PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undangn Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN BUPATI MAJENE
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majene; 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majene; 4. Bupati adalah Bupati Majene; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene; 6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; 12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan daerah yang diterima oleh daerah ; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapka dengan Peraturan Desa ; 15. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 16. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; 17. Kepala Dusun adalah Pemimpin dusun sebagai bagian wilayahn desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa; 18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majene; 19. Peraturan Desa adalah Peaturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II SUSUNAN PERANGKAT DESA Pasal 2 Perangkat desa dapat terdiri dari: a. Unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa; b. Unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Pemerintahan, urusan keamanan, urusan pembangunan, urusan umum dan urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa; c. Unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.
4
Pasal 3 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dipimpin oleh seorang sekretaris dengan membawahi Kepala Urusan; (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dari Pegawan Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
BAB III PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 4 (1) Pengisian sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), setelah memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat; f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan. (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepda Tuhan Yang Maha esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa; d. pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan pihak kepolisian; e. pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Tahun, yang dikeluarkan oleh pengadilan; f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 ( satu ) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) setempat; g. sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 50 ( lima puluh ) tahun untuk Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan sekurang-kurangnya berumur 21 ( Dua Puluh Satu ) tahun dan setinggitingginya berumur 50 ( Lima Puluh ) tahun untuk calon Kepala Dusun;
5
h. pernyataan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat; i. sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau sederajat untuk calon Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, SD atau sederajat untuk calon Kepala Dusun; j. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Dusun selama 2 ( Dua ) kali masa jabatan di dusun yang bersangkutan; k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Dusun.
BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 5 (1) Sekeretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati; (2) Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan melalui rapat BPD; (3) Setiap warga masyarakat desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat mengajukan lamaran secara tertulis sebagai calon Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan; (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui seleksi dalam bentuk ujian penyaringan dari calon terdaftar; (5) Tata cara seleksi dan penyaringan calon yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
Pasal 6 (1) Pengangkatan Kepala Dusun dilakukan setelah dilaksanakan pemilihan langsung oleh masyarakat di dusun yang bersangkutan dari beberapa calon yang telah memenuhi persyaratan; (2) Kepala dusun diangkat oleh Kepala Desa dari calon yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Masa jabatan Kepala Dusun maksimal 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 6 (enam) tahun berikutnya; (4) Untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia pemilihan oleh Kepala Desa;
6
(5) Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (6) Tata cara Pemilihan calon Kepala Dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 7 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
oleh
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai anggaran pendapatan dan belanja desa.
BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Pasal 8 (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, serta diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan setelah melalui beberapa kali teguran dan atau peringatan oleh Kepala desa melalui rapat BPD.
7
BAB VII LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA Pasal 10 Setiap Perangkat Desa dilarang : a. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara Kesatuan Republik indonesia, Pemeintah, Desa maupun perangkat Desa; b. menyalahgunakan wewenang / jabatan; c. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing; d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa; e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak sah; f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa; g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas-tugas perangkat Desa; h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas; i. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat; j. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya; k. menghalangi jalannya tugas kedinasan; l. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diketahui karen kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA Pasal 11 (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati; (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
8
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari.
BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 12 (1) Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan; (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena : a. telah mencapai batas masa bhakti; b. telah diangkat pejabat baru; c. tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada Pasal 4; d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangka Desa; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan/ atau norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat. (3) Batas masa bhakti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah 6 (enam) tahun.
Pasal 13 (1) Setiap Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara; (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
9
(4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Kepala Desa mencabut pemberhentian sementara yang bersangkutan dan mengukuhkan kembali yang bersangkutan, bila yang bersangkutann dinyatakan tidak bersalah, atau memberhentikan yang bersangkutan bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih lanjut akan diatur melalui Keputusan Bupati.
Pasal 15 (1) Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.
Ditetapkan di Majene pada tanggal 7 Juli 2009 BUPATI MAJENE,
KALMA KATTA Diundangkan di Majene pada tanggal 9 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
MUHAMMAD RIZAL S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2009 NOMOR 2.
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. PENJELASAN UMUM Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Susunan dan jumlah personil Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang bersangkutan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 unsur-unsur Perangkat Desa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 3 Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13.
11
12
