Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 623/2007 TENTANG PEMBENTUKAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa sebagai salah satu wujudi pelaksanaan demokrasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memberikan dukungan fasilitas untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa untuk memberikan dukungan fasilitas tersebut, pada huruf a, perlu melakukan pengkoordinasian unit kerja, instansi, dan pihak terkait dalam satu kesatuan pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkat wilayahnya; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembentukan Posko Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Memperhatikan :
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Pembentukan Pos Komando Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Tahun 2007, untuk selanjutnya disebut Posko Bersama Piikada 2007 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Posko Bersama Pilkada 2007 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan sebagai forum koordinasi antar unit kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, instansi anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KETIGA
:
Posko Bersama Pilkada 2007 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memberikan dukungan dan fasilitas untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2007 yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut. a.
Melakukan pemantauan bersama terhadap berbagai hal atau perkembangan yang terkait dengan atau berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada sejak dimulainya kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih sampai dengan Pengesahan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
b.
Menyusun laporan hasil pemantauan tersebut pada huruf a dan menyampaikannya setiap hari kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui Posko Bersama Pilkada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c.
Menyiapkan laporan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang perkembangan penyelenggaraan Pilkada tersebut pada huruf a dan menyampaikannya setiap hari kepada Menteri Dalam Negeri
d.
Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pilkada.
e.
Melakukan imbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada,
f.
Melaksanakan pemberian bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengatasi hal teknis penyelenggaraan Pilkada.
g.
Melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pilkada.
h.
Memberikan bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
i.
Memberikan dukungan sarana/prasarana yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan fasilitas proses distribusi logistik agar tepat waktu dan sasaran.
j.
Melaksanakan koordinasi untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
k.
Melakukan identifikasi kondisi partai politik di wilayah masing-masing dan mewaspadai berbagai perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun.
l.
Membantu penyelesaian terhadap berbagai konflik atau masalah yang timbul selama rnasa berlangsungnya seluruh kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada.
m.
Melakukan kegiatan evaluasi bersama secara berkala terhadap seluruh aspek penyelenggaraan selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada.
n.
Melaksanakan piket bersama selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada.
o.
Merekam dan mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada.
KEEMPAT
:
Untuk mendukung Posko Bersama Pilkada 2007 Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dibentuk Posko Bersama Pilkada 2007 Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan yang bersangkutan.
KELIMA
:
Pembentukan Posko Bersama Pilkada 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Wilayah yang bersangkutan.
KEENAM
:
Pelaksanaan tugas-tugas koordinasi Posko Bersama Pilkada 2007 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap hari oleh unsur-unsur terkait ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
KETUJUH
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Posko Pilkada Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan, Sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dan KELIMA dibantu oleh tim sekretariat dengan susunan dan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja terkait sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Wilayah masing-masing.
KEDELAPAN
:
Posko Bersama Pilkada 2007 Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Menteri Dalam Negeri melalui Desk Pilkada Depdagri.
KESEMBILAN
:
Posko Bersama Pilkada 2007 Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Posko Bersama Pilkada 2007 Provinsi DKI Jakarta
KESEPULUH
:
Posko Bersama Pilkada 2007 Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Walikotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Posko Bersama Pilkada 2007 Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
KESEBELAS
:
Posko Bersama Pilkada 2007 Kelurahan berkewajiban menyampaikan kegiatannya kepada Camat melalui Posko Bersama Pilkada 2007 Kecamatan.
laporan
KEDUABELAS
:
Hal-hal yang perlu diatur sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan kemudian oleh Kepala Unit Kerja atau Kepala Kotamadya/Kabupaten masing-masing.
KETIGABELAS
:
Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Posko Bersama Pilkada 2007 Provinsi DKI Jakarta dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007.
KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2007 Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala BKN; 4. Dir. Perbendaharaan Negara di Jakarta; 5. Kepala KPN di Jakarta 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Sekdaprop DKI Jakarta; 8. Kepala Bawasda Prop. DKI Jakarta; 9. Kepala BKD Prop. DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Perhubungan Prop. DKI Jakarta 11. Kepala Biro Ortala Prop. DKI Jakarta 12. Kepala Biro Hukum Prop. DKI Jakarta 13. Kepala Biro Umum Prop. DKI Jakarta; 14. Kepala Biro Keuangan Prop. DKI Jakarta
Lampiran
:
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 623/2007 Tanggal 30 April 2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tim Pengarah
:
1. Muspida Provinsi DK! Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab
:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
Ketua
:
Kepala Bidang Pengembangan Demokrasi dan HAM Badan kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua
:
Kasubbid Pemilu Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris
Anggota
:
Kasubbid Penyaluran Aspirasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta : 1. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. KepaSa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta 7. KepaSa Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DK! Jakarta 11. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Balkeskar Provinsi DK! Jakarta 13. Kepala Kantor Pengelola Teknologi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta 14. Ketua KPU D Provinsi DKI Jakarta 15. Ketua Panwas Pilkada Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat
:
Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
