingi SKPP/UKPD beserta Unit Pengguna Barang (UPB) Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Inventarisasi . 6arang Milik Daerah; c, Menghimpun laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD/UKPD; d. Membuat Laporan Barang' Milik Daerah (LBMD) berdasarkan .. hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD/UKPD· kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan e. Menggabungkan/merigompilasi Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai bahan Laporan. Barang . Milik Daerah (LBMD) dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
KEEMPAT
Kepala DinasKomunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar: a.Menyiapkan dan mengembangkan Sistem Informasi Aset (SIA); b. Melakukan upload data Barang Milik Daerah ke. dalam Sistem . Informasi Aset . (SIA) bersama dengan SKPD/UKPD beserta UPS Provinsi DKI Jakarta; dan c. MemeliharaSistem Informasi Aset.
KELIMA
Pelaksanaan' Inventarisasi Barang' Milik' Daerah sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap rekonsiliasi data,' tahap pencacahan, upload dan pemasangan barcode, tahap klasifikasi permasalahan dan tahap penyelesaian status aseUtindak lanjut.
KEENAM
Para Kepala SKPD/UKPD agar melaporkan permasalahan dalam inventarisas( bararig milik daerah kepada Majelis Penetapan Status Aset yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
KETUJUH
Para KepalaSKPD/UKPO agar melaporkan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
KEDELAPAN
Pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai pedbman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IIlnstruksi GUbernur ini.
r
3
KESEMBILAN
Halchal yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada diktumKEOELAPAN akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.' , .
'.
.
.
.'
. .
".'
.
.
Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2015
,
, . ｡ｰ［ＬＢｾ｢ｵｲ / ,, " ｾｄ ｩＱ＿ｦ ＬＮｾｫ
Provinsi Oaerah Khusus ｴｾ Jakarta ' y t 3ekr .,arts Daerah, \
f("':."\". B"j" \" ",-
,r,Y . .
' ' . -" ,'; ＢｾＧ ＧｾＺＮ \. ."l-.. , \ .1,
ＧＭＯｾＢ［
Tembusan:
1. Gubernur ProvinsiDKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
.
ＮＧ､［ｾ
ＧｾＺ j,
'-:/::""'i
-".\ ,....ｨ｡ｩｬｵｦ･ ｓｘｾＧ
-":,""
,!
fA' -
'
./ . ,
'.'-. NIP";{96402111984031 002
Lampiran I
Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Timggal
187 TAHUN 2015 11 September 2015
PEDOMAN INVENTARISAsl BARANG MILIK DAERAH BABI PENDAHULUAN
Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 bahwa pelaksanaan sensus pada Tahun 2013 terdapat banyak kelemahan diantaranya pelaksanaansensus tidak sesuai petunjuk teknis, barang daerah yang telah disensus tidak teridentifikasi,.tidakadatindak lanjut dan pertanggungjawaban atas barang daerah yang tidak ditemukanfisiknya,. inaka perludilakukan evaluasi atas hasil sensus Tahun 2013 untuk membel-ikan keyakirian atas data Barang Milik Daerah. A. Metodologi
Metodologi inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan sebagai berikut : a.
Dilakukan pencocokan data KIB SKPD/UKPD Tahun Berjalan dengan LK Tahun Berjalan (Audited)..
b.
Dilakukan pencocokan data Kartu InventarisBarang (KIB) SKPD/UKPD Tahun 2012 (Audited) dengan Laporan Keuangan Tahun 2012 (Audited).
c:
Melakukan pencacahan dan penilaianatas. seluruh . aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
d.
Data hasil pencacahanyang menunjukkan aset yang diyakini keberadaannya kemudian' dicocokkan dengan KIB· Tahun Berjalan untuk mengidentifikasi . perbedaan, klasifikasi permasalahan dim penyebabnya.
e.
Melakukan verifikasi atas kebenaran selisih sensus tahun 2013.
f.
Melakukan upload hasilpencacahanke dalarn sistem Informasi Aset (SIA).
g.. Selisih lebih dan selisih kurang data hasil pencacahan sebagaimana dimaksud huruf c dan hasil identifikasi atas seiisih sensus tahun 2013 sebagaimana dimaksUd huruf d diverifikasi oleh BPKAD untuk dilakukan koreksi penarnbahan aset dan pengurangan aset di dalam neraca. h.
Selisih kurang data hasH pencacahan sebagaimana dimaksud huruf c dan hasil verifikasi atasselisih senSus tahun 2013 sebagaimana dimaksud huruf e, khusus untuk aset yang tidak diternukan fisiknya dibahas di majelis penetapan status aset.
i.
Menggabungkan/mengompilasi Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai bahan Laporan Barang Milik' Daerah (LBMD) dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta. .
j.
Untuk SKPO/UKPD yang telah menyelesaikan. inventarisasi Barang Milik Daerah sampai dengantahun berjalan dapat melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
.
.
.
.
.
.,
B. Jadwal Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
SKPD/UKPD melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah rnulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember2016dengan tahapan sebagaimana terlampir.
\
2 C. Sistematika PenyiJsunanlnventarisasi Barang Milik Daerah
. Sesuai dengan tujuan penyusunaninventarisasi Barang Milik Daerah ini, maka dalam penyusunannya digunakan sistematika sebagai berikut : . 1) Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan· mengenai latar belakang, . Barang Milik Daerah.
Ｌｩｧｯｬ ､ ｴｾｍ
jadwal dan inventarisasi .
2) Pelaksana Inventarisasi Barahg Milik Daerah. Dalam bab ini qiuraikan mengenai pelaksana dan tugas masing-masing pelaksana inventarisasi Barang Milik Daerah.·· . . 3) Pelaksanaan liwentarisasi Barang Milik Daerah. Dalam bab ini diuraikan tata· cara pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, kodefikasi bararig dan pemasangan barcode termasuk penginputan titik koordinat, foto barang, dan bukti kepemilikan barang. 4) Klasifikasi Mutasi Barang Milik Daerah. Dalam bab ini diuraikan mengenai penambahan dan pengurangan aset serta permasalahan yang dihadapi dalam inventarisasi Barang Milik Daerah. 5) Tata CaraPenilaian. o'alam bab ini diuraikan tata carapenilaian untuk Barang Milik Daerah yang belurn diketahui nilainya. 6) Tindak Lanjut Hasillnventarisasi. . Dalam bab ini· diuraikan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam inventarisasi Barang Milik Daerah. 7) Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian. Dalam bab ini· diuraikan tata cara. pelaporan inventarisasi dilakukan secara berjenjang. .
BAB II PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
A.Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pelaksana inventarlsasi Barang,Milik Daerah meliputi :
1. SKPD/UKPD; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); 3. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kenumasan (Diskominfomas); 4. KPAD Kota/KpKO Kabupaten; dan 5. Majelis Penetapan Status. Asel.
\
3 B. Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Oaerah dilakukan sebagai berikut : 1. SKPO/UKPO: Oalam pelaksanaan ｩｮｶ･ｴ｡ｾｳＧ · tugas sebagai berikut:
Barang Milik Oaerah, SKPO/UKPD melaksanakan'
a.
Menyiapkan Kartu Inventaris Barang(KIB) Tahun 2012 (Audited), Berita Acara dan/atau kertaskerjahasil sensus Tahun 2013 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun Berjalan (Audited).. ' b. Melakukan restrukturisasi aset bagi SKPD/UKPDyang mengalami penggabungan . atau pemisahan orgariisasi, dengan cara : .. ' 1) ValidasiKIB SKPO awal; '. 2) Membuat kebijakanpembagian/penggabungan aset; 3) Membuat KIB baru;dan 4)
Membuat BAST.
c.
Menyajikan Kartu InventarisBarang (KIB) Tahun2012 (Audited), Berita Acara dan/atau kertas kerja hasil sensus Tahun2013, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun Berjalan (Audited) sesuai dengan format SIA.
d.
MembuatrekapituiasiBarang Milik Daerah Tahun Berjalan.
e.. Melakukan pencocokan data atas : 1) 2)
data Kartu Inventaris Barang(KIB) 2()12 (Audited)dengan Laporan Keuangan Tahun 2012 (Audited'); .' data Kartu Inventaris Barang (KIB) Hasil Sensus Tahun 2013 dengan Matriks Sensus Tahun 2013; dari .
3)
f.
data KartLi InventarisBarang·· (KIB) Berjalan (Audited) dengan· Laporan Keuangan Tahi.m Berjalan (Audited). Membuat dan menandatangani' Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Oaerah ' . . Tahun Serjalan.
g.
Membuat petabidang/ruang Bararig MilikDaerah sesuai dengan format SIA.
h.
Melakukan pimcacahan/pengecekanfisik Barang Milik Daerah pada masingmasing ruangan.
i.
Melakukan perbandingan hasil pencacahanTahun
j.
Membuatdan menandatangani Berita Acara Hasil Pencacahan Tahun Berjalan.
k.
Melakukan perbandingan hasil pencacahan tahun Berjalan dengan hasil sensus tahun2013 . .
ｮ｡ｬ ｾ･ｂ
dengan data rekonsiliasi.
Membuat dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah m. Mengupload data Barang Milik Oaerah ke dalam sistem Informasi Aset (SIA).
I.
· n.
Mencetak barcode sesuai data yang telah diupload ke dalam sistem Informasi Aset: . . . .
· o.
Meli3kLikan penempelan barcode pada Barang Milik Oaerah.
p.
Melaporkan permasalahan di:m usulan tindak lanjut dalam kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah kepada MajelisPenetapan Status Aset: q. Melakukan koreksiatas Laporan Keuangan berdasarkan dokumen hasil verifikasi dari BPKAO dan hasil sidang Majelis Penetapan Status Aset: . r. Untuk SKPO/UKPO yang melakLikan inventarisasi sampai dengan tahun 2016, harus melaporkan secara periodikproses pelaksanaan inventarisasi BMO. 2. BPKAO. Dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, BPKAD melaksanakan tugas sebagai berikut: . ' . . .'. . .' a.
Mendampingi SKPO/UKPO di3lam melakukari pencocokan dataatas : 1) . data Ka.rtu Inventaris Barang (KIB) 2012 (Audited) dengan Laporan Keuangan Tahun 2012 (Audited); .
\
4. 2)
data Kartu Inventaris Barang(KIB) Hasil Sensus Tahun 2013 dengan Matriks . Sensus Tahun 2013; dan
3)
data Kartu· Inventaris Barang (KIB) E3erjalan (Audited) dengan Laporan Keuangan Tahun Berjalan (Audited).
b.
Merneriksa kesesuaian Kertas kerja SKPD/UKPD dehgan data audited 2012, hasil Sensus Tahuri 2013 dan data audited Berjalan.
c.
Mendampingi· SKPD/UKPD dalam melakukan perbandingan hasil pencacahan tahun Berjalan dengan data rekonsiliasi.
d.
Menindaklanjuti atas laporan SKPD/UKPD terhadap selisih kurang atas aset yang. tidak ditemukan fisiknya kepada Majelis PenetapanStatus Aset.
e.
Membuat Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan hasil iriventarisasi SKPD/UKPD. .
f.
Melaporkanpelaksanaan,inventarisasi kepada Gubernur..
3. Diskominfomas melaksanakan tugas sebagai berikut : a.
Mengembangkan Sistem Informasi Aset (SIA);
b.
Mendampingi SKPD/UKPDuntukmelakukan upload ke dalam Sistem Informasi Aset; dan
c.
Memelihara Sistem Informasi Aset.
4. KPAD Kota/KPKD Kabupaten. KPAD Kota/KPKD· Kabupaten merupakan unit kerja BPKAD pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan inventarisasi bertanggung jawab sebagai berikut : a.. Mendampingi SKPD/UKPD yang berada pada wilayah Kota Administrasil Kabupaten Administrasi dalam melakukan pencocokan . . data .atas : 1)
data Kartu Inventaris Barang (KIB) 2012 (Audited) dengan Laporan Keuangan . Tahun 2012 (Audited);
2)
data Kartulnventaris Barang (KIB) Hasil Sensus Tahun 2013 dengan Matriks Sensus Tahun 2013; dan
3)
data Kartu lriventaris Barang (KIB) Berjalan(Audited) dengan Laporan Keuangan Tahun Berjalan (Audited).
b.
Memeriksa kesesuaian Kertas kerja SKPD/UKPD dengan data audited 2012, hasil Sensus Tahun 2013 dan data audited Berjalan.
c. d.
Bersama SKPD/UKPD, membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi. Mendampingi SKPD/UKPD dalam melakukan perbandingan hasil pencacahan tahun Berjalan dengan data rekonsiliasi.
e.
Mengoordinasikan SKPD/UKPD untuk melakukan pehcetakan dan penempelan barcode.
f.
Menindaklanjutiatas laporan SKPD/UKPD terhadap selisih kurang atas aset yang tidak ditemukan fisiknya kepada Majelis Penetapan Status Aset.
g.. Menyimpan dataKIB SKPD/UKPD hasil pelaksanaan inventarisasi di wilayah Kota . Administrasi/Kabupaten Administrasi. 5. Majeiis PenE;ltapan Status Aset. Majelis. Penetapan . Status Aset terdiri dari InspektoratlPembantu, BPKAD/KPAD/KPKD Kabupaten Biro Hukum dan instansi terkait; dalam pelaksanaan inventarisasibertahggung jawab sebagai berikut: Melakukan sidang terhadap permasalahan dalam :inventarisasi Barang Milik Daerah, berdasarkan rekapitulasi kertas kerja inventarisasi BMD dan/atau usulan SKPD/UKPD; b. .Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan danusulan tindak lanjut;
.a.
c.
Menetapkan penyelesaian atas permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
d.
Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini untuk ditetapkan derigan keputusan Sekretaris Daerah.
r
5 BAB III TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI .BARANG MILIK DAERAH A. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Millk Daerah INVENTARrSASI BARANG MILiK DAERAH
I
I
I
SKPD/UKPD
ｾＮｶＺｯｾ］ ｜ ｬ
ｾ
KPAD/KPKD l.K:lC:
---
ｂｾ
....
Ｌｾ
,
PENC,o,QNiN
ｾ
11
.1.'.I
"""""""
ｒｉＡ ＨｏｎｓｬｕａＸ ｦｬｯ ｏｔｾ
ｾ
.
REKON&ll1Alll9lol01"""-'l
Ｑｉｦｩｊｾ
I
I
I'ERl'NtCIltfQ,O,Nt_L
P"'-RBANCllNGIIN _ l
tl"'TAIlEKCIN8IUASIIlMO
ｐｉ＼ｾ｟ｏｅｎｑｎｉ
ｔａｈ｜Ｎｉｦ＾ｬ･ｾ
ｾ =
ｂｅｉｕＢＧｾ
.
I
!>ENr..-.cNWt Of.f\IQMI OA'''' AeJ
."
I
MJEFlT,o,el\f"""
REt
REKAPI'TVI..A8IU..,o ｔｾ . BERJ.'\l.AN
••• ｾ
I
__- - . I ｾ
ｾＮ
Ｌ ｾＢ Ｎ
D1SKOM1NFOMAS
2013 (.......OIlEO). u< tAH.,IN
ｉ ＱｕＸｎ･ ｌ｟ｾｅＸ
K!lA'AS t
R..... NlKON61llAS1 ｂｬｍＺｯｾ
PEi'\ONSI\IAII8MOT'*IUI'l 6EA.!ALN'l
I
BPKAO
ｾ
...
?Q
I
(,'IUDrTEO). LIC.TAl1UN E1lllUO.l..AN,H.OoallS!:NsUS
ＢＧＰＲ･ｶＬｎｾｬ ｍｉＭｬ
KERTMKEfUO. REIIONSlllMI OMO T'*""" 9I;!1'UI.a.1IN
I
-
12CAI,oOIlf.'Dl'l.K:1013H4I.KCO':l!(.\UOITEOl'LIli
TH'-J.N IiER.lAlAN
KE.n.... o
- oj. ｬ ｓａＱ ｾＧＢｔｊｈｅｬｉＧ
ＢｾＮｕｎｊＺ ＢｔＱａ ｉ
Pet«::o\CNiAN
j. j .j
PERIJN«)INQ,t,N liMit.
ｾ
.+ Ｂ
KUtlAllI\Vl.loO.
' ' ' ' £N'...... lIAIllIlMO
Rf.KAPlTlJl.Jto8l
Kl1.RTAllKl!RJA IN\'tiNr...HI!I....ｾ ｬ ｓ
IlERiTAACAAA
•
ｾＢ ＼ ＧＮＢｾ
ｾ
ｾ Ｌ｟ＮＭ
+
PENfMPELAN atoACOOE
l ｾ
ｐｃｾｴｬｅｈｇｉ｜ｎ
HMlt. flENSUS ' ............. 20'3
Ｎｾ
'''f\/!N1ARISASl BMO
ｾ
ｾ
ｐﾣａｾＧＭＧ
•• •••
ｐｅｈｃａｃａｬ｟ｾ
t1ASIL SCNSUS TN«.I'l.2013
BERlTAN;NlA_L
.
ｐｅｾ
ｓｕｒａｔｐｅｎｖｾ
•
ｾ ＮＺ Ｌ
ｉ ｅｒＺｔＢＧｾ
ｾ
ｮＫ｟ｾ ＭＢ ＼ｾ Ｌ Ｚｲﾷ Ｋ
I·":t'..ｾ ....... ,
...r.... P£NliTAPAN arA1Ulll\lll!.r
.
"'I
8ERlT... ....c.AAA INVl:tfTAAlIlAIlI'IWD
----rＱｾﾷ ＼Ｂ ｮｬﾷ Ｎ
. .·..nn.n· ·ln. .n. I I
ｾＭＢ ｐｅｎ ｾ ｉｙ
BURATPEFlNYA,TAAoN
'lERlFlKASl FlllH<
-L
lJERI",KAllI ｦｬＮ ｾ
SURATIISUl..I\N6IU'O
ｉ
8MO
l.----- .
.".
ｾｔｴｊｓｉ ｬＮｊｉ｜ｎｓｋｐｄ
auRATV8UI..N<8KPO
... r.... PENET""''*! 8T1\TVGMET.
AlAS PENeT.....AN ｡ｔＢＧＱ ｊＸｾｬ
,
."
<: ｾ
ｾＭＢＧ
I
(lBMO) o
Keterangan 1. Tahap I a. SKPD/UKPD menyiapkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2012 (Audited), Berita Acara dan/atau kertas kerja hasil sensus Tahun 2013 dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun Berjalan (Audited).
r
6 b. SKPD/UKPD menyajikan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2012 (Audited), Berita Acara dan/atau kertas kerja hasil sensus Tahun 2013, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun Berjalan (Audited) sesuai dengan format SIA (format terlampir). 1) Format KIB
A (Tanah) FORM ISIAN KIB A (TANAH )
'0 111
1l.0OfUHtT
{UItPO}
'"
k01C?k
'00'
.......
"fGISTfA
I"
I"
kobar
....... .., JE."tIS
!'lores
IOMPOHEN UllUIlAN
l'l f(orlpVI'!I
'7' ukur&n
rCOl
ｉｎｊｬＧｾ
lO'
I'EAOLD1AN
""""
19'
(10]
S;tlu"n tslolln
ＮＱ ｲｮｾＱ
lGl
'0
ｓｦｒｔｉｾｋａｔ
"NN< (11\ tgloOk
STATUS ,...... ,......
SERTlflitAT
lUI
"adok
(n)
ASALUSUl
ｎｍｾｕｇ ｎｅｐ
HAAG" (Rp.l
PEROWiAN
lUI
tta!\utn pef'lsgunaan
1171
ＱｾＶＩ
(15)
n.lole!",
lffiRAHGAN
ｉＢＬｾｲｬ｡
ｫ･ｾｬＢ｜｡ｳＮ ｩ ｨ
Tata Cara Pengisian KIB'A: Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Diisi homar urut pencatatan Diisi kotie UKPD atau kode unit Diisi kode barang Diisi nomorregister barang sesuai kodebarang yang bersangkutan Diisi jenis' barang atau nama barang Diisi Komponen Kepemilikan Barang, yaitu: 00 = Pemerintah Pusat 01 s.d. 10 = DON 11 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta '12 = BUMD/PT/Yayasan Diisi luas tanah .' Diisi kode satuan untuk tanah yaitu : M2 . Diisibulan, tanggal dan tahun perolehan. barang tersebut, dengan format (DDIMMIYYYY). Contoh : 31/12/2014 Diisi alamat lengkap obyek dad tanah tersebut Diisi Tanggal Sertifikattanah, dengan format (DD/MMIYYYY) Diisi Nomor Sertifikat tanah Diisi kode status tanah dari tanah, yaitu : 6 =Hak Pengelolaan 1 = Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI 2 = Milik Negara 7 = Wakaf 3 = Hak Pakai 8 = Hak Lainnya 4 = Swadaya 9 = Lain-lain 5 = Hak Guna bangunan Diisi perurtukkan dari tanah tersebut Diisi kode Asal Usul Perolehan, yaitu : 1= Pembangunan· 8= Asal milikadat 2= Pembelian 1APBD 9= Sekolah 10= Wakaf 3= Hibah '. 4= Guna usaha 11 = Sumbangan 5= Tukar Guling . 12= Swadaya 13= Ex Kanwil 6= RuisJag . 7= BOP 14= Lain-lain
=
Kolom (7) Kolom (8) Kolom (9) Kolom Kolom Kolom Kolom
(10) (11) (12) (13)
Kolom (14) Kolom (15)
Contoh : Barang diperoleh dari pembelian dari APBD maka diisi derigan ｴｾＧ
Kolom (16) Kolom (17)
. Oiisi nilai pembelian dari tanah tersebut atau perkiraan nilai· tanah terse but ap!'lbila berasal darisumbanganatau hibah dan lain-lain Diisi keterangan pentirig yang berhubungan dengan tanah tersebut
r
7 2) Format KIB B (Peralatan dan Mesin) FORM ISIAN KIB B( PERALATAN DAN MESIN I
.0 ')
IUKPD)
.......,
'"
"
KOlXUHIT
kalak
'CO(
kob.,
IIfGIST!JI
., flOr!!i
....." ｬｕｊｍｾｴｎ
I
1(HIS
ｾＢｉ
UlUAM
,,,
!7l
kOMponen UkwrAl'l
'''TUM
'"
U:\.l'1'}
ｾＭ PfIl.Oth\AH j INt.IrH
.,
11\0)''111
". ＢｾｮＮ｢
MlAA TYPE
TGl llPKI
tUI
(131
(H) ｾＮ
.".
.OMO. (14)
lip. "Ioolt nodok
HOQiASISJ NOJlAHGIlA
MDIN
lUI' r;othasls
ｦ｜ｯｭｾ ｬｮ
HOMDINI
.0
NOPABRIK
POl.ISI
."""""",
ttAAGA (Ap,1
1161
(171
u
u.'
AS..... USUL
Nl\OG_
"Opol ,ulol.h
hArS'
'''''''"''" (10)
ｨＧ［ｲ｡ｵＮｾＺ･ｫ
.
Tata Cara Pengisian KIB B : Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kolom (7) Kolom (8)
Kolom (9) Kolom (10)
Oiisi nomor urut pencatatan . Oiisi kode UKPD atau kode unit Oiisi kode barang Oiisi nomor register barang sesuai kode barang yang bersangkutan Oiisi jenis l:iarang atau namabarang Oiisi Komponen Kepemilikan Barang, yaitu : 00 = Pemerintah Pusat . 01 s.d. 100:. OON 11 = Pemerintah Oaerah Prcivinsi OKI Jakarta 12 = BUMO/PTlYayasan Oiisi ukuran dari barang yang bersangkutan Oiisi kode satuari barang, yaitu : IN = Inci (corltoh barang misalnya mesin tik, televisi, monitor dan lain-lain) MT = Meter (untuk jaringan) M2 = Meter Persegi (untuk tanah atau bangunan) CC = Centimeter Kubik ·(untuk kendaraan bermotor) PK = Tenaga Kuda (untuk alat-alat berat) . . BH = Buah (untuk alat rumah tangga/kantor, contoh : kursi, meja dan lainlain) ST = setlstel (untuk alat rumah tangga/kantor) UN = l)nit (untuk alat rumah tangga/kantor) .EK = Ekor (untuk hewan/ternak) BT = Batang (untLik tumbuhan) KG = Kilogram (untuk berat hewan/temak) Oiisi bulan,tanggal dan tahun perolehanbarang tersebut, dengan format (OO/MM/YVYY). Contoh : 31/1212014 DiisJ kode bahan dari barang tersebut, yaitu : 38= Marmer 1= Kayu 20= Kaolin 39= Melamin 2= Besi 21 = Karet 40= Metal 22= Karpet . 3.= Rotan 41= Pasir 4= Jok 23= Kertas Foto 42= Triplek 5= Plastik 24= Kulit 43= Timah 6= Gelas/kaca/Beliiig 25= Kuningan 44= Seng .7= Fiberglass 26= Logam 45= Aspal B= Emas . 27= Perunggu 46= Beton 9= Intan 28= Plakat . 47= Beton bertulang 10= AILimuniuT)'l 29= Porselen . 48= ConBlok . 11 = Tembaga 30= Rapido 49= Hotmix 12= Mika 31= Semen 50= pipa 13= Kain 32= Tulang. 51= Kabel 14= Akrilik 33= Wool 52= Campuran ·15= Kertas . 34= Baja 53= Lainnya 16=Batu 35= Keramik 17= Kanvas 36= Kristal 18= Benang 37= Bensin 19= Busa
r
8 Kolom (11) Kolom (12) Kolom (13)
Oiisi merk dari barang tersebut Oiisi tipe daribarang tersebut . Oiisi .tanggal dokumen penting dari barGing terse but, .dengan format (OO/MM/YYYY) Contoh : Tanggal BPKB (untuk kendaraan) Contoh : Tanggal BPKB adalah tanggal 25 Oktober 2012 maka diisi
Kolom (14)
Oiisi nomor dokumen penting dari barang tersebut, yaitu : Contoh : Nomor BPKB (untuk kendaraan) . oiisi norilor chasis atau nomor rangka untuk kendaraan . Oiisi nomor pabrik untLik barang yang bersangkutan (selain kendaraan) atau Oiisi nomor mesin untuk kendaraan Oiisi nomor polisi untuk kendaraan Orisi kodeAsal Usul Perolehan, yaitu : 1= Pembangunan . 8= Asal milik adat 2= Pembelian 1APBO 9= Sekolah 3= Hibah . 10= Wakaf 11 = Sumbangan · 4= Guna usaha 5= Tukar Guling 12= Swadaya 6= Ruislag . 13= Ex Kanwil 7= BOP 14= Lain-lain Contoh : Barang diperoleh dari pembelian dari APBO maka diisi dengan
'25/10/2012'
Kolom (15) Kolom (16) Kolom (17) Kolom (18)
'2 1
Kolom (19) .
•
Oiisi harga pembelian barang yang bersangkutan, atau perkiraan harga apabila berasal dari sumbangan ataLi hibah ｮｩ｡ｬｾ､ Oiisiketerangan penting yang berhubungan dengan barang tersebut
Kolom (20)
3) Format KIB C (Gedungdan Bangunan) .
,. -. ＮｾＬ
ｾＬ
UNIT [UOO,
'" '"
.olM.
ｾｯ｢ＮＧ
"
-. ""
ｉｄｔＡＧｇ｛ｾ
-,
-.
"
r......... AOIolPOtl[/(
,., komplvot'
ｾｲｵ
ｾＭ
'" Ｂ ｗｾ
ｾＢＧ
ｾ
'"
'" •
t-..."
...
Ｂｉｾ
",D"
ｾｏｉｕｍｴｬ
ｾＬ
" Il.m.ll
" ｾ｟ＧＵＱ
""""",n"" ......... "'..,..""...,........ ,
ro,
O(Allf!Gl,AT
'" bett!n,"'11
ｾｍｕｋｃｄ ｾＬ
u,
.... ....
｟ｔｉｵＮｍｾ ｈｉ
ｾＬｾ
OOI
ｾ
II.}
bflOll i'ldoI<
ｾ
lUI
"""..ok
WAS
ｾ｣Ｚ
,,"WS
(1')
(l1l
h...W
1;1:",
""""""" " "
kQb.r.n flOrtl'"
Ifl·('lotn
A[GIUVI
'" Ｚ＼Ｇｯｾ ｫ
ｾＢＭ
.:::a , "
ＮｾＬ
KnfJWtGNI
IAp·l
NIClloIJtNl
ｾＧ＼Ｑｉ ｊ
1m ｨ［ｾ Ｑｴ＾
Tata Cara Pengisian KIB C : Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kolom (7) Kolom (8) Kolom (9) Kolom (10) . Kolom (11)
Oiisi nomor urut pencatatan .• Oiisi kode UKPO atau kode unit Oiisi kode barang . Oiisi nomor register barang sesuai kode barang yang bersangkutan Oiisi jenis barang atau namabarang . Oiisi Komponen Kepemilikan Barang, yaitu : 00 = Pemerintah Pusat 01 s.d. 10 = DON · 11 = Pemerintah Oaerah Provinsi OKI Jakarta 12 = BUMO/PTlYayasan Oiisi ukurari dari barang yang bersangkutan Oiisi kode. satuan untuk tanah dan bangunan yaitu: M2 · Oiisi bulan, tanggal dan tahun perolehan barang tersebut, dengan format (OD/MM/YYYY). Contoh : 31/1212014 Oiisi alamat lengkap obyek dari tanah tersebut Oiisi dengan kode kondisi barang, yaitu : B = Baik KB = Kurang Baik RR= Rusak Ringan RB = Rusak Serat Contoh;: Barang dalam kondisi 'kurang baik' maka diisi dengan 'KB'
r
9 Kolom (12)
Oiisi dengankode bertingkat, yaitu :
o ;= Tidak Bertingkat
1 = Bertingkat 1 lantai 2 = Bertingkat 2 lantai 3 = Bertingkat 3 lal')tai 4 = Bertin'gkat 4 lantai . Os!. Kolom (13) Oiisi dengan kode beton, yaitu: o = Bukan betoh 1 = Beton· 2 = Gampuran Kolom (14) Oiisi . Tanggal iMB/IPB Gedung dan Bangunan, dengan format ... (OO/MMIYYYY) Gontoh : bila Tanggal IMB/IPB adalah 25 Oktober 2012 maka diisi '25/10/2012' . Kolom (15) Oiisi nomorlMBIIPB Gedung. dan Bangunan Kolom (16) Oiisi dengan luas dari tanah yang berada di bawah bangunan tersebut dengan ukutan M2 . Kolom (17) Oiisi dengan kode status tanah dari tanah pada kolom (16) tsb, yaitu : 1 '" Milik Pemerintah Oaerah Provinsi OKI 6 = Hak Pengelolaan . 2 = Milik Negara 7= Wakaf 3 = Hak Pakai . 8 = Hak Lainnya 4 = Swadaya 9 = Lain-lain 5 = Hak Guna bangunan Kolom (18) Oiisi kode UKPO yang menguasaitanah· pada !
ｔｉｬＧｦｕｴｯ ｾ
IUlPO)
1'0
" " ｾｯｬ＾｣ｫ
-
-,
lItGl'!
•
•
k<1O.r
ｾ
l'Ior••
........
.Ofrll'OIftN
•
•
ＬｾＢ
I
._,
fORM ISIAN KIa D (JAlAN, IRIGASI DAN JARINGAN
j, Ｑｾ［Ｇｉ ｐ
..
"'''''''' """ ｾ
.j ｲｾ｢ｦｉ
"
Llklot.n
" UtU'fl
Ｌｾ
'1II0WWol U
111011111
ｵｾ
ｾｯｾ
ＮｾＢ Uj
,lam'1
""
OOIr.L,lM(l+
(13)
kondlJI
'U
tJldok
....,.
ＢＧ ｾ
｟ｬｾＱｈＱ
ｾＢＭ
"U'" ........ "'" """" 1151 " " JOOf
ｲｯｾ
w..
(111
'1000k
h"..: JIlt"'''
ｫ｣ｬｾＮ
IlEIiIUVI
1101
ｉｬｾ
kob."..
ｮｾｬ ｲＰｉＧＱ
-I
ｾＮ
,,"-
ll,.l
'"
CH)
.salol.1I
h.ll·
Ｎｾ
CUI ｾＧＱｭＮ Ｑ ﾷＧｾＬ
Tata Gara Pengisian KIB 0 : Kolom (1) .. Kolom (2) Kolom (3)
Oiisi nomoi" urut pencatatan Oiisi kode UKPO atau kode unit Oiis; kode barang
r
10 Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6)
Kolom Kolom Kolom Kolom
(7) (8) (9) (10)
Kolom (11)
Kolo(l1 (12) Kolom (13)
Kolom (14)
Kolom (15) Kolom (16) Kolom (17)
Kolom Kolom Kolom Kolom
(18) (19) (20) (21)
Oiisi nomor register barang sesuai kode ｧｾ｡ｲ｢ yang ｮ｡ｴｵｫｧｳｲｾ｢ Oiisi ｧｨ｡ｲ｢ｾｩｮ･ｪ atau nama barang · Oiisi Komponeh Keperililikan Barang, yaitu : . · 00 = Pemerintah Pusat 01 s.d. 10 = OPN 11 = Pemedntah Oaerah Provinsi OKI Jakarta. 12 = BUMO/PTlYayasan .' Oiisi dengan panjang dari jalan, irigasi dan jaringan Oiisi dengan lebar dari jalan, irigasi dan jaringan Oiisi dengan Luas Bangunan/Jalan · Oiisi kode satuan. barang, yaitu : IN = Inci (contoh barang misalnya mesiri tik, televisi, monitor dan lainlain) MT = Meter (untukjaringan) . M2 = Meter Persegi (untuk tanah atau bangunan) CC = Centimeter Kubik .(untuk kendaraan bermotor) PK = Tenaga Kuda (untuk alat-alat berat) BH == Buah (untuk alat rumah tangga/kantor, contoh : kursi, meja dan lain-lain) . . . · ST = setlstel (untuk alat rumah tangga/kantor) UN = Unit (untuk alat rumah tangga/kantor) · EK = Ekor (untuk hewan/ternak) BT = Batang (untuk tU(l1buhan) KG = Kilogram (untuk berat hewan/ternak) .Oiisi bulan,tanggal dan Tahun Perolehan barang tersebut, dengan format (OO/MMIYYYY) Contoh: bila barang tersebut diperoleh pada tanggal 25 Oktober 2012 .. maka diisi '25/10/2012' Oiisi alamat Jengkap obyek dari jalan, irigasi dan jaringan Oiisi dengan kode kondisi barang, yaitu : B = Baik .. KB = Kurang Baik RR= Rusak Ringan RB :: Rusak Berat Contoh : Barang dalam kondisi 'kurang baik' maka diisidengan 'KB' Oiisi Tanggal dari dokumen-dokumen kepemilikan, dengan format (OO/MM/YYYY) Contoh • bila pada dokumen kepemilikan per tanggal 25 Oktober 2012 maka diisi '25/10/2012' Oiisi nomor dari dokumen-dokumen kepemilikan Oiisi dengan luas dari tanah yang berada di bawah bangunan terse but dengan ukuran M2 . Oiisi dengan kode status tanah dari tanah pada kolom (16) tsb, yaitu : 1 = Milik Pemerintah Daerah ProvinsiDKI 6 = Hak Pengelolaan 2 = MilikNegara . 7 = Wakaf 3= Hak Pakai 8 = Hak Lainnya 9 = Lain-lain · 4 = Swadaya 5 = Hak Guha bangunan · Oiisi kode UKPO yimg menguasai tanah pada kolom (16) tsb Oiisi kode barang dari tanah pada kolom (16) tsb Oiisi nomorregister dari tanah pada kolom (16) tsb Oiisi kodeAsalUsul Perolehan, yaitu : 1 = Pembangunan 8 = Asal milik adat 2 =Pembelian / APBO 9 = Sekolah 3 = Hibah 10 = Wakaf 4 = Guna usaha '11 = Sumbangan 5 = Tukar .Guling 12 = Swadaya 6 = Ruislag . 13 = Ex Kanwil 7 = BOP 14 = Lain-lain Contoh : Barang diperoleh dari pembelian dari APBO maka diisi dengan · '2'
r
11 Kolom (22)
Diisi dengah harga dari jalan, irigasi dan jaringan, apabila harga tidak diketahui maka perkirakan nilai dari jalan, irigasi dan jaringan tersebut berdasarkan perkiraan harga saat ini' dilingkungan tersebut pada saat pencatatan Diisi keterangan penting yang berhubungan denganbarang tersebut·
Kolom.(23)
5) Format KIB E (Aset Tetap Lainnya) FORM ISIAN Kia E (ASET TETAP LAINNYA )
"0
''I
......, lOO!
lODt:UNIT
IUKPOI
'I kalak
'" ｫｯ｢ｾｲ
IAAANG lfACOAAk I(fStN'iIIol'J
IIUKU I
RfGISlYR
'<' norej
JEHJS
...."" ,S)
m
lOMPONEl(
ｬｮｕｏａｙｾ
PEROLDlAN
'"
'" kor:'ponen
ｐｕＮｓｔｾ
ｴＧｬｯ ･ｾＬ
!,OJ ,...du!
P£NClPTA
", ｰ･Ｂ ｣ｩｬ ｴｾ
ONAAH
......
um
[lll
"'"
ｈｅｗｾＯｔ ｒｎ Ｈ
ｏｾｔｖｍｉｬｕｈｎｩ
...
,
[121
ASAI. USUl
SAN,,"
"""""""' ANGGAAAN
·UlUAAH 113)
,n.ald.era" bah." nabsr llkur,,'
'" sa!u.r.
{lSi
15.101",1"1
"MG' (lip.)
HTUWmNl
lUI
(171
hnlll
i(elfnasaJal",
JlIml.h
'" UMU!C
O)ERCEPATAi\
Tata cara pengislan KIB E : . Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kolom (7)
Kolom (8) Kolom (9) Kolom (10) Kolom (11)
Diisi nomQr urut pencatatan Diisi kode UKPD atau kode unit Diisi,kode barang Diisi nomor register barang sesuai kode barang yang bersangkutan Diisi jenis barang atau nama barang . Diisi Komponen Kepemiljkan Barang, yaitu : .00 = Pemerintah Pusat 01 s.d. 10 =DDN 11 = Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 12 = BUMD/PTlYayasan '. Diisi bulanJanggal dan Tahun Perolehan barang tersebut, dengan format (DD/MMIYYYY) .Cohtoh : bila barang tersebut diperoleh pada tanggal 25 Oktober 2012 maka diisi '25/10/2012' , . . . Diisi judul buku (untuk barang Buku/Perpustakaan) Diisi nama.' pencipta dari, buku pada kolom(8); untuk barang Buku/Perpustakaan Diisi dengan asal daeiah barangtersebut (untuk Barang bercorak keseniari/kebudayaim) . .Diisi k6de bahan dari barang tersebut, yaitu : '1 = Kayu . 20= Kaolin 38 = Marmer 39 = Melamin 2 = Besi 21 = Karet 40 = Metal '3 = Rotan 22 = Karpet 41 = Pasir 4 = Jok 23 c: Kertas Foto 42 = Triplek 5 = Plastik 24 = Kulit 43 = Timah 6 = Gelas/kaca/Beling 25 = KiJningan 44 =Seng 7 = Fiqerglass 26 = Logam 45 = Aspal ,8 = Emas 27 = Perunggu 46 = Beton . 9 = Intan 28 = Plakat 47 = Beton bertulang 10 = Alumunium 29 = Porseh'in 48 =ConBlok 11 = Tembaga 30 = Rapido 49 = Hotmix 31 '" Semen 12 = Mika ' 50 = pipa 32 = Tulang 13 = Kain 51 = Kabel 14 = Akrilik 33 = Wool 52 = Campuran 15 = Kertas 34 = Baja 16 = Batu 35 = Keramik 53 = Lainnya 3.6 = Kristal 17 = Kanvas 37 = Bensin 18 = Benang, 19=Busa
\
12 Kolom (12) Kolom (13)
Oiisi jenis dari hewan/ternak atau tumbuhan . Oiisi beratlukuran dari hewan/tumbuhan ·Contoh : Sapi dengan berat 400 Kg, maka kolom ini diisi 400 Tumbuhan/pohon dengan tinggi 3Meter, maka kolom ini diisi 3 Oiisi kode satuan barang, yaitu : . IN = Inci (contoh barang misalnya mesin tik, televisi, monitor dan lain-lain) MT = Meter (untuk janngan) M2·= Meter Persegi (untuk tanah atau bangunan) CC = Centimeter Kupik (urituk kendaraan bermotor) PK = Tenaga Kuda (untuk alat-alat berat) BH = Buah (untuk alat rumah tangga/kantor,contoh : kursi, meja dan lainlain) . st setlstel(untuk alat rumah tangga/kantor) UN Unit (untuk alat rumah tangga/kantor) EK = Ekor (untuk hewan/ternak) BT = Batang (untuk tumbuhan) KG Kilogram (untuk berat hewan/ternak) Oiisi kode Asal Usul Perolehan, yaitu : 1 = Pembangunan 8 = Asal milikadat 2 = Pembelian I APBO 9 = Sekolah 3 =H i b a h 1 0 =Wakaf 4 = Guna usaha 11 = Sumbangan 12 = Swadaya ·5 = Tukar Guling 6 = Ruislag. 13 = Ex Kanwil. 7 = BOP 14 = Lain-lain Contoh : Barang diperoleh dari pembelian dari .APBO maka diisi dengan '2' ' Diis.i harga pembelian barang yang bersangkutan, atau perkiraan harga apabila berasal dari sumbangan atau hibah dan lain-lain Oiisi keterangan .penting yang berhubungan dengan barang tersebut · Oiisi Jumlah barang yang sejenis
Kolom (14)
= =
=
Kolom (15)
Kolom (16) Kolom (17) Kolom (18)
6) Formal KIB F (Konstruksi Oalam Pengerjaan) FORM ISIAN 'U8 f I KONSTRUKSI DAlAM PIENGEIUAAN) n"''llJI IAHlOU Kanl;ll _ ....1
111
C11
(SI
(_,
kolol<
IkOM
InOfq
III
lSI ｾｯｭｰ ｲＮｬｮ
II) ＱｾＧ ｩＱｮ
II)
llOl
'(III
WON Ｇ｛ｈｾｴＱｉ
_l:lj
lutuao> latil"lal Illllusblolfll''1&!o'!btlOll
ｾ
flO\.
.... IU)
Ｂｏ＾Ｈｬｧ ｾＡｕｉＧ Ｑ ｾ
TGl llOKUMtI'I
'om"; ',\'1
ｾｯ OOKU'olPl
,oou.o lisl
Ir·Odoll
(II! ｮｔｕｾｉ
ASALVSIIl P(llOll_,
ｾﾣＨ［ｉＤｔｴｊｬ
(II'"
[HI ＮｲＺ ｯＩｬ ｫ Ｎｾ ｉｏＬｩｬ｜ ｦ Ｑｩ｜
1111
tal
NtGllMHl
UOI
,-, KO/flU'-
I KntR.>.HGo\H
tAW.)
In
Inorlt':" l.uIO'er.
lUI
1t:4'lil
Ih:nilillill!
Tata Cara Penglsian KIB F : Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3)
Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6)
Kolom (7) Kolom (8)
· Oiisi nomor urut pencatatan Oiisi kode UKPO atau kode unit Oiisi dengan '06000000000' yaitu kode barimg KIB F (Konstruksi Oalam Pengerjaan) sesuai Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun · 2007 (dapat dilihat pada Kode Barang) Oiisi nOrylor register barang sesuai kode barang yang bersangkutan Oiisi jenis barangatau nama barang Oiisi Komponen KepemilikanBarang, yaitu : . 00 = Pemeriritah Pusat ·01 s.d. 10 = OON 11 = Pemerintah Oaerah Provinsi OKI Jakarta 12 = BUMO/PT/Yayasan Oiisi luas dari barahg yang bersangkutan . Oiisi kode satuan untuk tanah dan bangunan yaitu : m2
r
13 Kolom (9) Kolom (10) Kolom (11)
Kolom (12)
Kolom (13)
Kolom (14)
Kolom (15) Kolom (16) Kolom (17)
Kolom Kolom Kolom Kolom
(18) (19) (20) (21)
Oiisi bUlan,tanggal dan tahun perolehan barang tersebut, dengan format (OD/MMIYYYY). Contoh: 31/12/2014 Oiisi alamat lengkap obyek dari tanah tersebut · Oiisi dengan kode kondisi barang, yaitu : B = Baik KB = Kurang Baik' RR = Rusak Ringan RB = RusakBerat 'Contoh: Barang dalam kondisi 'kurang baik' maka diisi dengan 'KB' Oiisi dengan kode bertirigkat, yaitu : o = Tidak Bertingkat 1 = Bertingkat 1 lantai 2 = Bertingkat 2 lantai · 3 = Bertingkat 3 lantai 4 = Bertingkat41antai · Ost. Oiisi dengan kode beton, yaitu : o = Bukan beton 1 = Beton · 2 = Campuran Oiisi Tanggal IMB/IPB Gedung. dan Bangunan,' dengan format (OO/MMIYYYY) . Contoh : bila Tanggal IMBIIPB adalah 25 Oktober 2012 maka diisi · '25/10/2012' Oiisi nomor IMB/IPB Gedungdan Bangunan Oiisi dengan luas: dari tanah yang berada di bawah bangunan tersebut dengan ukuran M2. . Oiisi dengan kode status tanah dari tanah pada kolom (16) tsb, yaitu : .1 = Milik Pemerintah Oaerah Provinsi OKI 6 = Hak Pengelolaan 2 = Milik Negara 7 = Wakaf 3 = Hak Pakai 8 = Hak Lainnya · 4= Swadaya 9 = Lain-lain 5 = f-jak Gunabangunan. . Oiisi kode UKPO yang menguasai tanah pada kolom (16) tsb Oi.isi kode barang dari tanah pad a kolom (16) tsb Oiisi nomor register dari tanah pada kolom (16) tsb Oiisi kode Asal Usul Perolehan, yaitu : · 1= Pembangunan 8= Asal milik adat 2= Pembelian / APBO 9= Sekolah 3= Hibah 10= Wakaf 11 = Sumbangan · 4= Guna usaha 12= Swadaya · 5= Tukar GUling .6= Ruislag 13= Ex Kanwil 7= BOP 14= Lain-lain Contoh : Barang diperoleh dari pembelian dari APBO maka diisi dengan · '2 1
Kolom (22)
Kolom (23)
Oiisi dengan harga dari gedung .atau bangunan, apabila harga tidak diketahui maka perkirakan' nilai dari gedung atau bangunan tersebut berdasarkan perkiraan harga saat ini di lingkungan tersebut pada saat pencatatan Diisiketerangan penting yang berhubungan dengan tanah bangunan tersebut.· .
k. SKPO/UKPO . bersama. BPKAO dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten meneliti, mencocokkan dan mengoreksi data Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2012 (Audited) dan Laporan Keuangan Tahun 2012 (Audited).. I. Jika data hasil pencocokan sebagaim,ana dimaksud pada huruf c tidak sesuai nilainya,
SKPO/UKPO mencocokkan dengan data KIB tahun sebelumnya (contoh tahun 2011, tahun2010, tahun 2009, tahun 2008). .
\
14 m. Dalam peneoeokan data terse but dapat dilakukan dengari ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila barang yang tereatat dalam KIB sesuai dengan fisik barangnya diberi tanda eentang (...J) pada nomor urut barang dalam KIB. 2) Apabila nama barang yang tereatat dalam KIB tahun 2012 berbeda dengan . nama barang yang terdapat pada KIB Tahun sebl;llumriya, maka nama barang . terse but disesuaikan. ' 3) Apabila terdapat barang yang pada KIB Tahun 2012 tidak tereantum sedangkan pada. KIB sebelumnya tereantum, maka barang yang tereantum pad
.QOtU,."
,
,
1[·----
·"",rA"_MIIIIIlllII_IJU(fOlUAATiIAI
..
'
1'::"1_1
__
Ｍｉｾ ｾ
,u' r 11:0· ... ·4"\ .... , _. . 101
_·1 __ 1:..._1""",1--../ II"
,.. r
-;:; _ _ ""_
1--" - ' - ' '-1-"'1 . _= I.
-.....1
ｾ
II'
!II
[
" r
"o. [ ....
ｾＱ .,*
.._,-
ｉｾＢ
'--
1_-1.:.
lUI
r
......'
"
I'll
"""
I,JOO,OOI'
1'",""b,_1t
.....c.. rof....... Al,O'TIO.,
···--11 .;;,::==
·_NN
ｾＪ
11....\
ｾ
.... ."._' ",.-" ＱＮＭＧｯ
""""-
.
ｾＮＭＺ
--*
ｾ
ｾＬＮ
U·',111
ｉｯｬ＾Ｎ ＧｾＬ
_oJ
>.
Tata Cara Pengisian : 1) SKPD/UKPD melihat kepada Berita Aeara Sensus Tahun 2013. 2) Apabils ､｡ｬ ｾ Berita Aeara Sensus Tahun 2013 ditemukan adanya barang yang tereatat dalarri KIB Tahun 2012 dengan kondisi rusak berat atau tidak ditemukan,maka dilakukan perigurangan nilai atas barang tersebut pada kolom kurang (nomor 22) dan diberikan penjelasan atas pengurangan nilai tersebut pada kolorri penjelasan (nomor 23). 3) Apabila dalam Berita Aeara Sensus Tahun 2013 ditemukan adanya barang yang belum tereatat dalam KIB Tahun 2012, maka barang tersebut dimasukkan ke dalam kolom, jenis barang (nomor 5) dan' nilai atas barang tersebut dimasukkah ke dalam kolom tambah (nomor 21) dan diberikan penjelasan atas penambahan 'nilai tersebut pada kolom penjelasan(nomor 23). 4) Berdasarkan Berita Aeara Sensus Tahun 2013, maka akan' didapatkan hasil pelaksanaan sensus tahun 2013 (kolom nomor 24 dan 25). 5) Data hasil pelaksanaan sensus tahun 2013 dieoeokan dengan Matriks Sensus Tahun 2013.
\
.1.--.._
I
15 p. SKPD/UKPD yang telah melakukan pengisian kertas kerja koreksi data KIB saldo audited 31 Desember 2012 dengan databerdasarkan berita acara sensus tahun 2013, melakukan pengecekan data dengan berita acara rekonsiliasi tahun 2013. Contoh: .
--
,-----
.........................
__'...
_ _ .. ·1-....... _ _ 1
....
ｾＭ
-l---j=:l-j--J-j-j-I-=- - - -1·-H'='.::.l '1,::::,--·1· .",
{.j..... ＮＢＧｾＬｉ
.........
.. ｾ
..
....
,
R···::::m·,.:·········••..W················.Ｎ ｾ
'_=
Ｂ ｾｉＧＺ Ｂ
I
....... I._.. iI ｾ ". . "."
•
i
I
;j
==IH'"
Tata Cara Pengisian : A. SKPD/UKPD melihat ada/tioaknya pergerakan atas barang yang telah tercatat berdasarkan berita acara rekonsiliasi tahun' 2013.
B. Apabila di dalam berita acara rekonsiliasi tahuri 2013 meriyatakan bahwa barang tersebut masuk ke dalam ekstrakomptable, maka nilai atas barang tersebut . dimasukkanke dalam kcilom kurang (nornor27). C. Data barang yang 'telah dicocokan dengan data rekonsiliasi tahun 2013 akan
.
didapat data saldo audited 2013.
. q. SKPD/UKPD yang telah melakukan pencocokan data rekonsiliasi, langkah berikutnya memasukan data barang yang diperoleh tahun 2013 ke dalam kertas kerja.
r. Data barang yang diperolehtahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat dilihat dalam KIB Tahun 2013.
.
Contoh: I_ _ • • IIUN.\.............. ,
t-....,.--t-•. I-. _.•
ｾ｟Ｎ
....- ......- .
...
"-'-"--',-.
::
Tata Cara Pengisian : 1) SKPD/UKPD melihat kepada KIB Tahun 2013. 2)SKPD/UKPD memasukan data barang yang diperoleh tahun 2013 ke dalam kolom jenis barang (nomoI- 5). 3) Nilai barang.atas peroleh tahun 2013 dimasukkan ke dalam kolom nilai (nomor 30). s. SKPD/UKPD yang telah melakukan pengisian barang yang diperoleh tahun 2013,. melakukan pengecekan data dengan berita acara rekonsiliasi tahun berjalan.
r
16 Contoh: ＧＭｾＮＧｉ｟ＭＢ ｉ
- ---...., .,.ﾷｾｊＺｮＮＭ［Ｇｉ ".-41 ｾ .'ＮＬｾ ..... •.i ---.=-.= .I -.__ . ｾＧｉ _, _ II L. --.=1 '''',..': '. . ....;;;:; ,...1.,+ --I r::::r::' _ .'0"
--.=--=: I:::i ［ｪｾ ｾＮＺ Ｂ ＭｉｾＧ ｉｾ ---. "" Ｎ ｾ .. .... . .'-n· " "._=. .. "ｾ ".. Ｎ ｾ］ ｾ Ｎ ｉ ｾ . -. n-'J.:, . . ,. ". -_ ";0- ',.,' "i"': .So .= .'.' 'r'"'' ｾ •. '-'i= ... ｾ ;" • .. -""---.ｾ ｧ , ＮｾＬ ｾ ---,-
--.
-I' .
....
,• . '
'
c., ｾ ＺＳ ｲＮＭ Ｌ Ｚ ｾ Ｇ Ｎ Ｂｆ
ｾ
e:;:.
ｾＬ｟Ｍ
_,. ..
=i: . .
E"E.
__
.'
•.
.,-ｾ
Tata Cara Pengisian : 1) SKPD/UKPD melihat ada/tidaknya pergerakan atas barang yang telah tercatat . dengan berctasarkan beritaacararekonsiliasi tahun berjalan. 2) Apabila di dalam berita acara rekonsiliasi tahun' bElrjalan terjadi pergerakan, maka nilai atas baranQ tersebut dimasukkan ke dalam kolom kurang/tambah (nomor 31 atau 32). 3) Data barang yang telah dicocokkan dengan data rekonsiliasi tahun berjalan akan didapat data saldo audited tahun berjalan. t. SKPD/UKPD yang telah melakukan pengisian barang yang diperoleh tahun 2013 dan 2014, melakukan pengecekan data dengan berita acara rekonsiliasi tahun berjalan .. Contoh: ,_ _ ... 1.....•...._ _1
ｾ｟Ｎ ｊ ｬ
__ｾ｝｟ｉＮＺ［ ｊｾｅ
｟Ｎｾ ｾ ﾱ ｟ Ｎ ｬ ｌ
.. .
ｾｌ｟ .ｾｌ ..ＺｾＮ｟ ...ｾ .Ｎｊｾ｟ ..ｾｬＮ｟ｊ
..
-ｾ ｉＮｾｪｦｴｅ｡ｬｾ
ｾ ｟ Ｎ ＭＺ ｲ
....
ｅﾧｦｾＡﾷＧｾＺｲｾ Ｓｾ -
ＮＭｾ
｟ＮＭｾ
ｲＺｮｪﾥＮｾｩｳ
ＧｾｭＡ ｾ
ｉＺｴＭｾＧ［ﾷ
M.A••ＬｾＡＺ
,
.
Tata Cara Pengislan : 1) SKPD/UKPD melihat kepada KIB Tahun berjalan. 2)
SKPD/UKPD memasukan data barang yang diperoleh tahun berjalan ke dalam kolom jenis' barang(nomor 5).
3) Nilai barang atl;ls .peroleh tahun berjalan dimasukkan ke dalam kolom nilai (nomor 34). u. SKPO/UKPD bersama KPAD Kota/KPKD·. Kabupaten membuat Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Berjalan (format terlampir).
\
17 2. Tahap II a. SKPD/UKPD membuatpeta bidang/ruang Barang Milik Daerah, dengan ketentuan penulisan : ' .
:ｾｔｉＰＱ
Bangunan ke Lantai ke
Namar ruangan ke ..
I
b.SKPD/UKPD melakukan pencacahan/pengecekan fisik Barang Milik Daerah pada masingcmasing ruangan berdasarkan data rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahuri berjalari. . . c. Apabila terdapat barang yang baru ditemukan pad a saat pencacahan, SKPD/UKPD memasukan ke dalam kertas kerja pencacahan. Contoh: _ _ NO(.
____. . "\''''1 \.... :--I":";:' --1--1'-::'. - ＮＺｾｊ
. ｾ
,
.
'.!'.
, ' , '.
,
.. r.'· .. · .•
.
ｏｾ Ｍｦ ］Ｋｬ ｯｾ ［ｦｓ ＱＴ ﾷｭＮ ［Ｚ ＭＢ ﾷＱ ｔｾＧＢ ｴ Ｍ ［ ﾷ ｬｯ｣］ｾ
II I
ｾＭＺＮｲ Ｌ ］ ｜ＭｾＢＮＺＧＬ ｲ ｾ ］ＬＭｲＧ ＢＡｾ Ｚ Ｍ ﾷ
i:
::±=::I:::T:=':"?",--F
: II T
-.:.:..::....j 'J
I
....,
[==-.._.
I.·ＧＭｉＺ［ｾｪ .. ＡＬﾷｾｲＭ
ｾ
..
I I: -I
I
\. . .
'.-
I '
J
I
!
or.' ＭｾＮ
''::';:'.. 1": _ ",1·
'"
ｾ Ｚ］ｩｲ ｾｃＧ .
""iE?-
I
Ｇｾ Ｎ
."
.. ;;,.;,; ..;.!ll
••,:..'
__•• ';:;':':;;"--
ＮｾＬ
.OJ
···:1·· ..ＭＺｾ . .;••.. _! ..
,. ,iC -,.', I•• . •. \.' ...•...•••. . •••
ｾＮＢ ｩ Ｇ ｾＮ
ｾ
ｾ｣ ］ｩ
Ｚｾ Ｚ［ ＮＭＬＧ ｾ ｉ［ Ｚ : . ｾｉ
. r ;::Ea
Ｚ ｾ［ＲＧＬ
_."'.-
....
'j,,"
ＮｾＡ
ＺＧＢｾ ｩＭＺ ｬｮ ｉＧｾ
:: I
T"'F
@6 -, ':ll ｾ
[;..._.,;;;.4] ｉ ｾ
..ｊＢＺＧｌ｝ｾﾷＺ
d. Untuk memperoleh nilai qarang atas barang yang baruditemukan sebagaimami dimaksud huruf c, SKPD/UKPD harus berupaya memperoleh informasi nilai barang tersebut berdasarkandokumen perolehan,' atau berdasarkan nilai barang yang sejenis. 'j . e. SKPD/UKPD melakukan perbandingan hasil. pencacahan tahun berjalan dengan data rekonsiliasi dan berkoordinasi dengan KPAD Kota/KPKD Kapupaten (format terlampir) f. Berdasarkan perbandingan hasil pencacahan tahun berjalan dapat diketahui keberadaan aset tetap Berjalan dan. klasifikasi permasalahan aset. g.. SKPD/UKPD membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pencacahan Tahun Berjalan (format terlampir).. 3. Tahap III a. SKPD/UKPD melakukan perbandingan hasil pencacahan tahun Berjalan dengan hasil sensus tahun 2013 dalam bentuk kertas kerja inventarisasi Barang Milik Daerah dan berkoordinasi dengan KPAD Kota/KPKD Kabupaten.
ｾ
18 Contoh:
.........
,._ ..•
Ｍ｟ＮｉｾＭＧ Ｇ Ｇ Ｇ ｉ
_.- ----
--=-r:---I·.::.I--I- .1 I
ｉＭＬＺＧﾷｆ､ｾ］
.,
Ｌｾ
I
ｾ
-'-
•
ｾ
,
Ｎ
ｾ.
I---...= -
_._-_._-..--
:."" :;;;;
.i
ｾ
ｾ
...-
ＱｾＢＧｦＭ
I_.__... ._- -
•. - -
- - ,.-
..
'
""
...
......!!!.
'.
ｾ Ｂｾ ｾＭ
-.
:ni"
Ｍ
u"'"
.,
b. Berdasarkan hasil inventarisasi, dapat diketahui selisih data rekonsiliasi dengan . . hasil sensus tahun 2013. ·c. SKPD/UI
dan bangunan
serta upload bukti.
2) Upload foto/gambar barang dan bukti kepemilikan barang untuk peralatan dan mesln. i. SKPD/UKPD berkbordinasi dengan KPAD Kota/KPKD Kabupaten untuk melakukan
cetak barcode sesuaidata yang telah di-upload ke dalam sistem Informasi Aset (SIA). . . . j. SKPD/UKPD melakukan penempelan barcode yang telah tercetak pada setiap Barang Milik Daerah k. SKPD/UKPD melakukan' ,verifikasi fisik dan menandatangani surat pernyataan verifikasi fisik BMD. I. SKPD/UKPD menyerahkan' surat pernyataan verifikasi fisik dilampiri dengan Berita
Acara inventarisasi danrekapitlilasi kertas kerja inventarisasi BMD.
4. TahaplV a. Majelis Penetapan Status Aset melakukan sidang terhadap permasalahan dalam inventarisasi Barang. Milik Daerah, berdasarka'n rekapitulasi ke.rtas kerja inventarisasiBMD dan/atau usulan SKPO/UKPD. b. Dalam pelaksanaan sidangstatus aset, SKPD/UKPD hams menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan.. . ,
r
19 e. Majelis Penetapan Status Aset memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan usulan tindaklanjut (format terlampir). d. Berdasarkan rekomendasiMajelis Penetapan Status Aset, SKPD/UKPD melakukan koreksi atas Laporan Keuangan. e. BPKAD membuat Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dengan mengaeu Berita Aeara· Rekonsiliasi Barang· Milik Daerah Tahun ｂ･ｲｪ｡ｬｾｭＬ Berita Aeara Hasil Peneaeahan Tahun Berjalan, Berita Aeara InventarisasiBarang Milik Daerah, rekapitulasi kertas kerja inventarisasi BMDdan hasil sidang Majelis Penetapan Status Aset. B. Kodefikasi. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiapbarang inventaris milik Pemerintah Daenih yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barangpada masing-masing pengguna. Kodefikasi mengaeu kepada Peraturan Perundang-undangan yangberlaku. C. Pemasangan BarcodelKode Barang Dan Tanda Kepemiiikan. 1. Kode Barang dan tanda kepemilikan harus dieantumkan pada setiap barang Inventaris, keeuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, eukup dieatat dalam BI, KIB dan KIR. 2. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) . .diternpatkan di bagiimluar yang mudah dilihat. 3. Kode Barang. dan tanda kepernilikan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) ditempatkan pad a bagian badan yang mudah dilihat. 4. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat.. . 5. Kode Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dipasang. pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum dalam bentuk papan yang berukuran 15 x 25 em dengan meneantumkan gambar lambang Daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 em dan ketinggian huruf 2 em. 6. Kode Barang dan tanda kepemilikan tanah dan bangunan termasuk tanah kosong . pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60x100 em. .
BABIV TATA CARA PENCACAHAN
Guna tereapainya keakuratan keberadaan 8arang Milik Daerah, SKPD/UKPD melakukan peneaeahan. Peneaeahan dilaksanakan dengan menggunakan data rekonsiliasi Barang berjalan. Pencaeahan dilakukan dengan ketentuan Milik Daerah sampai dengan ｔ｡ｾｵｮ sebagai berikut : A.
Tata Cara Peneaeahan KIB A' (Tanah).. 1.
SKPD/UKPD melakukan pengeeekan dokumen, antara lain: a. b.
Surat Pelepasan Hak (SPH); Alas Hak (Girik);
r
20 c. Peta Lokasi;. dan d. Kuitansi pembelian. 2.
·3. 4.
SKPD/UKPD melakukan' pengukuran sesuai dengan dokumen yang dimilki dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis serta BPN/Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pengukuran ulang sesuai dengan dokumen yang dimiliki (Pengembalian Batas). Tata cara pengukuran tanah berpedoman pad a ketentuan yang berlaku. SKPD/UKPD ｭｾ ｢ｵ｡ｴ Plang/Papan sebagai tanda sementara telah dilakukan pencacahandan memberikan tanda checklist ＨｾＩ pada kertas kerja dengan format. .
5.SKPDlUKPD mencatat koordinat lokasi tariah b.erada dengan menggunakan peralatan GPS (jtau aplikasi pada smartphone dengan cara :
6.
a.
Download aplikasi GPS pad a smartphone (seperti Google Maps).
b.
Buka aplikasi pada saatberada di lokasi yang akan direkam koordinatnya.
c.
Setelah koordinat didapat, catat koordinat tersebut dalam kertas kerja untuk .selanjutnya diupload/input dalam Sistem Informasi Aset.
SKPD/UKPD mencatat informasi atas dokumentasi tanah pada kolom kertas kerja dengan kode :
o = Tidak Ada Dokumen 1 = Tanah Bersertifikat 2 Tanah Girik 3 = Tanah Yang Mempunyai Akta Jual Beli 4 = Tanah Yang Mempunyai Surat Pelepasan Hak 5 Tanah Hibah/Sumbangan 6 = Tanah Kewajiban Pihak. Ketiga 7 = Lain-lain
=
=
. 7.
SKPD/UKPD mencatatPermasalahan Tanah pada kolom kertas ｡ｾ･ｫ
dengan kode :
o = Tidak Bermasalah 1 = Dokumen Ada, Fisik Tidak Dikuasai 2 = Dokumen Tidak Ada; Fisik Dikuasai . 3 = Dokumen Tidak Ada Fisik, Tidak Dikuasai Tapi Tercatat Di KIB 4 = Sengketa Oi Peradilan . 9 = Lain-Lain Permasalahan 8.
Kriteria kondisi aset tetap untuk' tanah dapat ditulis dalam kolom keterangan dengan pilihan sebagai berikut : . 1) Baik (B)
Apabila
kondisi
tanah
tersebut
siap
dipergunakan
dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya
2) Rusak Ringan (RR)
3) Rusak Berat (RB)
:' Apabila kondisi tanah terse but karena sesuatu sebab tidak dapatdipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengenngan, pengurugan, perataan dan pemadatan) , untuk dapat dipergunakan sesLiai dengan peruntukannya Apabila kondisi tanah tersebut tidak' dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
t
·21
9.
B.
Ketentuan mengenai tata eara peneacahan tanah jalan, tanah saluran, tanah· waduk, tanah taman,. dan lain-lain yang bersifat teknis berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Tata Cara Peneaeahan KIB B (Peralatan dan Mesin). 1.
Apabila barang yang tereatat dalam KIB sesuai dengan fisik barangnya diberi keterangan berupa : a.
Memberikan tanda eentang (".J) pada nomOr urut barang dalam kertas kerja; dan
b.
Memberi tanda sementara pad (INV.S.KODE_BARANG.NOREG).
a
barang
tersebut
dengan
format
Contoh: KODE NOREG BARANG INV.S 02060204004 1 020q0204004 INV.S 2 INV.S 02060204004 3 INV.S 0206010<}001 1 INV.S· 02060104001 2 INV.S 02060104001 3 INV.S 02060104001 4 INV.S. 02060104001 5 INV.S 02060104001 6 INV.S 02060104001 7 KET
d.
Apabila terdapat barang yang tidak tereatat dalam KIB namun barang tersebut ditemukan pada saat pencaeahan, maka batang terse but harus dieatat ke dalam formulir KIB. .
e.
Untuk barang yang diketahui dokumen dan nilainya, maka nilai tersebut dapat langsung dimasukkan.
f.
Untuk bararig yang tidak diketahui dokumen dan nilainya, maka barang tersebut harLis tetap dicatat ke dalam formulir KIB dan diberikan nilai mengaeu pada ketentuan Peraturan Gubernur nomor 132 Tahun 2008.
g.
Apabila terdapat barang yang tereatat pada KIB namun tidak ditemukan fisiknya, maka SKPD/UKPD berupaya meneari barang tersebut dan apabila telah dilakukan berbagai upaya ·namun barang tersebut tetap tidak ditemukan, maka pada data KIB diberikan keterangan .kondisi barang "tidak ditemukan" dan meneatat nilai barang yang tidak ditemiJkan tersebut ke .dalam kolom kurang. Jenis-jenis masalati yang timbul pad a saat peneaeahari, antara lain: 1
=
Baik
2 = Kurang Baik 3
=
Rusak Ringan
c:?
Apabila kondlsi barang tersebut masih dalam keadaanutuh dan berfungsi dengan baik c:? Apabila .kondisi barang terse but masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik dan· tidak memerlukan perbaikan c:? Apabila kondisi barang terse but masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan .dan tidak memerlukan penggantian bagian . utama/komponen pokok
\
22
4 = Rusak Berat
5 = Tldak . ditemukahl hilang 6 = Transfer Ke SKPO/UKPO 7 = Transfer dari .SKPO/UKPO 8 = Reklasifikasi ke. Ekstrakomtabel
c:} Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikari . 'besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga ekonomis tidak untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi c:} Apabila barang tidak dapat ditemukan fisiknya
c:} . c:} '. c:}
Apabila menyerahkan barang ke SKPO lain disertai dengan BAST Apabila menerima barang dari SKPO lain disertai dengan BAST Apabila . nilai barang tidak memenuhi batas kapitalisasi (Akuntansi Belanja pada Peraturan Gubernur 156 Tahun 2013)
Contoh:
ＧＢｔＰＱｾｯｲ Ｎ
.' .•.-:. -
C.
ｾＭＺ ［ Ｌｾ ］｣Ｍ Ｎｾ ＧｾｲＺﾷ｣ ｾ ..ＬｾＺ［ c.-;:·:·;·:'·=·:r.n·c··' ＭｾＮ - ｩ'ｕｾ ＧＢＺｬｴ,ｦｾ ＱＺ Ｎ1--ｾＧ ,. _, ｾ ,..--,I'ｾ h ｾ l --
.....,. . +, ---=::··..
Ｇｉｾ
1=
ｉ Ｑｾｬ ･Ｂ ｉ［ ＱＧＢ
Ｎ ｟ｾ
'A : '::: ,..... 'cl. " _..._ _
F.,
Tata Cara Pencacahan KIB C (Gedung dan Bangunan). 1.
SKPO/UKPO melakukan pengecekan dokumen, antara lain: a. b. c. d.
Sertifikat; Izin Mendirikan Bangunan; SPPT PBB; dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
2.
SKPD/UKPD melakukan pengukuran sesuai dengan dokumen yang dimilki dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis dan/atau tim penilai untuk melakukan pengukuran ulang sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
. 3.
SKPO/UKPO melakukan mapping terhadap bangunan atau gedung' yang akan dicacah dengan cara-: . a. b.
4.
Menentukanjumlah bangunan yang digunakan/dicatat oleh SKPD/UKPD Memberikan nomor urut terhadap bangunan tersebut untuk dicatat dalam kertas kerja (contoh: Kecamatan menggunakan/mencatat 1 gedung kantor dan 1 rumah dirias, gedung kantor'diberi nomor '01' dan rumah dinas diberi nomor '02') . .,
SKPD/UKPD mencatat koordinat peralatan GPS atau aplikasi pada ｳｭｾｲｴｰｨｯｮ･ a. b. c.
lokasi ,bangunan berada dengan cara :
menggunakan
Download aplikasi GPS pada smartphone (seperti Google Maps). Buka aplikasi pada saat berad
\
23 5.
SKPD/UKPD mencatat Permasalahan pada Bangunan terse but dengan kode :
o = Tidak Bermasalah
. 1 = DokurrienAda, Fisik Tidak Dikuasai 2 =DokumenTidak Ada, Fisik Dikuasai 3 = Dokumen Tidak AdaFisik, Tidak DikuasaiTapi Tercatat Di KIB 4 = Sengketa Di Peradilan 9 = Lain-Lain Permasalahan
6.
SKPD/UKPD mencatat Kondisi Bangunan 1 = Balk
ｾＮ
2 = Kurang Baik .
3 = RusakRingan
Ｎｾ
ｾＮ
4 = Rusak Berat ｾ
5 = Tidak
c>
diteml!kanl hilang. 6 = Transfer Ke ｾ SKPD/UKPD 7 = TranSfer . dari ｾ SKPD/UKPD 8 =. Reklasifikasi ke ｾ Ekstrakomtabel
7.
､ｾｮｧ｡
kode :
Apabila bangunan terse but utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin Apabila bangunan terse but masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan· baik dan tidak memerlukan perbaikan Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaari rutin dan perbaikan ringan pada . komponen-komponen bukan konstruksi utama Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi Apabila bangunan tidak dapat ditemukan fisiknya Apabila .bangunan diserahkan ke SKPD lain disertai denganBAST Apabila menerima bangunan dari SKPD· lain dise.rtai dengan BAST Apabila· nilai bangunan tidak memenuhi batas kapitalisasi. (Akuntansi Belanja pada Peraturan Gubernur 156 Tahun 2013)
SKPD/UKPD mencatat Status Pemanfaatan/Kerja Sama pada Bangunan dengan kode:
o = Tidak Ada Kerja Sama 1 = Ada Kerja Sama 8.
SKPD/UKPD mencatat Bentuk Kerjasama pada Bangunan (Jika ada) dengan kode : 0= Sewa 1 = Pinjam Pakai 2 = BGS/BSG 3 =KSP 4 = KSPI
D.
Tata Cara Pencacahan.KIB D (Jalan, Irigasidan Saluran) .. 1.
SKPD/UKPD melakukan pengecekan dokumen, antara lain: a. b. c. d.
Surat Pelepasan'Hak (SPH); Alas Hak (Girik); . Peta Lokasi; dan Kuitansi pembelian ,
2.
SKPD/UKPD melakukan pengukuran sesuai dengan dokumen yang dimiliki dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis'serta BPN/Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pengukuran ulang sesuai dengan dokumen yang dimiliki (Pengembalian Batas).
Ｍｾ
r
24 3.
SKPD/UKPD membuat Plang/Papan sebagai tanda sementara telah dilakukan pencacahan dan memberikan tanda checklist (--J) pada kertas kerja. . .
·2.
SKPD/UKPD mencatat koordinat lokasi tanah berada menggunakan peralatan GPS atau aplikasi pada smartphone dengan cara : . a. Download aplikasi GPS pada smartphone (seperti Google Maps). b. Buka aplikasi pada saat berada di lokasi yang akan direkam koordinatnya setelah koordinat didapat, catat koordinat tersebut dalam kertas kerja untuk selanjutnya diupload/input dalam Sistem Informasi Aset.
D.
Tata Cara Pencacahan KIB E (Aset Tetap Lainriya). 1.
Hewan Ternak a. .b. c. d.
2.
SKPD/UKPD menyiapkan dan melakukan perigecekan dokumen terkait hewan yang akan dic.acah SKPD/UKPD membuat mapping terhadap lokasi hewan (nomor urut kandang) SKPD/UKPD melakukan pengukuran berat hewan dengan menggunakan alat timbang SKPD/UKPD memberikan tanda sementara terhadap hewan ternak yang telah dicacah dan memberikan tanda checklist (--J) pada kertas kerja
Tumbuhan/Pohon a. b. c.
d. e.
SKPD/UKPD menyiapkan dan melakukan pengecekan dokumen terkait tumbuhan/pohon yang akan dicacah SKPD/UKPD membuat zonasi atau. mapping terhadap lokasi tumbuhan, misalnya Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan· memiliki 5 taman dengan kode 01 s.d. 05 ' SKPD/UKPD melakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan seperti Spiegel Relascope/Haga Hypsometer (alat ukur tinggi pohon) dan Phi-band (alat ukur diameter pohon). SKPD/UKPD membuat Plang/Papan sebagai tanda sementara telah dilakukan pencacahandan memberikan tanda checklist (--J) pada kertas kerja SKPD/UKPP mencatat koordinat lokasi tumbuhan/pohon berada .menggunakan peralatan GPS atau aplikasi pada smartphone dengan cara : i. ii.
f.
G.
Download aplikasi GPS pada smartphone (seperti Google Maps) Buka aplikasi pada saat berada di lokasi yang akan direkam koordinatnya
Setelah koordinat didapat, catat koordinat tersebut dalam kertas kerja untuk selanjutnya diupload/input dalam Sistem Informasi Aset.
Tata Cara Pencacahan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 1.
SKPD/UKPD menyiapkan informasi. mengenai konstruksi dalam pengerjaan berupa rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelrsaian. . . .
. 2.
SKPD/UKPD. melakukan .pengukuran luasan dari bangunan yang sedang dikerjakan.
3.
SKPD/UKPD membuat Plang/Papan sebagai tanda sementara telah dilakukan . pencacahan dan memberikan tanda checklist (--J) pada kertas kerja
4.
SKPD/UKPD mencatat koordiriat lokasi· konstruksi berada peralatan GPS atau aplikasi pada smartphone dengan cara : a.
menggunakan
Download aplikasi GPS pada smartphone (seperti Google Maps).
r
25· b. c.
Buka aplikasi pada saattlerada di lokasi yang akan direkam koordinatnya. Setelah koordinat .didapat, catat koordinat terse but dalam kertas kerja untuk selanjutnya diupload/input dalam Sistem lnfOrmasi Aset. , "
BABV KLASIFIKASI PERMASALAHAN SENSUSBARANG MILIK DAERAH
Dalam inventarisasi BMD, ditemukan beberapa kondisi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan Aset. Dengan klasifikasi sebagai berikut : "
A. Penambahan Aset Tetap 1.
BMD yang Belum Tercatat
Penambahan aset tetap karena Aset Tetap yang Belum"Tercatat merupakan koreksi aset tetap yang ditemukan saat cek fisik namun belum tercatat dalam KIB. Terhadap BMD yang belum tercatat dalam KIB, SKPD/UKPD harus melakukan pencatatan dalam KIB dengan melakukan penilaian atas BMD. Penilaian Aset Tetap untuk pengadaan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan harga barang tersebut yang telah tercatat pada Bukulnventaris dan Kilrtu Inventaris Barang (KIB), atau jika tidak ditemukan pada catatan administrasi sebelumnya, penilaiari dilakukan berdasarkan harga taksiran dengan membandingkan "data harga barang sejenis; sedangkanuntuk pengadaan yangdilakukan Tahun 2008 dansetelahnya berdasarkan bukti"bukti Perolehan. "
i. Kurang Catat Nilai Penambahan aset tetap karena Kurang Catat Nilai merupakan koreksi atas nilai aset tetap yang nilai wajar/perolehannya lebihbesar dari nilaiyang tercatat dalam KIB. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kekurangan nilai dalam KIB, SKPD/UKPD melakukan verifikasi dengan dengan data LKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui terjadi kekeliruan atau kekurangandalam pengisian KIB, SKPD/UKPD harus melakukan koreksi alas KIB tersebut.
3.
Transfer Dari SKPD/UKPD Lain Penambahan aset tetC!p karena transfer antar SKPD/UKPD merupakan koreksi pemindahan pencatatan asettetap" dari satu SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD lainnyC! yang dibuktikan dengan Berjta Acara Serah Terima Barang. SKPD/UKPD mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMD kepada pengguna barang yang lama dan untuk tanah dan" bangunan harus mendapat persetujuan Gubernur. Pengalihan status penggunaan BMD ditindaklanjuti dengan diterbitkannya BAST. Berdasarkan BAST, pengguna barang baru melakukan pencatatan BMD dalam Daftar Barang/KIB.
4.
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap Penambahan aset tetap karena Reklasifikasi Antal' Akun Aset Tetap merupakan koreksi atas perubahan" klasifikasi pencatatan aset tetap. Reklasifikasi antar akun aset tetap dilakukan karena terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pencatatan kelompokaset" tetap," misalnyaterjadi kekeliruan" pencatatan yang seharusnya dicatat pad a kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin namun tercatat pada kelompok aset tetap Gedung dan Bangunan. . Dalam hal ini, SKPD/UKPD harus melakukan penambahan atas kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin dan mengurangi pada aset tetap Gedung dan bangunan.
r
26 5.
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap
Penambahan aset tetap karena Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap merupakan perubahan pencatatan aset lain-Jainrusak berat ke kelompok aset tetap yang disebabkan olehkondisi aset tetap' yang sudah diperbaiki sehingga dapat dipergunakan kembali dalam operasional pemerintah atau karena salah klasifikasi pencatatan. 6.
Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap
Penambahan aset tetap karena Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap merupakan Aset. Belum Validasi yang sudah diverifikasi dan dicatat sebagai Aset Tetap. Aset belum validasi adalah aset yang belum mendapat· perlakuan ke dalam kelompok aset tetap. Dalam hal terdapat aset belum validasi, SKPD/UKPD meiakukan klasifikasi Barang Milk Daerah ke dalam masirlg-masing kelompok aset tetap. 7.
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap
Penambahan aset tetap karena Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud Menjadi Aset Tetap merupakan aset yang tercatat di kelompok Aset Tidak Berwujud namun setelah dilakukan pengecekari fisik diketahui sebagai kelompok Aset Tetap. Aset Tak BerWujud tidak memiliki wujud fisik a'rtinya aset tersebut tidak mempunyai wujud fisik tertentu. Aset rak Berwujud dapat dilakukan reklasifikasi menjadi aset tetap apabila dalam aset tak berwujud' terdapat bagian yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Salah' satu contoh' aset tak berwujud adalah software. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakal oleh Pemerintah Prcivinsi OKI Jakarta maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lainpihak i:lpabila ada software yang.dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakartauntuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware .(tanpasoftiNare tersebut hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebcigai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan. hardware harus dikapitalisasi .sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. 8.
Koreksi Lain-Lain
Penambahan aget tetap karena koreksi lain-lain merupakan koreksi aset tetap yang tidak termasuk dalam point 1s.d 6.
B. Pengurangan Aset Tetap 1.
Penghapusan
Pengurangan aset tetapkarena penghapusan merupakan koreksi peniadaan catatan aset tetap dari pembukuan berdas'arkan SK Gubernur tentang Penghapusan Asei Tetap. Pelepasan aset tetap diJakukandengan cara : a. Penjualan Suatuaset tetap akan dijLial apabila umur ekonomis aset tetap telah habis atau asei tetap tidak dapat ､ｩｮ｡ｦｴｫｾＱ lagi atau alasan lainnya.
I
27 b. Penghapusan/pemusnahan· Diakibatkan aset tetap tersebut hilang karena pencurian atau kebakaran, tidak layak pakal/usang, atau akibat lainnya. SKPD/UKPD dapat melakukan penghapusan BMD dalam KIB setelah BMD tidak dalam penguasaan pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang dan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan. SKPD/UKPD dapat melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dalam KIB, sedangkan BPKAD melakLlkan penghapusan Barang Milik Daerah dalam Daftar . Barang Milik Daerah; 2.
Diserahkan kepada pihak ketiga
Pengurangan aset tetap karena diserahkan kepada pihak ketiga merupakan koreksi pengurangan catalan aset tetap dari pembuklJan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap. . Dalam hal BMD diserahkan kepada pihak ketiga, dapat dilakukan melalui cara : a.
Hibah Pemindahtangan BMD melalui hibah/diserahkan kepada pihak ketiga dengan pE;!rtimbangan . kepentingan so sial. budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,' hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
b.
Penyertaan Modal Pemerintah SKPDIUKPD melakukan' pengurangan aset tetap setelah. diterbitkannya Rancangan Peraturan Daerah dan dilaklJkan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah. .
3.
Kejadian Luar Biasa
Penguranganaset tetap karena kejadian luar biasa merupakan koreksi pengurangari aset tetap yang disebabkan kebanjiran, kerusuhan, kecurian, kebakaran, dan sejenisnya. Posisi aset karena kejadian luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam. keberadaan atau nilai aset. Kejadian luar biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. 4.
Tidak merupakan kegiatafl normalerititas; Tidak diharapkanterjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; Berada di luar kendall atau pengaruh enfitas; dan Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset.
Pencatatan ganda
Pengurangan aset tetap karena pencatatan ganda merupakan koreksi aset tetap yang telah dilakukan. pengecekan fisik lerdapatpencatatan ganda pada KIB SKPD/UKPD maupun antar SKPD/UKPD.
r
28 Dalam hal ditemukannya pencatatan ganda pada KIB SKPD/UKPD, maka SKPD/UKPD harus melakukan. koreksi KIB tersebut· dengan melakukan penghapusan salah satuasettetap tersebut. Sedangkan apabila pencatatan ganda tersebut ditemukan antar SKPD/UKPD, maka SKPD/UKPD harus koordinasi/rekonsiliasi untuk· menentukan pencatatan aset pada KIB· salah satu SKPD/UKPD tersebut dan hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara. 5.
Koreksi Lebih Catat Nilai
Pengurangan aset tetap karena Koreksi Lebih Catat Nilai merupakan koreksi nilai aset tetap yang nilai wajar/perolehannya lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam KIB. 6.
Tidak Ditemukan Fisiknya
Pengurangan aset tetap karena tidak ditemukan fisiknya merupakan koreksi aset tetap yang tercatat di KIB namun tidak ditemukan fisiknya ketika dilakukan cek fisik dan telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan asettetap tersebut. Barang yang tidak ditemukan meJiputi barang yangsecarafisik hilang, tidak diketahui keberadaannya . atau . sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah/pihak lain sebagaimana tercantum dalam Berita Acara. Upaya yang dapat ditempuh oleh SKPD/UKPD dalam mencari keberadaan aset tetap dapat dilakukan dengan ' a. Untuk Aset Tetap berupa tanah Membentuk tim. internal dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan BPKAD, KPAD, Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Hasi!. penelitian tim dituangkim dalam BeritaAcara Hasil Verifikasi dan Penelitian dariTim Internal. b. Untuk Aset tetap selain Tanah Berkoordinasi antara lain antar SKPD/UKPD, BPKAD, KPAD dan/atau instansi lainnya. Atas aset yang tidak ditemukan, dilaporkan kepada Majelis Penetapan Status Aset untuk ditetapkan statusnya. Majelis Penetapan. Status Aset terdiri dari InspektoratlPembantu, BPKAD/KPAD/KPKD Kabupaten, Biro Hukum dan instansi terkait. Majells Penetapan Status Aset ditetapkan oleh Gubernur. 7.
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Pengurangan aset tetap karena Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap merupakan koreksi atas perubahan klasifikasi pencatatan aset tetap atau karena terjadinya kesalahan atau kekeliruan. dalam melakukan pencatatan kelompok aset tetap, misalnya perubahan klasifikasi dari kelompok aset tetap Gedung dan Bangunan ke kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin. Dalam hal ini,SKPD/UKPD han.is melakukan pengurangan atas kelompok aset tetap Gedung dan bangunan dan rnenambah pada aset tetap Peralatan dan Mesin. 8.
Reklasifikasi ke aset rusak berat
Pengurangan a·set tetap karena reklasifikasi ke aset rusak berat merupakan pemindaMn pencatatan dari aset tetap ke aset lain-lain disebabkan kondisi aset rusak beratltidak dapat dimanfaatkan/dalam proses penghapusan yang dibuktikan dengan Surat Usui Penghapusan. . Rusak berat apabila obyek penilaian mengalamikerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik.
\
29 9.
Reklasifikasi aset tetap ke Aset Tak Berwujud Pengurangan aset tetap kareria reklasifikasi ke aset tak berwujud merupakan koreksi pemindahan pencatatan dariaset tetap ke aset lain-lain (aset tak berwujud) yang diyakini keberadaarinya ketika dilakukan pengecekan fisiknya dan dibuktikan dengan pencatatan di Daftar Aset Tak Berwujud.
10. Reklasifikasi aset tetap ke persediaan
Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke persediaan merupakan koreksi pemindahan pencatatan, dari aset tetap yang diyakini keberadaannya ,ke barang habis, pakai karena tidak rriemenuhi kriteria aset tetap dan dibuktikan dengan pencatatan di Daftar Persediaan. ' Persediaan pakai habis adalah barang yang tidak memenuhi kriteria berikut : a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; , ' , b. Barang yang, dibeli merupakan. objek pemeliharaan atau barang terse but memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;' dan c. Perolehan barang tersebut untuk' digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkanl Ｌ､ｩｳｵｭ｢｡ｮｧｫ Ｏ､ｩｳ･ｲｾｨ ｡ ｫ ｰ ､ pihak ketiga. 11. Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel
Pengurangan aset tetapkarena reklasifikasl ke ekstrakomptabel merupakan koreksi pemindahan pericatatatan dariaset tetap yang diyakini keberadaannya ke barang ekstrakomtabel kar'ena tidak melllenuhi kriteria aset tetap dan dibuktikan dengan pencatatan di Daftar Ekstrakomtabel. Persediaanyang tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstrakomtabel) adalah barang yang harga perolehannya kurang dari batas kapitalisasi., 12. Transfer Ke SKPD/UKPD Lain
Pengurarigan aset tetap kareria transfer antar SKPD/UKPD merupakan koreksi pemindahim pencatatanaset tetap dari satu SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD lainnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Transfer ke SKPD/UKPD Lain didasarkan permohonan dari calon pengguna barang baru setelah dilakukan penelitian dan untuk tanah dan bangunan harus mendapat persetujuan Gubernur. Pengalihan status penggunaan BMD ditindaklanjuti dengan diterbitkannya BAST. Berdasarkan BAST, pengguna barang lama melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang/KIB. 13. Koreksi Lain-lain Pengurangan aset tetapkarena koreksi lain-lain merupakan koreksi aset tetap yang tidak termasuk dalam point 1 s.d 12.
BABVI TATA CARA PENILAIAN Untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan penilaian atas Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilainya danl atau belum diyakini kewajarannya mengacu pada ketentuan tata tara penilaian dalam inventarisasi Barang Milik Daerah.
r
30 Untuk Barang Milik Daerah yang perolehannya sebelum tahun 2008 mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi. Da·erah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008. Untuk Barang Milik Daerah yang perolehannya tahuri 2008 sampai dengan tahun berjalan mengacu ketentuan sepagai berikCJt : 1. Penilaian atas aset tetap yang pengadaannya dilakukan Tahurl 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan; ,
2. Penilaian barang pada benda-bend a bersejarah (heritage) dinilai Rp 1,00 (satu rupiah) 3. Tata cara penilaian barang selain benda bersejarah sebagai berikut : No
1.
2.
Kriteria Pengadaan .. Tahun 2008 s.d Tahun Berjalan Pengadaan Sebelum . Tahun , 2008 yang belum disensus . Bangunanl Pengadaan Tahun 2008 s.d Tahun Jalanl Berjalan Saluran
Pengadaan' Sebelum 2008 yang .disensus
3.
Kendaraan
Pengadaari 2008 . s.d Berjalan
Tahun belum
ｾｮｵｨ｡ｔ
Tahun
Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus
4.
5.
Metode Penilaian HarQa Berdasarkan NJOP PBB tahun perolehanl tahun berjalanl berdasarkan bukti-bukti perolehan Berdasarkan NJOP PBB Tahun 2007
GolonQan Tanah
Barang lainnya
I Konstruksi
I Berdasarkan I bangunan
perkiraan sesuai. harga aset Pemprov yang dikeluarkan oleh Kementerian PUI Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsil Dinas PU/Kantor Pelayanan Pajak PBBI berdasarkan bukti-bukti perolehan. Berdasarkan bukti-bukti perolehanl Peraturan Gubernur· 132 Tahun 2008 tentang Tata· Cara Penllalan Dan penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Il3erdaSarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun berjalanl tahun perolehanl berdasarkan bukti bukti perolehan. Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan Tahun 2007 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NO.51 Tahun 2007.
I
Tahun Berdasarkan harga perolehan, jika tidak Tahun ditemukan maka berdasarkan taksiran dengan membandingkan harga barang sejenis. bukti-bukti perolehanl Pengadaansebelum Berdasarkan taksiran yang wajar. lahun 2008 yang belum disensus . Berdasarkan bukti-bukti perolehan. Pengadaan 2008 . s.d Berjalan
dalam penQeriaan
\
31 a. Tabel Biaya KonstruksiBangunan per m 2 (Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008) . 1) Gedung Kantor Pemerintahan 03 11 01 01 (Kantor) . 03 11 01 13 (Pos Jaga) 03 110127 (Tempat Kerja Lainnya)
Kode Jenis Barang' Kode Jenis Barang Kode Jenis Barang No 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kondisi Bangunan KB RB B Tidak Bertinqkat 1,690,000 1,148,000 656,000 Bertinqkatl2 lantai 1,690,000 1,183,000 · 676,000 Bertinakat/3 lantai 1,730,000 '1,211,000 692,000 Bertinakatl4 lantai 1,780,000 1,245,000 712000 Bertinakatl5 lantai 1,830,000 1,281,000 732,000 BertinqkaU6 lantai ·1,880,000 1,316,000 · 752,000 Bertiriqkatl7 lantai 1,930,000 1,351,000 772,000 Bertinqkatl8 lantai 1,990,000 1,393,000 796,000 816,000 Bertinakatl9 lantai 2,040,000 1,428,000 Bertinakatl10 lantai 2,100,000 1,470,000 840,000 Bertinakatl11 lantai . 2,150,000 1,505,000 860,000 Bertingkatl12 lantai 2;210,000 1,547,000 884,000 Berlingkatl13 lantai' 2,270,000 1,589,QOO 908,000 Bertingkatl14 fantai ' 2,340,000 1,638,000 · 936,000 · 960,000 . Bertinakal/15 iantai 2,400,000 1,680,000 Bertinakatl16 lantai 2,460,000 1,722,000 9a4,000 2,530,000 .1,771,000 1,012,000 BertinakaU17 lantai BertingkaU18 tantai 2,600,000 1,820,000 1,040,000 Bertinakat/19 fantai 2,670,000 1,869,000 1,068,000 Bertinakatl20 lantai 2,750,000 1,925,000 1,100,000 Bertinakatl211antai 2,820,000 1,974,000 1,128,000 Bertingkat/22 lantai. 2,900,000 2,030,000. 1,160,000 Bertingkatl23 lantai 2,980,000 2,086,000 1,192,000 Bertinqkatl24 lantai 3,060,000 2,142,000 1,224,000 Bertinqkatl25 lantai 3,140,000 2,198,000 1,256000 Kondisi Bangunan
Keterangan Standar Balai Kantor Lurah Kantor Carnat
Kantor Gubernur
2) GedungKantor Pemerintahan Kode Jenis Barang Kode Jenis Barang . No 1 2 3 4 5
Kondisi Bangunan Tidak Bertinqkat Bertingkatl2 lantai Bertinqkatl3 lantai Bertingkatl4 iantai BertingkaU5 lantai
03 11 01 01 (Tempat Pendidikan) 03 11 01 19 (Perpustakaan) . Kondisi Banqunan B KB RB ' 1.820.000 1.274.000 · 728.000 1.890.000 1.323.000 756.000 1.960.000 1.372.000 784.000 2.030.000 1.421.000 812.000 2.110.000 1.477.000 844.000
Keterangan Standar
3) Gedung Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium 03 11 01 06 (Bangunan Kesehatan) 03 11 01 05 (Laboratorium) 11 01 05 .03 . . (Oceanarium/Observatorium)
.Kode Jenis Barang . Kode Jenis Barang Kode Jenis Barang No 1 2
Kondisi Bangunan Tidak Bertinnkat Bertinnkatl2 lantai
.
. Kondisi Banaunan B KB RB 1.460.000 1.022.000 584.000 1.520.000 1.064.000 608.000
Keterangan Standar
r
32 3 4 5 6 7 8 9 10
BertinakaU3 lantai .8ertingkaU4 lantai BertinQkaU51antai BertinakaU6 lantai BertinakaU7 lantai BertinakaU8 lantai BertinakaU9 lantai BertinakaUl0 lantai
1.580000
1.106.000
1.640.000 1.148.000 1.700.000 1.770.000. 1.830.000 ·1.900,000 1.980.000 ·2.050.000
"\.190.000 1.239.000 1.281.000 1.330.000 1.386.000 1.435.000
632.000 ·656.000· 680.000 708.000 732.000 760.000 792.000 820.000
4) Gedung Tempat Olahraga dan Tempat Pertemuan Kode Jenis Barang Kode Jenis Barang No
Kondisi Bangunan
1 2
Tertutup Tertutup
3
TerblJka
03 11 01 11 (Tempat Olahraga) 03 11 01 09 (Tempat Pertemuan) Kondisi Bangunan Keterangan B KB RB 2.900.000 ·2.030.000 1.160.000 GOR , 1.600.000 1.120.000 640.000 Gedung Hiburan/ Kesenian 595.000 850.000 340.000· LapanQan
5) Gedimg Pertokoan. Koperasi dan Pasar Kode Jenis Barang No
Kondisi Bangunan
1 2 3 4 5 6 7
Tidak Bertinakat BertinakaU2 lantai BertingkaU3 lantai BertingkaU4 lantai BertinakaU5 lantai BertinakaU6 lantai BertinakaU7 lantai BertinakaU8 lantai 8 9 · BertinakaU9 lantai E\ertinakaU10 lant,!i 10 11. ·BertinakaU11 lantai
03 11 01 12 (Pertekoan/Koperasi Pasar) Kondisi Bangunan Keterangan RB B. KB 1.830.0.00 1.281.000 732.000 Standar 1.980.000 1.386.000 792.000 2.140.000 1.498.000 856.000 2.310.000 1.617.000 924.000 2.500.000 1.750.000 1.000.000 ·.2.700,000 1,890,000 . 1,080,000 2.980.000 2.036.000· 1.192.000 4.300.000 3.010.000 1.720.000 4.650.000 3.255.000 1.860.000 5.030.000 3.521.000 2.012.000 ' 5.430.000 3.801.000 2.172.000
6) Gedung Tempat Ibadah Kode Jenis Barang No 1 2
Kondisi Bangunan Tidak Bertinakat BertinakaU2 lantai
03 11 01 08 (Tempat Ibadah) Kondisi Banqunan . RB B KB 880.000 2.200.000 1.540.000 2.500.000 1.750.000 1.000.000
Keterangan
7) Gedung Terminal, Pelabuhan, Bandara dan Stasiun Bus. Kode Jenis Barang KodeJenis 6arang No 1 2
Kondisi Bangunan · lidak Bertinakat BertinQkatl2 lantai'
03 11 0117 (Stasiun Bus) 0311 01 21 (Terminal/ Pelabuhan) Kondisi Banqunan B 1.600.000 , 2.250.000
KB 1.120.000 1.575.000
Keterangan
RB 640.000 900.000
r
33 8) Gedung Museum Kode Jenis Barang No 1 2
03 11 01 20 (Museum)
KOl'ldisi Bangunan
Kondisi Banaunan B RB KB. 520.000 1.300.000 910.000 2.100.000 1.470.000 840.000
Tidak Bertinakat BertinakaU2 lantai
Keterangan
b. Tabel Biaya KonstruksiJalan, Jembatan dan Bangunan Air/lrigasi 1) Jalan Kode Kode Kode Kode Kode
Jenis Barang Jenis Barang Jenis Barang Jenis Barang Jenis Barang
·04 13 01 04 13 01 041301 041301 04 1301
(Jalan Negara/ Nasional) ｮ｡ｬ ｊｾ Provinsi) GJalan Kabupaten) (Jalan Desa) . (Jalan Khusus)
Kondisi Bangunan
. Kondisi' Bangunan
No
01 02 03 04 05
,
KB B RB Jalan Ar:teri/ Kolektor .336.000 480.000 : 384.000 Jalan Arteri/ Kolektor
Keterangan M2
1
Fleksibel
2
Riqid
580.000 . 464.000 406.000 Jalan Lokal/lnpres
M2
3
Fleksibel
380.000
266.000 304.000 MHTI Jalan Khusus
M2
224.0.00
196.000
M
. 35.000
M2
Jaian ｌｩｮｧｫｵ ｡ｾＯ 4
Conblok
5
M
6 7
,
Rabat Beton
280.000 50.000
:
40.000
50.000
I
40.000
70.000
,
56.000
35.000 . ·49.000
2
M2 M2
2) Jembatan Kode Jenis Barang No
Konstruksi Jalan
1. Flvover 2. Underpass 3. . Jembatan Kendaraan (FO/UP) . 4. Jembatan Penyeberangari Orana (JPO)
03 13 02 00 (Jembatan) . ｋｯｮ､ｩｾ
Jembatan ,KB B RB I I Jembatan Kendaraan (FO/UP) 14.000.000 . 11,200.000 9.800.000 12.500.000 10:000.000 . 9.750.000 . , 8.400.000 8.400.000 8.000.000 8.740.000
6.992.000
6.119.000
Keterangan
M' M< M2 M2
r
34 3) Bangunan Air/ Irigasi . Kode Jenis Barang No
03 14 00 00 (Bangunan Air/lrigasi)
Konstruksi Jalan
Kondisi Jembatan
Ket
Beton
B 19.500.000
KB 1.560.000
RB 1.365.000
Pecast
2.000.000
1.600.000
1.400.000
M'
Batu Kali
1.860.000
1.480.000
1.295.000
M'
Saluran Tertutup
Beton
2.170.000
1.736.000
1.519.000
M'
Pecast
4.8'10.000
. 3.896.000
3.409.000
M'
Turap·
Beton
3.360.000
2.688.000
2.362.000
7
BatuKali
1.260.000
1.000.000
875.000
8
Sheet Pile
27.550.000
22.040.000
19.285.000
M M' M'
Pintu Air B?ja
308.540.000
246.832.000
215.978.000
Unit! buah
Beton
867.970.000
534.376.000
267.579.000
Beton
1.186.580.000
946:464.000
829.906.000
Pompa
3.205.440.000
2.564.352.000
2.243.808.000
Unit! buah Unit! buah Unit! buah
Beton
7.920.000
6.336.000
5.544.000
M'
14
Batu Kali
3.740.000
2.992.000
2.618.000
15
SheetPile
27.550.000
22.040.000
19.285.000
M' M'
1 2
Saluran Terbuka
3 4 5 6
9
Pintu Airl Dam
10 11
. Gedung Pompa
12 13
Waduk
M'
BAB VII TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Berkenaan dengan telah selesainya kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah, maka diperluki:tn tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan sebagai berikut : A. Tidak Ditemukan Fisiknya 1. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan
Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan dinyatakan tidak ditemukan fisiknya diakibatkan adanya kesalahan dalam pencatatan I(IB. Apabila kondisi tersebut terjadi, Majelis Penetapan Status Aset melakukan verifikasi serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut, dengan ketentu.an sebagai berikut : a. Dalamhal hasil verifikasi dan' penelitian Majelis Penetapan Status Aset terdapat kesalahan pencatatan atas tanah/bangunan, dilakukan proses koreksi KIB. b. Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian Majelis Penetapan Status Aset tidak . terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik' Daerah, maka Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepadaPengelola Barang.
r
35 Usulan penghapusan Barang Milik Daerah dengan melampirkan antara lain: 1) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal; 2) Fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMD; 3) Fotokopi rekomendasi penyelesaian permasalahandan usulan tindak lanjut; dan 4) asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT,.1M) dari Pengguna Barang.
c, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
1) identitas Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa; 2) pernyataan mengenai telah melakukan verifikasi dan penelitian; dan 3) pernyataan mengenai tanggUl1g jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materil maupun formi!.
2. Barang Milik Daerah Selain'Tanah dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau B1lngunan dinyatakan tidak ditemukan diakibatkan karena. adanya. barang yang secara fisik hilang, tidak diketahui keberadaannya, atau sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah/pihak lain sebagaimana.tercantum dalam Berita Acara. Apab(la' Barang Milik Daerah sel;:lin Tanah· dan/atau Bangunan tidak ditemukan, Majelis Penetapan Status Aset melakukan verifikasi serta m'eneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : a, SKPD/UKPD membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang sekurang-kurangnya memuat antaralain :
1) identitas Pengguna Barang atilu pejabat yang diberi kuasa; 2) pernyataan mengenai telah melakukan verifikasi dan penelitian; dan 3) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materil maupun formi!. b. Dalam hal hasil verifikasi 'danpemilitian Majelis Penetapan Status Aset terdapat indikasi .kesalahan yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. Setelah proses penetapan TGR, Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerahkepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada Sekretaris Daerah C.q. BPKAD. Usulan penghapusan Barang Milik Daerah dengan melampirkan antara lain: 1) fotokopi Surat Keputusan Penetapan TGR; . 2) Fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMD; 3) Fotokopi rekomendasi penyelesaian permasalahan dan usulan tindak lanjut; dan 4) asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Pengguna Barang.
c. Dalam hal 'ha$iI verifikasi dan penelitian Majelis Penetapan Status Aset tidak terdapat indikasi kesalahan yangmengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan' Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.. Permohonan persetujuan' penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud dengan melampirkan antara lain: . 1) Fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMb; 2) Fotokopi rekomendasi penyelesaian permasalahan dan usulan tindak lanjut; dan
\
36 3) asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SI
f. Dalam hal BarangMilik Daerah ditemukan· tetapi niasih terdapat perrnasalahan hukum lainnya seperti Barang Milik Daerah dikuasai pihak lain, penyelesaiannya dilakukan sesuai kelentuan dalam pelunjuk teknis ini. .
ｧｾ
.
maka
.
Dalam hal usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh. Pengguna Barang mendapat persetujuim dari Pengelola Barang, maka Pengguna Barang menindaklanjuti perselujuan dengan mengajukan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. . . . h. Koreksi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan terhadap. rekapitulasi kertas kerja inventarlsasi BMD berupa barang hilang tidak ditemukan melalui penggunaan data dad dokumen dengan cara sebagai berikut : 1) Terhadap barang yang hilang/lidak dilemukan yang sudah, diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan dituangkan dalam Catalan Atas Laporan Barang Milik Daerah danCatatan Atas Laporan Keuangan. 2) Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Hilang dilakukan berdasarkan Surat Kepulus:an Penghapusan. i. Usulan penghapusan atas 6arang Milik Daerah yang tidak dilemukan karena sudah diserahkan ke '. pihak lain, harus dilengkapi dengan asli Surat Pernyataan dari . . Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat : 1) identitas Pengguna Barang; 2) pernyataan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan telah diserahkan ke Pemerintah Daerah/SKPD/pihak lain; dan 3) pernyataan Pengguna Sarang bahwa surat pernyataan tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab ke Pengelola Barang.
B. Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Rusak Beral Namun Masih Tercatat Dalam Daftar Barang Milik Daerah . Untuk barang yang kondisinya rusak berat dapat dibuatkan catatan tersendiri, demikian juga untuk aset tetap yang tidak memenuhi kriteria perlakuan akuntansibatasan minimum belanja modal aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta , Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibuatkan catatan tersendiri. Dalam kondisi aset rusak berat, pengguna barang dapat .mengajukan usulan kepada Pengelola Barang alas:
r
37 1. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat yahg masih memiliki nilai ekonomis, diajukan usulan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan Barang Milik Daerah dengan melampirkan ,sebagai berikut : a. asli daftar yang memuat data barang dan nilai Umit penjualan; b. fotokopi Rekapitulasi Kertas Karja InventarisasiBMD; dan c. asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang yang memuat mengenai besarannilai limit penjuatan dan Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak beral. 2. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat yang tidak memiliki nilai ekonomis diajukan usulaO penghapusan Barang Milik Daerah dengan melampirkan . sebagai berikut : . . . a. asli daftar yangmemuat data barang; b: fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMD; dan c. asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat mengenai Baran·g Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/dipindahtangankan. 3. Koreksi pad a Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna terhadap hasil inventarisasi berupa perubahankondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen dengan cara sebagai berikut : a. menggunakan menu transaksi "Ubah Data" pada aplikasj SIA. b. Terhadap barang rusak beratyang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan . reklasifikasi ke Daftar Barang Rusak Beral. 4. Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Rusak Berat dilakukan . berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan. . .
C. Perlakuan Terhadap Aset Berupa Tanah Yang Berada Dalarn Penguasaan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Beturn Bersertifikat Atas Nama Pernerintah Provinsi OKI Jakarta 1. Dalam hal Barang Milik Daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan antara 'lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akla juai beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, maka: b. Untuk tanah yang merypakan perolehari sebelum tahun 2012,Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul kepada BPKAD untuk dilakukan sertifikasi Barang Milik Daerah, derigan kelengkapan dokumen antara lain: 1) Surat Pelepasan Hak (SPH); '. 2) Alas Hak; 3) Peta Lokasi; dan 4) Kuitansi pembelian. c. Untuk tanah yang merupakan perolehan selelah Barang/Kuasa Pengguna Barang memproses sertifikasi menyerahkansertifikat yang telah atas nama Pemerintah d. Proses sertifikasi dilakukan di BPN/Kantor Pertanahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
tahuri 2012, Pengguna Barang, Milik Daerah dan Daerah kepada BPKAD. setempat sesuai dengan
2. Atas tanah yang ·telah bersertifikat maupun masih dalam proses pensertifikatan, ' Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menjaga dan mengamankan BMD ,dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak bemak.
r
38 ,
3., Pengamanan BMO dilakukan dengan cara antara lain memasang papan plang tanah milik daerah, melakukan pemagaran, dan menitipkan Barang Milik Oaerah dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Lurah dan/atau Camat setempat. 4. Tanah yang telah bersertifikat maupun masih dalam proses pensertifikatan, dicatat dan dilaporkan dalam Laporan' Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam' Catatan Atas' Laporan Barang MiHk Oaerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
D. Perlakuan Terhadap Aset Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Namun' Tidak Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan 1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang I mengupayakan untuk memperoleh dokume!n awal bukti kepemilikan, seperti riwayat tanah melalui koordinasi dengan Kelurahan, Ketamatan, atau pihak terkait lainny 2. Ookumen tersebut digunakan oleh Pengguna Blrang/Kuasa Pengguna Barang dalam mendaftarkan Barang Milik' Oaerah bersan kutan ke, BPN/Kantor Pertanahan setempat untuk penerbitan sertifikat atas nama emerintah provinsi OKI Jakarta. 3. Pengguna 'Barang/Kuasa Pengguna ,Barang bertanggung' jawab menjaga dan mengamankan Barang Milik Oaerah dari pen gunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak,' antara lain dengan rriemasang papan plang tanah milik Provinsi OKI Jakarta, melakukan pemagaran, an menitipkan Barang Milik Oaerah dimaksud kepada aparatpemerintahseperti Lur h dan/atau Camat setempat. 4. Barang Milik Oaerah terse . but dicatat. dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapka dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Oaerah dan Catatan Atas Laporan Keuang n.
E. Perlakuan Terhadap Aset Yang Dikuasai Oleh F1ihak Lain 1. Oalam haltelah terdapat bukti ke, pemilikan atat Barang Milik Oaerah, namun Barang Milik Oaerah dimaksud dikuasai Pihak Lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukanupaya untuk dapat me guasai Barang Milik Oaerah tersebut. 2. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai erikut: a. Melakukan pendekatan secara persuasif m lalui musyawarahdengan pihak yang menguasai Barang Milik 'Oaerah bersangk tan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terk it. b. Oalam hal upaya pendekatan persuasif tidak b rhasil, maka dilakukan upaya hukum : 1) untuk Barang Milik Oaerah berupa tanah:
ｴ｡ｮｾｨ
a) mengajukan pemblokiran hakatas tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat, dalamhal tanah telah berse fikat; dan b) mengajukan perrnintaan pemblokiran tanahkepada Lurah dan Camat setempat, dalam hal tanah beluin b rsertifikat, guna menghindari adanya pengalihan hak kepemilikan atas tanah. 2) untuk Barang Mllik Oaerah berupa tan h dan/atau' bangunan, mengajukan permohonan penetapan pengosongan d ri pengadilan setempat atas Barang Mllik Oaerah tersebut yang ditindaklanjuti engan upaya pengosongan; 3)" melakukan upaya hukum perdata ke pen adilan dengan mengajukan gugatanl intervensi; dan/afau I
4) menyampaikan pelapb,ran kepada insjansi yang' berwenang, dalam diindikasikan adanya tindak pidana yang djlakukan pihak lain tersebut.
hal
r
39 3. Setelah berhasil .menguasai kernbali Baral1g· Milik Daerah tersebut secara fisik, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan Barang Milik Daerah bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak. 4. Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan' Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan .Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
F. Perlakuan Terhadap AsetOalam Sengketa 1. Dalam hal terjadi sengketa, maka dengan bukti kuat yang dimiliki, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakUkan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait. 2. Dalam hal sengkeia tidak dapat diselesaikan dengan upaya pendekatan persuasif dan Barang Milik Daerah dikuasai pihak' lain, maka dilakukan upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase. 3. Terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata : a. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali. . b. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak, agar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan intervensi atas perkara yang ada. c. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah putus dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai pihak yang kalah, Pengguna Baral1g/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut. Permohonan tersebut tidakmenghapuskan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap Barang Milik Daerah bersangkutan. d. Dalam hal Pengguna Barang/KUasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukuril tetap dengan putusan mengalahkan Pengguna Barang/Kuasa Pengg.una Barang, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah berkekuatan hukumtetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud agar' segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Terhadap Barang Milik Daerahyang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana: a. menyediakan bukti:bukti yang kuat dan/atau saksi' ahli yang menguatkan kepemilikan negara atas Barang Milik Daerah, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang denganaparat penegak hukum yang menangani perkara pidima tersebut; dan b. memonitor derigan cermat perkara pidana terkaitBarang Milik Daerah tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya. 5. Dalam hal diindikasikan adahya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, Pengguna . Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut ke insiansi yang berwenang. . 6. Setelah berhasil menguasai' kembali Barang Milik Daerah tersebut secara fisik, Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan inengamankan Barang Milik Daerahbersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.
r
40 7. Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang' Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 8. Dalam hal telah terdapat putllsan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, yarig mengakibatkan· beralihnya status kepemilikan Barang Milik Daerah kepadi3 pihak lain, maka putusan pengadilan tersebut agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Perlakuan Terhadap Aset Yang Oimanfaatkan Pihak Lain Aset yang dimanfaatkan pihak lain, dapat dilakukan baik dengan cara kompensasi maupun tanpa kompensasi. SKPD/UKPP wajib melaporkan aset yangdikerjasamakan kepad;;l pengelola barang. Berdasarkan laporan SKPD/UKPD, BPKAD, KPAD Kota/KPKD Kabupaten, dan aparat pengawas fungsional melakukan review atau audit terhadap pelaksanaan pemanfaatan BC!rang Milik Daerah yang telah terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Dengan Kompensasi Tetapi Tidak Sesuai Ketimtuan a. Berdasarkan hasil review atau audit yang dilakukan oleh BPKAD, KPAD Kota/KPKD Kilbupaten, . dan aparat pengawas fungsional, apabila besaran kompensasi atas aset yang dikerjasamakan dinyatakan lebih kecil daripada yang ditentukan, maka Pihak Lain harus memenuhi kekurangan nilai tersebut. b. Seluruh penerimaan daer"h yangdiperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Daerah harus disetor ke Rekening. Kas Daerah sesuai hasil· review atau audit aparat pengawas fungsional. c. Terhadap sisa waktu perjanjian dengan pihak lain, wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Jika terdapat hak daerah yang masih terutang oleh pihak lain,. seluruh hak daerah dimaksud wajib dibayaroleh pihak lairi' tersebut melalui penyetorannya ke Rekening Kas Oaerah: e. Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang PenggLJna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan ·dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. TanpaKompensasi a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Barang Milik Daerah yang dioperasikan pil1ak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai ketentuan peraturim perLJndangan tid,ak perlu membayar kompensasi, harus dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Terhadap Barang Milik Oaerah, baik yang menurut' sifat dan keadaannya lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh pihak lain dalam menunjang tug as fungsi satuan kerja maupun untuk optimalisasi Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP), maka pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan,' . c. Barang Milik Oaerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
r
41 H. Perlakuan Terhadap Aset Ber.upa Gedung Yang Berdiri Di Atas Tanah Pihak Lain Atas Dasar Kontrak Dan Masa Kontrak telah Habis 1. Dalam hal kontrak tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak kareria gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, maka dapat dilakukan proses hibah atau kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . 2. Barang· Milik . Daerah tersebut dicatat dan ·dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa pengguna,serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik. Negara dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan.
I. Perlakuan Terhadap Aset Berupa Gedung Yang Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Gubernur 1. SKPD/UKPD melaporkan kepada Pengelola Barang atas pembongkaran gedung yang dilakukan tanpa persetujuan dari Gubernur. 2. Berdasarkan laporan SKPD/UKPD, BPKAD, KPAD Kota/KPKD Kabupaten dan Aparat pengawas fungsional melakukari review atau audit atas pembongkaran gedung tanpa penerimaan atas persetujuan dari Gubernur dan menetapkan .potensi ｡ｹｮｧｭｾｬｩｨ pembongkaran tanpa izin tersebut. 3. SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap aset berupa gedung yang dibongkar tanpa persetujuan Gubernur sesuai Rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawas fungsional. 4. Dalam hal terdapat sisa bongl:<aran, maka BPKAD melakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa dan dilakukanpelelangan. . 5. Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung .tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undimgan. 6. Dilakukan penyesuaian bersangkutan.
terhadap
pencatatan
dan
pelaporan
gedung
yang
j. Perlakuan Terhadap Aset Yang Spesifik
Aset yang spesifik antara lain meliputi aset tak berwujud (seperti Sistem) direklasifikasi dari aset tetap· ke aset tidak berwujud BAB VIII PELAPORAN, MONITORING DAN PENGENDALIAN A. Pelaporan 1. Pengguna Barang a.
Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris SKPD/UKPD hasil verifikasi ditandatangani olehpengurus barangdan diketahui Kepala SKPD/UKPD.
b.
Tahap pelaporan inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan secara berjenjang, dengan taMpan sebagai berikut : 1) Pada Tingkat KotaAdministrasi/Kabupaten a) Kelurahan i. ii.
Kelurahan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Kelurahan melaporkan hasil inventarisasi kepada Kecamatan
r
42 b) . Kecamatan i. ii. iii. c)
Kecamatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Kecamatan menghimpun hasil inventarisasi Kelurahan Kecamatanll)elaporkan hasH inventarisasi Kelurahan .Kecamatan kepada Walikota
dan
Walikota i. Walikota menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Walikota menghimpun hasil inventarisasi Kelurahan dan Kecamatan iii. . Walikota melaporkan hasil inventarisasi Kelurahan, Kecamatan dan Walikota kepada BPKAD melalui KPAD Kota/KPKD Kabupaten
2) Pada Tingkat Suku Dinas dan Dinas a) Suku Dinas i. ii.
Suku Dinas menyusun laporan barang hasil inventarisasi Suku Dinas melaporkan hasil inventarisasi kepada Dinas dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten b) Dinas i. Dinas menyusun laporan baranghasil inventarisasi Ii. Dinas menghimpun hasil inventarisasi Suku Dinas iii. Dinas melaporkan hasil inventarisasi Suku Dinas dan Dinas kepada BPKAD. 3) Pada Tingkat·Suku Dinas dan Dinas Pendidikan a) UPB/Sekolah· i. ii.
UPB/Sekolah menyusun laporan barang hasil inventarisasi UPB/Sekolah melaporkan hasil inventarisasi kepada Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan b) Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
i.
Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menghimpun hasil inventarisasi UPB/Sekolah iii. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolah dan Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kepada Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II. .
c)
Suku DinasWilayah I dan Suku Dinas Wilayah II i.
Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II menghimpun hasil inventarisasi UPB/Sekolah dan Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan iii. Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II melaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolah, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II kepada Dinas dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten d) Dinas Pendidikan i. Ii.
Dinas Pendidikan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Dinas Pendidikan menghimpun hasil inventarisasi UPB/Sekolah, Seksi Dinas Pendidikan Kecainatan, dan Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II iii. Dinas Pendidikan· melaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolah, Seksi Dinas Pendidikan Kecarnatan, Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II dan Dinas kepada BPKAD.
r
43
4)
Pada Tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan a) Puskesmas Kelurahan i. ii.
b)
Puskesmas Kecamatan i. ii. . iii.
c)
Puskesmas Kecamatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Puskesmas Kecamatan menghimpun hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan Puskesmas Kecamatan melaporkan hasil inventarisasi Puskesmas· Kelurahandan Puskesmas Kecamatan kepada Dinas Kesehatan dan KPAD.
Suku Dinas Kesehatan i. ii. iii.
d)
Puskesmas Kelurahan menyusun laporan barang hasil inventarisasi PuskesmasKelurahan melaporkan hasil· inventarisasi kepada Puskesmas Kecamatan
Suku Dinas Kesehatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi . Suku Dinas Kesehatan menghimpun hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan Suku Dinas Kesehatan melaporkan hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan, . Puskesmas Kecamatan dan Suku Dinas Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan KPAD.
Dinas Kesehatan i. ii.
Dinas Kesel'1atan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Dinas Kesehatan menghimpun hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan danSuku Dinas Kesehatan iii. Dinas Kesehatan melaporkan hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan kepada BPKAD.
5)
Pad a Tingkat UPT dan Dinas a)
UPT. i. UPT menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii.UPT melaporkan hasil inventarisasi kepada Dinas dan BPKAD.
b)
Dinas i. ii. iii.
6)
Dinas menyusun laporan barang' hasil inventarisasi Dinas menghimpun hasil inventarisasi UPT Dinas melapork,!n hasil inventarisasi UPT dan Dinas kepada BPKAD. ,
.
Pada Tingkat Kantor dan Badan a)
,
Kantor i. Kantor menyusun laporan barang hasil inveritarisasi ii. Kantor melaporkan hasil inveritarisasi kepada Badan dan KPAD.
b)
Badan i.. Badan menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Badan menghimpun hasil inventarisasi Kantor iii. Badan rnelaporkan hasil inventarisasi Kantor dan Badan kepada BPKAD.
\
44 2.
Pengelola Barang a.
BPKAD dan, KPAD Kota/KPKD Kabupaten menggabungkan/mengkompilasi Laporan Barang hasil inVentarisasi SKPDlUKPD menjadi Buku Induk Inventaris Pemerintah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
b.
Hasil Laporan tersebut diserahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
B. Monitoring dan Pengendalian' 1. BPKAD, KPAD Kota/KPKD ,Kabupaten dan unsur InspektoraUlnspektorat Pembantu melakukan evaluasi, monitoring dan peng'endalian atas pelaksanaan verifikasi Barang Milik Daerahyang dilaksanakan pada SKPD/UKPD.
2. Pelaksanaan evaluasi; monitoring dan pengendalian dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
ｾ .[ • ｩ［Ｇｾ
ＺＮｾ
"
ＬＮ Ｚｾ
\
,>-ｐｉｩｬＺｦｾ｟［ＭＧ］
l
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu ta Jakarta ｾ･ｫ tario:: n",p.mh
'''J'U ,,' "!'!'.
--... -,-: ...
. ,\
'- 1111 _
;::'/
｜Ｎｾ ＩＬ
:".l'
'
<jI Saefullah 196402111984031002
r
Lampiran II
Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
187 TAHUN 2015 11 ｲ･｢ｭ ｴｰｾｓ 2015
PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAB I PENDAHULUAN Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah dan hasil pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Instruksi Gubernur ini, maka perlu dilakukan penatausahaan atas Barang Milik Daerah di Iingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penatausahaan barang milik daerah melipLiti kegiatan pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan optimal. Hasil Penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan l'encana kerja dan anggaran SKPD/UKPD dan perencanaan Barang Milik Daerah.
A. Metodologi Metodologi Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan sebagai berikut : 1.
Pembukuan· ,
2.
3.
a.
Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
b.
SKPD/UKPD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada SKPD/UKPD ke dalam Daftar Barang SKPD/UKPD menwut penggolongan dan kodefikasi barang.
c.
Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C; D, E dan F.
d.
SKPD/UKPD melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Aset (SIA) atas pengadaan/perolehan BMD.
Inventarisasi a.
SKPD/UKPD melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
b.
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dilakukan oleh SKPD/UKPD setiap tahun.
c.
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
Pelaporan a.
Pengelola Barang menyusun Laporan Barang pada Pengelola Semesteran dan Tahunan.
r
2 b.
SKPD/UKPD harus menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan sebagai bahan.untuk menyusun neraca SKPD.
c.
Laporan Barang Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pengelola Barang.
d.
Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang SKPD/UKPD sesuai Laporan Barang Semesteran dan Tahunan.
e.
Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Daftar Barang Pengelola untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
B. Sistematika PenatausahaanBarang Milik Daerah
Sesuai dengan tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka dalam penyusunannya digunakan Sistematika sebagai berlkut : 1.
Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dan metodelogi penatausahaan barang milik daerah. .
2.
Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Daerah Dalam bab ini ·diuraikan mengenai pelaksana dan tugas masing-masing pelaksana dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah
3.
Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Dalam bab ini diuraikantatacara.pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
4.
Tata Cara Pembukuan
5.
Tata Cara Inventarisasi
6.
Klasifikasi Mutasi Barang Milik Daerah Dalam bab ini diuraikan mengenai penambahan dan pengurangan aset yang diakibatkan karena adanya perolehan aiau pengadaan barang milik daerah.
7.
Tata Cara Penilaian Dalam bab ini diuraikan tata cara penilaian untuk barang milik daerah
8.
Tata Cara Pelaporan . BAB II PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
A. Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pelaksana penatausahaan barang milik daerah meliputi : 1. Gubernur;· 2. Sekretaris Daerah; 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); 4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas); dan 5. SKPD/UKPD.
\
3 B. Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Daerah 1.
Gubernur Gubernur dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah bertanggung jawab sebagai berikul:' . a. b. c. d.
menetapkan kebijakan pengelolaan barangmilik daerah; menetapkan penggunaan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; menetapkan kebijakan, peilgamanan barang milik daerah; mengajukan . usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. menyetujuiatau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuaibatas kewenangannya; dan . f. menyetUjui dan menetapkan' penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara sesliai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah dalar;n. pelaksanaan . penatausahaan bertanggung jawab sebagai berikut :
barang
milik
daerah
a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah
3.
BPKAD BPKAD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah bertanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah di dalam Daftar Barang Miiik Daerah (DBMD). b. Melakukan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.. c. Menghimpun hasil inventarisasi bararig milik daerah dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
4.
SKPD/UKPD SKPD/UKPD dalam ｰ･ｬ｡ｾｳｮ ｰ･｡ｴｵｳｨｮ jawab sebagai berikut :
barang milik daerah bertanggung
a. mengajukan' permphonan penetapanstatus untuk· penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehahlainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola barang; b. melakukan pencatatan; .inventarisasi dan mutasi atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; , c. mengamankan·· dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. mengajukanusul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD; e. melakukan pengawasan dan pengendali,an atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam pengliasaannya kepada pengelola barang.
t
4 5.
Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) a. Mengembangkan Sistem Informasi Aset (SIA). b. Memelihara Sistem Informasi Aset (SIA).
BAB III PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH,
A. Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.
Umum a. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (Iiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; b. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalamdaftarbarang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengail penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; c. dokumen kepemilikan bcirang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola; dan d. dokumen kepemilikan selain tanahdan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.
2.
Pembukuan a. Pengguna/kuasa pengguna, barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Oaftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa ,Pengguna (DBKP). b. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai .format : . 1) 2) 3) 4) 5) 6) '7)
Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kart.u
InventarisBarang (KIB) A Tanah; Inventaris Barang (Kia) B Peralatan dan Mesin; Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan; Inventaris Barang(KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan; Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya; Inventaris Bararig(KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan;dan Inventaris Ruangan (KIR). '
c. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana qimaksudpada huruf b ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMO). 3.
Inventarisasi a.
Peran dan Fungsi Inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit'perljlakaian. I
Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari:, satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventarjs. Dari kegiatan inyentarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah ｾ｡ｲｩｧ bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
'I
t
5 Buku· inventaris tersebut memuat data meliputi iokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun peinbelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranyang sangat penting dalam rangka : ·1) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; 2) usaha untuk meng9unakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;dan 3)menunjarlg pelaksanaan tugas Pemerintah. b.
Barang Milik/Kekayaan Negara yang. dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.
c.
Barang milik daerahadalah .barang yang berasalldibeli dengan dana yang . . bersuinber dari Anggaran Pendapatan dan BE;llanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah,. donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain.
d.
Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah.
e.
Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha· Milik Daerah/yayasan Milik Daerah .wajib melaporkandaftar inventaris barang milik daerah kepada Gubernur, dan Gubernur berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang . tersebut.
4. Pelaporan a.
Kuasa pengguna barang menyampaikanlaporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
b'.
Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. .
c.
Pengelola menghimpun seluruhlaporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (Iima)tahunan dari masing-masing SKPD,jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
d.
Rekapitulasl sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, digunakan sel:iagai bahan penyusunan neraca daerah.
e.
Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya .pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. .
f.
Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk. tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna danpengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
g.
Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada : 1) 2)
Laporan Mutasi Barang; dan Daftar Mutasi Barang.
\
6 h,
Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui pengelola.
i.
Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasfnya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
j.
Daftar mutasi barang' selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
k.
Rekapitulasiseluruh barang milik daerah (daftar mutasi) sebagaimana dimaksud pada huruf J, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
I.
Laporan inventarisasi barang. (mutasi ,bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, tahun perolehan dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. '
m. ,Format Laporan Pengurus Barang : 1) Buku Inventaris; , 2) Rekap Buku Inventaris; 3) Laporan Mutasi Barang; 4) Daftar Mutasi Barang; , 5) Rekapitulasi Daftar MutasiBarang; 6) Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus; 7) Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan. , 5. Penggolongan barang milik daerah ' a.
Barang milikdaerah, digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu: 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin a) alat-alat besar b) alat-alat angkutan c) alat-alat bengkel dan alat ukur d) alat-alat perlanian/peternakan e) alat-alat kantor Clan, rumah tangga f) alat studio dan alat kom'unikasi g) alat-alat kedokteran ' ' 3) Gedung dan bangunan ' a) bangunan gedung b) bangunan monumen 4) Jalan, irigasi dan jaringim a) jalan dan jembatan b) bangunan alrlirigasi c) instalasi d) jaririgan 5) Aset tetap lainnya a) buku dan perpustakaan b) barang bercorak kesenian/kebudayaan c) hewan/ternak dim tumbuhan
\
7 6) Kontruksi dalam pengerjaan b.
Pelaksanaan Inventarisasi . .1)
Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni: a) Pelaksanaan pencatatan. b) Pelaksanaan pelaporan.
2)
Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut: a) b) c) d)
3)
Kartu Inventaris Barang (KIB A,B, Kartu Inventaris Ruangan; Buku Inventaris; Buku Induk Invt;ntaris.
e, D, E dan F);
Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu : a) Buku Inventaris dan Rekap. b) Daftar Mutasi Barangdan Rekap.
4)
Fungsi dari buku dan kartu inventaris baik untuk kegiatan pencatatan maupun untuk kegiatan pelaporansebagaimana dikemukakan di bawah ini : a)
BLiku Induk' Inventaris (BII) merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris'sedarigkan buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasii sensus di tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan seCara serentak pada waktu tertentu. Pengelola mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah. . .
.
. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date) maka dilakLikan me!alui Sensus Eiarang Daerah setiap 5 (lima) tahun sekal!. Prosedurpengisian Buku Induk Inveritaris, adalah sebagai berikut : 1.Penggunamelaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam Kartulnventaris Barang (KIB A, B, e, D, E, dan F dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secara kolektif atau secara tersendiri per jenis barang rangkap2 (dua). 2.· Pengguna barang bertanggung jawab dan menghimpun KIB dan KIR danmencatatnya dalam Buku Inventaris yang datanya dari KIB A, B, e, D,E dan F serta membuat KIR dimasing-masing ruangan. 3, Pengelolabarang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi Buku Induklnventaris 4. Rekapitulasi Bukulnduk Inventaris ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola. . . 5.. BLiku Induk inventaris berlakuuntuk 5 (lima) tahun, yang selanjutnya .dibuat kembali dengan tatacara sebagaimana telah diuraikan di atas (Sensus Barang).. b)' Kartu Inventaris Barang ( KIB ) Kartu Inventaris' Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barangbarang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas,' merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang terse but, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun . . tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. KIB terdiri dari :
\
8 1. 2. 3. 4. 5. 6.
c)
Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu
Inventaris Barang (Tanah); Inventaris Barang (Mesin dan Peralatan); Inventaris Barang (Gedung dan Bangunan); Inventaris Barang (Jal<;ln, Irigasi dan Jaringan); Inventaris Barang (Aset Tetap Lainnya); Inventaris Konstruksi dalam Pengerjaan
Kartu Inventa'ris Ruangan (KIR). Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untLik mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini "harus "dipasang di setiap ruangankerja, pemasangan maupun penGatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepala Ruangan di setiapSKPD.
d)
Daftar Rekapitulasi Irwentaris. Daftar Rekapitulasi Inventaris disusun oleh pengelola/pembantu pengelola dengan mempergunakan bahan dari rekapitulasi Inventaris barangyang disampaikan oleh pehgguna.
e)
Claftar Mutasi Baran!]. "Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan/atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertEmtu (semester dan tahun). Mutasi baran(} terjadi karena : " 1.
Bertambah, disebabkan: (a) Pengadaan baru karena pembelian. (ti) " Sumbangan atau hibah. " (c) Tukar-menukar." (d) Perubahan peningkatan kualitas (guna susun).
2.
Berkurang; disebabkan : "(a) (b) (c) (d)"
Dijual/dihapuskan. "MusnahIHilang/Mati. Dihibahkan/disumbangkan. Tukar menukar/rLiilslag Itukar guling/dilepaskan dengan ganti rugi.
6. Aparat pelaksanainventarisasi. Dalam rangka tertib adminisrasi peng"e1olaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pad a masing-masing SKPD." ,
7. Pelaksanaan sensus barang daerah a.
untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up to date),harus melalui sensus barang daerah. Barang yang akan disensus adalah seluruh barang milik daerah yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: " 1) Barangmilik daerah pada SKPD/UKPD termasuk barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
2) Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
\
9 b.
Untuk mencapai sasarantersebut di atas, dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini akan diuraikan hal-hal pOkok, yang meliputi tahapan pelaksanaan, cara penggunaan kode barang dan pengisian formulir sebagai berikut: ' ' 1) Tahapan, Sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan sensus' barang milik daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, Pad a tahap persiapan, Gubernur menetapkan juknis Sensus Barang Daerah yang disiapkan oleh pengelola, selanjutnya 'masing-masing SKPD melaksanakan pengisian KIB dan KIR dilingkungannya. Pelaksanaan pengisian KIB dan KIR tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang pad a masing-masirig barangnya sebelum pelaksanaan sensus. KIR dan KIB dimaksud merupakan data pendukung utama pad a saat pelaksanaa'n Sensus Barang Daerah dimaksud. 2) Oalam tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah, masing-masing pengguna/kuasa ,pengguna harus melaksanakan pengisian formulir Buku Inventaris. Tahap persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah, yang akan diuraikan, di bawah ini meliputi mekanisme dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah sebagai berikut : a)
Mekanisme Oalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah dimulai dari satuan kerja terendah secarCl berjenjang.
b)
Tahapan kegiatan sensus Pelaksanaan kegiatan sensus, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut: '
(1), Tahap Persiapan. (a) (b) (c)
(d) (e) (2)
Pembentukan Panitia Sensus Barang Oaerah; Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Oaerah; Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang ProvinsilKabupaten/Kota dilaksanakan pada masing-masing Oaerah; Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan. ｩｲ｡ｫｰ ｹｾ･ｍ biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Oaerah
Tahap Pelaksanaan (a) (b)
(3) (c) (d)
(e) (f)
Penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah; Melaksanakan sensus barang daerah yang masing masing di SKPO/UKPD dengan mengisi KIB dan KIR; Penyelesaian hasil sensus barang milik, daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada ,atasan; Pembuatan Oaftar Rekapitulasi oleh SKPO/UKPO; Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPO masing-masing; Membuat Buku Induk Inveritaris barang milik daerah; Melaporkan hasil sensus barang Pemerintah Oaerah kepada Departemen Dalam Negeri.
ｾ
, 10 (3)
Kodefikasi Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pad a setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikaSi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status periggunaan. Kodefikasi mengaeu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B. Pemasangan Barcode/Kode Barang Dan Tanda Kepemilikan . 1. Kode Barang dan tanda kepemjlikan harus dieantumkan pad a setiap barang Inventaris, keeuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, eukup dieatat dalam BI, KIB dim KIR. 2. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat. . 3. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)· ditempatkan pad a bagian badan yang mudah dilihat. 4. Kode Barangdan tandakepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dililiat. 5. Kode Barang d.an tanda kepemilikan Rumah Dinas dipasang pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum dalam bentuk papan yang berukuran 15 x 25 em dengan meneantumkan gambar lambang Daerah berbentuk bulan ukuran garis· tengah 6 em dan ketinggian huruf 2 em. 6. Kode Barang dan tanda kepemilikan tanah dan bangunan termasuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukurim sekurang-kurangnya 60 x 100 em. BAB IV TATA CARA PEMBUKUAN A. Pengertian dan maksud pembukuan . Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan peneatatanBarang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang. yang ada pada Pengguna Barang dan Pengeiola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua Barang Milik Daerahyang. berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tereatat dengan baik. B. Pelaksana pembukuan Pelaksana pembukuan adalah seluruh pelaksanapenatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. . C. Tujuan Pembukuan Barang Milik Daerah 1.
.
.
Agar semua Barailg Milik Daerah dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi. .
2. .Mendukung pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah seeara efektif dan efisien, dalam upaya .membantu mewujudkantertib pengelolaan Barang Milik Daerah.
t
11
D. Sasaran Pembukuan Barang Milik Daerah Seluruh Barang Milik Daerah merupakan sasaran pembukuan yaitu semua barang yang . dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam ·penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.
E. Tata Cara Pembukuan . 1. Tingkat KuasaPengguna Barang. a.
Kuasa Pengguna Barang. melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi Barang Milik Daerah, Laporan Barang Milik Daerah dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan ..
b.
Untuk keakuratan dan akuntabilitas data transaksi Barang Milik Daerah sebagaimana butir a. Kuasa Pengguna Barang bersama Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang melakukan rekonsiliasi secara periodik.
C.
Untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang harusmenyampaikan dokumen pengadaan termasuk fotocojJy SPM dan SP2D kepada Pengguna Barang.
d.
bokumen Sumber Kuasa Pengguna Barang melakukan Proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi Barang Milik paerah. Dokumen ·sumber dalam pembukuan Barang Milik Daerah termasuk yang berasal dari transaksi Barang Milik Daerah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan Barang Milik Daerah pada tingkat Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut : 1)
Saldo Awal Catatan, buku. daftar barang kuasa pengguna, dan laporan barang kuasa pengguna Barang Milik Daerah periode sebeHumnya, dan apabila diperlukan dapa! dilakukan inven!arisasi. .
2)
Mutasi meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan. a) b) c)
Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah; Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah; Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan Barang Milik Daerah: i. ii. iii. iv. v. vi.
d) e) e.
SPM/SP2D; Faktur pembelian; Kuitansf; Surat K-eterangan Penyelesaian Pembangunan; Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian/Kontrak;
Dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah; Dokumen lainnya yang sah.
Jenis Transaksi Pembukuan Barang Milik baerah Transaksi yang dicatatdalam pembukuan Barang Milik Daerah 'meliputi tiga jenis. yaitu saldo awal, perolehan. perubahan dan penghapusan.
r
12 1)
Saldo Awal
a) b)
Saldo ｱｫｨｩｾ periode !?ebelumnya, merupakan akumula!?i dari !?eluruh tran!?aksi Barang Milik Daerah periode !?ebelumnya. Koreksi saldo,merupakan koreksi perubahan atas saldo akhir Barang Milik Daerah padaperiode sebelumnya yang dikarenakan : (a)
(b)
2)
adanya koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas Barang Milik Daerah yang telah dicatat dan telah dilaporkan dalam periode . sebelumnya, dan penambahan/pengurangan sebagai akibatdari pelaksanaan inventarisasi.
Perolehan Barang Milik Daerah. a)
Hibati,merupakan transaksi perolehan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari hibah/sumbanganatau yang sejenis dari luar Pemerintah Daerah; b) Pembelian, merupakan transaksi perolehan Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; c) Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan Barang Milik Daer'ah. dari hasil .penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan Barang Milik Daerah lainnya yang telah diserah . terimakan dengan Berita Acara Serah Terima. d) Pe.laksanaan dari perjanjian/kontrak, merupakan barang yang diperoleh .dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serahguna; tukar menukar, dan perjanjian/kontrak lainnya; e) Pembatalan penghapusan, merupakan pencatatan Barang Milik Daerah dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah· dihapuskanldikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan; f) .. Rampasan merupakan transaksi perolehan Barang Milik Daerah dari hasil rampasan berdasarkan pelilksanaan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap; g) Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap/ke aset rusak beratlaset tetap ke ASet Tak Berwujud/aset tetap· ke. persediaan/keEkstrakomtabel, merupakan transaksi Barang Milik Daerah yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang lain; h) Transfer Dari SKPD/UKPD Lain, merupakan transaksi perolehan BarangMilik Daerah Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau dari Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya, yang dibuktikan dengan BAST bararig: 3)
Perubahan Barang Milik Daerah a)
b) c) d)
4)
Pengurangan merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai Barang Milik Daerati yang menggunakansatuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan Barang Milik Daerah· hilang; Pengembangan merupakan .transaksi pengembangan Barang Milik Daerah yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan; Perubahan Kondisi merupakan pencatatan perubahan kondisi Barang Milik Daerah; ... . Revaluasi,. mer'upakan transaksi perupahan nilai Barang Milik Daerah yang dikarenakan ildanya nilai baru dari Barang Milik Daerah yang bersangkutan sebagai akibat dar; pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah. .
Penghapusan Barang Milik Daerah..
I
13 transaksi untuk menghapus Barang Milik .Penghapusan, ｭｾｲｵｰ｡ｫｮ Daerah dari pembukuan berdasarkansuatu Surat Keputusan Penghapusan. I . . i) Transfer ｋ･ｓ ｾｄＯｕｋｐ Lain, merupakan tram;aksi penyerahan Barang Milik DJerah ke Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Baran$ atau ke Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya, yang ｮ｡ｫｩｴｾ｢､ dengan BAST barang. b) Hibah, merupakCjn transak.si ｮ｡ｨ ｲ･ｾｮ ｰ Barang ｍｩｬｾ Daerah. yang dlsebabkan olehl pelaksanaan hlbah atau yang seJenls dan luar Pemerintah Pusaj. c) Akun Aset Tetap/ke aset rusak berat/a set tetap ke Reklasifikasi ａｮｴｾ . Aset TakBerw jud/aset tetap ke persediaan/ke Ekstrakomtabel, . merupakan.trans ksi Barang Milik Daerah kepada pihak lain ke dalam . penggolongan dakodefikasiBarang Milik Daerah yang lain. a)
f.
Penggolongan dan Ko.deffk si Barang Milik Daerah Penggolongari dari kodefik si Barang Milik Daerah· didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan ､ｾｭ kodefikasi Barang Milik Daerah yang berlaku. Pada pembukuan Barang Milik aerah, barang dapat diklasifikasikan ke dalam : golongan, bidang, kelomp k,sub· kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila te.rdapatBarang Milik D.aer.t. yang belum terdaftar pada ketentuan terse but, agar mengguriakan klasifikasi an kode barang yang mendekati· jenis dan/atau fungsinya. Tatacara pengg longan dan kodefikasi Barang Milik Daerah diatur dalam Ketentuan yang berl ku.
g. Kapitalisasi Barang Milik Daerah pembukuan Barang Milik Daerah mengacu pad a Penentuannilai kapitalisasi ｾ｡ｬｭ Peraturan Gubernur Nomorl156 Tahun 2013. h.
Penentuan Kondisi Barang tylilik Daerah Kriteria kondisiBarang ｍｩｬ ｾｄ｡･ｲ ｨ terdiridari Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Husak Serat (RB). I
I
r
•
14 Membukukan dan mencatat semua Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Instruksi Gubernur ini ke dalam Buku Barang dan/atau· Kartu lridentitas Barang dengan tata cara sebagaimaha tertuang dalam Lampiran Iinstruksi Gubernurini. 2)
Proses rutin a)
b)
c)
3)
Proses Bulanan Melakukan rek6nsiliasi data transaksi Barang Milik Daerah bersama Pengguna Barang.
4)
Proses Semesteran a). b) c)
5)
Mencetak data Barang Milik Daerah yang berasal dari sistem informasi aset menjadiDaftarBarang Kuasa Pengguna. Meminta pengesahan .Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada penanggung.jawab Kuasa Pengguna Barang. Melakukan rekonSiliasi atas Daftar BarangKuasa Pengguna bersama dengan pembantupengelola barang.
Proses Akhir Periode Pembukuari a) . b) c)
2.
Membukukan dan mencatat data transaksi Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen sumber. Proses pembukiJandan pencatatan semua barang dan perubahannya dilakukah dengan menginput ke dalam aplikasi sistem informasi aset. Aplikasi Sistern Ihformasi Aset ini dapat dijalankan dengan cara sebuah browser ketikan: http://aset.jakarta.go.idJ dengan mengisi UserlD dan Password SKPD/UKPD. Aplikasi Sistem Informasi Aset ini merupakan . web aplikasi yang mana membutuhkan sebuah browser internet untuk menjalankannya. Mozilla Firefox merupakan salah satu browser yang disarankan untuk aplikasi. Mengarsipkan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah secara tertib.
Melakukan pengecekan ulang kondisi Barang Milik Daerah yang berada . di ruangan masing-masing. Mencetak data Barang Milik Daerah yangberasal dari sistem informasi aset menjadi Daftar Barang Kuasa Pengguna . Melakukan proses back'up data dan tutup tahun.
Tingkat Pengguria Barang a.
PenggunaBarang melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi Barang Milik Daerah, Laporan Barang Milik Daerahdan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
b.
Dokumen Sumber. Pengguna Barangmelakukan proses pembukuan dokumen sumber, verifikasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan Barang Milik Daerahadalah sebagai berikut: 1)
Saldo Awal a) . . b)
Daftar Barang Pengguna dan Laporan Barang Pengguna periode sebelumnya.. Daftar Barang Kuasa Pengguna, laporan mutasi Barang Milik Daerah, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang.
I
15 2)
c.
Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang meliputi : Daftar Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang' Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, laporan mutasi Barang Milik "Daerah, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah dari KiJasa Pengguna
Keluaran dari proses pembukuan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang, meliputi : 1) 2) 3)
d.
"Daftar Barang Pengguna (DBP) Kartu Inventaris Barang " Kartu Identitas Ruangan
Prosedur Pembukuan 1)
Proses pertamakali Membukukan dan mencatat semua Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Instruksi Gubernur" ini ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini.
2)
Proses rutin ai b)
c) 3)
Proses Semesteran a) b) c)
4)
Membukukan" dan mencatat data transaksi Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen sumber. Proses pembu"kuan dan pencatatan serilua barang dan perubahannya dilakukan dengan menginput ke dalam aplikasi sistem informasi aset Aplikasi Sisteni Informasi Aset ini dapat dijalankan dengan cara sebuah dengan mengisi UserlD dan browser ketikan : ｨｾｰＺｬ｡ｳ･ｴｪｫｲＮｧｯｩ､ Password SKPD/UKPD. Aplikasi Sistem Informasi Met ini merupakan web aplikasi yang mana merilbutuhkan sebuah browser internet untuk menjalankarinya. Mozilla Firefox merupakan salah satu browser yang disQrankan untuk aplikasi. "MengarsipkQn dokumen (asli atau fotocopy/salinan) penatausahaan dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah secara tertib.
Mencetak data Barang Milik Daerah yang berasal dari sistem informasi aset menjadi DaftarBarang Pengguna: Memirita pengesahan Daftar Barang Pengguna kepada penanggung jawab Pengguna Barang. " " " Melakukan rekonsiliasi atas Daftar Barang Pengguna bersama deng"an pembantu perigelola barang.
Proses AkhirPeriode Pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun
"3.
Tingkat Pengelola Barang :
a.
Pengelola Barangmelaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi Barang Milik Daerah, Laporan Barang Milik Daerah dan laporan manajeriallainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran perilbiayaan dan perhitungan.
b.
Dokunien Sumber.
r
16 Pengelola Barang melakakan proses pembukuan dokumen sumberdan verifikasi Barang Milik Daerah. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan Barang Milik Daerah pada tingkat Pengelola Barang adalah sebagai berikut : 1)
.Saldo Awal a) b)
2)
Daftar Barang Milik Daerah periode sebelumnya. Laporan Barang Pengguna dan Kuasa Pengguna, laporan mutasi Barang Milik Daerah,laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah.
Mutasi, meliputi perolehan, perubahan, dan penghapusan yang dilaporkan meliputiLaporan Barang Pengguna.dan Kuasa Pengguna, Laporan mutasi Barang Milik Daerah, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi Barang Mi.lik naerah.
c.
Keluaran dari proses pembukuan Barang Milik Daerah Dokumen yang dihasllkan dari proses pembukuan Barang Milik Daerah tingkat Pengelola Barang berupa Daftar Barang Milik Daerah
d.
Prosedur Pembukuan 1)
2)
Proses pertama kali. Membukukan dan mencatat semua Barang Milik Daerah yang telah ada .sebelum diterbitkannya Instruksi GLibernur ini ke dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan hasil inventarisasi SKPD/UKPD dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Instruksi Gubernur inL Proses rutin I
<;I) b)
melakukan koordinasi dalam :pencatatan dan pendaftaran barang rnilik daerah ke daiam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Mengarsipkan dokumen (asli. atau fotocopylsalinan) penatausahaan dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah secara tertib. I
3)
Proses Semesteran . a) b) c)
4)
Menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan data dari Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang Meminta pengesahan DaftarHarang Milik Daerah kepada penanggung jawab: Melakukan.rekonsiliasi atas Daftar Barang Milik Daerah dengan Kuasa "Pengguna Barang dan Pengguna Barang.
Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun. BABV' TATA CARA INVENTARISASI
A.
Pengertian dan Maksud Inventarisasi
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Millk Daerah. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Barang Milik Daerah yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan . Pengelola ｂ｡ｲｮｧｾ
t
17 B.
C.
Tujuanlnventarisasi Barang Milik Daerah 1.
Agar semua Sarang Milik Daerah dapat terdata dengan balk dalam upaya mewujudkan tertii:> administrasi.
2.
Mempermudah pelaksanaan pengelolaan Sarang Milik Daerah.
Sasaran Inventarisasi Barang Milik Daerah Seluruh Sarang Milik Daerah merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebanAnggi:uan Pendapatan dan Selanja D-aerah (APSD), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang beradadalaril penguasaan Kuasa Pengguna Sarang/Pengguna Sarang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola , Sarang.' ,
D.
Ketentuan Umum
1.
2.
Pengguna Sarang meJakukan inventarisasi Sarang Milik Daerah sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima)' tahun, kecuali untuk barang persediaan dan kontruksidalam pengerjaan dilakukan setiap tahun. Pengelola Sarang melakukan irwentarisasi Sarang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Sangunanyang beradadalam pengelolaannya sekurang-kurangnya sekali
dalam 5 (lima) tahun.
E.
3.
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam 5' (lima) tahun adalah sensus: barang, dan yang dimaksud dengan ,inventarisasi terhadap 'persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisiko '
4.
Jika diperlukan, dalam pe1aksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventaris
5.
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi :Sarang Milik Daerah atas Tanah dan/atau Sangunan, Pengguna/Kuasa Pengguna' Sarang yang sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau bangunan ,dimaksud tetap berkewajiban membantu pelaksanaan hasil inventarisasi Sarang Milik Daerah atas Tanah dan/atau Sangunan.
6.
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi :Sarang Milik Daerah, apabila Sarang Milik , Daerah yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masing-masing unit penatausahaan pada Pengguna Sarang atau Pengelola Sarang, maka dapat dibuat Serita Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.
7.
Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan penjelasan alas setiap perbedaan antara data Sarang Milik Daerah dalam daftar barang dan hasil Ｎｩｳ｡ｲｾｴｮ･ｶ
8.
Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi Sarang Milik Daerah pada Pengguna Sarang adalah Kepala SKPD/UKPD,' dan penanggung' jawab pelaksanaan inventarisasi sarang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Sangunan pa'da Pengelola Sarang adalah Sekretaris Daerah.
Tata cara Inventarisasi pada Ting!l;at Kuasa Pengguna Barang 1.
Dokumen Sumber Dokumen sumber padatingkat Kuasa. Pengguna Sarang dalam pelaksanaan inventarisasi Sarang Milik Daerah meliputi :
\
18 e. f. g. h. L j. k. L m. 2.
Daftar Barang Kuasa Pengguna Buku Barang . Kartu Inventaris Barang Daftar Barang Ruangan Daftar Barang Lainnya . Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah Dokumen pengelolaan dan penatausahaan Dokumen lainnya yang dianggap perlu
Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah . pada tingkat Kuasa Pengguna Barang meliputi : a. . b. c. d. e.
Laporan Hasillnventarisasi Barang Milik Daerah Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah . Blanko label sementara dan permanen . Kertas Kerja Inventarisasi Daftar Barang Hasil Inventarisasi 1) 2) 3) 4)
. 3.
Baik Rusak Ringan. Rusak Berat Tidak Diketerriukan/hilang
Prosedur Inventarisasi Prosedur pelaksanaanlnventarisasi Barang Milik' Daerah pad a tingkat Kuasa Pengguna Barang terdirLdari 4 (empat) tahap, meliputi : a.
Tahappersiapan 1) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di bawah koord.inasi Pengguna Barang, dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasL 3) Mengumpulkan dokumen !lumber. 4) Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, ant<;lra lain: a) b)
Menyiapkan denah lokasL Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi..
5) Menyiapkan Manko label sementara (darikertas) yang akanditempelkan pada Barang Milik Daerah yang bersangkutan. . 6) .Menyiapkan dataawal. 7) Menyi<;lpkanKertas Kerja liwentarisasi beserta tata cara pengisiannya. b.
Tahap pelaksanaan 1) Tahap pendataan a) b) c)'. d)
Menghitung jumlah barang.. Meneliti kondisi barang (baik. rusak ringan atau rusak berat). Menempelkan label registrasi sementara pad a Barang Milik Daerah yarig telah dihitung. Mencatathasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja InventarisasL
r
19 2) Tahapidentifikasi a). Pemberian nilai Sarang Milik Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. b) Mengelompokkan barang dan memberik;:ln kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang. c) Pemisahanbarang-barang berdasarkan kategori kondisi : i. Sarang Saik H. Rusak Ringan iii. . Sarang Rusak Serat d)
Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil ihventarisasi dan data awal/dokumen sumber: i. ii.
c.
Barang YFlng tidak ditemukan/hilang Saraog yimg berlebih.
Tahap pelaporan 1) Menyusun Daftar Sarang Hasil Inventarisasi yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, dengan kriteria : a) b) c) d)
Sarang Saik Rusak Ringan Sarang Rusak Serat Sarang yang tidakdiketemukan/hilang
2) Membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi. 3) Menyusun laporan hasil inventarisasi Sarang Milik Daerah. 4) Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi Sarang Milik Daerah beserta Daftar Sarang Hasil Inventarisasi dan surat pernyataan kepada penanggung jawab Kuasa Pengguna Sarang. 5) Menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya kepada Pengguna Sarang. . d.
Tahap tindak lanjut . 1)
2) 3) 4) 5) 6)
Membukukan' dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Kartu Inventaris Sarang (KIS), Kartu Identitas Ruang (KIR) dan Daftar Sarang Kuasa pengguna. Memperbaharui Kartu Inventaris Sarang (KIS), Kartu Identitas Ruang (KIR) sesuai dengan hasilinventarisasi ke dalam Sistem Informasi Aset. MElnempelkan barcode pada masing-masing bararig yang diiriventarisasi sesuai hasil inventarisasi. Jika diperlukan; Kuasa Pengguna Sarang dapat melakukan rekoilsiliasi/pemutakhiran data hasH inventarisasi dengan Pengguna Sarang dan Pembantu Pengelola Sarang.. Untuk barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Y1lng berlaku.
F... Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat Pengguna Barang 1.
Dokumen Sumber . Dokumen sumber pada tingkat Pengguna Sarang dalam pelaksanaan inventarisasi Sarang Milik Dilerah meliputi : ,
a.
·Laporan hasH ｩｳ｡ ｲｴｮｾｶｩ di:ln/atau
Sarang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Sarang
r
20 b.
Laporan rekapitulasi hasil pelaksahaan invenlarisasi Barang Milik Daerah Pengguna Barang
2.
Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah pad a tingkat Pengguna Barang meliputi Rekapitulasi Laporan Hasil Invenlarisasi Barang Milik Daerah dan Surat Penetapan Hasil Pelaksanaan Invenlatisasi Barang Milik Daerah.
3.
Prosedur Inventarisasi a.
Tahap persiapan , 1) 2)
3) b.
Tahap pelaksanaan . Menghirnpun hasil pelaksanaan inventarisasi dari Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Inventarisasi.
c.
Tahap pelaporan 1)
2) 3)
4) d.
Menyusun laporan hasil inventarisasi berdasarkan himpunan hasil inventarisasi dari Kuasa Pengguna Barang dan pengguna barang. Membuat sural pernyalaan kebenaran pelaksanaan invenlarisasi. Meminla pengesahan alas laporan hasil inventarisasi beserta daftar barang inventarisasi. dan sural pernyataan kepada penanggung jawab pengguna barang. .. . Menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pembantu Pengel61a Barang.
Tahap tindak lanjut 1)
2)
G.
Mengoordinasikiul rElnCana pelaksanaan inventarisasiBarang Milik Daerah dengan Kuasa Pengguna Barang. Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim invenlarisasi dan dapat dibantu oleh unit ker'ja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Mengumpulkan dokumen sumber.
Mencalal dan· mendaftarkan hasil inventarisasi. ke dalam Daftar Barang Pengguna. Jika diperlukan, Pengguna Barang dapal melakukan rekonsiliasil pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan Kuasa Pengguna Barang.
Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat Pengelola Barang
1.
Dokumen Sumber Dokumen sumber pada Pengelola Barang dalam pelaksanaaninvenlarisasi Barang Milik Daerah adalah Laporan rekapitulasi hasil inventarisasi pad a Daftar Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Brang, Pengguna Barang.
2.
. Keluaran dari inyentarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan invenlarisasi adalah Laporan Hasil Invenlarisasi Barang Milik Daerah.
3.
Prosedur Invenlarisas·i a.
Tahap persiapan 1)
2)
·Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dengan Kuasa Pengguna Barang danPengguna Barang. Mengumpulkandokumen sumber.
t
21 b.
Tahap pelaksanaan Melakukan biinpingan dan memberikan arahan kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dalam melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah.
c.
Tahap' pelaporan
1) 2) 3)
d.
Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan laporan' rekapitulasi hasil inventarisasi dari Kuasa Pengguna Barahg d<=m Pengguna Barang. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah kepada penanggung jawab Pengelola Barang. Menyampaikanlaporan hasil inventarisaSi kepadaGubernur.
Tahap evaluasiitindak lanjut
1)
Merribukukan dan mendaftarkan hasil inventarisasi pad a Daftar Barang Milik Daerah .. 2) . Jika diperlukan, Pemgelola Batang dapat melakukan rekonsiliasil pemutakhirandata' hasil inventarisasi dengan Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang. BABVI KLASIFIKASI MUTASI BARANG MILIK DAERAH Dalam inventarisasi BMD, ditemukan beberapakondlsi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan Aset. Dengan klasifikasi sebagai berikut :
A. Penambahan Aset Tetap 1.
Transfer Dari SKPD/UKPD Lain Penalllbahanaset tetap karena transfer antar SKPD/UKPD merupakan koreksi pemindahan pencatatanaset tetap dari satu SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD iainnya yang dibuktikan dengan Berita AcaraSerah Terima Barang. SKPD/UKPD mengajukan permohonan pengalinan status penggunaan BMD kepada pengguna barang yang lama dan untuk' tanah dan bangunan harus mendapat persetujuan Gubernur. Pengalihan status penggunaan BMD ditindaklanjuti dengan diterbitkannya BAST. Berdasarkan BAST,' pengguna barang baru melakukan pencatatan BMD dalam Daftar Barang/KIB.
2.
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap Penambahim aset tetap karena Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap merupakan koreksi atas perubahan klasifikasi pencatatan aset tetap. Reklasifikasi antar akun aset tetap dilakukan karena terjadinya kesalahan atau keke.liruan dalam melakukan pencatatan kelompok aset tetap, rTiisalnya terjadi kekelin.ian pencatatan yang seharusnya dicatat pada kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin namun tercatat pada kelompok aset tetap Gedung dan Bangunan .. Dalam hal ini, SKPD/UKPD harus melakukan penambahan atas kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin dan mengurangi pada aset tetap Gedung dan b.lngunan.
3.
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadl Aset Tetap Penambahan aset.tetap kan:ina Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap merupakan perubahan pencatatan aset lain-lain rusak berat. ke kelompok aset tetap yang disebabkan oleh kondisi aset tetap yang sudah· diperbaiki sehingga dapat dipergunakan kembali dalam operasional pemerintah atau karena salah klasifikasi pencatatan. .
ｾ
22 4.
Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap
Penambahan aset tetap karena Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap merupakan Aset Belum Validasi yang sudah diverifikasi dan dicatat sebagai Asel Tetap. Aset belum validasi adalah aset yang belum mendapat perlakuan ke dalam kelompok aset tetap. Oalam hal terdapat aset belum validasi, SKPO/UKPO melakukanklasifikasi Barang Milk Oaerah ke dalammasing-masing kelompokaset tetap. 5.
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap
Penambahan asel letap karEma Reklasiflkasi Aset Tidak Berwujud Menjadi Aset Tetap merupakan asel yang tercataldi kelompokAset Tidak Berwujud namun selelah dilakukan pengecekan fisik diketahui sebagai kelompok Aset Tetap. Aset Tak Berwujud tidak memiliki wujud fisikartinya aset tersebut tidak mempunyai wujud fisik tertentu. Aset Tak Berwujud dapat dilakukan reklasifikasi menjadi aset tetap apabila dalam aset tak berwujud lerdapat bagian yang dapat dikapitalisasi sebagai aset letap. Salah satu contoh asettak berwujud adalah software. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakatoleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta maka software seperti ini harus qicatat sebagai persediaan. Oi lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta untuk digunakan sendi'ri namun merupaki:in bagian integral' dari suatu hardware (tanpa software tersebut hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengC\n hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan a'set secara umum. 6.
Barang Yang Diperoleh Dari Hibah/Sumbangan
Penambahan aset tetap yang diperoleh karena adanya pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Oaerah dC\n anlar Pemerinlah Oaerah lanpa memperoleh pengganlian. 7.
Barang Yang Diperoleh SebagaJ Pelaksanaan Dari Perjanjian/Kontrak
.
Penambahan aset tetap sebagai wLijud pelaksanaan kesepakatan perjanjian/kontrak 8.
'
Barang Yang Diperoleh Berdasarkan Ketentuan undang-undang ,
Penambahan asettetap karena barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang merupakan 9.
Barang Yang Diperoleh Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Penarnbahan aset tetap karena barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap merupakah 10. Koreksi Lain-Lain
Penambahan aset tetap karena,koreksi lain-lain merupakankoreksi aset tetat> yang tidak termasuk dalam point 1 s.d 9: B. Pengurangan Aset Tetap 1.
Peilghapusan
Pengurangan aset tetap karena penghapusan merupakan koreksi peniadaan catalan aset tetap dari pembukuan berdasarkan SK Gubernur tentang Penghapusan Aset Tetap.
t
23 Pelepasan aset tetap dilakukan dengan cara : a. Penjualan Suatu aset tetap akan dijual apabila umur ekonomis aset tetap telah habis atau aset tetap tidak dapat dimanfaatkan lagi atau alasan lainnya. , b. Penghapusan/pemusnahan Diakibatkan aset tetap tersebut hilang karena pencurian atau kebakaran, tidak layak pakai/usang, atau akibat lainnya. ' SKPD/UKPD dapat melakukan penghapusan BMD dalam KIB setelah BMD tidak dalam penguasaan pengguna, Barang/Kuasa Pengguna barang dan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan. ' SKPD/UKPD dapat melakukan penghapusan barang milik daerah dalam KIB, sedangkan BPKAD melakukanpenghapusan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah. ' 2.
Diserahkan kepada pihak ketiga Pengurangan aset tetap karena diserahkan kepada pihak ketiga merupakan koreksi pengurangan ,catatan aset tetap dari pembukuan berdasarkan Berita Acara Serah ' Terima Aset Tetap, Dalam hal BMD diserahkan kepada pihak ketiga, dapat dilakukan melalui cara : a.
Hibah Pemindahtanganan BMD melalui hibah/diserahkan kepada pihak ketiga dengan pertimbangan kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaari, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah dilaksanakandalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk hubungan antar daerah,hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatilembaga intemasional, dan pelaltsanaim kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ,
b.
3.
'
Penyertaan Modal Pemerintah SKPD/UKPD melakukan pengurangan aset tetap setelah diterbitkannya Rancangan Peraturan Daerah dan,dilakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah.
Kejadian Luar Biasa Pengurangan aSet tetap karena kejadian luar biasamerupakan koreksi pengurangan aset tetap yang disebabkan kebanjiran, kerusuhan, kecurian, kebakaran, dan sejenisnya, Posisi aset karena kejadiari luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai ase!. Kejadian luar biasa harus memenuhi persyaralan sebagai berikut : a. 'Tidak merupakan'kegiatan normal entitas b. Tidak diharapkan terjadi'dan tidak diharapkan terjadi berulang c. Berada diluar kendali atau pengaruh entitas d. Memiliki dampakyang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset
4.
Pencatatan ganda Pengurangan aset tetap karena pencatatan ganda merupakan koreksi aset tetap yang telah dilakukan pengecekan Jisik terdapat pencatatan ganda pada KIB SKPD/UKPD maupun antar SKPD/UKPD.
r
24 Dalam hal ditemukannya pericatatan ganda pada KIB SKPD/UKPD, maka SKPD/UKPD harus melakukan koreksi KIB tersebut dengan melakukan penghapusan salah satu aset tetap tersebut. Sedangkan apabila pencatatan ganda tersebut ditemukan antar SKPD/UKPD, maka SKPD/UKPD harus koordinasi/rekonsiliasi untuk menentukan pencatatan aset pada KIB, salah satu SKPD/UKPD tersebut dan hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita AC,ara. 5.
Koreksi Lebih Catat Nilai Pengurangan aset ietap karena Koreksi Lebih Catat Nilai merupakan koreksi nilai aset tetap yang nilai wajar/perolehannya lebih kedl dari nilai yang tercatat dalam KIB.
6.
Tidak Ditemukari Fisiknya Pengurangan aset tetap karena tidak ditemukan fisiknya merupakan koreksi aset tetap yang tercatat di KIB naniun tidak ditemukan fisiknyaketika dilakukan cek fisik dan telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan aset tetap tersebut. Barang yang tidak ditemukan meliputi barang yangsecara fisik hilang, tidak diketahui keberadaannya, atau sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah/pihak lain sebagaimana tercaritum dalam Berita Acara. Upaya yang dapat ditempuh oleh SKPD/UKPD ctalam mencari keberadaan aset tetap dapat dilakukan dengan : a. Untuk Aset Tetap berupa,tanah Membentuk tim internal c;1an berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan BPKAD, KPAD, Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Hasil penelitian tim dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal. b. Untuk Asettetap selain Tanah Berkoordinasi antara lain . antar SKPD/UKPD, BPKAD, .KPAD dan/atau instarisi lainnya. Atas aset yangtidak ditemukan, dilaporkan kepadaMajelis Penetapan Status Aset untuk ditetapkan statusnya. Majelis Penetapari Status Aset terdiri dari InspektoratiPembantu, BPKAD/KPAD/KPKD .Kabupaten, Biro Hukum dan instansi terkait. Majelis Penetapan Status Aset ditetapkan olehGubernur.
7.
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap Pengurangan aset tetapkarena Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap merupakan koreksi atas perubahan klasifikasi pencatatan aset tetap atau karena terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pencatatan kelompok aset tetap, misalnya perubahan klasifikasi dari kelompok asettetap Gedung dan Bangunan ke kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin. Dalam hai ini, SKPD/UKPD harus melakukan pengurangan atas kelompok aset tetap Gedung dan bangunan dan menampah pada asettetap Peralatan dan Mesin.
8.
Reklasifikasi ke aset rusak berat Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke aset iusak berat merupakan pemindahan pencalatan dari aset tetap ke aset lain-lain disebabkankondisi aset rusak beratltidak dapat dimanfaatkan/dalam proses penghapusan yang dibuktikan dengan Surat Usul Penghapusan. Rusak berat apabila ol:Jyek penilaian mengalami kerusakan· dan tidak dapat berfungsi .. dengan baik. .
r
25 9.
Reklasifikasi aset tetap keAset Tak Berwujud Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke aset tak berwujud merupakan koreksi pemindahan pencatatan dari aset tetap ke aset lain-lain (aset tak berwujud) yang diyakini keberadaannya . ketika dilakukan pengecekan fisiknya dan dibuktikan dengan pencatatan di Daftar Aset Tak8erwujud.
10. Reklasifikasi aset tetap ke persediaan
Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke' persediaan merupakan koreksi pemindahan pencatatan dari aset tetap yang diyakini keberadaannya ke barang habis pakai karena tidak memenuhi kriteria aset tetap dan dibuktikan denganpencatatan di Daftar Persediaan. Persediaan pakai habis adalah barang yang tidak memenuhi kriteria berikut : a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Barang yang dibeli merup'akan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkanl disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga. 11. Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel
Pengurangan aset' tetap karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel merupakan koreksi pemindahan pencatatatandari aset tetap yang diyakini keberadaannya ke barang ekstrakomtabel karena tidak memenuhi kriteria' asel tetap dan dibuktikan dengan pencatatan di Daftar Ekstrakomtabet. Persediaan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstrakomtabel) adalah barang yang harga perolehannya kurang dari batas kapitalisasi. 12.
Ke SKPO/UKPO Lain
ｔｲ｡ｮｳｦ･ｾ
Pengurangan aset tetap karena transfer. antar SKPD/UKPD merupakan koreksi pemindahan pencatatan aset tetap dari satu SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD lainnya yang dibuktikan dengan Berita Ac.araSerah Terima Barang. Transfer ke SKPD/UKPD b.ain didasarkan permohonan c1ari calon pengguna barang baru setelah dilakukim penelitian dan untuk tanah dan bangunan harus mendapat persetujuan Gubernur. Pengalihan status penggunaan BMD ditindaklanjuti dengan diterbitkannya BAST. Berdasarkan BAST,. pengguna barang lama melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang/KIB. . 13. Koreksi Lain-lain
Pengurangan aset tetap karena koreksi lain-lain merupakan koreksi aset tetap yang tidak termasuk dalam angka 1 s.d 12 di atas:
BAS VII TATA CARA PENILAIAN
1.
Umum a.
Penilaian barang mllik dae'rahdilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah;
r
26
2.
b.
Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
c.
ｮ｡ｾ ｩｧ･ｋ
d.
Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunak1ln dalam rangka pencatatan,inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi.
penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah;
Pelaksanaan Penilaian Bara",g MilikDaerah a.
Pelaksanaan penitaian bar'ang milik daerahdilakukan olehTim yang ditetapkan dengan Keputusah Gubernur dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset;
b.
Lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
.c.
Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehinggadiperoleh nilai wajar; .
d.
Penilaian barang' milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurilngi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut;
e.
Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standarpenilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.
.
3.
.
.
.
.
KetentuanKhusus a.
apabila hargil barang hasil pembelian, pembuatiln dan berasal dari sumbangan/hibah tidakdiketahui nilainya, makadapat dililkukan penilaian oleh Tim Penaksir atau oleh pengurus barang;
b.
dalam menentukan nllai taksiran dilakukan dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama;
c.
penilaiari terhadap benda-benda bersejarah dan benda-bend a bercorak kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkah tenaga ahli di bidang tersebut;
d.
terhadap barangmifik daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalqm daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannYil dari buku inventaris);'
e.
apabilaharga barangpembelian, pembuatan atau harga barang yang diterima berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya tidak diketahui karena tiadanya dokumen yang bersangkutan rrienunjukkan nilai yang tidak wajar, nilainya supaya' ditaksir oleh Tim/pengurus barahg;
f.
benda-benda bersejarah dan benda-benda yang bercorak kebudayaan telap dimasukkan ke dalam Buku Inventaris, sedangkan nilainya dapal ditaksir dengan bantuan tenaga ahli di bidang tersebut.
r
27 BAB VIII PELAPORAN
A.
Pengertian dan maksud Pelaporan Pelaporan adalahkegiatan penYi:lmpaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit . pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai Barang Milik Daerah dapat disajikan dan disarnpaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolai:ln Barang MilikDaerah dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
B.
Pelaksana Pelaporan Pelaksana pelaporan adalah seluruh pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
C.
Tujuan Pelaporan . Menyampaikan/mendapatkan data dan informasi Barang Milik Daerah hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukanoleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakim mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
D.
Sasaran Pelaporan aarang Milik Daerah Seluruh Barang Milik Daerah nierupakan sasaran pelaporan yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh.atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang' berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. . .
E.
Penyajian untuk Pelapciran Barang Milik Daerah Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang maupun pada Pengelola Barang menyampaikan h3Poran barang semesteran dan tahunan.
F.·
Tata Cara Pelaporan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang : 1.
Tingkat Kuasa PenggunaBarang a.
Dokumen Sumber' . 1) 2) 3) 4) 5)
b.
Daftar Barang Kuasa Pengguna Kartu IdentitasBarang (KIB) Kartulnventaris Ruangan (KIR) Dokume!1 inventarisasi Barang Milik Daerah Dokumen pembukuan lairinya .
Jenis laporan : 1) ·2) 3) 4) 5)
Daftar BarGing Kuasa Pengguna LaporanBarang Kuasa Pengguna Semesteran Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Laporan mutasi Barang Milik Daerah Laporan KondisiBarang
I
28 6)· Laporan Hasll Inventarisasi 7) Laporan yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah c.
Prosedur pelaporan 1)
Proses pertama kali Menyampaikan Daftar Barang Kuasa Pengguna yang telah disahkan oleh penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang yang berisi semua Barang · Milik Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Instruksi Gubernur ini.
2)
ProseS semesteran a) Menyusun laporan mutasi Barang Milik Daerah pada Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan data transaksi Barang Milik Daerah. · b) Meminta .pengesahan laporan mutasi Barang Milik Daerah kepada penanggung jawabKuasa Pengguna Barang c) Menyampaikan laporan mutasi Barang Milik Daerah pada Daftar Barang Kuasa Pengguna yang telah disahkan oleh penanggung . jawab Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang.· d)· Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran yang datanya berasal dari KIB, KIR dan Daftar Barang Kuasa Pengguna. e) Memintapengesahan Laporan Barang Kuasa Pengguna kepada pejabat penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. f) . Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran yang telah· disahkan oleh penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang secara periodik kepada Perigguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang g) Menyusun.· Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah h) Meminta pengesahan Laporan Penerirnaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah kepada pejabat penanggung jawab Kuasa Pengguna i) Menyampaikan Laporan· Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang secara semesteran kepada Pengguna Barang dim Pembantu Pengelola Barang.· .
3)
Proses akhir periode pembukuan a) Menyusun Laporan 6arang Kuasa Pengguna Tahunan yang datanya .berasal dariKIB, KIR, dan Daftar Barang.· b) Merninta pengesahan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan kepada pejabat penanggung jawab Ku,asa Pengguna Barang. · c) Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang telah disahkan oleh penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang secara periodik kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang. . d) Menyusun Laporan Kondisi Barang. e) Meminta pengesahan Laporan Kondisi Barangkepada pejabat penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. f) Menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang telah disahkan oleh penanggungjawab Kuasa Pengguna Barang secara tahunan kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang.
r
29 4) .. Proses lainnya a) b) . . c) .
2.
Menyusun Laporari Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Memintapengesahan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah kepada pejabat penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang MenyampaikanLaporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh penanggung jawab Kl,lasa· Pengguna Barang kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola Barang ..
Tingkat Pengguna Barang a.
Dokumen sumber
1).
Daftar Barang Pengguna .Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan dari Kuasa Pengguna Barang. 3) Laporan Kondisi Barang dari Kuasa PenggunaBarang 4) Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang. 5). Dokumen inventarisasi Barang Milik Daerah .. 6) Dokumen pembukuan lainnya 2)
b.
Jenislaporan 1) 2) 3) 4) 5) . 6) 7)
c.
Daftar Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna Semesteran Laporan Barang Pengguna Tahunan Laporan mutasibarang Laporan Kondisi Barang Laporan Hasil Inventarisasi Laporan· Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah
Proses pelaporan' . 1)
Proses pertama kali Menyampaikan Daftar Barang Pengguna yang telah disahkan oleh penanggung. jawab Pengguna Barang yang berisi semua Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini.
2)
Proses semesteran a) b) c)· d) e) f)
Menyusun/menghimpun laporan mutasi Barang Milik Daerah pad a Daftar Barang Penggunayang datanya berasal dari himpunan . ·Iaporan mutasi Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang. . Meminta pengesahan laporan mutasi Barang Milik Daerah kepada pejabat penanggungjawab Pengguna Barang. Menyampaikan laporan mutasi Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh penanggung jawab Pengguna Barang. Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran yang datanya berasal'dari . himpunan Laporan. Barang Kuasa Pengguna . Semesteran pada Kuasa Pengguna Barang. Meminta pengesahan Laporan Barang Pengguna Semesteran kepadapejabat penanggung jawab Pengguna Barang. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab Pengguna Barang secara periodikyang datanya berasal dari Kuasa Pengguna Barang.
r
30 g)
. h) i)
3)
Proses akhir periode pembukuan a)
b) c)
d) e) f)
4)·
Menyusun Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber. dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang datanya berasal dari himpunan Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak . dari Kuasa Pengguna Barang. Meminta pengesahan Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak kepada pejabatpenanggung jawab Pengguna Barang. Menyampaikan Laporan Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh penanggung jawab. Pengguna Barang yang datanya berasal dari Kuasa Pengguna Barang secara semesteran kepada . Pembantu PengelolaBarang.
Menyusun Lapbran Barang Pengguna Tahunan yang datanya berasal dari himpunan Laporan Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang. Meminta pengesahan . . Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada pejabat penanggung jawab Pengguna Barang. Menyampaikan Laporan Barang Pengguila Tahunanyang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab Pengguna Barang secara· periodik kepada Pembantu Pengelola Barang. Menyusun Laporan Kondisi Barang yang datanyaberasal dari . himpunan Laporan Kondisi Barang dari Kuasa Pengguna Barang. . Meminta .pengesahan. Laporan Kondisi Barang kepada pejabat penang!iJung jawab Pengguna Barang. Meriyampaikanlaporan KondisLBarang yang telah disahkan oleh penanggung .jawab Pengguna Barang secara tahunan kepada Pembantu Pengelola Barang.
Proseslainnya· a) .. Menyusun ·Iaporan hasil inventarisasi B1;lrang Milik Daerah yang. datanYil berasal dari himpunan Laporan Hasil Inventarisasi Barang MilikDaerah dari Kuasa Pengguna Barang .. b) Meminta pengesahan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah kepada pejabat penanggung jawab Pengguna Barang. Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah c) yang telah .disahkan oleh penanggung jawab Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola Barang.
5)
4.
Jika . diperlukan Pengguna Barang dapat. melakukan rekonsiliasil pemutakhiran data dalam· rangka penyusunan Laporan Barang Penggi.lnasemesteran dan tahunan dengan Kuasa Pengguna Barang dan Pembantu Pengelola.
Tingkat Pengelola Sarang a.
Dokumen Sumber 1) 2) 3)
4) 5) 6)
Daftar Barang Pengelola . LaporanBarang Milik Daerah . Laporan Kondisi Barang Laporan Penerlmaan Daerah. Bukan Pajak yang bersumber dari pengelolaan Barang Milik Daerah dari Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengguna Barang Dokumen inventarisasi Barang Milik Daerah Dokumen pembukuanlainnya .
r
31 b.
Jenis laporan 1) 2) 3)
c.
Laporan Hasillnventarisasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran Laporan Barang Milik Daerah T
Prosedur pelaporan . 1)
Proses semesteran a) . b) c)
2)
Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Semesteran Meminta,pengesahan atas Laporan Barang Milik Daerah Semesteran.. Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran
Proses akhir periode pembukuan' a)' Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Tahunan b) Meminta pengesahan atas Laporan Barang Milik Daerah Tahunan. c). Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan
3)
Proses lainnya a) . b) c)
G.
Menyusun Laporan Hasillnventarisasi Ba"rang Milik Daerah Meminta pengesahan atas Laporan Hasillnventarisasi Barang Milik Daerah Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pelaporanaarang MilikDaerah Dilakukan Secara Berjenjang Pada Tingkat : 1.
Pengguna Bcirang/Kuasa Pengguna Barang 1)
Pada Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten a) Kelurahan i. ii.
Kelurahan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Kelurahan melaporkan hasil inventarisasi kepada Kecamatan
b) Kecamatan i. Kecamatan menyusun laporan barang hasilinventarisasi ii. ｮ｡ｴ ｭ｡｣･ｾ menghimpun hasil inventarisasi Kelurahan iii. Kecamatan melaporkan hasilinventarisasi Kelurahan dan Kecamatan kepada Walikota c)
Walikota i. Walikota menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Walikota menghimpun hasil inventarisasi Kelurahan dan Kecamatan iii. Walikota melaporkan hasil inventarisasi Kelurahan, Kecamatan dan Walikota kepada BPKAD melalui KPAD Kota/KPKD Kabupaten
2)
Pada Tingkat Suku Dinas dan Dinas 1.
Suku Dinas i.
Suku Dinas rnenyusun laporan barang hasil inventarisasi
r
32 ii. 2.
Suku Dinas melaporkan hasil inventarisasi kepada Dinas dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten • Dinas i. Dinas menyusuri laporan barang .hasil inventarisasi ii. ..Dinas menghimpun hasilinventarisasi Suku Dinas iii. Dinas melaporkan hasil inventarisasi Suku. Dinas dan Dinas kepada. BPKAD.
3)
Pada Tingkat Suku Dinas dan Dinas Pendidikan . 1.
UPB/Sekolah i. ii.
2.
UPB/Sekolah menyusun laporan barang hasil inventarisasi UPB/Sekolahmelaporkan hasil inventarisasi kepada Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan i.
Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Ii. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menghimpun hasil inventarisasi UPB/Sekolah . iii. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolahdan Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kepada Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II 3. Suku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II i.
Suku Dinas WiJayah I dan Suku Dinas Wilayah II menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Suku Dinas, Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II menghimpun hasil inventarisasi UPB/Sekolah dan Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan iii. Suku Dina!> Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah IImelaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolah, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan $uku Dinas Wilayah I dan Suku Dinas Wilayah II kepada Dinas dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten' 4.
DinasPendidikan i. Ii.
Dinas Pendidikan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Dinas Pendidikan menghimpun hasil inveritarisasi UPB/Sekolah, Dinas Pendidikan Kecamatan, dan Suku Dinas Wilayah I dan DinasWilayah II iii. Dinas Pendidikan melaporkan hasil inventarisasi UPB/Sekolah, .Dinas Pendidikan Kecainatan, Suku Dinas Wilayah I danSuku Wilayah II dan Dinas kepada BPKAD
4).
Seksi Suku Seksi Dinas
Pada Tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan a) Puskesmas Kelurahan i. Ii.
Kelurahan menyusun laporan barang hasil inventarisasi Puskesmas .Kelurahan melaporkan hasil inventarisasi kepada Puskesmas Kecamatan
ｾ｡ｭｳ･ｫ ｵｐ
b) Puskesmas Kecamatan i.
Puskesmas Kecamatan menyusun laporan barang hasil imientarisasi
ｾ
33 ii.
Puskesmas Kecamatan menghimpun hasil inventarisasi Puskesmas . Kelurahan iii. Puskesmas Kecamatan melaporkan hasil inventarisasi Puskesmas Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan kepada Dinas Kesehatan dan KPAD. c)
Suku Dinas Kesehatan i. ii.
Suku Dinas Kesehatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi S.uku Dinas Kesehatan menghimpun hasil jnventarisasl Puskesmas Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan iii. Suku Dinas Kesehatan· melaporkan hasil inventarisasi puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan dan SukuDinas Kesehatan kepada Dinas Kesehatandan KPAD d) Dinas Kesehatan i. ii.
Dinas Kesehatan menyusun laporan barang hasil inventarisasi DinasKesehatan menghimpun. hasil . imientarisasi Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan dan Suku Dinas Kesehatan iii. Dinas Kesehatan melaporkanhasilinventarisasi Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, Suku Dinas .Kesehatan dan Dinas Kesehatan kepada BPKAD. ,
. 5)
Pada Tingkat UPT dan Dinas , . a)
UPT
i. UPT menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii.UPT melaporkan hasil inventarisasi kepada Dinas dan BPKAD. b) Dinas i. Dinas menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. Dinasmenghimpun hasil inventarisasi UPT iii. Dinas melaporkan hasil inventarisasi UPT dan Dinas kepada BPKAD. 6)
.Pada Tingkat Kantor dan Badan a) Kantor i. ii. c)
Kantor menyusun laporan barang hasil inventarisasi Kantor melaporkanhasil inventarisasi kepada Badan dan KPAD. , .
Badan i. Badan menyusun laporan barang hasil inventarisasi ii. . Badan menghimpun hasil inventarisasi Kantor iii. Badan melaporkan hasil inventarisasi Kantor dan Badan kepada BPKAD.
r
34 2,
Pengelola Barang a.
BPKAD dan KPAD Kota/KPKD Kabupaten menggabungkan/mengkompilasi Laporan Barang hasiliriventarisasi SKPD/UKPD menjadi Buku Induk Inventaris Pemerinlah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
b.
Hasil Laporan lersebut diserahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta 'melaluiSekretaris' Daerah.
ｾＮＧＺＡ Ｍ
.a':f1."Gubernl:Jr P ovinsi Daerah Khusus ｣Ｍ＾ｨＩｾ ola Jakarta
(' "/' ;'
'.f 1\ .
;'.'
.. ;' ),..",.-.\ ｜Ｇｾｻ
ＱＳＰＴＸＹ Ｒ Ｖｧｘ［Ｌｾ
1
ＢＭｾＯＩＧ
"
-i
'.
ｾＢ
- -.;.'
_ ..• ',
'- IJJ.I,..
,;:;-, ＮｴＺ ｾ ｉＬａ -/" ｨ｡ｬ ｵｦ･ ｓｩｾ＼
002
Kertas Kerja Rekonsiliasi BMD Tahun 2014 (Tahap I)
I
FORM ISIAN KIB A (TANAH KODE UNIT
_.-
.
IOlllalOATAIlISSAUlO.-uGInD 51 DU[Mlllt2DU _
'0
'"
·
KODEUNIT
kOO[
rUKPD!
BARANG
'"
REGISTER
'"
'"
.. ..
J£NIS
KOMPONEN
BA!\ANG
'"
'"
UKURAN
'"
'",
SAnJAN PEROLEHA ALAMAr
0'
m
DArA
".
'"
'"
SERTIFIKAT
SERTlFlKAl
TANAH
YANNi
Illl
Ill!
ｓｾａｔｓ
TANAH
llli
PENGGUNAAN
1:<1
... " USUl PEROlEH
"
".
"""d ".
IRp.)
,AMBAH
KUAANG
NILAI
NILAI
"'"" I
lUI
I
.,.
ＬｾｯＮＢ
I
•
DA
•
l' .ARA
" TAN .. ulP RuUt PAD. SAA"E "US " HUN 01,
'
NILAI
jill
""
IU1'IIOoUHlJl
ＢＧｾ
ＢＧｾ
...
ｾ
W::J
C3
,
"CAl
ＢＧｾ
V>
ＢＧｾ
.
NILA!
ｾＧＢ
"'N
"''''
'or..........
ｾ
N ::J
'" r-
ｾｖＢＱ ｾ
Z
ｧｾ
W
:;; ;;;
'" .
1l-...w.Jl _ _ ｾ
•
'tW
"""'"
...
'" 0
ARAN
PER lEHA
NILAC
"CAl
""
IHWJ.oY4lUI
...
Z
"
I;;
0
W
2
0
17
...
'" ;!i
:;;:
it
'"
'"
DATA
"".
-0
N
I
0 0
,
!;l
:<
;;
;;:
'"
... W
a>
..
-..,,,,,,,, ,,
g
I
'"
ｾ
W
_--"""-""U_l_ _
.
I
.. ..
, l.A:llO ...."""' .. I·
DAT
SARA G PE OLEH N TA UN 201
n
N
ｾ
TAH N 2013
'"
,;!;
I
5AlDO AUDITtD
"""0"
ｾ
ＺｲＮｾ
-
R9'.oH1'C1A
-
ANU' LUU
,
i
..-.
OW""'"
ＢＧｉｾｬ Ｂ ｴﾷｬ ｘｉＧ
ｾ
I,t'l 1"
UAIA
.W><> AUDfllD 2011
' .......'XI"
P'ENJEIASAN
".
1111
l'ltKON2G11
ｾａｉａｏ
IUDASAIIUH Pll.AlCSA.NA.ANJfHSU5 TAilUfoIIDU
DATAIllBSAlDOAUOfTW n ｄｴｓＨｍｂ｛ｒＲＰｕｬｦｏｉａｔｾ
1 I
I I
!
I
r
0
;,;
1---+-=1
\
Kertas Kerja Rekonsiliasi BMD Tahun 2014 (Tahap I) FORM ISIAN KIB B (PERALATAN DAN MESIN)
KODe UNIT
ｾ
-- --,.. -
,..... '" '"
OllGaTfR
,.,
, ,
ｾ
"'
<1»O!'OHf"
.
KOll.EIISI DoIoTAIII8 SALOOAUDfT!.O Jl DESEMllfilll20U DEHGNI DoIoT" IEfUlASAIlI(AH I'El.AII$AI'IMN SEH:SUlI
_. .
,a
ｾ
1')
..... """'"
o...r... .QI,wooAUlllftll n_l:OlllJQllllolATSIAI
Of ROlI_
'"
"
-
'"
ｾｦｬＢ
ｾ
•• ｾ
(III
('ll
1"1
ｾ
,-,
, ｾＭ
ｾＭＬ
ｾＭＬ
"UI" III!
010'_
'"
ｾ ｾＮ
'"
ｾＭ
"lllOll ...... '
IfAAGAIR.J
,-,
("I
.HI......" ...'. Ｌｾ
au
"'""""" ""
"'" ｬｚＷｈＧｾ ｴ ｉＧＩｭ
ｾ
Ｍｲｾ
OAT ,BAR NGSES AI KIB TAHUN 20 2
,--
·, _.......... ....... ·· ·
m
'" ｾｯ
UN 013
,.
Z
J:
"''''
->-
"'
:5:0 Z
w
G PER LEHA
TAHUN 2
3
[fllit±H4,,","',f. m WJII
ｾｎｾ
s.ALDOAIlOlT£D
a ..
ｾｬｾｔ
....
...,
""I
.....
ｾｬ
afl·(UoW·(1S1
""
I
..,
ｾ
(2tl"116011l-<21)
,
.
ｾ
ｯｾ
"
..-
>-
---5._ f--.'"
'"'"
"vj
"
N
J:
Z
>-
:J:
:.:
>!'<
:0
'"
":J
"
...
ｾ
N
0
'"
OAT BAR!
I
Ｌｾ
!? ｾｊＺ
ＢＧｾ
1lE/'.oH2i!1"
SALOOAIlOll£D
m
ｾｚ
,0
-
....
:oN w:o
ＢＧｾ
OAT BARA G VA G 01 EROLEH PADA AAT SENS ST
"""'"
ｾ
,
---
,,,
""'" "",
Ｎｾ
SENSU8 , .....lJ/OI
ｾ ｾ
ｾＬＮ
IIEIIOASARKAH
T.....UN :IOU
ｾ
., 0
w
:0
L f--",
ｭｾ
'"
':J. ｾ
'"m
0
'"
\
'"
Ittr1 L-I ;::
0
" ｾ
e
"
ｾ
I
I
ｾ
»
m
ｾ
l·h I ｾ" I
f z
:"
I
!I
i
,,
0
m
e
"m-<
Ii
ｾＭ
".
, ,
Ｎｾ
ｾ
ｾ
ｾＬ
ｾ
»
g
1 ｏｎＢＧｗＱｾ
"»»
i
Iva
ｲｾ
em
ｉｾ
ｾ
ｾＧｩ
:;:r
:;:r
:£ m ｾ
e
ｾ
-
ｾ
m
,
ｾ ｾＬ
i
.
! ｾ
I
----' 1-- --.
e
I ｾﾷｉ｟
ｾ
-. ｾ
ｾ
ｾＮ｢ ｾ
I
I
1va
9NVA 9 \1'1:1'19
-< z
ｉｾ
..,
nOlN HV1$ SN3 lWSVO d H3 Ol::l3dl
ｾ
-<'"
I
,
»
m m
em
ｾ
llNVllnN
". lUI
ｾＭ
,'..
I
ｊ｟Ｇｬｏｪｾ
'VII" 'Yn'
ｾ
nuelOl
-_. _.Ｌｾ
Ｌｾ
_JI'""tlIcu'"
-- .. -
'" .m, ｾ
ｾ
stU".1
nOl NnHVle )lIVn 3S9N HitS 'VI\!'
_. ._-. M'
Ｍｾ
OOIIU'Joj
ｵｾ｟
,
" ｾ
." J'flIllMUIjI'l
'" ｾ
ｾ
Ｌｾ
.- .
......1101tl
'
I
,
• ｾＮ
.......ｮｾ
ｾＮ｟
t
.
1
ｾ
ｾ
ｾ
--"
• n!lltIlM
-to
to
'00.
liNn lOQN
N
ｾ
ｾＬ
............. $O'N)S
ｾＬ
.............",a-
ｾＮＭ
I
NnHV.l VH31 H3d £ NVll'lf9V
I
,»
.. ...,- ,-::--ｾＭｲ
.;o,:)IIOlffil
I
I
z
,
ｾ
I ｮｯｾ
-Till
It! IW I
".
,
,I
ｾ
-<
,
,
-
I
m
S
ｨ｟ｾ
!
E33 : " -----H
I
I I
'"
I
ｾ
(lU...,r,ad
H'l'>IlI'f'W
,we ,."...,. ens,," ..........
ｾＬ Ｎｮ
....O>HlQI,q IBflOJ'S:J
ｭｓｬ｟ｾ ｴｬｃ ｜ｬＱＸＢｩｴＤ
/NlIll'I'sYalI:n "lIfO ."' ..j.""'mtnlOll
.... OJJiCtI'O'OlJl'ISlIDl'fJ.VQ
I
liNn 300)1 ( ｎｖｮｾＩｓ
NVO 9Nn039) J 81>1 NVISI ｾｈｏＺｦ
(I deLlel) pIOl vn4el oLlIla ｬＺ｡ｾｯｵｳＡｬ･＾
e!Jd)l ｬＩ｡ｾ･ｳ
BI
11[ ｾＮ Ｌｾ
ｾ
I
I
I
----L - '---'--
N ｾ
ｾ
-.,--- C
I ｾ ｾ
i'
0
0
, I _ .-._ ...
-
.........
....
t -It -1
ｾ
ｾ
0
-0
m
" ｉｾ
-<
ｾ
0 ｾ
ｾ
i'-
-
I
Z
-
ｾ
,
ｾ
"
-<
ｾｉ
I
Zi"
Z
0
---
ｾ
l;
Ｌｾ
ｾＭｊ
I
ｾＭ
ｾＱｇｦＮ｟ｮ
ｾ
ｬｋｍ｡Ｎｾ
_N -.-. ｾ
--
___
=++
r
m
-
--r-
I Ｇ Ｇ Ｂｾ｟ｲ
Z
ｾ
....._ 1
,
a
-----
e
I
""
N,,"V V1
- - I-
, ZtOZ NO nBI)!
ｾ
I
I I
'--
----,
:;;I
-
--
-r-I
I
NnHVl nSN3S .:.. MVO d H' p.'dlO SNVA
ｾ
ｎｾ
.,:__
--- -
ｾ
;
ｾ
EtO
em
;:;
ｾ
I
ｉｾ
--
x:
ｾ
-
ｾ
ｾ
»I
ｾ
..
I
］ Ｍ ＭｾＬ
-t=
" -oZ
ｾ
ｾ
--
\1
ｾ
W
"'
_-
lVO·
VH31 H3d 9N ,"vB
----
-,---r--ｾ
0
N
f-
nH'lfl
---l
'<
e
Ｍ［ｾ
I
--
I
_....... -..r:.- r-=l ''':-It- ｾｪ
Ｉｬ ｉＭｊｬ ｯｾＮＧ
.... <0."""'0.-....
£) ,,"V V1V
i----
'BE ｩｾ
I
---
o .' -< m e
NnHV NVH lQH3d
>10
j
ｾＭｬ
I
--- -j-r
,----
i
EtOl
-<
,
-- ==r:=r--
,
.. - Ｂ ｆｾ
I floe!
"' ｾＮ
ｾ
ｾＭ
_.
I _lClllOl_JnlIICcnJI:lt'I'IOCl'l'ft_WUO,.-..o ｃｉｏｬ｟ｳｮ＾｡ｩＢＧｓｗｕｯｾＮｊＬ !
1""";I
II
.
-
Ｍｾ ." "" $1\J··'1I1 nor.
--- -- '"
l"l
ｾ｝Ｎｓｬｏｕ
......JlDMlool
_11C'l'!'AOOMU
S 9NV"tlV V1V
-
i ｾｵ
ｾ
l'Vns
ｾＮ
tlI'WlU
I"""
""
I
l!t ｾＢｕｩＰ ｾＱＰ
MsI,""*,,,( ... ｬ ｦ ｴ ｉ ｂ ｓ ｾ Ｇ ｣
ｾ
""
.-
"" tr4"Ilr.oll300
w.
-
--I-till
ｾ
-1-'
til
--
• -"
W
•
--. -
ｾ
0:=-1
"' ¥JutOn
•
• '"
I0;:-1E l
CWo
ｏｾｏｬｊｬｮｭｬｮｗｬ
liNn 300>1
( N\l'SlNIH'l,-r N'lfO 1S'lf911lI'NV'lVr) a 81>1 N'ifISI ｾｏｈｗ
(I dl!41!1)
totaz un4e.l awa !SI!!I!SU0'litlleJ.!a)l Sl!lJCl)l
Kertas Kerja Rekonsiliasi BMO Tahun 2014 (Tahap I) FORM ISIAN KIB E (ASETTETAP LAINNVA
I
KOOE UNIT
DAU, IlJ6 SAl.OO AUom!:O J1 DESEMIl£R 201Z(fOR.llAT
KORUSI DATA lOS SAUlOAUDITED JI OESEIIll£lIl20IZ DEHGAH DATA IlEJWASARXAN 'ELAKSANAAN SEH$l,l$ TAHUN20U
SlAJ
DATA 6E1lDASMK.-.N
ｾＲｄＧｊ
""""""'" ,...,.
T<WElA.'l
NO KOlle ｕｾｉ ｔ
(UKPOl
,.,
ro,,,
,
Il'EGiSTE
.......G
JENJS
KOMF'ONEN
....... G
'"
PEP.OLEHAN
JUD!JL
'"
''I
'"
'"
•
'"
". ATA BP ｎａｾ
• •
.......G""""'"
'"'"'
ｋｾｓｩＺｎｬａｎ I KEBUDAYMN
P£RPUST"J<MN
"J
P£NCIPT
•
'" SESL ｉｾ
ｾ
"" "'"" (10)
(ll)
KIB AHU
KEWANIlERNAK D-'N TUM9I,IHA,N
JENIS
UKURA.N
(12)
OJ)
ASAlUSUL ｾＬ Ｎ
PEROlEHANI
ｾＢ ＧＮ (I()
ＨＱｾＩ
Ｍｾ
(Rp)
KETERANGAN
JUMLAH
(171
(til
(16)
ｾ
Ｌｾ
Ｎｾ
(21)"flftolSH2Ol
OJ
20 2
'"w '"u;
-
ｾ
,
ｾＺｲＭ TOTAl"1 AIJl)lI'(C Xl12
,
! ---
,
·,
PENJELA.'lAH
".
(IS)
ATA ARAN( YANG
IPE OlEH PADAS /\AT ENS S TAH ｎｾ
,
-- _.
I
1
I
'"OJ z ｾ
"'"., ｾＧＢ
ｾ
."
""
'"
'"
• DATA BARAN
•
PE OlEH NTAH N2 13
""
""
(2TI"{2'·25K26)
ｾ
ｾ
0 ｾ
0
Z
z
;!i
,;
w
'" >a
ｾ
w
'" -- -_.-
f-
"
OJ
ｾ
---
>-
z
f-
::: "'
ｕＰＲ｟ｔｾ｜ｯｃｉ ｬｉｯｊｉｏｬｦｉ
"""
'"
'" '"01
':J
"'-"
Z
:;:'"
'"
'""
;;,
"'OJ
w '"
(2()-(21·22)-(231
SAlOO AUDITED TAI1UN 201(
:i
" ＢＧｾ , 0
;:;
.""
..
"""'
Z
"'Z ",OJ
ｾ
lAllBAH
""""'" """
ｾｎ
'"ｾ
--
2 13
,...
""""''''''
SAl.DO AUOlTED TAHUN2Cln
UHsus TAHUN lIOn
ｾ
---
'"
'" '" a w
'">a
0
z
;;:
>w
f-
ｾ SAlDOAVCJtlClel1
0
• •
·
DATA ARANG PER lEHA
TAHU N 20 4
SALDO AIJCJt£C lelO
\
, ,
I
-h
!
I
9N\t'll\fB \f1VO
I
I
,
vlO'tNn Vl ｎｾｈＳＱＰｽｪＳ
i
t-
i
.... 0 _ _
:
i
-_._--
L.-..-
_...--
I
I,
\: 0 0
, -
ｾｉ
C. ;;i
,:::
iI
ｾ
0
-
\:
I
..- -.......- 1 ｾ
,.
0 0
ｾ
N 0
ｉｾ
C;
ｾ
Ｚｾ
iI
ｬｾ
I
0
z
I
ｾ ｾ
N 0
12
ｾ
:::
Il:
ｾＧＢ
I
,
ｾｬｾ
ｾ
I
ｾ
I
ｾＬＮ
0:;:
ｾｚ
ＢＧｾ Om
w,. ｾ
ｾｪ［
ｾ
ｾ ｾ
ｾ
,
.1Ot .......l.'OOllW
ｾ
ｾｯ ｾ
.
..uol$D
U"_.1
ｾ
"
.. ｾＱＧｬｗ｟
ｾ
ｾ
-, CIQl: .......ltlOlI3io
ｾ ｾ
ｾ
Ｌｾ
ｾ
-..lSRS!1lS
Ufll:-.o.l
Ｍｾ ｾＭ
ｃｉｬＺ ｈＳｓ ｦＱＧｙ Ｏｖ ｬ ｦＢ ｊ､ｾ ｬｉ ｙ ｻｦｏ ｬＮ｡ ＮＬｾ
ｾＧｈＢ｟ ｊｏ
II
ＮＬ ｉｬＧｴ ｊＢｧ Ｌｾ
NOH'd 81)11 nS3S9N ll'dB \1'1" ｾｉｏｚ
0
ｬ｡ Ｚｈｴｾ
".. ! . .
I i I
-I
..
""' .-. .......,
I
ｾＮ
ｾ
n.
f--
z ｾＬＮ
ｾ
m
ｾＮ｟ｬ
ｮｬｏ ｾｴｯＬＮ
ｾ
N,. 0-
I
i
ｾ
('D-UoWolZtI
I
Et l NnH\fl nSN3S 1V' ,"0 d H310H3 109NIf 'N\Ill'
,.
0
w
IN
11
EtOZ NO 'iN H310113d 9NVH.... a \;riVO
.,
-, ｾ
_D ••
"
lIIlJ.iIe'Jll
Ｌｾ ｾＬ
-
.. ." ." ,," - -
i
Ｌｾｾ
'IlIn'MY
ｾ
Ｍｾ
_lln'PQlCloN
I
,
I
""
ruvn ｾ
." ." Ｂｾ '"= ｾ
I
-'"
ｾＱＰＱ
ｾ
ｾｾＬ
,")
"" ｾ
Ｎ Ｍｾ
.. ." '-i-
-
InlYl1
ｾ
w
ｾ
n ｾ
ｾ
•
'=' ｉＭｾ
ｾ
•
ｾ
w
Ｍｾ
....
"' ｾ
CWlC._.lllotllItlNlliO.S aAUal'l'f'OCI'1'IS_YJYlI
U,al$IIi>1D)1
liNn 300)1
( NVVnl39N3d ｌｉｾＢｏ
1S>lnl:U5NO)l ) :t 81)1 NVISI V\lijO.:l
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SKPO/UKPO .... . JAKARTA REKAPITULASI BARANG MlliK OAERAH TAHUN
Saldo per 31 No
Rekening
I
Aset Tetap
1
Tanah
2
Peralatan dan mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
5
Aset Tetap Lainnya
6
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Desember 2012 (Audited)
Koreksi Sensus BMD Tahun 2013 (per 31 Desember 2012) Penambahan
Pengurangan
.
HasH Sensus BMD Tahun 2013·
Mutasi Penambahan Tahun 2013/2014/.......
Saldo per 31 Oesember .......
Keterangan
Total Aset Tetap
II
Aset Lain-lain
Aset Rusak Berat Aset tak Berwujud Aset belum Validasi Total Aset Lain-Lain Total Aset Tetap + Aset LainLain Catatan :
\
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADANPENGELOLAKEUANGANDANASETDAERAH Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telpon. 382 2139 - 382 203e - 382 2040 Fax. 3822336 JAKARTA Kode Pos: 10110
BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN . Pada hari ini
tanggal
, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama NIP Jabatan Kode SKPD/UKPD SKPD/UKPD
Telah melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun
. . . ···"1
dengan
kesimpulan sebagai berikut:
No
I
Aset Telap
1
Tanah
2
Peralatan dan mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
Jalan, Irigas! dan Jaringan
S
Aset Tetap Lainnya
6
LK TAHUN 2012
Rekening
BPKAD
HASIL SENSUS TAHUN 2013
SKPD
BPKAD
SKPD
LK TAHlJN ....... BPKAD
SKPD
,
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tolal Aset Telap II
Aset lain-lain
1.
Aset Rusak Berat
2.
Aset tak Berwujud
3.
Aset belum Validasi Total Asel Lain-Lain Total Aset Tetap + Aset Lain-
lain
Demikian
Berita
Acara
Rekonsiliasi
ini
dibuat
agar
dapat
digunakan
sebagaimana mestinya . .
PARA PIHAK PENANDATANGAN
0
BPKAD
0
KPAD KOTAlKPKD KAB.
0
PENGlJRlJS BARANG KPAD/lJKPD
NAMA
TANDA TANGAN
\
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II) FORM ISIAN KIB A (TANAH ) KODE UNIT KOREKSJ PENCACAHAN TAHUN 2015
DATAREKON TAMBAH
NO
KODE UNIT (UKPD)
B-'\RANG
(I)
(2'
(3'
KODE
JENIS
ｒｾｇｉｓｔｅｒ
(.,
BARANG
(S,
KQMPONEN
UKUf....AN
$ATUAN
TOL PEROLEHAN
"LAW.AT
(6'
(7'
(6'
(0'
(10)
I
PENCACAHAN TAHUN 2015
KURANG
RUANGANI TGl SERTIFlKAT
TGl SERTIFIKAT
TANAH
TANAH
(11)
ＨＱｾ
STATUS TANAH
PENGGUNMN
ASAL USUL PEROLEHAN
HARGA(Rp)
KETERANGAN
HILAI
(13)
(14)
(15)
(16)
(In
(18)
ｎｉｾ
PENJELASAN (19)
HILAI
LOKASI
(20):(16+18H19)
1
, •
DAT, BARANG E5UAI IB (AHUN20 2
f--'- f-------
•
--ｲｯＧｾ
11' AlIDITtl):!01l
•
-- - -
,
DA
---'- f----
fI BAR
ｾ
I
•<
NG YANG DIPERO EH PADA SAl- T SENSUS T HUN 20 3
+--
,
•
ｾ
I I
•
ｾ I
0
<
.. ｾ
ｾ
"OOI.B'.lW :#IUtf :::r"J
0
g
• ,
ｾ
DAT ｾ BARANG PEROLE ｎａｾ
•
·
•
TAHUN, 013
ｾ
ｾ ｾ
S/olOO Al.OttD 21113
"o<
ｾＭ
FUOUHolN rMliN 20:\. ｾａｉｩ
ｾ
•
,
i
--
DA A BARAN l:i PERO EHAN TAHUN 2014
•
·
!
ｾ
--
S'olDO ;WOlUO 101.
=t
-
\
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II) FORM ISIAN KIB B ( PERALATAN DAN MESIN )
KODE UNIT
KOREKSI PENCACAHAN TJHjN 2015
I
,........
OATAREKOH
"-"""', ........ """ '" """"'" 1"
•
'"
'"
REGiStER
........
'<'
'"
,
.
""""" .........
..ENIS
{O,
'"
PEROlEMAN
.....
{O,
[\01
n,o.
Ｍｾ ,0)
.""
M'E
(11)
(121
'Go. ",,, """"" """ (13)
(HI
NORNlo>KA (15)
NO MESlNfNO
PIo9R!K
'" """"
(16)
[11)
Ｌｾｲ
HAAGA(Rp I (I')
(")
.....
ｾ
ＬｾＬ
l21)
.
""""""'"
.
TAHUH2015
""""'"
"""'.......
'-"
""
...
""""'"
(23l"(,g.<21H22)
von T., I", ,"'
I nATA 0 \ 0 A" lew
, <
,
TOTAL II:" AUOlTt:lll>l.2
• • f-;-
I ｾ
. - f-
nA-
n.n
I" VAM" "0.0' ｾＬ
,nA r
' n'
"0'
ｾ
I,
--- -ｾ
<
..
,
ffi
-
• •
0
g
5
ＮｾｩｬｕｏＧｗｉｲ｟Ｚｯ
•
,nATA
'0 A'I, , oeD, Ｂ ｾ ｈ Ｇ
T'
ｾＬ
-
"" h"
ｾ
• •
0
,• 0
g
, S4I,DOAIJllfIlDJOU
"
ｾｲｏｬｦＬＧＮ
n.n
0 \0"'
IDeM ,eUH'TA
,'" " "
S4I,DO.o.I.OI!lDJOlol
t
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II)
FORM ISIAN KIB C ( GEDUNG DAN BANGUNAN ) KODE UNIT
--..... '"
ｾ
'",
ｾ
REGIllTDt
ｾＬ
'"
l"
ｾＬ
...
KOItEKSl P£1'ICACo\KAH TAHuH 2015
-
MTAII.EKON
I
ｾｅｎｏｐｍＩｊＧｉ
(0,
(8)
U!U.IAAH
'"
n.
U"""
P[ROl.EIWf
'"
'"
ｾＬ
lI,l)Nl);5l
".
(11)
8ERT1H(lt
(12)
8ETON
(I!)
TGt.OOr.u.. ｾ
"""""
HOMCUI Do;;\,DolEN ｾ
(U)
f---ｾＬ
(15)
lNFoRlU,s1 TNoINl STAT1,lS
(18)
[17)
ｾ Ｌｾ
(l8)
ｾＭ (1D;
-
I\SAl. l.I5Ul. PEltOlE.-1
REGISTER ｾＬ
Ｌｾ
.....
ｾｾ
ｾＢ
'»'
(21)
'n>
ｾＬＭ
ｾＮ
ｾ
.....
ｾ
""
Ｌｾ
"'"
"'"""'"
ｾＭ
(28l"(22'2
OAT BARA G SES AI KIB TA UN 2 12
>
,
·,
1----
ｾ
..,...... ａｉ ｏｉＱｬｾｊｯＧｉｬ
··,
ｾ
I D TA B
ANGY NG DI EROLE
PADAS AT SE SUS TAH N 2013
_.-
"ｾ ; :
.
·
> 0
>
,
D TA BAR NG P ROLEH N TAHU
2013
·" z
<
• 0
loAUIOAIIMnllO'l
·
•
-
,
·
W
I
I
•
I
ｾ
D TA BAR NG P ROLEH NTAHU l-OlllCAuDrlTOlO
'I
0
-- c-_ --
2014
I I
\
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II) FORM ISIAN KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ) KODE UNIT KOfl£Ks.I PU«;/IoC.ulAH fAHUN le'l
D.-T".UOH TAMUit <00<
",rr ,.,,,, ｾ
',I
PI
ＬｾＬ
Il(GlSTtIl ｾＬ
"J
,.,
,
ｾＬ
ＢｾＬ
ｾＧＢ ＮＬ
0'
PAHI........C
.,
PI
"-
U'(UIVoN
,. .,
ＢＧ ｾ (lel
. OA rA lAO'" 'r
,
ｎａｈｕｬｃｾＮｴＧ
'"
ＬＭｾ
(111
COC 'IIA'
'"
DOll:U,",UI
ｾ
liZ)
"""" ｕｾｉ
(Ul
ｾＢ ｾ
ｾＢ ,(Jff!NG Ｈｬｾ
'"M lI'l
"'= """
""
1111
'U;CllDIAH/ ｍｾ Ｌｾ
11'1
..... ...........
ｾｾ
IolAIl:iACllp.I .
ｾ
"'"
em
IU'
0'1
O·J
""
PfNcACAH,lNTNtWl
."
ｾ
ｾ
ｾ
INMn·:IlOHlSl
KIR TAHI IN JC 17
=
•
,
w .... IClllAllDlTl:O2012
, , ,
"
ｾ
«
eo
"ｾ
UI TABA ANlJ Y, Nl.: ｾｴｐｉｄ
,uLEH ,pAUAo AAT ItN:>1 ,:> I AHI N Lu1
•
ｾ
"4 0
,
;; o1< ｾ
1IOI1IASAAiW'I H.flOI.nWil To\r'I(lH W;i
;
• , ,
·
-
IHfCllMASlllo1lAH
ru_'
z
hAl
' OAO
h'r; , loonlo, IAN T ｾＢＱ
."
I ｾｮＢ
8 5
s.t.LOO AUOITID 1013
ｾ
"
ｾｐＧｅｊＡＨｬＮｩｗｯＲｭ
,
, ,
bA 1A BAR iCING
ERGLE AN 1AHU
2014
• SALDOAUOITED lOll
\
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II) FORM IslAN KIB E (ASET TETAP LAINNYA) KOOE UNIT KOREKSI PENCACAHAN TAHUN 2015 DATA REKON TAMBAH
SUKUI NO
(1)
KOOE UNIT
KODE
(UKPO)
BARANG
(2)
(3)
REGISTER
(4)
JENIS
BARANG (5)
KOMPQNEN
TGL
PEROLEHAN (7)
(6)
, , ,
OAT
BARANG BERCORAK
PERPUSTAKAAN
HEWANfTERNAK DAN
ｋｅｓ｛ｎｾＯｋｅｂｕｄａｙ ｎ
ASAlUSUL
TUMBUHAN
JUDUl
PENCIPTA
ASAL DAERAH
BAHAN
JENI$
UKURAN
(e)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
PENCACAI-tAN
TAHliN 2015
KURANG
SATVAN
PEROLEHANI
HARGA(Rp.)
KETERANGAN
JUMLAH
(16)
(ll)
(18)
ｬａＱ ｾ
NllAI
PENJElASAN
NllAI
RUANGANI lOKASt
ANGGAAAN (14)
(15)
('9)
(20)
(21):(16+19)-(20)
BARt NG SES AI KIBT HUN - 012 .
• 5 TOTAl KlB AUDITED 2012
-
, ｾ
, ,
ｾ
ｾ
nATA, ;ARAN r; VANe:; nlPFROI '1-1 PAr: IA <;AA
c.FN<;I1 ;TAI-IIII ｾ
?nn
ｾ
« ｾ
• ｾ
ｾ
w
5
ｾ
0
R
,
"6
,
:;
ｾｉｄａｓＢ･ＭＧ
prRQl.£I!,fJJT.a.H\1N za13
ｾ
0
, • ｄｾｔａ
BAR NG P ROLEH N TAHU
2013
z ｾ
... ｾ
-
... 0
So\lDO AUOtTED 2013
w
§ｾ
0
j8£ROASARKAI.: PEROlD1'1N TAHUN 201'
, , , •
9
ｾ
OA irA BARA NG PE ｬｽｈｅｌｏｾ
N TAHUN
2014
i
I SALOO AUDITED 2014
r
Kertas Kerja Pencacahan Tahun 2015 (Tahap II)
FORM ISIAN KIB F ( KONSTRUKSI DA!.AM PENGERJAAN )
--
KOAEKSl P£HCACA,IWI TAHJN 2015 l».TARUOH
NO
'",
Ｚｾ ｋ
Ｂｾ
"'
<00'
JEMS
""""G
AEGlSTEFl
01
'"
KUMPONEN
'"
'"
• •
·•
UKURAN
VI
-
""'"
AWAAT
'"
'"
.1 ｾ
BERTINGAAT
IIll)
III)
BETON
""
TGl MUlA! PENGERJ.V.N
TiZlDOKUMEN PENTING
NeMOR aUKlJlolEN PENTING
IU)
p.)
,151
'"" 1111
STATUS
INFOAMASI TANNi KOOEUNIT KOCE IlARAA'G
""
"'"
) ｾＭ KONTRAK (I'll'
KETEAANGAN
""
""
TO'..... _OlOll
ｾ
i
,
""
"
..
ｾＬ
'''''''''
C2ll)a(22-2.H2S)
ｾ
"> 90
· ｾ
•"
OAT BARA G PEROL HAN TAH N 2013
I
--
ｾ
0
I
ｾｬＺｉｍ
DATA ARAN
•
--
PENJElASA.'I
0
"
"''XI.&uDI'TTlllllU
.',
.'"
•
ｴｷＭＢｾｔ｟Ｎｊｬ
I I I I.
''''
"""""""" TNfl..W 2015
ｾ
ｾ
-
I
• • •
....
·ｾ
DATA B RANG ANG DIP ROLEH PA A SAAT SEN USTA UN 2 13
·
·
""
-."
PEROLEHANI REGISTER
DATA A RANG ESUAI IB TAHUI 2012
•
·
Ilel
ｾｾ
Ｌｾ
PEROLE AN TAHU
•. ｾ ｾ
2014
_OUDIJlD:ICl••
\
KOP SURAT SKPDIUKPD BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN
Pada hari in!
tanggal
,., Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama NIP Jabatan Kode SKPD/UKPD SKPD/UKPD
Telah melakukan Pencacahan Barang Milik Daerah, dengan kesimpulan sebagai berikut: No
Rekening
Saldo per 31 Desember ....... (Audited)
Koreksi Pencacahan Tahun .......
Hasil Pencacahan
fJenambahan
Pengurang.:m
Tahun .......
..
..
..
-
-
I
Aset Tetap
1
Tanah
2
Peralatan dan mesin .
-
-
3
Gedung dan Bangunan
..
..
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
..
..
-
-
5
Aset Tetap Lainnya
..
-
-
-
..
..
..
-
..
-
..
-
..
..
Konstruksi Dalam
6
Pengerjaan
Total Aset Tetap II
Keterangan
Aset Lain-lain Aset Rusak Berat
..
..
Aset tak BerwlJjud
..
..
Aset belum Validasi
..
..
Total Aset Lain-Lain
-
Total Aset Tetap + Aset Lain-lain
..
-
-
-
-
..
..
..
-
--
Penjelasan : 1.
Penambahan karena: a,
,
"
" .
b, .,
..
c
..
d. dst
\
2.
Pengurangan karena: a.
.
.
b.
..
.
c.
d.
dst
Demikian Berita Acara Pencacahan Barang Milik Daerah ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui, Kepala SKPD/UKPD
Pengurus Barang,
NAMA NIP
NAMA NIP
r
KERTAS KERJA INVENTARISASI BMD (Tahap III) FORM ISIAN KIB A (TANAH) KODE UNIT
DATAKlBSAlDOAUontO
" 1'1
·· , · , , ,
KoeE UNIT (UKPOI
'"
KOCE
BARANG
PI
REGISTER
lENIS BARANG
KOMI'ONEN
UKURAN
SAl\JAN
1'1
1'1
'"
VI
10[
TGl PERUL!IlAN JlLAMA,T
'"
II' ＲＱｉｬｾｮｕｉｬｊａｏｯｴｓｉｬｃＢｲａＰｓｕｉｦＨ
TGL SERTIFIKAT
UO)
... " ......
ｄｏｉｬｩａｈｴＮＢｾｓ｛ｕｔＬ
n D£S£MUI 2(lU(fOIl.M.nslAl
mc
TANAH
SERnFlKAT TANAH
(11)
(12)
STATUS TANAH
P(NGGUNMN
(U)
(14)
ASALUSUl
,
TAM8AH
PEROLEHAN
KARGA (Il.p.)
KETtIlANG"AN
NILAI
NllAl
lUI
(I'l
(111
""
{I91
2015
ｐｅｎｾ ｔｾ
""""""
ＭｾＬ
""-"
PENJELASAN
"''''
."
•
ＬｾＢＧ
PENJElASAN
"" ｾ ｾ
11 ｾ
DA ABARA ｾ ｇ ｓ ｅ
AI KIB TAHI N 20 2 ｾｩ
ｾ
$=
Ａｩｾ
ｾ
ｾ
.0
::0::: ｾ
::::c. DATAB RANGY NG DIP ROLEH PA A SA! T SENSUS AHUN 2 13·
ｾ 0
." •• ｾ
Ｎｾ
,. 0" ｾ
'0
ｾ
ｾ
ｾ
ｾ
'OTO!.'llloyO/lIOlO11
ｾ
•
r KOR8tSI
ｾ
ｾ ｾ
•
I I
0
.l-
ｾ ｾＭ
'--
-
ｾ
KERTAS KERJA INVENTARISASI BMD (Tahap III) FORM ISIAN KIB B ( PERALATAN DAN MESIN) KODE UNIT kORUS' DATA lIB ｾ OATA XII SALOO AUonm 11 OEStMll£lIlO11 (FORMAT SolA)
kO
1"
, , ,• • , , • ,
ro",
"""
....
""'",
'" '"
llEGISTER
'"
.....
'''''', 1"
IWMPOHEH
UKtJIlAH
'"
"' '"
"""" 1"
Jr,
m,
ｾＢ
,.,
'EP.Ot£HA..'f
I,,,a,
M'U (10)
Ill)
"" Inj ｾ
. .
m,
HOMOR ｾ
lU)
(141
TA,HUN 2013
'"
HO MurN I
OlASIS!
NO PABftlI
USI
ll51
TAMBAH
KURANG
HOPOUSl
ASAlUSUl PEROLEH.UI
HAAGA(Rp.1
K£TEIlANG4H
NItA>
NILAI
(17)
IUJ
(191
.01
(21)
(22)
ｉｾ
I TMH"
om b ｾ＼
KOREKSI PENCACAHAN TAHUN 2015
.
PENJElASAN
TAM"""
KURANG
NItA>
.NltAI
,,,,
(24)
.-. . "" <
ｾｎ
=Z ｾＮ
lO'f'll.IGr...uorn:D20U
•
SENSUS
z
ｾ
ｾＹ
DATA RARA NG ｾａｙ
,----
AUDITED 31 oeSfM6ER 2011
OfHGAH OATA BERDASARJ(,AH ｈ ｾ ｅ ｐ
G DIP ROL H PAD A SAATS NS ST HU
-
2013
5•
Ｌｾ
.< ｾ＼
Ｎｾ ｾｺ
z. <ｾ｣Ｚ
,z 0. <
• <
;;
.s
"< -
kON""
PENJElASAN
f-f-f-f-f--. f-f-f-f-f-f-f-'----
\
F'
r
. -a
;i;o ｾＮ
ｾ
ｾｃｬ
.,
,. ｾ
1
,
｡ｾＥ
Ｎｾ
ｾｪ
cJ
Ｍｾ
_'f'\)1'lGoI
ｓｉｏ＼ＺｎＱｈＧｦｾＳＢｭｬｊｯ
'"
ｾ
-- I---
I VUO<
Ｌｾ
Ｇｾｎ
---
r",""9'N'i18'i1
V"VU
•
•
--
--
c- f---
Ｍｾ＿Ａ［
ｾＭ
,-------1
.,
-
f--
, ｾ
-
ｾ
!
U
I_
"
_. lnl
ｉｾｬ
ｾ
ｾＮ ｾ ｾ
U",
... -,
f---
.,
luI
NV"'...N"fIi313l1
ｮｬＨＢＧｊｴｓｎｋｾＮＭｉ ｙＱ ｄｈｙｉｬＧｉｊｯｬＧＮ ｟ｮｦｬ Ｇｾ
ｄｗｉ＾ＯＱｙｏ Ｇｍ｡ｬｉＮ ｙｄｾｬ ｉ ｄＧ
L
•• ｾＧＢ Ｌｾ
--ｾｉ
ｮｊＮｾＳ
ｾ ｾ
." """
-
I
ｉｾ
ｾＢＧＮ
'"
SfU.... $
.v
..
ｾＢ
"""'UIS'II"¥OJIt;
-
ro'l
.11
....... ....... ｾ
1Bl'II'llIOO1OI, I
II",
/ " Inv. . "
.. . "
100118
,
lYll!lHU.Cllll
Nil
I
ｾ
." 1lW'f'lV
Iｾ］ｬｊ
• ｾ
ｩｦｂｎＨＩＬｪＢｾ
•
• ｾｷ
'iJoI3r
• ＧｾｎｏｬＺ ＤＮ ｂ
. . ｯｾ
N
""" '
(om! .1'11'111(),(, nOl: oBIlJlHiCI.[ DUlotI.. OOl'fS 8DI '11'0
liNn 300)1 ( N'ltNn9NYB NVO 9Nn039}) 01>1 NVISI ｗｈｏｾ 1111 dl!l{l!l) OWO IS'ltSIH\flN3I\NI "J'nB>I S'dlH3)1
I
ｾ
.'
I
ｾＬ
ｾl:l -
•
-
I
,-
-...
0
" ｾＬ
---J,
I
t.
!
ｾ
ｩｬｑＺＢＧＭｌｾｴｉｏＡ
ｾ
"'
.
..........,.,. .....I
ｾ
ｾ
""
-,
- --, ""
ｾ
ｾ
.lOl ........ _
'M.' "'",, .,.U ｾｵＬＢ
ｾ ｾＮ
!!
•
--,
----.-- r--" ｾ
I••
'"
ｾ
.. ............,;\.. ..........,..
''''0''''''''101'''' ""."''''" O''''''''OO'''H:O.,,,,,,,,,,,,,,,
ｾＭ
'"
-".
- -ｉｾ
ｾＭＬ
!
--w lIIUSI!)JIl
--,""
"., ｾＭ
_!lr'iNICIM
,
,
I
"" ""
U\1YU
ｾ
"" ｾ
ｾＢ ｾ
ｾ Ｍｾ
"" =
ｾ
'"
i
""
..--II'mVlO
t..,. LYWlOClllUDtlllu.nwa
..,
"" ｾｾ ｾＮ
It o'Wat'l.;ocnnOOlwJ"fa
--
ｴｦｾ ｾ
ｾ
. _n
w ＭｾＮ
•
--
.,
ｾ
ｾ
ｾ
ｾ
ｾＰｉｴ
-r
"
liNn 300)1 {NV9Nnnfr N'tfO lSV91HI 'NVl'\t'r I a Sl>1 N'II'ISI WlIO; (III dl!l.{ell Olfll91SV'SI1:l'flN3I1.NI vnml S\1.lIH>I
KERTAS KERJA INVENTARISASI BMO (Tahap III) FORM ISIAN KIB E (ASET TETAP lAINNYA) KOOE UNIT':
.. 1l000USI OATAI'JISAI.OO-WDlTtD
D.-tAW SALOOAUOlTED 31 DESEMBE.R2011 (FORMATSlI<)
" In
I
lUKPOI
'"
""'" """"'
REGISTER
'"
'"
JEMS
' ' 'MOO
,,,
''''''''
" ..
KOMPONEN
PEFlPUSTAl(,AN;
PEROLEHMI MM.
m
"'
,
IlARANG BERCOIlAI( KESEN!AN IKE8UDAYMN
'"
,
nATA o.
..
,
PENCI'TA
,,,
ｾｅａｏ
" ...
.......
(IOI
(11)
<"'''AI klR ｔ ａ ｾ ｉ
HEWANITER/':AK DAN ｾｕｓ ｌＮｴ ｳａ
TiJM9U11AJ11 JENIS
""
" ...... (13)
(14)
PEROL£HANI
ｾ
"",GA (Rp,)
TAMBAH KETERANGAN
KURANG
NMW<
I'ENJELASAN NILAl
NILAI (lSI
{Til
(111
('I)
".
(19)
ｾ
•
·•
SATUAN
KOREKSl PEI4CACAW\N TAHUN 201 S
"MOAH
l(URANG
,...
,...
lUI
lJll
f
0
;;
"
> 9
•
"-
ｾＢ
ｾＱＰＷ
, >ATA CA
9
z=
Z
ｾＢ
H
"
ｾﾣ ＢＧｾ
v;
ＧＬｾ
I
TAW
,
"'M""
ｾ
0
ToT.o.L .......vom:o
PENJELASAN
0
z
iN Jon
,
·•
n DESt:Man 2012O£HGAH OATA
aElIDASAIlu.N P'ElAllSMMH stHSUS lAtIUM 20n
-
<-
•• .. z
ｾ
'0'
•
;I
ｾ ｾ
•
ｾ
"
0
ｾ 0
-.
r
KERTAS KERJA INVENTARISASI BMO (Tahap 1111 FORM ISIAN KIB F (KONSTRUKSI OALAM PENGERJAAN) KOOE UNIT ｕｏｉＺＧＢ｛ｵｯｬ ｕｔＧｬ ｊｉｯＮｾ ｬｯｔｏ｜ｴｬｄｦｉ ｬＨ
DATA, lUll SAI..DO AUIllTED 11 OESEMBfA 1012 IFOl'tllATS"l
......
"" ""'" ""'" ｾ
(\JIQ'DJ
'" , ,
0'
'"
REGISTER
,-,
"""" ......'
'"
I((lMPONEN
'"
""""" "''"'"
'"
(8)
......., '"
StATUS
ＢＧｾ (10)
9ERTlNGKAT
(11)
Tel iIIUlAl
Ｌｾ
""'OOUMH (12l
(13)
......,
TGLOOKUMEN
Ｂｾ """",,,. ＢＧｾ
lI5)
Ｈｉｾｬ
I
ｍ｟ｴ｜ｏｉａｉｅｾ ｋｗｓｉ Ｕ
INFORAlASI T...."AH STATUS
ｾＬ
(18)
(H)
"""
PI)
ASAl. USUL P£ROlEJoW'j I
｛ｾＨｉ
FlEGISlER ＨＱｾｬ
_(20)
ｾｾ
(21)
ｾＭ
'"""" (Mp.)
,m
ＢＧｾ (23)
,.......
lUllANG
NltAl
NIIAI
(lIl
(20)
ｾＬ
PENJELJ&lN
TAI-IUN 2015
.....,.,
ＮｾＬ
ｾ
OU
(22)
,. ｾ
Ｎｾ
;2;;;-
,. _z
<;
••
Taf...... """"'D:r.>"
｡ｬＧｾ ｯｾ
I
ｾ
PENJElJ'SAN
ｾＮ
.;
.
ｾＮ
ｾＮ ｾ ｾＮ
.. :::lC§ z_ ｾＮ
·z ｾ
<"
r
REKAPITULASI KERTAS KERJA INVENTARISASI BMD
Keterangan
Nilai Sensus 2013
Jenis Barang
(Rp)
Mutasi Tambah
Kurang
Keterangan
Nilai
Pengurangan
I
Penambahan
I
SKPD/UKPD
NAMA NIP
r
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PENGELOLA I<EUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telpon. 3822139 - 382 2036 - 382 2040 Fax. 3822336 JAKARTA Kode Pos: 10110
BERITA ACARA INVENTARISASI BMD .
TAHUN Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
Inventarisasi atas Barang Milik Oaerah Tahun pencacahan Tahun
telah dilaksanakan
dengan cara membandingkan hasil
dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
Untuk selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dilampirkan : 1.
Berita Acara Hasil Sensus Tahun 2013
2.
Berita Acara Hasil Pencacahan Tahun
3.
Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMO
.
Oemikian Berita Acara Inventarisati Barang ,Milik Oaerah Tahun ....... ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui, BPKAO/KPAO/KPKD.
N'ip· .. ·.. ·,···NAMA.
.
'
Pengurus Barang,
:
:,',': .. Ｎｾ
N'ip·····,····,',·,NAMA.." . .
,
:
.
r
KOP SURAT SKPD/UKPD SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI FISIK BMD TAHUN . Pada hari ini, di
tanggal Jalan
bulan
tahun
bertempat
, kami menyatakan bahwa telah dilakukan inventarisasi
terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada penguasaan kami dengan didampingi oleh Tim Inventarisasi terhadap BMD dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMD (terlampir) yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dar; surat pernyataan ini.
Selanjutnya, kami menerima dan menyetujui hasil inveritarisasi terse but sebagai dasar perbaikan atas Laporan Keuangan (LK) Satuan kerja dan update pada Sistem Informasi Aset (SIA)
Dengan ini surat pernyataan ini. kami buat dengan penuh tanggung jawab dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala SKPD/UKPD, Materai Rp.6.000,-
N'ip . · ·.. ·NAMA. . :: .. ｾＺＧＬ ,
,
,':: ,':,',' ..
,','.
\
Oaftar Permasalahan dan usuran Tindak Lanjut Inventarisasi BMO SKPDjUKPD:
No
Jenis Permasalahan
Uraian Permasalahan
Usulan Tindak Lanjut
Keterangan
1
2
3
4
S
Kepala SKPD!UKPD
Nama NiP
.
Tata Cara Pengisian : ｾｉｯｭｬ
diisi nomor urut ｾｬｯｭＲ
diisi klasifikasi permasalahan ｾｩｯｭＳ ｾｬｯｭＴ
diisi uraian permasalahan diisi dengan usulan tindak lanjut terhadap setiap jenis permasalahan
KolomS
diisi keterangan pendukung
r
Rekomendasi Penyelesaian permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut Penatausahaan BMD SKPD/UKPD:
No
lenis Permasalahan
Uraian Permasalahan
Penyelesaian Permasalahan/Usulan Tindak Lanjut
Keterangan
1
2
3
4
5
Ketua Tim Majelis Penetapan Status Aset
Nama NIP
.
Tata Cara Pengisian : Kolorn 1
diisi nornor urut
Kolorn 2 Kolorn 3 Kolorn 4
diisi klasifikasi perrnasalahan diisi uraian perrnasalahan diisi dengan usulan alternatif penyelesaian/tindak lanjut
Kolorn 5
diisi keterangan/Penjelasan yang dianggap perlu
r
JADUAl PELAKSANAAN INVENTARLSASI SARANG MIUK DAERAH
ND
KEGIATAN
1
SKPD!UKPO menyiapkan KIB Tahun 2012 (Audited), Berita Acara danjatau kertas kerja hasi! sensus Tahun 2013 dan KIB Tahun Berjalan.
2
SKPDjUKPD menyajikan KIB Tahun 2012 (Audited), Berita Acara danjatau kertas kerja hasi! sensus Tahun 2013. dan KIB Tahun Berjalan sesuai dengan format SIA
3
Membuat rekapitulasi Barang Mitik Oaerah Tahun Berjalan
4
SKPO!UKPO melakukan pencocokan data KIB ｮｵｾ｡ｔ 2012 (Audited) dengan lK Tahun 2012 (Audited), KIB Hasil Sensus Tahun 2013 dengan Matriks Sensus Tahun 2013, dan KIB Tahun , rion.'" I. T,h"n Oo",I,n
I
2015
SEPT
DKT
NDV
DES
KET
TAHAPI
5 SKPO!UKP.D membuat Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Berjalan 6
SKPD!UKPO melakukan pencacahanjpengecekan fisik Barang Milik Oaerah pada masing-masing ruangan
7
SKPO!UKPD melakukan perbandingan hasil pencacahan dengan data rekonsiliasi dalam bentuk kertas kerja pencacahan
8
SKPDjUKPO membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pencacahzn
9
SKPDjUKPD melakukan perbandingan hasi! pencacahan dengan hasi! sensus tahun 2013 dalam bentuk kertas kerja inventarisasi Barang Pv1ilik Daerah
TAHAP II
10 SKPD!UKPO membuat dim menandatangani Berita Acara inventarisasi Barang Milik Daerah
.11 12
SKPDjUKPO melakukan upload data dan perekaman data koordinat, dokumen, gambarjfoto barang milik ､｡･ｲｾｨ ke dalam sistem Informasi Aset (SIAl
TAHAP III
SKPDjUKPD melakukan cetak barcode sesuai data yang telah di-upload ke dalam sistem Informasi Ase' (SIA)
SKPDjUKPD melakukan penempelan barcode yang telah tercetak pada setiap Barang Milik 13 Daerah
14 SKPDjUKPD melakukan verifikasi
ｦｩｳ ｾ
15 SKPDjUKPO mengajukan surat usulan atas penetapan status aset kepada BPKAD
SKPO/UKPD Pelaksana: 1 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 Walikota Kota Admlnistrasi Jakarta Utara 3 Walikota Kota Adminlstrasi Jakarta 8arat 4 Wa!ikota Kota ｩｾ｡ｲｴｳｩｮｭ､ａ Ja1<arta Selatan 5 Walikota Kota Administrasi Jakarta TImur 6 Kabupaten Kepulauan Seribu 7 Kecamatan 8 Kelurahan
i
TAHAP IV
r
J
ueunlel:l ･ｾＱＡｳＸｊｖ｜ｬ
uew,! 'IOF"BuOld JOlue)l
seuo"" uese.....1!)1 'IOlil8Uild ｊｯｾｵ･Ｉｬ
ltv Ell
OJIS lenl!J!ds l'lY_Vol uep ､ｬｩｕｐＡ ｾ I'I'OS UeeJilllj1!!ilSil)l OJ!8 dnp!H ueBun'l8un uep !lOX ue'eleUiJd OJ19
Z\I' 1" Ot"
epnWild l,lep e8l!J4"'IO ulPns/seulO lel50S UIPns/seuiO
gZ II
u!pns/Seu!o
9l
U1!!WOUOllilJ_d OJ[9
6£
I!IO)l ueeleuOld U!pns/seuIO Ijuileo 41!1U1JilWOld lunpil9 uep uI!4eWnJild ulpnS/seU!O fSeJ:llwsulUl vep ｬＧｾ＼Ｉ ellelQl u!pns/st'U!O IseuodsueJl uep udunqnljJil:d ulpns/seu!o eUils 'ljellUilU
Sl
eplilS li1f'1 UIP uduenil)l
ＡＵｾＱ ＡｕｉｗｐＢ
OJ!'i1
!5UjI\OJd l'!5i1UOpullmqndall !t'oW!lJild sdJO)l5nJnJuild ueNtilO 11!!JtlilJlIilS lJa!ilN)ll'rTl ｴｗｬＡｳ･ｾＮＩＱ
Sf lE
UIP l,jl!Jileo !Irdil)! OJ!S
9£
wqer weIll ut'llueqwilluild uep u,,!ellluitd 11!fnd ltJ.lelaJlIas wnllnH OJI8
Sf
Ul'\IIIU!JilWOld ell'l OJ!8
EE
ISfJllOJ!815ewJOlilti uep ＡＵｾｕ･ｬ ｊｏ ＴＱＡｊＧｕｾ｡
ｬ･ｫｩ ｾ ＱＩｾｮＯｬ ･ｱＧ
old ｾｬ､ｏｦ
(If
OJIS OJ!S
ZE 1£
Ue1!lIeMJild ueMaQ jepelaJ}jil$ 'e!eJd IUOUlt'd !S!lOd uerQps
DE 6Z
wnwn
U1!Ij]5Jilqil)l
lle!ed ueueAelild ulpnS/st'UJ(] ｵ･ ｰ Ｒｬｵｩ ｾ ueul!.\I!lild .IOlut)l/uejae mUtd mes ｮｰ･､ｊｾｬ ueueAelild JOlue)l/uepes 4eJileO ｓｬｩＢｊ･ｵｾ uelturlnlnlueUild JOlUt)l/uepeg 4eJileo diuv uep lJ .. ellleUfldJild JOluelt/uepes eueJuaJilS e2l..lrnlil)l UEp 'uenawaJild uep lellt'.JeAsell\l uee,\epJilqwild JOlur)l/urprs "II!Jaeo dnPlH ue11un1ll2lun elolalfuad JOlue)Ij\JeJM!S lepov,a ueweUfUild Ut'p "IeJileo lI!I!VlIeqesn uept'S ueeU!qwild JOlue)l/Uepes Ul!4!ll!liId ue? ue'lIP!puad JOlue)I/\Jeprg lII!1!IOd uep es2luea uemesil)l JOlue)Ij\Jepee qeJaeo uelell\l!'lfildilll JOlue)I/'Ueprg 4fJil'l'O JilSV uep ､ｬｩｵｦ｡ｯｲ･ｬＩｩｮｾ･ｵ JOJur)l/ueptS "!fJileO ul!unlful!qWild Uf!;nJl!:IUilJild JOJUt')l/uepes ｮ･Ｈｾｵ･ｊ ｧ
I1Z H
tl Il OZ 61
81 11 91 !it
leJOPladsul
: ｾ･Ａｮｴ｡､
OV)ldS ･ｓＱｩｬ ､ｾ･
1\1 d'lfHV!
UldVHV!
El
("IS) lasv!seWJOjul WOlJSIS welep a'l pe:Olon-IP "!elal lueA !!lep lensas Olpo:lJeq.lleHJ uqnllelaw Od)lNOdllS
zt
(ViS) JilS\I' ISl!WJOjUI WillS!S WE!tp illllljeJil'l'p ll!l!W :lul!Jrq olojfJl!qwei 'uilwnl101J 'leUIPJOOll luep UI!Wl!lIilJild uep ell!p pl!OJdn Ul!lInlll!lilW Odll(l/Od)lS
tt
BueA apoJJ!!q ueJildwilui'd ｕｬＡｾｮＧ･ｉｩｬｗ
l'llJilg ]ul!2ul!ll!pUI!UilUJ uep lenqwilw Odlln/OdllS 4I!Jill'O ｾＡＱｉｬ
iUI:JI!Cl ｉｕａｬｩ ･ｊｉｾｓＡ I!lJilll seUilll lI"luiq I!Se4 ue2'llipul!qJad Ue'lnll!!lilW Qd>tn/OdllS
lIS!!4 UI!l!UilP ､ｬｩｕｾＡｉｊｬＴ ｵ
elpilg !uE8uelepueuaw ueD ll!nqwatu OdXn/Od)lS
.. 'InlUilq wl!lep lielllsuoljaJ nep uelluilp
ｵ･Ｌ Ａ ｾｬ ｵｩ ､
Ａ ｓｾＬ
､｡ｵｊＡｉｾ･Ｔ efJilll ｬｩｕｅｾ ueiuJPueqJ..d uellnlll!jilw OdXn/Od)lS
uelul!nJ uellnlleliw OdXn/OdllS
8u]sl!w-iu!sl!w I!pl!d ,,!I!Jileo It!I!W 2uejes lI!sJJ､［ｵｊＡｉｾＱＴ･ｵＡ､ｬｩ ｊｬｩｉＡｵ UI!1I
