Pemerintah masih menjadi pemrakarsa, pemberi dana, kontributor keterampilan,pemelihara dan pengendali yang dominan saat ini. Namun minimnya peran masyarakat ini dapat diperbaiki ke arah kemampuan masyarakat yang sangat mampu Berkontribusi tenaga, mampu Berprakarsa dan Berkontribusi keterampilan ,cukup mampu kendalikan kegiatan dan tidak mampu Kontribusi dana , dan memelihara hasil perbaikan permukiman.
Temuan
Pendapat Expert / Pakar
Konsep Perbaikan Permukiman Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Permukiman tidak Layak Huni Kampung Lebaksari terbentuk dari urbanisasi, kurangnya suplai atau penyediaan rumah layak huni yang terjangkau, kurangnya perhatian pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat, rendahnya penghasilan masyarakat serta kemiskinan.
Sebab-sebab pembentuk permukiman tidak layak huni ditangani dengan penyiapan kota menerima dampak urbanisasi, penyediaan rumah layak huni yang terjangkau dan dekat pusat kota, peningkatan perhatian semua pihak padakualitas kelayahunian permukiman, dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan penghasilan penghuni permukiman Peningkatan kelayakhunian pada elemen permukiman melalui pemberdayaan masyarakat
Konsep Perbaikan Permukiman diawali dengan penyiapan dampak urbanisasi melalui penyediaan rumah layak huni yang terjangkau dekat pusat kota, peningkatan perhatian para pihak pada kualitas kelayakhunian permukiman, dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan penghasilan penghuni permukiman.
Masyarakat Kampung Lebaksari mampu berprakarsa, berkontribusi keterampilan, sangat mampu dalam hal kontribusi tenaga, cukup mampu kendalikan kegiatan perbaikan namun mereka tidak mampu kontribusi dana, dan memelihara hasil perbaikan permukiman.
Kemampuan masyarakat Kampung Lebaksari dalam berprakarsa, berkontribusi keterampilan, menyumbangkan kontribusi tenaga, harus diikutsertakan dalam daftar potensi Kampung Lebaksari. Namun perlu perhatian lebih pada peningkatan kemampuan kendalikan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan hasil perbaikan permukiman. Tidak perlu terlalu dipaksakan agar mereka mampu kontribusi dana.
Konsep Perbaikan Permukiman melalui pemberdayaan masyarakat Kampung Lebaksari didukung kemampuan masyarakat dalam berprakarsa serta kemampuan mengkontribusikan keterampilan dan tenaganya. Konsep ini diupayakan untuk memperkuat kemampuan pengendalian pelaksanaan kegiatan perbaikan permukiman oleh masyarakat dan kemampuan pemeliharaan hasilnya,serta tetap membutuhkan dukungan penuh pendanaan dari pihak non-masyarakat.
Keberdayaan masyarakat Kampung Lebaksari dalam perbaikan permukiman dipengaruhi oleh Faktor keberanian / kepercayadirian, kondisi finansial, tingkat penghasilan,keamanan atau kepastian penghasilan, dan keahlian.
Sebelum merencanakan dan melaksanakan perbaikan permukiman melalui pemberdayaan masyarakat, keberanian / kepercayadirian, kondisi finansial, tingkat penghasilan,keamanan atau kepastian penghasilan, dan keahlian masyarakat harus diperkuat terlebih dahulu agar pemberdayaan berdampak positif pada perbaikan permukiman Kampung Lebaksari
Konsep perbaikan permukiman melalui pemberdayaan masyarakat, diawali dengan peningkatan keberanian / kepercayadirian masyarakat Kampung Lebaksari dalam berpartisipasi, peningkatan kemampuan finansial melalui peningkatan penghasilan dan peningkatan keamanan / kepastian penghasilan, dan perkuatan keahlian masyarakat.
Temuan
Pendapat Expert / Pakar
Konsep Perbaikan Permukiman Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat ketidak layak hunian tinggi pada elemen :
Status lahan
Status lahan yang tidak mungkin ditingkatkan direlokasi dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan prakarssa dan menawarkan pilihan
Luas rumah
Luas rumah ditambah dengan pembangunan vertikal dengan Luas rumah sangat minim ditingkatkan dengan terlebih terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan dan menyadarkan dan menawarkan pilihan peningkatan lantai menawarkan pilihan bangunan beserta pilihan pembiayaannya
Prasarana Sampah
Penyediaan prasarana persampahan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan pentingnya perilaku hidup sehat dan menawarkan pilihan mengenai pengelolaan Prasarana Sampah
Prasarana Sampah persamapahan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan pentingnya perilaku hidup sehat dan menawarkan pilihan mengenai pengelolaan Prasarana Sampah
Prasarana Drainase
Prasarana Drainase diperbaiki melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pemeliharaan saluran dan dan menawarkan pilihan mengenai pemeliharaan drainase
Prasarana Drainase diperbaiki melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pemeliharaan saluran dan dan menawarkan pilihan mengenai pemeliharaan drainase
→ Prasarana Ekonomi dan Kelompok Usaha
Prasarana Ekonomi dan Kelompok Usaha diperbaiki melalui pembentukan himpunan masyarakat yang memiliki permasalahan finansial untuk dibina dan dimandirikan dalam suatu wadah koperasi sekaligus kelompok usaha
Prasarana Ekonomi dan Kelompok Usaha diperbaiki melalui penyampaian informasi ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan terkait pembentukan himpunan masyarakat yang memiliki permasalahan finansial untuk dibina dan dimandirikan dalam suatu wadah koperasi sekaligus kelompok usaha
→
Keterbatasan ruang terbuka diatasi dengan penyampaian Pengadaan ruang terbuka diupayakan melalaui pemanfaatan informasi ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan lahan sisa atau lahan terbengkalai, dan penghijauan jalur pilihan terkait pemanfaatan lahan sisa atau lahan terbengkalai, sirkulasi dan penghijauan jalur sirkulasi
→
→
→
→
Ruang terbuka
Bangunan rumah di lahan ilegal direlokasi kelokasi legal terdekat dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan
Kelurahan Paledang berdekatan dan berada di pusat pusat-pusat aktifitas perdagangan barang dan jasa Kota Bogor, disebabkan oleh desakan Urbanisasi warga luar Kota Bogor, maka Kampung Lebaksari yang pada awalnya hanya berupa tegalan dan kebun-kebun bantaran Sungai Cisadane dan Cipakancilan, berubah menjadi permukiman. Permukiman tersebut menjadi permukiman tidak layak huni akibat kurangnya suplai atau penyediaan rumah layak huni yang terjangkau di sekitar pusat kota, kurangnya perhatian pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat penghuni sendiri terhadap kualitas kelayak hunian permukiman mereka, yang paling utama adalah akibat rendahnya penghasilan masyarakat dan kemiskinan. Ketidaklayakhunian permukiman Kampung Lebaksari secara umum berada pada tingkat ketidak layak hunian sedang. Namun apabila dilihat per kondisi elemen permukiman, maka dapat ditemui tingkat ketidaklayakhunian tinggi terutama pada kondisi Status Lahan permukiman yang berada di banataran Sungai di ketiga RW, minimnya luas rumah di RT 3 RW 9, belum adanya pengelolaan prasarana sampah yang terpadu antara masyarakat dan pemerintah, genangan lebih dari dua jam akibat tidak terpeliharanya prasarana drainase, kurangnya ruang terbuka, tidak adanya prasarana ekonomi dan kelompok usaha.
Keberdayaan masyarakat Kampung Lebaksari adalah mampu berprakarsa, berkontribusi keterampilan, sangat mampu dalam hal kontribusi tenaga, cukup mampu kendalikan kegiatan perbaikan namun mereka tidak mampu kontribusi dana, dan memelihara hasil perbaikan permukiman. Keberdayaan masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam perbaikan permukiman mereka dipengaruhi keberanian atau kepercayadirian, kondisi finansial, tingkat penghasilan, keamanan atau kepastian penghasilan, dan keahlian dalam memperbaiki permukiman, pengaturan keuangan, dan pengaturan kegiatan perbaikan secara umum. Konsep Perbaikan Permukiman diawali dengan penyiapan dampak urbanisasi melalui penyediaan rumah layak huni yang terjangkau dekat pusat kota, peningkatan perhatian para pihak pada kualitas kelayakhunian permukiman, dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan penghasilan penghuni permukiman. Konsep Perbaikan Permukiman melalui pemberdayaan masyarakat Kampung Lebaksari didukung kemampuan masyarakat dalam berprakarsa serta kemampuan mengkontribusikan keterampilan dan tenaganya. Konsep ini diupayakan untuk memperkuat kemampuan pengendalian pelaksanaan kegiatan perbaikan permukiman oleh masyarakat dan kemampuan pemeliharaan hasilnya,serta tetap membutuhkan dukungan penuh pendanaan dari pihak non-masyarakat.
Konsep perbaikan permukiman melalui pemberdayaan masyarakat, diawali dengan peningkatan keberanian / kepercayadirian masyarakat Kampung Lebaksari dalam berpartisipasi, peningkatan kemampuan finansial melalui peningkatan penghasilan dan peningkatan keamanan / kepastian penghasilan, dan perkuatan keahlian masyarakat.
Bangunan rumah di lahan ilegal direlokasi ke lokasi legal terdekat dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan
Luas rumah ditambah dengan pembangunan vertikal dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan peningkatan lantai bangunan beserta pilihan pembiayaannya
Prasarana Sampah persamapahan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat, menyadarkan pentingnya perilaku hidup sehat dan menawarkan pilihan mengenai pengelolaan Prasarana Sampah
Prasarana Drainase diperbaiki melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pemeliharaan saluran dan dan menawarkan pilihan mengenai pemeliharaan drainase
Prasarana Ekonomi dan Kelompok Usaha diperbaiki melalui penyampaian informasi ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan terkait pembentukan himpunan masyarakat yang memiliki permasalahan finansial untuk dibina dan dimandirikan dalam suatu wadah koperasi sekaligus kelompok usaha
Keterbatasan ruang terbuka diatasi dengan penyampaian informasi ke masyarakat, menyadarkan dan menawarkan pilihan terkait pemanfaatan lahan sisa atau lahan terbengkalai, dan penghijauan jalur sirkulasi
Rekomendasi bagi aplikasi konsep perbaikan permukiman tidak layak huni melalui pemberdayaan masyarakat agar menyiapkan payung hukum dan badan pengelola yang khusus menangani pemberdayaan dan perbaikan permukiman, baik di tingkat Kota, Kelurahan, maupun Kampung. Badan pengelola tersebut harus mengedepankan profesionalisme dan memisahkan antara kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, keuangan, pelaksanaan, dan pengawasan. Badan tersebut harus melibatkan masyarakat dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat seoptimal mungkin. Rekomendasi bagi studi lanjutan adalah agar studi tersebut melibatkan lebih banyak responden dengan metode Participatory Research Apraissal ( PRA ), dan sesedikit mungkin engintervensi proses yang dilakukan oleh masyarakat.
