PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan potensi dan fungsi pasar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat serta dalam upaya percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana digariskan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu untuk mengadakan perubahan pengenaan Retribusi Pasar Pemerintah Daerah dan Penggalian Potensi sebagai obyek Retribusi ; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a., maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor Undang Hukum
Acara
8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangPidana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
2 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1219 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelengaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK
3 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ; 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
adalah
Kepala
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 6. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk memperjual belikan dagangan ditempat yang telah ada secara rutin maupun yang terjadi secara insidentil ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik maupun ditempat lain ; 7. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; 8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya ; 9. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan- bangunan lain yang merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan ; 10. Bangunan – bangunan lain ialah bangunan yang tersusun berdiri serta melekat pada tanah atau dalam tanah atau bertumpu pada konstruksi ; 11. Bangunan Pasar adalah bangunan tempat penjual dan pembeli berkumpul ; 12. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dalam lingkungan pasar ; 13. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan ;
4 14. Los adalah sebuah bangunan
tetap dalam Pasar yang sifatnya
terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ; 15. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas Kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK, listrik, air dan telephon ; 16. Pasar Kelas II adalah pasar yang hanya memiliki fasilitas kebersihan, keamanan dan administrasi perkantoran/ATK ; 17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar
pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Gresik
BAB II PENGELOLAAN PASAR DAERAH Pasal 2 (1)
Pedagang yang menempati bangunan Kios/Stan maupun los baru yang
dibangun
oleh
Pemerintah
Daerah
dikenakan
biaya
penempatan sebagai berikut : a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk : - Kios/Stan adalah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) /M2; - Los adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /M2. b. Pasar Kelas II biaya pembangunan penempatan untuk : - Kios/Stan adalah Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/M2 - Los adalah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /M2 (2)
Pedagang yang menempati kembali bangunan Kios/Stan maupun Los Baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya penempatan sebagai berikut : a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk : - Kios/Stan adalah Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /M2 ; - Los adalah Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /M2 ; b. Pasar Kelas II biaya penempatan untuk : - Kios/Stan adalah Rp. 3.125.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / M2 ;
5 - Los adalah Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /M2.
Pasal 3
(1) Lokasi Pasar Daerah diberi batas dengan jelas dalam bentuk pagar tembok, besi atau pagar lain yang memadai . (2) Perubahan terhadap batas – batas Pasar Daerah dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan oleh Bupati Gresik.
Pasal 4
Waktu buka dan tutup untuk tiap – tiap Pasar Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.
BAB III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 5
(1) Pedagang yang ingin menjadi pemakai tetap Ruko, Kios atau Los dalam Pasar harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan identitas lengkap dan ukuran tempat yang dikehendaki, serta mencantumkan pula jenis barang dagangan yang diperdagangkan. (2) Bupati dapat memberikan ijin dan atau menolak permohonan ijin disertai alasan tertentu dalam waktu 1 (satu) bulan apabila persyaratan telah lengkap ; (3) Ijin pemakaian tempat berjualan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan. (4) Bilamana masa berlakunya Ruko, Kios atau Los sudah habis, maka bagi
pedagang
yang
bersangkutan
dapat
mengajukan
ijin
perpanjangan (Hergistrasi) dan dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
6 a. Memelihara dengan baik bangunan yang ditempati; b. Menyediakan tong sampah pada tiap-tiap ruko, kios atau los yang ditempati ; c. Membersihkan sampah
atau kotoran lainnya yang berasal dari
barang dagangannya; d. Membuang sampah atau kotoran lainnya yang berasal dari barang yang diperdagangkan dalam tong sampah yang sudah ditentukan ; e. Tidak
diperkenankan
menggelar
barang
dagangannya
yang
melebihi batas Kios atau Los yang ditempati; f. Tidak diperkenankan memindahkan kepada Pihak lain, kecuali sudah memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat/ Petugas yang ditunjuk; g. Tidak
merubah
bentuk
bangunan,
baik
sebagian
maupun
seluruhnya kecuali sudah mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat / petugas yang ditunjuk ; h. Mentaati Peraturan perundang –undangan yang berlaku yang berhubungan
dengan
hak
dan
kewajiban
yang
dibebankan
kepadanya.
Pasal 7 (1) Ijin pemakaian tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, apabila pemegang ijin : a. Mengakhiri ijin usaha berdagangnya atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Ijin dicabut karena tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 6; d. Telah habis masa berlakunya; e. Membiarkan Stand/Kios/Bedak dalam keadaan kosong selama 6 bulan setelah keluarnya ijin. (2) Bagi Pemegang ijin yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat menempati Kios atau Los dimaksud Pasal 5 ayat (1), dan meneruskan usaha dagangannya dengan sisa waktu yang telah ditetapkan. (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat.
7 (4) Bagi mereka yang ijinnya telah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongkan Ruko, Kios atau Los dalam waktu 10 (sepuluh) hari, sejak diterimanya surat pemberitahuan tentang keharusan pengosongan dimaksud. (5) Bagi pemegang ijin yang habis waktunya dan akan memperpanjang ijinnya, 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk . Pasal 8 (1) Apabila tempat berjualan telah mendapatkan ijin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah,
maka Bupati berhak
membatalkan ijin yang telah diberikan. (2) Pembatalan ijin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan selambat– lambatnya 30 (Tiga Puluh ) hari sebelumnya, dan pemegang ijin akan menerima santunan. (3) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9
Bagi yang telah mendapatkan ijin pemakaian Ruko, Kios atau Los akan diberi Kartu Tanda Pengenal penempatan pemakaian Ruko, Kios atau Los dalam bentuk Surat Ijin menempati (SIM).
BAB IV KELAS PASAR Pasal 10
Pasar Daerah terdiri dari : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c.
Pasar baru yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, klasifikasi kelasnya ditentukan dengan Peraturan Bupati Gresik
.
8 BAB V RETRIBUSI Pasal 11
Untuk setiap ijin merubah bentuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dikenakan kewajiban membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut : a. Untuk merubah Ruko dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya ijin perubahan bentuk/sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); b. Untuk merubah Kios dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya ijin perubahan bentuk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah ); c. Untuk merubah Kios dalam
Pasar Kelas II dikenakan biaya ijin
perubahan bentuk sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) .
Pasal 12
(1) Bagi pedagang yang menggunakan tempat berjualan atau tempat lain di dalam lokasi ataupun di wilayah Pasar Daerah dikenakan retribusi. (2) Pelaksanaan pemungutan dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Pemberlakuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)
khususnya menyangkut Lampiran A dan B diberlakukan dalam 3 (tiga) tahap yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (4) Setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh pedagang pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
Tarip Jenis Kendaraan
Kelas I
Kelas II
a)
Becak/Gledekan
Rp.
1.000,00
Rp.
800,00
b)
Pick Up
Rp.
2.000,00
Rp.
1.000,00
c)
Truck / Truk Angkut
Rp.
3.000,00
Rp.
1.500,00
d)
Truk Double
Rp.
4.000,00
Rp.
2.000,00
9 Pasal 13
Apabila dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang ijin tidak mempergunakan tempatnya (selain Kios atau Los yang tertutup), Petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Perindustrian dan perdagangan berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu
dan pemakaian tempat tersebut dikenakan
dengan retribusi harian yang berlaku.
Pasal 14
(1) Pasar yang buka pada pagi hari, siang atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Bagi pedagang yang berjualan lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan retribusi 2 (dua) kali dalam sehari semalam sesuai dengan retribusi yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 15
Untuk setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14, diberikan karcis sesuai dengan ketentuan .
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 16
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
10 (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah,
yang
pengangkatannya
ditetapkan
sesuai
dengan
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah ; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sewa Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dukumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan,
dan
dokumen-dokumen,
serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang sewa Daerah; g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
Menghentikan penyidikan;
j.
Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang sewa Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
11
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII LAIN – LAIN Pasal 18
(1) Menyelenggarakan kegiatan atau pengelolaan dimasing – Unit
masing
Pasar Daerah dimaksud dalam Pasal (10), dilakukan oleh
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang akan diangkat oleh Bupati ; (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gresik
selain
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk memungut retribusi kepada para pedagang dan menyetorkan hasilnya ke Kas Penerima dan Penyetor pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. (3) Penyetoran hasil penarikan retribusi Pasar Daerah dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan khusus penerima dan penyetor pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik paling
lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang
Dikuasai
Oleh
Pemerintah
Kabupaten
perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Gresik
beserta
12 Pasal 20
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan
di Gresik
Pada tanggal 7 Agustus 2009
BUPATI GRESIK
Dr. KH. ROBBACH MA’SUM, Drs.MM
Diundangkan di : Gresik Pada tanggal
: 7 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM Pembina Utama Madya Nip. 19590814 199003 1 003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009 NOMOR 6
13
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
: 6 TAHUN 2009
TANGGAL
: 7 Agustus 2009
RETRIBUSI PASAR YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
A. Untuk Harian setiap 1 M2 bagi langganan bulanan tetap.
Tempat/Letak
Kelas I
Kelas II
Kelas Utama
Rp. 200,-
Rp. 150,-
Kelas Biasa
Rp. 150,-
Rp. 100,-
Kelas Singkur
Rp. 100,-
Rp. 50,-
Penggunaan
B.
Stan/Bedak/Toko
dalam
los
untuk
langganan
diperhitungkan tiap – tiap M2 / bulan sebagai berikut : Tempat/Letak
Kelas I
Kelas II
Kelas Utama
Rp. 2.000,-
Rp. 1.500,-
Kelas Biasa
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Kelas Singkur
Rp. 1.000,-
Rp.
750,-
C. Retribusi penggunaan Pasar diluar Los yang dikenakan setiap hari
sebagai berikut : No
Klasifikasi Jenis Dagangan
Tarip Retribusi
1.
Klasifikasi Besar
Rp. 500,-
2.
Klasifikasi Menengah
Rp. 300,-
3.
Klasifikasi Kecil
Rp. 150,-
14 D. Bagi setiap orang maupun Badan Hukum yang memperoleh ijin untuk berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan wajib Daftar Ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali retribusi sebagai berikut :
Tempat / Letak
Kelas I
Kelas II
Kelas Utama
Rp. 50.000,00
Rp.
35.000,00
Kelas Biasa
Rp. 30.000,00
Rp.
25.000,00
Kelas Singkur
Rp. 20.000,00
Rp.
15.000,00
E. Balik Nama pemakai Stan/Kios maupun langganan /bulanan yang terjadi karena Jual beli atau Pewarisan serta hibah dikenakan biaya sebagai berikut :
Sebab Balik Nama
Kelas Utama
Kelas Biasa
Kelas Singkur
Karena Jual Beli
40 x
30 x
20 x
Karena Kewarisan
30 x
20 x
15 x
Karena Hibah
40 x
30 x
20 x
4x
3x
2x
Sewa menyewa Stan/Los
Keterangan Dari Retribusi harian selama 1(satu) bulan
BUPATI GRESIK
Dr. KH. ROBBACH MA’SUM,Drs. MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM Pembina Utama Madya Nip. 19590814 199003 1 003
15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLA PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam upaya meningkatkan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa di Pasar dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka bagi pemilik los/stan di Pasar dikenakan Retribusi. Bahwa pengenaan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pasar Pemerintah Daerah beserta Perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Pembangunan dewasa ini, maka perlu dicabut dan menetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah yang baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 21
:
Cukup jelas
