,~-
DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA SERI : 0 NOMOR: 52
NOMOR: 53 TAHUN: 1994
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 678TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN INTENSITAS BANGUNAN DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNURKEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
3.
bahwa- keterbatasan lahan di wilayah Dae~h K.h~us Ibukota Jakarta dikaitkan dengan ;ertumbuhan 'dan perkembangan Jakarta yang sangat pesat; telah mendorong semakin meningkablya tuntutan kebutuhan akan lahan dan ruang ..;,
b. bahwa -pesatnya laju pembangunan dimaksud perlu dikendalikan dengan memperhatikan daya dUkung lahan sena keserasian Iingkungan dandiarahkan kepada sebesar-besarnya manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
c. bahwa' sehuhungan -dengan huruf a dan b serta clalam rangka pelaksanaan Peraturan .Daerah Daerah Khusus IbuK-ota Jakarta Nomor 4' Tahuo 1975. 'perlu menetapkan ketentuan mengenai Peningkatan Intensitas -Bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah. Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun Pemerintahan Di Daerah ;
1974 tentang
POkok-Pokok
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun, 1990 lentang Susunan Pemerjnti~an Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;' 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 te'ltang Penataan Ruang ;
LV Tabun 1994 No. 53
-2-
Seri : D Nomor: 52
4. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bel'tingkat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 5 Taltun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukola Jakarta Nomor 9 Tahun
1985 lentang Relribusi Daerah Bidang Pembangunan Daerah Khus~" /bukota Jakarla ; , .
7. Peraturan. Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 3 Tahun 1987 lemang Penetapan Rencana Bagian Wilayah KOla untuk wilayah Kecamatall di Daerah Kbusus Ibukota Jakarta ; 8. Pera'uran Daerah oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991' lentang Ilangunan dalam" wilatah ,oaeralt Khusus Ibukola Jakarta.
Memperhalikan
.
Saran Dewan Perwakilan Rakyal Daerah oaerah Khusus [bukola Jakarla melalui sural Nombr 42/P.I1/-I.711.5 langgal 29 April 1993 lenlang ._ Peningkatan Intensitas Bangunan di wilayah Daerah K.llusUS Ibukota Jakana. lI1E~lJTUSKAN :
Menerapkan
Sambi! menunggu pengaturan daJam Peraturan Daerah. : '. '. ..: . .
KEPUTUSAN GIJBERNUR KEPALA oAERAH KHUSUS mUKOTA JA~RTA TENTANG PENINGKATAN INTENSITAS BANGUNAN OJ WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasa' 1 Dalam kepu[usan ini yang dimaksud dengan : 3.
Gubernur Kepala Daerah ad~lah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukola Jakarta ;
b; Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Koca Daerah Khusus /bukola Jakarta ; c. Lahan adalah bidang lanah untJ,.lk' maksud pembangunan fisik '; d. Kawasan adalah suatu '-daerah" dengan balas tertentu yang memiliki karakteristik khusus, baik,yang,terbentuk secara alami, hasil binaan
manusia maupun 'sebagai daerah yangdikonsolidasikan ;
tD Tahul1 1994 No. 53
-3-
Ser! : D Nomor: 52
e. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang' uotuk suatu kehidupan tertentu'dalam suatu pengembangan
kota' secara ,keseluruhan:; f.
Lingkungan dengall KDB Rendah adalah lingkuogan dengan tapak
bangunan pada lamai dasar maksimal sebesar 20% dari daerah pereneanaan ; g. SifatLingkungan adalah sifat suatu Iingkungan ditinjau dari segi kependudukan •. aktivitas ekonomi, dan nilai tallah ;
,
h. Pola Sifa! Lingkungan ada\~h pengelompokan lokasi lingkunganlingkungan yang sarna 'sedeniikian fupa sehingga membentuk suatu pola sesuai de'rigan rencaila kota ; i. Daerah Perencanaan adalah bidang t3.~ah'yang telah ditetapkan batasbatasnya menurut dan yang sesuai dengan rencana kOla uotuk perulltukan terlentu ; j.
Superbl,?kadalah .kawasan multi-fungsi yang dikembangkan secara
'terpadu. dibatasi sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) buah jalan kolektor, ,atau s~bu;Ih jalan kole~tor dengan prasarana lain yang sejenis/ s,etingkat, sesu"ai· ~engan rencanii kota ''Yang di daJamnya terdapat satu '~Iaulebih perini'tukan-utama dengan Iuas minimum 2 Ha ; k. Bible adalah bidallg tallah yang dibatasi sekurang-kurangnya· oleh rencana jalan lingkungan atau seje'nisnya sesuai dengan reneana kota; I. Subblok adalah bidang' tanah yang merupakan satu atau lebih pel'petakan yang telah ditetapkan batas-balasnya sesuai dengan reneana kota untuk suatu perunrukan tertentu ; m. Bangu'tan .Tunggal/Renggang adalah bangunan di dalam suato perpetakan/daerah pereneanaan yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas bangunan-bangunan dan batas perpetakan/daerah perencanaan di sekitarnya : " n. B'angunan. Detet/Rapat adaJah bangunan· di dalam suatu perperakan/ daerah perencanaiJll yang tidak mempunyai jarak bcbas samping ; o. Illlensitas Pemanfaatan Lahan adalah perbandingan jumlah luas seluruh ·Iantai bangunan t~rhadap ]uas ,~riah· perpetakan/daerah perencanaan yang sesuai dengan rencina kota ; p. Kepentingan umum dalam ~ubungannya"Aengan penggunaan lantai bangunan adalah fungsi lantai banglman yang digunakan sebagai lempal pejalan kaki dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan pada gedong yang bersangkutan ; q. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya. disebut KDB adalah angka prosentasi berdasarkan perbandingan luas lantai dasar bangunan"terhadap luas tanab-perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan 'reneana kota ;
LD Tahun 1994 No. 53
Seri : D Nomor: 52
r.
Koetisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan jumlah luas Jantai seluruh bangunan terhadap 'uas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai dengan
s.
Pola Intensitas Pemallfaatan Lahan adalah pengelompokan lingkungan-Iingkungan dengan intensitas maksimum bangunan yang sarna sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola yang serasi sesuai dengan rencana kOla;
t.
Tinggi Bangunan adalah jarak yang dihitung daTi lantai dasar sampai puncak alap suatu bangunan yang dinyatakan dalam meter;
rencana kOla ;
u. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai daTi lantai dasar sampai dellgan lantai
teninggi ; v. Panduan Rancang Kota adalah uraian teknis secara terinci tentang ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi terselenggaranya serta lerbangunnya sualU kawasan fisik kota tertentu baik ballgunanballgunannya, sarana dan prasarana, utilitas maupun lingkungannya sehingga sesuai dengan rencana kota yang digariskan ; w. Pengalihan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah hak
pembangun (developer) yangdimilikinya dan dapat dialihkan kepada pihak lain, berasal dari selisih KLB yang ditetapkan dengan KLB yang dipergunakan dalam areal yang dibangunnya,
B AB II POLA SIFAT LINGKUNGAN Pasal 2 (1) Pola Sifat Lingkungall sesuai PeraturanDaerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 4 TallUn 1975 ditetapkan Gubernur Kepala Daerah di dalam peta dengan skala I : 50.000 sebagaimana ter- /""" caotum dalam lampiran I keputusan inL ( (2) Penjabaran dan penerapan Pola Sifat Lingkungan ke dalam Rencana
Terinci Kota ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan keserasian, kelestarian dan daya dukung lingkungan serta strategi pengembangan kota. /
BABIII DAERAH PERENCANAAN Pasal 3 (1) Oubernur Kepala Daerah menetapkan daerail perencanaan dalam bentuk superblok, blok dan subblok,
LD Tabun 1994 No. 53
Seri : D Nomor: 52
-5-
(2) Pada daerah perencanaan subblo~ dan blok. Kepala Dinas Tata Kota
menelapkan penataannya sebagai Bangunan Tunggal/Renggang, Bangunan Ganda, atau Bangunan Derel/Rapat. •. (3) Pada. daerah pereneanaan superblok. Gubernur Kepala Daerah
menetapkan diberlakukannya Panduan Rancang Kota sebagai arahan perencanaan dan kendaH pembangunan. B A.B IV INTENSITAS BANGUNAN
Bagian Pert,ama Koefisien Lantai Bangunan Pasa. 4
(1)Pola lntensitas bangunan yang diukur dengan KLB sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1975 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah di dalam pela skala
1 : 50.000 sebag~imana tercantum dalarn lampiran II keputusan ini.
f'
(2) Penjabaran dan penerapan Pola Intensitas Bangunan ke dalarn Rencana Terinci Kota (RTK) dan Rencana Tata Letak .Bangunan (RTLB) ditetapkan oleh Kepala Dinas,Tala Kola atas nama Guhenur· Kepala Daerah. (3). Sualu kawasan dapat ditingkatkan intensitas bangunannya dengan KLB lebih dari 5 (lima) apabila memenulti persyaratan sebagai berikut : a. merupakan kawasan,~ntra atau kawasan strategis dengan pola pembangunan yang didasarkan pada konsep superblok ; b. termasuk dalam koridor pengembangan Sistim Angkutan Umum Massal (SAUM) ; c. memiliki kemudahan pengembangan infrastruklur dan lnilitas, baik yang diselenggarakan sendiri, maupun yang disediakan Pemerint3h~ a'iau gab~~g~n antara keduanya ; d.' kepadatan. ba~guna~ e~~i~ting masih reJ:'!dah atau kepadatan bangunan tinggi tetapi termasuk dalam program peremajaan kala; e. mempunyaikemudahan tingkat pericapaian (accessibilitas) ke datam dan keluar superbtok menuju sistem jalan arteri kota. (4) Suatu kawasa~ dapat ditirigkatkan ;intensitas bangunarmya dengan KLB lebilt.dari 5 (lima), dengallkewajiban : 'a. membangun/meningk,atkan' jariogan jalan baik uteri atau kolektor, maupun jalan tingkung;L~, di sekitar kawasan dimaksud sesuai dengan kebutuhan ; ,
Ser! : D Nomor: 52
-6-
LD Tabun 1994 No. 53
b. memberikan' kontribusi atas pemecahan masalah kepadatan lalu Hntas di sekitar kawasan dimaksud ;
c. membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan prasarana dan
sarana
yang
dapat
menanggulangi
banjir/pencemaran
lingkungan di kawasan tersebut ; d. menyediakan fasilitas Iingkungan sesuai dengan standar kebutuhan yang berJaku. (5) Rincian kewajiban sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) p({sal ini dilelapkan oJeb Guberour Kepala Daerah. Pasal 5
Pelampauan intensitas bangunan, sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran II kepulUsan ini, dikenakan retribusi tambahan atau kewajiban kontribusi untuk peningkatan daya dukung kawasan serta kualitas lingkungan maupun kola yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal6 (1) Pada daerah perencanaan. yang dikembangkan dengan superblok, harus dilengkapi dengan Panduan Rancang Kota yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah. (2) Panduan Rancang Kota harus mengacu kepada pola intensitas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) Pasal 4 keputusan ini.
(3) Penjabaran dan lenerapan Panduan Rancang Kota dalam bentuk Rencana Tata Letak Bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota atas nama Gubernur Kepala Daerah.
Bagian Kedua Ketinggian Bangunan Pasal 7 (I) Ketinggian bangunan ditetapkan berdasarkan pola intensitas bangunan dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : a. sifat lingkungan dan karakteristik lokasi ; b. keserasian lingkungan ; c. kendala teknis berupa keselamatan jalur penerbangan, jalur telekomunikasi dan geologi teknik. (2) Kelinggian baogunan lebih dari 32 (tiga puluh dual lantai dimungkinkan pada lokasi-Iokasi tengeran kota, sentra primer dan kawasan strategis yang telah memiliki nilai KLB sarna dengan 5 (lima) atau lebi~, apabi1a total luas lantai bangunan diperhitungkan tidak melebihi ililai KLB yang telall ditetapkan.
..-.:~
LD Tahun 1994 No. 53
Seri : D Nomor: 52
-7-
(3) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini :
a; ketinggian bangunan dapat diperkenankan lebih tinggi dari ketentuan yang telah diteiapkan, apabila balasan KLB tidak
dilampaui dan barasan KDB harus dikurangi, yaitu sebesar 15% (lima belas persen) untuk bangunan tunggal/renggang, atau 20% (duapuluh persen) untuk bangunan deTer/rapat sesuai dengan Tabel J dan Illampiran Peraturan Daerah No.4 Tahun 1975 dan proses penuTunan nilai KDB untuk. menaikkan ketinggian bangunan hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali ;
. b. pelampauan ketinggian. bangunan sebagaimana diatur dalam hUTUf a ayat (3) pasal ini tidak dikenakan pungutan retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah 'Nomor 9 Tahun 1985 Pasal 8 butir e - 3 huruff - 3. (4) Apabila terdapat pelampauan ketinggian bangunan, maka pengenaan
denda peJarnpauan ketinggiaJ:1oya diperhitungkan seeara proporsionat terhadap luas laotai yang melanggar tersebut. Bagian KeUga Hubungan Antara Jarak Bebas, KDB, KLB
dan Ketinggian Baogunan Pasal 8
Penjabaran dan penerapan hubungan aniara jarak bebas, KDB, KLB, dan. ketinggian bangunan, berdasarkan Sifat Lingkungannya dalam Reneana Terinci KOla ditetapkan oleh Gubemur Kepala daerah. BAB V PENGALIHAN NILAI KOEFISIEN LANTAJ BANGUNAN Pasal 9 (1) Deogan mengacu kepada pola intensitas ba-ngunan sebagaiman3 dimaksud pada aya, (1) Pasal 4, pengalihan nilai KLB hanya dimungkink~n
apabiJa terletak pada satu daerah perencanaan yang
sarna dan pe.rencanaalUlya secara terpadu.
(2) Pengaliban nilai KLB antar daerah perencanaan diperkenaokan
dengan seizin' Guberrnir Kepala Daerah apabila yang _bersangkutan telah memanfaatkan KLB-nya minimal 60% (enam puluh persen) dari
KLH yang ditetapkan di daerah perencanaan dimaksud.
LD Tahun 1994 No. 53
Ser; : D Nomor: 52
·8·
(3) Apabila suatu daerah pereneanaan telah memanfaatkan KLB-nya
untuk pembangunan gedung dan kemudian ditetapkan KLB barn bagi
daerahper.ricanaan tersebut, sehingga lerdapat selisih nilai KLB, maka selisihnilai KLB terscbui tidak dapat dialihkan. (4) Pada daer,ah pel'encanaan superblok yang lelah memiliki Panduan Rancang KOla, pengalihan ·nilai KLB hanya 'dimungkil1kan dengan seizin Gubernur,Kepala Daerah denganmenetapkan kembali Panduan
Rancallg Ko~a ya'ng bar~.
.
BAB VI INSENTIF PEMBANGUNAN Pasal 10 (1) Untuk menunjang program pengadaan ftisilitas umum yang dibutuhkan sesuai dengan renc:anakota dapat dibe,rikan kelonggaran berupa pengurangan dalam perhitungan KLB dan KDB. ,: (2) Kelonggaran <ebagaimana diinaksud pada ayat (I) pasal ini meliputi : a. koridorJjembatan aotar banguoan. dengan lebar minimum 4 (empat) meter sebagai sarana penghubung khusus uotuk pejalan kaki dan'terbuka untuk umum tidak diperhitungkan sebagai luas lantai dalam perh.itu~gan~KLB ; );). lantai bangunan yang seeara nyata digunakan umuk kepentingan . umum . seeara {erus menerus paling sedikit 15 (lima belas) jam dalam sehari, dimulai pagi hari, tidak diperhitungkan sebagai luas lantai dalam perhitungan KLB ; c. lantai dasar yang digunakan uotuk, kepentingan umum secara terns menerus paling sedikit 15· (lima belas) jam dalam sehari, dimulai pagi hari. tidak diperhitungkan sebagai luas la!,uai dalam perhitungan KDB, dengan pengertian perhitungan dimak.s~ maksimal 20% (dua puJuh persen) dari batasan KDB yaV"" ditetapkan ; , d. ruang yang dimant"aatkafl bagi terselenggaranya kontak sosial masy¥akat, dengan tetap memperhatikan aspek keserasian ling~ \kungan, maka tinggi' lantai'bangunan'dipel'kenankan maksimal 10 (sepuluh) meter dan tidak diperhitungkan sebagai dua lantai. Pasol II Penggunaan lantai un~uk ruang mekanikal, e!ektrikal, instalasi aiF dan ruang.,periunjang lainnyayang tidak dimanfaatkan seeara komersial serta lalllai~untQk sektorinforma), (kaki lima), selama tidak melebihi 15% (lima boias perse,i) 'dari IQat total lantai dibebaskan dari perhitungan KLB.
Seri : D Nomor: 52
- 9-
LD Tahun 1994 No. 53
Pasal 12 (I) Terhadap pengadaan dan pemb.ngunan rum.h susun huni.n diberikan kelonggaran peningkatan KLB, ketinggian bangunan dan
keluwesan penggunaan taoah, tanpa dikenakan retribusi tambahan atas pelampauan KLB,
ketinggianhangunan, dan penyesuaian
peruntukan taoah. (2) Kelonggir.n yang diberik.n seb.g.im.na dim.ksud p.d••y.t (I) pasal ini hanya berlaku apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. peruntukan tanaltnya menurut RBWK adalah perumahan dengan fasilitasnya" ·atau perumahan dengan KDB rendah atau jasa/komersiallperkantoran atau bangunan umum dengan KDB
rendah atau campuran .perumahan/bangunan campuran per!Jrnah,an/industri:kecil' ;
umum
atau
b. luas'bidang taoah pada lingkungan padar minimal 4.000 (empal ribu) m2, pada lingkungan kurang padat minimal 8.000 (delapan
ribu) m2. danp.d. lingkung.ntid.k p.d.l minim.1 16,000 (en.m , bel.s ribu) m2 ; c.
lebar muka bidang tanah minimal 50 (lima puluh) meter;
d;--tidak· bertentangan dengan ketentuan-ketentuan teknis yang lebih rinci, antara lain: 1) standar ~ebutuhan sara~ (ruan~) untuk kepentingan umum ;
2) kriteri. pemug.r.n ; 3) keser.si.n Iingkung.n ; e. menyediakan fasilitas' penunjang rurnah susun hun ian yang memenuhi aspek kebersihan; keserasian dan keindahan lingkungan sekitarnya'serta memenuhi ketentuan butir d ayat ini ;
f.
menyediakan ruang terb'uka untuk kepentingan urnum berupa plaza dan atau tama'n' ; .
g.' bidang tanahnya beradapada sisl jalan dengan lebar minimal 12
(du. bel.s) meter. (3) Peningkatan KLB dan ketinggianbarigiinan disesuaikan dengan Pola Sifat Lingkungannya, yaitu sebagai berikut :
(4) Khusus peruntukan' dengan KDB rendah, intensilas bangunan dan ketinggian .bangunannya d~pCl,t .,mengikuti ketentuan sebagaimana .,~, dialur pada ayat. (3); pasal in,i,! ,sedangkan KDB-nya tetap sesuai 1 / - , dengan ketentuan rellcana terinci kota. (5), Penyesuaian peruntukan dan penggul1aan tanah jasa/komersill perkantoran atau bangunan urrium KDB'rendah menjadi rumah susun hunian yang besamya50% (Hnia pUluh persen) atau lebih dari daerah
perencanaan yang ,ditetapkan diberikan peningkatan nilai KLB sebesar 0.5 (lima per sepuluh). (6) Pada peruntukan campuran perumahan/bangunan umum.
atau
perumahan/industri.- keeil diberik~n kelo~lggaran pemanfaatan )antai bangunan ~ntuk kegiatan karya.~bagai. be:rikut· :
LD Tahun 1994 No. 53
Seri : D Nomor: 52
- 11 •
a. pada "ingkungan padat dan kurang padat : maksimal 65% (enam puluhJima persen) dari luas,totallantai bangunan : b. pada Iingkungan'lidak' padat : maksimal 35% (tiga puluh lima
persen) daTi luas ,totaJ)antai bang"nan. (7) Pada pembangunan'rumahsusun'hunian dimungkinkan pemanfaatan lantai bangunan uotuk fasilitas umum dan penunjangnya sebesar maksimal 20% (dua puluh) persen dari luas total lantai bangunan. (8) Penyesuaian peruntukan dan periggunaan tanah jasa/komersill
perkantoran atau bangunan umum;KDB rendah menjadi Tumah susun murah (RSM); atau rumahsusun .,sangat s~derhana (RSSS) yang besamya 50% (lima puluh peesen) atao lebih dal'i daerah perencanaan yang ditetapkan diberikan pcningkatan nilai KLB sebesar 1. (salu). B A B VII SANKSI Pasal 13 Pelanggaran terhadap ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan kereotuan yang berlaku.
BAB VIII KETENfUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Keputusan ini maka : a. Kepulusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukora Jakarta Nomor 25 Tahun 1990 tentang Petunjuk pelaksanaan pedoman 'operasional poJa intensitas bangunan, daerah perencanaan, KDB, KLB, dan ketinggian bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukola Jakar~a ; b. Instruksi Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 1991 tentang Pembebasan bidang/luas lantai dalam perhitungan koefisien lantaj ba,ngunan bagi bangunan bertingkat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta: c. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakana Nomor 270 Tahun 1991 tentang Optimasi penggunaan ruang bagi kegiatan penunjang dalam rencana tata letak bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
LD Tahun 1994 No. 53
-12 -
Seri : D Nomor: S2
d. Instruksi Guhemur Kepala Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor 329 Tahu" 1991 tentang Pemberian insentif dalam pembangunan
rumah susunmal di wilayah Daerah Khusus Ihukota Jakarta ; dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasa. 15 (l) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
J a k art a 3 I Mei 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
SURJADI SOEDlRDJA SEKRETARtS WILAYAHIDAERAH KHUSliS IBUKOTA JAKARTA u.b. KEPALA BIRO HUKU;\f,
T.M;SILALAHI, S.H.
'n~~~1dut)
'fTl.!V
