PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRES1K NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang
: Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi usaha perkoperasian agar menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri serta mampu menjalankan usahanya secara sehat, perlu adanya pengaturan pembentukan dan pengesahan akta pendirian koperasi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya, (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2730); 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang - undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502); 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Simpan Pinjam ( Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R Tahun 2000 Nomor 54); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: a. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; d. Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Gresik; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Gresik;
f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang Perorang atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas azas kekeluargaan; g. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; h. Akta Pendirian koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para pendiri koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi; i. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang Perorang; j. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi; k. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha; l. Usaha simpan pinjam adalah koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usahanya; m. Unit Simpan Pinjam adalah Unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam sebagai bagian dan kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
BAB II BENTUK DAN PENDIRIAN KOPERASI Bagian Pertama Bentuk Koperasi
Pasal 2 Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
Bagian Kedua Pendirian Pasal 3 (1) Koperasi Primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan beranggotakan orang seorang; (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
Pasal 4 Pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibuatkan akta pendirian koperasi yang memuat Anggaran dasar.
Pasal 5 Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat sekurang-kurangnya: a. Daftar nama pendirian atau nama badan usaha koperasi b. Nama Koperasi dan tempat kedudukan; c. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha; d. Ketentuan mengenai keanggotaan; e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota; f. Ketentuan mengenai Pengelolaan; g. Ketentuan mengenai Permodalan; h. Ketentuan mengenal jangka waktu berdirinya; i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; j. Ketentuan mengenai Sanksi.
BAB II PROSEDUR PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI Bagian Pertama Pasal 6 (1) Setiap pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebelum dimintakan akta pendirian harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Dinas Koperasi, pengusaha kecil dan menengah untuk diteliti kelayakannya oleh Tim peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dinas; (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda terima pendaftaran yang berlaku juga sebagai “Tanda Daftar Sementara” (3) Tanda Daftar Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan;
Pasal 7 Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus dilampiri dengan:
a. Akta pendirian Koperasi; b. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi; c. Berita Acara Rapat pembentukan Koperasi; d. Susunan kepengurusan; e. Kegiatan Usaha Koperasi; f. Surat bukti penyetoran modal para pendiri koperasi dengan jumlah sekurang sebesar simpanan pokok; g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para pendiri yang dilegalisasi.
Pasal 8 Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 harus melampirkan: a. Tanda bukti penyetoran modal awal pada Bank sekurangkurangnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) bagi Unit simpan pinjam (USP) dan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP); b. Foto copy administrasi dan pembukuan; c. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kedepan; d. Daftar inventaris/Aset koperasi; e. Identitas dan Riwayat hidup bagi Calon pengelola.
Bagian Kedua Pengesahan Pasal 9 (1) Untuk pengesahan akta pendirian para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan atau pasal 8; (2) Pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diterbitkan dalam waktu 90 hari dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik setelah memenuhi syarat.
BAB IV STATUS BADAN HUKUM Pasal 10 (1) Setiap Koperasi wajib berstatus Badan Hukum;
(2) Status Badan Hukum diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 11 (1) Status Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama koperasi yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya; (2) Dalam rangka pembinaan pengawasan, penertiban dan evaluasi terhadap kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi maka Badan Hukum Koperasi wajib memberikan laporan ulang setiap tahun;
Pasal 12 (1) Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi dapat ditolak apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Penolakan sebagama dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan berikut berkasberkasnya; (3) Atas Keputusan penolakan pengesahan, para pendiri atau kuasanya
setelah
melengkapi
alasan
penolakan
dapat
mengajukan permohonan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan oleh pemohon.
BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 13 (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota; (2) Terhadap
Perubahan
Anggaran
Dasar
yang
menyangkut
penggabungan, peleburan, pembagian, perubahan nama, alamat dan atau perubahan/penambahan modal kegiatan usaha koperasi harus dimintakan pengesahan kepada Pejahat yang berwenang: (3) Tehadap
Pengesahan
Perubahan
Anggaran
Dasar
selain
dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak perlu mendapatkan pengesahan
Pejabat
yang
berwenang,
memberitahukan kepada Kepala Dinas;
tetapi
cukup
(4) Terhadap Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipungut retribusi yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI PEMBINAAN Pasal 14 (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi; (2) Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta Dinas Instansi terkait dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Gresik.
BAB VII PEMBUBARAN KOPERASI Bagian Pertama Persyaratan Pembubaran Pasal 15 Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : a. Keputusan Rapat Anggota; b. Keputusan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 16 (1) Keputusan Pembubaran sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada: a. Semua Kreditur; b. Bupati melalui Kepala Dinas; (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dicantumkan: a. Nama dan alamat penyelesaian; b. Ketentuan bagi para kreditur dapat mengajukan tagihan Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pembubaran; (3) Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditur, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya;
Pasal 17 (1) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilakukan apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan usahanya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) Keputusan pembubaran dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan; (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan berhak mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten; (4) Diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberitahukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
Pasal 18 Ketentuan
mengenai
pembubaran
koperasi
oleh
Pemerintah
Kabupaten dan Tata Cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Bagian Kedua Penyelesaian Pasal 19 (1) Untuk melindungi kepentingan para kreditur dan anggota koperasi
sebagai
akibat
pembubaran
koperasi
dilakukan
penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian; (2) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan Keputusan Pembubaran; (3) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi yang bersangkutan tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian.
Pasal 20 (1) Pembubaran
berdasarkan
keputusan
Rapat
Anggota,
penyelesaiannya ditunjuk oleh rapat anggota; (2) Pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten penyelesaiannya ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang;
(3) Penyelesaian pembubaran koperasi harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menunjuknya.
Pasal 21 Penyelesaian hak, wewenang dan tugas kewajibannya antara lain sebagai berikut : a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian; b. Mengumpulkan bukti-bukti fisik dan yuridis yang diperlukan; c. Memanggil dan minta keterangan pengurus, anggota dan bekas anggota maupun pihak-pihak lain yang terkait baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; d. Memperoleh dan memeriksa segala catatan dan arsip koperasi; e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang perlu didahulukan dan pembayaran hutang lainnya; f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk rnenyelesaikan sisa kewajiban; g. Membagi sisa hasil penyelesaian kepada anggota; h. Membuat berita acara penyelesaian;
Pasal 22 Dalam hal terjadi pembubaran koperasi para anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
BAB VIII HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 23 (1) Status Badan Hukum Koperasi hapus karena bubarnya koperasi; (2) Pembubaran
koperasi
diumumkan
Dalam
Berita
Daerah
Kabupaten Gresik; (3) Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X PENYIDIKAN Pasal 25 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum/Polri Penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang tugas dan pengangkatannya ditetapkan berdasar Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Koperasi yang telah berstatus Badan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah termasuk aturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 24 Mei 2004 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 24 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK ttd Drs. GIINAWAN, MSi Pembina Utama Madya Nip. 010 080 491
DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia perlu dikembangkan keberadaannya Untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menumbuh kembangkan perkoperasian di Daerah perlu adanya langkahlangkah yang cukup memadai atas keberadaan koperasi.
Bahwa langkah yang cukup efektif untuk melindungi keberadaan Koperasi adalah dalam memberikan pengakuan dalam bentuk pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
Bahwa untuk mewujudkan langkah dimaksud diatas dipandang perlu untuk menetapkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan pasal 29 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 45
