PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
11 TAHUN 2006 TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah , maka perlu diatur biaya pemungutan Pajak Daerah, baik mengenai biaya pemungutan Pajak Daerah
maupun
pemberian jasa pungut kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah. b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan wilayah kota praja surabaya dan Daerah Tingkat II surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang
2 Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
pengganti
Undang-undang
Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1218 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593). 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah) ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrator Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2004 ; 17.Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik
Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas di Kabupaten Gresik ( Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 17 Seri C);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 4. Bupati adalah Bupati Gresik; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik ; 6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang
dapat
dipaksakan
berdasarkan
pertauran
perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
dan
Pembangunan
Daerah ; 7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik tenaga listrik yang diadakan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) maupun tenaga listrik yang di adakan sendiri oleh pengguna tenaga listrik yang bersangkutan ; 8. PPJ PLN adalah PPJ yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik yang diadakan oleh PT PLN dan pungutan serta pembayarannya melalui PT.PLN ; 9. PPJ Non PLN adalah PPJ yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik yang diadakan sendiri oleh pengguna tenaga listrik yang bersangkutan dan pemungutannya langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 10. Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian
kegiatan
mulai
dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya ;
5 11. Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah biaya yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; 12. Biaya Jasa Pungut adalah uang perangsang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
BAB II BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 2
Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah ditetapkan biaya pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Jasa Pungut Pajak Daerah.
Pasal 3
(1). Penetapan biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 harus direncanakan pada rencana kegiatan dan angggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak Daerah, setiap tahun anggaran. (2)
Ketentuan lebih lanjut tentang Pengaturan biaya pemungutan pajak Daerah mengikuti pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
(1)
Biaya Jasa Pungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan sebesar 5 % dari realisasi penerimaan pajak daerah.
(2)
Jasa Pungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.
(3)
Aparat Pelaksana pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aparat pemungut yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara langsung melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah.
6 (4)
Aparat penunjang Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(5)
Biaya Jasa pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD setiap Tahun.
BAB III ALOKASI BIAYA JASA PUNGUT
Pasal 5
(1). Biaya Jasa pungut pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) setelah di jadikan 100 % (seratus persen) dialokasikan sebagai berikut : a. Sebesar 65 % (enam puluh lima persen) diberikan kepada aparat pemungut pada SKPD yang melaksanakan fungsi pemungutan ; b. Sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) diberikan kepada intitusi pendukung pemungutan . (2). Pengaturan lebih lanjut tentang alokasi jasa pungut pajak daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
(1). Alokasi Biaya jasa pungut PPJ PLN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Pusat. (2). Alokasi Biaya jasa pungut PPJ non PLN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1 ) dan ayat (2).
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut Atau Uang Perangsang Kepada Aparat Pemungut Pendapatan
7 Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Di tetapkan di Gresik Pada Tanggal 7 Agustus 2006
BUPATI GRESIK
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 7 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Drs. HUSNUL KHULUQ, MM Pembina Tk. I NIP. 131 901 822
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 NOMOR 11
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % ( lima persen). Selanjutnya pedoman tentang alokasi biaya pemungutan menurut ketentuan ayat (2) Pasal 76 tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Sesuai ketentuan umum pasal 1 nomor 9 Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 35 Tahun 2002 tersebut diatas ”Biaya Pemungutan” adalah biaya yang diberikan
kepada
aparat
pelaksana
pemungutan
dan
aparat
penunjang
pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan, sedang dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan bahwa Biaya Pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas pada dasarnya hanya mengatur biaya pemungutan yang diberikan kepada aparat pelaksana yang diperhitungkan dari realisasi penerimaan yang fungsinya sebagai upah jasa pungut atau insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan agar lebih meningkatakan kegiatannya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah . Sedangkan Pemungutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan adalah suatu
dari penghimpunan data obyek
dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9 Dalam sistim pemungutan Pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan termasuk dalam perubahannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor
9
Tahun
2000
lebih
ditekankan
pada
sistim
mengihitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment), namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 khususnya pada Bab II Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
sistim pemungutan pajak daerah
disamping menganut Self Assesment juga menganut Office Assesment. Jika pada Self Assesment Systim fiscus atau petugas pajak bersifat pasif karena hanya membina, mengarahkan dan mengawasi wajib pajak, tetapi pada Office Assesment Systim, fiscus atau petugas pajak bersifat aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan mulai dari kegiatan pendataan sampai dengan pengawasan pemungutannya. Sesuai dengan kenyataannya, sebagian besar pajak daerah khususnya di Kabupaten Gresik masih menggunakan Office Assesmet Systim dalam arti bahwa petugas pajak masih secara aktif melaksanakan tugas operasional pemungutan pajak daerah, sehingga membutuhkan biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan pemungutan. Biaya operasional pemungutan ini perlu ditetapkan guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang besarnya ditetapkan secara proposional dari besarnya target yang ditetapkan dalam APBD sehingga kegiatannya dapat direncanakan dan kinerjanya dapat diukur. Disamping biaya operasional pemungutan yang digunakan sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemungutan, juga sebagai upaya untuk mendorong upaya peningkatan kegiatan pemungutan pajak daerah, maka kepada petugas pemungut juga diberikan biaya jasa pungut sebagai insentif kepada petugas pemugut yang diperhitungkan secara proposional dari realisasi penerimaan pajak daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 2
:
Cukup Jelas
:
Biaya operasional yang dimaksud pada pasal ini hanya
Pasal 3 ayat (1)
diperuntukan pada jenis pajak daerah yang kegiatan
10 pemungutannya dilaksanakan secara langsung oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah. Sedang biaya operasional pemungutan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan .Jalan yang pungutannya melalui PT PLN khusus yang berhubungan dengan administrasi
pungutan
dan
penerimaan
pembayaran
disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan dalam Nota Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan PT PLN. ayat (2) s/d (3) :
Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (1) s/d (3) :
Cukup Jelas
ayat (4)
Aparat penunjang dimaksud ayat ini
:
meliputi institusi
Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan tugas pengawasan, penghimpunan maupun pengaturan pajak daerah. ayat (5) Pasal 5 s/d 8
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11
