Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 29 UU KUP)
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 31 UU KUP)
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
1 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/ atau
2 tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Selain Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Rutin a
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Lapangan
b
Pemeriksaan Kantor
c
d
Pemeriksaan Khusus e
Pemeriksaan Lapangan
PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK
f
g
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
1
2
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Kewajiban Pemeriksa
3.
4.
alasan dan tujuan Pemeriksaan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP
Kewajiban Pemeriksa
2.
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
Kewajiban Pemeriksa
1.
5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 6. menyampaikan SPHP 7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis 10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP 11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan
Hak Wajib Pajak
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
Hak WP
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
Hak WP
1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
Wewenang Pemeriksa
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan lapangan
1. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang 4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2
1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP 2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak 5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak 6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2
Kewajiban Wajib Pajak 1. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan
2. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen 3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
Pemeriksaan Kantor
3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang.
Pemeriksaan Lapangan
2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 6. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan
PEMBETULAN SPT
WP Membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis
Syarat, belum dilakukan: o Verifikasi dalam rangka menerbitkan skp; o Pemeriksaan; atau o Pemeriksaan Bukti Permulaan.
rugi atau lebih bayar TIDAK sampai daluwarsa
Pasal 5
YA paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa 14
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
Pemanggilan Wajib Pajak (Pemeriksaan Kantor)
Wajib diberitahukan kepada WP dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP; atau pihak yang mewakili (pegawai WP/ anggota keluarga yang telah dewasa dari WP/pihak lain yang dapat mewakili) dalam hal WP tidak berada ditempat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman
Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak/ Wakil atau Kuasa WP untuk menjelaskan: alasan dan tujuan Pemeriksaan; hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak
Pertemuan Dengan Wajib Pajak
Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak WP Menolak ttd
Membuat catatan mengenai penolakan pada BA Pertemuan dianggap telah dilaksanakan
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT
Dirjen Pajak Pemeriksaan
Wajib Pajak Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Syarat:
Ditandatangani WP
Kesadaran sendiri Laporan tertulis Sepanjang SPHP belum disampaikan
Catatan untuk SPT Masa PPN: PM yg tidak dilaporkan dalam SPT ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 PP 74 2011
Pemeriksaan tetap dilanjutkan
penghitungan kekurangan pajak dalam format SPT SSP Kurang Bayar SSP kenaikan sebesar 50%
tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan
skp
PENYIMPANAN DOKUMEN
Buku, catatan, & dokumen dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online Dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yg dilakukan dgn pihak yg mempunyai hubungan istimewa telah prinsip sesuai dgn kewajaran dan kelaziman usaha Pasal 10 PP 74 2011
dasar pembukuan/ pencatatan
10 tahun
di Indonesia
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Wajib Pajak
OP dan Badan
Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
memberikan keterangan lain yg diperlukan
Dirjen Pajak menyampaikan SPHP
Pasal 11
penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan
TIDAK
Ps. 14 (5) UU PPh Dokumen dari WP yg dipertimbangkan saat clossing terbatas pada
memberikan hak hadir dalam Clossing
…pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. (Pasal 26A ayat 4 UU KUP)
peredaran usaha atau penghasilan bruto dokumen kredit pajak
Peminjaman Dokumen PEMERIKSAAN LAPANGAN: Dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dipinjam saat itu juga.
PEMERIKSAAN KANTOR: Dokumen yang dibawa saat wajib pajak datang memenuhi panggilan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, & Dokumen (Dilampiri daftar dokumen yg wajib dipinjamkan) Data WP dikelola secara elektronik Minta Bantuan WP Minta Bantuan Tenaga Ahli
Dokumen WP berupa Fotokopi/Elektronik
Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen Dokumen Belum dipinjamkan
Harus dipenuhi WP dlm jangka waktu 1 bulan
Atas Biaya WP
Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Surat Pernyataan bahwa Fotokopi/Elektronik sesuai aslinya
Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak
Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
Peminjaman Dokumen WP tidak atau hanya menyerahkan sebagian dari buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan
Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian untuk menghitung penghasilan kena pajak
Dapat menghitung normal
Tidak dapat menghitung normal
WP OP yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan
WP Badan
Tindak Lanjut
Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan
Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam
Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak
Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
Penyegelan
Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan
Alasan Penyegelan
WP/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen WP/Wakil/Kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda
WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
Pembukaan Segel
Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, penyegelan tidak diperlukan lagi
Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 saksi
berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa
terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana
Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang
berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan melaporkan kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia
Tindak Lanjut Penyegelan Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
menolak menandatangani
Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
Penolakan Pemeriksaan WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal:
Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan kantor
WP menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
WP memenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan
WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan
Penolakan Pemeriksaan Lapangan WP TIDAK ADA DITEMPAT
ADA Pemeriksaan tetap dapat dilakukan
Sebatas kewenangan dari pihak yg mewakili
Ada pihak yang dapat mewakili?
TIDAK
Pemeriksaan ditunda
Penyegelan
Menolak membantu
Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
Menolak lagi?
Pemeriksaan dilanjutkan
Wajib Pajak Wakil/Kuasa TETAP TIDAK ADA
Pemeriksa meminta Pegawai/ Anggota keluarga yg telah dewasa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan
BA Penolakan membantu Kelancaran Pemeriksaan
Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
Penolakan Pemeriksaan Kantor
1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterima, WP sama sekali tidak memenuhi panggilan dan surat tidak kempos BA Tidak Dipenuhinya Panggilan Oleh WP
Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
PERMINTAAN DATA KEPADA PIHAK KE-3 Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti
Dalam pelaksanaan: PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKPER, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, PENAGIHAN PAJAK, atau PROSES KEBERATAN
pihak ketiga
kewajiban merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari
Dirjen Pajak
Pasal 54
Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang perbankan 69
Permintaan Keterangan dan/atau bukti Kepada pihak ketiga
Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UndangUndang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga
3 Hari
7 Hari
SPHP Diterima WP
Tanggapan
Perpanjangan
3 Hari
Undangan Pembahasan
Lamp
Y
Tanggapan?
Y Setuju ?
T
Pernyataan Persetujuan
T BA Tdk Disampaikannya Tanggapan
T Hadir ?
Y
©sirs’13
Tim QA
Y
Risalah
IHPA
BA Ketidakhadiran Risalah
T Risalah
Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Hadir ?
T
Jika Menolak Diberikan Catatan
T Y 3 Hari
Tim Quality Assurance Risalah Tim QA
3 Hari
Hadir ?
Y
Panggilan
Dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam Pembahasan Akhir
Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbatas pada:
penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan
kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan Tim Penelaahan Sejawat Dengan Surat Tugas
PEMBATALAN SKP skp yg berdasarkan Pemeriksaan/ Verifikasi yg dilaksanakan tanpa prosedur penyampaian SPHP atau SPHV PAHP atau PAHV
dibatalkan Dirjen Pajak dgn Ps. 36 (1) d UU KUP dilanjutkan dgn melaksanakan prosedur yg belum dilaksanakan Catatan: Untuk pemeriksaan dlm rangka restitusi Ps. 17B (1) UU KUP dilanjutkan dgn penerbitan: 1. skp sesuai PAHP apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati. 2. SKPLB sesuai SPT apabila jangka waktu 12 bulan terlewati.
Pasal 13
PEMERIKSAAN YG DITANGGUHKAN TERKAIT PEMERIKSAAN BUKPER Pemeriksaan WP OP meninggal dunia Tidak ditemukan bukper tindak pidana pajak Ps. 44A UU KUP
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Ditangguhkan
Pemeriksaan dilanjutkan
Putusan Pengadilan
Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Ps 8 (3) UU KUP
Pemeriksaan dihentikan
Pasal 44B UU KUP diterbitkan SKPKB Ps 13A UU KUP
Pasal 12 PP 74 2011
terdapat data lain
Pemeriksaan Tujuan Lain
1. pemberian NPWP secara jabatan selain verifikasi; 2. penghapusan NPWP selain verifikasi; 3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi; 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 5. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 10.penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B
Wakil Wajib Pajak Pasal 32 (1) KUP, Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Termasuk dalam pengertian pengurus : (Ps. 32 ayat 4 dan penjelasannya) – orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. – berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan – komisaris dan pernegang saham mayoritas atau pengendali. Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan PMK 22/PMK.03/2008
KUASA WAJIB PAJAK (1)
Surat Kuasa Khusus
Wajib Pajak
Kuasa konsultan pajak
memuat: a.
b.
c.
Pasal 49
Nama, alamat, ttd di atas materai & NPWP Pemberi Kuasa Nama, alamat, ttd & NPWP penerima kuasa Hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan
bukan konsultan pajak
Syarat: a. b. c. d. e.
Menguasai peraturan perpajakan Memiliki surat kuasa khusus Memiliki NPWP Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan
65
KUASA WAJIB PAJAK (2) tidak dapat melimpahkan kuasa kepada orang lain
KUASA
surat penunjukan
orang lain/ karyawannya
menyampaikan dokumen perpajakan tertentu
kepada pegawai DJP
menerima dokumen perpajakan tertentu
dari pegawai DJP
menyerahkan surat penunjukan Pasal 50
66
KUASA WAJIB PAJAK (2)
hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus
kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang dikuasakan, bila:
melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Pasal 51
menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 67
Wakil dan Kuasa WP (PMK-22/KMK.03/2008 ; SE-16/PJ./2008)
Penerima Kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. Dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak; Hak dan/atau kewajiban terbatas sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus; Surat kuasa mengikuti tata cara PMK
