PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor
29
Tahun
2005
tentang
Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, serta untuk memperjuangkan cita
–
cita
para
anggota
parpol
dalam
kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada partai politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang–undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam lingkungan Profinsi Jawa Timur; 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 ); 3. Undang – undang
Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
2
4. Undang
–
undang
Nomor
12
tahun
2003
tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
tahun
1974
tentang
Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3038); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29
tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58
tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
tahun
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembagalembaga Teknis
Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 18 Seri C).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK .
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 4. Bupati adalah Bupati Gresik; 5. Provinsi adalah Profinsi Jawa Timur;
4
6. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
BAB II BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.
Pasal 3 Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4 Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Profinsi.
BAB III SUMBER DANA DAN PERHITUNGAN Pasal 5 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bersumber dari APBD.
5
Pasal 6
Perhitungan besar bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : Total bantuan Keuangan Besar Bantuan per kursi = -------------------------------------Jumlah Kursi DPRD
BAB IV PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
Pasal 7
(1) Pengajuan
bantuan,
keuangan
kepada
Partai
Politik
disampaikan secara tertulis kepada Bupati. (2) Penyerahan
Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
dilaksanakan oleh Bupati. (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan Kepada Partai Politik
disampaikan
kepada
Bupati
setelah
diaudit
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tata cara Pengajuan bantuan, penyerahan bantuan dan laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan . Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 7 Agustus 2006 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 7 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
TTD
Drs. HUSNUL KHULUQ, MM Pembina Tk. I NIP. 131 901 822
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 NOMOR 6
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
I. PENJELASAN UMUM.
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang Dasar 1945 Bahwa Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan – kebijakan Negara, sesuai dengan sistem Demokrasi di Negara
Republik
Indonesia
yang
menganut
sistem
Perwakilan
yang
pelaksanaannya dimulai dari proses pemilihan oleh organisasi partai politik , maka sesuai dengan jiwa dari pasal 4 ayat ( 2 ) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu menetapkan Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 9
: Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6
