PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MALIAYA DI KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE, Menimbang
:
a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat malalui usulan Kepala Desa Mekkatta atas prakarsa masyarakat setempat setelah Mendapatkan Persetujuan BPD Nomor 02 Tahun 2005 perlu di bentuk Desa Maliaya b. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 200 ayat (2) undangundang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, perlu dibentuk Desa Maliaya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 52 Tahun tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pangaturan Mengenai Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun. 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17); Dewan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG DESA MALIAYA DI KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majene; 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Majene; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dari Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan
Asal-Asal dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia; 7. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa maliaya yang berasal dari Desa Mekkata; 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. 9. Badan Permusyaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Permusyawaran Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampang dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 10. Otonomi Desa adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa Otonom sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 11. Tugas Pembantuan adalah Penugasan Pemerintah Kepala Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Provinsi Kepala Kebupaten / Kota dan atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepala Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. BAB II PEMBENTUKAN DESA Pasal 2 (1) Desa Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Maliaya Kecamatan Malunda (2) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berasal dari : a. Desa Mekkatta BAB III WILAYAH PEMERINTAH DESA Pasal 3 Wilayah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini,adalah sebagai berikut : a. Desa Maliaya; b. Desa Joleng Mea; c. Desa Maliaya Utara;
Pasal 4 Peta Desa yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana pada lampiran peraturan daerah ini. BAB IV JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH DESA Pasal 5 Jumlah penduduk pada desa yang dibentuk dalam peraturan daerah ini, 1.761 Jiwa Pasal 6 Luas wilayah yang dibentuk pada peraturan daerah ini, adalah 700 Haa atau 7 Km2
BAB V BATAS DESA Pasal 7 Batas Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut : a. Batas Desa Puttada : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tajimane Desa Taan Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju; 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Aholeang Desa Mekkatta; 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Mekkatta Desa Mekkatta (Desa Induk); 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
BAB VI KEWENANGAN DESA Pasal 8 Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai Kewenangan Desa mencakup : a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan Hak Asal-Usul Desa; b. Urursan Pemeritahan yang menjadi Kewenangan Kebupaten/ Kota yang di serahkan pengaturannnya Kepada Desa; c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan di serahkan Kepala Desa; BAB VII PUSAT PEMERINTAHAN DESA Pasal 9 Pusat Pemerintahan Desa Maliaya di Dusun Maliaya; BAB VIII SARANA PRASARANA Pasal 10 Desa Puttada Memiliki Sarana dan Prasarana terdiri atas : a. SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN : 1. Prasarana Perhubungan : a) Jalan Aspal Negara/ Propinsi/ Daerah
: 2,5 Km
b) Jalan Batu/ Krikil
:3
Km
c) Jalan Tanah
:2
Km
d) Jembatan Beton/ Besi/ Kayu
:2
Buah
1) Pick Up/ Mikrolet
: 1
Buah
2) Jeep/ Sedan/
: 30
Buah
3) Sepeda motor
: 7
Buah
4) Sepeda
: 42
Buah
2. Sarana Perhubungan : a) Pengankutan :
b) Komunikasi : 1) Radio
: 106 Buah
2) Televisi
: 187 Buah
b. PRASARANA PEMASARAN : 1. Pasar Desa
: 1
Buah
2. Toko ( Pertokohan)
: 2
Buah
3. Kios/ Warung/ Gardu
: 17
Buah
4. Bank / Koperasi KUD Desa
: 1
Buah
:1 :1 :1
Buah Buah Buah
2. Kegamaan : a) Masjid b) Musallah
:3 :1
Buah Buah
3. Kesehatan a) Pos KB/Pos Yandu b) Balai Pengobatan
::-
Buah Buah
:1 :3 :2 :3
Buah Buah Buah Buah
c. PRASANA SOSIAL : 1. Pendidikan : a) Taman Kanak-Kanak b) Sekolah Dasar c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
4. Rekreasi/ Hiburan a) Lapangan Olah Raga : 1) Sepak Bola 2) Volley 3) Bulu Tangkis 4) Rakrow dll 5. Lain-lain : 1. Kantor Kepala Desa
: 6 x 7 1 Buah (Semi)
2. Gedung PKK
:4x5 1
3. Balai pertemuan desa
: 5 x 7 1 Buah (Darurat)
4. Pos polisi
: 4 x 5 1 Buah (Darurat)
5. Pos Hansip Kamling
: 2 x 3 4 Buah ( Darurat)
Buah (Darurat)
d. PRODUKSI DESA : 1. Tanaman Bahan Makanan Pokok : Jenis Tanaman a) Padi b) Ketela Pohon c) Ketela Rambat
: : :
Luas 30 5 1
Ha Ha Ha
Jumlah Produksi (Ton)
: : : :
Luas 200 2 300 100
Ha Ha Ha Ha
Jumlah Produksi (Ton) 600 1,8 350 350
: : : : :
Jumlah 135 115 12 700 100
Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
Jumlah Produksi (Ton) 25 50 100 90 90
: :
Luas 5,5 2,5
75 55 20
2. Perkebunan : Jenis Tanaman : a) Kepala b) Kopi c) Coklat d) Kemiri 3. Peternakan : Jenis Ternak a) Sapi b) Kambing/Domba c) Kuda d) Ayam e) Itik 4. Pertambakan : Jenis tambak a) Empang b) Tambak / Kolam
Ha Ha
Jumlah Produksi (Ton) 1 Ton / Tahun ¼ Tahun
BAB IX SOSIAL BUDAYA DESA Pasal 11
Sosial Budaya Desa Maliaya untuk terciptanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dalam Adat Istiadat adalah sebagai berikut :
a. Adat Istiadat Desa Maliaya adalah Adat Istiadat Mandar secara umum ; b. Mampedai Toyang : upacara tradisional ketika, ‘seorang bayi pertama kali dinaikan / di letakkan di atas Ayunan. c. Matunu Undung (Bakar Dupa) ini dilakukan ke ketik ada upacara syukuran dan atau acara selamatan.
BAB X POTENSI DESA Pasal 12 Potensi Desa Maliayat terdiri : 1. Sumber Daya Manusia , terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
Sarjana (S1) : 4 Orang Sarjana muda / Di-D3 Tamat SLTA Tamat SD Tidak Tamat SD Belum tamat & dan Belum Sekolah
2. Jenis Pekerjaan / Pencaharian : a. Pengawai negeri sipil/guru b. Bidang Desa c. TNI/Polri d. Pengusaha/Pedagang e. Supir f. Petani g. Tukang Kayu/Batu h. Bengkel i. Nelayan j. Buruh Tani
: 35 :9 : 69 : 683 : 427 : 383
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
: 21 : 1 : 1 : 2 : 5 : 273 : 11 : 1 : 60 : 32
Orang Orang Orang Orang Orang KK Orang Orang Orang Orang
: : : : :
Klp Klp Klp Klp Klp
3. Kelembagaan Masyarakat : a. b. c. d. e.
Kel. Industri Rumah Tangga Koperasi Tani/Nelaytan Kelompok Tani / Nelayan Remaja Mesjid Lain-lain Orang
4. Sumber Daya Alam, terdiri dari : 1. Perikanan : Perahu/Katinting 2. Tamban Galian Golongan C
3 1 5 2 2
: 25 Buah : Latihan seta di sungai Maliaya
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Kepala Desa Mekkata sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Maginventarisasi dan Mengatur Pelaksanaan Penyerahan Kepada Kepala Desa Mekkata hal-hal sebagai barikut : a. Barang milik. Kekayaan Desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai dan atau mamanfaatkan pola pemerintahan Desa Mekkata yang berada dalam Wilayah Desa Maliaya, b. Badan Usaha Milik Desa Mekkata yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Desa Maliaya, c. Utang Piutang Desa Mekkata yang kegunaannya untuk Desa Mekkata; serta d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Maliaya.
(2) Pelaksanaan Penyerahan, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan diselesaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pejabat kepala desa Maliaya. Pasal 14 (1) Desa Maliaya berwenang Pemungut Pendapatan Desa sejak terbentuknya Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Perudang-Undangan yang berlaku; (2) Dea Maliaya, berhak mendapat alokasi Dana dari Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (3) Sebelum terbentuknya Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa Maliaya, menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disampaikan Kepada Bupati guna mendapat pengesahan; (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan setelah rangcangan peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mendapat pengesahan; (5) Pejabat Kepada Desa Maliaya, Melaksanakan Penata Usahaan Keuangan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa setiap Triwulan Kepada Bupati; (6) Pejabat Kepada Desa Maliaya, menetapkan Peraturan Kepala Desa Maliaya tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai Dasar Pertanggung Jawaban Keuangan Desa setelah memperoleh Pengesahan Bupati; (7) Desa Mekkata Wajib memberikan bantuan Dana Kepada Desa Mekkata, selama 2 (dua) Tahun anggaran terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini paling sedikit sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari Anggaran Pendapatan Desa. (8) Pemerintah Desa Mekkata paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya peraturan daerah ini wajib mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan Dan Belanja Desa untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Desa Maliaya, yang jumlahnya paling sedikit sama dengan alokasi dana sebelum dilakukan pemekaran; (9) Pemerintah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pemberian dan pertimbangan ke Kas Desa Mekkata apabila pemerintah Desa Mekatta apabila pemerintah Desa Mekkata tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (7) dan ayat (8) pasal ini; (10) Ketentuan pada ayat (7),(8) dan (9) pasal ini, tidak Pasal 15 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 261 Tahun 2004 tentang Pemekaran Beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Majene dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XIII PENENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua ketentuan dalam Peraturan Desa yang berkaitan dengan Desa Maliaya, dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini diatur sesuai dengan peraturan peraundag-undangan yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangnya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengudangnya. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.
Ditetapkan di Majene Pada tanggal 8 Desember 2005 BUPATI MAJENE,
Drs. H. MUHAMMAD DARWIS
Diundangkan di Majene Pada Tanggal 10 Desember 2005 Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
Drs. H. MUH. RISAL SIRAJUDDIN, M. Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2005 NOMOR 6
