PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BELITUNG, NOVEMBER 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung akhirnya selesai kami susun. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan atau potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi,misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung didasarkan pada hasil pembahasan rencana strategis masingmasing bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan. Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung ini agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergi berkesinambungan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amiin.
Tanjungpandan, 20 November 2014 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
Drs. Jasagung Hariyadi, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19620317 198903 1005
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………
Halaman i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………..
ii
PENDAHULUAN ………………………………………………….
1
Latar Belakang ……………………………………………… Landasan Hukum …………………………………………… Maksud dan Tujuan ………………………………………… Sistematika Penulisan ………………………………………
1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG …………………………………
5
BAB I
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. BAB II
2 4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung ………………………… 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung ……………………………………………… 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung ………………………………………………
BAB III
7
7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung …………
18
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …
20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung …………………………………………………………….
22
3.2. Telaahan Visi, MIsi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………
27
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif ………….. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………………………………… 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………
BAB IV
27
29
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………………………………………. 31 4.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Belitung……………………………………………… 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung …………………………
32 38
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung ………………………………………………
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………
51
51 BAB VI
BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………………
58
PENUTUP ……………………………………………………………….
61
LAMPIRAN Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikor Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
serta
perangkat
peraturan
perundangan-undangan
lainnya,
mengamanatkan bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai
acuan
penyelenggaraan
pembangunan
oleh
perangkat
daerah
bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan RenstraSKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan RenstraSKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3). Berdasarkan pasal 15 ayat 3 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Belitung. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai
dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dalam periode 2013-2018 kedepan secara umum meliputi: (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, (2) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek wisata, (3) Belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, (4) Tingkat sadar wisata masyarakat rendah (5) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (6) Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata (7) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan ekonomi kreatif.
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung tahun 2013-2018 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 disusun dengan berlandaskan pada : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun
2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013-2018, adalah meningkatnya pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 adalah: 1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018; 2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung selama periode tahun 2013-2018; 3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung (Rencana Kerja Tahunan) dalam periode lima tahun ke depan; 4. Tersusunnya
dokumen
perencanaan
yang
merupakan
dasar
dalam
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Belitung
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung 5 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KREATIF
KINERJA
KABUPATEN
DINAS
BELITUNG
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
6
PARIWISATA YANG
DAN
EKONOMI
MENGACU
PADA
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG
Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor
PM.20/OT.00/M.PEK/2012
tentang
Penyesuaian
nomenklatur
pada
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Mempedomani hal tersebut maka terdapat perubahan dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung seperti yang tertuang dalam bagan berikut :
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung:
KEPALA DINAS SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
BIDANG EKONOMI KREATIF
SEKSI PERANCANGAN DESTINASI DAN INVESTASI PARIWISATA
SEKSI PROMOSI PARIWISATA
SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA
SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA,KONVENSI,INSENTIF,EVEN ,DAN WISATA MINAT KHUSUS
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI PARIWISATA
SEKSI EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK
SEKSI PENCITRAAN
SEKSI KERJASAMA DAN FASILITASI
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA
UPTD MUSEUM DAN KEBUN BINATANG
SUB BAGIAN UPTD
UPTD TAMAN HIBURAN
UPTD DESTINASI TANJUNG KELAYANG
SUB BAGIAN UPTD
SUB BAGIAN UPTD
Merujuk kepada Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut : I. KEPALA DINAS
(1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3).Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. penginventarisasian dan pendokumentasian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; c. pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; d. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4). Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung membawahi: a. Sekretaris; 1. Sub Bagian Perencanan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata; 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even, dan Wisata Minat khusus; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; c. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Promosi Wisata; 2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata; 3. Seksi Pencitraan. d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari : 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; 3. Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi. e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.
II. SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a.
pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
b.
penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
c.
pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
d.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bag Keuangan mempunyai fungsi: a. penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
rencana
anggaran,
penatausahaan, perbendaharan dan verifikasi keuangan; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas; b. Penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
III. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja tahunan; b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; c. penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwiswata; d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; e. Pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya; dan h. pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi perancangan destinasi, investasi pariwisata dan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan; b. penyiapan perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata, potensi investasi, industri pariwisata serta pengaturan pengusahaan di bidang sarana dan jasa pariwisata;
c. pelaksanaan
kebijakan
tentang
perancangan
destinasi
pariwisata,
pengembangan zona kreatif, pengembangan investasi dan inovasi destinasi pariwisata serta industri pariwisata; d. pelaksanaan bimbingan teknis tentang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan potensi dan promosi investasi serta pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan saran teknis kegiatan di bidang sarana pariwisata dan jasa pariwisata; f. pelaksanaan pendataan kegiatan di bidang pengusahaan industri pariwisata di setiap kecamatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Even dan Wisata Minat Khusus Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan mengevaluasi tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Event dan Wisata Minat Khusus. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi, Insentif, Event dan Wisata Minat Khusus mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan; b. penyiapan bahan perencanaan pengembangan daya tarik wisata berupa kegiatan atraksi wisata, wisata budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan serta konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus; c. pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan wisata alam dan budaya, wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, serta wisata konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus; d. pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian daya tarik wisata, konvensi, intensif, even dan wisata minat khusus; e. pengembangan dan inovasi daya tarik wisata, konvensi, intensif, even dan wisata minat khusus; f. penyiapan sarana dan prasarana daya tarik wisata, konvensi, insentif, even, dan wisata minat khusus; g. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi daya tarik wisata, konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pembinaan,
bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan; b. pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata; c. peningkatan kapasitas masyarakat, kemitraan dan kelembagaan masyarakat; d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi pemberdayaan masyarakat pariwisata; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi tentang pemberdayaan masyarakat pariwisata; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
IV. Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang pemasaran pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja tahunan; b. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata; c. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang pemasaran pariwisata; d. pelayanan informasi bidang pemasaran pariwisata; e. pelaksanaan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
pemasaran
wisata
dan
pengembangan kemitraan pariwisata; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata daerah; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari: 1. Seksi Promosi Wisata Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi promosi pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi :
a.
penyiapan bahan Penyusunan rencana kerja tahunan;
b.
penyiapan
bahan
pariwisata
berupa
penyelenggaraan
dan
pameran/expo
skala
mengikuti
kegiatan
kabupaten,
promosi
nasional
dan
internasional; c.
penyediaan bahan-bahan promosi pariwisata;
d.
penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis strategi promosii pariwisata;
e.
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kegiatan promosi pariwisata;
f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan promosi pariwisata;
g.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b.
pelaksanaan penelaahan potensi pasar pariwisata;
c.
pengoptimalisasian informasi pariwisata;
d.
pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi pariwisata dalam berbagai bentuk sarana informasi;
e.
penyiapan
bahan
koordinasi
lintas
sektoral
dalam
rangka
analisis
pengembangan pasar dan informasi pariwisata; f.
penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar serta informasi pariwisata;
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
h.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pencitraan Seksi Pencitraan mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi pencitraan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencitraan mempunyai fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
b.
penyiapan bahan kebijakan mengenai strategi pencitraan pariwisata;
c.
pelaksanaan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata;
d.
pelaksanaan penerapan kerja sama dan kemitraan pemasaran dan pencitraan pariwisata daerah;
e.
pelaksanaan penetapan dan penerapan branding dan tagline pariwisata daerah;
f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
g.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
V. Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepariwisataan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja tahunan; b. penyusunan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif; c. pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru; d. pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala Kabupaten; e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan iptek; f. fasilitasi dan kerja sama industri kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya; g. peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif skala Kabupaten dan Nasional; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari : 1. Seksi
Ekonomi
Kreatif
Berbasis
Seni
dan
Budaya
mempunyai
tugas
melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis seni dan budaya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan; b. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; c. pengawasan terhadap pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; d. pengembangan dan pembinaan terhadap ide dan tindakan kreatif seni pertunjukan, musik, film, fotografi dan seni rupa, kerajinan, kuliner dan spa; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusun rencana kerja tahunan; b. pelaksanaan pengembangan klaster industri kreatif melalui peningkatan kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas pengrajin; c. pelaksanaan pembinaan terhadap karya-karya kreatif radio, fashion, periklanan, penerbitan dan percetakan, piranti lunak dan pelayanan teknologi informasi, permainan interaktif dan digital konten, arsitektur, desain, riset dan pengembangan; d. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek; e. pemberian saran dan rekomendasi pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Kerja sama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan fasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku karya kreatif perorangan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan; b. pelaksanaan peningkatan kemitraan terhadap pelaku ekonomi kreatif;
c. pelaksanaan upaya peningkatan alokasi pembiayaan khusus industri kreatif; d. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi lokasi sentra produksi kreatif; e. pelaksanaan pembinaan bagi industri kreatif berbasis inovasi; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD, yaitu : 1. UPTD Taman Hiburan 2. UPTD Museum dan Kebun Binatang 3. UPTD Destinasi Tanjung Kelayang Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Belitung.
V. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) PNS, 2 (Dua) CPNS dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:
Table.2.1 Komposisi dan Jumlah Personil PNS berdasarkan Golongan Ruang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN
PNS berdasarkan Golongan I II III IV 1 8 5 1 Destinasi 1 4 -
Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pengembangan Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif UPTD Taman Hiburan UPTD Museum dan Kebun Binatang UPTD Destinasi Tanjung Kelayang Jumlah
-
1 1 11
7 5 2 1 2 26
1 3
Jumlah 1 14 5 7 7 3 1 2 40
Table.2.2 Komposisi dan Jumlah Personil CPNS berdasarkan Golongan Ruang
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif UPTD Taman Hiburan UPTD Museum dan Kebun Binatang UPTD Destinasi Tanjung Kelayang Jumlah
I -
CPNS berdasarkan Golongan II III IV 1 1 2
-
-
Jumlah 1 1 2
Jumlah tenaga Non PNS dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
Table.2.3 Komposisi dan Jumlah Personil Non PNS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
URAIAN
Jumlah
TU Kantor Dinas UPTD Taman Hiburan dan Kolong Keramik UPTD Museum dan Kebun Binatang UPTD Destinasi Tanjung Kelayang Petugas Penjaga dan Pemelihara Rumah Adat Petugas Kebersihan Kantor Dinas Penjaga Malam Jumlah
2 41 21 20 3 1 1 89
Table.2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN
S3 Destinasi -
Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pengembangan Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif UPTD Taman Hiburan UPTD Museum dan Kebun Binatang UPTD Destinasi Tanjung Kelayang Jumlah
2.3.KINERJA
PELAYANAN
DINAS
-
Kualifikasi Pendidikan S2 S1 D3 D2 SLTA 1 2 5 7 4 2 1 1 3
4 5 2 1 2 20
PARIWISATA
2 1 10
DAN
-
1 1 9
EKONOMI
Jumlah 1 14 6 8 7 3 1 2 42
KREATIF
KABUPATEN BELITUNG
Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan pariwisata nasioanal yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Pembangunan
kepariwisataan
mempunyai
peranan
penting
dalam
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya berperan penting dalam peningkatan pengelolaan seni budaya dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya tarik wisata baik berupa wisata alam, wisata buatandan wisata minat khusus, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage, homestay dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan koridor pariwisata dari pusat kota hingga kawasan utara Kabupaten Belitung.
Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreati, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka
akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, meningkatan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain. Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif . Faktor-faktor tersebut meliputi : Pemanfaatan data dan informasi belum optimal Sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung belum optimal Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum berorientasi terhadap pasar Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata Rendahnya diversifikasi daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industri pariwisata terhadap wisatawan Belum optimalnya peran masyarakat terhadap perkembangan pariwisata Keterbatasan pendukungan anggaran pembangunan
2.4.TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG
Keberhasilan pembangunan
pariwisata
juga dipengaruhi oleh dukungan
sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia prasarana
pariwisata, sarana dan
pariwisata, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan
pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan
potensi pariwisata
daerah
diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumbersumber pendapatan asli daerah daerah baru yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata menghadapi beberapa permasalahan yaitu : (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah;
(2) belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata; (3) belum optimalnya diversifikasi daya tarik wisata; (4) tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang; (5) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; (6) belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata
Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antardaerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pembangunan
kepariwisataan
juga
dihadapkan
pada
situasi
belum
optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).
Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif , meliputi :
Potensi keanekaragaman dan kekayaan
pariwisata dan ekonomi kreatif yang
dimiliki
Posisi strategis kewilayahan
Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif
Perkembangan trend pasar wisatawan
Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Bonus demografi (Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif berupa : a. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain b. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal c. Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang berkembang di masyarakat d. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung e. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan budpar f. Kecenderungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam g. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata h. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dan industri kreatif.
Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian pariwisata daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Peningkatkan pelestarian
pariwisata
daerah dan daya saing pariwisata
memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan pariwisata dan Kepariwisataan. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan adalah melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2) infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya. Dari ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :
1. Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) Kepemilikan Asing (Investasi); (2) Hak Kepemilikan Usaha; (3) Dampak Peraturan terhadap Usaha; (4) Kebutuhan Visa; (5) Perjanjian Ruang Udara Terbuka; (6) Keterbukaan Kebijakan Pemerintah; dan (7) Biaya Perijinan Usaha 2. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) Peraturan Pelestarian Lingkungan; (2) Penegakan Peraturan Pelestarian Lingkungan; (3) Perkembangan industri
perjalanan wisata; (4) Tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) Konsentrasi perlindungan alam; (6) Ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) Perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan 3. Keselamatan dan Kemanan, yang meliputi : (1) Penanggulangan terorisme; (2) Penegakan hukum oleh kepolisian; (3) Penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) Tingkat kecelakaan lalu-lintas 4. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi : (1) Ketersediaan tenaga kesehatan; (2) Akses pelayanan kesehatan; (3) Akes kelayakan air minum; dan (4) Ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit 5. Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi : (1) Prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) Pembiayaan Pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) Efektifitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) Keberadaan/jumlah industri pariwisata 6. Infrastruktur tranportasi udara, yang meliputi : (1) Kualitas pelayanan transportasi udara; (2) Ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) Ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) Volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) Kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) Jaringan transportasi udara internasional 7. Infrastruktur tranportasi darat, yang meliputi : (1) Kualitas jalan raya; (2) Kualitas infrastruktur kereta api; (3) Kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) Kualitas jaringan transportasi domestik; dan (5) Tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya 8. Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) Jumlah Kamar Hotel; (2) Penyewaan mobil; dan (3) Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 9. Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) Usaha jaringan internet; (2) Pengguna internet; (3) Jalur sambungan telepon; (4) Jumlah pelanggan internet; dan (5) Jumlah pengguna telepon selular 10. Daya saing harga, yang meliputi : (1) Pajak bandara; (2) Daya beli masyarakat; (3) Cakupan perpajakan; (4) Tingkat harga BBM (Bahan Bakar Minyak); dan (5) Indeks harga hotel 11. Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) Tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) Tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) Kualitas system pendidikan; (4) Ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) Tingkat pelatihan; (6) Jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) Kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) Resiko penularan HIV; (9) Dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) Tingkat harapan hidup penduduk 12. Daya tarik wisata, yang meliputi : (1) Keterbukaan pariwisata; (2) Sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) Lama tinggal wisatawan
13. Sumber daya alam, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan dunia; (2) Kawasan yang dilindungi; (3) Kualitas lingkungan alam; dan (4) Jumlah spesies hewan yang dilindungi 14. Sumber daya budaya, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan budaya; (2) Jumlah stadion olahraga; (3) Jumlah pameran dan ekshibisi tingkat internasional; dan (4) Ekspor industri kreatif
Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Belitung pada tataran regional dan nasional, harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif .
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN
FUNGSI PELAYANAN
Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun
demikian
ada
prinsipnya
pariwisata
memiliki
spektrum
fundamental
pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation); Pembangunan Berkesinambungan
(Sustainable
Development);
Pelestarian
Budaya
(Culture
Preservation); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan keparwiwisataan di daerahnya.
Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Bagan 3.1 Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi
khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini.
Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2013-2018 merupakan rencana program prioritas dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yaitu : 1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2. Perhubungan; 3. Kelautan dan Perikanan; 4. Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Kesehatan; 6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 7. Penanggulangan Kemiskinan; 8. Ketahanan Pangan; 9. Lingkungan Hidup; 10. Iklim Investasi 11. Infrastruktur.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki otoritas di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah Kabupaten Belitung, yaitu : “Kabupaten Belitung sejahtera, berdaya saing, inovatif dan bermartabat“. Kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkelanjutan
dan
berkualitas
melalui
pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah; mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah; reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik; dan menciptakan stabilitas politik, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Ke 4 (empat) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip Good Governance, Integrity (integritas), Quality
and
accountability;
Pemerataan
pembangunan
yang
berkeadilan,
dan
Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.
Penjabaran makna dari Visi, Misi dan Program Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung adalah secara bersama-sama mewujudkan masyarakat Kabupaten Belitung yang lebih sejahtera dan inovatif melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di sekitar obyek wisata dan usaha ekonomi kreatif lainnya, penguatan jati diri masyarakat Kabupaten Belitung melalui pelestarian ekonomi kreatif berbasis seni budaya daerah, media, desain dan iptek, serta meningkatkan daya saing dalam rangka kemandirian dan kemajuan.
3.3 TELAAHAN
RENSTRA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SERTA
RENSTRA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
sehingga sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami perubahan dan penyesuaian. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, meliputi :
1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah; 2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing; 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara; 4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi; 5. Meningkatnya
kapasitas
SDM
aparatur/industri
dan
masyarakat
bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata; 8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah; 9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata; 10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien; 11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif; 13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat; 14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Belitung yang interkoneksi dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar/rawa; Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 Sumber : BAPPEDA Kab. Belitung
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung Tahun 2014
Gambar 3.2 Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung
Sumber : BAPPEDA Kab. BelitungTahun 2005
Gambar 3.3 Peta Wisata Kabupaten Belitung
Sumber : BAPPEDA Kab. BelitungTahun 2005
Sedangkan mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2014-2019, kawasan peruntukkan pariwisata dapat berupa kawasan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi dan wisata lainnya.
Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan objek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan bersifat menunjang pariwisata. Rencana kawasan peruntukkan wisata Kabupaten Belitung dijabarkan melalui tabel dalam lampiran dokumen renstra ini. Secara khusus kawasan wisata di Kabupaten Belitung yang akan diwadahi dan dikembangkan berdasarkan rencana pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Wisata Sijuk dan Kawasan Wisata Kecamatan Membalong.
Tabel 3.1 Rencana Kawasan Peruntukkan Wisata Kabupaten Belitung No.
Kawasan
1.
KEK Wisata Sijuk
Kecamatan Sijuk
Desa
Luas (Ha)
Persentase
3.908,52
76,94
1.171,25
23,06
5.079,77
100,00
Sijuk Tanjung Binga keciput Jumlah
2.
Kawasan wisata
Membalong
Padang Kandis Jumlah
Total Sumber : Laporan Akhir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung 2014-2019
Pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Belitung juga dikelompokkan menurut skala prioritas yaitu wilayah pengembangan A, B dan C. Wilayah A merupakan kawasan dengan pengembangan prioritas utama, sementara wilayah C merupakan kawasan dengan prioritas pengembangan akhir.
a. Wilayah Pengembangan Pariwisata A Wilayah pengembangan ini merupakan wilayah pengembangan prioritas pertama, berupa obyek-obyek wisata prioritas tinggi dan sudah dikenal di dunia. Hal ini memungkinkan pengembangan yang lebih mudah karena promosi dan studi mengenai daya tarik wisata yang sudah banyak dilakukan. Daerah yang termasuk wilayah pengembangan utama ini meliputi koridor-koridor dengan pusat pengembangan di Tanjungpandan. Koridor tersebut adalah Tanjungpandan – Sijuk. Wilayah pengembangan ini didukung oleh ketersediaan/kemudahan akses dan pelayanan wisata yang besar di kawasan tersebut. Wilayah ini merupakan wilayah wisata alam dan budaya yang bercirikan peninggalan-peninggalan sejarah yang dikombinasikan dengan kekayaan alam hutan, pantai/laut dan
pulau-pulau kecil. Daya Tarik wisata yang termasuk dalam lingkup wilayah ini yaitu : obyek utama Kecamatan Tanjungpandan dan sekitarnya yaitu Pantai Tanjung Pendam dan gudang-gudang kuno peninggalan Belanda; obyek utama Kecamatan Sijuk dan sekitarnya terdiri dari : 1. wisata pantai, meliputi pantai Senilai, Bukit Berahu, Pantai dan Pemukiman Nelayan Tanjung Binga, Pantai Marina, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Mabai, Tanjung Tinggi, dan lain-lain; 2. wisata pulau, yaitu Pulau Kera, Pulau Lengkuas, Pulau Burung dan lainlain; 3. wisata budaya, yaitu situs-situs budaya; 4. wisata hutan, terdiri dari hutan konservasi
b. Wilayah Pengembangan Pariwisata B Wilayah pengembangan ini lebih variatif dengan adanya beberapa tema atraksi, yaitu pantai dan sungai, bahari dan pulau, budaya, hutan, pegunungan, dan air terjun. Wilayah ini meliputi koridor Tanjungpandan – Badau. Adapun daya Tarik wisata yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini yaitu : Wisata pantai dan sungai, yaitu Pantai Pegantungan, Pulau bayan dan Sungai Cerucuk; Wisata pulau, yaitu Pulau Rengit; Wisata budaya, yaitu situs-situs budaya; Wisata hutan, yaitu hutan lindung; Wisata pegunungan, yaittu Kawasan Gunung Tajam laki dan Bini; Wisata air terjun, yaitu air Terjun Gurok Beraye.
c. Wilayah Pengembangan Pariwisata C Wilayah pengembangan ini lebih variatif dengan adanya beberapa tema atraksi, yaitu pantai, bahari dan pulau, budaya, hutan, pegunungan dan agro-mina. Wilayah ini meliputi koridor Tanjungpandan – Badau – Membalong – Selat Nasik. Adapun daya Tarik yang termasuk dalam pengembangan ini adalah : Wisata pantai, yaitu Pantai Teluk Gembira, Penyabong, Batu Kura dan lainlain; Wisata pulau, yaitu Pulau Seliu; Wisata budaya, yaitu situs-situs budaya; Wisata hutan, yaitu hutan lindung; Wisata pegunungan, yaitu kawasan Bukit Batu Baginde; Wisata agro-mina, yaitu kawasan agropolitan dan minapolitan; Wisata mangrove di sepanjang pantai Pulau Belitung.
Tabel 3.2 Aspek kajian KLHS ASPEK KAJIAN KLHS Indikasi Program Prioritas
Pengembangan Pemasaran Pariwisata; pengembangan Destinasi Pariwisata; Pengembangan Kemitraan.
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Tersedianya tempat tinggal yang ramah lingkungan. Program ini harus mengembangkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan lokasinya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan yang diarahkan dalam RTRW.
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Efisien pemanfaatan sumber daya alam
Kerentanan dan perubahan iklim
Perubahan bentang alam dan lahan. Komponen abiotic terancam, tercemar, terdegradasi.
Berkurangnya kawasan resapan air. Perubahan iklim mikro. Ancaman banjir. Laju run off tinggi karena berkurangnya tutupan lahan. Penggerusan daratan.
Menyiapkan porsizona transisi (RTH) berdasarkan regulasi terkait, khususnya pada area/zona rentan terhadap degradasi seperti erosi, abrasi dan penggerusan (memperhatikan aspek topografi, geomorfologi, hidrologi, fisik kimia dan geologi lingkungan).
Kerentanan akan terlihat pada aspek sosial dan sistem pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata.
Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2014-2019
Keberadaan hutan mangrove, pesisir menjadi faktor pendukung adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Tetapi disisi lain, ancaman terhadap hutan dan perairan di kawasan Kabupaten Belitung sangat tinggi. Faktor inilah yang akan berdampak pada peningkatan emisi karbon dan peningkatan suhu.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Berkurangnya/menurunnya komposisi dan struktur vegetasi signifikan dengan berkurangnya/menurunnya habitat fauna dan satwa. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan indeks keanekaragaman dan kelimpahan fauna darat dan air.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pariwisata, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara pariwisata dengan ekonomi kreatif.
a. Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataanbergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana danprasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata.Industri
pariwisata
dapat
didefinisikan
sebagai
kumpulan
usahapariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang danjasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. b. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif dapat memberikan kotribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, menggunakan sumberdaya yang terbarukan serta dampak sosial yang positif.
Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannnya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong petumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.
Selanjutnya masalah keamanan menjadi perhatian serius. Masalah keamanan telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industry pariwisata, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bersifat negatif di destinasi maupun fasilitas pariwisata serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan kepariwisataan. Penyebaran penyakit berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk kembali melakukan perjalana wisata. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antar budaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.
Pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, meliputi : 1) Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah; 2) Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Dasar; 3) Kualitas Sumberdaya Aparatur Belum Memadai; 4) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup; 5) Angka Kemiskinan dan Pengangguran Cukup Tinggi; 6) Belum Optimalnya Pengembangan dan Operasional Pelabuhan Laut Tanjung Batu; 7) Belum Optimalnya Kontribusi Pihak Swasta dalam Pembangunan Daerah melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR); 8) Berkurangnya Lahan Produktif Pertanian; 9) Penggalian Potensi Pendapatan Daerah Belum Optimal; 10) Akselerasi Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terhambat; 11) Diversifikasi Destinasi Wisata Masih Kurang;
Isu strategis yang berkaitan langsung pembangunan kepariwisataan lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berkembang, meliputi : a) Ruang Lingkup Nasional
Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pengembangan destinasi kepariwisataan Kabupaten Belitung diarahkan kepada : a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) 1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tanjung Kelayang dan sekitarnya b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 1. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang dan sekitarnya
Gambar 3.4 Peta Destinasi Pariwisata Nasional
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Gambar 3.5 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
b) Ruang Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 diarahkan kepada :
a. Tata Ruang Wilayah Kawasan pariwisata alam, terdiri dari :
Pariwisata alam pantai, meliputi : Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Binga, Pantai Secupak, Pantai Mabai, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pendaunan Indah, Pantai Penyaeran, Pantai Batu Rakit, Pantai Marina, Pantai Bebilai, Pantai Siantu, Pantai Batu Bukit, Pantai Sengkelik, Pantai Batu Bedil, Pantai Tanjung Genting, Pantai Tanjung Rusa, Pantai Mentigi, Pantai Cawat, Pantai Cepun, Pantai Tanjung Kiras, Pantai Teluk Gembira, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang Pantai Awan Mendung, Pantai Pulau Bayan, Pantai Pegantungan, Pantai Pasir Panjang, pantai Tanah Tinggi dan Pantai Gilang;
Pariwisata alam pulau, meliputi : Pulau Kera, Pulau Burung, Pulau Pasir, Pulau Kelayang,
Pulau
Lengkuas, Pulau
Aji, Pulau Siantu,
Pulau
Buluh/Mempalik, Pulau Kemulutan Besar, Pulau Kemulutan Kecil, Pulau Kambing, Pulau Rengit, Pulau Naduk, Pulau Batu Dinding, Pulau Kalamoa, Pulau Lima, Gugusan Pulau di Desa Juru Seberang, Pulau Mentikus, Pulau Seliu, Pulau Gersik, Pulau Kalimambang, Pulau Sekupuk, Pulau Sekudang, Pulau Kampak, Pulau Katan, Pulau Kepayang, Pulau Batu Belayar, Pulau Gusong Are, Pulau Bayan, Pulau Emperut, Pulau Genting, Pulau Pelema Besar, Pulau Pelema Kecil, Pulau Tupai, Pulau Seribu, Pulau Kapak, Pulau Betangan, Pulau Liak Besar, Pulau Liak Kecil, Pulau Belatuk, Pulau Sebongkok, Pulau Sepindang, Pulau Sekutai, Pulau Piling, Pulau Punai, dan pulau-pulau lainnya;
Pariwisata alam sungai, meliputi : Sungai Petaling, Sungai Cerucuk, Sungai Padang, dan Sungai Brang;
Pariwisata alam lainnya, meliputi : Bukit Batu Baginde, Bukit Batu Telaga Bulan, Goa Nek santen, Bukit Paramont, Air Terjun Gurok Beraye, Hutan Kemasyarakatan Desa Juru Seberang, Hutan Kemasyarakatan Munsang, Hutan Produksi Konversi Tanjung Siantu, Goa di Juru Seberang, Pemandian Alam Jerry, Pemandian Tirta Marundang Indah, Pamandian Suci Indah, Batu Siang, Air Terjun Gunung Kubing, Air Lembung Dalam dan Air terjun, Batu Mentas Sanctuary, Danau Kaolin Kolong Murai (Danau Biru), Taman Hiburan Kolong Keramik, Desa Wisata Tanjung Tinggi, kampong Oranye, Rindu Kampong, Mercusuar Tanjung Lancur.
Kawasan pariwisata budaya, meliputi :
pariwisata budaya di Kecamatan Membalong, meliputi : Situs Ai’ Labu (Makam KA. Rahad/Depati Tjakraningrat VIII), Situs Luday dan Membalong (Makam Raja Belantu dan keturunannya), Situs Lempak Tuk Layang, Mercusuar Pulau Sumedang;
pariwisata budaya di Kecamatan Badau, meliputi : Situs Kota Tanah Cerucuk (Makam KA Hatam/Depati Tjakraningrat VII dan makam KA Muhammad Saleh/Depati Tjakraningrat IX), Kawasan Situs Gunung Lilangan 9makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik) dan Museum Badau, Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah) dan Situs Parit Gunong (makam Tuk Kundo);
pariwisata budaya di Kecamatan Sijuk, meliputi : Desa Balitung, Situs Mentikus Air Selumar, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Mercusuar Pulau Lengkuas, Situs Padang Kelaring Sungai Padang;
pariwisata budaya di Kecamatan Selat Nasik, meliputi : Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lancur);
pariwisata budaya di Kecamatan Tanjungpandan, meliputi : Museum Pemkab. Belitung, Rumah Adat Belitung, Kawasan Kota Tua Tanjungpandan (Eks, NV GMB Jam Gede, Rumah tipe Kolonial 1 dan tipe kolonial II, Benteng Penutuk Perawas, Rumah Kapiten Phang Tjong-Toen, Kian Sien, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. Societeit Toapekong Ho A Joen, Rumah Tuan Kuase, Hotel Pantai/Mess KJUB Pertim, Eks. Europeesche Kliniek, eks Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, eks. Tuindienst, eks Landraad, eks. Holland Indisch School (SMPN 1 Tanjungpandan), eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), eks Districthoofd (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn, Situs Dockyard, Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda), Mesjid Al Mabrur, eks Kantor Asisten Residence, Gedung Nasional Padang Miring;
Kawasan pariwisata buatan, tersebar diseluruh kecamatan; Kawasan agrowisata, meliputi kebun durian Dusun Aik Gede, Kebun Buah Badau, Taman Kehati Air Selumar dan Taman Kehati Desa Lassar. Gambar 3.6 Peta struktur Perwilayahan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
b. RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018: Kawasan pariwisata dapat berupa kawasan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi dan wisata lainnya. Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan objek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan yang bersifat menunjang pariwisata.
c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) Kabupaten Belitung
Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2015-2025, pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung mencakup 4 (Empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu : a. Pembangunan destinasi pariwisata; b. Pembangunan industri pariwisata; c. Pembangunan pemasaran pariwisata d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
Sedangkan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung meliputi : a. Kawasan geowisata bawah laut Tanjung Kelayang dan sekitarnya; b. Kawasan geowisata batuan granit Tanjung Tinggi dan sekitarnya; c. Kawasan pariwisata perkotaan Tanjungpandan dan sekitarnya; d. Kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil Selat Nasik dan sekitarnya; e. Kawasan ekowisata Badau dan sekitarnya; f. Kawasan pariwisata petualangan Membalong dan sekitarnya; g. Kawasan minawisata Penyabong dan sekitarnya; Gambar 3.7 Daya Tarik Wisata Unggulan Pulau Belitung
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Berdasarkan isu strategis pembangunan wilayah, maka kawasan strategis pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut : NAMA Kawasan geowisata bawah laut
TEMA
DAYA TARIK WISATA
Tema utama :
Daya Tarik wisata utama :
Geowisata bawah laut
- Pantai Tanjung Kelayang
Tanjung Kelayang dan sekitarnya - Pulau Lengkuas - Mercusuar Pulau Lengkuas
Tema pendukung :
Daya Tarik wisata pendukung:
Pariwisata bahari
- Pulau Pasir - Pulau Babi/Kepayang - Batu Garuda - Titik Indomarine - Batu Belayar - Kawasan Tanjung Binga - Bukit Berahu - Desa Wisata Terong
Kawasan Pariwisata perkotaan
Tema utama :
Daya Tarik wisata utama :
Tanjungpandan dan sekitarnya
Pariwisata perkotaan
- Museum Geologi - Rumah Adat - Kuliner Tanjungpandan
Tema Pendukung
Daya Tarik wisata pendukung :
Pariwisata pertambangan
- Gedung Negara
timah
- Dockyard - Kebun Binatang - Kolam Renang Dayang Seri Pinai - Kampong Orange - Pemandian Suci Indah - Pemandian Alam Jerry - Kolong keramik - Danau Biru (kulong kaolin) - Kulong Juru Seberang 1 - Kulong Juru Seberang 4 - Kulong Murai 1 - Kulong Murai 2 - Kulong Kelekak Usang 2 - Kulong Air Kelubi
Kawasan Pariwisata Pulau-pulau
Tema utama :
kecil Selat Nasik
Pariwisata
Daya Tarik wisata utama : pulau-pulau
-
Mercusuar Tanjung Lancur
kecil
-
Pantai Pasir Panjang
Tema pendukung :
Daya Tarik wisata pendukung :
Pariwisata budaya bahari
-
Kawasan Bakau Selat Nasik
-
Kawasan Pulau Lima
-
Pantai Batu Dinding
-
Pulau Kalang Bau
-
Titik kapal karam
-
Pantai Tanjung Ru
Sumber : Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Belitung
Gambar 3.8 Jalur pengembangan Pariwisata wilayah utara
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Gambar 3.9 Jalur tengah pengembangan Pariwisata
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Gambar 3.10 Jalur selatan pengembangan Pariwisata
Sumber : Laporan Pendahuluan penyusunan RIPPARKAB P2Par ITB 2014
Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dihadapkan pada tantangan berupa :
1.
Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi pariwisata;
2.
Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya ekonomi kreatif dan pariwisata;
3.
Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain;
4.
Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5.
Terbukanya kesempatan berusaha dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6.
Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat;
7.
Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif dan pariwisata;
8.
Pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat;
Secara internal, tantangan pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata dihadapkan pada situasi belum optimalnya :
1. Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi. 2. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. 3. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan. 4. Daya dukung sarana prasarana kerja.
Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif selanjutnya dikelompokan ke dalam 7 (tujuh) isu strategis sebagai berikut:
1. BELUM OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pengembangan jejaring pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri; 2. BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA Pengembangan sumber daya pariwisata menjadi daya tarik wisata berdaya saing; 3. BELUM OPTIMALNYA DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA Optimalisasi potensi pariwisata di bagian selatan dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Belitung; 4. TINGKAT SADAR WISATA MASYARAKAT MASIH RENDAH Perlindungan terhadap sumber daya pariwisata alam dan budaya;
5. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA Peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata (jalan, angkutan umum, papan penunjuk arah); 6. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA Peningkatan
kapasitas
SDM
dalam
perencanaan,
pengelolaan,
dan
pengendalian kepariwisataan; 7. BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif.
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: 1. Kesiapan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; 2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor; 3. Daya dukung sarana dan prasarana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
BAB IV Situ
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4 en
4.1. VISI DAN MISI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan Misi Dinas Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
Kabupaten
Belitung
dibangun
dengan
mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Adapun visi pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 adalah : KABUPATEN BELITUNG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, INOVATIF DAN BERMARTABAT 7AKYAT BANTEN SEJAHTERA IMAN DAN TAQWAMakna yang terkandung dalam visi Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 adalah : 1. Sejahtera. 2. berdaya saing. 3. Inovatif. 4. Bermartabat Misi daerah tahun 2013-2018 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Belitung yang sejahtera, berdaya saing, inovatif dan bermartabat, melalui :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah; Misi 2 :
Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah;
Misi 3 : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik; Misi 4 : Menciptakan stabilitas politik, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Selanjutnya, Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dibangun dengan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Visi Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 adalah : TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARIWISATA BERKELAS DUNIA, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 diarahkan kepada pengembangan : (1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; (2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; (3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan (4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 adalah : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata 2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab 3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional 4. Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 dilaksanakan : 1. Berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; 2. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan; 3. Dengan tata kelola yang baik; 4. Secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan 5. Dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat
Selanjutnya, Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung juga dibangun dengan mempertimbangkan pula perkembangan paradigma di sektor pariwisata berbasis kepada peningkatan ekonomi kreatif. Visi dan Misi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yaitu : BANGSA INDONESIA YANG BERKUALITAS HIDUP DAN BERCITRA KREATIF DI MATA DUNIA
Misi Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2025 adalah : Memberdayakan Sumber Daya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional, yang diarahkan untuk : 1. Peningkatan kontribus industri kreatif terhadap PDRB Indonesia; 2. Peningkatan ekspor nasional dan produk/jasa berbasis kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan semangat kontemporer; 3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif; 4. Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif; 5. Pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi dan generasi yang akan datang 6. Penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreaif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan nusantara 7. Penumbuhkembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial 8. Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan Negara (national branding) Indonesia di mata dunia internasional. Dalam menetapkan visi dan misi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2013-2018 berpijak pula kepada kerangka pikir pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut :
Bagan 4.1 Analisis Pembangunan Pariwisata
Memperluas dan Memeratakan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja
Devisa dari wisatawan mancanegara
Pengeluaran wisatawan Nusantara
Industri pariwisata (industri pariwisata yang berdaya saing tinggi)
Peningkatan daya saing produk pariwisata
SDM, Diklat
Investasi Industri Pariwisata
Destinasi pariwisata (destinasi pariwisata yang berkelanjutan)
Kontribusi Pariwisata kepada PDRB (dampak ekonomi pariwisata)
Pemasaran pariwisata (pemasaran yang berkelanjutan)
Penyerapan tenaga kerja (dampak ekonomi pariwisata)
Kelembagaan Pariwisata (DMO, pemberdayaan masyarakat)
Pengembangan Promosi terpadu Pengembangan daya tarik dan institusi dan wisata berkesinambungan SDM
Sarana/ infrastruktur
Sumber : Bappenas, 2009
Biaya
Data
Perencanaan, Organisasi Monev, Kemitraan
GOALS
OUTCOMES
OUTPUT
PROSES
INPUT
Bagan 4.2 Fungsi Strategis Ekonomi Kreatif
KONTRIBUSI EKONOMI (PDB, Tenaga Kerja, Ekspor) DAMPAK SOSIAL (kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kepedulian sosial
INOVASI (kreativitas yang menciptakan nilai tambah)
IKLIM BISNIS Penciptaan lapangan Usaha dan Dampak bagi sektor lain) EKONOMI KREATIF CITRA DAN IDENTITAS BANGSA Tourism, ikon nasional, memperkenalkan budaya dan nilai lokal) SUMBER DAYA TERBARUKAN Berbasis pengetahuan, ide dan gagasan
Sumber : Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015
Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Belitung, visi dan misi Pengembangan Kepariwisataan Nasional, visi dan misi ekonomi kreatif serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi maka ditetapkan Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 sebagai berikut: MEWUJUDKAN KABUPATEN BELITUNG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA YANG BERKUALITAS, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN BERBASIS PADA POTENSI WISATA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif memperhatikan dan menjamin
keberlangsungan
usaha-usaha
ekonomi,
kehidupan
sosial-budaya,
pelestarian lingkungan hidup serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi dan kreativitas guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pokok-pokok Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
-
Berkualitas, artinya memiliki keunggulan dalam tata kelola pengelolaan destinasi wisata;
-
Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Belitung
diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam
persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh
terhadap
meningkatkan
standar hidup
masyarakat
secara
berkelanjutan; -
Berwawasan lingkungan artinya upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan kerkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;
Prinsip dasar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung adalah melalui upaya pemberdayaan masyarakat lokal, pemerataan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang diarahkan ke dalam pengembangan kawasan-kawasan wisata disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kawasan. Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan Pariwisata Kabupaten Belitung yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan diarahkan pada:
1. Pengembangan daya tarik wisata yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang); 2. Pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar wisatawan serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal. 3. Penggalian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, media, desain dan iptek serta inovasi daerah.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Kabupaten Belitung tahun 2013-2018. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi :
Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah; Misi ke-2 : Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya loka dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah; Misi ke-3 : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi kabupaten serta dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung sebagai berikut: Misi ke-1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (2) Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas; (3) Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi; dan, (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat. Misi ke-2 : Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan dan mengembangkan serta menata daya tarik wisata; (2) Memperluas jejaring pemasaran pariwisata; (3) mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif, dan (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat pariwisata Misi ke-3: Meningkatkan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan; (2) Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif; (3) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai,serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :
Tabel 4.a Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-1
Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-1
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tujuan
Sasaran
Mewujudkan kelembagaan Terwujudnya dan ketatalaksanaan SKPD kelembagaan daerah yang akuntabel yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
Indikator kinerja Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Cakupan keterjangkauan pelayanan publik
Meningkatnya Persentase (%) akuntabilitas kinerja ketersediaan laporan SKPD progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional
Meningkatnya tata kelola aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian
Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas Persentase (%) tingkat pengelolaan pemenuhan kebutuhan pertanahan daerah tanah bagi pembangunan
Tabel 4.b Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-2 Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-2
Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan pemasaran pariwisata Tujuan
Mewujudkan kepariwisataan daerah yang handal
Sasaran Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas
Indikator kinerja Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan Jumlah Kunjungan wisatawan
Tabel 4.c Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-3 87
Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-3
Meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Tujuan
Sasaran
Mewujudkan Terwujudnya pengelolaan sumber daya pengelolaan ekonomi kreatif untuk ekonomi kreatif pengembangan pariwisata daerah
Indikator kinerja Jumlah penyelenggaraan even ekonomi kreatif Frekuensi pembinaan pembangunan ekonomi kreatif
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, selain dirancang untuk
merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018. Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung pada setiap Misi adalah sebagai berikut :
Tabel 4.d Strategi dan Kebijakan Misi ke-1 Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-1
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Strategi
Kebijakan
Optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi SKPD Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu
Peningkatan pelayanan aparatur
Pengembangan sistem informasi pelayanan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi Peningkatan kesejahteraan aparatur
Tabel 4.e Strategi dan Kebijakan Misi ke-2 Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-2
Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan pemasaran pariwisata Strategi
Kebijakan
Pengembangan pengelolaan Pengelolaan dan potensi wisata daerah yang tarik wisata berorientasi pada peningkatan Peningkatan pendapatan masyarakat pemberdayaan pembangunan daerah
pengembangan daya
kompetensi dan masyarakat dalam industry pariwisata
Meningkatan pemasaran wisata
90
Tabel 4.f Strategi dan Kebijakan Misi ke-3
Visi
Terwujudnya Kabupaten Belitung sebagai Destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal
Misi ke-4
Meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Strategi
Kebijakan
Penggalian dan pengembangan Meningkatkan pembangunan ekonomi ekonomi kreatif kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan ekonomi kreatif
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.
Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2013-2018 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; (5) Program Penngkatan Promosi Potensi Daerah; (6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur; (7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; (8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (9) Program Pengembangan Kemitraan; (10)
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata;
dan
(11)
Program
Pengembangan Ekonomi Kreatif. 93
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diimplementasikan melalui 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; (3) Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan; (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; (8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; (9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; (11) Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS; (12) Kegiatan Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera; (13) Kegiatan Optimalisasi UPTD Museum; (14) Kegiatan Optimalisasi UPTD Taman Hiburan; (15) Kegiatan Optimalisasi UPTD Tanjung Kelayang; (16) Optimalisasi Kolam Renang Dayang Seri Pinai: (17) Kegiatan Optimalisasi UPTD Taman Wisata, Kebun Binatang dan Museum; (18) Optimalisasi Kolong Keramik. a. Tujuan Program Tujuan dan Sasaran pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah : Terwujudnya peningkatan Kualitas Aparatur.
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diukur dengan : 1. Cakupan keterjangkauan pelayanan publik.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diimplementasikan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor; (2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, (3) Kegiatan Pengadaan Meubelair, (4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; (6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; (7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; (8) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; (9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (10) Kegiatan Pembuatan Tanda Nama UPTD Taman Hiburan; (11) Kegiatan Pembangunan Gerbang Gedung Kantor Dan Tanda Nama Kantor; dan (12) Kegiatan Rehab Gedung Kantor, (13) kegiatan pengadaan property rumah adat, (14) kegiatan pemeliharaan rutin/berkala property rumah adat.
a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah : terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dapat diukur dengan : 1. Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu (1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; (2) kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
a. Tujuan program Tujuan pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur adalah : Terwujudnya etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu.
b. Indikator program Indikator pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur dapat diukur dengan : 1. persentase (%0 penanganan kasus kepegawaian
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Fasilitasi Sumberdaya Aparatur. a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Peningkatan
Kapasitas
Sumber daya Aparatur
adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dapat diukur dengan : 1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya; 2. Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian.
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembebasan Lahan
a. Tujuan program Tujuan
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah.
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat diukut dengan : 1. Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan tanah bagi pembangunan daerah.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diimplementasikan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
adalah
Terwujudnya perencanaan program dan
penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat diukur dengan : 1. persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.
7. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah Program Promosi Potensi Daerah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Promosi Potensi Daerah
a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Promosi Potensi Daerah adalah : terwujudnya peningkatan promosi potensi daerah.
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Promosi Potensi Daerah dapat diukur dengan : persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah.
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diimplementasikan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyusunan RTBL Pengembangan Kawasan Pariwisata; (2) Kegiatan Pembuatan Papan Interpretasi di Kawasan Wisata; (3) Kegiatan Pengembangan Kawasan Minat Khusus; (4) Kegiatan pembangunan sarana pariwisata di daerah tujuan wisata; (5) Kegiatan pengadaan prasarana pariwisata di daerah tujuan wisata; (6) Kegiatan Pemeliharaan Taman Relief Perjuangan Masyarakat Desa Air Seruk; (7) Sail Indonesia; (8) Kegiatan festival tradisi bahari; (9) Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM Pariwisata Kabupaten Belitung; (10) Kegiatan penyelenggaraan konvensi, insentif, even dan wisata minat khusus; (11) Kegiatan Pembuatan DED Belitung Tourist Information Center; (12) Kegiatan penataan dan pengembangan daya tarik wisata dan wisata minat
khusus,
(13)
Kegiatan
Penyusunan
dokumen
perencanaan
teknis
kepariwisataan; (14) kegiatan gebyar pelangi wisata Belitong. a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata adalah : 1. Terwujudnya pengembangan dan penataan daya tarik wisata 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; 3. Meningkatnya pengembangan desa wisata
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata dapat diukur dengan : 1. Peningkatan jumlah daya tarik wisata (DTW) 2. Terpeliharanya daya tarik wisata (DTW) 3. Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata
8. Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Kemitraan diimplementasikan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembinaan Pokdarwis; (2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Destinasi Pariwisata; (3) Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang pariwisata, (4) Kegiatan pemetaan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung; (5) Kegiatan Pembinaan Homestay; (6) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan wisata; (7) Kegiatan Bimtek Pencegahan eksploitasi anak dan HIV AIDS serta Narkoba di Lingkungan Pariwisata; (8) Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kepariwisataan di Kabupaten Belitung, (9) kegiatan fasilitasi pembangunan kepariwisataan, (10) kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, (11) Kegiatan Fasilitasi Destination Management Organization (DMO), (12) kegiatan pelatihan pemandu wisata selam, (13) Kegiatan bimtek strategi pemasaran dan promosi pariwisata, (14). Pembinaan dan lomba cipta pesona ODTW. a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Kemitraan adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata 2. Meningkatkan penguatan kelembagaan pariwisata 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Pengembangan Kemitraan dapat diukur dengan : Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diimplementasikan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong serta Pengiriman Duta Wisata, Perwakilan Puteri Indonesia dan Puteri Pariwisata ; (2) Kegiatan Pembuatan Media Promosi (3) Kegiatan Expo Potensi Pariwisata Daerah; (4) Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Daya tarik wisata; (5) Kegiatan Pengadaan Anjungan Informasi Mandiri (AIM); (6) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Website Pariwisata; (7) Kegiatan pembuatan videro profil pariwisata; (8) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata; (9) Festival Kemilau Belitong; (10) Kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata; (11) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata; (12) Kegiatan Direct promotion amazing Belitong (Direct Promotion Wonderful, Artistic, unique, unforgettable (WAUU) Belitong; (13) Kegiatan Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip); (14) Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Pemasaran Pariwisata : 1. Terwujudnya perluasan jejaring pemasaran pariwisata; 2. Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata yang inovatif dan berdaya saing. b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dapat diukur dengan : 1. Ketersediaan media (cetak/elektronik) promosi wisata; 2. Frekuensi promosi pariwisata
10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif diimplementasikan melalui 15 (lima belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Festival Kota Tanjungpandan; (2) Kegiatan Festival Kuliner Khas Belitong; (3) Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya Kreasi Daerah Belitung; (4) Kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten; (5) Kegiatan Festival Musik Kreatif Belitung; (6) Kegiatan Festival Seni Budaya Kreasi Daerah Belitung; (7) Kegiatan Perlombaan di Bidang Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek; (8) Kegiatan Fasilitasi pengembangan ekonomi Kreatif; (9) Pelatihan Manajemen Usaha Pariwisata Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; (10) Kegiatan Pendataan dan Pembuatan Data Base Industri Kreatif di Kabupaten Belitung; (11) Kegiatan Festival Gerhana Matahari Total; (12) kegiatan Exotic Belitung Beach Festival;
(13) Kegiatan pertunjukan dan apresiasi seni kreasi
daerah Belitong, (14) Kegiatan apresiasi di bidang ekraf berbasis MDI, (15) Kegiatan pecan ekonomi kreatif Belitong a. Tujuan Program Tujuan pelaksanaan program Pengembangan ekonomi kreatif adalah : 1. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang berbasis seni dan budaya 2. mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek 3. meningkatkan fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.
b. Indikator Program Indikator pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat diukur dengan : 1. Frekuensi pembinaan ekonomi kreatif; 2. Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2013-2018 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, meliputi :
a. Tujuan : 1. Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya; 2. Mewujudkan manusia yang berdaya guna 3. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan; 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif; 6. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel 7. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional; 8. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; 9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tenteram dan tertib.
b. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan; 2. Meningkatnya minat baca; 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 4. Menigkatnya kualitas pemuda dan olahraga; 5. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan; 6. Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas; 7. Meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum; 8. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa; 9. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 10. Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 11. Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial; 12. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi; 13. Meningkatnya kualitas sumber daya air; 14. Meningkatnya kualitas transportasi daerah; 15. Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas; 16. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung; 17. Meningkatnya kualitas kominikasi dan informatika daerah; 18. Berkembangnya daerah transmigrasi; 19. Terpenuhinya kebutuhan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum secara merata; 20. Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian; 21. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan; 22. Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal; 23. Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 24. Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan; 25. Terwujudnya
pengembangan
industri
berbasis
lingkungan
dengan
memanfaatkan potensi sumber daya local; 26. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 27. Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu; 28. Meningkatnya kualitas pasar; 29. Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri; 30. Meningkatnya kualitas tenaga kerja 31. Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas 32. Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif;
33. Meningkatnya kualitas perdagangan; 34. Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien; 35. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 36. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah; 37. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang; 38. Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah; 39. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 40. Meningkatnya kualitas pengawasan; 41. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 42. Terwujudnya kepastian hokum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat; 43. Meningkatnya tata kelola aparatur; 44. Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima; 45. Meningkatnya kualitas penanaman modal; 46. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 47. Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang berkualitas; 48. Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana; 49. Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 dapat dicapai melalui 2 (dua) variabel, yaitu Variabel Utama dan Pendukung.
1. Variabel Utama Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Kabupaten Belitung sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung sebagaimana Tabel 6.2.
Tabel 6.2 Variabel Utama Indikator Kinerja
No.
Indikator Kinerja
1.
Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) layak dikunjungi
2.
Jumlah kunjungan wisatawan
3.
Jumlah pelaku wisata yang mendapatkan pembinaan
4.
Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah
5.
frekuensi pembinaan pembangunan ekonomi kreatif
2. Variabel Pendukung Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas sebagaimana Tabel 6.3
Tabel 6.3 Variabel Pendukung Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
Bidang Pariwisata
Bidang Ekonomi Kreatif
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Pengembangan produk Ekonomi Kreatif
Pengembangan konvensi, Insentif, Even
Pengembangan Sarana Prasarana
dan Wisata Minat Khusus
ekonomi kreatif
Promosi Pariwisata
Kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif
Analisa Pasar Wisatawan
Kelembagaan Ekonomi Kreatif
Pola Kemitraan Pariwsata
Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif
Advokasi Sadar Wisata Pelatihan dan pembinaan Pelaku Pariwisata Pencitraan pariwisata daerah
Adapun indikator kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung tahun 2013-2018 adalah sebagaimana Tabel 6.4
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 No.
Indikator kinerja
1.
Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
obyek
51
51
52
53
54
55
b. Desa wisata
Desa
9
11
12
13
14
15
Orang/ Tahun
131,0
137,6
145,8
156,0
168,5
183,7
a. Pokdarwis
Klpk
9
15
17
19
21
23
b. Homestay
Rumah
70
72
74
76
78
80
c. Penyuluhan dan bimbingan teknis pariwisata
Orang
80
120
160
200
240
260
Kali/ Tahun
0
3
4
5
6
7
Kali/ Tahun
0
0
1
2
2
2
Jumlah kunjungan wisatawan (x 1.000)
3.
Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan :
5.
Target
a. Wisata alam/wisata buatan/wisata pulau/ wisata minat khusus
2.
4.
SAT
Jumlah Penyelenggaraan even ekonomi kreatif Frekuensi pembinaan pembangunan ekonomi kreatif
BAB VII PENUTUP
Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh
pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2013-2018 ini, setiap tahun akan di lakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuannya. Keberhasilan
pelaksanaan
sangat
ditentukan
oleh
kontribusi
dan
sinkronisasi kegiatan dan seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitatator dan regulator pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam setiap kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Belitung.
