PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa Dinas sebagai Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, perlu ditata sesuai dengan perumpunan urusan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 4. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Majene; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene; 7. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene; 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene; 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene; 11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene; 12. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene; 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;

3

h. i. j. k. l.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Dinas Pertambangan dan Energi;

m. Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III DINAS PENDIDIKAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 Dinas Pendidikan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

b

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;

c

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

d

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

e

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 5 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4

c. Bidang Pendidikan Dasar : 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Pembinaan TK/ SD dan SLB; 3. Seksi Pembinaan SMP. d. Bidang Pendidikan Menengah : 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Pembinaan SMA; 3. Seksi Pembinaan SMK. e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal : 1. Seksi PAUD; 2. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 3. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. f. Bidang Bina Program : 1. Seksi Pendataan dan Statistik Pendidikan; 2. Seksi Perencanaan Pendidikan; 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6 Dinas Kesehatan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku; b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 8 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan : 1. Seksi Usaha Kesehatan dan Penyebarluasan Informasi serta peran serta masyarakat; 2. Seksi Bina Kesehatan dan Kefarmasian; d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit : 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Pemberantasan Bersumber dari Binatang; e. Bidang Kesehatan Keluarga : 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut; 2. Seksi Kesehatan Anak dan Gizi. f. Bidang Kesehatan Lingkungan : 1. Seksi Penyehatan Air dan Jambang Keluarga; 2. Seksi Penyehatan Lingkungan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Majene; b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;

6

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 11 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Sosial : 1. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; 3. Seksi Penanggulangan Bencana dan Jaminan Sosial. d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja : 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 3. Seksi Perluasan dan Penyerapan Tenaga Kerja. e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial : 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; 2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. f. Bidang Transmigrasi : 1. Seksi Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi; 2. Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; 3. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Usaha Ekososbud Masyarakat Transmigrasi. g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

7

Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 12 di atas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 14 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Catatan Sipil : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak. d. Bidang Pengolahan Data dan Informasi : 1. Seksi Pendataan Penduduk; 2. Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komputer; 3. Seksi Penyajian Informasi Kependudukan. e. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan: 1. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pendaftaran Penduduk; 3. Seksi Mutasi Penduduk. f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

8

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 16 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 17 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perhubungan Darat : 1. Seksi Angkutan Darat; 2. Seksi Keselamatan Darat; 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Perhubungan Laut : 1. Seksi Angkutan Laut; 2. Seksi Kepelabuhanan; 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran e. Bidang Pelayanan Media dan Informatika : 1. Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE) 2. Seksi Pelayanan Informasi; 3. Seksi Pembinaan Media dan Kelompok Komunikasi. f. Bidang Pemberdayaan Media dan Telekomunikasi : 1. Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi & Elektronik; 2. Seksi Media Elektronik dan Media Cetak; 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

9

BAB VIII DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 18 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 18 di atas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, peralatan perbekalan, bina marga serta pengairan wilayah Kabupaten; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran di bidang pekerjaan umum Kabupaten; c. Melaksanakan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyusunan harga bahan, perencanaan anggaran biaya serta pemanfaatan ruang; d. Memberikan pelayanan umum di bidang peralatan dan workshop; e. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan di bidang pelaksanaan jalan dan jembatan; f. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan di bidang pelaksanaan pembangunan irigasi serta penanganan sungai dan rawa.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 20 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Cipta Karya: 1. Seksi Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Tata Ruang; 2. Seksi Bangunan. d. Bidang Peralatan dan Perbekalan : 1. Seksi Peralatan, Workshop dan Laboratorium; 2. Seksi Perbekalan; e. Bidang Bina Marga : 1. Seksi Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. f. Bidang Pengairan : 1. Seksi Irigasi; 2. Seksi Sungai dan Rawa.

10

g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Wilayah I; h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Wilayah II; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 21 di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan tekhnis, pembinaan dan penyuluhan perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan; b. Pemantapan sasaran operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP )/ Unit Simpan Pinjam Koperasi ( USP KOP ) dan Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) diwilayah perdesaan; c. Pemantapan sasaran operasional pembinaan dan pengembangan dan peningkatan kemampun pengusaha kecil menengah dalam penguasaan tekhnologi, penerapan tekhnologi tepat guna, penyebarluasan informasi tekhnologi dan pemanfaatan sarana usaha secara optimal; d. Pemantapan dan perluasan basis usaha koperasi serta meningkatkan sumber daya koperasi agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan; e. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, usaha kecil menengah di pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen kewirausahaan, profesionalisme, keterampilan, wawasan dan motivasi sumber daya untuk meningkatkan usaha produktifitas dan efesiensi usaha, memanfaatkan peluang yang terbuka bagi kegiatan usaha baru, serta mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis; Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 23 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan.

11

c. Bidang Koperasi: 1. Seksi Pembinaan Usaha; 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi; 3. Seksi Pembinaan Simpan Pinjam Permodalan & Jasa Keuangan. d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah 1. Seksi Pembinaan Usaha UKM; 2. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha; 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya UKM e. Bidang Perindustrian : 1. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Industri; 2. Seksi Penerapan Teknologi Perizinan dan Monitoring; 3. Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi. f. Bidang Perdagangan : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan; 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Metereologi Perindustrian Konsumen; 3. Seksi Pendapatan Perizinan dan Monitoring Harga g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 24 di atas, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 26 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemuda dan Olah Raga: 1. Seksi Pengembangan Potensi Kepemudaan; 2. Seksi Pemberdayaan Keolahragaan dan Permainan Rakyat; d. Bidang Kebudayaan dan Kepurbakalaan: 1. Seksi Pembinaan Kebudayaan Perfilman dan Kesenian; 2. Seksi Sejarah, Tradisional Kepurbakalaan dan Permuseuman; e. Bidang Pemasaran dan Pemberdayaan Pelaku Pariwisata: 1. Seksi Promosi dan Pemasaran; 2. Seksi Atraksi dan Pembinaan Pelaku Wisata; f. Bidang Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata : 1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisataan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pasal 28 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

13

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 29 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendapatan : 1. Seksi Pajak dan Retribusi; 2. Seksi Pendapatan Lain-lain; 3. Seksi Dana Perimbangan. d. Bidang Anggaran : 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Pengendalian Anggaran; 3. Seksi Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan : 1. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan; 2. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran; 3. Seksi Pelaporan. f. Bidang Aset : 1. Seksi Pengelolaan Aset; 2. Seksi Penyusutan Aset; 3. Seksi Pendataan; g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 30 Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 30 di atas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. Pembinaan penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

14

b. perumusan kebijakan tekhnis pelaksanaan, pembinaan, pengawasan kewenangan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; c. penyusunan rencana pengembangan pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; d. pemantauan, pelaporan dan pengevaluasian kegiatan penyelenggaraan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah; e. penyusunan rencana pengembangan pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; f. penyusunan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan; g. penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan daerah. h. penyusunan program diklat sumber daya manusia/ aparat pertanian, perkebunan dan kehutanan yang bersifat tekhnis fungsional, keterampilan dan kejuruan; i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 32 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tanaman Pangan : 1. Seksi Pembenihan dan Budi Daya Tanaman Pangan; 2. Seksi Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan; 3. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan. d. Bidang Hortikultura : 1. Seksi Pembibitan dan Budi Daya Tanaman Hortikultiura; 2. Seksi Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultiura; 3. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultiura. e. Bidang Perkebunan : 1. Seksi Pembenihan dan Budi Daya Tanaman Perkebunan; 2. Seksi Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; 3. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan. f. Bidang Kehutanan : 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; 2. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan; 3. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Hutan. g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

15

BAB XIII DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 33 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 33 di atas, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dan pengelolaan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; c. pelaksanaan pembinaan tekhnis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; d. pembinaan dan pengendalian izin usaha di bidang kelautan, perikanan dan peternakan sesuai tugas pokoknya; e. pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau; f. penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/ habitat sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan; g. pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan penegakan peraturan dan perundang-undangan sekaitan dengan kelautan, perikanan dan peternakan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 35 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perikanan Tangkap Pengolahan dan Pemasaran: 1. Seksi Sarana Prasarana Kelautan Perikanan; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. d. Bidang Budidaya Perikanan: 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; 2. Seksi Budidaya dan Konservasi. e. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir : 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;

16

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir f. Bidang Peternakan : 1. Seksi Pembibitan dan Budidaya Ternak; 2. Seksi Usaha Ternak; 3. Seksi Keswan dan Kesmavet. g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 36 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 36 di atas, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dan pengelolaan di bidang pertambangan dan energi; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang pertambangan dan energi; c. pelaksanaan pembinaan tekhnis di bidang pertambangan dan energi; d. pembinaan dan pengendalian izin usaha di bidang pertambangan dan energi sesuai tugas pokoknya; e. pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan penegakan peraturan dan perundang-undangan sekaitan dengan pertambangan dan energi; f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati; g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; h. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 38 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari: a. Kepala Dinas;

17

b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral : 1. Seksi Pemetaan Geologi Sumber Daya Mineral; 2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Sumber Daya Mineral; 3. Seksi Pengawasan dan Konservasi Lingkungan. d. Bidang Energi dan Migas : 1. Seksi Bina Usaha Energi; 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi; 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan. e. Bidang Pengkajian Sumber Daya Mineral dan Energi : 1. Seksi Pengujian Kelayakan Mineral; 2. Seksi Pengujian Kelayakan Energi; 3. Seksi Pelayanan Data/ Teknis Operasional dan Energi. f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 39 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan pemukiman dan kebersihan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 40 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 39 di atas, Perumahan Pemukiman dan Kebersihan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan pemukiman, kebersihan, pemadam kebakaran serta penerangan jalan dan pertamanan wilayah kabupaten; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran di bidang perumahan pemukiman dan kebersihan kabupaten; c. Memberikan pelayanan umum di bidang perizinan; d. Memberikan pelayanan umum di bidang kebersihan, pemadam kebakaran, serta penerangan jalan dan pertamanan; e. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana pemukiman.

18

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 41 (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perumahan Pemukiman : 1. Seksi Penataan Perumahan dan Pemukiman; 2. Seksi Prasarana Pemukiman. d. Bidang Kebersihan: 1. Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman; 2. Seksi Kebersihan Prasarana Umum. i. Bidang Pemadam Kebakaran: 1. Seksi Pemadam Kebakaran; 2. Seksi Penelitian, Penyuluhan dan Pelatihan. j. Bidang Penerangan Jalan dan Pertamanan : 1. Seksi Penerangan Jalan ; 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman. k. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD ); l. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 42 Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Pasal 43 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya; b. Pelaksanaan urusan administrasi; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19

Bagian Kedua Susunan, Kedudukan dan Struktur Organisasi Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : a. Kepala UPT Dinas; b. Sub Bagian; c. Petugas operasional / jabatan fungsional. (2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah : a. Unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan; b. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. (4) Bagan dan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 45 Pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

BAB XVII TATA KERJA Pasal 46 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dan/ atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing; (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 47 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

20

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 49 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 18 November 2008 BUPATI MAJENE,

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 19 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 13

21

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

I.

UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitasi, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan. Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II.

PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d pasal 50 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR ...

22

23