PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan lebih lanjut mengenai proses pembentukan dan pengorganisasian lembaga kemasyarakatan perlu diatur agar lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman pembantukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang pedoman Dasar Karang Taruna; 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN BUPATI MAJENE
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Majene;
2
2.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.
Bupati adalah Bupati Majene;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene;
5.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6.
Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7.
Lembaga Kemasyarakatan adalah atau suatu disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Desa Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
8.
Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian pembangunan;
9.
Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubagan sosial daerah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang bail di Desa maupun Kelurahan;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan; 11. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku; 12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Desa dan Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK; 13. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian wilayah kerja Kelurahan dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah; 14. Rukun Kampung untuk selanjutnya disingkat RK atau sebutan lainnya adalah bagian wilayah kerja pemerintah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan melalui peraturan desa; 15. Rukun tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa dan/ atau Kelurahan;
3
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan atau masyarakat terutama generasi muda wilayah Desa dan Kelurahan atau yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial; 17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, penelitian, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggara Pemerintah Desa dan Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/ atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat; (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah; (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan di Desa dan di Kelurahan.
Pasal 4 (1) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat Desa; (2) Tugas lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
4
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. mengembangkan masyarakat;
dan
d. menumbuhkembangkan pemberdayaan.
menggerakkan kondisi
memelihara
kegotongroyongan
dinamis
masyarakat
dan dalam
dan swadaya rangka
(3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah pada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengendali pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f. penggalih, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyelahgunaan obat terlarang ( Narkoba ) bagi remaja; h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antar Pemerintah Kelaurahan dan masyarakat.
Pasal 5 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diajukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu kader pemberdayaan masyarakat.
5
BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 7 Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain; b. Lembaga Adat; c. Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); d. Rukun Kampung (RK) di Desa; e. Rukun Warga (RW) di Kelurahan; f. Rukun Tetangga (RT); g. Karang Taruna; dan h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/LPMK) atau dengan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Pasal 9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sunber Daya Alam serta keserasian lingkungan hidup.
Pasal 10 Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
6
Pasal 11 Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi :
pasal 9
a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap kepada pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; b. pemberdayaan, kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/Pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah Desa dan Kelurahan;
Pasal 12 (1) Tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; (2) Tugas tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah Kabupaten; b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RK, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggalih, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/ Kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun penggerak PKK setempat.
7
Pasal 13 Tim penggerak PKK Desa/ Kelurahan dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai fungsi : a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing penggerak PKK.
Pasal 14 RT/RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan huruf e, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.
Pasal 15 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi : a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat; e. mengkoordinir pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) yang ada diwilayahnya; f. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Rukun Tetangga (RT) dan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan.
Pasal 16 Karang taruna sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 huruf g, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
Pasal 17 Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 mempunyai fungsi : a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
8
e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencengahan permasalahan yang aktual; k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara prepentif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang ( Narkoba ) bagi remaja.
Pasal 18 (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 huruf h yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah; (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 huruf h yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
BAB V KEPENGURUSAN DAN TATA KERJA Pasal 19 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat; d. Sebagai warga yang bertempat tinggal tetap di Desa atau di Kelurahan; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Mengenal dan dikenal oleh warga Desa/ Kelurahan;
9
g. Berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun; h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan i. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
Pasal 20 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas : a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab; b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi; c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan; dan d. Bidang-bidang atau seksi-seksi sesuai kebutuhan, sebagai pembantu, sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana teknis. (2) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya; (3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk tahun periode berikutnya.
BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 21 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif; (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
Pasal 22 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif; (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
10
BAB VII PEMBINAAN Pasal 23 (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga kemasyarakatan; (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. Memberikan bimbingan, kemasyarakatan; d. Memberikan penghargaan kemasyarakatan.
supervise atas
dan
prestasi
konsultasi yang
terhadap
lembaga
dilaksanakan
lembaga
BAB VIII PENDANAAN Pasal 24 Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 25 Pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. bantuan dari anggaran belanja Kelurahan; c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
11
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa kerjanya.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.
Ditetapkan di Majene pada tanggal 7 Juli 2009 BUPATI MAJENE,
H. KALMA KATTA Diundangkan di Majene pada tanggal 9 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE
H. MUHAMMAD RIZAL S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2009 NOMOR 5.
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
I.
PENJELASAN UMUM Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan Kelurahan dilaksanakan atas parakarsa masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa dan Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kondisi Desa dan Kelurahan dan diberi nama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga yang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang dengan lembaga yang sudah ada. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyararakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
13
Huruf b Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, mamanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggara pembangunan berkelanjutan. Huruf c Yang dimaksud dengan mengembangkan dan menggerakkan kegotongroyongan dan swadaya masyarakat adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Huruf d Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan saling percaya dan saling mengisi. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
2 14
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Yang dimaksud dengan mempuyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atas keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, biasa berupa pikiran, tenaga/ waktu atau sarana dan materialnya. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas
153
Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15.
16 4
