PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAHAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang

:

a

bahwa dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kewenagan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, khususnya dobidang industri dan perdagangangdiperlukan sarana penunjang berupa pengaturan, pembinaan, pengembangan, berupa pengaturan, pembinaan, perkembangan, pengandalian dan pengawasan terhadap kegiatan industry dan perdagangan. b. bahwa dengan memperhatikan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor : 589/MPP/Kep/1999 tentang penetapan jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing direktorat jenderal dan kewenangan pemberian izin di bidang industry dan perdagangan dilingkungan departemen perindustrian dan perdaganganm penyelesuaian sebagai pedoman untuk dilaksanakan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan tentang pengolahan usaha Industri dan Perdagangan.

Mengingat

:

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun !962 tentang penetapan peraturan daeraqh pengganti undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perubahan undang-undang nomor 2 propinsi. Tahun 1960 tentang pergudangan (lembaran negera nomor 2759); 3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1982 nomor 7, tambahan lembaran Negara nomor 3114); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambatran Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978 tentang Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industry (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran.Negara Nomor 3595); 10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 Tentang penyederhanaan pemberian izin usaha industri. 11. Keputusan presiden nomor 41 tahun 1996 tentang kewenangan industri. 12. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang tehknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bentuk rancangan undang-undang, dan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (lembaran Negara tahun 1999 nomor 70) 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah lingkup pemerintah kabupaten majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majene; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala daerah adalah Bupati Majene 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola,, mengatur, pembinaan, dan pengembangan dan pengawasan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan. 5. Instansi perindang Tumben adalah instansi yang diserahi tugas, mengatur pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan pertambangan energi. 6. Perindustrian adalah tatatan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

2

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancangan bangun dan rekayasa industri. 8. Usaha industri adalah badan usaha /unit usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industry yang dapat terbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di daerah. 9. Usaha industri adalah meliputi izin usaha yang selanjutnya disebut IUI, izin perluasan dan tanda daftar industri yang selanjutnya disebut TDI yang terbitkan untuk setiap usaha yang mengelola bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi menjadi barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. 10. Komoditi adalah jenis produksi yang dihasilkan oleh setiap unit usaha industri dalam yang menghasilkan jangka waktu yang tertentu; 11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan penghalihan hak atas barang dengan disertai imbalan atau kompensasi. 12. Perusahaan adalah kegiatan jual barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba; 13. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum atau persekutuan yang menjalankan sesuatu jenis usaha; 14. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau laba; 15. Izin tetap adalah izin usaha industri dan perdagangan yang diberikan secara defenitif kepada perusahaan industri dan perdagangan yang telah berproduksi secara komersial; 16. Izin perluasan adalah izin usaha industri dan perdagangan yang diberi kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang melakukan perluasan usaha industry dan perdagangan; 17. Badan adalah usaha bentuk dan badan usaha yang meliputi perusahaan : perseroan terbatas (PT), koperasi (KOP), persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perorangan (PO), badan usaha lain (BUL), serta usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD). Kongsi atau organisasi yang sejenis serta usaha lainnnya; 18. Surat izin usaha perdagangan SIUP adalah surat dokumen resmi yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat dilakukan kegiatan yang perdagangan. 19. Tanda daftar perusahaan (TDP) adalah suatu dokumen resmi atau cacatan resmi yang diadakan atau berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pemerintah Daerah; 20. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang –barang perniagaan; 21. Ruangan adalah suatu tempat penyimpanan barang-barang perniagaan yang luasnya lebih kecil dari gudang. 22. Tanda daftar gudang/ruang (TDG/R) adalah jasa pendaftaran

yang diberikan kepada

perorangan atau badan hukum untuk untuk melakukan usaha perdagangan. 23. Surat keterangan asala dapat disingkat (SKA) barang suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah kabupaten majene. 24. Perubahan perusahan adalah meliputi perusahaan yang melakukan perubahan nama, bentuk, alamat kantor, pemilik,dan penanggung jawab, NPWP, modal, kekayaan bersih (neto) kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang/usaha, dan jenia barang /jasa dagangan utama.

3

BAB II JENIS USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Bagian Pertama Jenis Usaha Industri Pasal 2 Setiap jenis usaha yang mempunyai nilai investasi dan produksi usaha industry, sebagai berikut: a. Indus Agro, Kimia, dan Hasil Hutang 1. Industri pengelolahan dan pengawet daging, ikan, buah-buahan, minyak dan lemak. 2. Industri susu dan makanan dari susu; 3. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan makanan ternak;’ 4. Industri makanan lainnya; 5. Industri minuman; 6. Industri pengelolahan tembakau; 7. Industri kulit dan barang dari kulit; 8. Industri penggergajian dan pengawetan; 9. Industri barang-barang dan kayu , dan barang-barang anyaman; 10. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya; 11. Industri penerbitan; 12. Industri barang-barang dari batu bara; 13. Industri barang-barang dari hasil pengilingan minyak bumi; 14. Industri bahan kimia Industri; 15. Industri barang-barang kimia lainnya; 16. Industri karet dan barang dari karet; 17. Industri barang dari plastic; 18. Industri gelas dan barang dari gelas; 19. Industri dari barang-barang dari porselin; 20. Industri pengolahan tanah liat; 21. Industri semen, kapur, dan gips; 22. Industri barang-barang dari batu; 23. Industri banrag-barang dari asbes; 24. Industri barang galian bukan logam lainnya; 25. Industri furniture; b. Industri logam, mesin elektronik dan aneka; 1. Industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil; 2. Industri barang jadi tekstil dan permadani; 3. Industri perajutan; 4. Industri kapuk; 5. Industri pakaian jadi, kecuali jadi berbuluh; 6. Industri pakaian jadi/barang jadi berbuluh;

4

7. Industri kulit dari barang dari kulit; 8. Industri alas kaki; 9. Industri serat buatan; 10. Industri logam, dasar besi dan baja; 11. Industri logam dasar bukan logam; 12. Industri pengecoran logam; 13. Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, pembuatan tangki dan generator uap; 14. Industri barang logam lainnya dan kegiatan jas pembuatan barang-barang dari logam; 15. Industri mesin-mesin umum; 16. Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus; 17. Industri peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain; 18. Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data; 19. Industri motor listrik, generator, dan transformator; 20. Industri peralatn pengontrolan dan perindustrian listrik; 21. Industri kabel listrik dan telepon; 22. Industri akumulator listrik dan batu baterai; 23. Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan; 24. Industri peralatan listrik yang tidak termasuk dalam kelompok manapun; 25. Industri tabung fdan katup elektonik dan komponen elektroni lainnya; 26. Industri alat komunikasi; 27. Industri radio, televise, alat-alat rekaman suara, dan gambar dan sejenisnya; 28. Industri peralatan kedokteran dan peralatasn untuk mengukur, memeriksa, menguji dan bagian lainnya kecuali alat-alat optic; 29. Industri instrument optic dan peralatan untuk mengukur; 30. Industri jam, lonceng, dan sejenisnya; 31. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih ; 32. Industri karoseri kendaraan bermotor ataua lebih; 33. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih; 34. Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu; 35. Industri kereta api 36. Industri pesaeat terbang ; 37. Industri alat angkut lainnya; 38. Industri furniture lainnya; 39. Industri pengoalahan lainnya; 40. Daur ulang barang-barang logam; 41. Daur ulang barang-barang bukan logam;

5

Bagian Kedua Jenis ushaa perdagangan Pasal 3 (1) Jenis usaha perdagangan adalah suatu kegiatan yang didasarkan atas golongan usaha yaitu perusahaan kecil (PK), Perusahaan Menengah (PM) dan perusahaan besar (PB), maupun usaha lainnya termasuk perusahaan daerah/Negara begitu pula perusahaan asing. (2) Selain itu jenis usaha sebgaiamana dimaskud dalam ayat (1) pasal ini juga sewa beli, wada laba plast, tanda daftar gudang/ruang, tanda dafater perusahaan (TDP) yang didasarkan atas bentuk usaha seperti : perseroan terbatas ( PT), Perusahaan Komanditar ( CV), Koperasi, firma (Fa), usaha perorangan dan bahan usaha lain seperti BUMN/BUMD begitu perusahaan asing serta organisasi/asosiasi yang menjalankan kegiatan yang mendapatkan keuntungan. BAB III IZIN USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN Pasal 4 Izin usaha industri dan perdagangan terdiri dari : a. Izin tetap; b. Izin perluasan; c. Izin perpanjangan; d. Izin angkut asal barang; Pasal 5 (1) Setiap usaha industri dan perdagangan maupun perluasannya wajib memperoleh izin; (2) Perluasan perusahaan industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produk atau komoditi yang telah di izinkan termaksud gudang dan penambahan modal; (3) Setiap izin usaha industri dan perdagangan yang berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang kembai; (4) Setiap barang yang diangkut keluar daerah kabupaten majene dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib memperoleh izin. Pasal 6 Ketentuan mengenai izin usaha industry dan perdagangan sebagai mana dimaksud pada pasal 7 peraturan daerah di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah ini. Pasal 7 Sesuai dengan izin usaha industri dan perdagangan yang diperolehnya, wajib menyampaikan informasi tertulis secara berkala mengenai kegiatan usaha dan hasil produksinya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu. BAB IV KEWENANGAN Pasal 8

6

(1) Pemberian usaha industry dan perdagangan antara yang di atur dalam peraturan daerah izni pada dasarnya dikeluarkan oleh Bupati; (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilimpahkan kepada unit kerja

(3) Retribusi izin usaha industri dan perdagangan diukur berdasarkan: a. b. c. d.

Jenis izin industry dan perdagangan; Jumlah investasi; Status perusahaan; Bentuk golongan usaha.

Cara pengukuran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d juga TDG / ruang di dasarkan atas luas bangunan.

BAB V PENCABUTAN IZIN USAHA Pasal 9 Izin usaha industri dan perdaganan dapat dicabut secara sepihak dalarn hal : a. Usaha industri dan perdagangan yang telah mendapatkan izin usaha melakukan perluasan, tanpa memiliki izin perluasan; b. Usaha industri dan perdagangan yang telah mendapatkan izin tidak menyampaikan informasi sebagaimana di maksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran; c. Usaha industri dan perdagangan yang telah mendapatkan izin usaha melakukan pemindah ,tanganan usaha tanpa persetujuan tertulis dari unit kerja yang telah ditunjuk membidangi izin tersebut; d. Tidak dipenuhi ketentuan perizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 Pembinaan terhadap iklim, saran, usaha, dan produksi yang telah mendapat izin usaha dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Pasal 11 (1) Pergawasan terhadap usaha industri dan perdagangan yang telah mendapat izin usaha, yang telah dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati; (2) Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan hukum dalarn kaitannya dengan Peraturan Daerah ini; (3) Penentuan lingkup pengawasan bagi masing-masing dan tata cara pelaksanaan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII JANGKA WAKTU DAN WILAYAH BERLAKUNYA Pasal 12

7

(1) Izin yang diberikan kepada badan usaha berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama I (satu) tahun; (2) lzin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pengecualian ayat (1) pasal ini adalah izin angkut asal barang. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Izin usaha industri dan perdagangan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi gudang atau ternpat penyimpanan yang berada dalam kelompok usaha industri dan perdagangan yang bersangkutan yang digunakan untuk menyirnpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penblong untuk keperluan kegiatan usaha industri dan perdagangan tersebut. Pasal 14 Sesuai dengan izin usaha industri dan perdagangan yang diperolehnya, maka ia wajib: a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri dan perdagangan yang dilakukan; b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerj a; c. Melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antara para pengusaha untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 15 Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha industry dan perdagJngun yang tidak memenuhi ketentuan pada Peraturan ou"iutt in] alan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

(1) Izin tetap dan Izin perluasan serta izin perpanjangan akan diatur libih lanjut dlngan Peraturan Daerah dan Peraturen pelaksanaannya; (2) Ketentuan izin tetap dan izin perluasan serta izin perpanjangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini di nayatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene

Disahkan di Majene Pada tanggal 17 Pebruari 2004 BUPATI MAJENE CAP / TTD Drs. H, MUHAMMAD DARWIS

Diundangkan di Majene Pada tanggal 19 Februari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Drs. H. TASHAN BURHADUDDIN, MS Pangkat : Pembinaan Utama Muda Nip : 580 009 039

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2OO4 NOMOR 7

9