PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OAERAH TAHUN 2014 GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Oalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Oaerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah dan Surat Edaran Menteri Oalam Negeri Nomor SE.120.04.5043. OTOA tentang Pedoman Penyusunan LPPO Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan : Kepada

: 1. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta 2. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 3. Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta 4. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta 6. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi OKI Jakarta 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta 10. Sekretaris OP Korpri Provinsi OKI Jakarta 11. Para Oirektur RSUO Provinsi OKI Jakarta 12. Oirektur RSKO Provinsi OKI Jakarta 13. Para Camat Provinsi OKI Jakarta 14. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

Untuk: KESATU

: Para Asisten Sekda mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (LPPO) sesuai dengan bidang tugas dan Satuan Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah (SKPO/UKPO) yang dikoordinasikan serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (ILPPO), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Oaerah (LKPO).

\

2

KEDUA

: Inspektur/Para kepala Badan/Para Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala Biro/Sekretaris DPRD, Sekretaris DP Korpri/Para Direktur RSUD/Direktur RSKD melaksanakan : a. Penyusunan LPPD SKPD Tahun 2014 sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada di bawahnya; b. Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Instruksi Gubernur ini; c. Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan 8 (delapan) aspek Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi tercantum dalam Format 3 untuk SKPO dengan 1 (satu) urusan dan Format 4 untuk SKPO dengan 2 (dua) urusan Lampiran Instruksi Gubernur ini; d. Pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tercantum dalam Format 5 Lampiran Instruksi Gubernur ini; e. Penyempaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai X, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 3822107 paling lambat Minggu Kedua bulan Februari 2015 dalam bentuk hard copy dan soft copy diemail ke [email protected]; f. Penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Iaison Officer/LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPO masing-masing, dengan biodata sesuai sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Keempat bulan Januari 2015; dan g. Penyampaian data/informasi dan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPO 2014 Provinsi OKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

: Para Walikota dan Bupati merekap laporan/data dari Kecamatan dan memasukkannya ke dalam LPPD Kota/Kabupaten Tahun 2014 serta menyampaikan LPPO Kota/Kabupaten kepada Sekretaris Daerah Provinsi "OKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan paling lambat Minggu Kedua bulan Februari 2015 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KEEMPAT : Para Camat merekap laporan/data dari Kelurahan dan memasukkannya ke dalam LPPD Kecamatan kepada Walikota/Bupati paling lambat akhir bulan Januari 2015 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

\'

3

KELIMA

: Para Lurah menyampaikan LPPO Kelurahan kepada Camat paling lambat Minggu Keempat bulan Januari 2015 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KEENAM

: Biro Tata Pemerintahan menyelesaikan penyusunan LPPO Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2015 dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Oalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2015 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPO 2014 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (EPPO) Tahun 2014 pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2015 melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) masing-masing SKPOI UKPO.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2015

Tembusan: 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor tanggal

14 TAHUN 2015 29 Januar; 2015

I Format 1 I SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BABI

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum 1. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Ruang Iingkup sasaran Diisi data-data obyek (sasaran) tugas SKPD, contoh : a. Dinas Pendidikan antara lain menerangkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah dan kualitas bangunan sekolah; b. Dinas Bina Marga antara lain menerangkan jumlah dan kualitas jalan (ruang, panjang dan luas jalan berdasarkan kelasnya) dalam bentuk tabel. Catatan: Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukkan uraian tentang : 1) Data georafi (Iuas, batas wilayah; jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW); 2) Data demografi : a) Jumlah penduduk per kelompok umur (UP); b) Jumlah rumah tangga (per Kecamatan); c) Jumlah rumah (per Kecamatan); d) Jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan); e) Jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan); dan f) Tingkat kemiskinan (per Kecamatan).

3) Data Kewilayahan lainnya. B. Kelembagaan Diisi nama dan bentuk kelembagaan serta pejabat pada SKPD, UKPD serta UPT yang ada di bawah SKPD yang bersangkutan. BAB II

VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS

A. Visi dan Misi Diisi visi dan misi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah B. Rencana Strategis Diisi nomor dan tanggal pen etapan Renstra dalam mewujudkan visi dan misi

dan pokok-pokok Renstra

2 C. Program Priorilas Diisi program priorilas, lerulama yang berkailan dengan program prioritas daerah. Bila SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan, agar penulisannya dipisah. conloh : 1. Program Prioritas Urusan

a b

.. .

2. Program Prioritas Urusan

BAB III

..

a

..

b

..

.

URUSAN DESENTRALISASI A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib

Na

Urusan Wajib

1

2

Belanja Tidak La71gsung Ro) 3

Belania Lanasuna Barang Pegawai dan Madal Jasa 4 5 6

Talal Belanja (Rp)

7 (3+4+5+6)

Realisasi (Rp)

8

% 9 (8m

Jumlah

2. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan Rincian anggaran belanja, realisasi dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

Na

Urusan Wajib

1

2

Belanja Tidak Langsung (Rp) 3

Belania Lanasuna Barang Pegawai dan Madal Jasa 5 6 4

Tatal Belanja (Rp)

7 (3+4+5+6)

Realisasi (Rp)

8

% 9 (8m

Jumlah

Catalan: 1. Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan. 2. Yang dimaksud Urusan Wajib adalah : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan Hidup; d. Pekerjaan Umum;

3 e. Penataan Ruang; f.

Perencanaan Pembangunan;

g. Peru mahan; h. Kepemudaan dan Olahraga;

i.

Penanaman Modal;

j.

Koperasi, Usaha Mikro dan Keeil;

k. Kependudukan dan Catatan Sipil; I.

Ketenagakerjaan;

m. Ketahanan Pangan; n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Keluarga Bereneana dan Keluarga Sehat; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan Informatika; r.

Pertanahan;

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Perpustakaan; dan z. Kearsipan. 3. Yang dimaksud Urusan Pilihan adalah : a. Kelautan dan Perikanan; b. Pertanian; e. Kehutanan; d. Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Pariwisata; f.

Perindustrian;

g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

4 B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Contoh:

No

Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan . Program Nasional

Program Daerah

Jumlah b. Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014 Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan

.

No

Nama Program

Jml. Kegiatan

Realisasi Kegiatan

%

1

2

3

4

5 (4/3)

Jumlah 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal a. Pencapaian SPM Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesuai dengan urusan yang dilaksakan selama periode RPJMD (2013 - 2017) Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur. Contoh : Tabel Capaian SPM/IKU Urusan

No

Uraian SPM/IKUlTapkin

Target 2014-2017 Volume

Satuan

. Capaian tahun 2012

2013

2014

b. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV instruksi ini diuraikan pada bagian ini. IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

5

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pada SKPD dan UKPD dalam satu SKPD. a. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Tabel : Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan .......... No

Klasifikasi

Dinas

1

2

3

A.

Golonaan7iumlah\ • Golannan IV • Golonaan III • Golonaan II • Golonnan I Eselon (iumlah) • Eselon I • Eselon II • Eselon III • Eselon IV • Funasional • Stat Pendidikan liumlah)

JP 4

Suku Dinas JU JB JS JT 5 6 7 8

Jumlah KS 9

10 (3 s.d 9)

,

B

C

• • • • • • •

S3 S2 S1 Dioloma SLTA SLTP SD

Catatan: Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada SKPD masing-masing. b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinasl Badan .. Eselon

No

1 1

• • • •

2 Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah

Jumlah Jabatan 3

Jabatan yang Terisi 4

Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persvaratan Pendidikan Panakat Diklatoim 6 7 5

6 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Merupakan akumulasi data dari SKPD, UKPD dan UPT dari SKPD yang bersangkutan. Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Uraian 1 Anggaran Urusan Pendidikan 1. Belania tidak lanqsunq 2. Belania lanqsunq a. Belanja BaranQ dan Jasa b. Belania Pemeliharaan c. Belania Modal Catatan PerbandinQan : • Alokasi AnQqaran Urusan : APBD • Belania Modal: Belania urusan • Belanja Pemeliharaan : Belanja Barana dan Jasa • Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan

AlokasilRo) 2

. Realisasi (Re)

3

6. Proses Perencanan dan Pelaksanaan Pembangunan Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain. Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan No

Dokumen

Jumlah Program 10

1

RKPD 2014

2

RENJA SKPD 2014

10

3 4

RKA2014 DPA2014

10 10

Perbandingan Jumlah Program RENJA SKPD; RKPD RKA:RENJA SKPD DPA: RKA

% 100 100 100

7. Kondisi Sarana dan Prasana yang digunakan a. Prasarana berupa tanah (bila ada) Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) SKPD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mung kin denganluasnya) b. Prasarana utama pendukung tupoksi, Contoh : 1) Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah dan lain-lain; dan 2) Dinas Olahraga dan Pemuda menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga, dan seterusnya.

7 c. Fasilitas/prasarana informasi Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Oinas/Badan . No

1 2 3 4

Jenis Fasililas/Prasarana Papan PenQumuman Kalak PenQaduan Media Massa Email

Dinas

Jumlah Fasililas cada Dinas/Sudin JP JU JB JS JT KS

UPT

Jumlah

Catatan: Website Email d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan 8. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya. Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di OKI Jakarta antara lain: a. Saat ini dibutuhkan banyak Pegawai sebagai Penjaga Sekolah, Guru Olahraga dan Guru lainnya. b. Terdapat 233 SON dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir. c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang UKS serta rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Provinsi OKI Jakarta secara bertahap menambah SOM Aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan Penjaga Sekolah antara lain diatasi dengan petugas harian lepas (Phi) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitas beratltotal. 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan a. Oaftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala SKPO (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll) b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SOM, prosedur, teknologi informasi, dll. c. Prestasi nasional dan internasional pelaksanaan tugas dan fungsi

yang

diperoleh

dalam

8

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi). Diuraikan persis sama dengan Sub B dengan penambahan pada point 2 yaitu Realisasi Program dan Kegiatan sehingga menjadi total 10 point. D. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II). 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran liLa dan Lampiran IIl.b. 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan u.ntuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV).

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar hukum 2. Instansi pemberi tugas pembantuan 3. Program dan kegiatan 4. Realisasi pelaksana program dan kegiatan 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan 7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 8. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (Iengkap, kurang mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan solusi 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Tugas Pembantuan yang Diberikan 1. Dasar hukum 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota untuk Provinsi 3. Sumber dan jumlah anggaran 4. Sarana dan prasarana

9

BABV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah yang diajak kerja sama 2. Dasar hukum 3. Bidang kerja sama 4. Nama kegiatan 5. Satu Kerja Perangkal Daerah Penyelenggara Kerja sama Antar Daerah 6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 7. Sumber dan jumlah anggaran 8. Jangka waktu kerja sama 9. Hasil (output) dari kerja sama 10. Permasalahan dan solusi 11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Kerja sama Daerah dengan Pihak Keliga Diuraikan persis sama dengan Sub A C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Forum koordinasi 2. Materi koordinasi 3. Instansi vertikal yang terlibat 4. Sumber dan jumlah anggaran 5. Saluan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah 6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 8. Hasil dan manfaal koordinasi 9. Tindak lanjut hasil koordinasi 10. Hal lain yang dianggap perlu unluk dilaporkan D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupalen/Kola dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi yang dilakukan dan lingkat penyelesaian (selesai, belum selesai alau perlu dilindaklanjuli) 3. Satuan Kerja Perangkal Daerah Penyelenggaran Pembinaan Balas Wilayah 4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkal dan golongan

10

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (sesuaikan dengan tupoksi/ kegiatan) 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber dan jumlah anggaran 4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana 6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana 8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis kawasan khusus 2. Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerja sama) dan Dasar Hukum penetapannya 3. Sumber anggaran 4. Permasalahan yang dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kawasan khusus 6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani 3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 4. Penanggulangan dan kendalanya 5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan 6. Sumber dan jumlah anggaran

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya: Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesuai rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya) Hambatan yang menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

11

B. Saran Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, . misalnya: Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.

Format 2

IKK TATARAN PENGAMBll KEBIJAKAN DAlAM RANGKA EKPPD TERHADAP lPPD TAHUN 2014

ASPEK

1

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

Peraturan ttg

No.

1

ketertiban penataan

2

kependudukan

Personil (Kebijakan ketersediaan alat

RUMUS/PERHITUNGAN

Kab/kota memiliki Perda Jumlah kab/kota memiliki perda 1MB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi

1MB

ruang

Peraturan ttg

IKK

Capaian Kinerja

Jenis Data ITahun2D14)

-Jumlah kab/kota yang memilikl perda 1MB ......kabupaten/kota - Jumlah kab/kota yang wajlb

menyampaikan lPPD dalam provinsi......kabjkota

......%

.-

Kab/kota memlliki perda umlah kab/kota memiliki perda Jumlah KabjKota yang mememiliki perda kependudukan tentang kependudukan kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib JumJah Kab/kota. menyampaikan lPPD

......%

...perSO. 3

tramtib)

Rasia personil SATPOl PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah personil SATPOL PP

Satpol PP (PNS) tahun 2014 yg

pada akhir tahun 2014 dibagi ·umiah penduduk kali 50.000.

ditandatangani oleh pejabat berwenang

000 penduduk

Dattar Jumlah pen duduk Provinsi per 31/12/2014 dari Dukeapil yg ditandatangi pejabat berwenang (minimal per Kabupaten)

2

KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH 5ERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerlntah

4

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

5

Ketepatan waktu penyampaian lPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007

Ketepatan waktu penyampaian lap Keuangan berdasarkan PP 8/2006

Waktu Penyampaian LPPD 2014 (tanggai/bula nita hun)

Waktu Penyampalan laporan Keuangan 2014 berdasarkan bukti tanda teri maItanggaIIbula nitahun)

BuktiPengiriman:

Tepat!tidak

lPPD Tahun 2014 disampaikan ke Kemendagri (Di~en Otda) padatanggal2015sesuai Surat Pengantar nomor _ .._tangga 1------------2015. BuktiPengiriman: laporanKeuangan2014,disampaikanke BPK RI tanggal--2015sesuai Surat Pengantar nomor--··-tanggal--2015

- Tepat! tidak

- Tepat/ tidak

Keterangan

2

ASPEK

FOKUS

No.

6

IKK

Jenis Data (Tahun2014)

RUMUS/PERHITUNGAN

penyampaian lap

Waktu Penyampaian laporan Bukti Pengiriman: Kinerja 2014 berdasarkan bukti

Kinerja berdasarkan

tanda

PP8/2006

te ri malta nggaIIbulanItahun)

Ketepatan waktu

Capaian Kinerja

Keterangan

Penyerahan LAKIP Kab/Kota Tahun 2014

disampaikan ke Kementerian PAN & RBtanggal 2015 sesuai Surat Pengantar

nomor--- tanggal - - 2015 lmplementasi Standar Pelayanan Minimal(SPM)

7 Rata-rata jumlah

berdasarkan pedoman

Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Jumlah Kab/kota dibagi wajib Kab/Kota yang

yang diterbitkan oleh

menyammpaikan lPPD

urusan yang sudah diterapkan SPMnya

Pemerintah

Total urusan yang sudah diterapkan SPM .......urusan pada seluruh Kab/kota

l. 2. 3. 4.

Kab/kota xxx ..... Urusan, Kab/kota xxx .... Urusan Kab/kota xxx ...... Urusan Kab/kota xxx ....Urusan, dst

l. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM

Pemberdayaan Perempuan

8 Frekuensi Kerjasama

Hubungan antar daerah

dengan daera hlain

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN OAERAH OENGAN KEBIJAKAN PEMFRiNTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kewenangan

9 Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan 10 daerah

umlah MOU yang masih berlaku tahun2014 1. No dan tgl MOU yang berlaku s.dtahun 2014 . No dan tgl MOU yang berlaku .d tahun 2014 .Ost... Prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dibagi 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional.

Daftar Prioritas Oaerah yang tercantum dalam RKPD 2014 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program priorltas

Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan

Total dari capaian kinerja urusan yang

(RKPO)

kab/kota dibagi Jumlah kabupaten/kota yang wajib

menyerahkan lPPD di Provinsi yang bersangkutan. Keuangan

1

JumiahMOUyangmasihberiakutahun2014 1. No.... /MoU.1-Huk/2014 2. No....(MoU.2-Huk(2014 Ost...

11 )Naktu penetapan perda anggal Penetapan PERDA APBO :
.....MOU

......%

diiaksanakan kab/kota Jumlah kabupaten/kota yang wajib

menyerahkan lPPD di Provinsi yang bersangkutan

......%

anggal Penetapan PEROA APBD 2014

Program p'rioritas p'embangunan nasional:(l)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ;(2)Pendidikan; (3)Kesehatan; (4)Penanggulangan kemiskinan; (S)Ketahanan pangan; (6)lnfrastruktur; (7)lklim investasi dan iklim usafla; (8JEnergy; (9) Ungkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10)Daerah tertingggal,terdepan,terluar dan pasca konflik;dan(ll)Kebudayaan,kreatifitasdan inovasi teknlogi

3 ASPEK

FOKUS

No.

IKK

"eberadaan Perda 12

entang pengelolaan euangan daerah berdasarkan PP 812005

Jenis Dala (Tahun 2014)

RUMUS/PERHITUNGAN

Ada

atau

tidak

ada

perda

capaian

Keterangan

Klnerja

tentang

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP S8/200S

Ada/lidak

PP 58/2005

umlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi otal Belanja pelayanan dasar APSD Tahun 2013 umlah total belanja l)Urusan Pendidikan Rp. --2)Urusan Kesehatan Rp. -

3)Urusan lingkungan hidup Rp. ---

13

4)Urusan PU Rp. ---

Belanja untuk pelayanan dasar

SjUrusan Sosial Rp. ---G)Urusan Tenaga Ke~a Rp. --7)Urusan Koperasi Rp. ---

......%

8jUrusan Salpol PP Rp. ----9)Urusan Kependudukan & Capi! Rp. ---olal Belanja APBD Rp. -----

14

Belanja untuk urusan pendidikan dan

Jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja

1. Ur Pendidikan 2. Ur Kesehatan

kesehatan

15

Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan

Keberadaan PERDA

Jumlah

tentang Standar

Penduduk x 100%

PNS

Provinsi

dibagi

Jumlah

......%

Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2014 Penduduk pada akhir lahun 2014

Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menter; Departemen/Pimpinn lPND.

4

ASPEK

FOKUS

No.

16

Kepegawaian

IKK

Ralio PNS terhadap penduduk

Keberadaan Sistem 17 Informasi

Jenis Dala (Tahun 2014)

RUMUS/PERHITUNGAN

umlah PNS Provinsi akhir tahun

Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2014

~014 dibagi Penduduk pada akhir

ahun 2014

Capaian Kinerja

Penduduk pada akhir lahun 2014

--

~da alau lidak adanya dala

base kepegawaian

. Jenis Sistem lnformasi Kepegawaian #1 . Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #2

Ada/lidak

Kepegawaian

Jumlah Pembenlukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Kelembagaan

4

EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

1B Kesesuaian SKPD

umlah SKPD, sbb: l)Bagian (Selda)= ----unil = - - unit 2)Dinas 3)Badan = ----- unit = -----

-----unit

unit

berdasarkan PP

4)Kanlor

41/2007

SJRumah Sakit= ----- unit 6)Lembaga Teknis lainya )Kabupalen/kola= --unil Jumlah PERDA yang dilelapkan dalam

Produk perundangan

ahun 2014 19 Jumlah perda tahun 2014

Jumlah PERDA yang diletapkan dalam lahun 2014

2.

No dan Tgi PERDA yang diletapkan tahun 2014 No dan Tgi PERDA yang dilelapkan

3.

lahun 2014 No dan Tgi PERDA yang dilelapkan

l.

........Perda

tahun 2014

Raperda yang diajukantahun berjalan

20 Jumlah Raperdayangdisetuj uiDPRDtahun2014

Kepulusan DPRD yang S EFEKTIVITAS PROSES dilindaklanjuli PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TIN OAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

21 Keputusan DPRD

yang ditindak lanjuti oleh Pemda

RAP ERDA yang disetujui DPRD ahun 2014 dibagiRAPERDA yang

~iusulkan tahun 2014

-

Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2014 dibagi Keputusan DPRD

-

dalam lahun 2014

-

Raperda yang disetujui DPRD tahun 2014 Raperda yang diusulkan DPRD lahun 2014

"

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam lahun 2014 Kepulusan DPRD dalam lahun 2014

......%

Keterangan

5

ASPEK

FOKUS

6 EFEKTIVITAS PROSES Tindak lanjut PENGAMBllAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA keputusan Gubernur DAERAH BESERTA TINDAK (KepGubj LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

h-indak lanjut Peraturan

No.

22

IKK

Keputusan Gubernuryang ditindaklanjuti

!Gubernur (PerGub)

Peraturan Gubernur 23 yang ditindak lanjuti

Perda yang dibatalkan

24 umlah perda yang

Jenis Data (Tahun 20141

RUMUS/PERHITUNGAN

umlah Kep Gub yang ditindak lanjuti dibagi jumlah Kep Gub dalam tahun 2014

Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Per Gub dalam tahun 2014

Capaian Kinerja

- Keputusan Gubernur tahun 2014

-

yang ditindaklanjuti Keputusan Gubernur tahun 2014

.... %

-

Peraturan Gubernur tahun 2014yang ditindaklanjuti. - Peraturan Gubernur tahun 2014

.... %

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAANPE MERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

~ibatalkan

umlah

perda

yang

dibatalkan PERDA yang dibatalkan

~epemerintah untuk dievaluasi

Perda atau PerGub tentang konsultasi publik

.... %

~ibagi Jumlah perda yang dikirim PEROA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah

Ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang Keberadaan perda atau Ada atau tidak ada Perda atau konsultasi publik 25 PerGub tentang PerGub tentang konsultasi publik konsultasi publik

Ada/tidak

Media informasi pemda Ada/tidak Adanya media informasi .Print Out Halaman depan Web. Media IAda atau tidak ada media yang dapat diakses oleh 26 pemda yang dapat nformasi yang ditetapkan dengan nformasi yang dapat diakses oleh publik #1 publik diakses oleh pUblik Pergub 1:2. Media Informasi yang dapat diakses oleh (website, kotak pas, bag/biro, humas, "ubllk #2 leafiet/brosurl ~. Media Informasi yang dapat diakses oleh "ublik #3 Dst...

Keterangan

6

ASPEK 9 TRANSPARANSIDALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, OAK DAN BAGI HASIL

FOKUS

Serapan dana perimbangan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER· SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASi DAERAH

Besaran Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

No.

IKK

Dana perimbangan yang Jumlah Dana perimbangan yang 27 terserap disbanding yang terserap Tahun 2014 dibagi direncanakan Dana perimbangan

28

Be/anja Publik terhadap DAU

Jenis Data (Tahun 2014)

RUMUS/PERHITUNGAN

Total belanja langsung dibagi DAU thn 2014 x 100%

Total Belanja langsung tahun Belanja publik terhadap 2014 (realisasi) dibagi Total 29 total APBD Belanja APBD tahun 2014 x 100%

Besaran PAD terhadap

Jumlah PAD (Realisasi) Tahun 30 seluruh pendapatan dim 2014 dibagi Total Pendapatan APBD (Realisasl) dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014 x 100%

· ·

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2014 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2014

· ·

Belanja langsung (Realisasi) DAU Tahun 2014

·

Total Belanja langsung tahun 2014 (realisasi)

Capaian Kinerja

....... %

...... %

•...•• %

· ·

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2014 Total Pendapatan dalam APBO (Realisasi) ....... % Tahun 2014

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATAUSAHA, Kewajaran laporan PERTANGGUNGJAWABAN Keuangan(Lapkeu) DAN PENGAWASAN APBD

Besaran SILPA

· Opini BPK terhadap 31 apKeu Daerah

SILPA thdp 32 total pendapatan

en is Opini BPK terhadap Hasil aporan Keuangan Daerah

SILPA tahun 2014 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasl) Tahun 2014 x 100%

Keterangan

·

· ·

Opini BPK atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Opini BPK atas laporan Hasil Pemeriltsaan BPK RI Tahun 2013

SILPA Tahun 2014 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014

Opinitahun 2013=Opinitahun 2014=--

............ %

Opini,: 1) WTP/ unquafi/iedopinion); 2) WOP/qualified opinion); 3) TMP/disclaimeropini on).atau 4) TIDAK WAJAR [TW/adverseop inion).

7

A5PEK

FOKU5

No.

IKK

Realisasi terhadap PAD Realisasi Pendapatan

33 anggaran pendapatan

Realisasi belanja

Realisasi belanja thd 34 anggaran belanja

Pengawasan Inspektorat Provinsi

35 Temuan 8PK RI yang ditindaklanjuti

Peta patensi daerah

36

Jenis Data (Tahun 2014)

RUMU5/PERHITUNGAN

Realisasi PAD dibagi anggaran

thn 2014

-

-

Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja dalam APBD x 100% 8PK RI yang dibagi dengan emuan 8PK RI PER 31 Des 2014

-

Realisasi PAD 2014 dibagi dengan pOlensi PAD 2014

-

PAD 2014 - PAD 2013) : PAD

-

umlah temuan

12 PENGELOLAAN POTEN51DAERAH

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

13 TER0805AN/INOVA51 8ARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

Pengadaan barang dan

37 Peningkatan PAD

3

itindaklanjuti

~013 x 100%

-

-

-

Realisasi Belanja Tahun 2014 Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2014

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada lahun 2014. Jumlah Temuan 8PK RI per 31/12/2014

39

40

Keberadaan E-procurement

Jumlah persetujuan investasi

.... %

.... %

.....%

Realisasi PAD Tahun 2014 Patensi PAD Pada tahun 2014

.... %

Tolal PAD pada tahun 2014 TOlal PAD pad a tahun 2013

.... %

Penghargaan dari umlah penghargaan dari Jumlah penghargaan dari pemerintah pemerintah yang diterima yang diterima oleh Pernerintah Daerah pemerintah yang diterima oleh leh Pemda dalam tahun dalam Tahun 2014 Pemerintah Daerah dalam Tahun 38 2014. 2014

jasa

Daya saing daerah

Realisasi PAD 2014 terhadap patensi PAD

Realisasi PAD Tahun 2014

- Anggaran Pendapatan dalam APBD 2014

-

capaian Kinerja

.... Penghargaan

ada/lidak ada PERDA ten lang Ada atau tidak ada Perda/

E-Procurement

Ada/Tidak

Keputusan KDH tentang E-Procurement

Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2014

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapalan Asli Daerah (PAD) yang lercanlum dalam RPJMD

Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2014

.. .ijin

Keterangan

Format 3 IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP lPPD TAHUN 2014 PELAKSANAAN 1 (SATU) URUSAN PROVINSI NAMA SKPD

:

I

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselen.arakan oleh SKPD ybs) ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

/2\ 111 {31 141 (51 161 1 KEBIJAKAN TEKNIS 1 Jumlah program NasionaJ Program Nasional ( yang PENYElENGGARAN Jumlah Program yang dapat dilaksanakan melekat dikementrian!lPND) URUSAN PEMERINTAHAN 1 Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah yang harus dilaksanakan oleh Dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100% I«pn

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/lPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dllaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

2

Pengisian struktur jabatan

StandardIAda ! tidak SOP Procedure

Jenis Data

Capalan Klnerja

m

181

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD

.............%

Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 J~knis Kalender Pendidlkan Dst...

umlah PERDA Pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan ERMEN yang ada pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi 3 terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus Jumlah PERDA Pelaksanaan harus dilaksanakan dilaksanakanmenurut PERMEN yang seharusnya ada menurut PERMEN PERMEN x 100%

3 PENATAAN KElEMBAGAAN DAERAH

eberadaan Operating (SOP)

Diisi oleh SKPO Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

4

Struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada eselonering yangterisi (yangdiisi) dibagi Jumlah jabatan yang harus adaxl00%

-

Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada

Iprogram Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

Ada---SOP ! TIdakAda:

•......•..••.%

.....•.%

Keterangan

191 Lihat Program Nasional RKP 2014 Untuk masing·masing urusan, terlampir.

SOP adalah petunjuk tertulis Mengenai apa yang hams dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria(NSPKlyang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis

2

Aspek

Fokus

No

IKK

Jenis Data

Rumus

",eberadaan jabatan IAda atau tidak ada Jabatan umlah Jabatan Fungsional dalam fungsional dalam lFungsional dalam struktur truktur organisasi SKPO 5 .1abatan Fungsional #1 truktur organisasi SKPD prganisasi SKPD ~. Jabatan Fungsional #1 pst...

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIANDAERAH

6 Rasia PNS Provinsi

TIngkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Pejabat yang telah memenu hi persyaratan 7 pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi

Jumlah pejabat yang memenuhi persvaratan pendidikan pelatihan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jumlah

8

pejabat yang Pejabat yang telah memenu hi persyaratan memenuhi persyaratan kepangk,tan dibagi Jumlah kepangkatan total pej,bat SKPD yang ada x 100%

• •

capaian Kinerja Adajtidak ada

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan ,ng dimiliki oleh SKPD

Keberadaan dokumen da atau tidak ada lPerencanaan rlokumen perencanaan pembangunan di SKPD KPD berikutjumlahnya -RENSTRA SKPD 9 -RENJASKPD -RKA-SKPD

Mengacu kondisi SKPD terakhirjupdated Tahun 2014.

Mengacu kondisi terakhirjupdated Tahun 2014.

Jumlah PNS SKPD Jumlah PNS Provinsi

SKPD

.........

Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada.

Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun2014. .............%

Mengacu kondisi te ra kh irju pdatedTahun2014.

.............%

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Keterangan

Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENsTRA SKPD -RENJASKPD -RKA-SKPD

...........jenls dokumen

3

Aspek

Fokus

NO

IKK

Jenis Data

Rumus

·

5inkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah · RENJA 10 yang diakomodir dalam program dalam RENJASKPD SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

umlah program RENJA· Sinkronisasi program RKA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD dengan Program RENJA 11 SKPO yang diakomodir ~alam RKA SKPD dibagi SKPD dalam RKA SKPD umlah program dalam RKA· ~KPD x 100%

·

6 PENGELOlAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Jumlah program RKA SKPD umlah Program RKA yang diakomodir dalam ~KPD yang diakomodir DPA SKPD dibagi jumlah 12 ~alam DPA SKPD · program dalam DPA SKPD )( 100%

Alokasi anggaran

Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD 13 terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD

Besaran belanja modal

Belanja modal terhadap Belanja Modal dibagi total 14 total belanja SKPD belanja SKPD x 100%

Ttl B I . Total Belanja Pemeliharaan aa e anJa d'b . b I . b d I'h d' 1 I agJ e anja arang an lS peme., araan an :ota 'asa SKPD)( 100% belanja barang dan jasa

Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program dalam RKASKPD

Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD. Total anggaran SKPD

· ·

SKPDBeianja Modal SKPD Total Belanja SKPD

·

Total Belanja Pemeliharaan SKPD Total Belanja Barang dan Jasa SKPD

·

· ·

Total Belanja Pemeliharaan SKPD Total Belanja SKPD

Keterangan Mengacu dokumen RKPO tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs.

.............%

Mengacu dokumen RKA·SKPD Tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs.

.............%

Mengacu dokumen RKA-SKPO Tahun 2014 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2014. .......... %

...."" ..... %

Total belanja APBD (anggaran)

Besaranbelanja pemeliharaa n Ttl B I • Total Belanja pemeliharaan a a I'h d " anJ~ dibagi total belanja SKPO x 16 peme.l araan an tota'1100% belanJa SKPD

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD

Capaian Kinerja

.............%

....."......%

.............%

Mengacu APBD tahun 2014 terakhir.

Format 4 IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (BASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

PROVINSI NAMASKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan ~---2. Urusan

r

Diisioleh SKPD Teknis,yang melaksanakan 2 (dua)urusan

I

-(Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan ole hSKPD ybs)

No

Aspek

(1)

(2)

Fokus

(3)

No

IKK

(4)

(5)

1 KEBIJAKAN TEKNIS Program PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Nasional(yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang dltetapkan oleh pemerintah cq Departemen/

1

2

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

(6)

Naslonal yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Keterangan

Urusan(l)----

Urusan(2)----

(7A)

(7B)

Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak-----p rogra m. Jumlah program nasi anal Yang dilaksanakan SKPD, sebanYak----program

Jumlah program

Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada Procedure(SOP)

Capalan Kinerja

lenis Data

Rumus/Persamaan

Urusan(2)- Urusan(2)(BA)

(BB)

(9)

Jumlah program Nasional (RKP),

sebanya k----program.

ApabilaAda, Sebutkan ada banyak----yang terdiri dari: 1. SOP ttg----2. SOP ttg----3. SOP ttg----4. Dst-----

Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD, sebanYak----nroO'ram Apabila Ada, Sebutkan ada banyak---yang terdiri dari: 1. SOP ttg----2. SOP ttg----3. SOP ttg----4. Dst----

-

-

.......%

........%

Sesuai urusan.

Ada--------- Ada---------

1S 0P/Tidak SOP/Tidak Ada:

Ada:

IOMn

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri(PERMEN tentang SPM)

Pengisian struktur jabatan

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERM EN Itta 'OM

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menu rut PERMEN ttg I
-

-

PERDA pelaksanaan sebanyak-----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak-

1. SPM Kesehatan 1. SPM Soslal

......%

----

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

PERDA pelaksanaan sebanyak-----. PERDA yangs eharusnya, Sebanyak 65 PM

-

Jabatan yang terisi sebanyak---Jabatan yang ada, sebanyak-----

-

Jabatan yang terisi sebanyak---Jabatan yang ada, sebanyak-----

.......% 3. SPM Pendldlkan 4. SPM LingkunganHldup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. Lihat Petunjuk pengisian IKK

•....•.%

.......%

2

No (1)

Aspek (2)

Fokus

(3)

No

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

RasioPNSProvinsl

Urusan(2)-

Urusan(l

Urusanl21

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

Ada atau tidak ada

Apabila Ada, sebutkan

Apabila Ada, sebutkan

jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

nama bidang/jabatan fungs/ana 1,-------.

nama bidang/jabatan fungsional,----.

JumlahPNSSKPDt 6

Urusan/11---(6)

PENGElOlAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Kinerja

Jenis Data

Rumus!Persamaan

(5)

(4)

5

4

IKK

sebanyak -----. personil

Total PNS Provinsi, seba oyak---- person il

sebanyak---

Lihat Petunjuk pengisian IKK

==

=

erhadapTotalPNS

Provinsi

Total PNS Provinsi,

Tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

7

Rasia pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Pejabat yang 8

5

telah memenuhi persyaratan kepangkatan

PERENCANAA PEMBANGUNAN

Jumlah pejabat yang

memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak---org. Pejabat yang ada,

sebanyak----org.

memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak -----org.

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

.......%

.......%

Pejabat yang ada,

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak -----org.

sebanyak----jbt.

Jabatan yang ada, sebanyak·---jbt.

Apablla Ada.

Sebutkan dokumen yang .......jenis .......jenis Sebutkan dokumen yang dokumen dokumen ada tahun 2014, sebanyak- ada tahun 2014, sebanyak----jenis, yg --jenis, yg terdiri dari : Ada atau tidak ada terdiri dari: dokumen perencanaan 1.............. 1.............. SKPD berikutjumlahnya 2 .............

2 .............

3..............

3..............

-RENJASKPD -RKA-SKPD

.......%

Jabatan yang ada,

Apablla Ada.

DAERAH

........%

sebanyak-----org.

SKPD yang ada x 100%

Jumlah pejabat yang

Pejabat yang

memenuhi syarat diklatpim, sebanyak-org.

(9)

Ada/tldak Ada/tidak ada ada

PNS yang menangani urusan (2) SKPD,

PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak ----. personil

Keterangan

3

Jenis Data No

Aspek

(1)

(2)

Fokus

No

IKK

(3)

(4)

(5)

Sinkronisasi Program RENJA 5KPD dengan Program RKPD

Sinkronisas iprogram RKA 5KPD dengan Program RENJA 5KPD

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

6 PENGELOlAAN KEUANGAN DAERAH

10

Rumus/Persamaan

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA 5KPD

Jumlah Program RENJA SKPD 11 yang diakomodir dalam RKA 5KPD

Jumlah Program RENJA 5KPD 12 yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi program jumlah dalam RKA 5KPD x Jumlah Program RENJA 5KPD yang dalam diakomodir DPA 5KPD dibagi jumlah program dalam DPA 5KPD x 100%

-

Realisasi

(7A)

(7B)

Belanja modal terhadap total 14 belanja 5KPD(realisasi)

100%

Belanja modal dlbagi total belanja SKPDx100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja 5KPD,

-

.

-

sebanyak~--~----

program.

program.

Program RENJA 5KPD yang diakomodir dalam DP SKPD, sebanyak----program. Program dalam DPA SKPD,Sebanyak--program.

Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp,-----

-

-

-

.

-program. Program dalam RKA SKPD, Sebanyak ----program. Program RENJA 5KPD yang diakomodir dalam DP 5KPD, sebanyak----program. Program dalam OPA 5KPD, Sebanyak ---program. Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp,----Total Belanja APBD,sebesar-----

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.----

.

Belanja ModaISKPD,

-

-

sebesar-

(BA)

.....%

sebesar Rp.-----

sebesar Rp.-----

(9)

.....%

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2014 dan Renja-5KPD ybs.

......%

......%

.... ,%

....... %

...... %

...... %

Mengacu dokumen RKA-5KPO tahun 2014 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2014.

Mengacu laporan Keuangan Daerah tahun 2014.

Mengacu lKO tahun 2014.

sebesar Rp.--Total Belanja SKPD,

Keterangan

Mengacu dokumen RKPO tahun 2014 dan RenjaSKPD ybs.

........% Total Belanja SKPD,

(8B)

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanvak--- -Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA 5KPD, sebanyak----

-

- Total Belanja APBD,

Urusan(l)- Urusan(2)-

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja 5KPD,

sebanyak--------

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMO sebanvak------- Program RENJA 5KPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyakprogram. - Program dalam RKA 5KPO, Sebanyak ----program.

belanja Reallsasi belanja SKPD

13 5KPD terhadap total dibagi total APBD x belanja APBD

Besaran belanja modal

Urusan(2)----

-

Realisasi anggaran

Urusan(l)----

(6) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dlbagi jumlah program dalam RENJA 5KPD yang ditetapkan pada RPJMDx 100%

Capaian Kinerja

........%

4

No (1)

Foku5

Aspek

(3)

(2)

No

IKK

(4)

(5)

Capaian Kinerja

Jenis Data

Rumus/Persamaan Urusan(l)----

Urusan(2)----

(7A)

(7B)

(6)

Total Belanja

15

pemeliharaan dari total belanja

barang dan "asa(realisasi)

Besaran

Total bela nja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD)x100%

Total belanja

-

pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----

-

belanja

Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar

\O"J

'OOJ

-

-

Total belanja pemeliharaan SKPD,

Keterangan

Urusan(l)- Urusan(2)(9) Mengacu lKD tahun 2014.

........%

.......%

........%

........%

TidakAda

TldakAda

sebesar Rp.--- Total belanja barang

dan jasa SKPD, sebesar Rp.-----

Rp.-----

pemeliharaan

16

Total Belanja

Total belanja

pemeliharaan dari

pemellharaan dibagi total belanja

total belanja 5KPD(realisasi)

SKPDx100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD,

-

Total belanja pemeHharaan SKPD, sebesar Rp.-----

-

Tota Ibeianja SKPD,

sebesar Rp.-----

-

Tota Ibelanja 5KPD,

sebesar Rp.------

sebesar Rp.------

Apablla Ada,

Apabila Ada,

Laporan keuangan SKPD

7

PENGELOlAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

Ada atau tidak ada Lapaoran keuangan ada, Keberadaan laporan laporan keuangan SKPD sebanyak-----jenis, sbb: 17 keuangan berikut komponen yang SKPD(Neraca,Calk) ada(Neraca,Calk) 1... ............

18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Mengacu APBD tahun 2014

Lapaoran keuangan ada, sebanyak·----jenis, sbb:

1... ............

2...............

2...............

3...............

3...............

Apabila Ada,

Apabila Ada,Sebutkan

Sebutkan jenis dokumennya.

jenis dokumennya.

!Ada

!Ada

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

sebanyak- sebanyak------jenis: -----jenis:

Ada! tidak ada

Ada!

tidak ada

5KPD

Jumlah asset yang Penggunaan Asset SKPD

19

Jumlah yang tidak

tidak digunakan 5KPD

digunakan oleh

dibagi total asset yang dikuasai SKPD xlOO%

5KPD

-

Asset yang tidak digunakan, sebanyak---asset. Asset yang dikuasai

-

Asset yang tidak

-

digunakan, sebanyak---asset Asset yang dikuasai

SKPD, sebanyak ----

SKPD, sebanyak -----

asset.

asset.

.......%

.....%

lnventarisasi dilakukan minimall kali dalam 5 Tahun.

5

No

(1)

Aspek

(2)

Fokus

(3)

8 PEM6ERIAN FA51L1TASI TERHADAP Bentuk-bentuk PARTI51PA51MA fasilitas/prasa rana SYARAKAT partisipasi masyarakat

No

IKK

(4)

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Capaian Kinerja

Urusan(l) ---

Urusan(2) --

(7A)

(76)

(61

Keterangan

Urusan(l) Urusan(2) (8A)

(86)

(91 Sebutkan jenis fasilitasl

Jumlah fasilitas/prasara na informasi: 1. 20 2.

3. 4. S.

5ebulkan jenisnya

Sebutkan jenisnya

Papan

prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada

daftar yang ada.

1...............

1...............

Jumlah Pengumumn fasilitas/prasara na Pas Pengaduan partisipasi Leaflel Mobil keliling

Jumlah Jumlah sebanyak- sebanyak ---jenis. -jenis.

2...............

2............... 3 ............... 4 ............... 5...............

3............... 4 ............... 5...............

Pengumuman

d i Mass Media

Responsivitas terhadap partisipasi

masyarakat

21

Keberadaan Survey

Ada alau lidak adanya HasH Survey

Kepuasan Masyarakat

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, sebulkan Apabila Ada,sebutkan survey kepuasan tentang- survey kepuasan tentang-

---

-

-

Ada/lidak Ada/lida ada kada

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh 5KPD

Format 5

IKK TATARAN PELAKSANAN KEBUAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAlIB DAN URUSAN PILI HAN DALAM RANGKAEKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

NO (1)

SKPD!UKPD

URUSAN (2)

(3)

NO

IKK

RUMUS

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN KINERJA (7)

I URUSAN WAlIB 1

Pendidikan

pinas Pendidikan 1

Pendidikan Luar Biasa(PLB) jenjang 5D!MI

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkatSO/MI x 100%

-----

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia 5D!MI

............%

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat 2

Pendidikan luarBiasa (PLB) jenjang SMP!MTS

SMP!MTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100%

............%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usiaSMP!MTS Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat 3

Pendidikan LuarBiasa (PLB) jenjang SMNSMK!MA

SMA!SMK!MA ---------------------------x 100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMNSMK!MA

............%

Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi 4

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

----------------------------x 100%

............%

Jumlah Guru jenjang SD!MI

5

6

Pembinaan Guru jenjang

SMP!MTS

Pembinaan Guru jenjang SMNSMK!MA

Jumlah Guru jenjang SMP!MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100%

............%

Jumlah Guru jenjang SMP!MTS Jumlah Guru jenjang SMNSMK!MA yang telah memenuhi kualiflkasi dan

Kompetensi

............%

-

--x 100%

Jumlah Guru jenjang SMNSMK!MA

7

Fasilitasi dan Asistensi PengeloJaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peta penjaminan mutu pendidikan

Ada!tidak')

KETERANGAN (7)

2

NO

URUSAN

SKPD/UKPD l.

2

NO

3.

RUM US

CAPAIAN KINERJA

Dinas Kesehatan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

RSUD Tarakan

Kesehatan

IKK

RSUD Kaja RSUD Budhi Asih RSUD Pasar Reba

8

S. 6. RSUD Duren Sawit 7. RSUD Cengkareng

9

10

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan perto[ongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunizatian(UCI)

-------------------------------------

............%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

------------------_.---------------

............%



-------------------------------

............%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

11

12

13

14

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

------------------_._-------------

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD


Cakupan pelayanan kesehatan rUjukan pasien masyarakat miskin

............%


------------------------------------

............%


----------------------------

............%


-------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 15

Cakupan kunjungan bayi

---------------------------------

............%


3

Lingkungan Hidup

BPLHD

Keterangan *)pilih salah satu **)Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2009.

16

Pencemaran Udara

Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udaraa mbient Dikawasan pemukiman atau industri ------------------------------x 100% Jumlah seluruh kabupaten dan kota

............%

KETERANGAN

3 NO

URUSAN

SKPO/UKPO

NO

CAPAIAN KINERJA

RUM US

IKK

Jumlah Capalan Kinerja Kahupaten dan Kola

-

x 100%

17

Kebersihan


18

Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk


............%

-----------------------------------

..............


19

Penegakan hokum lingkungan

............%

---Jumlah seluruh Kabupaten dan Kola

4

Pekerjaan Umum

Oinas Pekerjaan Umum

20

latan provinsi dalam kondisi balk

Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik

xlOO%

..............%

Panjang seluruh jalan provinsi

21

Rumah tangga bersanitasi

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kola

-----

............%


22

Kawasan kumuh

_ _ _ _ _ _ _ _ M_M _ _ _ M_MM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M • • _M_

............%


5

lata Ruang

Dina, Tata Ruang

Bappeda

6

23

Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPl/HG8



24

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD

Ada/tidak

2S

Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD

Ada/tidak

Perencanaan Pembangunan

............%

Ada/tidak*)

Ada/tidak*)

KETERANGAN

4

NO

URUSAN

SKPD/UKPD

NO

26

IKK

Tersedianya Dokumen

Perencanaan:RKPD

RUMUS

Ada/tidak

CAPAIAN KINERJA Ada/tidak*)

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

27

Penjabaran Program RPJMD

----------------------------------x 100%

kedalam RKPD

Jumlah program RPJMD yang harus

..........%

dilaksanakan tahun berkenaan 7

Perumahan

Oinas Perumahan dan Gedung Pemda


Rumah tangga pengguna air bersih

--------------------------------

............%


29

Rumah layak huni

---------------------------------

............%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 8

Kepemudaan &

Dinas Olahraga

Olahraga

30

Gelanggang Ibalai remaja{selain milik swasta)


............% -~--------------------------


31

Lapangan olah raga

--------------------------------

............%


9

Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal dan Promosi

32

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

(miiyarrupiah)

10

Koperasi & UKM

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah dan Perdagangan

Realisasi PMDN thn 2013- Realisa,i PM ON 2012 ------------------------------------- x 100% Reali,a,i PMON 2012

.........%


33

Koperasi aktif

---------------------------------------

............%


34

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Usaha Mikro dan Kecil ----------------~--~---------~-----------

............%

KETERANGAN

5

NO

URUSAN

SKPD/UKPD

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA


Kependudukan & Catatan Sipil

12

Ketenaga kerjaan

Dinas Oukcapil

35

Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi

Ada/lidak ada

Ada/lidak ada Jumlah capaian kinerja Kab/Kota

Dinas Tenaga Kerja dar h-ransmigrasi

36

Pelayanan kepesertaan jaminan social baei cekeria/buruh

--------------------------------------- x 100 %

•.•.........%

Jumlah seluruh Kabupaten/Kota Jumlah Capaian KinerjaKabupaten dan Kota

13

Ketahanan Pangan

pinas Kelautan dan Perikanan

--------_.----------_._--

37

Pencari kerja yang sudah dltempatkan


38

Regulasi ketahanan pangan

Ada/Tidak

............% Ada/lidak ada


39

............%

Ketersediaan pangan utama Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

14

15

Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak KB&KS

Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB

Pekerja perempuan dilembaga pemerintah

40

Partislpasi perempuan dilembaga pemerintah

x 100%

......•.%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kata

Badan Pemerdayaan lMasyarakat dan Perempuan dan KB

41

Partisipasi angkatan kerja perempuan

42

Tingkat prevalensi peserta KB aklif

43

Rasia petugas lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) seliap desa/kelurahan

--_._-----------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kata

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kata

pinas Perhubungan

16

--------Jumlah pekerja perempuan

----------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kata

............%

Jumlah capaian Kinerja Kabupaten dan Kata

--

............%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kata Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kata

Perhubungan

44

Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

--Jumlah seluruh Kabupaten dan Kata

............%

KETERANGAN

6 NO

17

URU5AN

5KPD/UKPD

Dinas Komunikasi, Komunikasi&lnforma Informatika dan ika ehumasan

NO

45 46

IKK Website milik pemerintah

daerah Pameran/expo

Kesbang&Politik

Badan Kesatuan angsa dan PaUtik

48 49

20

Ada/Tidak Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan pertahun

..........

Pertanahan

47

19

CAPAIAN KINERJA


inas Tata Ruang

18

RUMU5

Otonomi Daerah

I.

~. ~. 10. 1I. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. "9. LO. I. 2.

3. 4.

Inspektorat BPKD BKD Badan Diklat BPBD BPT5P BPULP Dinas Pelayanan Pajak Oinas Pemadam Kebakaran 5atpol PP Biro Tata Pemerintahan Biro Hukum Biro Organisasi dan Tatalaksana Biro KDH dan KLN Biro Umum Biro Perekonomian Biro Tata Ruang dan LH Biro Prasarkot Biro Dikmental Biro Kesos 5ekretariat DPRD Sekretariat DP KDRPRI Walikota Jakarta Pusat WaJikota Jakarta

50

51

Luas lahan bersertifikat Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap ISM,Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

Tapal batas


............%

Menunjukan JumlahKegiatanpembinaanpolitikdaerah

..........

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap ISM,Ormas dan OKP Menunjukkan Jumlah Sistem lnformasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

..........

Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan

-----

x 100% Jumlah permasalahan perbatasan antarkab/kota yang dilaporkan -

..........

..........%

KETERANGAN

7 NO

URUSAN

SKPD/UKPD

NO

IKK

p5. Walikota Jakarta Pusat 128. Walikota Jakarta Utara 129. Walikota Jakarta Sarat ~O. Walikota Jakarta Selatan ~l. Walikota Jakarta nmur ~2. Kabupaten Kepulauan Serihu Jumlah permasalah perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan

52

53

54

55

56

57

58

59

Tanggal dan Nomar surat Penyampaian Lapkeu dan laporan kinerja berdasarkan PP NO. 8/2006 Tanggal dan Nomar surat Penyampaian Lapkeu dan laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006

Tanggal dan nomar surat penyampaian lPPD berdasarkan PP No. 3/2007 Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Jumlah APSD tahun yang bersangkutan

Realisasi pencapaian PAD

Perda tentang 5tandar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan peru nda ngan-undangan

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

8

NO

URU5AN

5KPD!UKPO

IKK

NO

adan Pemerdayaan

21

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

lMasyarakat dan


lPerempuan dan KB ~inas

22

Sosial

Sosial

PKK aleti! Sarana social seperti paoti

61

asuhan,panti jam po dan panti rehabilitasi

62 pinas Pariwisata dan

23

Budaya

~ebudayaan

63 64

24

Statistik

~adan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kearsipan

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perpustakaan

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

505ial

Penyelenggaraan festfval seni

............%

Menunjukan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo,panti rehabilitasi,rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah

..........

Jumlah PMK5 yg diberikan bantuan

xloo%

..........%

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

..........

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

..........

Buku"propinsi dalam angka"

Ada/Tidak

Ada/Tidak'

Buku"PDRB Provinsi"

Ada/Tidak

Ada/Tidak'

dan budaya

67

6B

26

PMKS yg memperoleh bantuan

------


65

66

25

CAPAIAN KINERJA

RUMU5

69

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Pengelolaan arsip secara baku

-------------------------------- x 100% Jumlah 5KPD

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

......... ,

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia diperpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia diperpustakaan daerah

.,

Jumlah kunjungan keperpustakaan selama ltahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

......... ,

Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

..........%

........

70 Pengunjung perpustakaan URU5AN PILIHAN 1

binas Kelautan dan Kelautan & perikanan Pertanian

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan 1

Produksi perikanan

-_._~-------

............%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasll perikanan

2

Ekspor hasil perikanan

Nilai export hasil perikanan(Rp) Target daerah

............%

KETERANGAN

9

NO

URUSAN

SKPO/UKPO

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA


3

Konsumsi ikan

--------

-------

............%


Pertanian

Dinas Kelautan dan Pertanian

Produktivltas padi atau bahan 4

5

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ............%

pangan utama locallainnya per hektar


Kontribusi sector pertanian

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertanian

terhadap PORB Tahun 2014")

------

x 100%

..........%

Jumlah total PORB

3

Kehutanan

Dinas Kelautan dan ertanian

luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 6 7

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

-------

----x 100%

•.........%

Luas total hutan dan lahan kritis

..........%

luas Kerusakan Kawasan Hutan

----------

-

x 100%

Luas Kawasan Hutan 4

Energi dan SDM

Dlnas Perindustrian ~an Energi

8

Pertambangan tanpa ijin

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan

..........%

------------------------------------- x 100% Luas area penambangan yang liar

9

Kontribusi sector pertambangan erhadap PORB Tahun 2014")

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertambangan -------------------- x 100%

....••....%

Jumlah total PORB

5

Pariwisata

10

Kunjungan wisata


..........%

---------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

11

f-0ntribusi sector pariwisata erhadap PORB Tahun 2014 ")

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector parlwisata

..........%

-xlOO%

6

pinas Perindustrian dan nergi

12

ontribusi sector Industri terhadap PORB Tahun 2014")

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri

..........%

x 100% Jumlah lotal PORB

13

ertumbuhan Industri secara eseluruhan


---

-


..........%

KETERANGAN

10 CAPAIAN NO

7

URUSAN

Perdagangan

SKPO/UKPO

IKK

NO

sector Perdagangan 14 I"0ntribusi erhadap PORB

RUMUS

Jumlah Kontribusi PORB dari sektor perdagangan x 100%

KINERJA

..........%

------

Jumlah total PORB 15

B

ransmigrasi

16

~kspor

Bersih Perdagangan

ransmigran swakarsa

nilai ekspor bersih

=nilai ekspor -

nilai impor


-----Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

US$...•.....

..........%

KETERANGAN

I

Format 6

BIODATA LIAISON OFFICER LPPD TAHUN 2014

Nama NIP/NRK PangkaUGolongan Jabatan SKPD/UKPD Alamat kantor Telp dan Fax kantor No. Handphone Alamat email (yang terhubung dengan Google Drive)

r Kepala Daerah Khusus ota Jakarta \

R3~lRris D~erah,

I

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

Recommend Documents